1.2 skn
DESCRIPTION
sknTRANSCRIPT
SISTEM KESEHATAN INDONESIA
1.SISTEM KESEHATAN NASIONAL2. SISTEM KESEHATAN DAERAH
– PROPINSI– KABUPATEN/KOTA
3. KONSEP PUSKESMAS
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 2
DASAR HUKUM• KEPMENKES NO ………. TH 2009• MENGGANTI KEPMENKES NOMOR:
131/MENKES/SK/II/2004 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL, TANGGAL 10 FEBRUARI 2004 (DR. ACHMAD SUJUDI)
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 5
PENGERTIAN• SISTEM KESEHATAN NASIONAL (SKN)
ADALAH BENTUK DAN CARA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN YANG MEMADUKAN BERBAGAI UPAYA BANGSA INDONESIA DALAM SATU DERAP LANGKAH GUNA MENJAMIN TERCAPAINYA TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DALAM KERANGKA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 6
LANDASAN SKN
• LANDASAN IDIIL : PANCASILA
• LANDASAN KONSTITUSIONAL : UUD 1945 KHUSUSNYA PASAL 28 DAN 34.
• LANDASAN OPERASIONAL : SELURUHPERATURAN PERUNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN SKN DAN PEMBANGUNAN KESEHATAN.
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 7
PRINSIP DASAR SKN
• PRINSIP DASAR SKN = NORMA, NILAI, DAN ATURAN POKOK YANG BERSUMBER DARI FALSAFAH DAN BUDAYA BANGSA SEBAGAI ACUAN FIKIR DAN TINDAKAN.
1. PERIKEMANUSIAAN2. HAM3. ADIL DAN MERATA4. PEMBERDAYAAN & KEMANDIRIAN MASY.5. KEMITRAAN6. PENGUTAMAAN DAN MANFAAT7. TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 8
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 9
PEMBANGUNAN KESEHATAN DISELENGGARAKAN DENGAN MENDASARKAN PADA: 1. PERIKEMANUSIAN 2. PEMBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN 3. ADIL DAN MERATA 4. PENGUTAMAAN KEPENTINGAN UMUM DAN MANFAAT PEMBANGUNAN KESEHATAN DIARAHKAN AGAR MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS PADA PENDUDUK RENTAN, ANTARA LAIN: IBU, BAYI, ANAK, MANUSIA USIA LANJUT, DAN MASY
DASAR PEMBANGUNAN KESEHATAN
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 10
1. HAK ASASI MANUSIA (HAM) UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 28 H
AYAT 1 ANTARA LAIN MENGGARISKAN BAHWA SETIAP RAKYAT BERHAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG SETINGGI-TINGGINYA
2. SINERGISME DAN KEMITRAAN YANG DINAMIS ANTAR PELAKU, ANTAR SUBSISTEM SKN, MAUPUN DENGAN SISTEM SERTA SUBSISTEM LAIN DI LUAR SKN.
).
DASAR SKN
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 11
3. KOMITMEN DAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
PERLU KOMITMEN YANG TINGGI, DUKUNGAN, DAN KERJASAMA YANG BAIK DARI PARA PELAKU UNTUK MENGHASILKAN TATA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE). PEMBANGUNAN KESEHATAN DISELENGGARAKAN SECARA DEMOKRATIS, BERKEPASTIAN
HUKUM, TERBUKA (TRANSPARAN), RASIONAL, PROFESIONAL, SERTA BERTANGGUNG-JAWAB DAN BERTANGGUNG-GUGAT (AKUNTABEL
4. DUKUNGAN REGULASI ADANYA BERBAGAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG
MENDUKUNG PENYELENGGARAAN SKN DAN PENERAPANNYA (LAW ENFORCEMENT).
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 12
5. ANTISIPATIF DAN PRO AKTIF ANTISIPASI ATAS PERUBAHAN YANG AKAN TERJADI, PERLU LEBIH PROAKTIF TERHADAP PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS BAIK YANG BERSIFAT INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL.
6. RESPONSIF GENDER SETIAP PENYUSUNAN RENCANA KEBIJAKAN , PROGRAM , PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN HARUS MENERAPKAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER.
7. KEARIFAN LOKAL
MEMPERHATIKAN DAN MENGGUNAKAN POTENSI DAERAH YANG SECARA POSITIF DAPAT MENINGKATKAN HASIL GUNA DAN DAYA GUNA PEMBANGUNAN KESEHATAN,
TUJUAN SKN
• TERSELENGGARANYA PEMBANGUNAN KES OLEH SEMUA POTENSI BANGSA ,MASY, SWASTA, PEMERINTAH SECARA SINERGIS
• BERHASIL-GUNA DAN BERDAYA-GUNA,
• TERCAPAI DERAJAT KES MASY SETINGGI-TINGGINYA.
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 13
KEDUDUKAN SKN
Sistem KesehatanNasional / SKN
Sis PendidikanNas
Sis Perekonomiannas
dllSisHankamnas
SistemPenyelenggaraan
Negara
SUBSISTEM:1. Subsistem Upaya Kes
2. Subsistem Pembiayaan Kes3. Subsistem SDM Kes
4. Subsistem Obat / Perbekalan Kes5. Subsistem Pemberdayaan Masy
6. Subsistem Manajemen Kes
Sistem KesehatanDaerah / SKD
Sup
rasi
stem
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 14
1. SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN
• = TATANAN YG MENGHIMPUN BERBAGAI UPAYA KES MASY (UKM) DAN UPAYA KES PERORANGAN (UKP) SECARA TERPADU & SALING MENDUKUNG GUNA MENJAMIN TERCAPAINYA DERAJAT KES MASY YG SETINGGI-TINGGINYA.
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 15
Definisi UKM
• = SETIAP KEGIATAN PEMERINTAH, MASYARAKAT, DAN SWASTA, UNTUK MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN KESEHATAN SERTA MENCEGAH DAN MENANGGULANGI TIMBULNYA MASALAH KES DI MASYARAKAT.
Contoh UKM
• PROMOSI KESEHATAN• PEMELIHARAAN KESEHATAN• PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR• KESEHATAN JIWA• PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR• PENYEHATAN LINGKUNGAN• PENYEDIAAN SANITASI DASAR
• PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT• PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT
KESEHATAN• PENGAMANAN PENGGUNAAN ZAT ADITIF (BAHAN
TAMBAHAN MAKANAN) DALAM MAKANAN DAN MINUMAN,
• PENGAMANAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, ZAT ADITIF DAN BAHAN BERBAHAYA
• PENANGGULANGAN BENCANA DAN BANTUAN KEMANUSIAAN
UKP
• SETIAP KEGIATAN O/ PEMERINTAH, MASYARAKAT & SWASTA, U/ MEMELIHARA & MENINGKATKAN KESEHATAN SERTA MENCEGAH & MENYEMBUHKAN PENYAKIT SERTA MEMULIHKAN KES PERORANGAN.
Contoh UKP
• UPAYA PROMOSI KESEHATAN• PENCEGAHAN PENYAKIT• PENGOBATAN RAWAT JALAN• PENGOBATAN RAWAT INAP• PEMBATASAN DAN PEMULIHAN KECACATAN
TERHADAP PERORANGAN• TERMASUK PENGOBATAN TRADISIONAL DAN
ALTERNATIF• TERMASUK PELAYANAN KEBUGARAN FISIK DAN
KOSMETIKA
PRINSIP
1. UKM TERUTAMA DISELENGGARAKAN O/ PEMERINTAH DG PERAN AKTIF MASY & SWASTA.
2. UKP DISELENGGARAKAN O/ MASY, SWASTA, DAN PEMERINTAH.
3. PENYELENGGARAAN UPAYA KES OLEH SWASTA HARUS MEMPERHATIKAN FUNGSI SOSIAL.
4. PENYELENGGARAKAN UPAYA KES HARUS BERSIFAT MENYELURUH, TERPADU, BERKELANJUTAN, TERJANGKAU, BERJENJANG, PROFESIONAL, & BERMUTU.
5. PENYELENGGARAAN UPAYA KES, TERMASUK PENGOBATAN TRADISIONAL & ALTERNATIF, HARUS TIDAK BERTENTANGAN DG KAIDAH ILMIAH.
6. PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN HARUS SESUAI DG NILAI & NORMAL SOSIAL BUDAYA, MORAL, & ETIKA PROFESI.
BENTUK POKOK
• UKM:– Strata pertama– Strata kedua– Strata ketiga
• UKP– Strata pertama– Strata kedua– Strata ketiga
UKM Strata Pertama• UKM TINGKAT DASAR, YAITU YANG
MENDAYAGUNAKAN IPTEK KES DASAR DITUJUKAN KE MASY.
• UJUNG TOMBAK PUSKESMAS• SEKURANGNYA 1 PUSKESMAS PER KECAMATAN
UKM Strata Kedua• ADALAH UKM TINGKAT LANJUTAN, YAITU YANG
MENDAYAGUNAKAN IPTEK KES SPESIALISTIK YANG DITUJUKAN KEPADA MASY.
• PENANGGUNG JAWAB UKM STRATA KEDUA = DINKES KAB/KOTA (DIDUKUNG LINTAS SEKTOR)
• 2 FUNGSI UTAMA DINKES = FUNGSI MANAJERIAL DAN FUNGSI TEKNIS KESEHATAN.
UKM Strata Ketiga
• UKM TINGKAT UNGGULAN, YAITU YG MENDAYAGUNAKAN IPTEK KES SUBSPESIALISTIK YANG DITUJUKAN KEPADA MASY.
• PENANGGUNG JAWAB = DINKES PROVINSI DAN DEPKES DIDUKUNG LINTAS SEKTOR.
• 2 FUNGSI DINKES PROV DAN DEPKES= FUNGSI MANAJERIAL DAN FUNGSI TEKNIS KES.
UKP Strata Pertama
• UKP TINGKAT DASAR, YAITU YANG MENDAYAGUNAKAN IPTEK KES YANG DITUJUKAN KEPADA PERORANGAN.
• PENYELENGGARA = PEMERINTAH, MASY, DAN SWASTA;
UKP MELALUI PELAYANAN PROFESSIONAL = – PRAKTIK BIDAN, – PRAKTIK PERAWAT, – PRAKTIK DR,– PRAKTIK DRG, – POLIKLINIK, – BP, – PRAKTIK KLINIK 24 JAM, – PRAKTIK BERSAMA, – RB.
• UKP STRATA PERTAMA O/ PEMERINTAH PUSKESMAS (YANKES MASY DAN YANKES PERORANGAN)
• KELENGKAPAN PUSKESMAS PUSTU, PUSLING, POLINDES, POS OBAT DESA.
• POLINDES DAN POS OBAT DESA TERMASUK BERSUMBER MASYARAKAT.
Dokter Keluarga
• UNTUK MASA MENDATANG SJSN TELAH BERKEMBANG
• UKP STRATA PERTAMA TIDAK PUSKESMAS LAGI DISERAHKAN KE DOKTER KELUARGA
• KECUALI DAERAH TERPENCIL, MASIH DIPADUKAN DENGAN PUSKESMAS.
UKP Strata Kedua
• = UKP TINGKAT LANJUTAN, YAITU YANG MENDAYAGUNAKAN IPTEK KES SPESIALISTIK YANG DITUJUKAN KE PERORANGAN.
• PENYELENGGARA: PEMERINTAH, MASY, & SWASTA• UKP STRATA 2 INI DIDUKUNG OLEH PELAYANAN
PENUNJANG: APOTEK, LAB KLINIK, DAN OPTIK.
Bentuk UKP Strata 2
• PRAKTIK DOKTER SPESIALIS• PRAKTIK DOKTER GIGI SPESIALIS• KLINIK SPESIALIS• BALAI PENGOBATAN PENY PARU-PARU (BP4)• BALAI KESEHATAN MATA MASY (BKMM)• RUMAH SAKIT KELAS C DAN B NON PENDIDIKAN MILIK
PEMERINTAH (TERMASUK TNI/POLRI DAN BUMN),• RUMAH SAKIT SWASTA
UKP Strata Ketiga
• = UKP TINGKAT UNGGULAN, YAITU YANG MENDAYAGUNAKAN IPTEK KES SUBSPESIALISTIK YANG DITUJUKAN KEPADA PERORANGAN.
• PENYELENGGARA = PEMERINTAH, MASY, DAN SWASTA
Bentuk UKP Strata III
• PRAKTIK DOKTER SPESIALIS KONSULTAN• PRAKTIK DOKTER GIGI SPESIALIS KONSULTAN• KLINIK SPESIALIS KONSULTAN• RUMAH SAKIT KELAS B PENDIDIKAN DAN KELAS A
MILIK PEMERINTAH (TERMASUK TNI/POLRI DAN BUMN)
• RUMAH SAKIT KHUSUS DAN RUMAH SAKIT SWASTA
2. SUBSISTEM PEMBIAYAAN KES
• = TATANAN YANG MENGHIMPUN BERBAGAI UPAYA PENGGALIAN, PENGALOKASIAN, DAN PEMBELANJAAN SUMBER DAYA KEUANGAN SEC TERPADU DAN SALING MENDUKUNG GUNA MENJAMIN TERCAPAINYA DERAJAT KESMAS YANG SETINGGI-TINGGINYA.
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 38
SUBSISTEM PEMBIAYAAN KES
• 3 UNSUR UTAMA:– PENGGALIAN DANA (ASURANSI, PAJAK, BANTUAN
LUAR NEGERI)– ALOKASI DANA– PEMBELANJAAN DANA
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 40
3. SUBSISTEM SDM KESEHATAN
• = TATANAN YG MENGHIMPUN BERBAGAI UPAYA PERENCANAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTA PENDAYAGUNAAN NAKES SEC TERPADU DAN SALING MENDUKUNG, GUNA MENCAPAI DERAJAT KESMAS SETINGGI-TINGGINYA.
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 41
SUBSISTEM SDM KESEHATAN
• NAKES = SEMUA ORG YANG BEKERJA AKTIF DAN PROFESIONAL DI BIDANG KES, BAIK YANG MEMILIKI PENDIDIKAN FORMAL KES MAUPUN TIDAK, YG UNTUK JENIS TERTENTU MEMERLUKAN KEWENANGAN DALAM MELAKUKAN UPAYA KES.
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 42
SUBSISTEM SDM KESEHATAN
UNSUR UTAMA = –PERENCANAAN NAKES–PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NAKES–PENDAYAGUNAAN NAKES
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 43
4.SUBSISTEM OBAT/PERBEKALAN KES
• = TATANAN YG MENGHIMPUN BERBAGAI UPAYA YG MENJAMIN KETERSEDIAAN, PEMERATAAN SERTA MUTU OBAT DAN PERBEKALAN KES SEC TERPADU DAN SALING MENDUKUNG DALAM RANGKA MENCAPAI DERAJAT KES YG SETINGGI-TINGGINYA.
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 44
SUBSISTEM OBAT/PERBEKALAN KES
• UNSUR UTAMA=– JAMINAN KETERSEDIAAN OBAT DAN PERBEKALAN
KES– JAMINAN PEMERATAAN OBAT DAN PERBEKALAN
KES– JAMINAN MUTU OBAT DAN PERBEKALAN KES
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 45
5.SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASY
• = TATANAN YG MENGHIMPUN BERBAGAI UPAYA PERORANGAN, KELOMPOK, DAN MASY UMUM DI BIDANG KES SEC TERPADU DAN SALING MENDUKUNG GUNA MENCAPAI DERAJAT KESMAS YG SETINGGI TINGGINYA.
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 46
SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASY
• UNSUR UTAMA=– PEMBERDAYAAN PERORANGAN PHBS UNTUK
INDIVIDU– PEMBERDAYAAN KELOMPOK DAN MASY
UMUM KELOMPOK DI MASY TERMASUK SWASTA
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 48
6.SUBSISTEM MANAJEMEN KES
• = TATANAN YG MENGHIMPUN BERBAGAI UPAYA ADMINISTRASI KES YANG DITOPANG OLEH PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN IPTEK, SERTA PENGATURAN HUKUM KES SECARA TERPADU DAN SALING MENDUKUNG, GUNA MENJAMIN TERCAPAINYA DERAJAT KES YANG SETINGGI-TINGGINYA.
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 49
SUBSISTEM MANAJEMEN KES
• UNSUR UTAMA=– ADMINISTRASI KESEHATAN– INFORMASI KESEHATAN– IPTEK KESEHATAN– HUKUM KESEHATAN
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 50
PEMERINTAH DAN MASYARAKAT TERMASUK SWASTA
BERTANGGUNG-JAWAB ATAS PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN.
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 51
PENYELENGGARA SKN
1. INDIVIDU, KELUARGA, DAN MASYARAKAT
2. PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH BERPERAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB, PENGGERAK, PELAKSANA, DAN PEMBINA PEMBANGUNAN KESEHATAN DALAM LINGKUP WILAYAH KERJA DAN KEWENANGAN MASING-MASING..
3. BADAN LEGISLATIF, BAIK DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH, YANG BERPERAN MELAKUKAN PERSETUJUAN ANGGARAN DAN PENGAWASAN
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 52
PELAKU PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN :
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 53
4. BADAN YUDIKATIF, TERMASUK KEPOLISIAN,
KEJAKSAAN DAN KEHAKIMAN BERPERAN MENEGAKAN
PELAKSANAAN HUKUM DAN PERATURAN
PERUNDANGAN YANG BERLAKU DI BIDANG
KESEHATAN.
5. SEKTOR SWASTA
BERPERAN BESAR DALAM MEMUNGUT IURAN DARI
PARA PEKERJA DAN MENAMBAH IURAN YANG MENJADI
KEWAJIBANNYA.
6. LEMBAGA PENDIDIKAN,
BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU DAN PEMAHAMAN.
54
ARAH BANGKES JANGKA PANJANG (2005-2025ARAH BANGKES JANGKA PANJANG (2005-2025)
TUJUANBANGKES
SASARANSASARANSTRATEGINO INDKT 2009 2025
1 UHH 69 73,7
2 IMR 32,3 15,5
3 MMR 262 74
4 KR GIZI 26 9,5
UU No. 17/2007 tentang RENCANA PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONALJANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025 2005-2025
1. Bangnas wawasan kes.2. Pemberdayaan Mas &
daerah3. Pengembangan upaya &
pembiayaan kes.4. Pengembangan &
pemberdayaan SDM-Kes5. Penangg. Kead Darurat
Kes
• PEMB.PENDIDIKAN DAN KESEHATAN: INVESTASI PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
• ARAH PEMB. KESEHATAN: MENINGKATKAN KESADARAN, KEMAUAN, DAN KEMAMPUAN HIDUP SEHAT BG SETIAP ORANG AGAR PENINGKATAN DER KES SETINGGI2NYA DPT TERWUJUD
• DASAR PEMB KES: PERIKEMANUSIAAN, PEMBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN, ADIL DAN MERATA, SERTA PENGUTAMAAN DAN MANFAAT DG PERHATIAN KHUSUS PD PENDUDUK RENTAN
MENTERI KESEHATAN
MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs)
Goal 1 : Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan
Goal 2 : Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua
Goal 3 : Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Goal 4 : Menurunkan Kematian Anak
Goal 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu
Goal 6 : Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria Dan (TB)
Goal 7 : Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup
Goal 8 : Mengembangkan Kemitraan Pembangunan Di Tingkat Global
MENTERI KESEHATAN
04/18/23 Drg,Bambang Ristiono, MKes(MMR) 57
M I S I1.MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT, MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, TERMASUK SWASTA DAN MASYARAKAT MADANI.2.MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DGN MENJAMIN TERSEDIANYA UPAYA KESEHATAN YG PARIPURNA, MERATA, BERMUTU, DAN BERKEADILAN. 3.MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN PEMERATAAN SUMBER DAYA KESEHATAN. 4.MENCIPTAKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
ROADMAP REFORMASI KESEHATAN MASYARAKAT
1. Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Dasar
2. Distribusi SDM Kesehatan di DTPK
3. Pemanfaatan obat generik
4. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
5. Pelayanan Kesehatan di Daerah yang Bermasalah Kesehatan (PDBK)
6. Reformasi Birokrasi
7. World Class Health Care
MENTERI KESEHATAN