193_g_2011_ptun-jkt

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A NNOMOR : 193/G/2011/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -------------------------------------

PT. RIMBA DWIPANTARA, berkedudukan di Jakarta, beralamat kantor di Jalan K.H. Wahid Hasyim, No. 154 Jakarta, dan di Jalan Dr. Murjani No. 6 K, Palangka Raya Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh MINOTO RADJALI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Setia Budi No. 235 Pontianak, Pekerjaan/Jabatan Direktur Keuangan PT. Rimba Dwipantara, berdasarkan ketentuan Pasal 11 angka 3 dan 7 jo. Pasal 10 angka 5 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Rimba Dwipantara sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris Yudo Paripurno, SH., No. 33 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. RIMBA DWIPANTARA yang telah mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 1 September 1995 Nomor : C2-10.954 HT.01.01 TH.1995, serta telah terdaftar dalam Tambahan

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Berita Negara Republik Indonesia tanggal 15/12-1995 No. 100, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada : A. RUZELI., SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat Konsultan Hukum, beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso Komplek Lumba-Lumba, No. 4, RT. 36, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai .................................................... PENGGUGAT ;

Melawan :

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan Kantor di Gedung Manggala Wanabakti I Lantai V, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270 Kotak Pos 100 JK.WB, dan telah memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada : --------

1. KRISNA RYA, SH.,MH ; ---------------------------------------. SUPARDI, SH ; --------------------------------------------------3. IMAM SETIOHARGO, SH.,MH ; -----------------------------. DARSONO SUTRISNO, SH.,M.Si ; -------------------------. Drs. AFRODIAN LUTOIFI, SH.,M.Hum ; ------------------. YUDI ARIYANTO, SH.,MT ; ----------------------------------. ENDAH INDRIANY, SH.,M.Hum ; ---------------------------. M. ZAENURI, SH ; ----------------------------------------------9. JOVAN JULIAWAN, SH ; --------------------------------------

Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Kehutanan

2

2


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Republik Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII, Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS. 25/Menhut-II/2011, tanggal 23 Nopember 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai ....................................................... TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; ------------------------------------

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 193/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT tertanggal 31 Oktober 2011 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -----------------------------------------------------

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 193/PEN/2011/PTUN-JKT tertanggal 31 Oktober 2011, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ; ------------------------------------------------------------

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 193/PEN-HS/2011/PTUN-JKT tertanggal 01 Nopember 2011 tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama pada tanggal 08 Nopember 2011 ; ---

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -------

- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak serta para Saksi dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat dipersidangan ; --------------------------------------------------------------------------------

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; --------------------------------


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal Oktober 2011 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2011, dengan Register Perkara Nomor : 193/G/2011/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 15 Nopember 2011; ----------------------------------

Duduk perkaranya adalah sebagai berikut : -----------------------------------------------

1). Bahwa yang menjadi obyek perkara/sengketa tata usaha negara ini adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.320/MENHUT-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 271/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industi Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas + 9.930 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah kepada PT. Rimba Dwipantara (bukti P-1), yang baik secara yuridis maupun factual eksistensinya adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 8 dan 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; --------------------------------------------------------------------------------------

). Bahwa diketahui dan diterimanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.320/MENHUT-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

4

4


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


271/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas + 9.930 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah kepada PT. Rimba Dwipantara tersebut oleh Penggugat adalah sebagai berikut : ---------------

- pada bulan Agustus 2011 Penggugat baru mengetahui dari pemberitaan koran/Media Massa Harian Bisnis Indonesia edisi tanggal 11 Agustus 2011 tentang adanya 5 Izin Hak Pengusahaan Hutan dicabut, dimana didalamnya termasuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Rimba Dwipantara di Provinsi Kalimantan Tengah (bukti P-2) ; --------------------

- atas adanya pemberitaan tersebut Penggugat menyampaikan Surat No. 20/RD/IX/2011 tgl. 8 September 2011 kepada Tergugat tentang mohon klarifikasi berita pencabutan Izin HTI atas nama PT. Rimba Dwipantara dimaksud, namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat (bukti P- 3) ; -----------------------------------------------------------------------------

- karena tidak ada tanggapan, maka pada tanggal 14 September 2011 Penggugat datang ke Kantor Tergugat di Gedung Manggala Wana Bhakti Jalan Gatot Subroto Jakarta, baru oleh Tergugat disampaikan kepada Penggugat salinan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.320/MENHUT-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 271/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industi Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas + 9.930 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh)


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah kepada PT. Rimba Dwipantara tersebut (bukti P-4 ) ; -----------------------------------

Dengan demikian menurut hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur menurut pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----------

3). Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan produk dan eksistensi Surat Keputusan Tergugat Nomor : SK.320/MENHUT-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 271/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industi Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas + 9.930 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah kepada PT. Rimba Dwipantara tersebut karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut : ----

a. Bahwa Penggugat adalah pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas 9.930 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 271/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 (bukti P- 5) ; -----------------------------------------------------------------------------

b. Bahwa pada bulan September 2010 Penggugat telah menerima Surat Tergugat No. S.493/Menhut-VI/BPHT/2010 tanggal 20 September

6

6


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


2010 prihal PERINGATAN I yang pada pokoknya berisi Agar Penggugat menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (bukti P-6) ; ----------

c. Bahwa pada saat Penggugat masih menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) dimaksud ternyata Tergugat kembali telah mengeluarkan Surat No. S.620/Menhut-VI/BPHT/2010 tanggal 15 Nopember 2010 prihal PERINGATAN II yang pada pokoknya berisi agar Penggugat memberikan tanggapan kepada Tergugat terhadap Peringatan I dan II tersebut (bukti P-7 ) ; -

d. Bahwa guna memenuhi isi PERINGATAN I dan II tersebut maka Penggugat telah menyampaikan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) dengan Surat Pengantar No. 13/RD/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang diterima Tergugat tertanggal 11 Desember 2010 dan Surat Tanggapan dengan No. 14/RD/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang diterima Tergugat tanggal 14 Desember 2010 (bukti P-8 dan P-9 ) ; --------------

e. Bahwa dengan telah Penggugat sampaikan dan telah diterimanya oleh Tergugat dokumen usulan RKUPHHK dan Surat Tanggapan Peringatan I dan II dimaksud, maka selanjutnya Penggugat menunggu hasil penilaian dan persetujuan Tergugat, namun senyatanya hingga sekarang ini Tergugat sama sekali tidak pernah memberitahukan hasil penilaian dan persetujuannya terhadap dokumen usulan RKUPHHK-HTI tersebut kepada Penggugat dan Penggugat tidak ada lagi menerima surat panggilan, tanggapan


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


ataupun Peringatan lainnya dari Tergugat; sehingga Penggugat menganggap Tergugat telah menyetujui Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK- HTI) PT. Rimba Dwipantara telah disetujui Tergugat ; -----------------------

f. Bahwa kemudian tanpa terlebih dulu memberikan hasil penilaian dan persetujuannya terhadap usulan RKUPHHK-HTI PT. Rimba Dwipantara dimaksud dan tanpa diberikannya Surat Peringatan III kepada PT. Rimba Dwipantara, ternyata Tergugat secara diam-diam telah mengeluarkan Surat Keputusan No. SK.320/Menhut-II/2011 tertanggal 17 Juni 2011 tentang Pencabutan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Rimba Dwipantara dimaksud dan baru disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 14 September 2011 ; -------------------------------------------------------

g. Bahwa karenanya jelas perbuatan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. SK.320/Menhut-II/2011 tertanggal 17 Juni 2011 tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan : -------------

- pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.62/Menhut-II/2008 tanggal 6 September 2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat, yang menegaskan : ---------------------------------------

(1) pemegang IUPHHK-HTI wajib menyusun RKUPHHK-HTI untuk jangka waktu 10 tahun ; -------------------------------------------

(2) RKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk untuk

8

8


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


mendapat persetujuan ; -------------------------------------------------

- pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.62 /Menhut-II/2008 tanggal 6 September 2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat, yang menegaskan : ---------------------------------------

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri menilai dan menyetujui usulan RKUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pasal 2, dan salinannya disampaikan kepada : --------------------------------------

a. Kepala Dinas Propinsi ; -----------------------------------------------

b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota ; ------------------------------------

c. Kepala UPT ; ------------------------------------------------------------

(2) Penilaian dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Direktur Jenderal dapat mendelegasikan kewenangan kepada Direktur yang tugas pokok dan fungsinya menangani pembinaan hutan tanaman ; --------------------------------------------

pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP RI No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, yang secara jelas pada pokoknya menegaskan : -------------------------------------------------

Untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUPK, IUPJL, IUPHHK alam, IUPHHK restorasi ekosistem dalam hutan alam, IUPHHK pada HTI, IUPHHK pada HTR, IUPHHK pada HTHR, IUPHHK dalam HKm, IUPHHKBK, IPHHK atau IPHHBK


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


melaksanakan kewajibannya, sebelum izin sebagaimana pasal 133 dicabut, terlebih dulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 hari untuk setiap kali peringatan, dst ; -----------------------------------

Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 DILAKSANAKAN SETELAH BERAHIRNYA JANGKA WAKTU PERINGATAN TERTULIS KETIGA, pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya ; --------------------------------------------

h bahwa disamping itu jelas produk Surat Keputusan Tergugat No. SK.320/Menhut-II/2011 tgl. 17 Juni 2011 tersebut, juga telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas tertib penyelenggaraan Negara, karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya memberikan penilaian dan persetujuan terhadap RKUPHHK-HTI PT. Rimba Dwipantara yang telah diajukan Penggugat ; ------------------------------------------------------------------------------

5). Berdasarkan alasan-alasan terurai diatas, maka jelas secara yuridis Surat Keputusan Tergugat Nomor : SK.320/MENHUT-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 271/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industi Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas + 9.930 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah kepada PT. Rimba Dwipantara dimaksud adalah mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ; ------------------------------------------------------

10

10


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Berdasarkan seluruh hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan : ----------------------------------------------------------

1). Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----------------------------

2). Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.320/MENHUT-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 271/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industi Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas + 9.930 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah kepada PT. Rimba Dwipantara ; ----------------

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk MENCABUT Surat Keputusannya Nomor : SK.320/MENHUT-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 271/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industi Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas + 9.930 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah kepada PT. Rimba Dwipantara ; ----------------

). Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; --------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 8 Desember 2011 sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam memori gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini ; -------------------------------------------------------------------------------

Selanjutnya Tergugat akan menguraikan secara rinci jawaban atas gugatan Penggugat sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------

I. Dalam Pokok Perkara

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 271/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998, PT. Rimba Dwipantara telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas areal hutan seluas + 9.930 (Sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, dengan kewajiban antara lain yang bersangkutan harus mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam keputusan tersebut dan lampirannya serta peraturan perundangan yang berlaku ; -------------------------------------

2 Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 ditentukan bahwa pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam hutan tanaman (d/h Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri) wajib menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja dan harus selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, diajukan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan ; -------------------------------------------------------------------------------

3 Berdasarkan ketentuan Pasal 25 angka 4 huruf g Peraturan Menteri

12

12


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, ditentukan bahwa Pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin apabila tidak menyusun dan menyelesaikan RKUPHHK jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan, untuk selanjutnya diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan persetujuan ; ----------------------------------

4 Gubernur Kalimantan Tengah dengan surat Nomor: 522/433/KK tanggal 26 April 2010 kepada Menteri Kehutanan mengajukan permohonan usulan pencabutan IUPHHK-HTI di Provinsi Kalimantan Tengah, yang salah satunya PT. Rimba Dwipantara dengan alasan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap kewajiban pemegang IUPHHK-HTI dalam melaksanakan kewajiban mengajukan RKTUPHHK-HTI selama 6 (enam) tahun terakhir telah melakukan wan prestasi dalam melaksanakan kewajibannya ; -----------------------------------------------------------------------------

5 Disamping itu, berdasarkan hasil monitoring Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, sampai batas waktu yang ditentukan PT. Rimba Dwipantara tidak menyelesaikan dan menyerahkan Usulan RKUPHHK-HTI kepada Menteri Kehutanan ; ----------------------------------------------------------------------

6 Atas dasar hal tersebut angka 4 dan 5 di atas, Menteri Kehutanan dengan surat No. S.493/Menhut-VI/BPHT/2010 tanggal 20 September 2010 telah memberikan peringatan I kepada PT. Rimba Dwipantara, dengan materi peringatan agar yang bersangkutan menyusun dan


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


menyelesaikan RKUPHHK, apabila tidak menyusun dan menyelesaikan RKUPHHK dapat dikenakan sanksi pencabutan SK IUPHHK-HTI (d/h HPHTI) ; -------------------------------------------------------------------------------------

7 Atas peringatan I tersebut, PT. Rimba Dwipantara tidak memberikan tanggapan, sehingga Menteri Kehutanan dengan surat No. S.620/ Menhut-VI/BPHT/2010 tanggal 15 Nopember 2010 menerbitkan Peringatan II ; ------------------------------------------------------------------------------

8 Atas dasar peringatan I dan peringatan II tersebut, Direktur PT. Rimba Dwipantara dengan surat Nomor: 13/RD/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 menyampaikan usulan RKUPHHK-HTI, dan surat Nomor: 14/RD/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 ; -------------------------------------

9 Terhadap usulan RKUPHHK-HTI tersebut angka 8 di atas, Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman dengan surat Nomor: S.09/BUHT-3/2011 tanggal 05 Januari 2011 kepada Direktur Utama PT. Rimba Dwipantara menyampaikan sebagai berikut : ------------------------------------------------------

a Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 Pasal 4, bahwa Usulan RKUPHHK-HTI disusun berdasarkan : --------------------------------------------------------

a Peta areal kerja sebagaimana Keputusan IUPHHK-HTI ; -------------

b Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi atau peta rencana tata ruang wilayah provinsi atau TGHK bagi provinsi yang belum ada peta penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsi;

14

14


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


c Peta hasil penafsiran citra satelit (skala 1:50.000 atau 1:100.000) berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir ; -------------------------------

d Peta hasil deliniasi mikro bagi pemegang IUPHHK-HTI ; -------------

e Hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku ; ---------------------------

b Berdasarkan hasil penafsiran citra landsat liputan 1 Juni 2010, pada areal kerja IUPHHK-HTI PT. Rimba Dwipantara terdapat hutan alam bekas tebangan seluas 6.217 ha (62,61%) ; ---------------------------------

c Atas dasar huruf a dan b di atas, PT. Rimba Dwipantara agar melengkapi seluruh persyaratan dan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.3/Menhut-II/2008 tanggal 6 Februari 2008 perlu dilakukan deliniasi terhadap areal hutan alam bekas tebangan sebagai dasar penataan areal kerja dalam pembangunan Hutan Tanaman Industri ; --------------------------------------

10Karena tanggapan dan pertanggungjawaban yang telah disampaikan PT. Rimba Dwipantara tersebut angka 8 di atas tidak dapat diterima, maka Menteri Kehutanan dengan surat No. S.29/Menhut-VI/BPHT/2011 tanggal 24 Januari 2011 menerbitkan Peringatan III ; ---------------------------

11Terhadap peringatan III tersebut angka 10, PT. Rimba Dwipantara tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja kepada Menteri Kehutanan ; -----------------------------------------------------------


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


12Berdasarkan ketentuan Pasal 133 huruf f dan Pasal 134 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 serta Pasal 25 angka 4 huruf g Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2008, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 jo. Peraturan

Pemerintah No. 6 Tahun 2007 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin kepada pemegang IUPHHK-HTI dalam hutan tanaman, setelah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali ; ---------------------------------

13 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan dengan keputusan No. SK.320/Menhut-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 271/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas + 9.930 (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Kepada PT. Rimba Dwipantara ; ---------------------------

Atas dasar hal tersebut di atas, maka penerbitan Surat Keputusan Tergugat No. SK.320/Menhut-II/2011 tanggal 17 Juni 2011, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; --------------------------

14. Selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, kami sampaikan jawaban sebagai berikut : --------------------------------------------------------------

a Terhadap dalil Penggugat pada huruf g halaman 6 yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. SK.320/Menhut-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/

16

16


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Menhut-II/2008 tanggal 6 September 2008 adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan : ---------------------

1) Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 ditentukan

bahwa Usulan RKUPHHK-HTI disusun berdasarkan : ----------------

a Peta areal kerja sebagaimana Keputusan IUPHHK-HTI ; -------

b Peta penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi atau peta rencana tata ruang wilayah provinsi atau TGHK bagi provinsi yang belum ada peta penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsi ; ----------------------------------------------------------

c Peta hasil penafsiran citra satelit (skala 1:50.000 atau 1:100.000) berumur maksimal 2 (dua) tahun terakhir ; -----------

d Peta hasil deliniasi mikro bagi pemegang IUPHHK-HTI ; --------

e Hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku ; ---------------------

2 Atas dasar angka 1) di atas, PT. Rimba Dwipantara yang telah menyampaikan usulan RKUPHHK-HTI dengan surat Nomor: 13/RD/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 agar melengkapi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 ; ----------------------------------------------------------


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


3 Terhadap Usulan RKUPHHK-HTI PT. Rimba Dwipantara tersebut, Tergugat telah melakukan penilaian yang hasilnya disampaikan kepada Penggugat melalui surat Nomor: S.09/BUHT-3/2011 tanggal 05 Januari 2011 yang pada intinya agar Penggugat penyusun RKUPHHK-HTI berdasarkan P.62/Menhut-II/2008 jo. P.14/Menhut-II/2009 serta melakukan deliniasi terhadap areal bekas tebangan ; ----------------------------------------------------------------

4 Karena hasil penilaian terhadap usulan RKUPHHK-HTI telah disampaikan kepada Penggugat dan tidak ada tanggapan, maka Tergugat menerbitkan peringatan III dengan surat Nomor: S.29/Menhut-VI/BPHT/2011 tanggal 24 Januari 2011, tetapi PT. Rimba Dwipantara (Penggugat) tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja kepada Menteri Kehutanan ; -----------------------------------------------------------------------

5 Berdasarkan ketentuan Pasal 133 huruf f dan Pasal 134 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 serta Pasal 25 angka 4 huruf g Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2008, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin kepada pemegang

18

18


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


IUPHHK-HTI dalam hutan tanaman, setelah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) kali ; --

6 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan dengan keputusan No. SK.320/Menhut-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 271/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas + 9.930 (Sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Kepada PT. Rimba Dwipantara ; --------------------------------------------

Dengan demikian, maka penerbitan Keputusan TUN objek gugatan

a quo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Surat Keputusan No. SK.320/Menhut-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2008 tanggal 6 September 2008 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak ; -----------------------------------------------------------

b. Terhadap dalil Penggugat pada alinea pertama halaman 7 yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. SK.320/Menhut-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 bertentangan dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No.


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


3 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 adalah dalil yang tidak benar, dengan alas an : ----

1 Ketentuan Pasal 134 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 pada intinya mengatur bahwa untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUPHHK pada HTI melaksanakan kewajibannya sebelum izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dicabut, terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berurutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali peringatan ; -----------------------------------------------------------------------

2 Berdasarkan surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 522/ 433/KK tanggal 26 April 2010 dan hasil monitoring Direktorat Bina Pengembangan Hutan Tanaman Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, PT. Rimba Dwipantara tidak menyelesaikan dan

menyerahkan Usulan RKUPHHK-HTI kepada Menteri Kehutanan ; ----------------------------------------------------------------------

3 Sesuai ketentuan Pasal 134 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007, Tergugat telah memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : -----------------

a) Peringatan I, melalui surat Nomor S.493/Menhut-VI/BPHT/ 2010 tanggal 20 September 2010 ; ------------------------------------

b) Peringatan II, melalui surat Nomor S.620/Menhut-VI/BPHT/ 2010 tanggal 15 Nopember 2010, dan ; ------------------------------

20

20


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


c) Peringatan III, melalui surat Nomor No. S.29/Menhut-VI/BPHT/ 2011 tanggal 24 Januari 2011 ; -----------------------------------------

yang pada intinya meminta kepada Penggugat untuk memberikan tanggapan atas materi pelanggaran Pasal 75 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, dan Pasal 25 angka 4 huruf g Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 ; --------

4 Terhadap peringatan I dan II tersebut, PT. Rimba Dwipantara telah menyampaikan Usulan RKUPHHK-HTI, tetapi berdasarkan penilaian Tergugat RKUPHHK-HTI tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga Tergugat melalui surat Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor: S.09/BUHT-3/2011 tanggal 05 Januari 2011 memberikan arahan kepada Penggugat agar memperbaiki RKUPHHK-HTI tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ------------------------------------------------------

5 Karena tidak ada tanggapan atas surat Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman tersebut, maka Tergugat melanjutkan dengan peringatan III, melalui surat No. S.29/Menhut-VI/BPHT/2011 tanggal 24 Januari 2011 ; -----------------------------------------------------

6 Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, ditentukan bahwa selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72, Pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman wajib menyusun rencana kerja


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja dan harus selesai paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapat persetujuan ; -------------------------

7 Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut angka 6) di atas, berdasarkan Pasal 133 huruf f Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 di kenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin ; ----------------------------

8 Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 25 angka 4 huruf g Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, ditentukan bahwa Sanksi administratif berupa pencabutan izin diberikan kepada pemegang IUPHHK pada HTI dalam hutan tanaman apabila tidak

menyusun dan menyelesaikan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan, untuk selanjutnya diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk guna mendapat persetujuan ; ------------------------------------------------

9 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor No. SK.320/Menhut-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 271/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas + 9.930 (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh) hektar di Provinsi

22

22


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Kepada PT. Rimba Dwipantara ; --------------------------------------------

Dengan demikian, maka dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Surat Keputusan No. SK.320/Menhut-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 bertentangan dengan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak ; ------------------------------------------------

c. Terhadap dalil Penggugat pada huruf h halaman 7 yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No. SK.320/Menhut-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas tertib penyelenggaraan Negara adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan : ---------------------------------------------------------------------

1) Azas tertib penyelenggaraan negara adalah adalah azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan Negara ; ------------------------------------------

) Bahwa oleh karena penerbitan surat objek gugatan a quo sudah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 75 ayat (1) huruf a, Pasal 133 huruf f, Pasal 134 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 dan Pasal 25 angka 4 huruf g Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2008 tanggal 24 Juni 2008, maka penerbitan surat obyek gugatan a quo tidak melanggar azas tertib penyelenggaraan Negara ; ----------------------


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas bahwa penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan a quo sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya azas tertib penyelenggaraan negara, dan oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim PTUN Jakarta yang menangani dan memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; ---------------------------------------------

II. Dalam Permohonan Penundaan

Terhadap dalil Penggugat yang intinya mengajukan permohonan penundaan (schorsing) yang diajukan melalui surat tertanggal 15 Nopember 2011, dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut : -------------------------------------

1 Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat

(2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; -----------------------

24

24


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


2 Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat berupa tenaga dan biaya yang telah Penggugat investasikan terhadap areal dan perizinan HPHTI merupakan resiko dari pencabutan IUPHHK-HTI sebagai akibat kesalahan Penggugat sendiri yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan, yaitu menyusun dan menyelesaikan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diberikan ; -----

3 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN objek gugatan a quo yang dimohon Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ; -----------

Dari uraian yang terdapat dalam pokok perkara maupun dalam permohonan penundaan tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang

menangani perkara a quo untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------------------------

1 Dalam Pokok Perkara.

a Menolak seluruh gugatan Penggugat ; ---------------------------------------------

b Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; --------------------

2 Dalam Penundaan.

Menolak permohonan Penetapan Penundaan dari Penggugat ; -----------------


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 19 Desember 2011, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 29 Desember 2011 ; ------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda P 1 sampai dengan P 22, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau fotocopynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -------------------------

1. Bukti P : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.320/MENHUT-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 271/KPTS-II/1998 Tangal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas + 9.930 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah

kepada PT. Rimba Dwipantara, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------------------------------------------------

2. Bukti P : Pemberitaan Koran/Media Masa Harian Bisnis Indonesia tanggal 10 Agustus 2011, (fotocopy dari fotocopy) ; --------

3. Bukti P-3 a : Surat Penggugat kepada Menteri Kehutanan No. 20/RD/ lX/2011 tgl. 8 September 2011 tentang Mohon Klarifikasi

26

26


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Berita Pencabutan Izin HTI atas nama PT. Rimba Dwipantara, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------

4. Bukti P b : Tembusan Surat Pengugat No. 20/RD/IX/2011 tgl. 8 September 2011 tentang Mohon Klarifikasi Berita Pencabutan Izin HTI atas nama PT. Rimba Dwipantara, yang disampaikan dan diterima oleh Direktoral Bina Usaha Kehutanan, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----

5. Bukti P : Tanda Terima Asli Salinan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.320/MENHUT-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 271/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PoIa Tranmigrasi Atas AreaI Hutan Seluas + 9.930 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga tuluh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah kepada PT. Rimba Dwipantara, tertanggal 14 September 2011, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------------------------------

6. Bukti P a : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 271/KPTS-II/1998 tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tananan Industri PoIa Transmigrasi Atas AreaI Hutan SeIuas + 9.930 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah kepada PT. Rimba Dwipantara, (fotocopy dari fotocopy) ; -----------


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


7. Bukti P b : Peta Areal Kerja Hutan Tanaman Industri Tranmigrasi PT. Rimba Dwipantara sebagai Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 271/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----------------------------------------------------

8. Bukti P : Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor S.493/Menhut-VI/BPHT/2010 tgl. 20 September 2010, perihal Peringatan I, (fotocopy dari fotocopy) ; ---------------

9. Bukti P : Surat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor S.620/Menhut-VI/BPHT/2010 tgl. 15 Nopember 2010, perihal Peringatan II, (fotocopy dari fotocopy) ; --------------

10. Bukti P a : Surat PT. Rimba Dwipantara No. 13/RD/Xll/2010 tanggal 10 Desember 2010 kepada Tergugat yang diterima tanggal 11 Desember 2010, perihal Penyampaian Usulan RKUPHHK-HTI an. PT. Rimba Dwipantara, (fotocopy dari fotocopy) ; --------------------------------------------------------------

10. Bukti P b : Dokumen / buku Usulan Rencana Kerja Usaha

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka waktu 10 Tahun Priode 2011-2020 an. PT. Rimba Dwipantara, yang merupakan Lampiran Surat No. 13/RD/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010, (fotocopy dari fotocopy) ; ----------------------------------

11. Bukti P : Surat PT. Rimba Dwipantara kepada Tergugat dengan No. 14/RD/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010, perihal Tanggapan

28

28


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Terhadap Surat Peringatan I dan II, (fotocopy dari fotocopy) ; --------------------------------------------------------

12. Bukti P a : Akta Notaris Yudo Paripurno, SH. Nomor : 303 tanggal 28 Agustus 1992 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rimba Dwipantara, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------------------------------------------------

13. Bukti P b : Akta Notaris Yudo Paripurno, SH. Nomor : 17 tanggal 15 Maret 1995 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Rimba Dwipantara, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------------------------------

14. Bukti P c : Akta Notaris Yudo Paripurno, SH. Nomor : 139 tanggal 24 Juli 1995 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rimba Dwipantara, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------------------------------------------------

15. Bukti P : Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-10.954 HT.01.01 Thn. 1995 tangal 1 September 1995 tentang Persetujuan Pendirian Perseroan Terbatas

PT. Rimba Dwipantara, (fotocopy dari fotocopy) ; -----------

16. Bukti P : Tambahan Berita Negara RI tanggal 15/12-1995 No.100 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rimba Dwipantara, (fotocopy dari fotocopy) ; -------------------------

17. Bukti P : Turunan Akta Notaris Rachmat Santoso, SH. Nomor : 374 tanggal 27 Nopember 1997 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Rimba Dwipantara (dikeluarkan oleh Notaris


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Buntario Tigris, SH.MH., selaku Notaris Ptotokol dari Notaris Rachmat Santoso, SH), (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------------------------------

18. Bukti P : Surat Notaris Rachmat Santoso, SH. No. 4408/PEM/B/ XII/1997 tanggal 23 Desember 1997 kepada Menteri Kehakiman RI, perihal Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan PT. Rimba Dwipantara vide Akta No. 374 tanggal 27 Nopember 1997, (fotocopy dari fotocopy) ; --------------------------------------------------------

19. Bukti P : Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Rimba Dwipantata tanggal 27 Nopember 2007 tentang Pengantian Susunan Pengurus/Direksi PT. Rimba Dwipantara, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

20. Bukti P : Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Rimba Dwipantara tanggal 27 Nopember 2009 tentang Pengantian Susunan Pengurus/Direksi PT. Rimba Dwipantara, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

21. Bukti P : Surat Penunjukan Dewan Komisaris PT. Rimba Dwipantara No. 01/Kom/RD/11/2011 tgl. 12 September 2011, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------

22. Bukti P : Surat Penunjukan Direktur Utama PT. Rimba Dwipantara No. 01/Drut/RD/11/2011 tgl, 12 September 2011, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ------------------------------

30

30


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


23. Bukti P : Risalah Pengolahan Data Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 271/KPTS-Il/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PoIa Transmigrasi Atas Areal Hutan Seluas + 9.930 ( Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga PuIuh) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah kepada PT. Rimba Dwipantara, (fotocopy dari fotocopy) ; -------------------------------------------

24. Bukti P : Surat Keterangan Kepala Desa Hurung Tampang Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas No. 07/I/2012 tgl. 03 Januari 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------------------------------------------------

25. Bukti P : Surat Keterangan Kepala Desa Barunang II Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas No. 10/KD-DB II/I/2012 tgl. 02 Januari 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --

26. Bukti P : Photo-photo sebagian tanaman HTI PT. Rimba Dwipantara, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya atau fotocopnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : ------------

1. Bukti T : Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


serta Pemanfaatan Hutan, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------------------------------

2. Bukti T : Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tanggal 4 Februari 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------------------------------

3. Bukti T : Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/Menhut-II/2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang lzin Pemanfaatan Hutan, (fotocopy dari fotocopy) ; ---------------------------------------------

4. Bukti T : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 tanggal 6 Nopember 2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ------------------------------------------------------------------

5. Bukti T : Keputusan Menteri Kehutanan No. 271/Kpts-III/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Produksi Seluas + 9.930 (Sembilan ribu Sembilan ratus tiga puluh) Hektar Di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah kepada PT. Rimba Dwipantara, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------

32

32


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


6. Bukti T : Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 522/433/KK tanggal 26 April 2010 Perihal Permohonan Usulan Pencabutan IUPHHK-HTI di Provinsi Kalimantan Tengah, (fotocopy dari fotocopy) ; ---------------------------------------------

7. Bukti T : Surat Menteri Kehutanan Nomor : S.493/Menhut-Vl/BPHT/ 2010 tanggal 20 September 2010, Hal : Peringatan I, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------------

8. Bukti T : Surat Menteri Kehutanan Nomor : S.620/Menhut-VI/BPHT/ 2010 tanggal 1

193_g_2011_ptun-jkt

Documents