1256300586_kepmen1121

3
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1121/MENKES/SK/XII/2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGADAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DASAR MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa obat publik dan perbekalan kesehatan perlu dijamin ketersediaannya untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan Dasar; b. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan sebagaimana dimaksud huruf a, pengadaannya perlu dilakukan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan dalam pelayanan kesehatan; : c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu suatu pedoman teknis dalam pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Mengingat 1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; 5. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa Instansi Pemerintah

Upload: erna-waty

Post on 02-Jan-2016

166 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: 1256300586_KEPMEN1121

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1121/MENKES/SK/XII/2008

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGADAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN

UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DASAR

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa obat publik dan perbekalan kesehatan perlu dijamin ketersediaannya untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan Dasar;

b. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan sebagaimana dimaksud huruf a, pengadaannya perlu dilakukan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan dalam pelayanan kesehatan;

: c

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu suatu pedoman teknis dalam pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Mengingat 1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

5. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa Instansi Pemerintah

Page 2: 1256300586_KEPMEN1121

6.

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2007 tentang Pengendalian dan Pengawasan atas Pengadaan dan Penyaluran Bahan Obat, Obat Spesifik dan Alat Kesehatan yang berfungsi sebagai obat;

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/ XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGADAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DASAR

Kedua : Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Ketiga : Pedoman dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan bagi Pelayanan Kesehatan Dasar;

Keempat : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1412/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan Dasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 1 Desember 2008 MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)

Page 3: 1256300586_KEPMEN1121