PRO POOR BUDGET PENDIDIKAN BAGI ANAK USIA WAJIB SEKOLAH DALAM

MENGATASI RENDAHNYA PENDIDIKAN

Pendahuluan

Pendidikan adalah salah satu hal yang penting untuk memajukan suatu daerah,

provinsi, atau pun negara termasuk di Indonesia. Merujuk pada pasal 31 UUD 1945 ayat 1

yang berbunyi Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.; Ayat 2 yang

berbunyi Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib

membiayainya, maka pemerintah Indonesia mencanangkan program wajib belajar 9 tahun,

enam tahun di bangku sekolah dasar dan tiga tahun di bangku sekolah menengah pertama

atau dari rentang usia 7-15 tahun. Namun pada kenyataannya banyak penduduk Indonesia

yang tidak dapat mengenyam pendidikan. Menurut Anggie dari Yayasan Koin Anak Bangsa

atau Coin a Chance, tahun ini 1 juta anak Indonesia putus sekolah. Jumlah anak putus

sekolah di negeri ini setiap tahun masih terjadi. Celakanya dari tingkat SD-SMA cukup besar.

Pada tahun 2010 saja angkanya mencapai 1,08 juta anak. Angka ini naik 30 persen dibanding

tahun sebelumnya yang hanya 750.000 siswa (Polmasari,2012). Hal tersebut dikarenakan

masalah biaya pendidikan yang begitu tinggi dan mereka tak mampu untuk membayarnya.

Sementara itu, Staf Ahli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bidang

Kerja Sama Internasional Prof. Dr. Kacung Marijan mengatakan pada usia sekolah,

sedikitnya setengah juta anak usia sekolah dasar (SD) dan 200 ribu anak usia sekolah

menengah pertama (SMP) tidak dapat melanjutkan pendidikan. Tingginya jumlah anak putus

sekolah ini juga turut menjadi faktor rendahnya Education Development Index (EDI)

Indonesia, yakni peringkat ke-69 dari 127 negara (Sujatmiko, 2012). Dari kedua pendapat

tersebut, terlihat bahwa jumlah anak yang putus sekolah di Indonesia semakin meningkat,

terutama bagi usia wajib sekolah yaitu 7 s/d 15 tahun.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak putus sekolah. Diantaranya adalah

dikarenakan biaya pendidikan yang tinggi. Hampir pada setiap tahun ajaran baru biaya

pendidikan di setiap sekolah terus menunjukkan peningkatan. Hal ini menyebabkan

masyarakat yang ekonominya berada pada menengah kebawah semakin kesulitan untuk

memasukkan anak-anak mereka ke sekolah. Padahal persentase kemajuan suatu daerah,

provinsi atau pun sebuah negara akan mengalami peningkatan jika pendidikan masyarakatnya

baik. Namun realita yang terjadi sekarang terkesan bahwa pendidikan yang tinggi dan baik

hanya untuk mereka yang tingkat ekonominya menengah ke atas. Sementara mereka yang

tingkat ekonominya berada pada menengah kebawah hanya memungkinkan sampai tingkat

sekolah dasar.

Pemerintah Indonesia memang telah melakukan tindakan untuk mengatasi masalah ini

dengan memberikan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Melalui peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 76 Tahun 2012 mengenai petunjuk

teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah

tahun 2013 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

disebutkan bahwa Pemerintah mengeluarkan program BOS sejak Juli 2005 yang awalnya

untuk anak-anak pendidikan wajib belajar sembilan tahun, yaitu anak sekolah dasar dan

sekolah menengah pertama. Semenjak April tahun 2013 program BOS pun diperluas hingga

ke sekolah menengah atas. Tujuan dilaksanakan program BOS sendiri adalah untuk

meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar

12 tahun yang bermutu. Tetapi progaram tersebut dirasa masih sangat kurang membantu. Hal

ini dikarenakan dana BOS untuk per siswa yang jumlahnya sangat kecil, jika dibandingakan

dengan biaya operasional sekolah yang jauh lebih besar daripada dana BOS yang tersedia.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah siswa

dengan ketentuan: (1) SD/SDLB : Rp 580.000,-/siswa/tahun dan (2)

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP : Rp 710.000,-/siswa/tahun.

Walupun demikian siswa masih harus membayar SPP dengan jumlah yang telah

dipotong dengan dana BOS. Selain itu, penyaluran dana BOS masih belum merata di setiap

daerah yang ada di Indonesia. Hal ini membuat para orang tua yang berada di garis

kemiskinan tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka dikarenakan uang yang

dikeluarkan untuk sekolah itu tidak sedikit, itu pun baru untuk uang masuk, belum lagi untuk

uang baju, buku dan pembiayaan lainnya. Contoh nyata yang ditulis Purwaningsih (2012); di

usianya yang baru menginjak 13 tahun Arul sudah tidak lagi bersekolah. Dia hanya

menempuh pendidikan hingga kelas 3 SD. Arul keluar dari sekolah karena sering bolos untuk

bekerja. Walaupun sudah tidak belajar di sekolah umum seperti anak lainnya, dia masih

bersekolah di rumah belajar yang terletak di kolong jembatan dekat tempat tinggalnya. Arul

telah mengamen selama tujuh tahun. Kakaknya seorang supir angkot dan adiknya juga

mengamen. Meskipun begitu dia tetap bercita-cita menjadi pilot. Menurutnya pendidikan itu

sangat penting, tetapi dia tidak dapat melanjutkan pendidikan karena tidak mempunyai

biaya.

Contoh diatas memperlihatkan bahwa usia wajib sekolah yang seharusnya dapat

mengenyam pendidikan dan menerima bantuan BOS, pada kenyataan tidak demikian.

Padahal sudah jelas tertulis di dalam ayat 4 yang berbunyi Negara memprioritaskan

anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja

negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan

penyelenggaraan pendididkan nasional. Tetapi sepertinya 20% anggaran pendidikan

tersebut belum terkelola secara maksimal.

Menurut Mawardi dan Sumarto (SMERU, 2003) mengatakan,

Dengan memahami kemiskinan sebagai persoalan yang bersifat multidimensi, maka

implikasinya adalah tidak ada satu pun cara atau kebijakan tunggal yang dapat

menanggulangi kemiskinan. Dengan kata lain pendekatan kebijakan penanggulangan

kemiskinan tidak bisa parsial, melainkan harus pula bersifat multidimensi dan

komprehensif. Dalam konteks ini, paparan mengenai anggaran yang memihak pada

orang miskin (pro-poor budget) harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan

dari sekian banyak kebijakan lain yang diperlukan untuk menanggulangi kemiskinan.

Mengingat regim sentralistik dalam sistem pemerintahan Indonesia telah beralih

menjadi regim desentralistik dan otonom, maka konteks pembahasan pro-poor budget

ini akan disesuaikan pula dengan sistem pemerintahan regim yang baru ini.

Dari fenomena pendidikan tersebut di atas, hal inilah yang menjadi urgensi gagasan

penulis terhadap advokasi pendidikan bagi anak usia wajib sekolah untuk memperoleh hak

pendidikan yang berkualitas dalam mengatasi rendahnya pendidikan. Jika seluruh anak di

Indonesia mendapatkan pendidikan yang baik, maka Indonesia yang maju dan sejahtera akan

terwujud. Sehingga dalam karya ilmiah ini dibahas mengenai pro-poor budget agar anak-

anak usia wajib sekolah terutama dari masyarakat miskin dapat mengenyam pendidikan yang

layak minimal 9 tahun seperti yang diwajibkan oleh pemerintah. Kemudian juga dibahas

mengenai kebijakan yang seharusnya dapat berpihak pada masyarakat miskin terutama

kebijakan pendidikan.

Adapun metode penulisan karya tulis ini adalah studi pustaka atau telaah pustaka yang

berhubungan dengan pendidikan, advokasi pendidikan serta jurnal-jurnal dan karya ilmiah

lain nya yang sesuai dengan topik yang dibahas.

Pro-poor Budget Pendidikan

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa kemiskinan dikategorikan dalam

persoalan yang multidimensi. Artinya, kemiskinan bukan hanya berdasarkan

ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya saja, melainkan adanya

beberapa sisi persoalan. Diantaranya, rendahnya tingkat pendidikan, pelayanan kesehatan

yang tidak maksimal, ketidakpastian masa depan, vulnerability, takut beraspirasi, dan

pemberlakuan eliminasi terhadap peranan dan status sosial. Sehingga arti dari sebuah kata

mengenai kemiskinan menjadi suatu perkembangan pengetahuan yang kompleks.

Meskipun keadaan sosial ekonomi seseorang berada pada titik tengah kebawah,

namun hal tersebut tidak bisa merubah kenyataan bahwa pada dasarnya mereka adalah

manusia yang memiliki harkat dan martabat seperti manusia lainnya. Oleh karena itu

pemerataan pelayanan di berbagai sektor seperti kesehatan, khususnya pendidikan yang

dimotori oleh pemerintahan hendaknya menjadi sebuah prioritas yang di utamakan.

Kebijakan anggaran yang memihak pada masyarakat miskin atau pro-poor budget pada

bidang pendidikan sebenarnya hanya merupakan salah satu cara dari sekian banyak kebijakan

yang dapat diterapkan untuk mengentaskan persoalan kemiskinan secara multikompleks.

Dalam mewujudkan kebijakan ini, tentu diperlukan kerjasama yang baik terhadap

pemerintah. Dengan begitu pro-poor budget yang bersifat teknis operasional dapat berjalan

secara maksimal.

Mawardi dan Sumarto (SMERU, 2003) menyebutkan dalam jurnalnya bahwa

perlunya pra-syarat agar pemeritah mau menerapkan kebijakan tersebut. Yakni :

1. Kehendak Politik

i. Adanya komitmen kuat dan tekad keras pihak-pihak yang secara langsung

mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab dalam penanggulangan

kemiskinan.

ii. Agenda pembangunan (daerah) menempatkan upaya dan program

penanggulangan kemiskinan pada skala prioritas utama.

iii. Kemauan untuk secara jujur dan terbuka mengakui kelemahan dan kegagalan

program penanggulangan kemiskinan di masa lalu, dan bertekad untuk

memperbaikinya, baik pada waktu sekarang maupun di masa mendatang.

2. Iklim yang mendukung

i. Ada kesadaran kolektif untuk menempatkan kemiskinan sebagai musuh

bersama yang harus diperangi, kemudian diikuti dengan langkah-langkah

kampanye sosial melalui berbagai saluran informasi untuk lebih meningkatkan

kepedulian, kepekaan, dan partisipasi masyarakat.

ii. Ada peraturan dan kebijakan daerah (Perda) yang mendukung penanggulangan

kemiskinan, misalnya yang berkaitan dengan usaha kecil, akses terhadap

kredit, pedagang kaki lima, penghapusan pungutan terhadap hasil-hasil

pertanian, dan sebagainya.

3. Tata Pemerintahan yang Baik

Mengingat kemiskinan bersifat multidimensi, maka penanggulangannya tidak

cukup hanya dengan mengandalkan pendekatan ekonomi, melainkan memerlukan

pula kebijakan dn program di bidang sosial, politik, hukum dan kelembagaan. Dengan

kata lain diperlukan adanya tata pemerintahan yang baik (good governance) dari

lembaga-lembaga pemerintahan, terutama birokrasi pemerintahan, legislatif, lembaga

hukum dan pelayanan umum lainnya. Secara lebih spesifik, hal ini antara lain ditandai

dengan adanya keterbukaan, pertanggug jawaban publik, penegakan hukum,

penghapusan birokrasi yang menyulitkan, pemberantasan korupsi, dan koordinasi

lintas lembaga dan lintas pelaku yang baik.

Maka apabila semua pihak, yakni pemerintah, para ahli akademisi, politisi,

LSM hingga masyarakat dapat dengan baik menjalankan prosedur pra-syarat ini,

maka pro-poor budget akan dapat terealisasikan, utamanya di bidang pendidikan.

Sehingga pendidikan yang layak dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat yang lebih

tinggi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Kesimpulannya, meskipun negara Indonesia saat ini masih dalam proses

menuju negara maju. Namun, penempatan negara Indonesia masih dikategorikan

kedalam negara berkembang. Pendidikan yang menjadi salah satu tolak ukur dari

kemajuan sebuah negara menunjukkan realita yang masih memprihatinkan di bumi

pertiwi ini. Namun, sebagai perwujudan dari sikap cinta tanah air, maka penulis

mencoba menggagas sebuah ide yang dapat membantu masyarakat yang ekonominya

berada pada tingkat menengah ke bawah, atau yang disebut pro-poor budget. Gagasan

ini juga bertujuan untuk membantu masyarakat miskin untuk tetap dapat menikmati

pendidikan yang berkualitas. Sehingga pengamalan dari tujuan Pembukaan Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia 1945 akan tercapai.