2 gaambbaarr an n ppeellayyaanann...

Renstra Inspektorat Kota Pontianak 2015-2019 10

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat.

Inspektorat Kota Pontianak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Pontianak. Sesuai Peraturan Daerah Kota Pontianak tersebut,

Inspektorat Kota Pontianak sebagai institusi (perangkat daerah) yang mengemban

tugas dibidang pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan

Pemerintah Kota Pontianak, memiliki peran dan tanggung jawab stategis dalam

mewujudkan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Tugas pokok Inspektorat Kota Pontianak sebagaimana

diamanahkan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata

Kerja Inspektorat Kota Pontianak yaitu membantu Walikota membina dan

mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Secara struktur organisasi, Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan

di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

GGAAMMBBAARRAANN PPEELLAAYYAANNAANN IINNSSPPEEKKTTOORRAATT

2


Inspektur dibantu oleh Pejabat Struktural Eselon III yaitu Sekretaris dan Inspektur

Pembantu Wilayah I, II dan III, Kelompok Jabatatan Fungsional Tertentu dan staf.

Susunan Organisasi Inspektorat Kota Pontianak tersebut, terdiri dari:

a. Inspektur;

b. Sekretaris;

1. Kepala Sub Bagian Umum, Aparatur, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

c. Inspektur Pembantu Wilayah I;

d. Inspektur Pembantu Wilayah II;

e. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;

1. Auditor;

2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah; dan

3. Auditor Kepegawaian;

Susunan Organisasi Inspektorat Kota Pontianak dalam bagan struktur

sebagai berikut :

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK

INSPEKTUR

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

SEKRETARIS

KA. SUBBAG

UMUM, APARATUR, EVALUASI DAN PELAPORAN

KA. SUBBAG

PERENCANAAN DAN KEUANGAN

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III


Masing-masing jabatan dalam struktur organisasi di atas, memiliki tugas

pokok, fungsi dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 58 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata

Kerja Inspektorat Kota Pontianak. Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing

jabatan sebagai berikut :

1. Inspektur:

Tugas pokok:

memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Inspektorat yaitu merumuskan

kebijakan teknis, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Fungsi:

a) perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan;

b) penyusunan dan perumusan rencana dan program kerja di bidang

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan;

c) penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan

pemerintahan;

d) pengendalian dan pembinaan teknis di bidang pemeriksaan, pengusutan,

pengujian dan penilaian tugas pengawasan serta pelaksanaan urusan

pemerintahan;

e) pengoordinasian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan

tugas di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan

pemerintahan; dan

f) pelaksanaan tugas lain di bidang pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan urusan pemerintahan yang diberikan oleh Walikota.


Uraian Tugas:

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan

berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan

kebijakan Walikota;

b. menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang pembinaan dan

pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

c. mengkoordinasikan kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan dengan

unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah,

terpadu dan selaras;

d. mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan ruang lingkup, tugas

Inspektorat kepada Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah dan Jabatan

Fungsional Tertentu berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar tugas dapat

terlaksana secara efisien dan efektif dan tepat waktu;

e. memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan

sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara

benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f. menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian,

perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan

berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar

pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efisien dan efektif;

g. mengendalikan kegiatan pada Inspektorat mulai dari perencanaan sampai

dengan evaluasi agar program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran

yang telah ditetapkan;

h. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretaris, Inspektur

Pembantu Wilayah dan Jabatan Fungsional Tertentu pada Inspektorat

dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target

kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Sekretaris Inspektorat,

Inspektur Pembantu Wilayah dan Jabatan Fungsional Tertentu dalam


melaksanakan tugas baik secara preventif maupun refresif untuk

menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan

tugas;

j. melaporkan kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan kepada atasan

baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan

dalam pengambilan keputusan;

k. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Walikota mengenai upaya

pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang Pengawasan baik

secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan

tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan dan pengawasan yang

diberikan oleh Walikota.

2. Sekretaris.

Tugas Pokok

merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan

pelaporan di bidang kesekretariatan.

Fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan;

b. perumusan rencana kerja di bidang kesekretariatan;

c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;

d. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil

pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;

e. monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesekretariatan;

f. pembinaan teknis di bidang kesekretariatan;

g. pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan;

h. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan

i. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh

Inspektur.


Uraian Tugas:

a. merencanakan program kerja di bidang kesekretariatan berdasarkan

sasaran dan program kerja tahunan Inspektorat yang telah ditetapkan

sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada para Kepala Sub Bagian sesuai dengan

tugas pokok, fungsi masing-masing Kepala Sub Bagian agar tugas dapat

dilaksanakan sesuai dangan rencana yang telah ditetapkan;

c. memberi petunjuk kerja kepada para Kepala Sub Bagian dan staf yang

dilakukan secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan

dilaksanakan dapat dipahami secara benar;

d. melakukan pengawasan kepada Kepala Sub Bagian dan seluruh staf di

Inspektorat dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun

refresif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam

pelaksanaan tugas;

e. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para Kepala Sub

Bagian pada Sekretariat dengan membandingkan antara hasil kerja dicapai

dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja

yang dicapai;

f. membantu pimpinan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas

Inspektur Pembantu yang ada di Inspektorat sesuai dengan petunjuk

pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. melaksanakan tugas administrasi umum, kepegawaian, evaluasi dan

pelaporan serta perencanaan dan keuangan berdasarkan pedoman dan

peraturan perundang-undangan sebagai bahan perumusan kebijakan;

h. memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan tugas Inspektorat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan

dengan lancar;

i. mengajukan saran dan pertimbangan staf kepada Inspektur mengenai

upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang kesekretariatan


baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam

pengambilan keputusan;

j. melaporkan kegiatan di bidang kesekretariatan baik secara lisan maupun

tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;

dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok

dan fungsi di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Inspektur.

Ruang lingkup tugas bidang kesekretariatan meliputi administrasi umum,

kepegawaian, evaluasi dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.

3. Kasubbag Umum, Aparatur, Evaluasi dan Pelaporan.

Tugas Pokok.

merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang

umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi:

a. penyusunan rencana kerja di bidang umum, aparatur, evaluasi dan

pelaporan;

b. penyelenggaraan kegiatan di bidang umum, aparatur, evaluasi dan

pelaporan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum, aparatur,

evaluasi dan pelaporan;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum, aparatur, evaluasi

dan pelaporan; dan

e. pelaksanaan tugas lain di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan

yang diberikan oleh Sekretaris.

Uraian Tugas:

a. menyusun rencana kerja sub bagian umum, aparatur, evaluasi dan

pelaporan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Inspektorat

yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;


b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada para staf secara lisan

dan tertulis agar tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik dan

benar;

c. melakukan pengawasan kepada staf dalam melaksanakan tugas baik

secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan

dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

d. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf dengan cara membandingkan antara

hasil kerja yang dicapai dengan rencana yang telah dibuat untuk

mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

e. melaksanakan penataan kearsipan bidang kepegawaian sesuai dengan

jumlah pegawai yang ada untuk tertib administrasi;

f. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi pengusulan

pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami (KARIS/KARSU), Kartu Pegawai

(KARPEG), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Sasaran Kerja Pegawai (SKP),

Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Tabungan dan Asuransi Pensiun

(TASPEN), Asuransi Kesehatan (ASKES), Ujian Dinas, Pendidikan dan

Pelatihan, Satya Lencana, ijin cuti, Kesejahteraan Pegawai, Laporan Pajak-

pajak Pribadi (LP2P), inventarisasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN), usulan formasi dan mutasi pegawai,

pensiun, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan,

Kompetensi Jabatan, Standarisasi Jabatan, Analisis Kebutuhan Pendidikan

dan Pelatihan, pelayanan data dan informasi, serta administrasi

kepegawaian internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk

tertib administrasi kepegawaian;

g. melaksanakan administrasi umum yang berkaitan dengan keprotokolan,

perlengkapan dan rumah tangga yang meliputi keamanan, kebersihan,

keindahan, penghapusan, pengadaan dan pemeliharaan barang, alat tulis

kantor, logistik, operasional kantor, dokumentasi surat menyurat, fasilitasi

pertemuan/rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga dinas, sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi subbag umum, aparatur, evaluasi dan


pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

h. menyusun rencana kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang

dan pengelolaan rencana umum pengadaan barang dan jasa yang

dibutuhkan sesuai dengan pedoman agar pelaksanaan tugas berjalan

sesuai peraturan perundang-undangan;

i. melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik yang meliputi

Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Publik, Survey

Kepuasan Masyarakat, pengolahan pengaduan masyarakat dan

memfasilitasi pengembangan budaya kerja sesuai dengan

pedoman dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan secara efisien dan efektif;

j. melaksanakan penataan kelembagaan sesuai dengan pedoman dan

peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas;

k. melaksanakan penanganan penyampaian Laporan Pajak-pajak Pribadi

(LP2P)dan inventarisasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN) Perangkat Daerah;

l. melaksanakan kegiatan di bidang evaluasi dan pelaporan, meliputi

menghimpun dan mencatat Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil

Evaluasi yang disampaikan Inspektur Pembantu Wilayah melalui Sekretaris

Inspektorat dan melakukan tindak lanjut sesuai arahan pimpinan,

melaksanakan penatausahaan dan pengoreksian Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) yang disampaikan Inspektur Pembantu Wilayah,

melakukan inventarisasi atas temuan hasil pemeriksaan sesuai sifat dan

jenisnya serta menyusun statistik pengawasan untuk bahan evaluasi

pimpinan, melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil temuan

pemeriksaan;

m. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang umum,

aparatur, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman dan peraturan


perundang-undangan untuk diajukan kepada atasan sebagai bahan

pelaksanaan kegiatan;

n. melaporkan kegiatan di bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan

sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk bahan

pertimbangan pengambilan keputusan Sekretaris;

o. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya

pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas subbag umum,

aparatur, evaluasi dan pelaporan baik secara lisan maupun tulisan sebagai

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok

dan fungsi bidang umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan yang diberikan

oleh Sekretaris.

Ruang lingkup tugas sub bagian umum, aparatur, evaluasi dan pelaporan

meliputi pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan, fasilitasi

pertemuan/rapat, inventarisasi urusan perlengkapan dan rumah tangga,

pengkajian dan analisis pelaporan, pelayanan data dan informasi, pelayanan

administrasi kepegawaian internal, pelayanan publik, penataan kelembagaan,

inventarisasi Penyampaian Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) dan Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), inventarisasi hasil pengawasan dan

tindak lanjut hasil pengawasan, administrasi laporan hasil pengawasan,

pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan, penyusunan stastistik hasil

pengawasan, penyelenggaraan kerjasama pengawasan.

4. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan.

Tugas Pokok.

merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang

perencanaan dan keuangan.


Fungsi:

a. penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan dan keuangan;

b. penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan

berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;

c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan

keuangan;

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan

keuangan; dan

e. pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan yang diberikan oleh

Sekretaris.

Uraian Tugas.

a. menyusun rencana kerja sub bagian perencanaan dan keuangan

berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan Inspektorat yang telah

ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas dan memberi petunjuk kerja kepada para staf secara lisan

dan tertulis agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami secara baik

dan benar;

c. melakukan pengawasan kepada staf dalam melaksanakan tugas baik

secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan

dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

d. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf dengan cara membandingkan antara

hasil kerja yang dicapai dengan rencana kerja yang telah dibuat untuk

mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;

e. melaksanakan penataan kearsipan bidang perencanaan dan keuangan

yang ada untuk tertib administrasi;

f. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal lintas bidang

dengan instansi terkait, pembinaan rencana program/kegiatan, pelaporan

satuan kerja, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan


pedoman dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

g. menyusun konsep Rencana Strategis, Rencana Kerja (Renja), Rencana

Kinerja Tahunan (RKT),dan Rencana Kerja Anggaran, Road Map Reformasi

Birokrasi, dan Pelaporan yang meliputi penyusunan dokumen penetapan

kinerja, pengumpulan data kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Profil

Perangkat Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggung Jawaban, Pengukuran Kinerja Kegiatan, Evaluasi

Pelaksanaan Penyerapan Anggaran sebagai bahan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan Standar Pelayanan Minimal;

h. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi administrasi

kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP),

Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan

Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan

Pembayaran Langsung (SPP-LS), menyiapkan Surat Perintah Membayar

(SPM), gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sesuai pedoman dan

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program kerja dapat

berjalan secara efisien dan efektif;

i. melakukan verifikasi administrasi keuangan dan pengesahan Surat

Pertanggung Jawaban (SPJ) sesuai dengan pedoman dan peraturan

perundang-undangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan

tugas;

j. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang meliputi laporan

keuangan, neraca serta catatan atas laporan keuangan sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

k. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan bidang

perencanaan dan keuangan sesuai dengan pedoman dan peraturan

perundang-undangan untuk kelancaran tugas;


l. melaporkan kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan

pedoman dan peraturan perundang-undangan untuk bahan pertimbangan

pengambilan keputusan Sekretaris;

m. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris mengenai upaya

pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas perencanaan dan

keuangan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bahan pertimbangan

dalam pengambilan keputusan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok

dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan yang diberikan oleh

Sekretaris.

Ruang lingkup tugas sub bagian perencanaan dan keuangan meliputi

penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal, pembinaan rencana

program/kegiatan, administrasi keuangan, pelaporan keuangan, administrasi

penerimaan/pendapatan, administrasi penganggaran dan pembinaan teknis

terhadap fungsional keuangan, pelaporan satuan kerja, tindak lanjut Laporan Hasil

Pemeriksaan.

5. Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III

Tugas Pokok.

merumuskan kebijakan, pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dalam bidang

pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembinaan atas penyelenggaraan urusan

pemerintahan, kasus pengaduan dan tugas kedinasan yang berkaitan dengan

bidang pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh Inspektur.

Fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan sesuai bidang

tugasnya;


b. perumusan rencana kerja bidang bidang pembinaan dan pengawasan


tugasnya;

c. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan

sesuai bidang tugasnya;

d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus

pengaduan sesuai bidang tugasnya;

e. pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pembinaan dan pengawasan


tugasnya; dan

f. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengawasan


tugasnya;

g. pengelolaan administrasi di bidang pembinaan dan pengawasan


tugasnya; dan

h. pelaksanaan fungsi lain di bidang pembinaan dan pengawasan


tugasnya yang diberikan oleh Inspektur.

Uraian Tugas:

a. menyusun program kerja Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur

Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III berdasarkan

sasaran dan program kerja tahunan Inspektorat yang telah ditetapkan

sebagai pedoman untuk melaksanakan tugas;

b. membagi tugas kepada Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan di Daerah, dan Auditor Kepegawaian sesuai dengan tugas


pokok, fungsi dan wewenang masing-masing agar tugas dapat

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

c. memberi petunjuk kerja kepada para Auditor, Pengawas Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan di Daerah, dan Auditor Kepegawaian yang dilakukan

secara lisan maupun tertulis agar tugas-tugas yang akan dilaksanakan

dapat dipahami secara benar;

d. melakukan pengawasan kepada para Auditor, Pengawas Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan di Daerah, dan Auditor Kepegawaian baik secara

preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan

penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

e. mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh para Auditor,

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, dan Auditor

Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai

dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja

yang dicapai;

f. melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi

terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi

pemeriksaan reguler, Pemeriksaan Serentak Surat Pertanggungjawaban

(SPJ) Keuangan dan Aset, Pemeriksaan Uang Yang Harus

Dipertanggungjawabkan (UYHD), Pengkajian dan Penilaian Tugas

Pengawasan, Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan dan Kasus Pengaduan

Masyarakat pada Perangkat Daerah di wilayah kerjanya, serta memonitor

Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan;

g. melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) pada Perangkat Daerah di wilayah kerjanya untuk mendorong

terselenggaranya pemerintahan yang baik;

h. melakukan reviu terhadap penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa

pemerintah, laporan keuangan/penyusutan, proses penyusunan Anggaran


Pendapatan dan Belanja Daerah Atas Dokumen Perencanaan yang meliputi

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah,

proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Atas

Dokumen Penganggaran yang meliputi Dokumen Rancangan Akhir

Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara

(KUA-PPAS) dan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Anggaran

(RKA) Perangkat Daerah, proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Perubahan Atas Dokumen Perencanaan yang meliputi

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Perubahan dan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah Perubahan, proses penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Perubahan Atas Dokumen Penganggaran yang

meliputi Dokumen Rancangan Akhir Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon

Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan dan Dokumen

Rancangan Akhir Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah

Perubahan;

i. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Inspektur mengenai upaya

pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengawasan/pemeriksaan

yang dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu

Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III sebagai bahan pertimbangan

Inspektur dalam pengambilan keputusan;

j. melaporkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu Wilayah

I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III, baik

secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Inspektur dalam

pengambilan keputusan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok

dan fungsi Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II

dan Inspektur Pembantu Wilayah III yang diberikan oleh Inspektur.


Ruang lingkup tugas Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah

II dan Inspektur Pembantu Wilayah III meliputi Pengusulan program pemeriksaan

tahunan dan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian

tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan, reviu

rencana kerja anggaran, reviu laporan keuangan, reviu laporan kinerja instansi

kinerja pemerintah, evaluasi sistem pengendalian internal, pengaduan masyarakat

dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan terpadu, reviu terhadap

penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah, reviu penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Atas Dokumen Perencanaan dan

perubahannya, mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, pengawasan dalam

rangka percepatan menuju pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih

dan pelayanan publik, penyusunan peraturan perundangan-undangan,

penyusunan pedoman/standar, koordinasi program di bidang pembinaan dan

pengawasan, pemeriksaan hibah/bantuan sosial, pendampingan, asistensi dan

fasilitasi tugas pembantuan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah

Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri

Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian

dan keterampilan tertentu.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dikoordinir oleh pejabat fungsional

yang paling senior yang berada dan bertanggung jawab secara langsung

kepada Inspektur.

(4) Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Inspektorat akan diatur lebih lanjut

dengan Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Fungsional Tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.


TATA KERJA

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan

jabatan fungsional tertentu dilingkungan Inspektorat wajib menerapkan prinsip-

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di dalam lingkungan masing-

masing maupun dengan satuan organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

(2) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagimana dimaksud pada

ayat (1) harus tetap mengacu pada kapasitas tugas dan fungsi masing-masing

satuan organisasi.

(3) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan

tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.

(4) Inspektur dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Inspektorat wajib

melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dalam satuan

kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk

penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Seluruh jabatan struktural merupakan kepala satuan organisasi dalam kapasitas

masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan.

(6) Kepala satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan dan pemenuhan tugas dan

fungsi yang ditetapkan.

(7) Apabila seorang kepala satuan organisasi di lingkungan Inspektorat berhalangan

melaksanakan tugas, maka inspektur dapat menunjuk seorang pejabat yang

setingkat yang bertindak untuk dan atas nama kepala satuan organisasi.

(8) Mekanisme penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(9) Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur

Pembantu Wilayah III di lingkungan Inspektorat bertanggungjawab kepada

Inspektur melalui Sekretaris.


2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Pontianak

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Inspektorat Kota Pontianak dalam menjalankan tugas dan fungsinya

memiliki sumber daya aparatur sebanyak 42 orang dengan rincian 1

Inspektur, 1 Sekretaris, 3 Inspektur Pembantu, 2 Kepala Sub Bagian, 10

Fungsional P2UPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah)

10 Auditor dan 15 Staf. Rincian menurut Eselon, Pangkat/Golongan,

Pendidikan dan Gender adalah sebagai berikut :

No

Eselon /

Non

Eselon

Golongan Pendidikan

I II III IV Jml SD SMP

SMA/

SLTA D2/3 S1 S2 Jml

1. Eselon II - - - 1 1 - - - - - 1 1

2. Eselon III - - - 4 4 - - - - 2 2 4

3. Eselon IV - - 2 - 2 - - 1 - 1 - 2

4. Fungsional - - 17 3 20 - - 2 1 14 3 20

5. Staf - 3 12 - 15 - - 4 1 9 1 15

Jumlah - 3 31 8 42 - - 7 2 26 7 42

Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan menurut Gender

No Pangkat/Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah

1. Golongan IV 5 3 8

2. Golongan III 18 13 31

3. Golongan II 3 - 3

4. Golongan I - - -

Jumlah 26 16 42


Pegawai berdasarkan Eselon/Fungsional menurut Gender

No Eselon Laki-laki Perempuan Jumlah

1. Eselon I - - -

2. Eselon II - 1 1

3. Eselon III 2 2 4

4. Eselon IV 1 1 2

5. Fungsional 13 7 20

5. Staf 10 5 15

Jumlah 26 16 42

Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional menurut Gender

No Jabatan Laki-laki Perempuan Jumlah

1. Auditor Ahli Muda 1 - 1

2. Auditor Ahli Pratama 2 3 5

3. Auditor Penyelia 2 - 2

4. Auditor Pelaksana Lanjutan - 1 1

5. Auditor Kepegawaian Madya 1 - 1

4. Pengawas Pemerintahan Madya 4 1 5

5. Pengawas Pemerintahan Muda 2 1 3

6. Pengawas Pemerintahan Pertama 1 1 2

Jumlah 13 7 20

2.2.2. Sarana dan prasarana

a. Tanah

Tanah yang dimiliki Inspektorat tidak ada

b. Gedung Kantor

Bangunan merupakan gedung bersama antara Inspektorat dengan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


(BKPSDM) dan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KB dan P3A) terletak di Jalan

Rahadi Oesman No. 3 Pontianak berlantai III, yang mana Lantai Dasar

digunakan oleh BKPSDM, Lantai II digunakan oleh Inspektorat dan

Lantai III digunakan oleh DP2KB dan P3A.

c. Inventaris dan Peralatan Kantor

Inventaris dan Peralatan Kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair,

komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari

penggadaan rutin dan anggaran pembangunan.

d. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki terdiri dari :

a. Kendaraan Dinas Roda Empat Merk Toyota Avanza 1.3 G M/T KB

1603 HB pembelian tahun 2008.

b. Kendaraan Dinas Roda Dua

1) Sepeda Motor merk Honda tipe NF 125 TR KB 5874 WP

pembelian tahun 2008.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Pontianak didukung

dengan fasilitas perangkat keras dan lunak (hardware dan software). Perangkat

keras (hardware) prasarana dan sarana berupa peralatan elektronik dan komputer,

sedangkan perangkat lunak (software) berupa Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT), Standar Audit, Standar Pemeriksaan dan Kode Etik, serta

norma-norma pengawasan.

2.3 Kinerja Inspektorat Kota Pontianak

Inspektorat Kota Pontianak, mempunyai tugas membantu Walikota

Pontianak dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap

pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di lingkungan

Pemerintah Kota Pontianak. Pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Pontianak


tersebut mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Inspektorat dan kebijakan

pengawasan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kota

Pontianak 2015-2019.

Berdasarkan kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan tersebut,

disusunlah Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang menjadi

pedoman dan tolok ukur pelaksanaan kegiatan pengawasan setiap tahunnya.

Ruang lingkup dan sasaran pengawasan Inspektorat Kota Pontianak

yaitu Pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah, yang meliputi: Pemeriksaan Reguler (Tugas Pokok dan Fungsi),

Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Perangkat Daerah, Pemeriksaan

Khusus/Kasus Pengaduan Mayarakat, Pemtak Penyampaian Pengesahan

Sisa UYHD dan SPJ, Pemeriksaan Serentak Aset, Reviu atas Laporan

Keuangan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Pontianak, Evaluasi

Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Evaluasi Sistem

Pengendalian Internal Pemedrintah (SPIP) dan Pemeriksaan Administrasi

Keuangan Sekolah (Dana BOS dan BOSDA) di lingkungan Pemerintah Kota

Pontianak dan Reviu atas Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.

Kegiatan pemeriksaan berdasarkan Sasaran Pemeriksaan pada Tahun

Anggaran 2015-2019 seperti tersebut diatas digambarkan sebagai berikut:

Sasaran Pemeriksaan

Berdasarkan PKPT terdiri dari :

1. Pemeriksaan Serentak Sisa UYHD

2. Pemeriksaan Serentak SPJ Dana BOS/BOSDA

3. Pemeriksaan Serentak Aset

4. Pemeriksaan Reguler/Audit Operasional

5. Reviu Laporan Keuangan OPD dan Pemkot

6. Evaluasi SAKIP OPD dan Reviu SAKIP Pemkot


7. Evaluasi SPIP OPD

8. Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Berdasarkan Non PKPT terdiri dari :

1. Akhir Masa Jabatan Kepala SKPD

2. Pemeriksaan Khusus/Kasus Pengaduan Mayarakat

Objek pemeriksaan/evaluasi/reviu berdasarkan Perangkat Daerah (PD) sbb:

No Organisasi Perangkat Daerah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD

Inspektorat

Dinas Daerah

Badan Daerah

Kantor

Kecamatan

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD)

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Cakupan wilayah objek pemeriksaan tersebut meliputi 6 (enam) Kecamatan,

yaitu :

1. Kecamatan Pontianak Barat

2. Kecamatan Pontianak Kota

3. Kecamatan Pontianak Timur

4. Kecamatan Pontianak Utara

5. Kecamatan Pontianak Selatan

6. Kecamatan Pontianak Tenggara

Dari objek pemeriksaan tersebut tidak seluruhnya dilakukan

pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Pontianak, sehingga dalam penyusunan

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ditentukan dengan skala


prioritas dengan berbasis resiko dan disesuaikan dengan Sumber Daya

Aparatur yang ada. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut terdapat beberapa

objek pemeriksaan yang diserahkan kepada Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) lainnya yaitu Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

Terhadap objek pemeriksaan yang diserahkan kepada Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah lainnya, dilakukan monitoring dan pembinaan

oleh Inspektorat Kota Pontianak dengan tujuan untuk mencegah terjadinya

penyimpangan dan kebocoran yang terjadi, sehingga temuan hasil

pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Eksternal dan Intern Pemerintah

Lainnya dapat ditekan seminimal mungkin.

Mengenai Pencapaian Kinerja Inspektorat Kota Pontianak dari 2010-2014

disajikan dalam bentuk Tabel 2.1 berikut:


Tabel 2.1


Seluruh target yang ditetapkan Inspektorat Kota Pontianak dalam penetapan

kinerja setiap tahun selama 5 (lima) tahun yang telah dilaksanakan pada periode

tahun 2010 sampai dengan 2014 telah tercapai, dan juga telah sesuai dengan

target Indikator Kinerja Utama (IKU), termasuk juga target mempertahankan

laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian di tahun 2012 serta target

mempertahankan Nilai Evaluasi SAKIP dengan kreteria nilai CC dapat diraih.

Untuk tahun 2014 yang merupakan tahun kelima dari RPJMD periode kedua

diharapkan dapat dicapai sesuai dengan target yang diharapkan. Semua ini berkat

usaha optimal yang dilaksanakan Inspektorat dalam menjalankan tugas dan

fungsinya untuk mendorong, membina dan melakukan pengawasan dan asistensi

terhadap kinerja SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, baik melalui

pemeriksaan reguler, monitoring, reviu laporan keuangan, pemeriksaan khusus

maupun kasus dan lain-lain.

Tercapainya WTP atas laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak dan

dapat mempertahankannya karena pola pembinaan terhadap OPD yang

berkesinambungan terutama dalam mereviu laporan keuangan OPD maupun

laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Perolehan WTP ini juga tidak terlepas dari upaya penyelesaian tindak lanjut

penyelesaian rekomendasi/temuan BPK-RI yang secara konsisten dilaksanakan.

Profil Anggaran Inspektorat

Realisasi dan rasio anggaran Inspektorat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.

Fluktuasi anggaran dan realisasinya ini disebabkan oleh adanya perubahan

komponen anggaran, keputusan legislatif (DPRD), perubahan jumlah pegawai

(pegawai pensiun dan penerimaan pegawai), komitmen pimpinan dalam rangka

pemberantasan korupsi. Secara lengkap gambaran realisasi dan rasio anggaran

Inspektorat berdasarkan kelompok Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

serta berdsasarkan program prioritas tertuang pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2


Belanja Tidak Langsung selama lima tahun dari tahun 2010 s/d 2014 mengalami

peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar Rp.230.014.500,-

hal ini disebabkan Inspektorat Kota Pontianak pada tahun 2011 dapat tambahan

formasi pegawai baru 4 orang dan tahun 2014 dapat formasi pegawai baru 2 orang

selain itu ada mutasi masuk dari dinas lain sebagai pengganti pegawai yang

pensiun. Dengan adanya tambahan pegawai (baik yang baru maupun pindahan

dari unit lain) secara otamatis menambah jumlah alokasi maupun realisasi belanja

tidak langsung (belanja gaji dan tunjangan pegawaai), selain itu berdasarkan

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 63 tahun 2012 tentang pembentukan

jabatan Langsung. Realisasi Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) dari

tahun fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

sebanyak 11 orang , yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota

Pontianak terhitung tanggal 17 September 2012. Selain itu juga dengan Keputusan

Walikota Pontianak Nomor 821.2.29/253-258/BKD-M/2013 tanggal 29 Nopember

2013 mengangkat 6 orang dalam jabatan fungsional Auditor Pertama dan

selanjutnya dengan Keputusan Walikota tahun 2014 mengangkat 2 orang dalam

jabatan fungsional Auditor Penyelia. Dan pada tahun 2014 pembayaran uang

makanan dan minuman harian pegawai masuk kedalam kelompok Belanja Tidak

Tidak Langsung . Realisasi Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) dari

tahun 2010 s/d 2014 mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat, dengan

demikian rata-rata pertumbuhan sebesar Rp.213.507.908,60

Belanja langsung selama lima tahun dari tahun 2010 s/d 2014 mengalami

peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar Rp.443.231.040,-

Realisasi anggaran dari tahun 2010 s/d 2014 mengalami fluktuasi yang cenderung

meningkat, dengan demikian rata-rata pertumbuhan realisasi dari Belanja

Langsung selama lima tahun sebesar Rp.221.029.851,80. Pada tahun 2010 dari

yang dianggarkan untuk belanja Pegawai Rp.320.503.000,- terealiasi sebesar

Rp.287.983.000,- belanja Barang dan Jasa Rp.1.823.331.800,- terealisasi

Rp.1.648.133.676,- .belanja Modal Rp.38.965.200,- terealisasi sebesar


Rp.33.080.000,- Pada tahun 2011 dari yang dianggarkan untuk belanja Pegawai

Rp.295.636.300,- terealiasi sebesar Rp.279.050..000,- belanja Barang dan Jasa

Rp.1.898.011.200,- terealisasi Rp.1.708.740.414,- belanja Modal Rp.47.746.500,-

terealisasi sebesar Rp.332.665.000,- Pada tahun 2012 dari yang dianggarkan

untuk belanja Pegawai Rp.426.755.000,- terealisasi sebesar Rp.396.939..000,-

belanja Barang dan Jasa Rp.2.753.008..000,- terealisasi Rp.1.954.936.723,-

belanja Modal Rp.140.674.000,- terealisasi sebesar Rp.129.535.000,- Untuk tahun

2013 belanja Pegawai dianggarkan Rp.3.361.919.000,- terealisasi sebesar

Rp.2.553.066.000,- belanja Barang dan Jasa Rp.1.174.965.500,- terealisasi

Rp.884.477.286,- belanja Modal Rp.184.116.000,- terealisasi sebesar

Rp.168.810.000,- sedangkan untuk tahun 2014 s/d bulan Desember 2014 dari

Belanja Langsung yang dianggarkan untuk belanja Pegawai Rp.760.089.000,-

terealisasi Rp.578.184.000,- belanja Barang dan Jasa Rp.3.479.471.200,-

terealisasi Rp.2.343.876.935,- sedangkan belanja Modal Rp.159.395.000,-

terealisasi Rp.152.285.000,-

Berdasarkan pendanaan program prioritas, pada tahun 2010 anggaran kegiatan

Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) , Evaluasi Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan kegiatan Pemeriksaan

Khusus Kasus Pengaduan Masyarakat, anggarannya masuk kedalam Program

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH dan mulai tahun 2011 dikembangkan menjadi 3 program prioritas

yaitu :

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan


2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu kewaktu

terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan permasalahan

tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila kita mampu

mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Adapun tantangan dan

permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Spirit dan Etos Kerja Aparat Pengawas masih perlu ditingkatkan

Semangat dan etos kerja aparat dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsi pengawasan masih perlu terus ditingkatkan.Aparat

pengawas pada umumnya belum memaksimalkan pemanfaatan

waktu yang tersedia untuk melakukan pengawasan di lapangan.

2. Sistem Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi terhadap

Aparat Pengawas perlu terus diitingkatkan.

Secara umum pejabat yang diberi wewenang dan tanggungjawab

menguji jalannya sistem dan prosedur pemberian penghargaan

kepada aparat yang berprestasi dan pengenaan atau penjatuhan

sanksi kepada mereka yang melakukan penyimpangan dan

dinyatakan bersalah belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi

demikian tidak mendorong aparat untuk bekerja secara proaktif dan

kompetitif dalam mengejar tujuan dan sasaran kegiatan organisasi

yang telah ditetapkan, sehingga pencapaian kinerja organisasi

menjadi tidak masimal.

3. Pelaksanaan Pengawasan Internal (Waskat) oleh para pimpinan

Satuan Kerja Perangkat Daerah masih perlu terus ditingkatkan dan

dibudayakan

Pengawasan oleh atasan langsung terhadap akivitas organisasi un

tuk menilai capaian kinerja dan kepatuhan/ketaatan aparat dalam

menjalankan visi dan misi organisasi masih perlu dioptimalkan dan

dibudayakan. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada

umumnya menganggap bahwa tugas melakukan pengawasan


merupakan tugas dan urusan aparat pengawas fungsional. Untuk itu,

perlu ada pemahaman dan pembudayaan bahwa pimpinan satuan

kerja perangkat daerah mempunyai tugas pokok untuk

melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat). Waskat harus lebih

diutmakan sedangkan pengawasan eksternal menjadi penunjang

waskat.

4. Sistem Penjatuhan Sanksi terhadap Auditan yang melalaikan/tidak

menindak lanjuti Hasil Temuan Pemeriksaan perlu diterapkan sesuai

ketentuan yang berlaku.

Terhadap Auditan yang tidak atau lalai dalam menindak lanjuti hasil

temuan pemeriksaan Inspektorat, maupun aparat pengawas lainnya

baik internal maupun eksternal agar dikenakan sanksi yang sesuai

dengan ketentuan yang berlaku untuk membuat efek jera pelaku.

5. Tindak Lanjut Yang Sulit Untuk Segera Diselesaikan perlu dicarikan

solusinya.

Terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan yang sulit untuk

diselesaikan karena temuan uang dibayar secara angsur,

menyangkut pihak ketiga, kesulitan menghubungi yang bersangkutan

dan bahkan yang bersangkutan sudah meninggal.

6. Kerjasama dan Sinergisitas antara Aparat Pengawas Internal

Pemerintah (APIP) dan Eksternal Pemerintah (BPK), Irjend, BKN,

PAN & RB perlu terus dibangun dan ditingkatkan.

Untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan, sesama APIP

harus mempunyai pesepsi yang sama tentang pelaksanaan

pemeriksaan, menyamakan persepsi dapat dilakukan dengan

melakukan pengawasan terpadu dibidang pendidikan antara Itjen

Depdiknas, Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dan Inspektorat

Kota Pontianak.

7. Fungsi Inspektorat sebagai Quality Assurance (Penjamin Mutu) atas

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.


Fungsi Inspektorat bukan lagi sebagai Wach dog tetapi sebagai

pembinaan dan seiring reformasi birokrasi di segala aspek, fungsi

Inspektorat mengarah kepada Penjamin Mutu (Quality Assurance).

Inspektorat sebagai aparat pengawas intern pemerintah (APIP) harus

dapat memberikan pembinaan kepada instansi pemerintah daerah

dalam pelaksanaan tugasnya dan nantinya pun harus bisa menjamin

pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

hal ini bukanlah tugas yang ringan karena melibatkan dan

mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki demi

terlaksananya fungsi quality assurance terhadap pelaksanaan tugas

SKPD sehingga terwujud suatu penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang memenuhi prinsip-prinsip good governance.

Program pengawasan atas penyelenggraan pemerintahan daerah

diarahkan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang baik, bersih

dan bebas dari berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Sedangkan strategi pengawasan dilakukan dengan cara meningkatkan

percepatan penanganan kasus KKN, meningkatkan pengawasan reguler,

meningkatkan profesionalisme aparat pengawas, meningkatkan pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana pengawasan serta menyempurnakan sistem dan

prosedur pengawasan.

2 gaambbaarr an n ppeellayyaanann...

Documents