13330 sinkronisasi uu pt dengan uujn & uu ite analisa ... · menggunakan perangkat...

Dipaparkan oleh :

M.J. Widijatmoko Notaris PPAT Jakarta Timur

ANALISA HUKUM TERHADAP PRAKTEK RUPS & PEMBUATAN AKTA RUPS

DALAM RUPS DENGAN TELE/VIDEO KONFERENSI,

ATAU MEDIA ELEKTRONIK LAIN

Jl. Otista Raya 149 Jakarta Timur – 13330

Telp. 021.8193736 Fax. 021.8570243

Email. [email protected]

Disusun & dibahas dalam MjWinstitute oleh :

1. Muharzah Aman – Notaris PPAT Jakarta Timur

2. Imam Wahyudi – Notaris PPAT Kota Tangerang Selatan

3. Lisza Nurchayatie – Notaris PPAT Kabupaten Bogor

4. Farina SP Soelaeman – Notaris PPAT Jakarta Utara

5. Yetty Sofieti – Notaris PPAT Kota Depok

6. Firdhonal – Notaris PPAT Jakarta Timur

7. Erny Kencanawati – Notaris PPAT Kota Bandung

8. Mustaqim Yunus – Notaris PPAT Kabupaten Tangerang

9. Suprianto – Notaris PPAT Kota Tangerang

10. Sunarto – Notaris PPAT Kota Surakarta

11. Zaldy Hakim – Notaris PPAT Kab. Bekasi

12. Irma Tan – Notaris PPAT Kota Bekasi

13. Herlina – Notaris PPAT Kab. Sukoharjo

14. Agus Saptono – Notaris PPAT Kab. Sukoharjo

15. Welfri Witra – Notaris PPAT Kab. Bogor

16. Erry Gustion (Bowie) – Notaris PPAT Kota Palembang

berikut

Teknik

Pembuatan

Akta &

Contoh

Akta

1

Sinkronisasi UU PT Dengan UUJN & UU ITE

Dipaparkan dalam “Diskusi Hukum Pengurus Wilayah I.N.I & IPPAT DKI Jakarta”, Hotel Sahid Jaya Jakarta – 23 Agustus 2017

DAN PEMBUATAN KETENTUAN SURAT SAHAM &

KLASIFIKASI SAHAM/SAHAM SERI

DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

1. RUPS DENGAN

TELE/VIDEO KONFERENSI,

ATAU

MEDIA ELEKTRONIK LAIN

2

1.1 Pasal 77 UU 40/2007

(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

(2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Penjelasan Pasal 77 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.

3

1.2 PENGERTIAN TELEKONFERENSI, VIDEO KONFERENSI &

MEDIA ELEKTRONIK LAIN

• Telekonferensi, dalam telekomunikasi, merupakan pertemuan berbasis elektronik secara langsung (live) di antara dua atau lebih partisipan manusia atau mesin yang dihubungkan dengan sistem telekomunikasi yang biasanya berupa saluran telepon. Penggunaan telekonferensi memiliki kelebihan efektivitas biaya dan waktu. https://id.m.wikipedia.org)

• Konferensi Video (Videoconference) adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan. https://id.m.wikipedia.org)

• Audio Conference atau disebut juga Conference Call adalah percakapan dua atau lebih

partisipan dengan menggunakan fasilitas telepon dimana komunikasi yang terjadi hanya dalam bentuk suara (audio). https://www.kongkow.com

• Claud Video Conferencing atau Claud Meeting yaitu video conference dengan

menggunakan perangkat laptop/komputer biasa dan koneksi internet yang bagus. https://www.kongkow.com

• Web Conference/Webinars adalah fasilitas telekonferensi interaktif yang menawarkan data

stream (aliran data) lebih lengkap dimana partisipan dapat berkomunikasi secara simultan menggunakan teks, suara, video hingga berbagi file (file sharing) atau melakukan slide prensentation. – Untuk menjalankan web conference biasanya menggunakan aplikasi (sofware) khusus yang disediakan oleh provider web

conference dengan cara berlangganan atau memanfaatkan teknologi internet TCP/IP CONECTION. Berbeda dengan video conference, untuk melakukan web conference cukup menggunakan perangkat komputer yang dilengakapi dengan perangkat multimedia yang memadai seperti webcam, microphone dan speaker, serta koneksi internet. https://www.kongkow.com

4

https://id.m.wikipedia.org/


















https://www.kongkow.com/





















1.3 TEMPAT PENYELENGGARAAN RUPS

Pasal 76

(1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

(2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.

(3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

(4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Penjelasan Pasal 76 ayat (4) : Yang dimaksud dengan “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” adalah RUPS harus diadakan di wilayah negara Republik Indonesia.

5

1.4 PEMANGGILAN RUPS

Pasal 82

(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.

(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

(4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.

(5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Penjelasan Pasal 82 ayat (1) : “Jangka waktu 14 (empat belas) hari” adalah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat. Oleh karena itu, dalam anggaran dasar tidak dapat menentukan jangka waktu lebih singkat dari 14 (empat belas) hari kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

6

1.5 RISALAH RUPS & PENANDATANGANAN (1)

Pasal 90 (UU 40/2007) (1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan

ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

(2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan

apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris. Pasal 91 (UU 40/2007) Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 90 ayat (1) : Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut.

Penjelasan Pasal 91 : Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (circular resolution). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimaksud dengan “keputusan yang mengikat” adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

7

1.5 RISALAH RUPS & PENANDATANGANAN (2)

Pasal 46 (UU 30/2004)

(1) Apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa, terdapat penghadap yang :

a. menolak membubuhkan tanda tangannya; atau

b. tidak hadir pada penutupan akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut, hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya.

Penjelasan Pasal 46 : Cukup jelas

8

Tanda Tangan

Tanda Tangan Stempel/Cap

Tanda Tangan Elektronik

Tanda Tangan Tinta Basah

Risalah/ Berita Acara

RUPS Akta

Notaris

Dibawah

Tangan

RUPS Tahunan

RUPS Luar Biasa

1.5.1

9

TANDA TANGAN ELEKTRONIK (Ps. 11 & Ps. 12) UU 11/2008 jo Ps. 52 s/d Ps. 58 PP 82/2012)

Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi

Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi

Dibuat dengan menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Dibuktikan dengan Sertipikat Elektronik

Dibuat tanpa menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Data Pembuat Tanda Tangan Elektronik

Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik

Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik

Tanda Tangan Elektronik

1.5.2

10

SISTEM VERIFIKASI ONLINE (SIVION) UNTUK PENDAFTARAN TANDA TANGAN DIGITAL/ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI.

(Penerapan Ketentuan Hukum tentang Tanda Tangan Elektronik/Digital Berdasarkan UU ITE)

Bagi Anda yang ingin mendaftarkan untuk memperoleh tanda tangan digital dapat mendaftarkan diri Anda pada laman https://www.sivion.id. Diperlukan hanya 6 langkah dan tanda tangan digital milik Anda sudah dapat Anda unduh. Berikut langkah-langkahnya :

1. Pemohon Sertifikat Digital mendaftarkan data pribadinya ke Registration Authority (RA) secara off line atau melalui website RA. Data yang diperlukan untuk mendaftar pada website sivion hanyalah Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama Lengkap beserta alamat email.

2. Pemohon dapat membuat pasangan kuncinya sendiri atau menggunakan aplikasi yang disediakan oleh website Certification Authority (CA), seperti yang dilakukan pada website pendaftaran sertifikat pada website sivion

3. Apabila verifikasi merupakan syarat permohonan sertifikat, maka pemohon datang membawa KTP ke loket RA beserta kunci publik miliknya dalam bentuk certificate signing request (CSR) kepada RA untuk diterbitkan sertifikat digitalnya oleh CA. Proses CSR otomatis dilakukan pada website sivion ini

4. CA menerbitkan Sertifikat Digital secara online kepada user. Dengan cara user diberikan link khusus (beserta user name dan password) untuk download file .p12 yang berisi (sertifikat digital, pasangan kunci dan PIN) melalui email user. File .p12 hanya bisa sekali diunduh.

5. User wajib menjaga baik-baik file .p12 tersebut karena file tersebut adalah identitas dirinya di dunia digital. Kegagalan menjaga file .p12 dapat berakibat hukum bagi pemilik sertifikat digital.

6. CA mengirimkan Sertifikat Digital (file .p12) kepada tiap pemohon secara online agar diunduh.

• Mari kita mulai penggunaan tanda tangan digital agar dokumen elektronik yang saat ini sering kita gunakan menjadi sah dan memiliki kekuatan hukum.

1.5.3

11

https://www.sivion.id/







SYARAT SAHNYA TANDA TANGAN ELEKTRONIK (Ps. 11 ayat (1) UU 11/2008 jo Ps. 52 s/d Ps. 58 PP 82/2012)

a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;

b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;

c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

berlaku sepanjang Tanda Tangan Elektronik digunakan untuk menjamin integritas Informasi Elektronik.

e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; dan

f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Ps. 55 ayat (3) : Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik harus memenuhi ketentuan: a. seluruh proses pembuatan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik dijamin keamanan dan kerahasiaannya oleh Penyelenggara Tanda

Tangan Elektronik atau Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik; b. jika menggunakan kode kriptografi, Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi

Tanda Tangan Elektronik melalui penghitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar; c. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan; dan d. data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya

milik Penyelenggara Tanda Tangan Elektronik atau Pendukung Layanan Tanda Tangan Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan: 1. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data; 2. informasi identitas Penanda Tangan dapat diperiksa keautentikannya; dan 3. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara.

1.5.4

12

PERATURAN HUKUM TENTANG INFORMASI & TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG TERKAIT DENGAN RUPS TELE/VIDEO KONFERENSI ATAU MEDIA ELEKTRONIK LAIN (UU 11/2008 & UU 19/2016, PP 82/2012)

A. TANDA TANGAN ELEKTRONIK B. PENYELENGGARAAN TRANSAKSI ELEKTRONIK C. SERTIFIKASI ELEKTRONIK

13

• UU ITE (UU 11/2008 & UU 19/2016) – Pengertian dalam ITE Ps. 1

– Tanda Tangan Elektronik Ps. 11 & Ps. 12

• PP 82/2012 – Pengertian dalam ITE Ps. 1

– Tanda Tangan Elektronik Ps. 52 s/d Ps. 58

– Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Ps. 59 s/d Ps. 64

– Penyelenggaraan Transaksi Elektronik Ps. 40 s/d Ps. 51

14

1.6

UU 40/2007 (UU PT)

KETENTUAN TENTANG KORUM TERHADAP RUPS

15

1.7 KORUM RUPS

1. KORUM RUPS Tahunan, pemindahan hak atas saham, perubahan direksi & komisaris, perbuatan hkm yg berkaitan dgn kepemilkaan shm calon pendiri sblm perseroan didirikan, perbuatan hkm atas nama perseroaan yg blm memperoleh status bdn hkm

pasal 86, 12 jo 13, 14 = R 1 : > 1/2, R 2 : > 1/3 & Kpts > 1/2, R 3 : PN & Kpts > 1/2

2. KORUM RUPS Perubahan anggaran dasar, kompensasi hak tagih dgn setoran shm, pembelian kembali shm oleh perseroan, penambahan mdl dsr, pengurangan mdl)

pasal 88, 35, 38, 42, 44 = R 1 : > 2/3, R 2 : > 3/5 & Kpts < 2/3, R 3 : PN & Kpts < 2/3

3. KORUM RUPS => Pengambilalihan, pemisahan, penggabungan, peleburan, permohonan agar perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya & pembubaran = pasal 88) => mengalihkan/menjaminkan 50 % kekayaan bersih pasal 102

R 1 : > 3/4, R 2 : > 2/3 Kpts < 3/4, R 3 : PN & Kpts < 3/4

4. KORUM RUPS Penambahan Modal Ditempatkan & Disetor

Pasal 42 (2) = R : > ½, Kpt : > ½ atau mayoritas

5. KORUM RUPS Telekonferen/Video Telekonferen/Media Elektronik lainnya

pasal 77 ayat (2) & ayat (3) = Ikuti Korum no. 1, 2, 3 & no. 4 + dibawah tangan semua ttd

16

1. SAHNYA RUPS MENURUT UU PT 2. SYARAT SAHNYA RUPS TELE KONFERENSI, VIDEO KONFERENSI & MEDIA ELEKTRONIK LAIN (Ps. 77 UU PT) 3. CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM & RISALAH KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM MENURUT UU PT

17

1.8 SAHNYA RUPS MENURUT UU PT

Pemohon RUPS

1. Pemegang Saham

Min 10% 2. Direksi 3. Komisaris

Penyelenggara RUPS

1. Direksi 2. Komisaris 3. Pemegang

Saham

Surat Undangan RUPS : 1. Tanggal 2. Waktu 3. Tempat 4. Mata acara 5. Bahan/materi

Pemberitahuan Rencana RUPS

-Diumumkan di koran (PT Tbk)

-dikirim dg surat tercatat kepada : 1.Pemegang Saham 2.Direksi 3.Komisaris

Dapat diabaikan bila RUPS dihadiri oleh 100 % Pemegang saham

RUPS

1. Pencocokan kehadiran pemegang saham dengan Daftar Pemegang Saham (DPS)

2. Pembukaan dan penetapan pimpinan RUPS (Direksi / Komisaris / Pemegang Saham)

3. Pengesahan Korum RUPS oleh Pimpinan/Ketua RUPS

4. Pemberitahuan proses dan prosedur dan hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan RUPS sesuai ketentuan UU PT dan AD PT oleh pimpinan RUPS

5. Pembacaan dan pengambilan keputusan acara RUPS

6. Pembahasan materi / bahan yang akan diputus dalam RUPS

7. Pengambilan keputusan materi/bahan yang dibahas dalam RUPS

8. RUPS DITUTUP

15 hari (Ps 79 (5) jo (7))

14 hari dgn tidak memperhitungkan

tgl panggilan & tgl RUPS

14 hari

Bila Direksi/Komisaris tidak melakukan

pemanggilan RUPS

Ketua Pengadilan Negeri

menetapkan pemberian ijin

penyelenggaraan RUPS (Ps 80)

RUPS Tahunan (Ps 78)

RUPS Luar Biasa (Ps 78 (4))

RUPS Konvensional (Ps 75 s/d Ps 91)

RUPS Tele konferensi, Video Konferensi & Media Elektronik lain (Ps 77)

Max 6 bulan setelah tahun buku berakhir

9. Tanda tangan Notulen/Risalah RUPS (Ps. 90 UUPT jo Ps 44, Ps. 45, 46 UUJN) 18

1.9 SYARAT SAHNYA RUPS TELE KONFERENSI, VIDEO KONFERENSI & MEDIA ELEKTRONIK LAIN (Ps. 77)

1. RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS “saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi” dalam rapat.

2. Persyaratan “kuorum” dan “persyaratan pengambilan keputusan” RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

3. Persyaratan “kuorum” dan “persyaratan pengambilan keputusan” dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

4. Setiap penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Penjelasan Pasal 77 ayat (4) : Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.

19

1.10 CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM & RISALAH KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM MENURUT UU PT

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Risalah Rapat

Risalah Rapat Dibawah tangan

Risalah Rapat Akta Notaris

RUPS (Ps. 77)

Tele/Video Konferensi

Semua pemegang saham harus menyetujui dan menandatangani Keputusan Pemegang Saham

(Ps. 91)

Tandatangan tidak disyaratkan

(Ps. 90 ayat 2)

Keputusan Pemegang Saham Diluar RUPS (Ps. 91)

Pemegang Saham

Keputusan Pemegang Saham (Circular Resolution of Shareholder)

Ditandatangani oleh : (Ps. 90 ayat 1) 1. Ketua Rapat, dan 2. min 1 org pemegang

saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS

RUPS (Ps. 75 s/d Ps. 91)

Non Tele/Video Konferensi

Disetujui & ditandatangani oleh : (Ps. 77 ayat 4) Semua peserta RUPS

Tanda Tangan

Tandatangan secara Fisik (Penjelasan Ps. 77 ayat 4 UU PT)

Tandatangan Elektronik (Penjelasan Ps. 77 ayat 4 UU PT)

Tandatangan Stempel/Cap (praktek & internasional)

(Ps. 75 s/d Ps. 91)

20

UUJN (UU 30/2004 & UU 2/2014)

KETENTUAN YANG TERKAIT DENGAN

RUPS TELE/VIDEO TELEKONFERENSI ATAU MEDIA ELEKTRONIK LAINNYA

21

1. Notaris Ps. 1 angka 1 & Ps. 15 UU

2. Kewajiban Notaris Ps. 16 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), & ayat (11)

3. Akta Notaris Ps. 38, Ps. 39, Ps. 40, Ps. 41, Ps. 42, Ps. 43, Ps. 44, Ps. 45, Ps. 46, Ps. 47, Ps. 48, Ps. 49, Ps. 50, &Ps. 51

4. Penghadap Dalam Akta Notaris Ps. 36

5. Saksi Dalam Akta Notaris Ps. 40

6. Sanksi Terhadap Ketentuan Tentang Akta Notaris, Penghadap Dalam Akta Notaris & Saksi Dalam Akta Notaris Ps. 41

7. Penulisan Akta Notaris Ps. 42

8. Bahasa Dalam Akta Notaris Ps. 43

9. Kuasa Penghadap Dalam Penandatanganan Akta Notaris Ps. 47

10. Perubahan Dalam Akta Notaris Ps. 48, Ps. 49 & Ps. 50

11. Pembetulan Terhadap Akta Notaris Ps. 51

12. Tanda Tangan Dalam Akta Notaris Ps. 44, Ps. 45, & Ps. 46

13. Surat/Akta Kuasa Dalam Akta Notaris Ps. 47

22

1.11

KESIMPULAN TENTANG

SAHNYA PENYELENGGARAAN & PEMBUATAN NOTULEN ATAU AKTA RISALAH/BERITA ACARA

RUPS TELE/VIDEO KONFERENSI ATAU MEDIA ELEKTRONIK LAINNYA

(DALAM DIAGRAM GAMBAR)

23

1.12 RUPS TELE/VIDEO KONFERENSI ATAU MEDIA ELEKTRONIK LAIN

Permohonan RUPS

Pemberitahuan & Undangan RUPS

RUPS Tahunan

RUPS

RUPS Luar Biasa

Akta Risalah/Berita

Acara RUPS

RUPS Tele/Video Konferensi &

Media Elektronik lain

Notulen RUPS Dibawah Tangan

Akta PKR RUPS

UU ITE 11/2008 & 19/2016

Penyelengaraan RUPS

UU 40/2007

UU 40/2007

UU 40/2007

UUJN 30/2004 & 2/2014

UU ITE 11/2008 & 19/2016

Penyelenggaraan RUPS & Tanda Tangan Risalah

RUPS

UUJN 30/2004 & 2/2014

Surat Undangan RUPS : 1. Tanggal 2. Waktu 3. Tempat 4. Mata acara 5. Bahan/materi

-Diumumkan di koran (PT Tbk) -dikirim dg surat tercatat kepada : 1. Pemegang Saham 2. Direksi 3. Komisaris

1. Pemegang Saham Min 10% 2. Direksi 3. Komisaris

Penyelenggara RUPS 1. Direksi 2. Komisaris 3. Pemegang Saham

Tanda tangan Notulen/Risalah RUPS Ps. 77 jo Ps.90 UUPT jo

Ps. 44, Ps. 45, Ps. 46 UUJN jo Ps. 11, Ps. 12 UU 11/2008 + Ps. 52 s/d Ps. 58 PP 82/2012

24

2. CONTOH DRAFT AKTA

RISALAH RAPAT/BERITA ACARA RAPAT

RUPS

TELE/VIDEO KONFERENSI

ATAU MEDIA ELEKTRONIK LAIN

25

CONTOH AKTA RUPS TELE/VIDEO KONFERENSI

BERITA ACARA/RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

LUAR BIASA/TAHUNAN PT .....................

Nomor : ........

-Pada hari ini, jam ….. (……..) Waktu Indonesia ……., hari ……. , tanggal ….. , bulan …… , tahun …..

-atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas : PT. …………….. , berkedudukan di …… , dan pada saat ini berkantor di

.

.

(selanjutnya disebut "Perseroan"), yang anggaran dasar dan pengubahan-pengubahannya berturut-turut termaktub dalam :

.

.

.

-Pada Rapat ini hadiri secara fisik dan melalui media telekonferensi/video konferensi/media elektronik lain .... (uraikan cara tele/video konferensi atau media elektronik lain yang dipergunakan dalam Rapat) dan oleh karena itu berada dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang sama, yang dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :

26

l. Hadir secara fisik :

A. Direksi Perseroan :

1. Tuan ...... selaku Direktur Utama Perseroan;

2. Tuan ...... selaku Direktur Perseroan;

B. Komisaris Perseoan :

1. Tuan ......

selaku Direktur Utama Perseroan;

2. Tuan ...... selaku Direktur Utama Perseroan;

C. Pemegang Saham

1. Nyonya .... selaku pemegang .... saham;

2. Nona ....

selaku pemegang .... saham;

II. Hadir melalui media telekonferensi/video konferensi/media elektronik lainnya .... : -Pemegang Saham :

1. Tuan .....

-selaku pemegang .... saham;

2. Nyonya .... -selaku pemegang ..... saham.

...... dst ......

27

-tuan ………….. tersebut di atas bertindak dalam jabatannya selaku …………………………………….. Perseroan, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal …… ayat …. Anggaran Dasar Perseroan membuka dan memimpin Rapat ini dan mengucapkan selamat datang serta terima kasih kepada para hadirin atas kesediannya untuk hadir dalam Rapat ini dan selanjutnya menyatakan kepada Rapat sebagai :

A. Bahwa untuk Rapat ini telah dilakukan panggilan terlebih dahulu oleh Direksi Perseroan kepada seluruh pemegang saham Perseroan, yaitu kepada :

1. Tuan ….. , selaku pemengang ……… saham tersebut diatas dengan bukti pengiriman nomor …….. , tanggal …………. , yang dikeluarkan oleh ………….. , dan bukti penerimaan tanggal …………………………. (nomor ……….) ;

2. Nyonya ….. , selaku pemengang ………. saham tersebut diatas dengan bukti pengiriman nomor …….. , tanggal …………. , yang dikeluarkan oleh ………….. , dan bukti penerimaan tanggal …………………………. (nomor ……….) ;

3. Nona ….. , selaku pemengang ………. saham tersebut diatas dengan bukti pengiriman nomor …….. , tanggal …………. , yang dikeluarkan oleh ………….. , dan bukti penerimaan tanggal …………………………. (nomor ……….) ;

4. Tuan ….. , selaku pemengang ………. saham tersebut diatas dengan bukti pengiriman nomor …….. , tanggal …………. , yang dikeluarkan oleh ………….. , dan bukti penerimaan tanggal …………………………. (nomor ……….) ;

yang asli bukti-bukti pengiriman surat melalui perusahaan jasa pengiriman tersebut telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan kemudian telah dikembalikan oleh saya, Notaris kepada Perseroan, dan foto kopinya telah diserahkan kepada saya, Notaris dan telah pula saya, Notaris cocokkan dengan aslinya yang terbukti telah sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan kemudian foto kopinya tersebut dijahitkan pada minuta akta ini, dan surat undangan dan panggilan Rapat tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

28

B. Bahwa sesuai Daftar Hadir dalam Rapat ini, yang dijahitkan pada minuta akta ini, telah : 1. hadir secara fisik dalam Rapat dihadapan saya, Notaris dengan sah sebanyak ……. saham atau sebesar

………. persen dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat ini, yakni berjumlah ………. saham dengan nilai nominal Rp. ………………..….. setiap saham dengan hak suara;

2. hadir melalui media telekonferensi/video konferensi/sarana elektronik .... dalam Rapat dihadapan saya, Notaris dengan sah sebanyak ……. saham atau sebesar ………. persen dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat ini, yakni berjumlah ………. saham dengan nilai nominal Rp. ………………..….. setiap saham dengan hak suara

dan telah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham (Shareholders List) yang ada dalam Perseroan, yang salinan Daftar Pemegang Saham tersebut diserahkan kepada saya, Notaris dan dijahitkan pada minuta akta ini, hal ini terbukti dengan Daftar Hadir Rapat yang telah ditanda tangani oleh para pemegang saham dan/atau wakilnya yang sah, yang aslinya dijahitkan pada minuta akta ini, dan karenanya sesuai dengan ketentuan :

-Pasal …. ayat … juncto pasal …. ayat … Anggaran Dasar Perseroan, juncto -pasal …. ayat … juncto pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

maka Rapat ini adalah sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

-Saham-saham Perseroan hingga saat ini belum pernah dicetak dan karenanya tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris, akan tetapi Ketua Rapat menjamin sepenuhnya bahwa susunan pemegang saham Perseroan dan kepemilikan saham-saham yang termuat dalam Daftar Pemegang Saham (Shareholders List) Perseroan dan salinan Daftar Pemegang Saham yang diserahkan kepada saya, Notaris dan dijahitkan pada minuta akta ini dan Daftar Hadir dalam Rapat ini, yang aslinya dijahitkan pada minuta akta ini adalah benar dan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham (Shareholders List) Perseroan.

Catatan : BILA SAHAM SUDAH DICETAK -Saham-saham Perseroan telah dicetak dalam bentuk saham kolektif sebanyak ……. lembar saham kolektif dan telah diperlihatkan kepada saya, Notaris, selanjutnya Ketua Rapat dan saya, Notaris, mencocokan saham-saham tersebut dengan data saham dalam Perseroan dan Daftar Pemegang Saham Perseroan, dan Ketua Rapat menjamin sepenuhnya bahwa : 1. Surat-surat saham yang diperlihatkan adalah benar dan sah; 2. Surat-surat saham yang diperlihatkan tersebut adalah sesuai dengan susunan pemegang saham Perseroan dan kepemilikan

saham-saham yang termuat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan salinan Daftar Pemegang Saham yang diserahkan kepada saya, Notaris dan dijahitkan pada minuta akta ini,

3. Daftar Hadir pemegang saham dalam Rapat ini, yang aslinya dijahitkan pada minuta akta ini adalah benar dan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan.

29

-Selanjutnya Ketua Rapat menyatakan bahwa acara dalam Rapat ini, sebagaimana tercantum dalam surat panggilan tersebut adalah :

.

-selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat, bahwa sehubungan dengan acara Rapat, hal-hal yang akan menjadi pembahasan dalam acara Rapat adalah :

1. …….

2. …….

-Ketua Rapat mempersilahkan Direksi Perseroan untuk menjelaskan segala sesuatu sehubungan dengan acara Rapat tersebut.

-Setelah Direksi Perseroan menjelaskan seperlunya segala hal yang berhubungan dengan acara Rapat, selanjutnya dilakukan pembicaraan seperlunya oleh para pemegang saham Perseroan.

-Ketua Rapat setelah mendengarkan pembicaraan seperlunya dari para pemegang saham Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk mengesahkan acara Rapat sebagaimana tersebut di atas, dan kemudian para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat mengesahkan acara Rapat dengan suara bulat.

-Selanjutnya Ketua Rapat menyatakan bahwa karena keputusan atas acara Rapat tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat dengan

.

. Pengambilan Keputusan Rapat dilakukan dengan : 1. Musyawarah untuk mufakat, atau 2. Pemungutan suara (Voting).

30

-Maka sesuai ketentuan :

-Pasal …. ayat … juncto pasal …. ayat … Anggaran Dasar Perseroan, juncto

-pasal …. ayat … juncto pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

untuk keputusan tersebut adalah sah dan mengikat sehingga acara Rapat ini adalah sebagai berikut :

1. …..

2. …..

-Ketua Rapat langsung melakukan pembahasan tentang acara Rapat ini dan mempersilahkan kepada para pemegang saham untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap acara Rapat ini,

-Ketua Rapat mempersilahkan Direksi Perseroan untuk menjelaskan segala sesuatu sehubungan dengan acara Rapat ini.

-Setelah Direksi Perseroan memberi penjelasan perihal acara Rapat kepada para pemegang saham Perseroan, kemudian dilakukan pembicaraan seperlunya oleh para pemegang saham Perseroan, selanjutnya Ketua Rapat setelah mendengarkan pembicaraan seperlunya dari para pemegang saham Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui acara Rapat;

-Setelah dilakukan pembicaraan seperlunya para pemegang saham Perseroan, Ketua Rapat mengusulkan bunyi naskah keputusan Rapat ini terhadap acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. ……

2. ……

31

-Terhadap usulan naskah keputusan Rapat terhadap acara Rapat, Ketua Rapat mempersilahkan para pemegang saham Perseroan untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan dan setelah dilakukan pembicaraan seperlunya terhadap naskah keputusan Rapat terhadap acara Rapat, para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat dengan

.

.

-Oleh karena usulan naskah keputusan acara Rapat telah disetujui dan disepakati oleh para pemegang saham Perseroan yang hadir dalam Rapat dengan

.

.

-Sesuai ketentuan :

-Pasal …. ayat … juncto pasal …. ayat … Anggaran Dasar Perseroan, juncto

-pasal …. ayat … juncto pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

keputusan Rapat ini telah memenuhi kuorum yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka keputusan Rapat ini atas naskah keputusan Rapat adalah sah dan mengikat, dan keputusan Rapat ini terhadap acara Rapat adalah berbunyi sebagai berikut :

1. ………..

2. ………..

.

-Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dibicarakan dalam Rapat ini, maka Ketua Rapat menutup Rapat ini pada jam ……………………….. Waktu Indonesia Barat.

Pengambilan Keputusan Rapat dilakukan dengan : 1. Musyawarah untuk mufakat, atau 2. Pemungutan suara (Voting).

Pengambilan Keputusan Rapat dilakukan dengan : 1. Musyawarah untuk mufakat, atau 2. Pemungutan suara (Voting).

32

-Maka saya, Notaris, membuat berita acara ini untuk dipergunakan dimana diperlukan.

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Telah dibacakan dan dijelaskan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap tersebut di atas dan para saksi tersebut di bawah ini, baik secara langsung maupun secara telekonferensi/video konferensi/media elektronik lainnya ...... , pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun, sebagaimana tersebut pada awal akta;

-Setelah dibacakan oleh saya, Notaris, maka akta ini ditanda-tangani oleh :

1. para penghadap tuan ..... dan nona ..... tersebut di atas dengan membubuhkan tandatangannya secara fisik pada minuta akta ini;

2. para penghadap tuan ..... dan nyonya ..... tersebut di atas dengan membubuhkan tandatangannya secara elektronik yang dijahitkan pada minuta akta ini;

para saksi tersebut dibawah ini dan saya, Notaris, dan penandatangan akta ini dilakukan di .........

-Pada saat akta ini dibacakan dan dijelaskan oleh saya, Notaris, dan ditandatangani serta dihadiri oleh para saksi, yaitu :

1. ..........

2. ..........

-Selain ditandatangani pada minuta akta ini akan dijahitkan pula teraan sidik jari tangan kanan dan tangan kiri, penghadap tersebut di atas untuk memenuhi ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pada lembar khusus yang disediakan untuk itu;

-Dilangsungkan dengan

Minuta akta RUPS Tele/Video Konferensi/Media Elektronik lainnya “ditandatangani oleh pemegang saham (tandatangan elektronik)”

33






-para penghadap tuan ..... dan nona ..... tersebut di atas dengan membubuhkan tandatangannya secara fisik pada minuta akta ini;

Akan tetapi para penghadap tuan ..... dan nyonya ..... tersebut di atas tidak membubuhkan tandatangannya pada minuta akta ini, dikarenakan ...................................... ....... ;



1. ..........

2. ..........



Minuta akta RUPS Tele/Video Konferensi/Media Elektronik lainnya “tidak ditandatangani oleh pemegang saham yang hadir dengan Tele/Video Konferensi”

34






para penghadap tersebut di atas, dikarenakan para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat pada saat selesainya Rapat ini.



1. ..........

2. ..........



Minuta akta RUPS Tele/Video Konferensi/Media Elektronik lainnya “tidak ditandatangani oleh pemegang saham”.

35

PENDAFTARAN

TANDA TANGAN ELEKTRONIK COPY DARI HTTP ://WWW.SIVION.ID

SISTEM VERIFIKASI ONLINE - MANUAL BOOK IMPLEMENTASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK

36

M A N U A L B O O K I M P L E M E N T A S I T A N D A T A N G A N E L E K T R O N I K

A. Registrasi Sertifikat Elektronik pada RA Kominfo

Wajib memiliki NIK dan e-mail

1 B u k a a p l i k a s i b r o w s e r k e t i k k a n a l a m a t h t t p s : / / r a k o m i n f o . r o o t ca . o r . i d /

Apabila anda belum memiliki akun maka klik daftar pada laman tersebut

2 P e n d a f t a r a n

Lakukan pendaftaran dengan memasukkan NIK, nama lengkap, serta e-mail yang anda gunakan.

37


3 B u k a e - m a i l A n d a

Anda akan mendapatkan email konfirmasi. Selanjutnya yang perlu anda lakukan adalah menghubungi pihak Kominfo dengan membawa kartu identitas (KTP) anda untuk memverifikasi identitas anda.

317409260795000

4 M e n d a p a t e - m a i l v e r i f i k a s i

Pada email tersebut terdapat Username dan Password yang perlu anda ingat dan anda hafalkan, karena data tersebutlah yang diperlukan untuk mengakses file p12 milik anda.

38


5 K e m b a l i k e L a m a n h t t p s : / / r a k o m i n f o . r o o t c a . o r . i d / L o g i n

File P12 akan langsung terunduh kedalam computer anda. Pilihlah direktori untuk menyimpan file P12 anda.

6 F i l e P 1 2 S i a p D i g u n a k a n

File P12 sudah dapat digunakan dengan terlebih dahulu dilakukan import.

39

https://rakominfo.rootca.or.id/
































































B. Import File P12 Kedalam pada Windows

Sistem

Syarat Aplikasi : Ms. Windows

1 B u k a F i l e E x p l o r e r d a n J a l a n k a n F i l e P 1 2

Double klik pada file P12 maka akan muncul dialog box P12

2 P i l i h C u r r e n t U s e r > K l i k N e x t

40


3 B e r i k a n N a m a F i l e > K l i k N e x t

4 M a s u k k a n P a s s w o r d > P i l i h I m p o r t O p t i o n s > K l i k N e x t

Lalu pilih import option sesuai kebutuhan. Apabila membutuhkan pengamanan yang kuat pada kunci privat maka pilih pilihan pertama, untuk membuat kunci menjadi exportable maka pilih pilihan kedua dan untuk memenuhi kedua pilihan diatas maka gunakan pilihan ketiga.

41


5 P i l i h f i l e t i p e . p 1 2 d i d a l a m f o l d e r l o k a l > O p e n

6 P e r i k s a k e m b a l i f i l e y a n g a k a n a n d a I m p o r t > K l i k F i n i s h

Periksa kembali pengaturan yang anda lakukan. Bila sudah sesuai klik Finish

42


C. Implementasi Tanda Tangan Elektronik pada Microsoft Word Syarat Aplikasi : Microsoft Office

layanan dokumen

1 B u k a M i c r o s o f t W o r d

2 P i l i h M e n u F i l e > I n f o

43


3 P i l i h P r o t e c t D o c u m e nt > A d d a D i g i t a l S i g n a t u r e

4 A k a n m u n c u l d i a l o g b o x p e r s e t u j u a n , k l i k Y E S .

44


5 S i m p a n d o k u m e n y a n g i n g i n d i b u b u h k a n t a n d a t a n g a n d i g i t a l .

6 Anda dapat menambahkan informasi mengenaitan datangandigital yang dibubuhkan .

Terdapat 3 jenis peruntukan tanda tangan digital pada dokumen, antara lain :

a. Created and approved this document (telah membuat dan telah menyetujui/melegalkan dokumen ini).

b. Approved this document (telah menyetujui/melegalkan dokumen ini).

c. Created this document (telah membuat dokumen ini)

45


7 Cantumkan tujuan anda membubuhkan tanda tangan elektro ik pada kolom Purpose for signing this document ( jika dibutuhkan ) . Klik DETAILS , jika anda ngin mencantumkan beberapa informasi tambahan .

8 Untuk memilih sert i f i k a t , p i l i h C h a n g e > p i l i h s e r t i f i k a t > O K .

46


9 Apabila telah memi lih sertifikat, maka klik Sign

10 Ta m p i l a n a k h i r d o k u m e n y a n g s u d a h d i b u b u h k a n t a n d a t a n g a n d i g i t a l .

Apabila ingin tanda tangan

melihat digital

yang sudah valid dapat klik View Signature > Signature Details.

47


11 A p a b i l a i n g i n m e l i h a t t a n d a t a n g a n d i g i t a l y a n g s u d a h v a l i d d a p a t k l i k V i e w S i g n a t u r e > S i g n a t u r e D e t a i l s .

Untuk memastikan legalitas tanda tangan elektronik, klik View Signature > Signature Details.

12 S e t e l a h m u n c u l b o x S i g n a t u r e D e t a i l s > V i e w

48


M a k a a k a n m u n c u l t a b e l i n f o r m a s i s e p e r t i b e r i k u t

B e r i k u t i n i m e r u p a k a n c o n t o h d o k u m e n y a n g d i m o d i f i k a s i d a n h i l a n g t a n d a t a n g a n e k l e k t r o n i k n y a

13

Tanda tangan elektronik pada dokumen Ms Word menyediakan Layanan autentikasi dan integritas. Autentikasi menjelaskan bahwa penandatanganan elektronik merupakan pihak yang melegalkan dokumen, sedangkan integritas menjelaskan bahwa apabila dokumen telah melewati masa editing (modifikasi) maka tanda tangan elektronik akan terhapus secara otomatis dari dokumen.

49


14 K l i i k Y e s > O K

15 T a m p i l a n d o k u m e n W o r d t a n p a t a n d a t a n g a n e l e k t r o n i k

50


D. Implementasi Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Syarat Aplikasi : Demo dilakukan pada aplikasi Acrobat Reader DC

PDF

1 P i l i h f i l e P D F y a n g a k a n d i b e r i k a n t a n d a t a n g a n d i g i t a l

P i l i h M e n u T o o l s > C e r t i f i c a t e s 2

51


P i l i h D i g i t a l l y S i g n 3

4 K l i k O k , l a l u p i l i h a r e a y a g a k a n d i b e r i t a n d a t a n g a n

\

52


L a l u k l i k S i g n u n t u k m e n a n d a t a n g a n i f i l e t e r s e b u t 5

Pada kolom sign as, pilih tanda tangan yang dibubuhkan pada file PDF.

6 S a v e f i l e y a n g t e l a h d i b e r i t a n d a t a n g a n

File yang telah diberi tanda tangan akan mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan file yang sama yang tidak dibubuhkan tanda tangan.

53


7 B e r i k u t m e r u p a k a n f i l e P D F y a n g t e l a h d i b e r i k a n t a n d a t a n g a n d i g i t a l

Tanda tangan digital akan muncul sebagai appereance pada area yang telah kita tentukan sebelumnya

U n t u k m e l i h a t s t a t u s v a l i d a s i t a n d a t a n g a n , k l i k a p p e r e a n c e t a n d a t a n g a n t e r s e b u t

8

Pada dialog box disamping, menandakan bahwa tanda tangan tersebut valid dan menunjukkan siapa penanda tangan dokumen tersebut.

54


K l i k p r o p e r t i e s u n t u k m e l i h a t i n f o r m a s i l e b i h l a n j u t m e n g e n a i t a n d a t e r s e b u t 9

Pada dialog box tersebut menunjukkan waktu penandatanganan dari dokumen tersebut, dimana waktu diambil dari waktu pada komputer.

Karena waktu signing time pada dokumen mengikuti waktu pada komputer, hal tersebut dinilai kurang otentik karena waktu pada komputer dapat diubah-ubah, sehingga perlunya timestamp dari Server terpercaya dengan cara berikut

10 P i l i h t o o l s > C e r t f i c a t e s > T i m e s t a m p

Memilih sertifikat yang digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik pada pesan email

55


11

Pada dialog box

disamping

menunjukkan untuk

konfigurasi server

timestamp, untuk

menambahkan server

baru klik New

56

Klik New untuk menambah konfigurasi timestamp server baru


12 I s i k o l o m - k o l o m b e r i k u t l a l u k l i k O K

Isi kolom Name untuk

nama timestamp

server, dan masukkan

url dari alamat

timestamp server pada

kolom server url

13 K l i k S e t D e f a u l t , l a l u k l i k N e x t

Agar konfigurasi

timestamp server yang

dipilih digunakan

dalam setiap

pemberian timestamp,

klik Set Default

57


14 S a v e f i l e y a n g t e l a h b e r i s a t i m e s t a m p , l a l u k l i k O K

15 U n t u k m e n g e c e k a p a k a h t i m e s t a m p b e r h a s i l d i b u b u h k a n , k l i k S i g n a t u r e P a n e l

Pada nomor pertama file telah ditandatangani dengan tanda tangan digital dan pada nomor kedua memperlihatkan bahwa file telah diberi timestamp oleh Kominfo CA

58


16 K l i k k a n a n p a d a t i m e s t a m p p a d a s i g n a t u r e p a n e l , p i l i h S h o w S i g n a t u r e P r o p e r t i e s

59


E. Implementasi Tanda Tangan Elektronik pada layanan Mozilla Thunderbird Syarat Aplikasi : Mozilla Thunderbird versi minimal 2.0

email

1 B u k a W i n d o w s T h u n d e r b i r d

2 P i l i h M e n u T o o l s > A c c o u n t S e t t i n g s

60


3 P i l i h M e n u S e c u r i t y > V i e w C e r t i f i c a t e s

4 P i l i h T a b Y o u r C e r t i f i c a t e s > T o m b o l I m p o r t . .

61


5 P i l i h f i l e t i p e . p 1 2 d i d a l a m f o l d e r l o k a l > O p e n

File .p12 menyimpan sertifikat dan kunci private pengguna. Serifikat akan disimpan dalam repository aplikasi thunderbird

6 M a s u k k a n P a s s p h r a s e b a r u > O K

Passphrase digunakan sebagai kunci untuk mengamankan kunci private. Sistem akan meminta passphrase ketika pengguna akan mengakses kunci private.

62


7 M a s u k k a n p a s s w o r d y a n g d i g u n a k a n u n t u k e n k r i p s i s e r t i f i k a t > O K

Password fungsinya sama dengan passphrase hanya saja pada kasus ini pengguna hanya memasukkan password saat pertama import saja. Password diberikan ketika pengguna atau pihak ketiga (CA) pertama

8 P i l i h t a b A u t h o r i t i e s > C a r i C A y a n g m e n e r b i t k a n s e r t i f i k a t p e n g g u n a > E d i t T r u s t . .

63


9 C e n t a n g p e n g g u n a a n s e r t i f i k a t y a n g d i p e r l u k a n > O K > O K

10 P i l i h S e l e c t . . p a d a k o l o m D i g i t a l S i g n i n g

Memilih sertifikat yang digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik pada pesan email

64


11 P i l i h S e r t i f i k a t y a n g a k a n d i g u n a k a n > O K

Sebelum menggunakan sertifikat pastikan sertifikat tersebut valid digunakan, pengguna dapat memeriksa di kolom Details of selected certificate:

12 P i l i h ! A p a k a h s e r t i f i k a t u n t u k S i g n i n g a k a n d i g u n a k a n j u g a u n t u k e n k r i p s i p e s a n y a n g a k a n d i k i r i m k a n k e p e n g g u n a

65


13 T e k a n t o m b o l W r i t e u n t u k m e m b u a t p e s a n b a r u

14 I s i t u j u a n p e s a n , s u b j e k d a n i s i p e s a n

Untuk menggunakan fitur enkripsi, pastikan Repositori menyimpan sertifikat penerima pesan

66


15 P i l i h t a b S e c u r i t y > c e n t a n g a k s i y a n g a k a n d i l a k u k a n > P i l i h V i e w S e c u r i t y I n f o

16 C e k a p a k a h s e r t i f i k a t y a n g d i p e r l u k a n t e r s i m p a n d a l a m R e p o s i t o r i > O K

Untuk melakukan enkripsi pesan, pengguna memerlukan sertifikat penerima pesan. Pastikan sertfikat tersebut masih valid digunakan.

67


17 T e k a n t o m b o l S e n d u n t u k m e n g i r i m k a n p e s a n

18 P e s a n y a n g d i t e r i m a j i k a d i b u k a d e n g a n a p l i k a s i s e l a i n t h u n d e r b i r d

Pesan yang diterima akan ditampilkan dalam format file .p7m

68


19 P e s a n y a n g d i t e r i m a p a d a a p l i k a s i T h u n d e r b i r d

Pastikan sertifikat pengirim pesan sudah tersimpan dalam repositori. Sertifikat ini digunakan untuk verifikasi tanda tangan elektronik

20 T e k a n i k o n u n t u k m e m e r i k s a t a n d a t a n g a n e l e k t r o n i k

69

3. SURAT SAHAM &

SAHAM SERI

70

3.1 MODAL PT & SAHAM

Modal PT

Modal Dasar PT. Biasa = min Rp.50 jt PT. Tbk = UU Pasar Modal PT. UKM = min Rp.1 jt

Modal Disetor

100 % dari Modal Ditempatkan

Surat Saham

Uang

Barang

Hak Tagih (Konversi)

Penjelasan Pasal 34 Ayat (1) Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang.

Namun, tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh Perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.

Ayat (2) Nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik. Yang dimaksud dengan “ahli yang tidak terafiliasi” adalah ahli yang tidak mempunyai: a. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham dari Perseroan; b. hubungan dengan Perseroan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris; c. hubungan pengendalian dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau d. saham dalam Perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih.

Pasal 35 ayat (2) Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan yang timbul karena: a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang; b. pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan.

Saham atas nama

Pasal 53 ayat (4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain: a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara; b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;

d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;

e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Klasifikasi Saham

Modal Ditempatkan

25 % dari Modal Dasar

Pemegang Saham Kreditur

Persetujuan RUPS

Ps. 31 s/d Ps 47 UU PT

Ps. 48 s/d Ps 62 UU PT

Ps. 53 UU PT

Ps. 34 & Ps 35 UU PT

71

3.2 KLASIFIKASI SAHAM Ps. 53 ayat (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan

salah satu di antaranya sebagai saham biasa

a. saham dengan : i. hak suara, atau ii. tanpa hak suara;

b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan : i. anggota Direksi, dan/atau ii. anggota Dewan Komisaris;

c. saham yang setelah jangka waktu tertentu : i. ditarik kembali, atau ii. ditukar dengan klasifikasi saham lain;

d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;

e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

72

3.3 CONTOH SURAT SAHAM Ps. 51 UU PT

73

Pemegang

Saham

Saham Jumlah

Yang

Disetor

Gadai / Fidusia

Ket

Nama Alamat Jumlah Nomor Tanggal

Perolehan

Klasifikasi Nama Alamat Tanggal

Perolehan

DAFTAR PEMEGANG SAHAM PT ……………… , BERKEDUDUKAN DI ………….

JAKARTA, ……………… 2007 DIREKSI DEWAN KOMISARIS DIREKTUR UTAMA KOMISARIS UTAMA

3.4 Ps. 50 UU PT

74

Direksi / Komisaris

& Keluarga

Saham Jumlah

Yang

Disetor

Gadai / Fidusia

Ket

Nama Alamat Jumlah Nomor Tanggal

Perolehan

Perolehan Nama Alamat Tanggal

Perolehan

DAFTAR KHUSUS PT ……………… , BERKEDUDUKAN DI ………….

JAKARTA, ……………… 2007 DIREKSI DEWAN KOMISARIS DIREKTUR UTAMA KOMISARIS UTAMA

3.5

Ps. 50 UU PT

75

3.6 KETENTUAN MODAL, SAHAM, DIREKSI & DEWAN KOMISARIS DALAM ANGGARAN DASAR PT

76

3.6.1 KETENTUAN MODAL DALAM ANGGARAN DASAR (Standar Yang Biasa Digunakan)

M O D A L

PASAL 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. ……….. a)

.

terbagi atas ………… saham b) , masing-masing saham bernilai nominal Rp. ……………..

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor ……. % atau sejumlah …… saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. …………….. oleh Para Pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. c)

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. d)

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga.

Catatan : a) Besarnya modal dasar perseroan tidak boleh kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan memperhatikan ketentuan jumlah modal minimal untuk Perseroan dengan kegiatan

usaha tertentu. Bagi Perseroan penanaman modal asing apabila akan mencantumkan nilai mata uang asing harus dalam bentuk dollar Amerika dan ditulis setelah menyebutkan nominal rupiahnya

b) Jika terdapat saham dengan klasifikasi atau nilai nominal yang berbeda agar disebutkan perbedaannya dengan menggunakan penyebutan seri A, B, dan seterusnya. c) Tidak perlu dicantumkan bila modal sudah dikeluarkan seluruhnya. d) Ketentuan ini berlaku dalam hal perseroan hanya mempunyai satu klasifikasi saham atau dalam hal perseroan mempunyai lebih dari satu klasifikasi saham, dan saham yang akan dikeluarkan

adalah saham dengan klasifikasi yang belum pernah dikeluarkan. Jika saham yang dikeluarkan dengan klasifikasi yang sudah pernah dikeluarkan maka yang mempunyai hak terlebih dahulu hanyalah pemegang saham dengan klasifikasi yang sama.

77

3.6.2 KETENTUAN SAHAM DALAM ANGGARAN DASAR PT (1) (Standar Yang Biasa Digunakan)

S A H A M

PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama 1)

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia . 2)

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.

4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. 3)

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

1) Jika Perseroan mempunyai lebih dari satu klasifikasi saham agar diatur mengenai masing-masing klasifikasi saham beserta hak yang melekat pada masing-masing klasifikasi tersebut.

2) Ketentuan ayat ini tidak berlaku bagi Perseroan dalam rangka penanaman modal asing dan Perseroan Terbuka. Kepemilikan saham dalam ketentuan ayat ini juga harus memperhatikan ketentuan dalam undang-undang Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

3) Surat Keterangan atau catatan tersebut antara lain berbentuk recepis, catatan atau kutipan dari buku daftar saham, akta notaris mengenai pengeluaran atau pemindahan hak atas saham.

78

3.6.3 KETENTUAN SAHAM DALAM ANGGARAN DASAR PT (2) (Standar Yang Biasa Digunakan)

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :

a. nama dan alamat pemegang saham

b. nomor surat saham

c. nilai nominal saham

d. tanggal pengeluaran surat saham

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :


b. nomor surat kolektif saham

c. nomor surat saham dan jumlah saham

d. nilai nominal saham

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh ……… 4)

4) Direksi (yang diwakili oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan) dan dapat ditambah

persyaratan dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris.

79

3.6.4 KETENTUAN DIREKSI DALAM ANGGARAN DASAR PT (Standar Yang Biasa Digunakan)

D I R E K S I

PASAL 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari …… anggota Direksi. 1)

2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai …….. 2)

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu ……… tahun 3) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;

c. meninggal dunia;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

1) Harap diisi berapa jumlahnya. 2) Nama jabatan “Direktur Utama” adalah suatu alternatif dapat digunakan nama jabatan lain misalnya, “Presiden Direktur” atau hanya

menyebutkan “Direktur I” 3) Sebutkan jangka waktu tertentu misalnya 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun.

80

3.6.5 KETENTUAN KOMISARIS DALAM ANGGARAN DASAR PT (Standar Yang Biasa Digunakan)

DEWAN KOMISARIS

PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. 1)

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu ….. Tahun 2) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;

d. meninggal dunia;

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

1) Nama jabatan “Komisaris Utama” adalah suatu alternatif dapat digunakan nama jabatan lain misalnya, “Presiden Komisaris” atau hanya menyebutkan “Komisaris I”

2) Sebutkan jangka waktu tertentu misalnya 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun

81

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas e) Perseroan sejumlah …….. saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. ………… yaitu oleh para pendiri :

- Tuan …………..

tersebut, sejumlah ………….. saham

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. …………

- PT …………..

tersebut, sejumlah …………… saham

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. ………….

sehingga seluruhnya berjumlah ………… saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. ………….

e) Jika disetor dalam bentuk lain, harus disebutkan dengan jelas perincian nama benda atau hak atas benda bertubuh atau tidak bertubuh, bergerak atau tidak bergerak yang digunakan sebagai setoran saham serta penilaiannya.

3.6.6 Bagian Akhir Akta PT (1)

82

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai …………..

- Direktur Utama : tuan ………. , lahir di …… , pada tanggal ………………………. , swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ………………………… , pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor …………..

- Direktur : tuan ………. , lahir di …… , pada tanggal ………………………. , swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ………………………… , pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor …………..

- Komisaris Utama : tuan ………. , lahir di …… , pada tanggal ………………………. , swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ………………………… , pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor …………..

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.


83

3.7 TEKNIK PEMBUATAN AKTA NOTARIS

KETENTUAN KLASIFIKASI SAHAM

(SAHAM SERI) DALAM ANGGARAN DASAR PT

84

3.7.1 KETENTUAN MODAL (1) (DENGAN KLASIFIKASI SAHAM (SAHAM SERI) DALAM ANGGARAN DASAR PT)

M O D A L

PASAL 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. ………..

.

terbagi atas ………… saham , masing-masing saham bernilai nominal Rp. ……………..

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor ……. % atau sejumlah :

a. …… saham seri A, dengan nilai nominal sebesar Rp………….. , yang memiliki hak suara;

b. …… saham seri B, dengan nilai nominal sebesar Rp………….. , yang tidak memiliki hak suara;

c. …… saham seri C, dengan nilai nominal sebesar Rp………….. , dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris;

d. …… saham seri D, dengan nilai nominal sebesar Rp………….. , dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi;

e. …… saham seri E, dengan nilai nominal sebesar Rp………….. , dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Dewan Komisaris;

f. …… saham seri F, dengan nilai nominal sebesar Rp………….. , yang setelah jangka waktu …. (………...…..) tahun dapat ditarik kembali oleh Perseroan;

g. …… saham seri G, dengan nilai nominal sebesar Rp………….. , yang setelah jangka waktu …. (………...…..) tahun ditukar dengan klasifikasi saham lain;

h. …… saham seri H, dengan nilai nominal sebesar Rp………….. , yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;

i. …… saham seri I, dengan nilai nominal sebesar Rp………….. , yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi;

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. …………….. oleh Para Pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

85

3. Saham Seri A mempunyai hak suara dalam penghitungan korum sahnya penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam RUPS, sedangkan :

a. …… saham seri B, tidak memiliki hak suara dalam penghitungan korum sahnya penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam RUPS;

b. …… saham seri C, mempunyai hak khusus untuk mencalonkan ….. (…..) orang anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris dan diperhitungkan dalam penghitungan korum sahnya penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam RUPS;

c. …… saham seri D, mempunyai hak khusus untuk mencalonkan ….. (…..) orang anggota Direksi, dan diperhitungkan dalam penghitungan korum sahnya penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam RUPS;

d. …… saham seri E, mempunyai hak khusus untuk mencalonkan ….. (…..) orang anggota Dewan Komisaris, dan diperhitungkan dalam penghitungan korum sahnya penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam RUPS;

e. …… saham seri F, setelah jangka waktu …. (………...…..) tahun dapat ditarik kembali oleh Perseroan dan tidak memiliki hak suara dalam penghitungan korum sahnya penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam RUPS;

f. …… saham seri G, setelah jangka waktu …. (………...…..) tahun ditukar dengan klasifikasi saham lain dan tidak memiliki hak suara dalam penghitungan korum sahnya penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam RUPS;

3.7.1 lanjutan 1

86

g. …… saham seri H, memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih

dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif, dan diperhitungkan dalam penghitungan korum sahnya penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam RUPS;

h. …… saham seri I, memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi, dan diperhitungkan dalam penghitungan korum sahnya penyelenggaraan dan pengambilan keputusan dalam RUPS;

4. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal

Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga.

3.7.1 lanjutan 2

87

3.7.2 KETENTUAN SAHAM DALAM ANGGARAN DASAR PT (1) (DENGAN KLASIFIKASI SAHAM (SAHAM SERI) DALAM ANGGARAN DASAR PT)

S A H A M

PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama 1)

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia . 2)

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.

4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. 3)

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.

6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.

1) Jika Perseroan mempunyai lebih dari satu klasifikasi saham agar diatur mengenai masing-masing klasifikasi saham beserta hak yang melekat pada masing-masing klasifikasi tersebut.

2) Ketentuan ayat ini tidak berlaku bagi Perseroan dalam rangka penanaman modal asing dan Perseroan Terbuka. Kepemilikan saham dalam ketentuan ayat ini juga harus memperhatikan ketentuan dalam undang-undang Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

3) Surat Keterangan atau catatan tersebut antara lain berbentuk recepis, catatan atau kutipan dari buku daftar saham, akta notaris mengenai pengeluaran atau pemindahan hak atas saham.

88

7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :


b. nomor surat saham

c. nilai nominal saham

d. tanggal pengeluaran surat saham

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :


b. nomor surat kolektif saham

c. nomor surat saham dan jumlah saham

d. nilai nominal saham

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh ……… 4)

4) Direksi (yang diwakili oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan) dan dapat ditambah

persyaratan dengan persetujuan dari Komisaris Utama atau anggota Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris.

3.7.2 lanjutan (1)

89

10. Semua saham atas nama yang dikeluarkan oleh Perseroan terdiri atas : a. …… saham seri A, dengan nilai nominal sebesar Rp………….. , yang memiliki hak suara; b. …… saham seri B, dengan nilai nominal sebesar Rp………….. , yang tidak memiliki hak suara; c. …… saham seri C, dengan nilai nominal sebesar Rp………….. , dengan hak khusus untuk

mencalonkan anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris; d. …… saham seri D, dengan nilai nominal sebesar Rp………….. , dengan hak khusus untuk

mencalonkan anggota Direksi; e. …… saham seri E, dengan nilai nominal sebesar Rp………….. , dengan hak khusus untuk

mencalonkan anggota Dewan Komisaris; f. …… saham seri F, dengan nilai nominal sebesar Rp………….. , yang setelah jangka waktu ….

(………...…..) tahun dapat ditarik kembali oleh Perseroan; g. …… saham seri G, dengan nilai nominal sebesar Rp………….. , yang setelah jangka waktu ….

(………...…..) tahun ditukar dengan klasifikasi saham lain; h. …… saham seri H, dengan nilai nominal sebesar Rp………….. , yang memberikan hak kepada

pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;


3.7.2 lanjutan (2)

90

3.7.3 KETENTUAN DIREKSI DALAM ANGGARAN DASAR PT (DENGAN KLASIFIKASI SAHAM (SAHAM SERI) DALAM ANGGARAN DASAR PT)

D I R E K S I

PASAL 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari …… anggota Direksi. 1)

2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai …….. 2)

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu ……… tahun 3) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Anggota Direksi dicalonkan oleh Pemegang Saham :

a. ….. (……....…) orang dicalonkan oleh Pemengang Saham Seri C;

b. ….. (……....…) orang dicalonkan oleh Pemengang Saham Seri D;

5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

1) Harap diisi berapa jumlahnya. 2) Nama jabatan “Direktur Utama” adalah suatu alternatif dapat digunakan nama jabatan lain misalnya, “Presiden Direktur” atau hanya

menyebutkan “Direktur I” 3) Sebutkan jangka waktu tertentu misalnya 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun.

91

6. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

7. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-

undangan; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham.

3.7.3 lanjutan

92

3.7.4 KETENTUAN KOMISARIS DALAM ANGGARAN DASAR PT (DENGAN KLASIFIKASI SAHAM (SAHAM SERI) DALAM ANGGARAN DASAR PT)

DEWAN KOMISARIS

PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. 1)

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu ….. Tahun 2) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Anggota Dewan Komisaris dicalonkan oleh Pemegang Saham :

a. ….. (……....…) orang dicalonkan oleh Pemengang Saham Seri C;

b. ….. (……....…) orang dicalonkan oleh Pemengang Saham Seri E;

5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

1) Nama jabatan “Komisaris Utama” adalah suatu alternatif dapat digunakan nama jabatan lain misalnya, “Presiden Komisaris” atau hanya

menyebutkan “Komisaris I” 2) Sebutkan jangka waktu tertentu misalnya 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun

93

6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang

berlaku; d. meninggal dunia; e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang

Saham.

3.7.4 lanjutan

94

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah :










atau seluruhnya sebesar Rp. ………… , yaitu oleh para pendiri :


95

1) Tuan ………….. tersebut, sejumlah :










atau seluruhnya sebesar Rp. …………


96

2) PT ………….. tersebut, sejumlah :










atau seluruhnya sebesar Rp. …………


97

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai …………..

- Direktur Utama : tuan ………. , lahir di …… , pada tanggal ………………………. , swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ………………………… , pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor …………..

- Direktur : tuan ………. , lahir di …… , pada tanggal ………………………. , swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ………………………… , pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor …………..

- Komisaris Utama : tuan ………. , lahir di …… , pada tanggal ………………………. , swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di ………………………… , pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor …………..

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

3.7.6 lanjutan 6

98

LAMPIRAN

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU 30/2004 Tentang Jabatan Notaris

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU 11/2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

8. Peraturan Pemerintah 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

11. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten Pada Jaringan Bergerak Seluler Dan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas

12. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Sertifikasi Alat Dan Perangkat Telekomunikasi

13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik

14. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara

15. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi

16. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

17. Standar Draft Akta Notaris Tentang Pendirian Dan Anggaran Dasar PT

99

SEKIAN &

TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT

100

Bila anda berminat silahkan menghubungi Sekretariat MjWinstitute

Telp. (021) 8193736, Hp/WA 0812-3817-5884

101

13330 sinkronisasi uu pt dengan uujn & uu ite analisa ... · menggunakan perangkat...

Documents