MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR: 594MK.02120r0

TENTANG

TATA CARA REVISI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2O1O

JAKARTA 2010

Menimbang

Mengingat

MENTERI KEUANGANREPUSilLlIH;ilESIAPERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 69/PMK,02/20L0

IENTANG

TATA CARA REVISI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2O1O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

a. bahwa dalam ra.gka menyesuaikan anggaran belanja pemerintahPusat dengan perubahan keadaan, prioritas kebutuhan, danpercepatan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga, perludilakukan revisi anggaran Tahun Anggaran 2010;

b. bahwa berdasarkan kete'tuan pasal 2 peraturan presiden Nomor51 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja pemerintah pusatTahun Anggaran 2010, perubahan rincian anggaran belanjaPemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010 ditetapkan oleh MenteriKeuangan;

c. bahwa berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor119/PMK'02/2009 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahanRencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga danPenyusunary Penelaahan, pengesahan, dan perakianaah Daf# lsianPelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010, tata cara revisi DaftarIsian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 diatur denganPeraturan Menteri Keuangan tersendiri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan MenteriKeuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 42Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42g6);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3, Undang-Undang Nomor 4T Tahun Z00g tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20fb pembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

Menetapkan

MENTEBI KEUANGANFEPUELIK INDONESIA

-2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunanRencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor rt406);

5. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009 tentang Rincian AnggaranBelanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010;

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PNIK.02/2009 tentangPetunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan AnggaranKementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, penelaahan,Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan AnggaranTahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARAREVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Revisi Anggaran adalah perubahan danf atau pergeseran rinciananggaran belanja Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan dalamSatuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) Tahun Anggaran 2010dan/atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Tahun Anggaran 2010.

2. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, ya gselanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen perencanaan danpenganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu KementerianNegara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana KerjaPemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yangbersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yangdiperlukan untuk melaksanakannya.

3. Satuan Anggaran Per Satuan Kerja, yang selanjutnya disingkatSAPSK, adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk sebuahsatuan kerja berdasarkan hasil penelaahan RKA-KL.

5.

6.

6 .

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

Daftar Isian Pelaksanaan Anggarary yang selanjutnya disingkatDIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusur, 6luhPengguna Anggaran/Kuisa pengguna arigguran dan disahkan olehDirektur |enderal Perbendaharaan atau

-Kepala Kantor wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuanianselaku Bendahara Umum Negara.

Hasil optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperolehsetelah pelaksanaan suatu kegiatan yang target sasarantryu tuluhdicapai dan/atau sisa dana dari penandatanganan kontrak suatukegiatan.

Perubahan Pagu Penerimaan Negara Bukan pajak (pNBp) adalahperubahan pagu sebagai akibat kerebihan realisasi pNBp dari targetyang direncanakan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Negara.

Luncuran Pinjaman /Hibah Luar Negeri (PHLN) atauPinjaman/Hibah Dalam Negeri (PHDN) adalah penggunaan kembalisisa alokasi anggaran yang bersumber dari PHLN

"iau pHotrt untuk

mendanai kegiatan yang bersifat multiyenrs yang tidak terserap habispada tahun anggaran sebelumnya.

Biaya Operasional adalah anggaran yang dibutuhkan untukpenyelenggaraan sebuah satuan kerja dalam melaksanakan tugas danfungsinya_ yang meliputi antara lain pembayaran gaji dan tuijanganyang melekat dengan gaji, kebutuhan sehari-hari perkantoLn,langganan daya dan jasa, dan pemeliharaan kantor (Kegiatan 0001dan Kegiatan 0002).

9. Target Kinerja adalah hasil yang ditetapkan/diharapkan dapatdicapai baik kuantitas, kualitas, jenis dan satuan dari pelaksanaansebuah program atau kegiatan.

10. sasaran Program adalah hasil (outcome) yang diharapkan dapatdicapai dari pelaksanaan sebuah program yang mencerminkanberfungsinya keluaran (output) dari pelakianaan keg-iatan.

11. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan ataspelaksanaan dari satu atau beberapa paket pekerjaan yang tergabungd alam subkegiatan/ ke giatan yang merupakan kompo nun1rpul.

12. Komponen Input adalah anggaran yang dialokasikan untukmendanai satu atau beberapa paket pekerjaan dalam rangkamenghasilkan sebuah Keluaran (output) yang dirinci dalam akun-akun belanja.

MENTEFI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

-+-

BAB IIREVISI ANGGARAN

Bagian KesatuRuang Lingkup Revisi Anggaran

Pasal 2

(1) Revisi Anggaran terdiri atas;

a. Perubahan berupa penambahan pagu angga-ran belanja; danf atau

b. Perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam halpagu anggaran tetap atau berkurang.

(2) Perubahan berupa penambahan pagu anggaran belanja sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai akibat dari adanya hal-halsebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Tambahan (ABT);

b. kelebihan realisasi PNBP dari target yang direncanakan dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

c. luncuran PHLN atau PHDN termasuk Penerusan Piniaman(Subsidiary Loan Agreement/SLA) ;

d. percepatan penarikan pinjaman LN/DN termasuk PenerusanPinjaman (Subsidiary Loan Agreement/SLA) ;

e. penerirnaan Hibah LN/DN termasuk hibah yang diterushibahkansetelal'r APBN Tahun Anggaran 2010 dan/atau APBN-PerubahanTahun Anggaran 2010 ditetapkan;

f. perubahan kurs sepanjang perubahan tersebut terjadi setelahkontrak ditandatangani dan untuk pembayaran utang;

g. luncuran penyelenggaraan Program/Kegiatan NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun 2009; danf atau

h. perubahan parameter dalam penghitungan subsidi.

(3) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal paguanggaran tetap atau berkurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b meliputi perubahan atau pergeseran:

a. dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN),khususnya BA 999.08 (Belanja Lainnya) ke Bagian AnggaranKementerian Negara/ Lembaga (BA K/ L);

b. antarunit organisasi dalam satu bagian anggaran;

c. antarkegiatan dalam satu program sebagai Hasil Optimalisasi;

d. antarjenis belanja dalam satu kegiatan;

MENTERI KEUANGANREPUBUK]NDONESIA

e. dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan dalamrangka tugas pembantuan dan urusan bersama, atJu dalam satuprovinsi untuk kegiatan dalam rangka dekonsentrasi;

f- antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasionaltermasuk pengadaan bahan makanan untuk iahanan/narapidanayang dilaksanakal oleh unit organisasi di tingkat pusat maupunoleh instansi vertikalnya di daerah; danf ataw

g. penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunaninlraskuktur serta rehabilitasi dan rekonst.,tk"i L"r,"una aramtahun 2009.

Pasal3

(1) Perubahan anggaran belanja karena adanya kelebihan realisasi pNBpdari target yang direncanakan dalam APBN sebagaimana dimaksud

-duli3 Pasal 2 ayat (2) huruf b, diatur dengan letentuan sebagaiberikut:

a. dapat digunakan oleh Kementerian Negaraf Lembaga penghasilsesuai dengan ketentuan izin penggunaan yang berlaku;

b. termasuk untuk satuan Kerja perguruan Tinggr Bukan BadanHukum Milik Negara (PT Bukan BHMN) dan Saiuan Keria BadanLayanan Umum (BLU);

c. termasuk adanya ienis pNBp baru yang ditetapkarr dalamPeraturan Pemerintah dan penerimaan serta penggunaan darijenis PNBP dimaksud belum tercantum dalam ApBN; atau

d. termasuk adanya Keputusan Menteri Keuangan tentangpersetujuan penggunaan sebagian dana yang berasal dari pNBpyang baru, atau tambahan besaran (persentase) persefuiuanpenggunaan sebagian dana pNBp.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Revisi Anggaran yangdananya bersumber dari PNBP untuk Satuan Kerja pT Bukan BHMNsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur denganPeraturan Direktur ]enderal Perbendaharaan.

(3) Ketentuan lebih lanjui mengenai tata cara Revisi Anggaran yangdananya bersumber dari PNBP untuk satuan Kerja BLU sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan MenteriKeuangan tersendiri.

MENTEFI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

-6 -

Pasal 4

(1) Perubahan anggaran belanja karena adanya luncuran pHLN atauPHDN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (z) huruf c tidaktermasuk pinjaman proyek baru dan penerusan pinjaman baru yangbelum dialokasika^ dalam APBN Tahun Anggaran 2010 sertapinjaman yang bersumber dari pinjaman komersial dan fasilitaskredit ekspor yang bukan merupakan kelanjutan proyek multiyears.

(2) Perubahan anggaran belanja karena adanya penerimaan HibahLN/DN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf emeliputi:

a. Hibah LN/DN yang dilaksanakan secara langsung oleh pemberiHibah;

b. Hibah LN/DN yang diterima secara langsung c,leh KementerianNegara/Lembaga;

c. Hibah LN/DN yang diterima oleh Pemerintah c.q. KementerianKeuangan dan dilaksanakan oleh satuan kerja pada KementerianNegara/Lembaga,/Pemerintah Daerah/Badan Usaha MilikNegara/Badan Usaha Milik Daerah.

(3) Perubahan anggaran belanja karena adanya penerimaan HibahLN/DN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakansetelah mendapat nomor register.

Pasal5

(1) Perubahan anggaran belanja karena adanya, luncuranpenyelenggaraan PNPM tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (2) huruf g dapat dilaksanakan sampai dengan akhirApril2010.

(2) Luncuran penyelenggaraan PNPM tahun 2009 sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri atas Program PengembanganKecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan(P2KP), Program Pengembangan In-frastruktur Perdesaan (FPIP), danPercepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara luncuran penyelenggaraanPNPM tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaturdengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Pasal6

(1) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dari BA BUNkhususnya BA 999.08 (Belanja Lainnya) ke BA K/L sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a bersifat on-top namun tidakmenjadi dasar perhitungan untuk penetapan alokasi anggaran tahunberikutnya.

MENTERI KEUANGANBEPUBLIK INDONESIA

(2) Perubahan atau pergeseran rincian allggaran belanja antarkegiatandalam satu program sebagai Hasil Optimalisasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diatur dengan ketentuansebagai berikut:

a. Hasil Optimalisasi yang berasal dari Kegiatan piioritas Nasionalatau Prioritas Kementerian Negaraf Lembaga, hanya dapatdigunakan pada tahun anggaran berikutnya untuk kegiatan danprogram yang sama atau sebagai kegiatan baru (nezu initiatiue)yang merupakan bagian dariretoard system; atau

b. dapat digunakan pada tahun anggaran yang sama untuk hal-halyang bersifat prioritas, mendebak, kedaruratan atau yang tidakdapat ditunda setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

(3) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran belania unfukpenyelesaian kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunaninfrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam tahun2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g,pendanaannya bersumber dari pagu anggaran KernenterianNegara/Lembaga yang bersangkutan Tahun Anggaran 2010.

Bagian KeduaBatasan Revisi Anggaran

PasalT

(1) Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkanpengurangan alokasi anggaran terhadap:

a. kebutuhan Biaya Operasional satuan kerja (Kegiatan 0001 danKegiatan 0002) kecuali untuk memenuhi Biaya Operasional padasatuan kerja lain;

b. pembayaran berbagai tunggakan;

c. kebutuhan pengadaan bahan makanan untuktahanan/narapidana kecuali untuk memenuhi kebutuhanpengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana padasatuan kerja lain;

d. Rupiah Murni pendamping PHLN;

e. kegiatan yang bersi-fat multi years; dan

f. kelompok pengeluaran/subkegiatan/kegiatan yang telahdikontrakkan dan/ atau direalisasikan dananya sehingga menjadiminus.

(2) Revisi Anggaran dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah TargetKinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tidak mengubah sasaran program;

b. tidak mengubah jenis dan satuan Keluaran (output) kegiatan; atau

MENTERI KEUANGANREPUBUK INDONESIA

c. tidak mengurangi volume Keluaran (output) Kegiatan prioritasNasional atau Prioritas Kementerian Negara/Lembaga.

BAB III.TATA CARA REVISI ANGGARANDAN PENGESAHAN REVISI DIPA

Bagian KesatuRevisi Anggaran Pada Direktorat Jenderal Anggaran

Pasai 8

(1) Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Direktorat JenderalAnggaran meliputi perubahan berupa penambahan danf atauperubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja sebagai akibat

. dari adanya hal-hal sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Tambahan (ABT);

b. kelebihan realisasi PNBP yang melampaui target APBN;

c. luncuran PHLN atau PHDN termasuk Penerusan Piniaman(Subsidiary Loan Agreement/SLA) ;

d. percepatan penarikan PHLN atau PHDN termasuk PenerusanPinjaman (Subsidiary Loan Agreement/SLA) ;

e, penerimaan Hibah LN/DN termasuk hibah yang diterushibahkansetelah APBN Tahun Anggaran 2010 dan/atau APBN-PerubahanTahun Anggaran 2010 ditetapkan khusus untuk Hibah LN/DNyang diterima oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dandilaksanakan oleh satuan kerja pada Kementerian

f.

oD '

h,

Negara/Lembaga;

pergeseran dari BA 999.08 (Belanja Lainnya) ke BA K/L;

pergeseran antarunit organisasi dalam satu bagian anggaran;

pergeseran antarkegiatan dalam satu program sebagai HasilOptimalisasi;

penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunanin-frastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alamtahun 2009;

j. pencairan blokir/tanda bintang (n) yatg dicantumkan olehDirektur Jenderal Anggaran;

k. perubahan pagu PHLN sebagai akibat perubahan kurs sepanjangperubahan tersebut terjadi setelah kontrak ditandatangani danuntuk pembayaran utang;

l. perubahan nomenklatur satuan kerja sepanjang kode satuan kerjaberubah; danfatau

m. perubahan parameter dalam penghitungan subsidi.

MENTERI KEUANGANFIEPUBLIK]NDONESIA

(2) Usulan Revisi Anggaran yang disampaikan kepada Direktur JenderalAnggaran paling sedikit dirampiri dengan dokumen sebagai berikut:a' surat persetujuan dari DpR (Komisi Mitra Ke{a Terkait) atas

rincian penggunaan anggaran dalam hal perubahan anggarankarena adanya ABT.

b. Formulir 1.5 RKA-KL yang memuat usuran perubahan ataupergeseran rincian anggaran belanja beserta perubahan ArsipData Komputer (ADK) RKA-KL dan dilengkapi dengan dokumenpendukung sebagai berikut:

1) perhitungan anggaran yang diusulkan untuk dilakukanperubahan atau pergeserary termasuk penyediaan danapendamping untuk pHLN yang mensyurutkur adanya danaRupiah Murni pendamping;

2) Rincian sisa dana PHLN yang ditandatangani oleh kepalasafuan kerja dan diketahui oleh Kepara Kantor pelayananPerbendaharaan Negara (KppN) setempat, khusus untukperubahan pagu pHLN sebagai akibat dari luncuran pHLN;

3) surat keterangan dari pengelora kegiatan d.an Annuar warkPlan (AlzVP) yang telah disetujui bnder dalam hal percepatanpenarikan PHLN;

4) Naskah Perjanjian Hibah dan nomor register dalam harpenerimaan hibah setelah APBN Tahun Anggaran 2010dan/atau ApBN-perubahan Tahun Anggiran 2010ditetapkan;

5) surat persetujuan Menteri Keuangan dalam har perubahanparameter untuk penghitungan subsidi; dan

6) Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran Biaya dan RevisiDIPA terakhir.

c. Formulir 1.4 RKA-KL dalam hal perubahan anggaran karenaPNBP yang melampaui target.

Pasal 9

(1) sekretaris jenderal/sekretaris utama/sekretaris/pejabat Eselon IKenenterian Negara/Lembaga selaku Kuasa pengguna Anggaran

!KPA) menyampaikan usulan Revisi Anggaran kepada MenteriKeuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan tembusan kepadaKepala KPPN Pembayar.

(2) Direktur ]enderal Anggaran menelaah dan menetapkan RevisiAnggaran yang dituangkan dalam perubahan SAPSK puting lambatdalam waktu 5 (lima) hari keria setelah dokumen diterima secaralengkap.

MENTERI KEUANGANt"':'';;oo^tt^

(3) Direktur fenderal Anggaran menyampaikan perubahan sApsKkepada Direktur Jenderal perbendaharaan beserta ADK dansekretaris fenderal/sekretaris utama/sekretaris/pejabat Eselon IKementerian Negara/ Lembaga selaku Kuasa pengguna Anggaran.

(4) Berdasarkan perubahan sApsK sebagaimana dimaksud pada ayat(3), sekretaris lenderal/sekretaris utama/sekretaris/pejabat EselonI/ Kepala Satuan Kerja Kementerian Negar a/Le'^bagarltuk' KuasaPengguna Anggaran menyusun dan menandatangini revisi DIpAuntuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur JenderalPerbendaharaan/Kepala Kantor wilayah Direktorat ]enderalPerbendaharaan.

(5) Perubahan SAPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadidasar pengesahan Revisi DIPA oleh Direktur Jenderal'Perbendaharaan/Kepala Kantor wilayah Direktorat JenderalPerbendaharaan atas nama Menteri Keuangan.

Bagian KeduaRevisi Anggaran pada Kantor Pusat/

Kantor Wilayah Direktorat fenderal Perbendaharaan

Pasal i.0

(1) Revisi Anggaran yang dilaksanakan pada Kantor pusat/KantorWilayah Direktorat ]enderal Perbendaharaan meliputi:

a. perubahanf ralat karena kesalahan administrasi termasuk ralatkode akun sesuai kaidah akuntansi sepanjang dalam peruntukandan sasaran yang sama termasuk yang mengakibatkanperubahan jenis belanja dan sudah direalisasikan;

b. perubahan kantor bayar (KPPN);

c. perubahan nomenklatur satuan kerja sepanjang kode satuan kerjatetap;

d. pergeseran antarjenis belanja dalam satu kegiatan sepanjangtidak mengubah Target Kinerja;

e. pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatandalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama, ataudalam satu provinsi untuk kegiatan dalam rangka dekonsentrasisepanjang tidak mengubah Target Kinerja;

f. pergeseran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatanoperasional termasuk pengadaan bahan makanan untuktahanan/narapidana yang dilaksanakan oleh unit organisasi ditingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerahsepanjang tidak mengubah Target Kinerja;

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

g. pencairan dana yang diblokir/bertanda bintang (*) sepanjangdicantumkan oleh Direktur Jenderal perbendiharaaniKen"raKantor wilayah Direktorat Jenderar perbendahar uun, upibirupersyaratan telah dipenuhi;

h. penerimaan Hibah LN/DN termasuk hibah yangditerushibahkan setelah APBN Tahun Anggaran 201,0 danf ataiAPBN-Perubahan Tahun Anggaran 2010 ditetapkan khususuntuk Hibah

-LN/DN yang dilaksanakan secara langsung olehPemberi Hibah atau Hibah LN/DN yang diterima lan-gsung olehKementerian Negara/ Lembaga;

i. perubahan anggaran belanja sebagai akibat penggunaankelebihan realisasi pNBp di atas target yang direncanakin aalamAPBN untuk Satuan Kerja pT Bukan BHMN dan Satuan KeriaBLU; dan/atau

j. perubahan rincian belanja sebagai akibat dari penyelesaiantunggakan tahun yang lalu sepanjang dalam kegiatan yang sama,dananya masih tersedia dan tidak mengubah taiget finerya.

(2) Usulan Revisi Anggaran yang disampaikan kepada Direktur]enderal Perbendaharaan/Kepala Kanior wilayah DirektoratJenderal Perbendaharaan paling sedikit dilampiri d-engan dokumensebagai berikut:

a. Naskah Perjanjian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakandan nomor register dalam hal penerimaan hibah selelah APBNTahun Anggaran 2010 danf ataw ApBN-perubahanTahun Anggaran 2010 ditetapkan;

b. Konsep Revisi DIPA yang telah ditandatangani oleh KuasaPengguna Anggaran; dan

c. surat persetujuan dari Pejabat Eselon I yang bersangkutankhusus untuk usulan Revisi Anggaran dalam iangkadekonsentrasi dan tugas pembantuan yang disampaikan kepadaKepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal perbendaharaan.

Pasal 11

(1) sekretaris ]enderal/sekretaris utama/sekretaris/pejabat Eselon I/Kepala Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga selaku KuasaPengguna Anggaran menyampaikan usulan Revisi Anggarankepada Menteri Keuangan c.q. Direktur ]enderalPerbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah Direktorat ]enderalPerbendaharaan dan tembusan kepada KppN pembayar.

(2) Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Perbendaharaan menelaah usulan Revisi'Anggaran dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimanadiatur dalam Pasal 7.

MENTERi KEUANGANFIEPUBLIK tN-DONESIA

(3) Berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (Z),Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor WilayahDirektorat |enderal Perbendaharaan menetapkan Revisi Anggaranyang dituangkan dalam pengesahan Revisi DIPA paling lambatdalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dokumen diterima secaralengkap.

Bagian KetigaRevisi Anggaran Pada Pengguna Anggaran/

Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 12

(1.) Revisi Anggaran dapat dilaksanakan oleh PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan ketentuan sebagai' berikut:

a. tidak mengurangi belanja gaji dan tunjangan lairmya yangmelekat pada gaji;

b, tidak mengurangi/ merelokasi anggaran belanja mengikaf

c. pergeseran Komponen lnput untuk kebutuhan Biaya Operasional;

d. pergeseran Komponen Input dalam satu Keluaran (output)sepanjang tidak menambah komponen honorarium dan dalamjenis belanja yang sama; dan/atau

e. pergeseran komponen Input antar Keluaran (output) dalam satukegiatan sepanjang dalam jenis belanja yang sama.

(2) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) ditakukandengan mengubah Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) danditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan mengubah ADKRKA-KL berkenaan dengan menggunakan aplikasi RKA-KL.

(3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajibmenyampaikan setiap perubahan ADK RKA-KL kepada Direktur

Jenderal Anggaran c.q. Direktur Sistem Penganggaran.

Bagian KeempatPengesahan dan Penyampaian Revisi DIPA

Pasal 13

(L) Pengesahan Revisi DIPA dilaksanakan oleh:

a. Direktur Jenderal Perbendaharaan; atau

b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat jenderal Perbendaharaan.

MENTERI KEUANGANFEPIBLi:rNDoNEsrA

(2) Pengesahan Revisi DIPA yang dilaksanakan oreh Direktur JenderalPerbendaharaan meliputi:

a. Revisi DIPA Satuan Kerja Pusat yang berlokasi di DKI Jakarta;b. Revisi DIPA yang bersifat antarprovinsi; dan

c. Revisi DIPA dalam rangka DIPA Pengesahan untuk penerimaanHibah LN/DN yang dilaksanakan secara langsung oleh pemberiHibah dan yang diterima langsung oleh KementerianNegara/Lembaga,

(3) Pengesahan Revisi DIPA yang dilaksanakan oleh Kepala KantorWilayah Direktorat ]enderal Perbendaharaan meliputi:

a. Revisi DIPA untuk:

1) DIPA Satuan Kerja Pusat yang berlokasi di daerah (di luar DKI]akarta);

2) DIPA Satuan Kerja Vertikal;

3) DIPA Dekonsentrasi;

4) DIPA Tugas Pembantuan; dan

5) DIPA Urusan Bersama.

b. Revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik untukDIPA yang awalnya disahkan di pusat maupun di daerah.

Pasal14

(1) Penyampaian Revisi DIPA yang telah disahkan diatur denganketentuan sebagai berikut:

a. Revisi DIPA yang disahkan oleh Direktur JenderalPerbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2),disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yangbersangkutan dan KPPN terkait, dengan tembusan kepada:

1.) Menteri/Ketua Lembaga;

2) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

3) Gubernur Propinsi;

4) Direktur Jenderal Anggaran;

5) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi danPelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan

6) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaanterkait.

A!'Jff.?,iT5H3ilE3,T-14 -

b. Revisi DIPA yang disahkan oleh Kepara Kantor wilayahDirektorat Jenderal perbendaharaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 ayat (3), disampaikan kepada Kuasa penggunaAnggaran yang bersangkutan dan KppN terkait dan tembusankepada:

1) Menteri/Ketua Lembaga;

2) Ketua Badan Femeriksa Keuangan;

3) Gubernur Propinsi;

4) Direktur Jenderal Anggaran;

5) Direktur Jenderal perbendaharaan c.q.:

a) Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat JenderalPerbendaharan, dan

b) Direktur Akuntansi dan pelaporan Keuangan, DirektoratJenderal Perbendaharaan.

(2) Revisi DIPA yang disahkan oleh Kepala Kantor wilayah DirektoratJenderal Perbendaharaan wajib dilaporkan kepada Direktur JenderalPerbendaharaan c.q. Direktur pelaksanaan Anggaran setiap bulanbaik yang dilaporkan revisinya maupun yang tidak direvisi.

Pasa115

Dalam rangka memperoleh data yang akurat, Direktorat JenderalAnggaran c.q. Direktorat sistem Penganggaran dan Direktorat jenderalPerbendaharaan c.q. Direktorat sistem Perbendaharaan merakukanpemutakhiran data anggaran (rekonsiliasi) berdasarkan ievisi DIpAyang telah disahkan dan dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian KelimaRevisi Anggaran Yang Memerlukan Persetujuan DPR-RI

Pasal 16

(1) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR-RI diajukanoleh Kementerian NegarafLembaga kepada Menteri Keuangan c.q.Direktur Jenderal Anggaran untuk selanjutnya dimintakanpersetujuan dari DPR-RL

(2) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pergeseran rincian anggaran belanja yang mengakibatkanperubahan sasaran program;

b. pergeseran anggaran antarprogram;

c. penggunaan anggaran yang harus mendapat persetujuan DPR-RIterlebih dahulu;

A,LE#TffITEUANGAN-15 -

d' pencairan brokir/tanda bintang (*) yang dicantunrkan olehDpR_RI; atau

e. pergeseran rincian anggaran beranja yang digunakan untukprogram/kegiatan tidak sesuai dengan R"rrcurru KerjaPemerintah dan/atau kesepakatan DpR.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran padaDirektorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dilam pasal Bdan Pasal 9 berlaku nrutntis mtrtnnclis dalam pengajuan RevisiAnggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian KeenarnRevisi Anggaran Yang Memerlukan persetujuan Menteri Keuangan

Pasal 17

(1) Revisi Anggaran berupa pergeseran anggaran antarkegiatan yangtidak berasal dari Hasil optimalisasi diajukan oleh Kuasi penggunaAnggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk selanjutnyadimintakan persetujuan dari Menteri Keuangan.

(2) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran padaDirektorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal gdan Pasal 9 berlaku mutntis ntu.tandis dalam pengajuan Revisi

, Anggaran sebagaimana dimaksucl pada ayat (1).

Pasal L8

(1) Revisi Anggaran yang mengakibatkan berkurangnya alokasipinjaman luar negeri (drop loan) diajukan oleh Kuasa penggunaAnggaran kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk selanjutnyadimintakan persetujuan dari Menteri Keuangan.

(2) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran padaDirektorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8dan Pasal 9 berlaku mutatis m.utandis dalam pengajuan RevisiAnggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Dana Rupiah Murni Pendamping yang telah dialokasikan tidakdapat digunakan atau direlokasi untuk mendanai kegiatan yang lain.

MENTERI KEUANGANFEPUBLIK INDONESIA

-16 -

Pasal 19

(1) Revisi Anggaran berupa realokasi rincian anggaran belanja tanggapdarurat atau bencana aram dari satuan kerji pusat tepaaa satuankerja di daerah dalam rangka penanganan tanggap iarurat ataubencana alam diajukan oleh Kuasa pengguna Ar,gg3ru., kepadaDirektur ]enderal Anggaran untuk selaniutnyi dimintlkanpersetujuan dari Menteri Keuangan.

(2) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Revisi Anggaran padaDirektorat ]enderal Anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal gdan Pasal 9 berlaku mutatis mutandis dalam pengajuan RevisiAnggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian KetujuhBatas Akhir Penerimaan Usul Revisi Anggaran

Pasai 20

(1) Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran untuk ApBN TahunAnggaran 2010 dan/ atau APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2010ditetapkan sebagai berikut:

a. tanggal 15 Oktober 2010, untuk Revisi Anggaran pada DirektoratJenderal Anggaran;

b. tanggal 29 Oktober 2010, untuk Revisi Anggaran pada KantorPusat/Kantor Wilayah Direktorat ]enderal Perbendaharaan baikdengan perubahan SAPSK maupun tanpa perubahan SAPSK.

(2) Pada saat penerimaan usul Revisi Anggaran sebagaimana dimaksudpada ayat (L), seluruh dokumen telah diterima secara lengkaptermasuk surat persetujuan dari Menteri Keuangan dan/atauDPR-RI.

(3) Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran untuk APBNTahun Anggaran 2010 dan/atau APBN-Perubahan Tahun Anggaran2010 untuk BA BUN (BA 999) diatur lebih lanjut dengan PeraturanDirektur Jenderal Anggaran danf atau Peraturan Direktur ]enderalPerbendaharaan.

MENTEBJ KEUANGANREPUBLIK INDONESTA

- 17 -

BAB IVPELAPORAN REVISI ANGGARAN KEPADA DPR-RI

Pasal2T

(1) Setiap Revisi Anggaran yang ditetapkan dalam perubahan SAPSKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tembusannyadisampaikan kepada DPR-RI oleh Direktur fenderal Anggaran atasnama Menteri Keuangan.

(2) Seluruh Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaporkan kepada DPR-RI dalam APBN-Perubahan d.an/ atauLaporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

(3) Revisi Anggaran yang dilaporkan dalam APBN-Perubahansebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Revisi Anggaranyang dilakukan sebelum APBN-Perubahan diajukan kepada DPR-RL

(4) Revisi Anggaran yang dilaporkan dalam LKPP sebagaimanadimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh Revisi Anggaran yangdilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2010.

BAB VKETENTUAN PENUTUP

Pasal22

Ketentuan teknis pelaksanaan Tata Cara Revisi AnggaranTahun Anggaran 2010 sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriKeuangan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggarandan Direktur fenderal Perbendaharaan baik bersama-sama maupunsendiri-sendiri sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, PeraturanMenteri Keuangan Nomor 06/PMK.02/2009 tentang Tata Cara

Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan PerubahanDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009, dicabut dan dinyatakantidak berlaku.

Pasal 24

Ketentuan mengenai Tata Cara Revisi Anggaran yang diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan ini tetap berlaku sebagai acuan tata cara

Revisi Anggaran untuk Tahun Anggaran 2011', sampai denganditetapkannya pengganti Peraturan Menteri Keuangan ini.

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 25 .

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia.

Ditetapkan di |akarta

, pada tanggal 23 Maret 2010

MENTERIKEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakartapadatanggal 23 Maret 2010

MENTERI HTJKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

r,id.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O1O NOMOR 147

Salinan sesuai dengan aslinya,