11. juknis bantuan pembinaan gugus paud
DESCRIPTION
gugus paUDTRANSCRIPT
MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL, DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2012
PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PEMBINAAN GUGUS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PEMBINAAN GUGUS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL, DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2012
MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN
i
SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL, DAN INFORMAL
Usia dini merupakan periode perkembangan yang sangat penting dalam
kehidupan manusia. Pada masa ini, seluruh instrumen besar manusia
terbentuk, bukan kecerdasan saja tetapi seluruh kecakapan psikis. Para
ahli menamakan periode ini sebagai usia emas perkembangan.
Pemerintah terus mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan anak
usia dini (PAUD) menuju PAUD sebagai sebuah gerakan nasional.
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa
PAUD dapat dilaksanakan melalui semua jalur pendidikan, baik formal,
nonformal, maupun informal. Selain memberikan kepastian hukum dan
penetapan standar, pemerintah terus berupaya memberikan stimulasi
terhadap penyelenggaraan PAUD, antara lain dalam bentuk pemberian
bantuan dana rintisan penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional
pendidikan, bantuan alat permainan edukatif, bantuan pembangunan dan
rehab sarana dan prasarana, insentif pendidik, serta peningkatan mutu
pendidik secara berkelanjutan. Namun demikian mengingat besarnya
tantangan yang dihadapi, maka mengandalkan dukungan pemerintah saja
tidaklah cukup. Untuk mewujudkan PAUD sebagai gerakan nasional
diperlukan keterlibatan semua komponen bangsa dan sumber-sumber
pendanaan yang tersedia yang meliputi orangtua, masyarakat, dana
tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), alokasi dana desa, program
nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), dan sumber lain yang tidak
mengikat.
Selain upaya perluasan, kita juga harus memperhatikan aspek pemerataan.
PAUD harus mampu menjangkau kawasan yang tertinggal, terisolir, dan
terdepan dengan berbagai karakteristiknya. Prioritas pembangunan tahun
ini diarahkan untuk menjangkau wilayah ini, dengan moto “menjangkau
yang tidak terjangkau”. Untuk mempercepat upaya tersebut, pemerintah
telah menetapkan koridor-koridor pembangunan nasional yang terdiri
dari enam koridor, yaitu koridor I untuk wilayah Sumatera; koridor II
untuk wilayah Jawa; koridor III untuk wilayah Kalimantan; koridor IV
ii
untuk wilayah Sulawesi; koridor V untuk wilayah Maluku, Bali, dan Nusa
Tenggara; serta koridor VI untuk wilayah Papua.
Saya menyambut gembira atas terbitnya petunjuk teknis ini untuk
dijadikan pedoman dalam pelaksanakan kegiatan di lapangan. Semoga
pelaksanaan program PAUD tahun 2012 dapat berjalan lebih baik. Kritik
dan saran dari para pemangku kepentingan untuk perbaikan petunjuk
teknis ini di masa yang akan datang, sangat kami harapkan.
Jakarta, Februari 2012
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal, dan Informal,
Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog
NIP. 19570322 198211 2001
iii
KATA PENGANTAR
Keberadaan pendidik PAUD yang memiliki kompetensi
komprehensif sangat dibutuhkan, terlebih dengan digulirkan program
PAUD Terpadu yang mendorong lembaga PAUD menyelenggarakan
berbagai bentuk layanan (Taman Kanak-Kanak, Taman Penitipan Anak,
Kelompok Bermain, dan atau Satuan PAUD Sejenis). Pendidikan dan
pelatihan yang terbatas baik jumlah maupun waktunya perlu
ditindaklanjuti dengan pembinaan yang terencana, intensif dan
berkesinambungan. Gugus Taman Kanak-kanak yang telah
dikembangkan sejak lama diyakini menjadi pola pembinaan pendidik
yang lebih efektif.
Dengan digulirkan program PAUD Terpadu, maka Gugus TK lebih
diperluas menjadi Gugus PAUD, dimana dalam satu gugus beranggotakan
pendidik TK, TPA, KB, dan atau SPS. Gugus PAUD dibentuk
berdasarkan kedekatan lokasi dalam satu wilayah kecamatan, sehingga
dapat dikuti oleh seluruh pendidik PAUD. Harapan besar keberadaan
PAUD menjadi wadah pembinaan pendidik terutama dalam bidang
peningkatan pengelolaan pembelajaran dan pengembangan kurikulum
tingkat satuan lembaga PAUD.
Untuk membentuk Gugus PAUD diperlukan keterbukaan dan
komitmen semua pihak, karena sangat memungkinkan keanggotaan
Gugus TK yang sudah terbentuk sejak lama akan berubah atau bertambah
dengan masuknya pendidik TPA, KB, dan SPS. Dalam rangka
memperlancar pembinaan gugus, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini mendukung dengan dana operasional untuk pembinaan gugus
PAUD. Namun yang terpenting adalah dukungan dan peranserta
HIMPAUDI, IGTKI, Forum PAUD, organisasi mitra, petugas Pembina
tingkat kecamatan hingga pusat untuk pembinaan Gugus PAUD. Dengan
komitmen bersama untuk memajukan pendidikan anak usia dini di
Indonesia dimasa depan maka diyakini keberadaan Gugus PAUD
menjadi solusi tepat bagi percepatan peningkatan kualitas pendidik
PAUD Indonesia.
iv
Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang
telah membantu penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Gugus
PAUD. Semoga Petunjuk Teknis ini sebagai langkah awal yang baik bagi
keberlanjutan Gugus di masa datang. Semua saran untuk perbaikan selalu
kami nantikan dan hargai sebagai wujud kepedulian.
Jakarta, Januari 2012
Direktur Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini,
Dr. Erman Syamsuddin
NIP. 195703041983031015
v
DAFTAR ISI
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, NONFORMAL, INFORMAL .......................... i
KATA PENGANTAR ..................................................................... iii
DAFTAR ISI ..................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN ......................................................... 1
A. Latar Belakang ......................................................... 1
B. Dasar Hukum ......................................................... 2
C. Manfaat Bantuan ......................................................... 2
D. Tujuan ......................................................... 2
E. Pengertian ......................................................... 3
BAB II PENYELENGGARAAN ................................................ 4
A. Sasaran Program ......................................................... 4
B. Sifat ....................................................................... 4
C. Keorganisasian Pusat Kerja Gugus (PKG) ................. 4
D. Persyaratan Administrasi Penerimaan Dana
Pembinaan Gugus ....................................................... 4
E. Besar Dana ......................................................... 5
F. Penggunaan Dana ....................................................... 5
G. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Pembinaan
Gugus PAUD ......................................................... 5
H. Keberlangsungan Program ......................................... 6
BAB III PROSES PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA
PEMBINAAN GUGUS-PAUD ................................... 7
A. Proses Pengajuan Dana ............................................. 7
B. Proses Penetapan Lembaga Calon Penerima ............ 8
C. Proses Pencairan Dana ............................................. 8
D. Pelaporan ................................................................ 9
vi
BAB IV PENGAWASAN ........................................................... 10
A. Monitoring ........................................................... 10
B. Pengawasan dan Sanksi .......................................... 11
Lampiran
Lampiran 1 Formulir Pengajuan Dana Pembinaan Gugus ............ 13
Lampiran 2 Pengajuan Lembaga .................................................... 15
Lampiran 3 Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana Pembinaan
Gugus ......................................................................... 16
Lampiran 4 Contoh Surat Akad Kerjasama ................................... 18
Lampiran 5 Contoh Surat Pernyataan ............................................. 21
Lampiran 6 Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak .................. 22
Lampiran 7 Contoh Laporan Penggunaan Dana ............................ 23
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Reformasi dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
memberi pengaruh besar terhadap program PAUD di Indonesia,
karena penanganan PAUD secara program dan administrative utuh
dalam satu pintu. Perubahan tersebut diikuti dengan kebijakan
program PAUD Terpadu dimana satu lembaga didorong untuk
memberikan lebih dari satu layanan PAUD. Dengan kata lain
lembaga TK dapat menyelenggarakan TPA, KB, dan atau SPS,
demikian juga sebaliknya. Keterpaduan program layanan tersebut
menuntut kesiapan lembaga penyelenggara dan juga guru yang
memiliki kompetensi komprehensif. Pembekalan guru yang
komprehensif tersebut masih terbatas, sedangkan pembinaan program
yang terpadu dan komprehensif tidak dapat ditunda. Oleh karena itu
saling membelajarkan antar guru yang telah berpengalaman
mengelola PAUD dengan bentuk layanan yang berbeda menjadi
salah satu strategi yang dipandang sangat efektif. Wadah komunikasi
antar guru tersebut diwadahi dalam wadah yang disebut Gugus
PAUD.
Gugus PAUD dibentuk dari perluasan Gugus Taman Kanak-
Kanak yang sudah ada sebelumnya dengan diversifikasi layanan
yang lebih beragam dan kebutuhan informasi yang lebih kompleks.
Mengingat perkembangan lembaga PAUD bergerak sangat cepat,
maka dapat dipastikan dalam satu wilayah kecamatan terdiri dari
beberapa gugus. Untuk memudahkan pembinaan ke seluam gugus
dibentuk Pusat Kegiatan Gugus (PKG) sebagai representative gugus
se kecamatan. Untuk mengoptimalkan fungsi gugus dan PKG,
Direktorat Pembinaan PAUD menfasilitasi bantuan Pembinaan
Gugus melalui PKG. Untuk memberikan acuan PKG serta pengelola
bantuan Pembinaan Gugus di tingkat Provinsi serta ketepatan
pembinaan Gugus, maka disusunlah Petunjuk Teknis Bantuan
Pembinaan Gugus PAUD.
2
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, Pasal 46 ayat (2): Pemerintah dan
Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran
pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-
undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi
terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah. Pasal 14 ayat (1) butir (f) menyatakan
bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu
kewenangan wajib kabupaten/kota.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan, Pasal 62 Ayat (1) : Pembiayaan pendidikan
terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
C. Manfaat Bantuan
1. Manfaat Bagi Pemda:
a. Tersedianya pendidik PAUD yang memiliki kompetensi
sesuai dengan kebutuhan layanan PAUD.
b. Menjadi dasar menyusun kebijakan terkait dengan
pembinaan guru PAUD di daerahnya.
2. Manfaat Bagi Guru
a. Meningkatkan kompetensi professional yang berdampak
terhadap peningkatan kepercayaan diri guru PAUD
b. Memperlancar proses pembelajaran PAUD yang lebih baik
c. Mendukung peningkatan mutu layanan PAUD
3. Manfaat Bagi Masyarakat/Orang Tua
a. Terlaksananya layanan PAUD yang berkualitas
b. Teroptimalkan potensi anak melalui layanan PAUD yang
sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.
D. Tujuan
1. Tujuan pemberian bantuan Pembinaan Gugus adalah membantu
gugus dalam melaksanakan operasional kegiatan di
kelompoknya masing-masing.
3
2. Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini memberikan petunjuk
bagi pelaksana dan penanggung jawab Gugus dalam mengelola
dan menyalurkan dana pembinaan Gugus kepada sasaran secara
tepat guna.
E. Pengertian
1. Gugus PAUD merupakan kumpulan dari 3 – 8 lembaga PAUD
(Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan
Anak, atau Satuan PAUD Sejenis) yang berdomisili dalam area
terdekat dalam satu kecamatan. Pembagian area menjadi sangat
relatif, tergantung pada letak geografisnya.
2. Kelompok Kerja Guru (KKG) PAUD merupakan program kerja
Gugus sebagai wahana bengkel kerja guru-guru anggota Gugus.
3. Kelompok Kerja Kepala/Pengelola (KKK/P) merupakan
program kerja Gugus sebagai wahana bengkel kerja
Kepala/Pengelola lembaga PAUD yang menjadi anggota Gugus.
4. Pusat Kerja Gugus (PKG) PAUD Kecamatan merupakan
kumpulan beberapa Gugus yang ada di wilayah kecamatan.
4
BAB II
PENYELENGGARAAN
A. Sasaran Program
Sasaran program dana Pembinaan Gugus PAUD adalah Gugus yang
ada di tingkat kecamatan. Dana pembinaan Gugus disalurkan dan
dikoordinasikan melalui Pusat Kegiatan Gugus di masing-masing
kecamatan. Lembaga PAUD yang mendapatkan bantuan Bank Dunia
menyatu dalam gugus PAUD yang ada di wilayah kecamatan
tersebut.
B. Sifat
Bantuan Dana Pembinaan Gugus bersifat fasilitasi stimulan untuk
mendukung operasional kegiatan di tingkat Gugus maupun di
Tingkat PKG. Pengelolaan dana bersifat terbuka dan transfaran.
C. Keorganisasian PKG
1. PKG adalah kumpulan beberapa gugus di Tingkat Kecamatan
sebagai refresentatif gugus yang ada di wilayah kecamatan.
2. PKG dibentuk oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan tingkat
Kecamatan yang beranggotakan perwakilan dari setiap gugus.
3. Kepengurusan PKG ditentukan oleh anggota tanpa intervensi
dari pihak pemerintah
4. Masa Kepengurusan PKG ditentukan paling lama 2 periode @ 3
tahun.
5. Struktur kepengurusan ditentukan oleh Kecamatan dengan
memperhatikan jenis dan jumlah layanan PAUD.
D. Persyaratan Administrasi Penerimaan Dana Pembinaan Gugus
1. Dana ditransfer ke rekening Pusat Kegiatan Gugus.
2. PKG mengajukan rencana kerja PKG dan rincian rencana
penggunaan dana ke Provinsi melalui Kabupaten/Kota dengan
diketahui oleh Penilik/Pengawas PAUD dan Kepala Cabang
Dinas Pendidikan tingkat Kecamatan (Format terlampir)
5
3. Format pengajuan dilampiri:
a. Fotocopy Rekening masing-masing PKG.
b. NPWP sesuai dengan nama yang tercantum dalam rekening
Bank.
c. SK Pembentukan PKG dari Kepala Cabang Dinas
Pendidikan Kecamatan atau Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten.
d. Pernyataan Kesanggupan bermaterai yang ditandatangani
dari Ketua/Pengurus PKG.
E. Besar Dana
Besar dana pembinaan Gugus-PAUD senilai Rp 8.000.000,-
(delapan juta rupiah) untuk setiap Pusat Kegiatan Gugus. Sumber
dana berasal dari dana APBN. Khusus untuk kecamatan wilayah
PPAUD dana berasal dari APBN Rupiah Murni Pendamping.
F. Penggunaan Dana
Dana bantuan Pembinaan Gugus dapat dipergunakan untuk:
1. Kegiatan pembinaan di tingkat PKG (pertemuan yang
dikoordinir PKG, mendatangkan nara sumber, biaya operasional
PKG) maksimal 30%)
2. Kegiatan pembinaan di masing-masing Gugus (pertemuan rutin
anggota di masing-masing Gugus, biaya operasional masing-
masing Gugus), maksimal 70%.
G. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Pembinaan Gugus
PAUD
1. Hak:
a. Mendapatkan dana Bantuan Pembinaan Gugus sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Akad Kerjasama;
b. Mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan dan
pengembangan program dari pembina teknis.
6
2. Kewajiban:
a. PKG dan Gugus wajib menyelenggarakan program kegiatan
secara aktif dan bergilir.
b. PKG bertanggung jawab atas keseluruhan dana yang diterima.
c. Gugus bertanggung jawab atas dana yang diterima dari PKG.
d. PKG maupun gugus wajib melaporkan penggunaan dana
disertai bukti penggunaan dana tersebut.
H. Keberlangsungan Program
Untuk keberlangsungan program, PKG dapat menggali dana bantuan
dari masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan (melalui dana
Coorporate Social Responsibility) atau menjalankan usaha-usaha
penggalian dana yang tidak bertentangan dengan perundangan yang
ada.
7
BAB III
PROSES PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA
PEMBINAAN GUGUS-PAUD
A. Proses Pengajuan Dana
1. Dinas Pendidikan Provinsi melalui dana dekon menetapkan
alokasi dana pembinaan Gugus di setiap Kab/Kota.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bersama dengan Pengawas/
Penilik PAUD, HIMPAUDI dan IGTKI menyusun rencana
distribusi dana pembinaan Gugus ke Kecamatan yang sudah
memiliki PKG.
3. PKG mengajukan dana pembinaan dengan menggunakan format
terlampir disertai Nomor rekening dan NPWP.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneliti format isian dan
kelengkapan lampiran PKG kemudian menyusun rekap dengan
format terlampir.
5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengajukan rekap PKG
calon penerima dana pembinaan Gugus ke Dinas Pendidikan
Provinsi dengan dilampiri:
a. Fotocopy Rekening masing-masing PKG.
b. NPWP sesuai dengan nama yang tercantum dalam rekening
Bank.
c. Format pengajuan masing-masing PKG.
d. Pernyataan Kesanggupan bermaterai yang ditandatangani
dari Ketua/Pengurus PKG.
e. Surat Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani
oleh Kepala Dinas.
8
ALUR PENGAJUAN
PKG KEC
LAMPIRAN:Formulir, Rekening Bank, NPWP, Surat Penyataan, SK Pembentukan PKG
DINAS DIK. KAB/KOTA
MengajukanProgram
-Meneliti dok-Memastikan Prog.- Menyusun Rekap
LAMPIRAN:Daftar Rekap, RekeningBank, NPWP, SuratPenyataan Lembaga, SK Pembentukan, SuratPertanggung-jawabanMutlak Dinas
DINAS DIK. PROVINSI
-Meneliti dok-Menyusun SK
- Mengusulkan keKPN
SK Penerima BantuanPembinaan Gugus
B. Proses Penetapan Lembaga Calon Penerima
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Pejabat yang
berwewenang menunjuk petugas atau Tim yang mengelola Dana
Pembinaan Gugus.
2. Petugas atau Tim menelaah kelengkap rekap dan lampiran dari
Kabupate/Kota sebagai dasar pembuatan Surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau pejabat yang ditunjuk.
3. Berdasarkan Surat Keputusan, Dinas Pendidikan Provinsi
mengajukan pencairan dana ke KPPN.
C. Proses Pencairan Dana
1. Dinas Pendidikan Provinsi mengajukan daftar nama lembaga
calon penerima dana GUGUS ke KPPN sesuai aturan yang
berlaku.
2. KPPN mengirimkan dana dan diterimakan langsung ke rekening
PKG.
9
D. Pelaporan
1. Dana yang sudah diterima PKG harus digunakan secepatnya.
2. Maksimal 3 bulan setelah dana diterima, PKG harus
menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Provinsi.
3. Laporan memuat:
a. Besar dana yang diterima lembaga.
b. Uraian penggunaan dana baik oleh PKG maupun oleh
masing-masing Gugus.
c. melampirkan bukti-bukti penggunaan dana.
10
BAB IV
PENGAWASAN
A. Monitoring
1. Tujuan
Monitoring dan supervisi dilakukan dalam rangka pemantauan,
pembinaan, dan evaluasi terhadap penggunaan dana pembinaan
Gugus oleh PKG Penerima. Secara umum tujuan dari monitoring
dan supervisi untuk memastikan ketepatan penggunaan dana dan
menghindarkan dari ketidaktepatan atau penyelewengan dana.
2. Waktu
Monitoring dapat dilaksanakan:
a. Sebelum dana diturunkan untuk memastikan keberadaan
PKG calon penerima dana.
b. Setelah dana diturunkan untuk memastikan akuntabilitas
ketepatan penggunaan dana pembinaan Gugus oleh PKG.
3. Pelaksana
a. Monitoring oleh Tim Pusat
1) Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dan
penyerapan dana, kinerja Tim Provinsi dan Kabupaten,
serta PKG.
2) Responden terdiri dari Unsur Dinas Pendidikan
Provinsi, Unsur Dinas Pendidikan Kabupeten/Kota,
dan PKG.
3) Monitoring dilaksanakan di awal sebelum dana
diluncurkan, selama proses, dan atau setelah dana
diluncurkan.
b. Monitoring oleh Tim Provinsi
1) Monitoring ditujukan untuk memantau keberadaan
PKG dan penggunaan dana pembinaan Gugus oleh
PKG dan Gugus.
11
2) Responden terdiri unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota, Pengawas/Penilik PAUD, PKG, dan Gugus.
3) Monitoring dilaksanakan di awal sebelum dana
diluncurkan, selama proses, dan atau setelah dana
diluncurkan.
c. Monitoring oleh Tim Kabupaten/Kota
1) Monitoring ditujukan untuk memantau keberadaan PKG
dan Gugus PAUD.
2) Responden terdiri dari PKG dan Gugus PAUD.
3) Monitoring dilaksanakan di awal untuk penilaian
lembaga, dan setelah dana diluncurkan untuk memantau
penggunaan dana.
B. Pengawasan dan Sanksi
1. Pengawasan
Pengawasan dana Pembinaan Gugus meliputi pengawasan
melekat, fungsional, dan masyarakat.
a. Pengawasan Melekat dilakukan oleh pimpinan masing-
masing instansi pengelola dana Pembinaan Gugus baik di
tingkat Pusat, Provinsi, maupun lembaga PAUD.
b. Pengawasan Fungsional Internal dilakukan oleh Inspektorat
Jenderal Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangannya.
c. Pengawasan Fungsional Eksternal dilakukan oleh Badan
Pengawas Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
d. Pengawasan oleh masyarakat dalam rangka transparansi
dan akuntabilitas pelaksanaan dana Pembinaan Gugus
PAUD jika terdapat indikasi penyalahgunaan dana
Pembinaan Gugus.
2. Sanksi
a. Sanksi bagi Pengelola dana Pembinaan Gugus
Pengelola dana Pembinaan Gugus di tingkat Provinsi,
maupun Kabupaten/Kota yang terdapat bukti
menyalahgunakan dana Pembinaan Gugus sehingga
12
merugikan negara dikenakan sanksi kepegawaian sesuai
dengan aturan yang berlaku, dan kepadanya diwajibkan
mengembalikan dana ke kas negara.
b. Sanksi bagi PKG/Gugus
1) PKG yang dinilai pihak Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota/Provinsi atau Pusat tidak menggunakan dana
sesuai dengan pengajuan sehingga berakibat
menghambat pelaksanaan program, harus memper-
tanggungjawabkan dan mengembalikan semua dana
yang telah diterima dengan dilengkapi berita acara
pengembalian.
2) Bukti setoran ke Kas Negara dilampirkan dalam Berita
Acara Pengembalian Dana yang ditandatangani oleh
pihak penerima dana dan Dinas Pendidikan Kab/Kota
setempat dikirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi.
13
Lampiran 1.
FORMULIR
PENGAJUAN DANA PEMBINAAN GUGUS
A. Identitas PKG
Nama PKG : .....................................
Alamat Lengkap : .....................................
Tahun Berdiri : .....................................
Jumlah Gugus : .....................................
Nama Ketua PKG : .....................................
B. Struktur Kepengurusan PKG:
1. Nama Ketua : ........................................
2. Nama Bendahara : ........................................
3. Ketua Pokja ............. : ........................................
4. Ketua Pokja ............. : ........................................
5. Ketua Pokja ............. : ........................................
6. Ketua Pokja ............. : ........................................
7. Ketua Pokja.............. : ........................................
C. Data Keanggotaan Gugus:
1. Gugus ............................................ Ketua .............................................
2. Gugus ............................................ Ketua .............................................
3. Gugus ............................................ Ketua .............................................
4. Gugus ............................................ Ketua .............................................
5. Gugus ............................................ Ketua .............................................
6. Gugus ............................................ Ketua .............................................
7. Gugus ............................................ Ketua .............................................
8. Gugus ............................................ Ketua .............................................
D. Program Kerja PKG
1. ...............................................................................
2. ...............................................................................
3. ...............................................................................
4. ...............................................................................
5. dst.
14
E. Rencana Penggunaan Dana
a. ...................................................... Rp ...........
b. ...................................................... Rp ...........
c. ...................................................... Rp ...........
d. ...................................................... Rp ...........
Jumlah Rp ...........
F. Data Administrasi
1. Rekening lembaga
a. Nama lembaga sesuai yang tercantum dalam rekening
...........................................................................................
b. Alamat lembaga sesuai rekening
...........................................................................................
c. Nomor rekening
...........................................................................................
d. Nama Bank
...........................................................................................
2. NPWP
a. Nama Wajib pajak
...........................................................................................
b. Nomor NPWP
...........................................................................................
c. Alamat Wajib Pajak
...........................................................................................
G. Lampiran:
1. Rekening Lembaga
2. NPWP Lembaga
.................,.......... 2012
Mengetahui Ketua PKG Kec ..............,
Pengawas/Penilik PAUD
....................................... ...................................
NIP: .............................. (stempel PKG)
15
Lampiran 2:
PENGAJUAN LEMBAGA
CALON PENERIMA DANA PEMBINAAN GUGUS-PAUD
TAHUN 2012
Kabupaten/Kota : ........................................
Provinsi : ........................................
No Nama PKG Alamat Nama
Pengelola
Jumlah
Gugus
Rekening
Bank NPWP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
dst
.................,.......... 2012
Mengetahui Kadin Dik Kab/Kota Penanggungjawab PAUD,
.................................. ...................................
NIP:............................. NIP:.............................
16
Lampiran 3:
Contoh Surat Keputusan Penetapan Lembaga Penerima Dana
Pembinaan Gugus-PAUD
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ……………..….
Nomor : .................................
Tanggal : .................................
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN PENERIMA DANA
PEMBINAAN GUGUS-PAUD
TAHUN ANGGARAN …..
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ……………………..…
Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Pembinaan
Gugus-PAUD telah ditetepkan alokasikan sasaran di
tingkat Kabupaten/Kota
Membaca : Pengajuan Lembaga Calon Penerima Dana Pembinaan
Gugus-PAUD Kabupaten/Kota.
Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 ……………
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi .............
tentang Dana Pembinaan Gugus-PAUD Dini Tahun
.........
8
17
PERTAMA : Nama-nama Pusat Kegiatan Gugus-PAUD,
sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana .
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ...
............................................
NIP. ...............................
Tembusan:
1. ….
2. ….
3. ….
18
Lampiran 4: Contoh Surat Akad Kerjasama
AKAD KERJASAMA
NOMOR: ...................................
ANTARA:
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI .................
DENGAN
..................................................................................
DALAM RANGKA
PENGELOLAAN DANA PEMBINAAN GUGUS
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Pada hari ini, .... tanggal .... bulan ....... tahun ................, kami yang
bertandatangan di bawah ini:
Nama : ………………….
Jabatan : ……………….....
Alamat : ...........................
Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Pertama.
Nama : ..........................
Jabatan : Ketua Pusat Kegiatan Gugus .................
Alamat : ........................
NPWP : ........................
Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Kedua.
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian dana Pembinaan Gugus-PAUD
kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan akad kerjasama sebagaimana
diatur dalam pasal-pasal berikut ini:
Pasal 1
Lingkup Kegiatan
Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan kegiatan
sebagai berikut:
(1) Melaksanakan kegiatan Pembinaan Gugus-PAUD sesuai dengan pengajuan
yang disetujui Dinas Pendidikan Propinsi …...
19
(2) Mengadministrasikan penggunaan dana Pembinaan Gugus-PAUD sesuai
dengan jenis penggunaanya.
(3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program yang dikembangkan
(4) Melaporkan hasil kegiatan terhitung sejak Akad Kerjasama ditandatangani.
Pasal 2
Besarnya Dana Bantuan
Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pihak Pertama
menyediakan dana Pembinaan Gugus-PAUD sebesar Rp. 8.000.000,- [delapan
juta rupiah] untuk diserahkan kepada Pihak Kedua.
Pasal 3
Sifat Dana Bantuan
Dana bantuan khusus sebagimana dimaksud pada pasal 2 bersifat dana stimulan
untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pembinaan
Gugus-PAUD.
Pasal 4
Penggunaan Dana Bantuan Khusus
Pihak Kedua akan menggunakan dana yang diterima dari Pihak Pertama
tersebut untuk membiayai program sesuai dengan proposal yang telah disetujui
Pasal 5
Fakta Integritas
Proses pemilihan dan penetapan pemberian bantuan Pembinaan Gugus-PAUD
dilaksanakan secara transparan dan bebas dari unsur KKN.
Pasal 6
Tanggung Jawab Mutlak
Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran yang telah diterimakan oleh Pihak
kedua menjadi tanggung jawab mutlak Pihak kedua sebagai penerima Bantuan
Pembinaan Gugus-PAUD.
Pasal 7
Sanksi
Apabila Pihak Kedua ternyata tidak menggunakan dana sesuai dengan proposal
yang telah disetujui, maka Pihak Pertama berhak menuntut Pihak Kedua untuk
mempertanggungjawabkan dan membuat pernyataan menjamin
keberlangsungan program.
20
Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan
a. Apabila terjadi perselisihan kedua belah Pihak telah bersepakat untuk
menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
b. Apabila tidak terjadi kemufakatan kedua belah pihak telah bersepakat untuk
menempuh jalur hukum melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri
setempat.
c. Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) diatas, ditanggung oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan
hasil keputusan pengadilan.
Pasal 9
Untuk keperluan administrasi, surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam
rangkap 5 (lima) diatas kertas bermaterai enam ribu rupiah.
Pasal 10
Aturan Tambahan
Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian
atas kesepakatan kedua belah pihak, dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.
Pihak Kedua Pihak Pertama
.................... .....................
21
Lampiran 5: Contoh Surat Pernyataan
SURAT PERNYATAAN
PENYELENGGARA PUSAT KEGIATAN GUGUS
TENTANG DANA BANTUAN PEMBINAAN GUGUS-PAUD
NOMOR : ………………………….
Pada hari ini …........... tanggal ................…….. bulan ............................... tahun
dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : …........................................................................................
Jabatan : Ketua Pusat Kegiatan Gugus ………….......................
Alamat : …........................................................................................
bahwa dalam rangka penyelenggaraan program Gugus melalui dana bantuan
Pembinaan Gugus-PAUD menyatakan kesediaan untuk melaksanakan kegiatan
Pembinaan Gugus-PAUD sesuai dengan pengajuan yang disetujui Dinas
Pendidikan Provinsi ..................................... tahun 2012.
Dalam penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini tersebut diatas, saya
bersedia untuk:
1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan peraturan yang
berlaku;
2. Membukukan semua pengeluaran dana yang dibuktikan dengan kuitansi
sesuai aturan yang berlaku;
3. Mengadministrasikan penggunaan dana sesuai dengan proposal yang
disetujui;
4. Memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai aturan yang berlaku;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan paling lambat satu bulan setelah
kegiatan selesai dilaksanakan.
Surat pernyataan ini dibuat rangkap dua diatas kertas bermaterai enam ribu
rupiah.
Surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanpa
adanya paksaan dari pihak manapun
Yang membuat pernyataan,
Materai Rp. 6.000,-
..............................................
22
Lampiran 6: Contoh
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR: ……………………………………..
Kode dan Nama Satuan Kerja : ………………………………
Kode dan Nama Kegiatan : ………………………………
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya
bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam
penyusunan Standar Biaya Masukan ………………………………*) di
luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional,
efisein, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
……………………., ……………………
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
………………………………………
NIP. .…………………………………
*) Diisi nama kegiatan yang menjadi Standar Biaya Masukan
23
Lampiran 7: Contoh Laporan Penggunaan Dana
KOP Lembaga (Logo, Nama Lembaga, Alamat Lengkap)
LAPORAN PENGGUNAAN DANA
BANTUAN PEMBINAAN GUGUS-PAUD TAHUN ................
A. Pendahuluan (memuat profil lembaga saat ini)
B. Pemanfaatan Dana Pembinaan Gugus (memuat kegiatan yang
didukung dengan dana Pembinaan Gugus) dilampirkan bukti-bukti
pengeluaran.
C. Pelaksanaan Program Pembelajaran (kondisi pembelajaran setelah
adanya dukungan dana Pembinaan Gugus).
D. Penutup (tindak lanjut, dan rekomendasi)
...........................,...........2012
Ketua PKG, Bendaharawan,
(Stempel lembaga)
.............................................. .....................................