2. juknis kum fa
TRANSCRIPT
Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan MasyarakatTahun 2015
Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDirektorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Direktorat Pembinaan Pendidikan MasyarakatTahun 2015
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiriii iii
KATA SAMBUTAN
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Memasuki tahun 2015, perhatian dunia tentang program pendidikan tertuju pada capaian akhir dari program Pendidikan untuk Semua (PUS) atau Education for All (EFA) yang dideklarasikan di Dakar
Senegal tahun 2000 oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientifi c, Cultural Organization). Terdapat enam target capaian program PUS yang harus dicapai pada tahun 2015 yaitu: pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan kecakapan hidup, pemberantasan buta aksara, pengarusutaman gender, peningkatan mutu pendidikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan DIKMAS) memiliki komitmen tinggi untuk mencapai target tersebut. Untuk itu, Ditjen PAUD dan DIKMAS mengembangkan kebijakan dan program/kegiatan pendidikan masyarakat dalam “skema besar” pendidikan orang dewasa dan berkelanjutan (adult learning and continuing education).
Layanan PAUD dan DIKMAS sangat penting dan strategis dilakukan karena masih terdapat penduduk usia 15-59 tahun sebesar 3,86% atau sebanyak 6.165.404 orang (Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud, 2014). Penduduk buta aksara tersebut mayoritas perempuan sebesar 66,39% dan laki-laki sebesar 33,61%. Kondisi perekonomian mereka tergolong miskin, bekerja serabutan, buruh tani, nelayan, kuli bangunan, dan pedagang kecil atau hanya sebagai ibu rumah tangga bagi kaum perempuannya. Selain itu, masih terdapat pula penduduk usia muda usia SD/MI (7-12 tahun) yang tidak dapat mengikuti pendidikan dasar (SD/MI) karena berbagai faktor yang “rentan” menjadi buta-aksarawan baru yang sekaligus akan menjadi target layanan pendidikan kesetaraan untuk tetap memberi kesempatan mereka dalam memenuhi hak-hak pendidikannya. Dengan spektrum layanan pendidikan alternatif dan solutif tersebut, Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS berupaya memperluas layanan dan peningkatan mutu layanan pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan orang dewasa dan pendidikan berkelanjutan yang terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup,
peningkatan budaya baca masyarakat, pemberdayaan perempuan, pendidikan keluarga, dan pengarusutamaan gender, serta penataan kelembagaan pendidikan masyarakat. Untuk menjamin terselenggaranya program pendidikan masyarakat oleh semua pemangku kepentingan maka perlu disusun berbagai pedoman, panduan, dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan masyarakat.
Saya menyambut baik diterbitkannya pedoman, panduan, petunjuk teknis, dan bahan ajar penyelenggaraan program/kegiatan pendidikan masyarakat. Semoga dokumen tersebut dapat bermanfaat bagi terselenggaranya program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat efektif dan efi sien untuk mewujudkan masyarakat belajar yang dilandasi semangat “revolusi mental” guna meraih kemajuan masyarakat yang berkarakter dan berintegritas.
Jakarta, April 2015Direktur Jenderal,
Dr. Ir. Taufi k Hanafi , M.U.P.NIP. 196308281990031002
J
Ir Taufik Hanafi
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiriiv v
KATA PENGANTAR
Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Pengembangan program pendidikan masyarakat terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat di luar sistem persekolahan, sebagai penambah, pelengkap, dan pengganti. Berbagai rujukan penting
dalam pengembangan pendidikan masyarakat mengacu kepada program UNESCO antara lain: program Education for All (Pendidikan Untuk Semua), Education for Sustainable Development atau pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, Life Skills (Pendidikan Kecakapan Hidup), Literacy Initiative For Empowerment atau Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan, dan program lainnya. Program pendidikan masyarakat telah menjadi bagian penting dari isu pendidikan di tingkat global yang harus diterapkan dalam konteks lokal.
Berbagai layanan pendidikan masyarakat bagi para remaja, orang dewasa, dan komunitas dikemas dalam berbagai program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yaitu: pendidikan keaksaraan, peningkatan minat baca masyarakat, pemberdayaan perempuan, pendidikan kesetaraan orang dewasa, pendidikan kecakapan hidup, dan program lainnya. Dalam rangka pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan masyarakat maka perlu dirumuskan norma, standar, pr osedur, kriteria (NSPK) dalam bentuk panduan, petunjuk teknis, bahan ajar, dan perangkat lainnya sebagai acuan di lapangan.
Kami memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah menyusun dokumen tersebut untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang lebih berkualitas. Semoga panduan, petunjuk teknis, dan perangkat pembelajaran tersebut dapat menjadi acuan dan menjamin pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat yang efektif, efi sien dan akuntabel. .
Jakarta, April 2015Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Dr. WartantoNIP. 196310091989031001
ektktktkkttur Pembinaan Pendidikan M
DrDrDrrDrDDrDrrrrDrDrDrDrDDrDrrrDDrrDrrrrrrr WWWaWWWWWWWWWWWWWWW rtanto
DAFTAR ISI
KATA SAMBUTAN ............................................................................... ii
KATA PENGANTAR .............................................................................. iv
DAFTAR ISI ............................................................................................ v
BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1A. Latar Belakang .................................................................... 1B. Dasar Hukum ...................................................................... 1C. Tujuan Penerbitan Petunjuk Teknis ..................................... 2
BAB II HAKEKAT PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI .................................................................. 4
A. Pengertian ........................................................................... 4B. Tujuan Program .................................................................. 4C. Ruang Lingkup Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri 4
1. Lembaga Penyelenggara ................................................ 42. Peserta Didik ................................................................ 53. Pendidik/Tutor/Nara Sumber Teknis (NST) ................. 54. Sarana dan Prasarana .................................................... 65. Standar Kompetensi Lulusan ........................................ 66. Bahan Ajar ................................................................... 117. Proses Pembelajaran ..................................................... 118. Surat Keterangan Melek Aksara Lanjutan (SUKMA-L) 129. Pendampingan ............................................................. 12
BAB III DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI . 13A. Pengertian Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan .................................................... 13B. Tujuan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan .. 14C. Jumlah Dana yang Disediakan ............................................ 14
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandirivi 1
D. Alokasi Sasaran dan Pemanfaatan Dana .............................. 141. Alokasi Sasaran ............................................................. 142. Pemanfaatan Dana ...................................................... 18
BAB IV PROSEDUR PEMBERIAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI ....................................... 19A. Kriteria dan Persyaratan Lembaga Penerima Dana Bantuan 19B. Mekanisme Pemberian Dana Bantuan ................................. 20
BAB V MONITORING ........................................................................ 23A. Monitoring ......................................................................... 23B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan .................................. 23
BAB VI PELAPORAN ............................................................................ 25A. Pembukuan ........................................................................ 25B. Dokumen Pendukung Pembukuan ..................................... 25C. Jenis Laporan ...................................................................... 26
BAB VII PENUTUP ............................................................................... 27
Lampiran–Lampiran ............................................................................... 28
PENDAHULUAN
BAB I
A. Latar Belakang1. Penduduk Indonesia penyandang buta aksara pada tahun 2013
usia 15-59 tahun sebanyak 6.165.406 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah pedesaan dan termasuk masyarakat yang tertinggal, miskin seperti petani kecil, buruh, nelayan dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai.
2. Penduduk buta aksara dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup signifi kan dari 5.02% pada tahun 2010 menjadi 3,86% pada tahun 2013. Agar peserta didik yang telah bebas buta aksara tersebut tidak kembali buta aksara, maka diperlukan program lanjutan salah satunya adalah program keaksaraan usaha mandiri (KUM).
B. Dasar HukumBantuan operasional Penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri ini didasari oleh beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri2 3
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian dan Kebudayaan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
8. Daftar Iisian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 023.05.1.666866/2015 tanggal 14 November tahun 2014.
C. Tujuan Penerbitan Juknis1. Memberikan gambaran tentang tata cara/prosedur pengajuan dana
bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri tahun 2015 bagi lembaga, Kelompok Belajar (kejar), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Majelis Taklim, Sekolah, Perguruan Tinggi,
Organisasi Keagamaan, Tim Penggerak PKK, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang sudah menjadi satuan pendidikan nonformal, Rumah Pintar, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan yang akan menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Memberikan acuan bagi lembaga yang ingin memperoleh bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri dari pemerintah khususnya dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015.
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri4 5
BAB II
HAKEKAT PROGRAM PENDIDIKAN
KEAKSARAAN USAHA MANDIRI
A. Pengertian
Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri adalah kegiatan peningkatan kemampuan keberaksaraan melalui pembelajaran keterampilan usaha yang dapat meningkatkan produktivitas perorangan maupun kelompok secara mandiri bagi peserta didik yang telah mengikuti dan/atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar.
B. Tujuan Program
Program pendidikan keaksaraan usaha mandiri bertujuan untuk:
1. Memelihara dan mengembangkan keberaksaraan peserta didik yang telah mengikuti dan/atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar
2. Meningkatkan kemampuan usaha mandiri untuk mengembangkan dan mewujudkan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik.
3. Meningkatkan keberdayaan peserta didik melalui peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berusaha secara mandiri.
C. Ruang Lingkup Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri1. Lembaga Penyelenggara
Lembaga yang akan mengelola dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) adalah lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan
dasar/keaksaraan dasar layanan khusus melalui dana APBN tahun 2014 yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis KUM tahun 2015.
2. Peserta DidikPeserta didik keaksaraan usaha mandiri (KUM) adalah peserta didik lulusan keaksaraan dasar/keaksaraan dasar layanan khusus melalui dana APBN tahun 2014. yang telah memperoleh Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA).
3. Pendidik/Tutor/Nara Sumber Teknis (NST)Pendidik/tutor adalah setiap orang yang mampu, bersedia dan berkomitmen membantu membelajarkan peserta didik sedangkan narasumber teknis (NST) adalah seseorang yang mempunyai kompetensi dalam bidang usaha dan/atau keterampilan tertentu dan sanggup membelajarkan peserta didik.
Persyaratan Tutor/Narasumber Keterampilan Program KUM, yaitu:a. berpengalaman melaksanakan pembelajaran pendidikan
keaksaraan usaha mandiri; b. mampu mengelola pembelajaran dengan kaidah-kaidah
pembelajaran orang dewasa;c. memiliki kompetensi keaksaraan dan pengetahuan dasar tentang
substansi materi yang akan dibelajarkan;d. bertempat tinggal dekat dengan lokasi pembelajaran dan atau
menyesuaikan kondisi lapangan;e. khusus untuk NST, memiliki keterampilan teknis untuk
mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik.
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri6 7
4. Sarana dan prasarana Sarana dan prasarana yang harus/wajib dimiliki sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan teknis baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, diantaranya:a. Sarana dan prasarana pembelajaran:
1) Tempat pembelajaran;2) Papan nama penyelenggara3) Papan tulis;4) Alat tulis;5) SKL, Silabus, bahan ajar KUM.
b. Sarana administrasi pembelajaran yang perlu disediakan antara lain :1) Buku induk peserta didik;2) Daftar hadir peserta didik;3) Daftar hadir tutor;4) Buku rencana pembelajaran;5) Buku laporan perkembangan kemajuan dan hasil belajar
peserta didik;6) Buku lain yang dibutuhkan.
c. Sarana administrasi keuangan yang harus disediakan :1) Buku kas umum2) Buku pajak
d. Sarana administrasi umum1) Buku tamu2) Buku inventaris
5. Standar Kompetensi Lulusan Kegiatan pembelajaran keaksaraan usaha mandiri (KUM) dilakukan minimal 86 jam @60 menit dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan KUM berikut.
STAN
DAR
KOM
PETE
NSI L
ULUS
AN (S
KL),
KOM
PETE
NSI I
NTI (
KI),
DAN
KOM
PETE
NSI D
ASAR
(KD)
KURI
KULU
M K
EAKS
ARAA
N US
AHA
MAN
DIRI
DIM
ENSI
SKL
KO
MPE
TEN
SI IN
TI (
KI)
KO
MPE
TE
NSI
DA
SAR
(K
D)
Sika
pM
emili
ki p
erila
ku d
an
etik
a ya
ng m
ence
rmin
kan
sikap
ora
ng b
erim
an
dan
bert
angg
ungj
awab
m
enja
lank
an p
eran
dan
fu
ngsi
dala
m k
eman
diria
n be
rkar
ya d
i mas
yara
kat
untu
k m
enin
gkat
kan
kual
itas h
idup
nya
Men
ghay
ati d
an
men
gam
alka
n aj
aran
aga
ma
dan
kepe
rcay
aan
yang
di
anut
nya
sehi
ngga
dap
at
berp
erila
ku d
an m
emili
ki
etik
a se
baga
i war
ga
mas
yara
kat y
ang
baik
1.1.
Men
ingk
atka
n ra
sa s
yuku
r da
n ke
iman
an k
epad
a Tu
han
Yang
M
aha
Esa
atas
po
tens
i di
ri ya
ng
dim
iliki
1.2.
Men
unju
kkan
sik
ap
juju
r se
baga
i da
sar
dala
m
mem
bang
un h
ubun
gan
sosia
l1.
3. M
enun
jukk
an k
omit
men
unt
uk m
emba
ngun
ke
bers
amaa
n da
lam
men
gem
bang
kan
pera
n da
n fu
ngsi
dal
am k
ehid
upan
di m
asya
raka
t
Peng
etah
uan
Men
guas
ai p
enge
tahu
an
fakt
ual,
kons
eptu
al,
dan
pros
edur
al te
ntan
g pe
ngem
bang
an p
eran
da
n fu
ngsi
dala
m
kehi
dupa
n di
mas
yara
kat
deng
an m
empe
rkua
t ca
ra b
erko
mun
ikas
i da
lam
bah
asa
Indo
nesia
da
n be
rhitu
ng u
ntuk
m
enin
gkat
kan
kual
itas
hidu
p
Men
guas
ai p
enge
tahu
an
fakt
ual,
kons
eptu
al, d
an
pros
edur
al te
ntan
g ca
ra
men
ingk
atka
n pe
ran
dan
fung
si da
lam
keh
idup
an
di m
asya
raka
t den
gan
mem
anfa
atka
n pe
luan
g su
mbe
r day
a ya
ng a
da
mel
alui
akt
ivita
s mem
baca
, m
enul
is, b
erbi
cara
, dan
be
rhitu
ng d
alam
bah
asa
Indo
nesia
2.1
M
engg
ali
info
rmas
i da
ri te
ks p
enje
lasa
n te
ntan
g jiw
a ke
wira
usah
aan
untu
k ke
man
diria
n m
inim
al
dala
m 7
(tuj
uh) k
alim
at se
derh
ana
2.2
M
engg
ali i
nfor
mas
i dar
i te
ks p
enje
lasa
n te
ntan
g pe
met
aan
pelu
ang
dan
perin
tisan
usa
ha m
inim
al
dala
m 7
(tuj
uh) k
alim
at se
derh
ana
2.3
Men
ggal
i inf
orm
asi d
ari t
eks
khus
us d
alam
be
ntuk
form
ulir
dan
kui
tans
i sed
erha
na y
ang
berk
aita
n de
ngan
keg
iata
n us
aha
1.4
Men
gena
l ope
rasi
bila
ngan
tent
ang
prod
uk b
aran
g at
au ja
sa, d
an u
ang
atau
usa
ha la
inny
a1.
5 M
engg
unak
an k
onse
p pe
caha
n se
derh
ana
dala
m
mel
akuk
an p
enju
mla
han
dan
peng
uran
gan
pada
ke
giat
an u
saha
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri8 9
DIM
ENSI
SKL
KO
MPE
TEN
SI IN
TI (
KI)
KO
MPE
TE
NSI
DA
SAR
(K
D)
1.6
Men
ggal
i in
form
asi
dari
te
ks
tabe
l
atau
di
agra
m se
derh
ana
yang
ber
kaita
n de
ngan
raga
m
penc
atat
an k
euan
gan
mel
alui
akt
ivita
s ber
hitu
ng
pada
keg
iata
n us
aha
1.7
Men
gide
ntifi
kasi
bang
un
data
r da
n ba
ngun
ru
ang
sede
rhan
a da
ri be
rbag
ai b
enda
/pro
duk
bara
ng
dan
jasa
se
hari-
hari
yang
be
rkai
tan
deng
an k
egia
tan
peny
impa
nan
dan
peng
emas
an
prod
uk
1.8
Men
ggal
i in
form
asi
dari
teks
pe
tunj
uk
atau
ar
ahan
yan
g be
rkai
tan
deng
an k
egia
tan
usah
a m
inim
al d
alam
7 (t
ujuh
) kal
imat
sede
rhan
a1.
9 M
engg
ali
info
rmas
i da
ri te
ks
nara
si ya
ng
berk
aita
n de
ngan
ke
mitr
aan
usah
a da
lam
ke
giat
an u
saha
min
imal
dal
am 7
(tuj
uh) k
alim
at
sede
rhan
a1.
10
Men
ggal
i in
form
asi
dar
i te
ks
lapo
ran
yang
be
rkai
tan
deng
an
kegi
atan
pe
mas
aran
su
atu
prod
uk u
saha
min
imal
dal
am 7
(tu
juh)
kal
imat
se
derh
ana
DIM
ENSI
SKL
KO
MPE
TEN
SI IN
TI (
KI)
KO
MPE
TE
NSI
DA
SAR
(K
D)
Ket
eram
pila
nM
ampu
men
ggun
akan
Ba
hasa
Indo
nesia
dan
ke
tera
mpi
lan
berh
itung
se
cara
efe
ktif
dala
m
mel
akuk
an p
enge
mba
ngan
pe
ran
dan
fung
si un
tuk
kem
andi
rian
berk
arya
di
mas
yara
kat s
erta
m
enin
gkat
kan
kual
itas
hidu
p
Mam
pu m
engo
lah,
m
enal
ar, d
an m
enya
ji pe
nget
ahua
n ya
ng
dipe
role
h da
lam
pra
ktik
un
tuk
kem
andi
rian
berk
arya
dal
am
men
jala
nkan
per
an d
an
fung
si d
i mas
yara
kat
mel
alui
akt
ivita
s mem
baca
, m
enul
is, b
erbi
cara
, dan
be
rhitu
ng d
alam
bah
asa
Indo
nesia
3.1
Men
gola
h in
form
asi d
ari t
eks
penj
elas
an
tent
ang
jiwa
kew
irau
saha
an u
ntuk
ke
man
diri
an d
alam
bah
asa
Indo
nesi
a m
inim
al 5
(lim
a) k
alim
at s
eder
hana
sec
ara
lisan
dan
tert
ulis
3.2
Men
gola
h te
ks
penj
elas
an
tent
ang
pem
etaa
n pe
luan
g da
n pe
rintis
an
usah
a
yang
di
kem
bang
kan
dala
m b
ahas
a In
done
sia m
inim
al
5 (li
ma)
kal
imat
sede
rhan
a se
cara
tert
ulis
3.3
Men
gola
h te
ks k
husu
s da
lam
ben
tuk
form
ulir
dan
kuita
nsi
sede
rhan
a ya
ng b
erka
itan
deng
an
kegi
atan
usa
ha3.
4 M
empr
aktik
kan
kegi
atan
us
aha
deng
an
mem
anfa
atka
n pe
luan
g da
n su
mbe
r da
ya y
ang
ada
di se
kita
rnya
3.5
Men
ggun
akan
sif
at
oper
asi
hitu
ng
dala
m
men
yede
rhan
akan
at
au
men
entu
kan
hasil
pe
njum
laha
n,
peng
uran
gan,
pe
rkal
ian
dan
pem
bagi
an b
ilang
an
3.6
Men
ggun
akan
ua
ng
dala
m
kegi
atan
us
aha
mau
pun
kehi
dupa
n se
hari-
hari
3.7
Mem
perk
iraka
n su
atu
prod
uk (
lam
a pr
oduk
si,
bera
t, di
men
si/uk
uran
) un
tuk
men
entu
kan
biay
a pr
oduk
si d
an b
iaya
lain
yan
g be
rkai
tan
deng
an
kegi
atan
usa
ha
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri10 11
6. Bahan AjarBahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu tenaga pendidik/tutor/nara sumber teknis (NST) dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan praktik keterampilan.
Bahan yang dimaksud bisa berupa: bahan cetak yang meliputi buku-buku teks, majalah, booklet, artikel brosur (leafl et), poster, vcd, dan lain sebagainya.
7. Proses Pembelajaran Proses pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri merupakan uraian mengenai pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai SKL pendidikan keaksaraan usaha mandiri. Komponen proses pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri meliputi: a. Perencanaan proses pembelajaran
Perencanaan proses pembelajaran merupakan penyusunan rencana pelaksanaan proses pembelajaran untuk setiap muatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disepakati bersama antara pendidik dan peserta didik. Perencanaan proses pembelajaran dimuat dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang menguraikan tentang:1) Identitas lembaga2) Kompetensi dasar3) Materi pokok4) Alokasi waktu5) Tujuan pembelajaran6) Indikator pencapaian kompetensi7) Metode pembelajaran8) Kegiatan pembelajaran9) Media, alat, dan sumber belajar10) Penilaian pembelajaran
b. Pelaksanaan proses pembelajaran Pelaksanaan proses pembelajaran memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per rombongan belajar dan rasio jumlah pendidik terhadap peserta didik yang sesuai dengan situasi dan D
IMEN
SISK
LK
OM
PET
ENSI
INT
I (K
I)K
OM
PET
EN
SI D
ASA
R (
KD
)3.
8 M
ener
apka
n pe
caha
n se
derh
ana
ke
bent
uk
peca
han
desim
al d
an p
erse
n pa
da p
erhi
tung
an
prod
uk b
aran
g, j
asa,
dan
uan
g pa
da k
egia
tan
usah
a 3.
9 M
engg
unak
an s
atua
n pe
nguk
uran
luas
, pan
jang
, w
aktu
, vo
lum
e, b
erat
, da
n su
hu y
ang
berk
aita
n de
ngan
keg
iata
n pe
mbu
atan
, pe
nyim
pana
n, d
an
peng
emas
an p
rodu
k.3.
10 M
engg
unak
an h
asil
peng
olah
an d
an p
enaf
siran
da
ta d
alam
ben
tuk
teks
tabe
l, d
iagr
am, d
an g
rafi k
se
derh
ana
untu
k m
empr
edik
si da
n m
eren
cana
kan
jum
lah
prod
uksi,
pen
jual
an, d
an p
embe
lian
pada
ke
giat
an u
saha
unt
uk m
enen
tuka
n la
ba ru
gi
3.11
Men
gola
h in
form
asi d
ari t
eks
nara
si y
ang
berk
aita
n de
ngan
kem
itra
an u
saha
dal
am
kegi
atan
kew
irau
saha
an
3.12
Mem
prak
tikk
an k
erja
sam
a de
ngan
mit
ra
usah
a di
wila
yahn
ya3.
13 M
empr
akti
kkan
pen
gem
asan
pro
duk
usah
a se
cara
kre
atif
dan
men
arik
1.14
Men
gola
h in
form
asi
te
ks
la
pora
n ya
ng
berk
aita
n de
ngan
keg
iata
n pe
mas
aran
dar
i su
atu
prod
uk u
saha
1.
15 M
empr
akti
kkan
beb
erap
a st
rate
gi p
enju
alan
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri12 13
kondisi serta proses pembelajaran melalui tatap muka dan/atau tutorial. Pendekatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa(andragogi).
c. Penilaian hasil pembelajaran 1) Penilaian proses pembelajaran dilakukan dengan cara tutor/
NST mengadakan penilaian terhadap peserta didik secara periodik untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan menggunakan berbagai cara seperti kuis, tes tertulis, portofolio (kumpulan hasil karya), dan penugasan.
2) Penilaian akhir dilakukan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi peserta didik terhadap Standar Kompetensi Lulusan KUM. Penilaian akhir dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
8. Surat Keterangan Melek Aksara Lanjutan (SUKMA-L)SUKMA-L adalah sertifi kat yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai kompetensi lulusan KUM. SUKMA-L diterbitkan oleh lembaga penyelenggara program KUM dan ditandatangani ketua lembaga.
9. PendampinganPendampingan dilakukan oleh penyelenggara dan didukung oleh Tutor/NST maupun pemangku kepentingan terkait. Pendampingan dilakukan untuk memelihara kelangsungan kemampuan keberaksaraan peserta didik serta dapat mengembangkan usaha dan kemitraan dalam bidang usaha dan/atau keterampilan tertentu.
Langkah-langkah pendampingan usaha meliputi:a. Merumuskan rencana pendampinganb. Melakukan penjadwalan, pengorganisasian dan pendampinganc. Menetapkan pendekatan, strategi, dan teknik pendampingand. Membantu mengenalkan pada akses dan mitra usahae. Melakukan evaluasi dan refl eksi
Pendampingan dilakukan minimal 2 (dua) bulan setelah program pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri selesai.
A. Pengertian Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan1. Belanja bantuan sosial di bidang pendidikan dan kebudayaan yang
selanjutnya disebut belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 24 Tahun 2013).
2. Bantuan dana operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri adalah pemberian sejumlah dana untuk menyelenggarakan pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri untuk meningkatkan kemampuan keberaksaraan dan usaha produktif bagi peserta didik yang telah mencapai kompetensi keaksaraan dasar sesuai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan keaksaraan dasar, baik secara perorangan maupun kelompok sebagai salah satu upaya penguatan keaksaraan sekaligus pengentasan kemiskinan.
BAB III
DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PENDIDIKAN KEAKSARAAN
USAHA MANDIRI
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri14 15
B. Tujuan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan 1. Membelajarkan penduduk usia 15 tahun ke atas, dengan prioritas
usia 15-59 tahun yang telah mencapai SKL KD (memiliki SUKMA) untuk memperoleh layanan pendidikan keaksaraan usaha mandiri;
2. Memberikan kesempatan kepada Kelompok Belajar, lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Majelis Taklim, Sekolah, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, Tim Penggerak PKK, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang sudah menjadi satuan pendidikan nonformal, Rumah Pintar, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan untuk berpartisipasi dalam memelihara dan meningkatkan keberaksaraan peserta didik yang telah mengikuti dan/atau mencapai kompetensi keaksaraan dasar;
C. Jumlah Dana yang DisediakanJumlah dana yang disediakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tahun 2015 untuk bantuan operasional penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri sebesar Rp. 47.600.000.000 (empat puluh tujuh milyar enam ratus juta rupiah) untuk membelajarkan sebanyak 95.200 orang peserta didik.
D. Alokasi Sasaran dan Pemanfaatan Dana1. Alokasi Sasaran
Pada tahun 2015 dana bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri didistribusikan ke-14 (empat belas) provinsi tertinggi buta aksara dan mengakomodir provinsi/kabupaten lainnya yang masih terdapat peserta didik lulusan Keaksaraan Dasar yang telah memperoleh Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) melalui dana APBN tahun 2014.
Alokasi Sasaran dan Anggaran Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri Tahun 2015
No Provinsi Kabupaten Alokasi Sasaran (orang)
Alokasi Anggaran (Rp)
1 Sumatera Utara 1 Kab. Nias Selatan 1,700 850,000,0002 Banten 1 Kab. Tangerang 1,300 650,000,0003 Jawa Barat 15,100 7,550,000,000
1. Kab. Bekasi 1,700 850,000,000 2. Kab. Bogor 5,100 2,550,000,000 3. Kab. Ciamis 500 250,000,000 4. Kab. Cirebon 1,700 850,000,000 5. Kab. Indramayu 3,000 1,500,000,000 6. Kab. Karawang 2,500 1,250,000,000 7. Kab. Pangandaran 300 150,000,000 8. Kab. Sukabumi 150 75,000,000 9. Kab. Garut 150 75,000,000
4 Jawa Tengah 7,100 3,550,000,000
1. Kab. Brebes 2,650 1,325,000,000 2. Kab. Pati 500 250,000,000 3. Kab. Sragen 2,250 1,125,000,000 4. Kab. Tegal 1,700 850,000,000
5 Jawa Timur 25,600 12,800,000,000 1. Kab. Bangkalan 1,500 750,000,000
2. Kab. Banyuwangi 1,300 650,000,000 3. Kab. Bojonegoro 1,300 650,000,000 4. Kab. Bondowoso 3,400 1,700,000,000 5. Kab. Jember 3,000 1,500,000,000 6. Kab. Lumajang 1,700 850,000,000 7. Kab. Malang 2,500 1,250,000,000 8. Kab. Pamekasan 1,700 850,000,000 9. Kab. Pasuruan 1,250 625,000,000 10. Kab. Probolinggo 1,250 625,000,000 11. Kab. Sampang 2,100 1,050,000,000 12. Kab. Situbondo 1,250 625,000,000 13. Kab. Sumenep 2,100 1,050,000,000 14. Kab. Tuban 1,250 625,000,000
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri16 17
No Provinsi Kabupaten Alokasi Sasaran (orang)
Alokasi Anggaran (Rp)
6 Kalimantan Barat 3,350 1,675,000,0001. Kab. Ketapang 300 150,000,000 2. Kab. Kubu Raya 1,350 675,000,000 3. Kab, Melawi 900 450,000,000 4. Kab. Mempawah 100 50,000,000 5. Kab. Sambas 700 350,000,000
7 Nusa Tenggara Barat 3,750 1,875,000,000
1. Kab. Lomnok Barat 1,250 625,000,000 2. Kab.Lombok Tengah 1,250 625,000,000 3. Kab. Lombok Timur 1,250 625,000,000
8 Nusa Tenggara Timur 1,000 500,000,000
1. Kab. Belu 150 75,000,000 2. Kab. Ende 100 50,000,000 3. Kab. Kupang 300 150,000,000 4. Kab. Manggarai Barat 100 50,000,000 5. Kab. Rote Ndao 100 50,000,000 6. Kab. Sikka 150 75,000,000 7. Kab. Timor Tengah Selatan 100 50,000,000
9 Sulawesi Barat 1,200 600,000,000
1. Kab. Mamasa 600 300,000,000 2. Kab. Mamuju 150 75,000,000 3. Kab. Mamuju Utara 300 150,000,000 4. Kab. Polewali Mandar 150 75,000,000
10. Sulawesi Selatan 4,000 2,000,000,000
1. Kab. Enrekang 100 50,000,000 2. Kab. Gowa 2,200 1,100,000,000 3. Kab. Jeneponto 400 200,000,000 4. Kab. Luwu Timur 100 50,000,000 5. Kab. Pangkep 100 50,000,000 6. Kab. Sidenreng Rappang 100 50,000,000 7. Kab. Takalar 1,000 500,000,000
11. Sulawesi Tengah 2,050 1,025,000,000 1. Kab. Banggai Kepulauan 250 125,000,000
2. Kab. Banggai Laut 350 175,000,000 3. Kab. Donggala 800 400,000,000 4. Kab. Morowali 100 50,000,000 5. Kab. Sigi 400 200,000,000 6. Kab. Tojo Una-una 150 75,000,000
No Provinsi Kabupaten Alokasi Sasaran (orang)
Alokasi Anggaran (Rp)
12. Sulawesi Tenggara 3,450 1,725,000,000
1. Kab. Buton 300 150,000,000 2. Kab. Buton Utara 250 125,000,000 3. Kab. Kolaka Timur 700 350,000,000 4. Kab. Konawe 150 75,000,000 5. Kab. Konawe Selatan 550 275,000,000 6. Kab.Konawe Utara 300 150,000,000 7. Kab. Muna 1,000 500,000,000 8. Kab. Wakatobi 200 100,000,000
13. Papua 21,700 10,850,000,000
1. Kab. Biak Numfor 100 50,000,000 2. Kab. Dogiai 800 400,000,000 3. Kab. Jayapura 200 100,000,000 4. Kab. Jayawijaya 3,600 1,800,000,000 5. Kab. Keerom 500 250,000,000 6. Kab. Kepulauan Yapen 400 200,000,000 7. Kab. Lani Jaya 2,800 1,400,000,000 8. Kab. Memberamo Raya 150 75,000,000 9. Kab. Memberamo Tengah 600 300,000,000 10. Kab. Merauke 50 25,000,000 11. Kab. Nabire 400 200,000,000 12. Kab. Nduga 600 300,000,000 13. Kab. Paniai 2,200 1,100,000,000 14. Kab. Puncak 3,000 1,500,000,000 15. Kab. Tolikara 1,600 800,000,000 16. Kab. Intan Jaya 700 350,000,000 17. Kab. Yahukimo 3,000 1,500,000,000 18. Kab. Yalimo 800 400,000,000 19. Kota Jayapura 200 100,000,000
14 Papua Barat 3,900 1,950,000,000
1. Kab. Manokwari 1,500 750,000,000 2. Kab. Sorong 800 400,000,000 3. Kab. Sorong Selatan 800 400,000,000 4. Kab. Teluk Bintuni 800 400,000,000
Jumlah 95,200 47,600,000,000Catatan: • Apabila sasaran pada provinsi tersebut di atas tidak terserap, maka
akan dialihkan ke wilayah lain
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri18 19
PROSEDUR PEMBERIAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PENDIDIKAN KEAKSARAAN
USAHA MANDIRI
BAB IV
A. Kriteria dan Persyaratan Lembaga Penerima Dana BantuanLembaga yang berhak untuk mengelola dana bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri tahun anggaran 2015, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Kriteria Lembaga Penerima Dana BantuanLembaga yang akan mengelola dana bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri adalah lembaga seperti: Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Majelis Taklim, Sekolah, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, Tim Penggerak PKK, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang sudah menjadi satuan pendidikan nonformal, Rumah Pintar, dan lembaga swadaya masyarakat yang meyelenggarakan pendidikan keaksaraan dasar melalui dana APBN tahun 2014 serta telah mencapai kompetensi Keaksaraan Dasar.
2. Persyaratan Lembaga Penerima Dana Bantuana. Persyaratan administrasi:
1) Memiliki izin operasional dari instansi yang relevan;2) Memiliki legalitas organisasi/lembaga dari pihak yang berwenang;3) Memiliki nomor rekening bank yang masih aktif atas nama
lembaga (bukan nomor rekening pribadi);
2. Pemanfaatan DanaPembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri mengorganisir peserta didik dalam rombongan belajar (Rombel), setiap rombongan belajar terdiri dari 10 orang peserta didik, sehingga dana yang disediakan setiap rombel adalah 10 org x Rp 500.000,- = Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dana tersebut merupakan dana stimulan yang digunakan untuk membiayai komponen-komponen seperti tabel berikut:
No Komponen yang Dibiayai Perincian Proporsi Biaya
1. Identifi kasi calon peserta didik
Pendataan identitas/profi l dankebutuhan belajar/usaha calonpeserta didik
Maksimal 5%(Rp 250.000)
2. ATK peserta didik danpenyelenggaraan
Pensil, pulpen, penghapus, buku tulis, dan lain-lain
Maksimal 7%(Rp 350.000)
3. Pembelajaran danPelatihan Keterampilan
Penyusunan/pengadaan/pembelian bahan pembelajaran, bahan praktik keterampilan dan modal usaha
Minimal 35%(Rp 1.750.000)
4. Transportasi tutor/pelatihketerampilan
Transportasi 1 orang tutor dan1 orang pelatih keterampilanselama program berlangsung
Maksimal 40%(Rp 2.000.000)
5.Penyelenggaraan penilaian pembelajaran untuk 10 orang peserta didik
Penggandaan soal, pengolahanhasil tes, dan penulisan STSB
Maksimal 3%(Rp 150.000)
6 Pengendalian programTransportasi penyelenggara, evaluasi kegiatan,dan pelaporan
Maksimal 10%(Rp 500.000)
Jumlah satu rombongan belajar untuk 10 orang peserta didik Rp 5.000.000
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri20 21
4) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga (bukan NPWP pribadi).
b. Persyaratan teknis1) Memiliki data sasaran peserta didik pendidikan keaksaraan
usaha mandiri (lulusan Keaksaraan Dasar dari dana APBN 2014 yang dibuktikan dengan SUKMA);
2) Memiliki tutor keaksaraan usaha mandiri.3) Memiliki prasarana pembelajaran yang memadai;4) Memiliki sarana pembelajaran yang memadai;5) Menandatangani Pakta Integritas;6) Menandatangani Surat Kesanggupan Melaksanakan Program;7) Memiliki kurikulum pembelajaran keaksaraan usaha mandiri;8) Memiliki bahan ajar yang memadai;9) Memliki struktur organisasi;10) Memiliki program kerja;11) Memiliki pengalaman menyelenggarakan pendidikan
keaksaraan usaha mandiri.
B. Mekanisme Pemberian Dana Bantuan1. Sosialisasi dan koordinasi oleh pusat dan daerah
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun petunjuk teknis dan melakukan sosialisasi serta koordinasi ke Dinas Pendidikan Provinsi. Sosialisasi dan koordinasi dapat melalui surat, pertemuan, buku, dan laman/website.
2. Dinas Pendidikan Provinsi memverifi kasi data peserta didik keaksaraan dasar dari lembaga penyelenggara melalui dana APBN tahun 2014 (surat direktur Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat No. 271/B4.2/MS/2015 tanggal 12 Februari 2015)
3. Dinas Pendidikan Provinsi menyeleksi lembaga penyelenggara keaksaraan dasar yang kredibel dan peserta didik yang telah lulus keaksaraan dasar dan memiliki SUKMA tahun 2014.
4. Dinas Pendidikan Provinsi mengusulkan lembaga dan peserta didik yang lolos seleksi sebagai calon penyelenggara program Keaksaraan Usaha Mandiri 2015 yang telah diketahui/disahkan Dinas Pendidikan Kabupaten, kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melalui loket Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten.
5. Petugas Administrasi ULT menginput data usulan dari dinas pendidikan provinsi, kemudian mengirimkan rekapitulasi usulan yang layak untuk mendapatkan dana bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat memverifi kasi usulan dari Dinas Pendidikan Provinsi.
7. Setelah hasil verifi kasi dinyatakan lengkap, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan jumlah bantuan kepada setiap pengusul kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri.
8. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat membuat Surat Keputusan (SK) tentang lembaga penerima bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan keaksaraan usaha mandiri.
9. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan akad kerjasama dengan lembaga penerima dana bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri.
10. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyampaikan berkas-berkas pengajuan pencairan dana bantuan kepada Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III.
11. KPPN Jakarta III akan melakukan verifi kasi berkas-berkas pencairan bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, apabila lengkap maka dana bantuan akan dicairkan kepada rekening
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri22 23
bank penampung yang telah ditunjuk oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
12. Bank penampung menyalurkan dana bantuan ke rekening lembaga penerima bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan keaksaraan usaha mandiri.
13. Lembaga yang sudah menerima dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan keaksaraan usaha mandiri, menyampaikan laporan awal kepada Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima dan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
14. Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan rekapitulasi laporan awal lembaga penerima kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
15. Lembaga yang mendapat dana bantuan operasional penyelenggaraan agar menyelenggarakan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri sesuai dengan pedoman penyelenggaran pembelajaran pendidikan keaksaraan usaha mandiri.
16. Setelah selesai menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri, maka lembaga membuat laporan serta menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat 2 (dua) minggu setelah program selesai dan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
17. Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan rekapitulasi laporan akhir lembaga penerima kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
A. Monitoring Aspek-aspek penting dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi adalah:
1. Program Pembelajaran;
2. Proses Kegiatan Pembelajaran;
3. Kehadiran Tutor/Nara Sumber Teknis;
4. Daftar kehadiran peserta didik;
5. Jumlah peserta didik;
6. Standar kompetensi lulusan (SKL) KUM dan Silabus;
7. Rencana Program Pembelajaran (RPP);
8. Bahan ajar yang digunakan;
9. Waktu pelaksanaan pembelajaran;
10. Administrasi pembelajaran;
11. Dukungan Penyelenggara dalam menyiapkan alat/bahan praktek keterampilan;
12. Hasil Belajar.
B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan1. Pengendalian Mutu
Pengendalian mutu terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (P2PAUDNI), Balai Pengembangan
BAB V
MONITORING
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri24 25
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (BP-PAUDNI), Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. PengawasanPengawasan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Masyarakat.
3. SanksiBagi penerima dana bantuan KUM yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan petunjuk teknis, maka tidak akan diberikan dana bantuan pada tahun berikutnya dan dapat diajukan ke jalur hukum.
Sebagai bentuk pertanggung jawaban dan akuntabilitas, penerima dana bantuan berkewajiban untuk membuat laporan baik pada saat penerimaan dana (laporan awal) dan hasil pelaksanaan kegiatan (laporan akhir). Laporan tersebut disampaikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi. Selanjutnya Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan rekapitulasi laporan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUD dan DIKMAS, Kemendikbud di Jakarta.
Pada prinsipnya pengelolaan dana mencakup pencatatan, penerimaan dan pengeluaran uang sehingga memudahkan proses pelaporan dan pengawasan penggunaan dana, antara lain meliputi:
A. Pembukuan1. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah
2. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea materai
3. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti
4. Pemungutan dan penyetoran pajak dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dibukukan dengan rapi.
5. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadiannya
6. Buku kas harian ditulis dengan rapi, lengkap dan bersih.
B. Dokumen Pendukung Pembukuan1. Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang
menerima pembayaran
BAB VI
PELAPORAN
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri26 27
2. Bukti transaksi lainnya3. Copy print out saldo terakhir rekening bank dari setiap tahap
penarikan uang.4. Setiap dokumen yang ditanda tangani harus dibubuhi dengan
stempel lembaga.
C. Jenis Laporan 1. Laporan Awal/Penerimaan
Lembaga penyelenggara yang sudah menerima dana dalam rekeningnya, wajib mengirimkan fotokopi bukti penerimaan transfer dana dari KPPN kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Nomor Fax; 021-5725039
2. Laporan Akhir/Penyelenggaraan Kegiatanc. Lembaga penyelenggara Keaksaraan Usaha Mandiri diwajibkan
untuk membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan ditembusan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi.
d. Laporan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai
e. Laporan akhir mengacu pada format lampiran 4.
Catatan: 1. Lembaga Penyelenggara yang tidak mampu menyampaikan laporan
maksimal 1 bulan setelah kegiatan selesai dapat dikenai sanksi dengan tidak diperkenankan mengakses dana bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada tahun berikutnya.
2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kemdikbud, tidak memungut biaya apapun dan tidak menerima pengembalian dana bantuan dalam bentuk apapun untuk pencairan dana bantuan yang akan dan telah ditetapkan.
Pedoman ini disusun sebagai rambu-rambu yang masih bersifat umum, yang dalam implementasinya memerlukan penyesuaian dengan karakteristik lembaga yang dipilih, oleh karena itu penyelenggara diharapkan dapat mengembangkan dengan kreativitasnya untuk menyempurnakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri. Pedoman ini sebagai rambu-rambu dan masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan keunikan potensi lokal dan tempat penyelenggaraan kegiatan sepanjang memberi nilai tambah. Semoga pedoman ini dapat memberi arah dan memudahkan bagi semua pihak yang berkeinginan untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri.
BAB VII
PENUTUP
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri28 29
Lampiran 1. Format Proposal KUM
LAMPIRAN–LAMPIRAN
PROPOSALProgram Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri
TAHUN 2015
Diajukan Kepada:Dinas Pendidikan Provinsi : ………………..
Alamat: ……………………………….
Diajukan Oleh:
Nama Lembaga/Organisasi : ...............................................................Alamat : ............................................................... ............................................................... ...............................................................No. Telp./HP/Faks : ...............................................................Email : ...............................................................
a. Sampul Proposal
b. Pakta Integritas
PAKTA INTEGRITASSaya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ………………………………….........................Jabatan : ………………………………….........................Nama Lembaga : ………………………………….........................Alamat : …………………………………......................... ………………………………….........................
dalam rangka penyelenggaraan bantuan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri dengan ini menyatakan:
1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN);
2. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;3. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran
dana bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifi kasi;4. Akan mengikuti proses penyaluran bantuan secara bersih, transparan, dan
profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif dan/atau dilaporkan secara pidana;
7. Menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.
.......................................... 2015
materai Rp 6.000,00
..................................................
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri30 31
KOP LEMBAGA
PERNYATAAN KESANGGUPAN DAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini:Nama : .........................................................................Jabatan : .........................................................................Nama Lembaga : .........................................................................Alamat Lembaga : ......................................................................... Telp./HP/Faksimili : .........................................................................
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup:1. Menyelenggarakan kegiatan Keaksaraan Usaha Mandiri tahun 2015, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan petunjuk teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri.
2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku (tidak menggunakan dana untuk kepentingan pribadi).
3. Membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Telah Menerima Dana, disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten paling lambat dua minggu setelah dana diterima,
4. Membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan, disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten paling lambat dua minggu setelah kegiatan selesai.
5. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan/atau kabupaten setempat, dan lembaga/instansi yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan secara berkesinambungan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup,untuk digunakan sebagaimana mestinya..
.........................., 2015Yang Membuat Pernyataan
Materai 6000
(…………..………………….)
c. Surat Pernyataan Kesanggupan dan Tanggung Jawab Mutlak d. Rekomendasi
KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
SURAT REKOMENDASINomor:…………………………………………
Yang bertanda tangan di bawah ini:Nama : .........................................................................Jabatan : ......................................................................... Alamat : .........................................................................
dengan ini menyatakan bahwa:Nama Lembaga : .......................................................................Ketua Lembaga : ....................................................................... Alamat Lembaga : .......................................................................Nomor Telepon/HP : ......................................................................Fax : ......................................................................
adalah benar sebagai lembaga yang menyelenggarakan program keaksaraan dasar/keaksaraan dasar layanan khusus tahun 2014 yang bersumber dari APBN, serta memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat, dan dianggap layak mengajukan dan melanjutkan ke program Keaksaraan Usaha Mandiri tahun 2015 kepada Dinas Pendidikan Provinsi ……………...
Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
.........................., 2015Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ....................
..................................NIP. ...........................
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri32 33
FORMAT ISIAN PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN
KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (KUM) TAHUN 2015
Yang bertandatangan di bawah ini, kami ketua Lembaga ........................................., dengan alamat.........................................................., mengajukan dana bantuan operasional keaksaraan Usaha Mandiri sebagai program lanjutan dari pendidikan keaksaraan dasar/ keaksaraan dasar layanan khusus yang kami laksanakan pada tahun 2014 dengan perincian sebagai berikut:A. Identitas Lembaga1. NAMA LEMBAGA
2. NOMOR INDUK LEMBAGA
3. a. NOMOR AKTE NOTARIS/IZIN PENDIRIAN
b. NAMA PEJABAT PENERBIT PERIZINAN
4. ALAMAT LEMBAGA
5. NOMOR TELP./HP
6. REKENING BANK
a. Nomor b. Atas Nama c. Nama Bank
5. NPWP LEMBAGA
B. Identitas Pengelola1. NAMA KETUA
a. NOMOR KTP
b. ALAMAT
c. NOMOR TELP/HP
2. NAMA SEKRETARIS
a. NOMOR KTP
b. ALAMAT
c. NOMOR TELP/HP
3. NAMA BENDAHARA
a. NOMOR KTP
b. ALAMAT
c. NOMOR TELP/HP
C. Identitas Tutor
NO. NAMAJENIS KELAMIN
UMURPENDIDIKAN
LAMA MENJADI TUTORL P
1.2.3.dst
JumlahD. Lokasi Program Pendidikan Keaksaraan Dasar/Keaksaraan Dasar Layanan
Khusus yang Telah Dilaksanakan tahun 2014
NO LOKASI PROGRAMJUMLAH
SUMBER DANAKELOMPOK ANGGARAN
1.
2.
3.
dst
JumlahE. Daftar Peserta Didik Pendidikan Keaksaraan Dasar/Keaksaraan Dasar
Layanan Khusus yang Telah Dibelajarkan tahun 2014
NO NAMAJENIS KELAMIN TANGGAL
LAHIR*)ALAMAT
TAHUN BELAJARL P
1.
2.
3.
dst*) sesuai KTP
F. Daftar Peserta Didik yang Diajukan Sebagai Calon Penerima Bantuan Operasional Program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Tahun 2015
NONOMOR
SERI SUKMANAMA
JENIS KELAMIN TANGGAL LAHIR*)
ALAMATTAHUN BELAJARL P
1.
2.
3.
dst*) sesuai KTP
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri34 35
G. Lokasi Pelaksanaan Program Pendidikan Keaksaraan Usaha MandiriNO. LOKASI PROGRAM JUMLAH KELOMPOK TUTOR
1.
2.
3.
dstJumlah
H. Sarana dan Prasarana yang dimilikiNO. JENIS SARANA/PRASARANA JUMLAH KONDISI
1.
2.
3.
dstI. Rencana Pembiayaan NO KOMPONEN YANG DIBIAYAI PERINCIAN HARGA
SATUANJUMLAH
1. Identifi kasi calon peserta didik (pendataan identitas/profi l dan kebutuhan belajar/usaha calon peserta didik)
2. ATK peserta didik dan Penyelenggaraan (Pensil, pulpen, penghapus, buku tulis, dan lain-lain)
3. Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan (Penyusunan/pengadaan/pembelian bahan pembelajaran, bahan praktik keterampilan dan modal usaha)
4. Transportasi tutor/pelatih Keterampilan (Transportasi 1 orang tutor dan 1 orang pelatih keterampilanselama program berlangsung)
5. Penilaian pembelajaran dan pelatihan keterampilan(Penggandaan soal, pengolahan hasil tes, dan penulisan SUKMA Lanjutan)Pengelolaan program: Transportasi Penyelenggara;Pelaksanaan Evaluasi kegiatan & pelaporan
Jumlah 1 rombongan belajar untuk 10 orang peserta didik Rp. 5.000.000,-Jumlah rombongan belajar …….. x Rp. 5.000.000,- Rp. …………
J. Proses Pembelajaran1. Rencana pembelajaran………………………………………….. (tgl/bln/thn s.d.
tgl/bln/thn;2. Kurikulum yang digunakan …………………………………………….3. Metode pembelajaran yang digunakan ……………………………………….4. Media pembelajaran yang digunakan ………………………………………...5. Alat evaluasi yang digunakan …………………………………………………...
Demikian usulan kami, sebagai pelengkap proposal ini kami lampirkan:1. Copy izin operasional yang sudah dilegalisir dinas pendidikan kabupaten/kota.2. Copy nomor rekening bank yg masih aktif atas nama lembaga. 3. Copy nomor pokok wajib pajak (NPWP).4. Copy SUKMA (Sampel, minimal 2 setiap rombongan belajar).
Atas perhatian dan terkabulnya usulan ini kami sampaikan terima kasih
.............................................2015Ketua Lembaga
……………………………………
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri36 37
Lampiran 2. Surat Usulan Dinas Pendidikan Provinsi
KOP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
.........................., 2015
Nomor : ……………………Lampiran : ……………………Perihal : Usulan Program KUM
Yth. Direktur Pembinaan Pendidikan MasyarakatDitjen PAUD dan DIKMASmelalui Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RIGedung C Lt. 1Jl. Jenderal Sudirman,Senayan Jakarta
Berdasarkan petunjuk teknis tata cara memperoleh dana bantuan pendidikan keaksaraan usaha mandiri tahun 2015, bahwa provinsi ……….. mendapatkan/mengajukan*) alokasi program pendidikan keaksaraan usaha mandiri sebesar …. orang atau Rp. ……
Setelah mengadakan penilaian dan verifi kasi lembaga, maka dengan ini kami sampaikan daftar usulan calon penerima dana bantuan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri tahun 2015.
Demikian surat usulan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi........
tanda tangan dan cap stempel
Nama dan GelarNIP.
Tembusan:Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ........
*) mendapatkan untuk dinas pendidikan provinsi yang mendapatkan alokasi sasaran *) mengajukan untuk dinas pendidikan provinsi yang tidak mendapatkan alokasi sasaran
PENDAHULUAN
A. Latar BelakangMenjelaskan tentang kegiatan yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan program KUM tahun 2015 dan sebarannya di kabupaten/kota (narasi singkat).………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B. TujuanMenjelaskan tentang (narasi singkat).:- Sasaran kegiatan …………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………
- Apa yang akan dicapai …………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………
- Apa manfaat bagi peserta didik ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
- Apa dampak bagi masyarakat dan daerah ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
C. Lampiran:1. Usulan lembaga2. Daftar Peserta Didik
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri38 39
Lam
pira
n 3.
DA
FTAR
USU
LAN
CALO
N LE
MBA
GA/O
RGAN
ISAS
I PEN
YELE
NGGA
RA P
ROGR
AM
PEN
DID
IKA
N K
EAK
SAR
AA
N U
SAH
A M
AN
DIR
I TA
HU
N 2
015
Prov
insi:
……
……
……
……
……
……
……
….
No
Kab
./ K
ota
Nam
a Le
mba
gaAl
amat
Le
mba
gaK
etua
Nam
aBa
nkN
omor
Rek
enin
gR
eken
ing
Atas
Nam
aN
omor
N
PWP
NPW
P At
as
Nam
a
Jum
lah
Pese
rta
Did
ik
(WB)
LP
Jum
lah
L+P
1. 2. 3. dst
……
……
……
……
……
……
.. 20
15K
epal
a D
inas
Pro
vins
i …...
......
......
......
......
......
Tand
a ta
ngan
dan
cap
stem
pel
Nam
a da
n ge
lar
NIP
. ……
……
……
……
.La
mpi
ran:
1.
Cop
y no
mor
reke
ning
ban
k ya
ng m
asih
akt
if at
as n
ama
lem
baga
2.
Cop
y no
mor
pok
ok w
ajib
paj
ak (N
PWP)
ata
s nam
a le
mba
ga3.
Fo
toco
py K
TP
Ket
ua le
mba
ga4.
D
ata
pese
rta
didi
k K
UM
Lam
pira
n 4.
Na
ma
Pese
rta
Didi
k Ke
aksa
raan
Usa
ha M
andi
ri (K
UM) Y
ang
Dius
ulka
n M
elal
ui D
ana
APBN
201
5
Prov
insi
:
Kab
upat
en
:
No
Lem
baga
Pen
yele
ngga
raPe
sert
a D
idik
Nam
a Le
mba
gaA
lam
at
Lem
baga
Ket
ua
Lem
baga
No.
HP/
Telp
Nom
or
Seri
SUK
MA
Nam
a Pe
sert
a D
idik
Jeni
s K
elam
in
l/p
Tgl
-Bln
-T
hn
Lahi
rA
lam
at*
Peke
rjaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
* A
lam
at se
suai
den
gan
alam
at K
TP
……
……
……
, …...
......
......
......
......
......
.....
2015
Kep
ala
Din
as P
endi
dika
n Pr
ovin
si…...
......
.
Tand
a ta
ngan
dan
cap
stem
pel
Nam
a da
n ge
lar
NIP
. ……
……
…...
......
......
......
......
......
.....
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri40 41
Lampiran 5. SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ...............………TENTANG TIM PENILAI PROPOSAL PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI PROVINSI ............................. TAHUN 2015
No Nama Pangkat/Golongan NPWP Jabatan
Jabatan dalam Dinas
1. Ketua**)
2. Sekretaris
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota
…………………….., 2015Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ….…………
Ttd
Nama Jelas dan Stempel Lembaga
Catatan** Lampirkan Rekening Ketua
Lampiran 6. Laporan Awal Penerimaan Dana Bantuan
LAPORANPENERIMAAN DANA BANTUAN
PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI TAHUN 2015
Disampaikan KepadaDINAS PENDIDIKAN PROVINSI ....................................
dengan alamat
...........................................................................
Oleh:
Nama Lembaga :Alamat : Kontak person :No. Telp./HP/Faks :Alamat Email :
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri42 43
KOP LEMBAGALAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA
Yang bertanda tangan di bawah ini:Nama : ..........................................................Jabatan : ..........................................................Alamat Lembaga : ..........................................................Nomor Telepon/HP/Fax : ..........................................................
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:
1. Telah menerima dana bantuan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri melalui rekening nomor …………………… atas nama …………………… pada tanggal …………………………...
2. Akan menyelenggarakan kegiatan pendidikan keaksaraan usaha mandiri, sesuai perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani.
3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana kepada Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup, untuk digunakan sebagaimana mestinya.
……………………. 2015Yang Membuat pernyataan,
Materai Rp. 6.000,-
…………………………….Lampiran:
1. Foto kopi halaman buku rekening bukti transfer dana sudah masuk ke rekening lembaga
Lampiran 7. Format Sistematika Laporan
1. Sampul Laporan
LAPORAN
PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI
TAHUN 2015
Disampaikan Kepada
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI .................................
dengan alamat
........................................
..........................................................
Oleh:
Nama Lembaga : .......................................................................
Alamat : ……...............................................................
Kontak person : ……………………………………………..
No. Telp./HP/Faks : ………...........................................................
Alamat Email : ......................................................................
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri44 45
2. Sistematika LaporanBerdasarkan persetujuan atas proposal yang telah kami susun serta akad kerjasama, antara Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan Ketua Lembaga ………………….., kami melaporkan sebagai berikut:
A. Lembaga ……………… telah menerima dana melalui rekening dengan nomor ………….. sebesar Rp …………………
B. Dana sebesar Rp. ……………… telah dibelanjakan dengan rincian sebagai berikut:
No. Tanggal Jenis Belanja Volume Harga Satuan Jumlah
Total dana yang digunakan Rp.
Sisa dana*jika ada
C. Kegiatan Pembelajaran Keaksaraan Usaha Mandiri yang dilaksanakan1. Waktu pelaksanaan kegiatan (tgl/bulan/tahun s.d. tgl/bulan/
tahun)
2. Jumlah peserta didik yang dibelajarkan ….orang
3. Kurikulum digunakan….
4. Metode pembelajaran yang digunakan…..
5. Bahan ajar pembelajaran yang digunakan …….
6. Media pembelajaran yang digunakan…..
7. Penilaian/evaluasi yang digunakan……
D. Hasil Belajar1. Jumlah peserta didik yang lulus dan memperoleh SUKMA-L
…..… orang
2. Jumlah peserta didik yang tidak memperoleh SUKMA-L … orang, jelaskan alasan……………………..
E. Lampiran:1. Daftar peserta didik yang mendapat SUKMA-L
2. Daftar peserta didik yang tidak mendapat SUKMA-L
3. Foto pelaksanaan kegiatan Pembelajaran Keaksaraan Usaha Mandiri
4. Copy buku kas umum
....................................... 2015
Ketua Lembaga,
……………………………
Petunjuk Teknis Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan46
CATATAN: