1 · web viewpengem-bangan teknologi irigasi, produksi, panen dan teknologi pengolahan hasil...

C. MATRIKS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No.

Program Pembangunan

Nasional (PROPENAS)

Indikator Kinerja PROPENAS 2000

Pencapaian Indikator Kinerja

2001 2002 2003 2004*)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1. Penyediaan

Kebutuhan Pokok untuk Keluarga Miskin

1. Menurunnya persentase penduduk miskin sekitar 4 persen dari angka pada tahun 1999

2. Terpenuhinya kebutuhan pangan bagi keluarga miskin dengan harga yang terjangkau

3. Tersedianya pelayanan pendidikan bagi keluarga miskin melalui pemberian beasiswa

4. Tersedianya pelayanan kesehatan secara merata dengan harga yang terjangkau bagi keluarga miskin

5. Terpenuhinya kebutuhan air bersih, sanitasi dan

19,1

-

95,5

66,7

75,4

18,4

-

95,6

67,3

74,2

18,2

122,313

96,1

65,0

75,9

17,4

129,859

96,0

78,4

72,3

16,6

152,016

-

-

-

251

No. Program Pembangunan

Nasional

Indikator Kinerja PROPENAS 2000Pencapaian Indikator Kinerja

2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

permukiman dengan harga yang terjangkau bagi keluarga miskin

2. Pengembangan Budaya Usaha Masyarakat Miskin

1. Terselenggaranya pendidikan dan latihan ketrampilan bagi keluarga miskin

2. Berkembangnya perilaku keluarga miskin yang berorientasi pada usaha produktif

3. Meningkatnya usaha produktif yang menguntungkan dan berkelanjutan

Terlaksana-nya bebas biaya wajib belajar 9 tahun bagi daerah-daerah tertentu

Meningkat-nya jumlah usaha mikro yang di lakukan oleh masyarakat miskin

Tercapainya usaha produktif di kalangan keluarga miskin

-






Tercapainya usaha produktif di kalangan keluarga







-

252


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

4. Tersedianya permukiman transmigrasi untuk transmigran petani dan buruh tani yang tidak memiliki lahan pertanian

- miskin-

-

3. Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

1. Dari target sebanyak 2.033.403 orang melalui kegiatan – kegiatan usaha kecil dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri

- 17.84% 47.28% 66.10% 67.54%

2. Walaupun jumlah pengangguran terbuk pada tahun-tahun tersebut mengalami peningkatan, tetapi usaha-usaha untuk mengurangi pengangguran telah di lakukan melalui berbagai kegiatan usaha sebagaimana tertuang dalam kinerja butir 1

- - - - -

3. Dari target sebanyak 30.193 orang melalui kegiatan sistem padat karya dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk meningkatkan

- 28.71% 44.45% 90.78% 96.26%

253


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

jam kerja

4. Tersedianya informasi pasar tenaga kerja secara akurat

- Tersedia informasi pasar kerja, seperti leafleat, buku

Tersedia informasi pasar kerja, seperti leafleat, buku



5. Tersedianya informasi pasar tenaga kerja di luar negeri yang akurat

- Tersedia informasi pasar kerja luar negeri, seperti leafleat, buku

Tersedia informasi pasar kerja luar negeri, seperti leafleat, buku



6. Peningkatan devisa dari pengiriman TKI ke luar negeri, seiring dengan meningkatnya target tenaga kerja yang di tempatkan di luar negeri

- - -

4. Peningkatan Kualitas dan Produkstivitas Tenaga Kerja

1. Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing tinggi bagi laki-laki dan perempuan

- 24.13% 55.20% 77.34% 80.06%

254


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2. Terbentuknya lembaga sertifikasi dan akreditasi tenaga kerja

- Lembaga sertifikasi dan kompetensi dalam proses pembentu-kan

Lembaga sertifikasi dan kompetensi dalam proses pembentu-kan



3. Terciptanya standardisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja

- Seiring dengan proses pembentu-kan Lembaga sertifikasi dan kompetensi.

Seiring dengan proses pembentu-kan Lembaga sertifikasi dan kompetensi.



4. Meningkatnya relevansi, kualitas, dan efisiensi pelatihan kerja

- 12.79% 39.00% 65.52% 70.12%

5. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja

- 24.87% 41.93% 54.50% 57.76%

5. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga

1. Terwujudnya ketenangan bekerja dan berusaha

- Tersedianya Kesepakatan Kerja

Tersedianya Kesepakatan Kerja

Tersedianya Kesepakatan Kerja

Tersedianya Kesepakata

255


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Kerja Bersama untuk dasar ketenangan bekerja & berusaha

Bersama untuk dasar ketenangan bekerja & berusaha

Bersama untuk dasar ketenangan bekerja & berusaha

n Kerja Bersama untuk dasar ketenangan bekerja & berusaha

2. Meningkatnya kesejahteraan pekerja dan keluarganya

- Meningkat-nya UMR sebanyak 33,29%

Meningkat-nya UMR sebanyak 27,96%



3. Terbentuknya kelembagaan tenaga kerja di perusahaan

- 20.31% 41.49 84.82% 90.22%

4. Meningkatnya perlindungan, pengawasan, dan penegakan hukum peraturan ketenagakerjaan terutama perempuan

- 3.85% 32.75% 42.10% 42.10%

5. Terjaminnya kondisi, keselamatan, dan kesehatan kerja

- Tersedianya peraturan pelaksanaan untuk keselamatan dan kesehatan tenaga kerja

Tersedianya peraturan pelaksanaan untuk keselamatan dan kesehatan tenaga kerja



256


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)6. Pengembangan

Sistem Jaminan Sosial

1. Tersedianya kerangka pengelolaan sistem jaminan sosial yang menyeluruh

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat, aparatur pemerintah, dan pengusaha akan pentingnya program jaminan sosial

- Kajian oleh Tim SJSN

Kajian awal SPJS oleh BappenasKajian JPKM oleh DepkesStudi tentang Jamsostek oleh Depnaker-trans dan ILO ??

Tersusunnya Naskah Akademik oleh Tim SJSN sebagai bahan pengajuan RUU SJSN kepada DPRKerangka dasar SPJS oleh Bappenas

Terseleng-garanya persiapan kerjasama internasional dalam rangka pembentuk-kan kerangka SPJSN

7. Asuransi Sosial 1. Meningkatnya jumlah penduduk dan keluarga yang

- Tersedianya bahan

Tersusunnya Naskah

257


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

terlindungi oleh program asuransi sosial

2. Tersedianya institusi pelaksana program yang sehat dan efisien

3. Tersedianya perangkat perundang-undangan yang dapat melindungi peserta dan perusahaan pengelola program asuransi sosial

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat, aparatur pemerintah, dan pengusaha akan pentingnya program asuransi sosial

bahan untuk pengajuan RUU SJSN oleh Tim SJSN

Akademik oleh Tim SJSN sebagai bahan pengajuan RUU SJSN kepada DPR

Terseleng-garanya persiapan kerjasama nasional dan internasional dalam rangka pembentuk-kan kerangka SPJSN

8. Pengembangan Agribisnis

1. Meningkatnya produktivitas, kualitas dan produksi komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan,

_ 1. Mening- katnya

sentra-sentra agribisnis

1. Mening-katnya jumlah usaha-usaha

1. Terba-ngunnya kawasan agribisnis komodita

1. Mening-katnya jumlah kawasan pengem-

258


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

perkebunan, dan kehutanan; komoditas unggulan, berkem-bangnya komoditas substitusi impor dan mening-katnya ekspor hasil-hasil pertanian

fasilitasi penumbuhan dan pemanta pan sentra agribisnis hortikul-tura dan tanaman pangan 1.667 ha;

agribisnis di masya-rakat

Pengem- bangan kelembagaan penyedia input produksi pertanian;

s komersial non beras di daerah sentra pengembangan

pengem-bangan kelemba-gaan dan layanan sarana usaha (KIOS Saprodi, pupuk, pestisida, pergudangan Rumah Pemoto-ngan Hewan) sarana transpor-tasi dan pasar hewan;

bangan agribis-nis berbasis tanaman pangan, hortikul-tura, perkebu-nan, peterna-kan

259


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

pengem-bangan kawasan dan usaha-usaha kelompok di bidang produksi tanaman pangan komersial, hortikul-tura unggulan ekspor, perkebu-nan dan peterna-kan

Pengem-bangan usaha tani terpadu;

Pening-katan

260


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2. Berkem-bangnya sistem pengenda-lian hama, penyakit, dan gulma secara terpadu

3. Terben-tuknya sentra-sentra andalan pengembangan agribisnis

2. Mening-katnya tingkat pengguna-an sumber-daya pertanian secara efisien

Pening-katan pemanfaa-tan sumber-daya pertanian secara efisien;

3. Mening-katnya produksi dan mutu bibit serta produkti-vitas

populasi ternak sapi potong dan ternak lainnya;

2. Mening-katnya luas baku lahan pertanian

3. Mening-katnya

2. Mening-katnya kelembagaan penyedia sarana produksi (kios)

3. Mening-katnya jumlah kelompok tani penerima bantuan langsung

261


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

holtikul-tura, tanaman pangan, perkebu-nan, perikanan, dan peterna-kan

fasilitasi pengembangan agribis-nis peter-nakan yang diarah-kan untuk meningkat-kan populasi ternak besar sebanyak 22 juta ekor;

produksi pertanian dan perikanan

Pengem-bangan industri benih terakreditasi dan penggu-nan benih bersertifi-kat;

4. Mening-

intensitas per tanaman

optima-lisasi pemanfaatan air irigasi dan pengem-bangan sumber-sumber air;

4. Mening-

262


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

4. Berkem-bangnya perkebu-nan rakyat dan kawasan industri masyara-kat perkebu-nan

pembi-naan Perusa-haan Inti Rakyat Perkebu-nan, dan pembi-naan Perkebu-nan Inti Rakyat Program Transmi-grasi dengan areal

katnya luas panen, produksi dan mutu hasil pertanian

4. Mening-katnya ketersediaan dan tingkat penggunaan benih/ bibit serta produktivitas pertanian

katnya perluasan areal tanam (Ha) melalui: Optimalisasi peman-faatan lahan (OPL)

Reha-bilitasi dan konser-vasi lahan (RKL)

Penam-bahan baku lahan

Kantong penyang-ga padi di lahan rawa-lebak

263


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

binaan-nya;

pembinaan areal intensiti-kasi tebu, tembakau, kapas, dan jarak dan areal eks perema-jaan rehabili-tasi perluasan tanaman ekspor;

pembi-naan pengembangan perkebu-nan wilayah khusus.

Tata Air Mikro (lahan pasang surut)

5. Mening-katnya produksi komodi-tas

264


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

5. Berkem-bangnya industri perbeni-han tanaman pangan, hortikul-tura, perika-nan, perkebu-nan dan kehuta-nan di sentra-sentra agribisnis

Pengem-bangan padi hibrida;

pengem-

pertanian utama

265


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

bangan industri benih dan pembi-bitan;

2. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha di perdesaan;

_ 1. Berkem-bangnya jumlah dan jenis produk olahan hasil pertanian, serta menurun-nya tingkat kehila-ngan (losses) hasil pertanian

Fasilitasi pengembangan industri pengola-

1. Mening-katnya jumlah penyedia faktor produksi pertanian (kios KUD)

1. Berkem-bangnya usaha agribisnis di daerah

1. Mening-katnya tingkat adopsi teknologi di masyara-kat

Keterse-diaan Benih Sebar (BR)

Penyeba-ran Varietas Unggul Tanaman pangan

266


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

han komoditas pertanian;

2. Berkem-bangnya usaha pelayanan jasa alsintan

fasilitasi pengem-bangan usaha pelayanan jasa alsintan di 26 propinsi;

3. Berkem-bangnya usaha produksi pelayana

2. Berkem-bangnya kemitraan usaha agribisnis di masya-rakat

mendorong tumbuh dan berkembangnya kemitraan usaha agribisnis;

3. Berkem-bang dan kuatnya kelembagaan dan jaringan

2. Berkem-bangnya usaha jasa dan mening-katnya penerapan alat dan mesin pertanian

pengem-bangan alat mesin pertanian, perbengke-lan dan upja

3. Berkem-bangnya kelembagaan dan kemitraan usaha

2. Mening-katnya inovasi teknologi

267


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

n jasa peternakan oleh masyarakat yang mendu-kung pengem-bangan agribisnis peter-nakan berbasis sumber daya lokal

antar lembaga agribisnis

4. Berkem-bangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi bidang pertanian/agribisnis

agribisnis

4. Terse-dianya fasilitas industri pengola-han di sentra pengembangan agribisnis

Penciptaan dan pemasya-

268


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

5. Mening-katnya pendapatan pelaku usaha melalui kemitraan usaha dan penguatan kelemba-gaan

memper-kuat kelemba-gaan pelaku agribisnis meliputi penyedia-

rakatan teknologi strategis dan spesifik lokasi;

269


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

an agroinput hingga pengola-han hasil dan pemasa-rannya;

penciptaan dan penerapan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingku-ngan;

penciptaan dan atau mengembangkan sistem pasar yang berkeadi-lan dan kondusif

270


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

bagi tumbuh kembang-nya usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi;

3. Meningkatnya ekspor produk pertanian dan kehutanan;

_ 1. Terjamin-nya mutu dan standard sarana produksi serta meningkatnya mutu hasil pertanian

sertifikasi mutu hasil pertanian,

1. Mening-kat kan pemasa ran produk-produk agribisnis

1. Mening-katnya pemasaran produk-produk agribisnis

pengem-bangan pemasaran dalam negeri dan interna-sional

1. Mening-katnya jangkauan pasar interna-sional produk pertanian (negara)

271


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

pakan, dan obat hewan di 26 propinsi; 2. Tersedia-

nya informasi dini berkaitan dengan dinamika lingku-ngan global dan perubahan kondisi alam

fasilitasi pemasa-ran produk agribisnis melalui penyedia-an informasi pasar,

2. Mening-katnya kualitas mutu dan produk hasil-hasil pertanian, hortikultura, perikanan, perkebu-nan, dan kehutanan

penerapan standardi-sasi agroinput dan produk-

2. Mening -katnya pelayanan perkarantinaan pertanian

Berku-rangnya komplain negara pengimpor

Mening-katnya UPT pelayanan karantina

Semakin

272


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

market intell-igence dan promosi pasar;

penerapan standardi-sasi agroinput dan produk-produk hasil pertanian serta akreditasi;

produk hasil pertanian;

penye-lenggaraan proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri;

peningka-tan sarana dan prasarana serta pengembangan sistem karantina;

pengem-bangan daerah perbatasan, statistik serta standardi-

cepatnya proses pemeriksaan karantina

Menurun-nya komplain pengguna jasa karantina

273


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

sasi dan akreditasi pertanian.

4. Meningkatnya investasi pertanian dan kehutanan;

_ 1. Mening-katnya kualitas pelayanan publik terutama yang terkait dengan akses terhadap sumber-sumber permo-dalan, teknologi, pasar, dan perizinan untuk pengembangan agribisnis

pening-

1. Mening-katnya jumlah lembaga permo-dalan agribisnis di pede-saan

pengem-bangan lembaga permo-dalan agribisnis dan perdesa-an;

1. Mening-katnya jumlah lembaga penyedia faktor produksi pertanian

fasilitasi akses petani pada sumber-sumber permo-dalan (KKP, Kredit komer-sial), LKM, gerakan menabung nasional;

1. Bekem-bangnya kelemba-gaan dan jaringan antar lembaga terkait agribisnis perke-bunan

274


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

katan kualitas layanan publik oleh lembaga penyedia teknologi (26 unit BPTP);

pening-katan kemampuan petugas Unit Pelayanan Pengembangan (UPP).

2. Dihasil-kannya konsep pengembangan lembaga keuangan di

2. Tercip-tanya teknologi strategis untuk mendu-kung pemba-ngunan agribisnis

2. Mening-katnya jumlah lembaga permodalan dan akses pelaku agribisnis terhadap modal

2. Berkem-bangnya UKM dan koperasi agribisnis perkebu-nan

275


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

perdesaan yang mendu-kung pengembangan agribisnis

3. Berkem-bangnya kemitraan usaha antar pelaku usaha agribisnis yang saling menguntungkan pemantapan dan pengembangan kemitraan antara perke-bunan negara

3. Tercipta-nya teknologi spesifik lokasi dan ramah ling-kungan

pencip-taan teknologi strategis untuk mendu-kung pemb-angunan agribisnis;

3. Tersedia-nya sarana dan prasarana pendu-kung pengem-bangan agribisnis di sentra-sentra produksi pertanian pening-katan sarana dan prasarana Ditjen Bina Produksi Hortikultura untuk

3. Fasilitasi berkembangnya kelem-bagaan (asosiasi) petani perkebu-nan

276


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

dengan masya-rakat pekebun/ petani/ koperasi; pembe-rian pelayanan kepada dunia usaha dan masya-rakat pekebun melalui pende-katan agribisnis;

4. Mening-katnya fasilitas infrastruk-tur agribisnis di masya-rakat

fasilitasi berkem-

menun-jang pengembangan agribisnis hortikultura;

4. Tercipta-nya teknologi spesifik lokasi dan ramah lingku-ngan

pengem-bangan

277


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

bangnya infrastruk-tur agribisnis;

fasilitasi berkem-bangnya usaha agribisnis melalui penyedia-an informasi dan peta komoditas serta investasi agribisnis;

pengem-bangan industri dan penerapan alsintan pra dan pasca panen;

sistem informasi dan jaringan kerja agribisnis, dan pelayanan bisnis terpadu melalui penumbu-han terminal dan sub terminal agribisnis; perencana-an dan pengendalian sistem agribisnis;

pening-katan pelayanan investasi dan koordinasi

278


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

kebijakan, program,

pening-katan sarana-prasarana penelitian dan pengembangan;

penang-gulangan konflik social

5. Meningkatnya nilai tukar petani.

_ 1. Berkem-bangnya sarana dan prasarana pendu-kung bagi kegiatan agrbisnis di per-desaan

1. Mening-katnya frekuensi penyulu-han produksi dan efisiensi produksi pertanian

1. Mening-katnya kemam-puan manajerial dan penerapan teknologi oleh petani-nelayan

1. Tumbuh-nya kelompok petani nelayan kecil (kelom-pok)

279


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

dan dapat dimanfaatkan oleh masyara-kat secara optimal

2. Terwu-judnya keterkai-tan antar sistem informasi dan berkembang-nya fasilitas promosi

2. Mening-katnya pemahaman dan kemampuan aparat daerah dalam pelayanan pengembangan agribisnis

3. Mening-

2. Mening-katnya peran perem-puan dalam usaha agribisnis

pening-katan kemam-puan aparat dalam pelayanan pengembangan agribisnis;

2. Mening-katnya kelemba-gaan Diklat P4S (unit)

3. Terlaksa-

280


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3. Mening-katnya kualitas pelayanan lembaga penyedia teknologi dan meningkat-nya penerapan paket-paket teknologi oleh petani/ nelayan

4. Mening-katnya kemampuan petani

katnya peran perempu-an dalam usaha agribisnis di masya-rakat

mendo-rong persama-an keterli-batan perempuan dan laki-laki dalam usaha agribisnis;

4. Tercip-

tanya koordinasi yang harmonis antar

3. Mening-katnya kemampuan aparat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pelayanan, dan koordinasi dalam pengembangan agribisnis

pengem-bangan pengolah-an hasil-hasil pertanian;

nanya diklat teknis bagi petani (orang)

4. Terbina-nya kelemba-gaan penyulu-han

281


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

dalam memanfaatkan sumber daya termasuk lahan secara efisien

pembi-naan dan peningka-tan kemam-puan tugas khusus wilayah Perkebu-nan Inti Rakyat sebanyak 119 orang dan PPI sebanyak 365 orang di 19 lokasi;

lembaga terkait dalam kebijakan dan program pengembangan agribisnis

pening-katan kualitas SDM dan fungsi penyulu-han;

pening-katan kemam-puan aparat dalam pelayanan pengembangan agribisnis;

f

petani (unit)

282


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

pemba-ngunan prasarana publik pendu-kung, pengemba-ngan agribisnis intormasi pasar dan fasilitasi promosi di 26 propinsi;

fasilitasi pengemba-ngan industri pengola-han komoditas pertanian;

penyeleng-garaan pendi-

asilitasi sitem informasi dini, pengenda-lian organisme penggang-gu tanaman dan hewan serta perkaranti-naan yang berkaitan dengan dinamika lingkungan global dan perubahan kondisi alam;

pening-katan koordinasi

283


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

dikan, latihan, dan penyulu-han pertanian;

kebijakan, program pengembangan dan perencana-an serta pengendalian sistem agribisnis

pengem-bangan reformasi kebijakan yang mendu-kung sistem agribisnis.

5. Penguatan kelemba-gaan penyulu-han (BPP)

9. Peningkatan Ketahanan Pangan

1. Meningkatnya produksi dan ketersediaan beras secara berkelanjutan serta meningkatnya produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras dan pangan sumber protein;

_ 1. Mening-katnya informasi tentang pangan dan wilayah potensial di

1. Mening-katnya produksi padi, karbo-hidrat non beras dan sumber

1. Mening-katnya produksi dan produktivitas pangan utama (padi/

1. Mening-katnya penyedia-an energi dan protein

284


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

seluruh Indonesia

protein p

ening-katan produksi lemak;

penang-gulangan eksplosi organisme penggang-gu tanam-an dan penyakit hewan serta penanga-nan daerah endemis,

beras), serta pangan lainnya (hasil ternak dan ikan) sebagai sumber karbo-hidrat dan

protein pening-katan produksi bahan pangan pokok beras, karbohi-drat non beras, sumber protein dan lemak,

p

285


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2. Mening-katnya produksi pangan

pengem-bangan sistem perlin-dungan tanaman dan kesehatan hewan di

2. Terbina-nya keterse-diaan pangan bagi masyara-kat sepanjang waktu, yang

ening-katan produksi pangan di lahan perkebu-nan,

konsolidasi gerakan Pening-katan Mutu Intensifi-kasi dan perluasan areal tanam,

2. Mening-katnya pemakai-an benih padi unggulan serta hibrida

pember-

286


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

26 propinsi;

pengem-bangan produksi petemakan melalui pening-katan populasi ternak kecil sekitar 21 juta ekor dan unggas sekitar 813 juta ekor;

3. Mening-katnya luas panen padi dan sumber pangan lainnya

dicermin-kan dengan ketersediaan pangan sumber energi dan protein untuk konsumsi minimal sebesar 2.550 kkal/kapita/hari dan 55 gram/kapita/hari.

3. Semakin sempitnya fluktuasi harga pangan antar

dayaan balai penyidikan penyakit veteriner, balai pembibitan ternak unggul dan balai pengujian mutu/sertifikasi,

3. Mening-katkan produktivitas tanaman pangan di sentra-

287


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

pengem-bangan dan rehabilitasi lahan pertanian, sumber-daya air dan pengairan mencakup 35.000 ha;

4. Mening-katnya stok pangan di tingkat desa

pengem-bangan sistem perbeniha

waktu dan antar wilayah.

mendo-rong pening-katan ketersedia-an dan keterjang-kauan bahan pangan bagi seluruh masyarakat sepanjang waktu;

4. Mening-katnya ketersediaan dan ketahanan pangan mayarakat

p

sentra produksi utama

4. Berkem-bangnya pola usahatani padi-ternak dan terpadu di sentra produksi tanaman

288


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

n/perbibitan 26 unit;

pening-katan produksi dan distribusi bahan pokok beras, karbohi-drat non beras, dan sumber protein serta pening-katan pengembangan konsumsi pangan;

pengem-bangan teknologi irigasi, produksi,

ening-katan kemam-puan aparat dalam pelayanan mewujud kan ketahanan pangan;

pening-katan koordinasi kebijakan dan program ketahanan pangan.

pangan

289


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

panen dan teknologi pengolahan hasil yang mencakup biotekno-logi, tanah dan agrok-limat serta alat dan mesin pertanian; 5. Mening-

katnya produksi pangan dan efisiensi pemakai an pupuk

6. Mening-katnya permakai an alat dan mesin pertanian

290


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

, serta menurun-nya kehila-ngan pasca panen

7. Stabil dan terkenda-linya harga gabah di tingkat petani

8. Berkem-bang dan berfungsinya kembali lumbung-lumbung pangan desa

perluasan areal tanam

291


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

padi di 8 propinsi,

pengem-bangan gula tebu di 4 propinsi di Jawa,

pening-katan pelayanan sarana produksi,

antisipasi alih fungsi lahan dan fragmen-tasi lahan,

rehabili-tasi jaringan irigasi di tingkat usahatani,

p

292


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

engem-bangan alat mesin pertanian mendu -kung pening-katan indeks pertana-man,

pembinaan teknologi produksi dan pasca panen,

pengem-bangan perbenihan/ pembi-bitan,

pengem-bangan ketersedia-an hijauan

293


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

makanan ternak,

pengen-dalian organisme penggang-gu tanam-an (OPT) hama hama-penyakit hewan

2. Meningkatnya keanekaragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan menurunnya konsumsi beras per kapita;

_ 1. Mening-katnya pengeta-huan masya-rakat terhadap potensi pangan

1. Mening-katnya keaneka-ragaman dan kualitas pangan di masya-rakat

pembi-naan dan pengembangan kualitas keraga-

1. Tersedia-nya bahan pangan yang beraneka-ragam untuk mencu-kupi kebutuhan perminta-an dalam negeri

1. Menurun-nya tingkat kerawa-nan pangan masya-rakat

294


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

man konsumsi pangan masyarakat serta memperlu-as gerakan kecintaan terhadap makanan asli Indonesia;

2. Mening-katnya pengeta-huan dan partisipasi konsumsi masya-rakat terhadap sumber pangan non beras

pembi-naan

2. Mening-katnya diversi-fikasi produksi dan konsumsi masya-rakat, serta menurun-nya ketergan-tungan terhadap

295


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

pening-katan konsumsi pangan asal ternak oleh masyarakat serta pengane-karagaman konsumsi pangan asal ternak

beras

3. Mening-katnya sumber-sumber cadangan pangan non beras di masya-rakat

3. Meningkatnya skor mutu Pola Pangan Harapan dan berkurangnya jumlah keluarga rawan pangan dan gizi;

_ 1. Menu-runnya jumlah keluarga rawan pangan

1. Mening-katnya keterliba-tan perempu-an dalam

1. Tertang-gulangi-nya secara cepat kejadian

1. Mening-katnya konsumsi energi perkapita

296


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

perbaikan gizi dan pencipta-an ketahanan pangan masya-rakat

2. Tumbuh kuatnya kelemba-gaan masyara-kat di bidang ketahana

kerawa-nan pangan akibat bencana alam

pengem-bangan pangan di daerah rawan pangan dan gizi,

pengem-bangan irigasi desa dan pember-dayaan lumbung pangan,

2. Mening-katnya kuantitas dan efisiensi,

2. Mening-katnya kualitas konsumsi pangan masya-rakat (sesuai

297


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

n pangan serta penaja-man sasaran bantuan beras untuk masya-rakat miskin melalui program Raskin

penguatan lembaga usaha ekonomi perdesaan untuk pembelian gabah/ beras petani di 15 propinsi sentra produksi beras

standar Pola Pangan Harapan/ PPH)

298


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3. Mening-katnya pelayanan informasi tentang ketahanan pangan

4. Tercip-tanya

(dana talangan),

3. Mening-katnya keterliba-tan perem-puan, serta pengeta-huan masyara-kat mengenai ketahanan pangan dan perbaikan gizi

pengem-bangan kelemba-gaan ketahanan pangan

299


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

koordinasi yang harmonis antar lembaga terkait dalam kebijakan dan program ketahanan pangan pengem-bangan kelemba-gaan ketahanan pangan masyara-kat termasuk pengem-bangan lumbung desa;

pengem-bangan pengelo-

masyarakat

300


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

laan stok pangan oleh masyara-kat;

pening-katan kegiatan penyu-luhan bagi produsen dan konsumen dalam mewujud-kan ketahanan pangan;

mendorong persama-an keterli-batan perempu-an dan laki-laki dalam pencipta-

301


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

an ketahanan pangan

4. Meningkatnya produktivitas dan kualitas pangan yang dipasarkan;

_ 1. Mening-katnya ketersediaan pangan yang berkuali-tas

1. Mening-katnya kualitas produk olahan pangan

penga-wasan mutu dan keamanan pangan;

1. Mening-katnya efisiensi sistem distribusi dan pemasa-ran pangan

2. Terpenu-hinya pengada-an pangan yang beraneka-ragam di seluruh pasar domestik

3. Mening-

1. Tercapai-nya stabilisasi harga dasar gabah

2. Penca-paian harga dasar gabah/ beras di tingkat petani

302


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

katnya kuantitas dan keaneka-ragaman produk olahan pangan non beras

5. Menurunnya volume impor bahan pangan dan meningkatnya bahan pangan substitusi impor;

_ 1. Mening-katnya keterse-diaan informasi potensi pengem-bangan pangan dan sentra produksi pertanian

1. Tersedia-nya informasi sumber pangan dan potensi sumber-daya lokal, wilayah dan nasional serta mening-katnya pendaya-gunaan-nya

1. Mening-katnya kualitas institusi kelemba-gaan pangan dalam penyedia-an pangan di dalam negeri dan stabilisasi harga pangan pokok

1. Menurun-nya ketergan-tungan impor produk

303


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2. Mening-katnya ekspor pangan

inventari-sasi dan pendaya-gunaan sumber pangan potensial di masyarakat (lokal, regional dan nasional);

2. Mening-katnya kesadaran masyara-kat (produsen dan kon-sumen) dalam mewujud-kan ketahana

2. Mening-katnya kemam-puan karantina dalam mencegah masuknya hama penyakit dan OPT

304


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3. Mening-katnya ketersediaan informasi pasar pangan dalam negeri/ luar negeri

n pangan

6. Berkembangnya industri dan bisnis pangan;

_ 1. Mening-katnya transaksi pangan di seluruh Indonesia

1. Berkem-bangnya industri produk olahan pangan di masya-rakat

pembi-naan pengembangan industri produk olahan

1. Berkem-bangnya usaha dan kemitraan di bidang pangan

pengem-bangan teknologi pangan dan penye-

305


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2. Mening-katnya usaha/ bisnis pangan di tingkat lokal

3. Mening-katnya partisipasi aktif masyara-kat dalam sistem ketahanan pangan dan bisnis pangan

pangan;

2. Mening-katnya transaksi pangan di masya-rakat

3. Mening-katnya jumlah usaha/ bisnis pangan

pengem-bangan teknologi pangan dan penerapa-nya di masya-rakat;

pengem-

baran teknologi strategis spesifik lokasi,

306


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

4. Mening-katnya jumlah UKM dalam bisnis pangan

bangan kemitraan bisnis pangan

7. Meningkatnya investasi masyarakat dalam pengembangan bisnis pangan;

_ 1. Mening-katnya sarana dan prasarana produksi

1. Mening-katnya partisipasi aktif masya-rakat terutama UKM dalam sistem penerapan diversi-fikasi pangan

penyediaan kredit

1. Mening-katnya jumlah lembaga permodalan dan akses petani terhadap modal

1. Mening-katnya kelemba-gaan ketahanan pangan masya-rakat

307


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2. Mening-katnya koordinasi dalam pelaksa-naan kebijakan dan program ketahanan pangan

pengem-bangan sistem kelemba-gaan dan kebijakan sosial ekonomi pertanian dan penelitian sosial ekonomi;

yang menunjang ketahanan pangan

2. Mening-katnya penggu-naan dan jumlah kredit ketahanan pangan mendo-rong peningka-tan akses petani pada sumber permodal-an (Kredit Ketahan-an Pangan dan skim kredit lainnya),

308


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3. Mening-katnya Iptek di bidang pertanian dan kualitas sumber daya manusia pertanian.

3. Tersedia-nya hasil-hasil penelitian pangan

pengem-bangan sarana dan prasarana penelitian dan pengemba-ngan,

4. Tercipta-nya koordinasi yang harmonis antar lembaga terkait dalam kebijakan pangan di pusat dan

309


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

daerah. P

ening-katan koordinasi dan manaje-men kebijakan dan program ketahanan pangan,

revitali-sasi penyulu-han pertanian

10. Pengembangan dan Pengelolaan Pengairan

1. Terselenggaranya pengaturan kembali tugas dan peran pemerintah pusat/propinsi/ kabupaten/kota dalam pengelolaan irigasi berdasarkan pemberian kewenangan pengambilankeputusan

Pelaksanaan pengelolaan irigasi dilaksanakan berdasarkan Inpres No. 3

Diberlaku-kannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi yang memberi

Terus dilak-sanakannya sosialisasi untuk implemen-tasi Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001

Cakupan sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 semakin luas terutama di

Telah disusun Konsep Peraturan Pemerintah tentang Irigasi sebagai pengganti

310


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

kepada organisasi masyarakat pengelola air dalam pengelolaan pengairan.

Tahun 1999

peran dan kewenangan lebih besar kepada organisasi petani untuk mengelola irigasi.

tentang Irigasi

daerah baik pemerintah daerah maupun masyarakat.

PP 77 Tahun 2001 yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

2. Meningkatkan pemberdayaan organisasi masyarakat pengelola air melalui peningkatan kemampuan berorganisasi dan teknik pengoperasian tata air sehingga mampu menerima kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan irigasi

Kemampuan petani dalam mengelola irigasi masih terbatas, karena petani masih sebagai pengguna jaringan irigasi sedangkan pengelolaa

Pembentu-kan, perkuatan, dan peningkatan status P3A terutama di luar Jawa secara berkesinam-bungan dengan mengadopsi budaya setempat.

Melanjut-kan dan memantap-kan pemberda-yaan petani dengan mendorong petani untuk membentuk P3A, mengada-kan pelatihan

Kemampuan petani bertambah dengan dilakukan-nya pemberda-yaan, pelatihan di bidang manajemen, teknis pengelolaan irigasi , dan pengaturan air kepada

Kemampuan petani bertambah dengan dilakukan-nya pemberda-yaan, pelatihan di bidang manajemen, teknis pengelolaan irigasi , dan pengaturan air kepada

311


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

n irigasi masih kewenangan pemerintah.

manajemen organisasi P3A, mengadakan pelatihan teknis pengelola-an irigasi dan pengaturan air.

petani sehingga dapat mendorong petani untuk membentuk P3A dan dapat mengelola irigasi dengan baik.

petani sehingga dapat mendorong petani untuk membentuk P3A dan dapat mengelola irigasi dengan baik.

3. Meningkatnya pelaksanaan penyerahan kewenangan pengelolaan jaringan irigasi secara demokratis kepada organisasi masyarakat pengelola air

Penyerahan kewenangan belum dilakukan karena belum terdapat peraturan yang mempunyai kekuatan hukum.

Menyerah-kan kewenangan pengelolaan irigasi secara demokratis kepada P3A yang sudah berkembang dan mampu menerima tanggung jawab yang diberikan,

Melanjutkan proses penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada P3A, sambil terus memperkuat P3A agar mampu menerima tanggung jawab yang

Melanjutkan proses penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada P3A, sambil terus memperkuat P3A agar mampu menerima tanggung jawab yang

Dipersiapkannya konsep penyesuaian kewenangan pengelolaan irigasi sesuai dengan UU. No. 7 tahun 2004 tentang Sumber

312


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

sesuai dengan amanat PP 77/2001

lebih besar. diberikan. Daya Air melalui penyusunan Konsep Peraturan Pemerintah tentang Irigasi.

4. Terwujudnya restrukturisasi pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi (operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan)

Pembiayaan pengelolaan irigasi masih didominasi oleh pemerintah termasuk pengelolaan dan pelaksanaannya.

Penyusunan konsep dan mekanisme Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten (DPIK), yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/ Kota

Penyusunan konsep Surat Keputusan Bersama Menkeu, Mendagri dan Menkimpraswil. Status saat ini hampir final diharapkan efektif tahun 2003

Diterbitkan-nya Keputusan Mendagri No. 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi Propinsi dan Kabupaten/ Kota; Kepmenkeu No. 298

313


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Tahun 2003 tentang Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi kabupaten/ Kota.

5. Berkembangnya kegiatan pertanian, agribisnis dan perdesaan serta tercapainya ketahanan pangan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi serta perluasan jaringan irigasi, termasuk jaringan reklamasi rawa untuk mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani

Luas lahan beririgasi mencapai 6.289.813 hektar.

Mendukung pencapaian ketahanan pangan dengan melaksana-kan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 187.601 ha, pembangu-nan jaringan irigasi baru seluas 97.651 ha, rehabilitasi jaringan

Melanjutkan secara konsisten dukungan pencapaian ketahanan pangan melalui rehabilitas jaringan irigasi seluas 287.854 ha, pembangu-nan jaringan irigasi baru seluas 137.451 ha, rehabilitas

Diselesaikannya rehabilitasi jaringan irigasi 421.216 hektar, pembangu-nan jaringan irigasi baru seluas 80.747 hektar, rehabilitas, pembanguna jaringan irigasi air tanah 1.546 hektar,

Dilanjutkan-nya rehabilitasi jaringan irigasi 662.515 hektar pembangu-nan jaringan irigasi baru 138.846 hektar, pembangu-nan jaringan irigasi air tanah 10.953

314


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

rawa seluas 76.785 ha, dan pembangu-nan jaringan rawa seluas 25.000 hektar.

jaringan rawa seluas 63.907 ha, dan pembangu-nan jaringan rawa seluas 15.000 hektar.

pencetakan sawah 510 hektar, dan pembangu-nan saluran primer jaringan rawa 24,04 kilometer.

hektar, rehabilitasi dan peningkatan jaringan rawa 99.786 hektar, pencetakan sawah 4.570 hektar

6. Terselenggaranya perlindungan lahan beririgasi dari konversi lahan melalui penegakan hokum dan peraturan termasuk penerapan rencana tata ruang.

Ketentuan alih fungsi lahan sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya kurang efektif.

Koordinasi dengan pihak terkait

Pemantapan koordinasi dengan pihak terkait.

Tingkat koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, antar-instansi pusat, dan masyarakat petani semakin baik.

Tingkat koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, antar-instansi pusat, dan masyarakat petani semakin baik.

7. Meningkatnya penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan permukiman,

Dilakukan pembangu-nan dan

Telah dilaksanakan

Dilaksana-kannya pembangu-

Dilakukan-nya pembangu-

Dilakukan-nya bangunan

315


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

perkotaan, industri dan keperluan non pertanian lainnya

rehabilitasi 1.169 kilometer saluran air baku, serta 45 buah bangunan air baku.

pembangu-nan prasarana air baku sebanyak 31 unit rehabilitasi prasarana air baku sebanyak 21 unit, pembangu-nan 2 embung.

nan prasarana air baku sebanyak 64 unit rehabilitasi prasarana air baku sebanyak 2 unit, pembangu-nan 2 embung, pembangun-an saluran air baku sepanjang 4 km, serta rehabilitasi saluran pembawa air baku 3 km.

nan bangunan penyediaan air baku sebanyak 50 unit, rehabilitasi bangunan penyediaan air baku 13 unit, pembangu-nan saluran air baku sepanjang 38 km, dan rehabilitasi saluran pembawa air baku 21 km.

penyediaan air baku sebanyak 37 unit, rehabilitasi bangunan penyediaan air baku 7 unit, pembangu-nan saluran air baku sepanjang 7 km, dan rehabilitasi saluran pembawa air baku 2 km.

8. Meningkatkan efektivitas dan efisien operasi dan pemeliharaan serta pengembangan prasarana pengendalian banjir dan

Terdapat 40316 km alur sungai dan bangunan

Pemberian prioritas yang memadai dalam

Dilaksana-kannya pemelihara-an dan normalisasi

Diselesaikannya pemelihara-an sungai sepanjang

Dilaksana-kannya pemelihara-an sungai sepanjang 6

316


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

abrasi pantai pengendali dan pengaman pantai 184 unit.

pengenda-lian banjir, untuk itu telah dilaksanakan pemelihara-an dan normalisasi sungai sepanjang 595 km, pembangu-nan tanggul sepanjang 266 km, dan pembangu-nan pengamanan pantai sepanjang 4 km.

sungai sepanjang 462 km, pembangunan tanggul sepanjang 324 km, rehabilitasi tanggul sepanjang 327 km, pembuatan checkdam sebanyak 6 buah, pembangu-nan pengamanan pantai sepanjang 22 km.

494 km, normalisasi sungai sepanjang 198 km, pembangu-nan dan rehabilitasi tanggul sepanjang 954 km, pembuatan checkdam sebanyak 27 buah, pembangu-nan pengamanan pantai sepanjang 17 km.

km, normali-sasi sungai sepanjang 326 km, pembangu-nan tanggul sepanjang 427 km, pembuatan checkdam sebanyak 4 buah, pembangu-nan pengama-nan pantai sepanjang 10,1 km.

9. Meningkatnya pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan waduk, danau, situ, telaga, embung serta bangunan penampung air.

Kondisi bangunan penampung air masih sangat kurang dan bangunan

Dilaksana-kannya rehabilitasi 10 bendung.

Dilaksana-kannya rehabilitasi 6 bendung.

Dilakukan-nya rehabilitasi 20 bendung, dan pengemba-ngan 19

Dilakukan-nya rehabilitasi 56 bendung, dan pembangu-

317


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

yang telah ada kurang terpelihara,

bendung. nan 2 bendung.

10. Meningkatnya pengaturan dan perbaikan alur sungai agar fungsinya tetap terpelihara dan manfaatnya dapat ditingkatkan

Pemelihara-an alur sungai sudah dilakukan namun hasilnya belum optimal.

Terpelihara-nya alur sungai secara berkesinam-bungan dengan program yang mantap




11. Meningkatnya keterpaduan penggunaan air tanah dan air permukaan serta keterpaduan pengendalian pencemaran air tanah dan air permukaan

Keterpaduan selalu diupayakan namun pelaksanaannya masih belum optimal.

Secara konsisten mengem-bangkan air tanah dan air permukaan secara simultan sesuai dengan daya dukung lingkungan

Pengemba-ngan air tanah dan air permukaan secara simultan sesuai dengan daya dukung lingkungan serta meningkat-

Keseimba-ngan penggunaan air tanah dan air permu-kaan dengan prinsip conjunctive use semakin meningkat.

Keseimba-ngan penggunaan air tanah dan air permukaan dengan prinsip conjunctive use semakin meningkat.

318


Nasional


2001 2002 2003 2004*)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

yang ada. Serta meningkat-kan koordinasi monitoring kualitas air.

kan koordinasi monitoring kualitas air.

12. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumberdaya air termasuk jaringan irigasi, rawa, sungai, danau, waduk dan lain-lain.

Sudah tersedia Norma, Standar, Pedoman, maupun Manual tetapi perlu disempurna-kan dan dilengkapi.

Tersusunnya 10 unit Norma, Standard, Pedoman, dan Manual (NSPM), 6 buah Prototip, dan 9 buah model sistem yang diterapkan di 2 lokasi.

Tersusunnya 10 NSPM, 4 Prototip, 9 Model Sistem, 1 Lokasi.

Tersusunnya 15 NSPM

Tersusunnya 15 NSPM

319

No.

Program Pembanguna

n Nasional (PROPENAS

)



2001 2002 2003 2004 *)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)12. Meningkatnya

efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumberdaya air termasuk jaringan irigasi, rawa, sungai, danau, waduk dan lain-lain.

Sudah tersedia Norma, Standar, Pedoman, maupun Manual tetapi perlu disempurna-kan dan dilengkapi.

Tersusunnya 10 unit Norma, Standard, Pedoman, dan Manual (NSPM), 6 buah Prototip, dan 9 buah model sistem yang diterapkan di 2 lokasi.

Tersusunnya 10 NSPM, 4 Prototip, 9 Model Sistem, 1 Lokasi.

Tersusunnya 15 NSPM

Tersusunnya 15 NSPM

11. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

1. Meningkatnya efektivitas kebijakan dan peraturan

1. Terlak-sananya perumusan dan penyu-

1. Tersusun-nya kajian akademik bagi

1. Tersusun-nya : (a) konsep awal RUU

1. Tersedia-nya fasilitasi kebijakan penyele-

1.garanya pem-bahasan di tingkat

320

No. Program Pembanguna

n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

sunan rekomen-dasi dalam rangka penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui : penyeder-hanaan perijinan, peraturan daerah, rertribusi dan perda lainnya yang memudah-kan dan mendu-kung perkem-bangan PKM.

2. Teridenti-fikasinya kebijakan

penyem-purnaan UU No.25/92 mengenai Perkope-rasian dan PP pendu-kungnya.

2. Teridentifikasinya peraturan daerah yang meng-hambat pengem-bangan UKMK.

3. Disosiali-sasikan-nya UU No. 5/99 mengenai larangan praktek monopoli dan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (b) RUU Perkoperasian. (c) RUU Sub Kontrak.

2. Dirumus-kannya rancangan kebijakan/ peraturan yang terkait dengan : (a) jabatan Pejabat Pembuat Akta (Koperasi) beserta sistem akreditasi dan sertifikasi; (b) standar

saian KUT. 2. T

ersusun-nya : (a) naskah akademis RUU perkredi-tan perbankan bagi KUKM; (b) draft naskah akademis RUU Simpan Pinjam; (c) draft RUU Simpan Pinjam; (d) naskah akademis dan RPP tentang persyaratan dan tatacara pengesah-

eksekutif untuk: (a) RUU perkredi-tan perbankan bagi KUKM; (b) RUU tentang UKM; dan (c) RUU Koperasi

2.lenggara-nya : (a) sosialisasi RPP KSP; (b) sosiali-sasi juknis pelaksa-naan tugas pembantu-an dalam bidang

321


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

pengem-bangan sumber-daya manusia dan kelemba-gaan UKM dan Koperasi.

3. Tersusun-nya kebijakan yang mendorong pengem-bangan usaha dan jaringan kerja PKM

persai-ngan tidak sehat.

4. Dimulai-nya penyusunan draft RUU Sub-kontrak.

pelayanan wajib minimal kab/kota di bidang UKMK; dan (c) terbentuk-nya lembaga/ fasilitasi advokasi untuk perlin-dungan UKMK terhadap praktek curang.

3. Diterbitkannya Rencana Tindak Jangka Menengah (RTJM) Pengembangan

an akta pendirian, penga-bungan, peleburan & pembu-baran koperasi; (e) naskah akademis tentang peranan pemerintah dibidang perkope-rasian; (f) naskah akademis RPP KSP.

pengesa-han akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembu-baran koperasi; (c) koordi-nasi dengan instansi terkait dalam rangka peninjauan perda dibidang KUKM; (d) penguatan kapasitas koordinasi

322


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

UKM.4. T

erseleng-garanya mekanis-me koordinasi perencana-an kebijakan dan program antara Pemerintah Pusat –Daerah dan komponen masyarakat

5. Tersusun-nya direktori/ daftar kompete-nsi UKMK yang

kebijakan sesuai RTJM 2002-2004.

3.nya RUU penjami-nan kredit.

4.bangnya pelaksanaan pelaya-nan satu atap di Kab/Kota.

323


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

berpotensi melaksa-nakan Keppres 18/2000.

6. Tersusun-nya rancangan peraturan tentang pemanfaa-tan bagian laba BUMN untuk pem

berdayaan usaha kecil dan koperasi.

2. Biaya Transaksi KUKM Menurun

1. Berkem-bangnya lembaga keuangan/ pembiaya-

1. Teridenti-fikasinya peraturan daerah yang

1. Teridenti-fikasinya peraturan daerah yang mengham-

1. Tersosiali-sasikannya UU No. 5 tahun 1999 untuk perlindu-

1. Terseleng-garanya : (a) layanan restruktu-risasi

324


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

an yang mengakar di masyarakat

2. Terlaksa-nanya peru-musan dan penyusu-nan rekomen-dasi dalam rangka penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui : penyeder-hanaan peri-jinan, peraturan daerah, rertribusi dan perda lainnya yang memudah-kan dan

mengham-bat pengem-bangan UKMK.

2. Tersusun-nya : (a) penyeder-hanaan proses penawaran umum bagi UKMK yang menerbit-kan efek di pasar modal; (b) kebijakan penataan ruang/ lokasi usaha perdaga-ngan; (c) Penyem-purnaan kebijakan

bat pengem-bangan UKMK.

2. Dirumus-kannya rancangan kebijakan /peraturan yang terkait dengan penyeder-hanaan perijinan pendirian UKM dan larangan penarikan penerima-an negara bukan pajak di bidang perkopera-sian.

3. Tersusun-nya : (a) rancangan

ngan UKMK terhadap praktek curang.

2. Tersusun-nya konsep pembentukan portal UKM.

3. Terseleng-garanya percon-tohan pelaksa-naan pelayanan satu atap di 2 propinsi, 4 kabu-paten.

usaha KUKM; (b) fasilitasi pengem-bangan transaksi bisnis sentra UKM; (c) pengem-bangan infrastruk-tur jaringan komuni-kasi bisnis melalui teknologi informasi; (d) perkuatan sistem informasi bagi pengem-bangan bisnis sentra

325


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

mendu-kung perkem-bangan PKM.

peran UKMK dalam mekanis-me distribusi barang dan jasa dalam negeri.

3. Berkem-bangnya kebijakan pelayanan perijinan satu atap.

4. Perlin-dungan terhadap praktek curang.

peraturan sistem pembaya-ran dalam kemitraan (keterlam-batan pem-bayaran); (b) reko-mendasi perlin-dungan dan percadang-an lokasi dan kegiatan usaha PK-5.

4. Nilai

UKM; (e) pening-katan kualitas layanan komuni-kasi bisnis; (f) fasilitasi komuni-kasi kinerja pengembangan restruk-turisasi usaha.

2. Terben-tuknya : (a) portal UKM; (b) pelaksana-an pelayanan satu atap di 2 propinsi, 4 kabupaten

326


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3. Nilai tambah UKM per unit usaha = Rp. 17,8 juta

5. Nilai tambah UKM per unit usaha = Rp. 19,9 juta.


tambah UKM per unit usaha = Rp. 23,9 juta

. 3. Tersedia-

nya bantuan sertifikasi hak atas tanah sebanyak 41.600 PMK.

-3. Keragaman

Lapangan UsahaTerlaksana-nya perumusan dan penyempur-naan pranata untuk membuka kesempatan berusaha dan menjamin iklim usaha dan persaingan yang sehat bagi koperasi

1. Tersusun-nya kebijakan sektoral tentang agrowisata, jasa konvensi, kemitraan usaha pariwisata, dan jasa konstruksi oleh PKMK.

2. Disosiali-sasikanny

1. Teridenti-fikasinya peraturan daerah yang mengham-bat pengem-bangan UKMK.

2. Tersusun-nya : (a) rancangan pola investasi UKMK yang

1. Terseleng-garanya sistem aplikasi pelayanan informasi dan sistem monev pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi KUKM.

2. Tersedia-nya alternatif

1. Meningkatnya kapasitas BDS dan jaringan kerjasama BDS.

2. Tersedia-nya dukungan: (a) dana operasional bagi 200 BDS. (b) dana pen-jaminan

327


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

a kebijakan di bidang bisnis dan eceran.

3. Tumbuh-nya 99 sentra UKM di 30 propinsi yang di dukung oleh 91 BDS.

memper-oleh fasilitas; (b) direktori/daftar kompetensi UKMK yang berpotensi melaksanakan Keppres 18/2000.

3. Diterbit-kannya: (a) Kep-meneg KUKM tentang pengem-bangan dan pengelo-laan pasar tradisional dan pertokoan oleh

sistem insentif pengem-bangan usaha melalui perintisan usaha di bidang peterna

kan, perikanan, agro-indus tri dan per kebunan.

3. Tumbuh-nya 806sentra bisnis UKM di 30 propinsi yang didukung oleh 708 BDS.

kredit dan (c) dana MAP di sentra penumbuhan melalui KSP/USP Koperasi.

3. Berkem-bangnya kerjasama BDS.

328


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

koperasi; (b) rekomen-dasi kebijakan insentif pajak bagi UKMK; dan (c) rekomen-dasi perlin-dungan dan perca-dangan lokasi dan kegiatan usaha PK-5.

4. Berkem-bangnya kerjasama koperasi pertanian SP ASEAN.

5. Tumbuh-nya 431

329


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

sentra bisnis UKMK di 30 propinsi yang didukung 423 BDS.

12. Peningkatan Akses kepada Sumberdaya Produktif

1. Meningkatnya jangkauan dan kualitas layanan lembaga pendukung

1. Tersedia-nya lembaga-lembaga inkubator teknologi dan bisinis

2. Tumbuh dan berkem-bangnya lembaga pendu-kung pengem-bangan koperasi, seperti

1. Teridenti-fikasinya kemam-puan pelayanan BPR/ KBPR dalam permo-dalan UKMK.

2. Disempur-nakannya sistem penjami-nan kredit bagi UKMK.

3. Diperkuat-nya

1. Tersusun-nya rancangan: (a) kerangka koordinasi pengem-bangan kebijakan dan sistem penja-minan kredit serta permo-dalan bagi UKMK; (b) peraturan pemerinta

1. Tersusun-nya pedoman standar operasional manajemen KSP/USP.

2. Terman-faatkannya sumber permo-dalan untuk UMK dari dana SUP-005.

3. Terseleng-garanya :

1. Diperkuatnya pendanaan 1.500 unit KSP/USP di 416 kabupaten /kota.

2. Terseleng-garanya imple-mentasi pedoman teknis manajemen keuangan

330


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

lembaga pengem-bang SDM, jasa teknologi dan informasi, serta jaringan pemasaran

KSP/USP dan LKM.

4. Tersusun-nya : (a) kebijakan pengembangan usaha simpan pinjam melalui sistem jaringan; (b) kebijakan pengem-bangan lembaga jasa informasi bisnis UKMK.

5. Dikembangkannya Lembaga Layanan Bisnis UKMK.

6. Dirintisny

h mengenai mekanisme dan prosedur perolehan kredit ekspor bagi UKM; (c) rekomen-dasi peni-laian kredit usaha mikro dan usaha kecil; (d) koordinasi antar lembaga mikro sekunder; dan (e) terseleng-garanya rintisan pengem-bangan

(a) bimbingan pengajuan kredit ekspor KUKM ke bank dan pening-katan kapasitas BDS; (b) koordinasi program dan penyusu-nan SKB tentang sertifikasi tanah; (c) inventari-sasi seleksi, verifikasi tanah pengusaha mikro dan kecil yg memenuhi criteria; (d) fasilitasi

modern bagi lembaga keuangan/ pembia-yaan.

3. Meningkatnya akses usaha kecil dan mikro kepada sumber pendanaan.

4. Tersusun-nya : (a) draft rancangan Kepmen tentang koordinasi pemberda-yaan KUKM dalam pengadaan barang/jas

331


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

a aplikasi e-commerce bagi lembaga penyedia jasa informasi.

7. Terwujud-nya 99 sentra UKM di 30 propinsi yang di dukung oleh 91 BDS.

kredit biro UKMK; (f) pedoman perkuatan LPM sekunder.

2. Terwujud-nya 431 sentra bisnis UKMK di 30 propinsi yang didukung 423 BDS.

3. Mening-katnya : (a) akses UKMK dalam memanfaatkan dan menguasai Teknologi Tepat Guna; (b) kapasitas

penjami-nan kredit KUKM; (e) dukungan biaya operasional di daerah / perguruan tinggi dalam rangka fasilitasi pelaksa-naan restrukturi-sasi usaha BDS.

4. Terwujud-nya 806 sentra bisnis UKM di 30 propinsi yang didukung oleh 708 BDS.

5. Tersusun-nya konsep

a pemerintah; (b) draft rancangan Kepmen tentang koordinasi pemberda-yaan operasi dalam usaha ritel dan distribusi; (c) draft rancangan Kepmen tentang kerjasama KUKM dgn usaha besar dibidang perdagang-an minyak atsiri. (d) petunjuk

332


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

8. Penyaluran kredit modal kerja dan investasi untuk

pembiaya-an KUKM melalui sewa guna usaha, anjak piutang dan pegadaian serta modal ventura.

4. Penyalura

biro kredit

6. Penyalu-ran kredit modal kerja dan investasi untuk usaha mikro dan kecil = 12,7 % dari total kredit

teknis bantuan perkuatan dana bergulir usaha mikro melaui wartel bergerak. (e) rancangan Kepmen tentang pedoman pem-berdayaan KUKM melalui pola waralaba. (f) RUU Subkontrak

5. Terben-tuknya Biro Kredit Indonesi

333


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3. Jumlah KSP/USP = 37.224 unit

4. Jumlah pinjaman yang disalurkan KSP/USP = Rp. 4,7 triliun


usaha mikro dan kecil = 11,1 % dari total kredit yang disalurkan




n kredit modal kerja dan investasi untuk usaha mikro dan kecil = 13,2 % dari total kredit yang disalurkan


6. Jumlah pinjaman yang disalur-kan KSP/USP = Rp. 4,6 triliun

7. Nilai

yang disalurkan




a-

-

-

-

334


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

tambah UKM per unit usaha = Rp. 21,96 juta

2. Peningkatan jaringan pendukung usaha

1. Tersosiali-sasinya etika usaha yang kondusif bagi tumbuhnya persaingan usaha dan mekanisme pasar yang sehat

2. Berkembangnya jaringan produksi, distribusi, teknologi dan informasi melalui

1. Tersusun-nya kebijakan pengem-bangan usaha simpan pinjam melalui sistem jaringan.

2. Dikem-bangkan-nya Informasi layanan Bisnis UKMK.

3. Ditingkat-kannya akses

1. Tersusun-nya mekanisme kemitraan dengan Lembaga Pembiaya-an UKMK.

2. Terbentuknya jaringan konsultasi manajemen dan hukum bagi UKM bersama klinik konsultasi

1. Terselenggaranya : (a) la-yanan pengem-bangan usaha bagi UKMK; (b) pe-ngem-bangan infrastruk-tur jaringan komuni-kasi bisnis melalui teknologi informasi.

2. Terwujud-nya 806 sentra bisnis

1. Terse-lenggaran-nya : (a) perluasan pasar produk KUKM melalui misi dagang dan pameran; (b) kerjasama bilateral dalam rangka pengenalan dan perluasan pasar

335


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

dukungan pengembangan usha kelompok dan jaringan antar PKM maupun antar kelompok PKM yang berusaha di bidang produksi

pasar KUKM melalui kebijakan penataan ruang /lokasi usaha perda-gangan.

profesional

3. Terwujud-nya jaringan multimedia di 34 BDS yang mendu-kung 332 sentra bisnis UKMK di 30 propinsi.

4. Tersedia-nya fasilitasi transaksi bisnis melalui display produk di dalam negeri.

UKM di 30 propinsi yang didukung oleh 708 BDS.

3. Tersusun-nya konsep biro kredit

ekspor produk KUKM; (c) fasili-tasi produk unggulan UKMK dalam pameran dalam negeri.; (d) pemetaan karakter pasar internasio-nal bagi produk UKMK; (e) penyu-sunan peta produk unggulan daerah; (f) pengem-bangan pusat promosi

336


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

produk UKMK; (g) publi-kasi keberhasi-lan UKMK melalui media televisi; (h) fasilitasi pengem-bangan SDM koperasi melalui perguruan tinggi;

2. Terbentuknya Biro Kredit Indonesia.

3. Berkembangnya kemi-traan usaha

Terlaksana-nya perumusan kebijakan untuk pengem-

1. Tersusun-nya rancangan kebijakan sektoral tentang

1. Terbentuk-nya jaringan pemasaran produk UKMK.

1. Terseleng-garannya (a) pengem-bangan kerja sama

1. Terseleng-garanya fasilitasi : (a) perlin-dungan pember-

337


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

bangan jaringan produksi, teknologi, dan informasi

kemitraan usaha pariwisata.

2. Dikem-bangkan-nya bursa kemitraan dalam berbagai jenis produk dibidang subkontrak, waralaba dan keagenan.

2. Meningkatnya efektivitas kemitraan PMA dengan UKMK

3. Tersusun-nya rancangan Kepmen-neg KUKM tentang pengem-bangan permo-dalan usaha kecil dan koperasi dengan pola kemitraan waralaba.

usaha dibidang perda-gangan eceran, (b) Pengem-bangan waralaba lokal dalam rangka memper-luas pasar KUKM.

2. Tersedia-nya fasilitasi kerjasama usaha sentra KUKM melalui pemanfaa-tan peluang bisnis

dayaan Penyuluh Koperasi Lapangan; (b) penyu-sunan pedoman pelaksana-an bank data dan informasi; (c) penyu-sunan data dan informasi bisnis bagi KUKM; (d) penyu-sunan direktori pusat-pusat data dan informasi bisnis KUKM.

338


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

4. Meningkatnya keman-faatan ekonomis koperasi bagi anggota

1. Tersusun-nya : (a) sistem dan prosedur klasifikasi koperasi; (b) standar akuntansi kope-rasi, /pening-katan akuntabili-tas dan sistem pengendalian intern; (c) sistem dan prose-dur pengesa-han badan hukum koperasi; (d) stan-darisasi akte pendirian

1. Tersusun-nya : (a) rancangan peraturan tentang pemanfaat-an bagian laba BUMN untuk pember-dayaan usaha kecil dan koperasi; (b) pedo-man audit koperasi; (c) ranca-ngan pedoman penyertaan simpanan pokok anggota koperasi; (c) pedo-

1. Tersusun-nya: (a) konsep pedoman pengelola-an dan pengawa-san USP pola syariah; (b) Bahan penyulu-han pengem-bangan keterkaitan usaha anggota dengan koperasi; (c) Pedo-man penerapan akuntabi-litas koperasi sesuai dengan

1. Terseleng-garanya bantuan perkuatan permo-dalan bagi koperasi dalam mengem-bangkan pabrik kelapa sawit skala kecil.

2. Mening-katnya kualitas pendidikan angota dan pengelola koperasi.

3. Bantuan permodalan bagi KSP sektor

339


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Persentase koperasi aktif = 83,3 %

2. Jumlah

dan pembu-baran koperasi; (e) laporan kinerja kesehatan finansial koperasi.

2. Dimulai-nya proses penyem-purnaan UU No.25/92 mengenai Perkope-rasian dan PP pendukungnya.


man pember-dayaan KUKM dalam pelaksa-naan kebijakan pemanta-pan keta-hanan pangan.

2. Terseleng-garanya penerapan akuntabi-litas koperasi.

3. Dirintisnya pengem-bangan agrowisata oleh koperasi.


karakte-ristik koperasi.; dan (d) Modul penerapan akuntansi usaha kecil dan koperasi.


3. Jumlah

agribisnis.4. Bantuan

perkuatan fasilitasi pengembangan pasar tradisional melalui koperasi.

-

-

340


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

anggota koperasi = 27,3 juta orang

4. Jumlah anggota koperasi = 23,6 juta orang


anggota koperasi =27,3 juta orang

13. Pengembangan Kewirausahaan dan KUKM Berkeunggulan Kompetitif

1. Meningkatnya kewira-usahaan

1. Terlaksa-anya pening-katan SDM dan pengem-bangan kewira-sahaan melalui dukungan :a. Pela-ihan ketrampi-an kewira-usahaanb.Pelaya-an purna Diklat terutama bagi calon-calon wirausaha

1. Teridenti-ikasinya peraturan daerah yang mengham-at pengem-angan UKMK.

2. Tersusun-nya : (a) kebijakan sektoral tentang agrowisata, jasa konvensi, kemitraan usaha pariwisata, pengelola-an jasa angkutan

1. Upaya penum-buhan sikap dan semangat kewira-usahaan untuk mendorong tumbuh-nya wirausaha baru.

2. Terdidik-nya : (a) 540 wira-usaha termasuk wirausaha baru dan pemuda; dan (b) 60 orang tenaga

1. Tersusun-nya pengem-bangan kurikulum kewirausa-haan dan perkoperasian untuk pendidikan formal.

2. Terlaksananya : (a) pelatihan kewirausa-haan untuk aparat dan KUKM; (b) TOT diklat ekspor; (c) diklat perkopera-sian dan

1. Terselenggaranya : (a) diklat TOT kewirausa-haan kelompok strategis; (b) diklat kewirausa-haan bagi para pengajar pendidikan formal dan informal; (c) diklat pengem-bangan kewirausa-haan bagi pengelola KSP/USP

341


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

usaha baru untuk meng-akses modal/ kreditc.Perkua-tan dan pengem-bangan lembaga-lembaga inkubator teknologi dan bisnisd.Pelati-han ketram-pilan dan pengeta-huan mengenai modal, pasar, dan mana-jemen usaha

darat, dan jasa konstruksi oleh PKMK; (b) Progam Induk pengem-bangan kewirausa-haan; (e) Model Pember-dayaan SDM UKM melalui Pelatihan Kewirausa-haan di sektor Industri (pilot project).

motivator kewirausa-haan.

3. Terseleng-garanya pelatihan teknis usaha (290 orang).

kewirausa-haan bagi pemuda; (d) diklat HaKI bagi aparatur.

penyalur dana MAP di wilayah sentra; (d) pelatihan perkope-rasian bagi Kopma; (e) diklat kemam-puan manajemen KSP/ USP dalam penyaluran dana MAP ; (f) diklat ritel bagi manajer /pengelola koperasi dalam rangka peningka-tan

342


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

manajemen jaringan usaha ritel; (g) diklat peningka-tan keteram-pilan teknis dibidang ekspor bagi UKM yang akan mengikuti promosi dan temu dagang di luar negeri; (h) diklat pening-katan/ keteram-pilan di bidang mana-jemen

343


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

usaha dan semangat berwirausaha bagi wirausaha muda berbasis produk unggulan; (i) diklat peningka-tan/ keteram-pilan manajemen bisnis bagi pengelola BDS baru; (j) diklat pening-katan ke-mampuan manajemen KSP/USP dalam penyalu-ran dana

344


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)






5. Jumlah anggota koperasi = 24, 0 juta orang.



MAP diwilayah sentra; (k) diklat pening-katan kemam-puan manajemen KSP /USP pola syariah untuk pembina di daerah.

-

-2. Berkembangnya

produk-produk KUKM bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor

1. Tersedia-nya Pusat Disain Nasional bagi

1. Dikem-bangkan-nya : (a) model dan mekanism

1. Mening-katnya kemam-puan 330 SDM

1. Terseleng-garanya pengem-bangan perluasan

1. Dikem-bangkan-nya sistem insentif

345


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

pengusaha kecil dan menengah

e export oriented trading house; dan (b) Pemetaan komoditas UKMK ekspor impor.

2. Tersusun-nya : (a) konsep dan rekomen-dasi kebijakan lembaga perantara ekspor; (b) program dan evaluasi diklat bagi UKMK.

3. Terseleng-garanya perintisan pengem-

UKMK di bidang manajemen bisnis dan ekspor.

2. Dirumus-kannya : (a) kebija-kan dukungan perkuatan bagi KUKM yang berorien-tasi ekspor; (b) informasi pasar ekspor bagi KUKM; (c) ran-cangan kebijakan tentang pola kemitraan

pasar ekspor produk KUKM melalui misi dagang dan pameran.

2. Fasilitasi penguatan dan pendayagunaan jaringan informasi dan akses pasar produk KUKM melalui pameran dalam negeri (Incraft, PPE, Batam Expo, Sriwijaya Expo ,

pengem-bangan UKMK berorien-tasi ekspor dan berbasis teknologi di bidang agroin-dustri serat rami, industri pakan ternak, industri sutera, industri kerajinan batu bara, dan budidaya rumput laut.

346


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

bangan nilai tambah produk berorien-tasi ekspor, pengelola-an pabrik gula, pa-brik kelapa sawit, hutan rakyat, HPH, industri kertas, pengola-han kakao, agro industri serat rami, dan bisnis ritel oleh koperasi.

4. Terbentu-knya sistem dan

produk unggulan KUKM yang berorien-tasi ekspor.

3. Tersusun-nya direktori UKMK yang berorien-tasi ekspor di 9 (sembilan) sektor ekonomi.

Makasar Expo, SME’sCo).

3. Peningka-tan mutu dan desain produk UKM sentra.

347


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

2. Produkti-vitas per tenaga kerja UKM = Rp. 2,60 juta

3. Nilai ekspor UKM Rp. 75.449 miliar

kelemba-gaan akreditasi diklat UKMK.

5. Produktivi-tas per tenaga kerja UKM = Rp. 2,59 juta






-

-

14. Peningkatan Koordinasi Pemeliharaan Stabilitas Ekonomi

1. Tercapainya laju inflasi dalam jangka menengah yang mendekati tingkat inflasi

Laju inflasi sebesar 9,3 persen.




Laju inflasi dalam semester I/2004 sebesar 3,3

348


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

dunia, yaitu sekitar 3-5 persen.

2. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan menjadi sekitar 6-7 persen pada tahun 2004

Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,9 persen dengan tahun dasar 1993.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5 persen dengan tahun dasar 1993 (3,8 persen dengan tahun dasar 2000)



persen.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I/2004, dengan tahun dasar 2000, mencapai 4,5 persen (y-o-y).

15. Peningkatan Penerimaan Negara

1. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB menjadi 16,0% pada tahun 2004.

3. Penertiban

Tercapainya rasio penerimaan pajak terhadap PDB 11,9% (9 bulan)

Penatausahaan dana off

Tercapainya rasio penerimaan pajak sebesar 12,6% terhadap PDB.

Penatausaha

Tercapainya rasio penerimaan pajak sebesar 13,0% terhadap PDB.

Penatausaha

Tercapainya rasio penerimaan pajak sebesar 13,5% terhadap PDB

Nihil

Target rasio penerimaan pajak diperkirakan mencapai 13,6% terhadap PDB

Nihil

349


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

penerimaan dana yang berasal dari off-budget

budget senilai Rp. 7,6 triliun

an dana off budget senilai Rp 850,6 miliar

an dana off budget senilai Rp 1,6 triliun dan US$ 10,6 juta

16. Efektivitas Pengelolaan Pengeluaran Negara

1. Menurunnya subsidi secara bertahap sebagai persentase terhadap PDB

2. Menurunnya secara bertahap defisit anggaran dan kurang lebih berimbang pada tahun 2004

Subsidi BBM Rp. 53,8 triliun sebesar 5,5% dari PDB (9 bulan)

Defisit anggaran sebesar Rp 16,1 triliun atau sebesar 1,7% PDB (9 bulan)

Subsidi BBM Rp 68,4 triliun atau sebesar 4,7 persen dari PDB

Defisit anggaran sebesar Rp 40,5 triliun atau sebesar 2,8 persen dari PDB





Subsidi BBM diperkirakan Rp14,5 triliun atau sebesar 0,7 persen dari PDB

Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp 24,4 triliun atau sebesar 1,2 persen dari PDB

17. Pengelolaan 1. Tersusunnya Diskusi dan Persiapan Presentasi Masih dalam Melanjutka

350


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Utang Pemerintah

UU/Peraturan Pinjaman LN Pemerintah.

2. Menurunnya masalah sistemik dalam Proyek Pinjaman LN.

koordinasi persiapan penyusunan draf UU PLN.

Masalah dana pendamping untuk proyek-proyek PLN belum teratasi.

Dana pembebasan tanah belum teratasi.

penyusunan draf UU PLN

Masalah dana pendamping untuk proyek-proyek PLN sedikit teralokasi.

Kebutuhan dana pembebasan tanah belum teratasi.

preliminary draf UU PLN di depan Menteri Keuangan

Dana pendamping untuk proyek-proyek PLN sebagian teralokasi.

Sebagian kecil kebutuhan dana pembebasan tanah dapat diselesaikan

pembahasan di Dep. Keuangan.

Sebagian kebutuhan dana pendamping diatasi dengan dana ABT.

Pembebasan tanah masih menjadi masalah baik dari segi penyediaan dana ganti rugi maupun proses pembebasannya. Pemda mulai

n kegiatan tahun 2003.

Melanjutkan kegiatan tahun 2003.


351


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Terjadi keterlamba-tan proses dokumen anggaran.

Back-log replenish-ment proyek PLN yang

Proses dokumen anggaran masih sering terlambat.

Upaya mengurangi back-log

Penerbitan dokumen anggaran prosesnya mulai ditata kembali.

Upaya percepatan

bersedia mengalokasikan dana untuk pembebasan tanah.

Keterlambatan proses dokumen anggaran masih terjadi meskipun tidak selambat tahun sebelumnya, karena Dep. Keu kembali melakukan roll over DIP 2003 untuk PLN (DIPPLN) ke TA 2004.

Dilakukan perubahan pembayaran



352


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

mencapai di atas 50% dari initial depositnya cukup besar.

Banyak terjadi masalah proses tender.

Koordinasi antar instansi masih lemah.

salah satunya dengan reorganisasi proses pengangga-ran di pusat dan di daerah.

Terpecahkannya masalah penghambat proses tender.

Koordinasi antar

proses replenishment ke donor untuk mengurangi back-log dengan pengalihan proses sebagian W/A dari Dep Keu ke instansi pelaksana.Masalah proses tender berkurang.

Meningkat-kan

sebagian kecil kontrak dari system S/A menjadi D/P.

Diterbitkannya Keppres 80/2003 sebagai pengganti Keppres 18 tentang proses pengadaan barang dan jasa.

Rapat koordinasi masih terus ditingkatkan,

Memberlakukan Keppres 80/2003.


353


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3. Menurunnya pinjaman LN yang dibatalkan (di cancel).

Evaluasi terhadap proyek PLN yang sulit dan terlambat dilaksanakan.

instansi ditingkatkan

Akibat belum stabilnya kondisi perekonomi-an Indonesia dan terjadinya kerusuhan di beberapa daerah maka sejumlah dana ADB dan IBRD

sejumlah rapat koordinasi untuk menyelesaikan masalah penghambat kelancaran proyek-proyek PLN.

Kondisi perekonomi-an lebih stabil dibanding-kan dengan th 2001, jumlah dana ADB dan IBRD yang dikembali-kan sekitar $ 100 juta guna

namun diakui koordinasi baik antara instansi pusat daerah maupun antar instansi memang masih lemah.Cancellation dana berdasarkan identifikasi thd unused balance, yaitu dengan melaksanakan review thd portfolio pinjaman baik Bank Dunia maupun ADB. Besarannya terindentifikasi tidak lebih dari US$ 50

Tidak ada cancellation dana.

354


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

4. Debt Sevice Ratio (DSR) pemerintah diperkirakan mencapai sekitar 10% pada akhir tahun 2004.

5. Menurunnya rasio hutang pemerintah, baik luar maupun dalam negeri, terhadap PDB menjadi sekitar 46% pada tahun 2004.

Rasio pembayaran hutang terhadap ekspor mencapai 7,2%.

Hutang Pemerintah LN US$ 74,917 milyar dan DN Rp 643 Triliun.

Rasio hutang pemerintah mencapai

(sekitar $ 240 juta) dikembali kan guna efisiensi keuangan.

Rasio pembayaran hutang terhadap ekspor mencapai 10,6%

Hutang Pemerintah mencapai LN US$ 71,378 milyar dan DN Rp 659 Triliun.

efisiensi keuangan.


Hutang Pemerintah LN US$ 74,661 milyar dan DN Rp 650,4 Triliun. Hutang LN naik krn terjadi

juta.


Hutang Pemerintah LN US$ 81,666 milyar dan DN Rp 623,9 Triliun. Hutang LN naik krn terjadi kenaikan kurs Yen, Dolar, dan Euro.

Rasio hutang pemerintah


Hutang Pemerintah LN US$ 82,113 milyar. Dan DN 635,3 Triliun

355


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

6. Meningkatnya pengelolaan utang secara efisien dan efektif dengan menekan kebocoran dan penggunaan menurut skala prioritas.

107,7% dari PDB, terdiri dari 56,8% hutang LN dan 50,8% hutang DN.

Rencana persiapan penerbitan obligasi pemerintah.

Rasio hutang pemerintah mencapai 95,5% dari PDB, terdiri dari 50,6% hutang LN dan 44,9% hutang DN.

Persiapan penyusunan UU Surat Utang Negara untuk persiapan penerbitan obligasi pemerintah sebagai

kenaikan kurs Yen, Dolar, dan Euro.

Rasio hutang pemerintah mencapai 83,3 % dari PDB, terdiri dari 42,9% hutang LN dan 40,4% hutang DN.

UU Surat Utang Negara ditandatangani (UU SUN No. 22 tahun 2002).

mencapai 73,6% dari PDB, terdiri dari 38,7% hutang luar negeri dan 34,9 % hutang dalam negeri.

UU SUN sudah ditindakl anjuti dengan diterbitkan-nya obligasi pemerintah. Ditetapkan Kep Men Keu No 66/KMK.01/2003/ tentang Penunjukan BI sbg agen untuk melaksana-kan Lelang SUN di

Rasio hutang pemerintah mencapai 70,6% dari PDB, terdiri dari 37,2% hutang luar negeri dan 33,4 % hutang dalam negeri.

Menerapkan readiness filter criteria untuk seluruh usulan proyek pinjaman LN sebagaimana disepakati dalam country

356


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Belum ada.

Debt Management Unit.

Ide membuka informasi proyek - proyek pinjaman LN untuk publik

Meningkat-kan keterbukaan informasi proyek pinjaman LN untuk

Pasar perdana dan Kep Men Keu No 83/KMK.01/2003/ tentang Lelang SUN di pasar perdana.

Mempersiapkan readiness filter criteria untuk pinjaman LN khususnya pinjaman Bank Dunia sesuai dengan kesepakatan dalam country Portfolio Performance Review th 2002 oleh

Portfolio Performance Review th 2002 oleh pemerintah Indonesia, Bank Dunia, dan ADB.


357


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Belum ada.

Pembahasan Revisi Kepres 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah.

publik yang meliputi persiapan penyusunan kebijakan strategis & renacana tindak, produk hokum, peningkatan kapasitas kelembagaan.

Melanjutkan pembahasan mengenai revisi Kepres 18 tahun 2000 dan pembahasan rencana dan sosialisasi pembentu-

pemerintah Indonesia, Bank Dunia, dan ADB.

Dikeluarkannya Kepres 80 tahun 2003 sebagai revisi Kepres 18 tahun 2000. Persiapan pembentu-kan secretariat NPPO (National Public Procurement Office) sebagaimana diamanatkan dalam Kepres 80 tahun 2003 melalui SK Meneg PPN/Kepala

358


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

kan NPPO (National Public Procurement Office).

Bappenas

18. Pengembangan Lembaga Keuangan

1. Jumlah dan jenis lembaga keuangan pada masyarakat meningkat:

a. Jumlah kantor bank umum, DPK dan penyaluran kredit

b. Jumlah kantor BPR, DPK dan penyaluran kredit

c. Jumlah kantor bank syariah, DPK, dan pembiayaan.

d. Jumlah perusahaan

6.509 kantorRp. 699,1 triliun, danRp. 320,4 triliun.

7.764 kantor, Rp. 3,1 triliun, danRp. 3,6 triliun.

62 kantor, Rp 1,1 triliun, danRp.1,3 triliun.

245 perusahaan,

6.765 kantor.Rp. 797,4 triliun, danRp. 358,6 triliun.

7.703 kantor, Rp. 4,3 triliun, danRp.5,0 triliun.

96 kantorRp. 1,8 triliun, dan Rp. 2,1 triliun.

7.001 kantor Rp. 835,8 triliun, danRp. 410,3 triliun.

7.571 kantor,Rp. 6,1 triliun, dan Rp. 6,9 triliun.

127 kantor, Rp. 2,9 triliun, dan Rp. 3,3 triliun.

7.730 kantor.Rp. 888,6 triliun, danRp. 477,2 triliun.

7.479 kantor, Rp. 7,7 triliun, danRp.5,8 triliun.

255 kantor, Rp. 5,1 triliun, danRp. 5,5 triliun.

212

...

...

...

...

...

...

...

...

359


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

pembiayaan dan nilai kegiatan usaha

e. Jumlah kantor cabang Perum Pegadaian, jumlah nasabah dan omzet

f. Penyaluran kredit pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)- Kredit Mikro (Rp. 0-50 Juta)- Kredit Kecil (Rp. 50 – 500 juta)- Kredit Menengah (Rp. 500 – 5 Miliar)

danRp.29,2 triliun

659 kantor, dan 12,9 juta orang danRp. 4,2 triliun

...

...

...

246 perusahaan, danRp. 30,8 triliun

706 kantor, dan 15,7 juta orang danRp. 6,0 triliun

59,5 triliun

28,5 triliun

31,8 triliun

247 perusahaan, danRp. 32,9 triliun

739 kantor, dan12,1 juta orang dan Rp. 7,8 triliun

83,2 triliun

39,4 triliun

45,0 triliun

perusahaan, danRp. 40,4 triliun

774 kantor, dan 14,3 juta orang, dan8,8 triliun

101,5 triliun

50,2 triliun

59,3 triliun

...

...

...

...

...

...

...

g. CAR yang sekurang-kurangnya 8 persen

Rata-rata CAR bank

Rata-rata CAR bank

Rata-rata CAR bank

Rata-rata CAR bank

Rata-rata CAR bank

360


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

dalam jangka menengah umum adalah 12,5%

umum adalah 20,5%

umum adalah 22,5%

umum adalah 19,4%

umum adalah 22,5% (April 2004)

h. NPL sekitar 5 persen dalam jangka menengah:- NPL netto bank umum- NPL gross bank umum

5,8%18,8%

3,6% 12,1%.

2,1% 8,1%

3%8,2%

2,1% (April 2004)7,7% (April 2004)

19. Restrukturisasi Perbankan

a. Capital Adequacy Ratio (CAR) sekurang-kurangnya 4% pada tahun 2000 dan 8% pada tahun 2001

12,5% 20,5% 22,5% 19,4% 22,5% (April 2004)

b. Non Performing Loan (NPLs) mencapai sekitar 5% pada tahun 2001- NPLs net bank umum

- NPLs gross bank umum

5,8%

18,8%

3.6%

12.1%

2,1%

8,1%

3%

8,2%

2,1% (April 2004)7,7% (April 2004)

361


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

c. Kinerja BPPN meningkat dengan recovery rate diupayakan semaksimal mungkin mencapai 70% sampai dengan tahun 2004:- Hasil penjualan dari ATK, nilai pokoknya, dan recovery rate

- Hasil penjualan aset PKPS melalui program MSAA dan MRNIA: hasil penjualan, nilai akuisisi, dan recovery rate

Rp.2,9 triliun, Rp. 7,4 triliun, dan 38,7 %

Rp5,7 triliun, Rp6,2 triliun, dan 91%

Rp.9,3 triliun, Rp. 19,7 triliun , dan 47,3 %


Rp.27,9 triliun, Rp. 109,3 triliun, dan 25,6 %


Rp7,4 triliun, Rp. 65,7 triliun, dan 11,2 %


...

…

20. Penyelesaian dan Pemantauan Utang Perusahaan

1. Meningkatnya jumlah perusahaan yang telah melakukan restrukturisasi utang:

Prakarsa Jakarta:Jumlah yang berhasil direstrukturisasi adalah US$ 5,2 miliar dari kasus yang terdaftar

Jumlah kasus yang berhasil direstrukturi-sasi melalui mediasi adalah sebanyak

Jumlah kasus yang berhasil direstrukturi-sasi melalui mediasi adalah

Jumlah kasus yang berhasil direstrukturi-sasi melalui mediasi sebanyak 96 Kasus dengan nilai

362


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

sebanyak 77 kasus dengan nilai utang 13,87 miliar dolar AS dan Rp 12,05 triliun atau total utang adalah 15,38 miliar dolar.

Kasus aktif berjumlah 50 kasus dengan nilai utang sebesar US$ 8,85 miliar dan Rp 9,99 tiliun

BPPN : Tahun 2000 debitur BPPN sebanyak 1.096 debitur dengan nilai

69 Kasus dengan nilai US$ 14,20 Milyar

Kasus aktif berjum-lah 53 kasus dengan nilai utang sebesar US$ 7,9 milyar

Tahun 2001 debitur BPPN kooperatif meningkat menjadi

sebanyak 86 Kasus dengan nilai US$ 18,87 Milyar

Kasus aktif berjum-lah 40 kasus dengan nilai utang sebesar US$ 10,1 milyar.

KKSK mengeluar-kan keputu-san No.Kep. 01/K.KKSK

US$ 20,5 Milyar dari 102 kasus yang terdaftar dengan nilai US$ 26,9 Milyar.

Tanggal 18 Desember 2003, pengakhiran dan penutupan tugas Prakarsa Djakarta.

Penyelesaian untuk kredit UKM sampai tahun 2003 mencapai

Pemerin-tah menge-luarkan PP Nomor 10 tahun 2004, tentang

363


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

buku Rp. 98.98 triliun.

Kelompok 21 Obligor Terbesar, restrukturisasi pada tahap MoU adalah Rp 69,3 triliun dari total aset kredit Rp. 88,5 triliun.

Kelompok 50 Obligor, restrukturisasi:a) Tahap MoU, sebesar Rp 58,75 triliun b) Tahap terbayar Rp 2,51 triliun c) Tahap disposal, Rp 0,48 triliun.

sebanyak 1.120 debitur. Kelompok 21 Obligor Terbesar, restrukturisasi pada tahap MoU adalah Rp 67,27 triliun dari total aset kredit Rp 90,77 triliun .Kelompok 50 Obligor, restrukturisasi:a) Tahap MoU, me-ningkat menjadi Rp 70,90 triliun.b) Tahap terbayar me-ningkat

/05 /2002 tanggal 13 Mei 2002 yaitu tentang, pendekatan restrukturi-sasi berdasarkan kelompok debitur di atas Rp 750 milyar, Debitur yang terkait Prakarsa Jakarta dan Debitur BUMN. Berdasarkan kebija-kan tersebut, sampai dengan 23 Desember 2002 BPPN telah berhasil merestruktu

98% meliputi 239.440 debitur dengan total ATK Rp. 29,2 triliun.

Program penjulan asset Properti (PPAP) tahap I – IV menghasil-kan tingkat pengemba-lian rata-rata 120% sebanyak 2.702 unit properti dengan face value sebesar Rp. 1,10 triliun.Program penjulaan asset kredit dilaksanakan meliputi

Pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang pengelolaan asset. Maksud dari pendirian perusahaan tersebut adalah untuk melakukan pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN.

364


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

menjadi Rp 4,49 triliun.c) Tahap disposal, meningkat menjadi Rp 4,49 triliun.

risasi 107 debitur dengan nilai ATK pokok sebesar Rp 61,03 triliun.

83.238 debitor dengan total hutang pokok sebesar Rp. 105,28 triliun.

Penerima-an Program Penjualan Asset Strategis (PPAS) sebesar Rp. 2,61 triliun.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 2004 Tanggal 27 Februari 2004, tentang Pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN.

2. Tercapainya nilai pemulihan aset hasil restrukturisasi utang di BPPN, termasuk melalui divestasi, yang diupayakan semaksimal mungkin

Hasil penjualan tahun 2000 adalah sebesar Rp.2,9 triliun dari ATK pokok Rp. 7,4 triliun atau recovery

Hasil penjualan tahun 2001 adalah sebesar Rp.9,3 triliun dari ATK pokok Rp. 19,7 triliun atau




365


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

mencapai tingkat pemulihan 70% hingga tahun 2004.

rate tahun 2001 adalah sebesar 38,7 % Setoran tunai ke APBN tahun 2000 adalah sebesar Rp.18,9 triliun

Setoran Tunai Non APBN adalah sebesar Rp.1,8 Triliun.

recovery rate sebesar 47,3 %

Setoran tunai ke APBN tahun 2001 adalah Rp. 28 triliun

Setoran obligasi tahun 2001 adalah Rp. 20,5 triliun.

recovery rate tahun 2002 adalah sebesar 25,6 % Setoran Tunai ke APBN tahun 2002 adalah Rp. 35,2 triliun.

Setoran obligasi tahun 2002 adalah Rp. 7,5 triliun.

Setoran diluar APBN sebesar Rp.5,6 triliun terdiri dari :

PMS Bank Permata:

recovery rate tahun 2003 adalah sebesar 11,2 %Setoran Tunai ke APBN tahun 2003 adalah Rp. 19,7 Triliun,

Setoran obligasi 2003 adalah sebesar Rp. 6,4 triliun

Setoran tunai Non APBN adalah sebesar Rp. 2,4 triliun.

recovery rate tahun 2003 adalah sebesar 7,2 % Secara total periode tahun 1999-2004 recovery rate untuk ATK adalah 22,99%.Setoran Tunai ke APBN tahun 2004 adalah Rp. 5 triliun,Setoran Tunai Non APBN 2004 adalah Rp. 4 triliun,

366


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Total realisasi setoran 2003 adalah Rp. 20,7 triliun.


Rp. 2,9 triliun

Premi Penjaminan dan Pemba-yaran kupon obligasi pemerintah Rp. 2,6 triliun



Total realisasi setoran 2004 adalah Rp. 9 rilyun. Secara total periode 1999 – 2004 realiasai setoran APBN adalah sebesar Rp. 172,5 triliun dengan target

367


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

APBN sebesar 141,3 trlyun atau mencapai 122%.

Penjualan aset PKPS melalui program MSAA dan MRNIA adalah sebesar Rp. 5,7 triliun dari nilai akuisisi Rp.6,2 triliun atau recovery rate = 91%.

Penjualan aset PKPS melalui program MSAA dan MRNIA adalah sebesar Rp. 10,38 triliun dari nilai akuisisi Rp.24,7 triliun atau recovery rate = 42 %.




Jumlah Pemegang Saham (PS) yang wajib

10 PS yang tidak menandata-ngani

KKSK membentuk Tim Bantuan

KKSK membuat kebijakan antara lain:

Dari 10 PS yang telah diserahkan ke aparat

368


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

PKPS = 54 debitur.44 PS menandatangai PKPS melalui skema:a) MSAA = 5 PSb) MRNIA = 4 PSc) APU = 35 PSDari 44 PKPS, terdapat 5 PS melakukan cash Settlement sehingga total PKPS = 39 PS .10 PS. tidak menandatangani PKPS.

perjanjian diserahkan kepada aparat penegak hukum yang terkait.

Hukum (TBH) dan Tim Pengarah Bantuan Hukum (TPBH), untuk mengkaji kepatuhan terhadap perjanjian PKPS. Dikeluar-kan Inpres No.8/2002 untuk mengatur kapastian hukum bagi debitur yang telah menyelesaikan kewajiban sesuai dengan PKPS.

Tanggal 27 Februari memutuskan pemegang Sertifikat Bukti Hak (SBH) dan tidak termasuk DOT diwajibkan untuk menggunakan proceed SBH untuk membeli saham pemerintah.Tanggal 10 April, dibentuk Tim Gabungan PKPS untuk penanganan perkara pidana dan perdata. Tindak lanjut Inpres

hukum terdapat 1 PS yang menandatangani PKPS.Status 30 April 2004 dari 40 perjanjian PKPS sbb :a) MSAA = 5 debitur sudah selesai.b) MRNIA = 2 debitur selesai dan 2 debitur dalam proses.c) APU = 17 debitur selesai, 6 debitur dalam proses dan 8 debitur

369


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

8/2002 dikeluarkan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada 5 PS.

non kooperatif.

Dikeluarkan SKL kepada 17 PS sehingga total yang mendapat SKL = 22 PS.2 PS MRNIA tidak diberikan SKL karena dijual. 8 debitur yang non kooperatif diserahkan kepada penegak hukum.Penanganan lebih lanjut dilakukan oleh Tim Pemberesan

370


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

BPPN.

Kasus penyelesaian hukum tahun 2000 yang telah ditangani oleh Litigasi, adalah sebanyak 2.920 perkara.

Kasus penyelesaian hukum tahun 2001 yang telah ditangani oleh Litigasi, adalah sebanyak 2.570 perkara.

Penanga-nan hukum ditahun 2002 adalah sebanyak 1.891 perkara atau telah mengalami penurunan perkara sebanyak 679 dari tahun 2001.

Penanga-nan hukum tetap dilanjutkan. Penanganan kasus per 30 Juni 2003 sebanyak 1.585 kasus menjadi 1.361 kasus per Desember 2003.

Sampai 23 Februari 2004 jumlah perkara adalah 1.273 perkara dimana didalamnya terdapat perkara-perkara hak tagih BPPN terhadap 447 debitur dengan total nilai pokok utang senilai Rp.20,1 triliun.

3. Tersedianya data utang swasta yang lengkap, akurat dan tepat waktu

Bank Indonesia mengeluar-kan peraturan

Bank Indonesia melakukan revisi surat

Secara bulanan BI telah mengeluar-

Monitoring secara bulanan terus dilaksanakan

Monitoring secara bulanan terus

371


n Nasional



2001 2002 2003 2004 *)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

tentang kewajiban pelaporan hutang luar negeri melalui: PBI No.2/22/PBI/2000 tanggal 2 Oktober 2000. SE No.2/20DLN tanggal 9 Oktober 2000

edaran yang telah dikeluarkan melalui: SE No.3/12/DLN tanggal 8 Juni 2001 tentang Perubahan SE No.2/20DLN tanggal 9 Oktober 2000

kan laporan tentang posisi hutang Luar negeri swasta baik Lembaga Keuangan maupun Non Lembaga Keuangan.

. dilaksanakan.

372

21. Implementasi Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

1.Terwujudnya secara bertahap alokasi antar daerah dari dana perimbangan yang dapat menunjang pembiayaan daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan pelaksanaan wewenang daerah

2. Terlaksananya desentralisasi fiskal yang searah dengan upaya menurunkan defisit APBN

1.Ditetapkan-nya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah

2.Direkomen-dasikannya

1.Tersusun-nya draft revisi Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Direko-

1. Ditetapkan Keppres Nomor 109 Tahun 2003 tentang DAU Propinsi, Kabupaten dan Kota TA 2004

2. Ditetapkan-nya Keppres Nomor 1 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum (DAU)

1. Tersusun-nya draft Revisi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (dalam proses pengesahan parlemen)

373

pembatalan 80 Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3. Ditetapkan-nya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 tentang Dana Perim-bangan

4. Ditetapkan-nya Kepmenkeu Nomor 685/KMK.

mendasikan-nya pembatalan 40 perda melalui Surat Menkeu No.S-70/MK.07/2002 tanggal 14 Maret 2002 dan 52 Perda melalui Surat Menkeu No. S-26/ MK.07/ 2002 tanggal 18 Desember 2002

3. Ditetap-kannya SK Menkeu Nomor 544/KMK.07/ 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang

Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota TA. 2003

3. Ditetapkan Kepmenkeu Nomor 23/KMK.07/2003 tentang Penerapan Perincian Dana Penyeimba-ng TA. 2003 kepada Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota

4. Ditetapkan Kepmenkeu Nomor 538/KMK.07/2003 tentang Peta Kapasitas untuk Propinsi,

374

07/2001 tentang Penetapan Rincian Dana Penyeim-bang Tahun Anggaran 2002 kepada Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

5. Ditetapkan-nya Kepmenkeu Nomor 491/KMK.02/2001 tentang Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK)- Dana Reboisasi (DR)

Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus non Dana Reboisasi TA. 2003

4. Tersusun-nya rancangan Kepmenkeu tentang Perencanaan, Pengelolaan/ Penatausahaan, Pemantauan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah kepada Daerah

5. Terciptany

Kabupaten, Kota dan untuk Daerah Pemekaran 2002

5. Ditetapkan-nya Kepmenkeu Nomor 548/KMK.07/2003 tentang Penetapan Alokasi dan Pediman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus non Dana Reboisasi TA. 2004

6. Ditetapkan Kepmenkeu Nomor 578/KMK.07/2003 tentang Penetapan

375

APBN Tahun Anggaran 2001

6. Ditetapkan-nya Kepmenkeu Nomor 99/KMK.07/2001 tentang Penundaan Pelaksanaan Pinjaman Daerah

7. Ditetapkan-nya Kepmenkeu Nomor 625/KMK.01/2001 mengenai perubahan atas Kepmenkeu Nomor 99/KMK.07/2001 tentang Penundaan

a APBD online sebagai Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

6. Tersusunnya Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

7.Tersusunnya draft perubahan PP Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21 antara Pemerinta

Rincian Dana Penyesuaian TA. 2004 kepada Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota

7. Ditetapkan-nya Kepmenkeu Nomor 579/KMK.07/2003 tentang Perubahan ketiga atas Kepmenkeu No. 99/KMK.07/2001 tentang Penundaan Pelaksanaan Pinjaman Daerah

376

Pelaksanaan Pinjaman Daerah

8. Ditetapkan-nya Kepmenkeu Nomor 382/KMK.07/2001 tentang Penetapan Rincian Jumlah Dana Kontinjensi untuk Bantuan pengalihan personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen (P3D) kepada Pemerintah Daerah

9. Ditetapkan-nya Kepmenke

h Pusat dan Pemerintah Daerah

8. Direkomen-dasikannya usulan pembentu-kan/ pemekaran Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota

9. Tersusunnya Kepmenkeu Nomor 47/ KMK.07/2002 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua

10. Ditetap-

377

u Nomor 451/KMK.07/ 2001 tentang Penetapan Rincian Jumlah Dana Kontinjensi untuk Bantuan kepada Pemerintah Daerah yang mengalami surplus marjinal setelah pengalihan personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumen (P3D) dan daerah yang membutuh-kan bantuan perlakuan khusus

kannya Kepmenkeu Nomor 540/KMK.07/2002 tentang Perubahan kedua atas Kepmenkeu No. 99/KMK.07/2001 tentang Penundaan Pelaksanaan Pinjaman Daerah

378

10.Ditetapkan-nya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah

11.Ditetapkan-nya Kepmenkeu Nomor 141/KMK.07/2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Kepmenkeu Nomor 154/KMK.07/2001 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyam-

379

paian Infor-masi Keua-ngan Daerah

22. Pengembangan Ekspor

1. Meningkatnya nilai dan volume ekspor, terutama ekspor nonmigas dalam periode tahun 2000-2004 diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 11,9 persen per tahun

2. Meningkatnya keragaman ekspor terutama produk industri berbasis pertanian, pertambangan, dan kelautan

Ekspor non migas sebesar 47,757 miliar USD

Keragaman ekspor relatif tidak berubah, bersumber pada 16 komoditi utama.Ekspor produk pertanian sebesar 2,728 miliar USD, sedangkan

Menurun sebesar 8,53 persen dibanding tahun 2000 atau menjadi 43,685 miliar USD.

Keragaman ekspor relatif tidak berubah, bersumber pada 16 komoditi utama.Dibanding tahun 2000, ekspor produk pertanian

Dibanding tahun 2001, ekspor non migas menjadi 45,046 miliar USD atau meningkat 3,12 persen.

Keragaman ekspor relatif tidak berubah, bersumber pada 16 komoditi utama.Ekspor produk pertanian meningkat dibanding tahun 2001

Dibanding tahun 2002, ekspor non migas menjadi 47,407 miliar USD atau meningkat 5,24 persen.

Keragaman ekspor relatif tidak berubah, bersumber pada 16 komoditi utama.Dibanding tahun 2002, ekspor produk pertanian

…

…

…

380

3. Meningkatnya kontribusi UKM dalam ekspor

4. Meningkatnya efektivitas kelembagaan perdagangan internasional

ekspor produk pertam-bangan sebesar 3,041 miliar USD

Kontribusi Ekspor non migas UKM terhadap total ekspor non migas sebesar 15,49 persen

…

menurun menjadi sebesar 2,453 miliar USD, sedangkan ekspor produk pertambangan meningkat menjadi sebesar 3,570 miliar USD.


menjadi sebesar 2,589 miliar USD, sedangkan ekspor produk pertambangan meningkat menjadi sebesar 3,744 miliar USD.


sedikit menurun menjadi sebesar 2,543 miliar USD, sedangkan ekspor produk pertambangan meningkat menjadi sebesar 3,996 miliar USD.


Peningkatan perluasan pasar non tradisional (Hongaria, Thailand & Brasil) serta Penetrasi pasar ke Negara Mesir, Chili dan Panama.

381

Meningkat-nya upaya perluasan pasar luar negeri ke negara tujuan ekspor non kuota.

Penetrasi pasar di negara-negara Eropa Timur dan perluasan jaringan informasi pasar ekspor untuk eksportir di Jawa bagian timur.

Penetrasi pasar di negara Amerika Latin dan perluasan jaringan informasi pasar ekspor untuk eksportir di wilayah Indonesia bagian Timur.

23. Penataan dan Penguatan Basis Produksi dan Distribusi

1. Meningkatnya nilai tambah sektor produksi dan distribusi

Peningkatan PDB industri pengolahan 6,2 persen

Peningkatan PDB sektor perdagangan, hotel







Peningkatan PDB industri pengolahan Trwl 5,5 persen. Terhadap tahun sebelumnya.

Peningkatan PDB sektor perdaganga

382

2. Meningkatnya produktivitas usaha

3. Meningkatnya penggunaan kandungan lokal

4. Meningkatnya kontribusi nilai tambah sektor industri dari wilayah luar pulau Jawa

dan restoran 5,9 persen

Ditandai dengan meningkat-nya utilisasi kapasitas industri nasional menjadi 61,7 persen.

Kandungan lokal bahan baku industri sebesar 61,59 persen

PDRB Industri Pengolahan di propinsi-propinsi



Kandungan lokal bahan baku industri sebesar 64,06 persen

PDRB Industri Pengolahan di propinsi-propinsi



PDRB Industri Pengolahan di propinsi-propinsi selain Jawa sebesar Rp.



n, hotel dan restoran Trwl 6,1 persen terhadap tahun sebelumnya.

…

383

selain Jawa sebesar Rp. 28,8 triliun.

selain Jawa sebesar Rp. 29,9 triliun.

30,9 triliun.

24. Penguatan Pranata Iklim Kompetitif dan Non-Diskriminatif

1. Diterapkannya perundang-undangan pendukung iklim kompetisi

2. Menurunnya tarif impor dalam rangka mendukung strategi industrialisasi

Diberlakukannya pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 ttg persaingan usaha dan dibentuknya KPPU

Pelaksanaan SK Menkeu No. 378/1996 tentang penurunan tarif bea masuk.

KPPU menyelesai-kan dua kasus pelanggaran persaingan usaha.


KPPU menyelesai-kan tujuh kasus pelanggaran persaingan usaha.


KPPU menyelesai-kan 10 kasus pelanggaran persaingan usaha

SK Menkeu No. 547/2003, tentang penetapan tarif bea masuk impor sebagai pelaksanaan harmonisasi tarif nomenklatur se

…

Finalisasi harmonisasi tarif sebagai tindaklanjut Inpres No.5/2003.

384

3. Berkurangnya hambatan investasi, terutama investasi langsung luar negeri

Keppres 118/2000: mengurangi jumlah bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal dengan jumlah bidang usaha yang tertutup bagi PMA. Rencana PMA yg disetujui US$ 15,3 miliar

PP 83/2001: melepas ketentuan dalam PP 20/94 yang menyatakan bahwa PMA hanya dapat dilakukan dalam upaya penyelematan dan penyehatan perusahaan.Keppres 127/2001: mengurangi jumlah bidang usaha yang dicadangkan dan yang hanya terbuka untuk usaha besar dengan

Terwujud-nya pelaksanaan desentralisasi penanaman modal.Pembahasan draft RUU Penanaman modal Pembentukan Satgas Penanaman ModalPendirian Indonesia First CenterRencana PMA yg disetujui US$ 9,7 miliar

ASEAN (SK. Menkeu 545/2003)

Pembaha-san draft RUU Penanaman Modal Penetapan sebagai Indonesia Investment Year Rencana PMA yg disetujui US$ 13,2 miliar

Keppres 29/2004 mengenai pengurusan perijinan investasi satu atapPembahasan dan pemantapan draft RUU penanaman modal

385

syarat kemitraanPengumuman Investment PolicyStatement.Rencana PMA yg disetujui US$ 15,0 miliar

4. Tersedianya mekanisme dan forum komunikasi pengembangan usaha

5. Berkembangnya jaringan informasi pasar dan teknologi bagi kegiatan produksi dan distribusi

_

_

Terbentuk-nya pusat solusi bisnis

Tersusunnya informasi teknologi tepat gunaTersedianya informasi tematik terkait dengan

Mantapnya pelaksanaan pusat solusi bisnis

Tersusunnya informasi teknologi tepat gunaTersedianya informasi tematik terkait dengan

Pelaksanaan Forum Ekspor bersamaan dengan pameran produk ekspor

Pendirian kantor promosi ekspor regional.

Peningka-tan informasi

Terbentuk-nya Sistem Informasi Potensi Ekonomi (SIPE) yang mengakomodasi kebutuhan data dan informasi, terutama dalam menarik minat investor

…

386

klaster industri

klaster industri

pasar lelang agribisnis

25. Penguatan Institusi Pasar

1. Menurunnya tarif impor dan perlakuan diskriminatif

2. Tersedianya perangkat peraturan/perundang-undangan yang mendukung pengembangan perdagangan barang dan jasa

3. Menurunnya hambatan perdagangan dalam negeri

_

…

…

_

Pemantapan RUU pengaturan lalu lintas barang dan jasa

Terciptanya jaringan dagang guna peningkatan ekspor nonmigas

_

Tersusunya kajian penyempurnaan RUU Perdagangan dan jasa

Terciptanya jaringan dagang guna peningkatan ekspor nonmigas

_

Tersusunnya RUU perdagangan dan jasa

…

_

Pembahasan Akhir Finalisasi RUU Perdagangan dan jasa

Terbitnya Keppres RI No. 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula sebagai Barang Dalam Pengawasan Terbitnya Keppres

387

RI No. 58 Thn 2004 tentang Penanganan Gula Yang Diimpor Secara Tidak Sah. Terbitnya Peraturan pemerintah RI No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan.

4. Terciptanya pasar lelang sebagai

Terciptanya institusi

Pengkajian pembentuk

Terbentuknya pasar

Terbentuk-nya pasar

Terbentuk-nya pasar

388

sarana transparansi pembentukan harga dan pasar yang berkeadilan.

pasar lelang spot di 7 lokasi untuk komoditi karet di Jambi dan 4 lokasi untuk komoditi kakao di kabupaten Asahan, Sumut.

an pasar lelang di beberapa daerah yang berpotensi.

lelang forward komoditi agro di jawa barat

Memper-pendek mata rantai perdagangan. Meningkatkan posisi rebut tawar petani. Memberi-kan kepastian harga, kualitas, penyerahan tepat waktu dan biaya penyimpa-nan paling

lelang forward komoditi agro di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

lelang forward komoditi agro di Purwokerto, Riau, Medan, DKI, Sumbar, Sulsel dan Sulut.

389

rendah.26. Pengembang

an Pariwisata7. Jumlah wisatawan:

a. nusantara

b. mancanegara

105 juta

5,064 juta

103 juta

5,154 juta

107 juta

5,033 juta

110 juta

4,470 juta

n.a.

1,800 juta8. Jumlah devisa

yang diterima (US$)

5,741 miliar

5,411 milyar

4,496 milyar

4,030 miliar

1,600 miliar

9. Jumlah produk/objek wisata

600 buah 660 buah 720 buah 750 buah 760 buah

27. Peningkatan Iptek Dunia Usaha

1. Tersedianya peraturan keringanan pajak atas biaya litbang dan pengadaan peralatannya

1.Naskah Akademis RUU Sistem Nasional Iptek.

1.Adanya kesepakatan substantif RUU Sistem Nasional Iptek.

1.Diundang-kannya UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengem-bangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek)

1.Terselesai-kannya naskah Akademis RPP tentang alih teknologi yang juga membahas tentang penerimaan dana hasil pelayanan jasa teknologi

1.Kesepaka-tan substantif dengan stakeholder mengenai RPP alih teknologi.

2. Tersedianya peraturan yang mempermudah unit litbang untuk

1.Naskah Akademis RUU

1.Adanya kesepakatan substantif

1.Diundang-kannya UU No. 18

390

bermitra dengan dunia usaha

Sistem Nasional Iptek.

RUU Sistem Nasional Iptek.

Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengem-bangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek)

3. Tersedianya peraturan yang lebih fleksibel tentang pemanfaatan dana dari hasil pelayanan teknologi



1.Diundang-kannya UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3

1.PP Tarif atas Jenis PNBP LAPAN yang mengijinkan pemanfaatan sebesar 91% dana PNBP dari hasil distribusi data satelit pengindera-an jauh

391

Iptek)

4. Tersedianya peraturan yang memudahkan sebaran pengaruh (spin off) dari lembaga litbang



1.Diundang-kannya UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek)

5. Meningkatnya jumlah perusahaan yang mempunyai unit litbang

1.Terlaksananya Riset Unggulan Kemitraan (RUK sebanyak 14 kegiatan

1.Terlaksananya Riset Unggulan Kemitraan (RUK) sebanyak 31 kegiatan.

1.Terlaksananya Riset Unggulan Kemitraan (RUK) sebanyak 46 kegiatan, serta 19 kegiatan lanjutan



392

2.Adanya 5 perusahaan yang memiliki unit litbang terkait program katalis teknologi

2.Pemata-ngan 5 perusahaan terkait dengan litbang yang berdampak ekonomi

2.Dihasilkan lagi 1 industri hasil kemitraan riset

3.Jumlah perusahaan yang memiliki unit litbang terkait program katalis teknologi sebanyak 9 buah

6. Meningkatnya kontribusi dunia usaha dalam pembiayaan litbang

1.Disempurnakannya program RUK dalam menarik minat

1.Terlaksananya Riset Unggulan Strategis Nasional (RUSNAS)




393

industri untuk berperan serta dalam kegiatan RUK

yang mencakup bidang: Teknologi Informasi & Mikroelektronika (Radio Sonde, Pengembangan Wireless multimedia internet), Buah-buahan Unggul (Manggis, Pepaya, Pisang dan Nenas), serta Teknologi Kelautan (Ikan Kerapu).

mencakup 6 bidang utama, yaitu : Teknologi Informasi & Mikroelektronika, Buah-buahan Unggul, Teknologi Kelautan, Permesinan, Industri Hilir Kelapa Sawit, Diversifikasi Pangan

mencakup 6 bidang utama, yaitu : Teknologi Informasi & Mikroelektronika, Buah-buahan Unggul, Teknologi Kelautan, Permesinan, Industri Hilir Kelapa Sawit, Diversifikasi Pangan

2.Kontribusi industri dalam pendanaan RUK

mencakup bidang utama, yaitu : Teknologi Informasi & Mikroelektronika, Buah-buahan Unggul, Teknologi Kelautan, Permesinan, Industri Hilir Kelapa Sawit, Diversifikasi Pangan, dan energi

394

(Riset Unggulan Kemitraan), sebanyak 35 kegiatan riset

7. Meningkatnya jumlah perusahaan modal ventura

1.Terselesaiakannya rancangan instrumen insentif start-up capital bagi pengembangan UKM berbasis teknologi

1.Terlaksananya uji coba sistem insentif permodalan awal bagi 13 calon perusahaan pasangan usaha (PPU) yang siap dan layak usahanya, 4 diantaranya mendapat persetujuan prinsip

1.Terlaksananya uji coba sistem insentif permodalan awal bagi10 perusahaan pasangan usaha yang siap dan layak usahanya.

1.Terlaksananya uji coba sistem insentif permodalan awal bagi 6 penerima perusahaan pasangan usaha yang siap dan layak usahanya

8. Meningkatnya jumlah wirausaha sebagai hasil spin off

… … … … …

9. Meningkatnya jumlah wirausaha pengguna

1.Dikem-bangkanny

1.Tersedia-nya sistem

1.Terlaksananya

1.Terlaksananya

1.Terlaksanakannya

395

layanan teknologi, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi dan/atau berbasis sumberdaya lokal

a skema sistem insentif untuk pemberda-yaan UKM melalui pemanfaatan hasil riset tepat guna untuk mendukung pengembangan produk unggulan daerah

insentif untuk pemberda-yaan UKM bagi pemanfaatan hasil-hasil riset (teknologi tepat guna) untuk mendukung produk-produk unggulan daerah

2.Terlaksananya program SiptekMan (Sistem Insentif Penguatan Teknologi dan Manajemen) bagi 11 UKM.

SiptekMan pada 11 kelompok UKM yang tersebar di 10 propinsi

2.Beroperasinya Pusyantis yang melakukan pelayanan jasa teknologi dan pengembang inkubator pelayanan jasa informasi bagi UKM

SiptekMan pada 28 kelompok UKM yang terdiri dari 14 UKMK baru dan 14 UKMK lanjutan (tahun ke 2).

2.Terlaksananya program Prida yang membiayai 12 kegiatan.

program Idamantek, yang merupakan pengga-bungan dan penyempur-naan program Prida dan Siptekman. Pada tahun 2004 diseleksi 49 proposal.

2.Terseleksinya 1 proposal Program Asuransi Teknologi

396

3.Dibentuk-nya Pusyantis (Pusat Pelayanan Teknik, Informasi, dan Standarisasi) dan balai unit pelaksana teknis di berbagai lembaga litbang yang berfungsi melakukan pelayanan jasa teknologi

di daerah

3.Terlaksa-nanya Program Asuransi Teknologi untuk pendayagunaan hasil iptek oleh industri dengan melibatkan perusahaan asuransi dalam menjamin resiko kerugian atau kerusakan yang timbul akibat kegagalan proses scaling up dari suatu teknologi

3.Terlaksa-nanya program PERISKOP (program evaluasi sains teknologi untuk pembangu-nan) di 10 daerah meliputi Padang, Medan, Bandung, Semarang, Yogya, Surabaya, Samarinda, Manado, Makasar dan Mataram ditambah hasil assessment pada awal

397

tahun 2003 yaitu Batam.

2.Pengguna pelayanan jasa kalibrasi alat ukur radiasi sebanyak 1450, pengguna pelayanan evaluasi Thermoluminousence Dosimeter (TLD) sebanyak 2197 buah, serta pengguna pelayanan pengawasan keselamatan dan pemantauan tingkat kontaminasi

4.Diterapkannya berbagai teknologi tepat guna melalui diseminasi teknologi

4.Terselesai-kannya beberapa kajian percepatan kemitraan pemanfaatan hasil litbang dan teknologi dalam memperkuat daya saing industri nasional (Katalis Teknologi)

4.Dijalankannya Program Asuransi Teknologi sebanya 2 kegiatan.

398

radionuklida yang menghasil-kan 586 sertifikat.

3.Pelatihan teknologi tepat guna bidang proteksi radiasi dan radiografi sebanyak 12 kali

4.Dimanfaatkannya paket teknologi dalam bidang pertanian di 22 daerah, dan peternakan di 23 daerah.

5.Pengujian MSTQ (Metrology, Standardization, Testing and Quality Assurance) untuk memperkuat kapasitas pelayanan lembaga litbang

6.Penggun

5.Tersosialisasikannya program Prida berupa suatu model diseminasi hasil riptek yang berguna untuk mendukung peningkatan investasi daerah.

6.Dimanfa

5.Dimanfaatkannya iptek inderaja untuk penentuan kesesuaian lahan tanaman palawija, pengkajian potensi ekonomi 21 pulau-pulau kecil strategis di Indonesia, dan untuk pengembangan budidaya perikanan pantai serta inventarisasi sumber daya pesisir dan laut.

6.Dikemba

399

a pelayanan jasa kalibrasi alat ukur radiasi sebanyak 1418, pengguna pelayanan evaluasi Thermoluminousence Dosimeter (TLD) sebanyak 2541 buah, serta pengguna pelayanan pengawasan keselamatan dan pemantauan tingkat kontaminasi radionuklida yang menghasil-kan 1020 sertifikat

atkannya hasil litbang dan teknologi untuk memperkuat daya saing industri nasional (Katalis Teknologi); kajian pengembangan periskop dan integrasi program UKM

ngkannya inkubator pelayanan jasa inderaja bagi UKM di daerah, dengan melakukan pelatihan pemanfaatan teknologi inderaja terhadap unit-unit usaha UKM.

7.Dimanfaa

400

7.Pelatihan teknologi tepat guna bidang proteksi radiasi dan radiografi sebanyak 15 kali

7.Terjalin-nya kemitraan dengan produsen makanan melalui pemanfaatan data satelit penginderaan jauh untuk penentuan kesesuaian lahan untuk tanaman palawija.

t-kannya sistem konversi energi angin (SKEA) untuk pompa air dan penyediaan listrik di daerah terpencil, dengan bekerja sama dengan swasta; pemanfaatan jaringan komunikasi data; tracking and monitoring system; serta informasi gangguan komunikasi untuk mendukung komunikasi

401

8.Dimanfaatkannya paket teknologi dalam bidang pertanian di 60 daerah, peternakan di 38 daerah, pengembangan teknologi di 8 daerah, sumber daya alam dan lingkungan di 1 daerah

8.Dimanfaatkannya hasil litbang iptek nuklir di bidang pertanian, peternakan, industri, air dan kesehatan

9.Terbinanya SDM dalam rangka pembentu-kan Inkubator Layanan

data antar kecamatan dan pemanfaatan di daerah konflik.

8.Meningkatnya pelaksanaan iptek di daerah (iptekda) mencakup tujuh bidang kegiatan yang tersebar di 10 propinsi dan 22 kabupaten/ kota

9.Meningkatnya kemampuan teknologi dan kemandirian masyarakat

402

Jasa Informasi Inderaja di daerah.

10.Terlaksa-nakannya pelatihan nelayan dan staf dinas perikanan di 6 daerah perairan (Manado, Makassar, Bali Selatan, Cilacap,

pedesaan, pemberda-yaan masyarakat melalui pengemba-ngan dan implemen-tasi teknologi tepat guna, serta aplikasinya dalam pertanian untuk pengembangan usaha ekonomi.

403

Pekalongan dan Bengkulu) dalam penggunaan informasi zona potensi ikan11.Pemberdayaan dan pemasyarakatan iptek di pedesaan, serta pelatihan berbagai teknologi tepat guna di pedesaan, tersedia 6 model dan 45 modul pelatihan.

12.Pengguna pelayanan jasa kalibrasi alat ukur

10.Pembentukan Business Teknology Center (BTC) di

404

radiasi sebanyak 4384, pengguna pelayanan evaluasi Thermoluminousence Dosimeter (TLD) sebanyak 28.514 buah, serta pengguna pelayanan pengawasan keselamatan dan pemantauan tingkat kontaminasi radionuklida yang menghasil-kan 783 sertifikat

13.Terlak-sanakannya pelatihan teknologi

beberapa daerah, yang memberikan pelayanan teknologi untuk memperce-pat interaksi antara dunia usaha dengan technology supplier di daerah

11.Pengguna pelayanan

405

tepat guna bidang proteksi radiasi dan radiografi sebanyak 3 kali

14.Dimanfa-atkannya paket teknologi dalam bidang pertanian di 53 daerah,

jasa kalibrasi alat ukur radiasi sebanyak 1750, pelayanan evaluasi Thermoluminousence Dosimeter (TLD) sebanyak 8312 buah, serta pengawasan keselamatan dan pemantauan tingkat kontaminasi radionuklida yang menghasil-kan 800 sertifikat

12.Terlaksa-nakannya pelatihan teknologi

406

peternakan di 49 daerah, pengemba-ngan teknologi di 4 daerah, kesehatan 4 daerah, sumber daya alam dan lingkungan di 6 daerah, serta bidang industri di 2 daerah

tepat guna bidang proteksi radiasi dan radiografi sebanyak 11 kali13.Pemanfa-atan paket teknologi dalam bidang pertanian di 45 daerah, peternakan di 26 daerah, pengembangan teknologi di 3 daerah, serta kesehatan 1 daerah

10. Tersedianya data statistik dasar, sektoral, dan khusus yang

_ _ 1.Identifikasi, definisi

1.Diterbitkan-nya Buku

1.Diterbitkan-nya Buku

407

lengkap, akurat dan tepat waktu

dan pengumpulan data Indikator Iptek

Saku Indikator Iptek Indonesia Tahun 2002 yang memuat 30 indikator

Saku Indikator Iptek Indonesia Tahun 2003

28. Diseminasi Informasi Teknologi

1. Tersedianya informasi peluang usaha dan peningkatan nilai tambah teknologi bagi berbagai industri dan daerah, terutama yang berbasis sumberdaya lokal

1.

Disusunnya rencana penyebarluasan informasi teknologi melalui Program Wairntek (Warung Informasi Teknologi)

1. Terseleng- garanya Warung informasi Teknologi (Warintek) dengan telah diterbitkan-nya basis data Warintek yang berupa CD-ROM seri mencerdas-kan bangsa seri 1 yaitu mengenai

1. Terlaksana nya program Warintek, dan telah berdiri warintek sebanyak 1000 buah.

1. Telah berdiri sebanyak 1207 Warintek yang tersebar di 26 propinsi dengan komposisi 57 merupa-kan insentif KRT, 400 Warintek Mandiri yang merupakan inisiasi

1. Telah berdiri 25 Warintek baru di 10 propinsi

408

teknologi tepat guna untuk memba-ngun UKM/IKM daerah dan telah disebarkan sekitar 10.000 keping CD-ROM.

2. Diselesai-kannya rancangan model Ipteknet, E-government, Sistem Informasi Daerah (Simda), Komputer Murah (Komura), Kantor Maya (Kantaya 1), dan Winword Bahasa

2. Diselesai-kannya Ipteknet, E-government, Sistem Informasi Daerah (Simda), Komputer Murah (Komura), Kantor Maya dikembang-kan menjadi Kantaya 2 dan Winword Bahasa Indonesia

masyarakat sendiri dan 750 Warintek yang mengguna-kan skema Bisnis yang dikembang-kan swasta.

2. Tersedia-nya data/ informasi iptek dirgantara dan pelayanan kepada pengguna, baik dunia usaha, pemerintah, maupun masyarakat yaitu berupa Pelayanan

2. Disempur-nakannya program penyebar-luasan informasi iptek dengan mengga-bungkan program Perpustaka-an Digital ke dalam Warintek.

409

Indonesia (Winbi)

(Winbi) Jasa Informasi Dirgantara, Pelayanan Jasa Produk Pengindera-an Jauh, Pelayanan Jasa Gangguan Komunikasi Radio, serta Pemanfaat-an Teknologi Pengindera-an Jauh untuk Inventarisasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (ISDAL). Penyediaan data ini dimanfaat-kan untuk pertanian;

410

3. Dikem-bangkannya Perpustaka-an Digital yang bersifat sektoral

3.Terba-ngunnya sistem jaringan intranet/internet, updating serta disain

komunikasi antar pulau terutama daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan komunikasi/telepon; pengem-bangan wilayah; pengamatan, pemantauan dan perlin-dungan lingkungan; serta penyusunan neraca sumber daya alam spasial daerah atau penyusunan potensi

3. Tersedia-nya informasi bidang nuklir melalui pameran tetap dan keliling sampai Triwulan I sebanyak

411

untuk penyebaran informasi iptek secara digital dengan mudah, murah, cepat dan efektif

4. Tersedia-nya database kemampuan teknologi client, dunia usaha, dan pemerintah daerah

database dan website

4. Dilaksana-kannya program Radio Publik, Program Radio Internet, Program TV Publik sebagai sarana penyebaran informasi dalam rangka meningkat-kan peran dan fungsi media alternatif

sumber daya alam beberapa daerah.

3. Pengem-bangan jaringan dan sistem informasi keanekaragaman hayati nasional.

4. Peningkatan koleksi informasi iptek, diseminasi informasi iptek, peningkata

17 kali serta seminar 1 kali

412

5. Dikem-bangkannya model keterkaitan terintegrasi antar sistem informasi iptek nasional melalui interkoneksi Jaringan informasi Nasional dengan propotipe model yang disajikan dalam bentuk website

6. Dikem-bangkanny

untuk penyebaran info iptek

5.Diresmi-kannya Pusat Peragaan Iptek (Puspa Iptek) di Jawa Timur Park, Kota Batu Malang dan Kota Baru Parahyangan Bandung dalam rangka pembudaya-an Iptek dikalangan masyarakat terutama di daerah

6. Dikem-bangkanny

n sarana dan pengelolaan perpustaka-an iptek, serta alih media informasi iptek.

5. Pengem-bangan informasi alat-alat mesin pertanian (alsintani-Net) untuk menunjang ketersediaan pangan.

413

a Sarana Hubungan Publik Kegiatan Riptek Melalui Multimedia

7. Pemasya-rakatan iptek dengan mempromosikan Pusat Peragaan

a Digital Museum melalui pembuatan Basis Data dan Simulasi Teknologi Informasi bagi kepentingan promosi iptek untuk museum

7. Terseleng-garanya pameran riptek, tersedianya layanan informasi dalam

6. Pemasaran dan promosi iptek, ensiklopedi teknologi sederhana, pengem-bangan sentra promosi iptek, diseminasi iptek kelautan, dan pengembangan sistem inovasi iptek melalui penyusunan pelayanan

414

Iptek (Puspa Iptek) melalui peragaan iptek keliling (outreach).

8. Sosialisasi dan promosi hasil-hasil riset melalui pameran, jurnal iptek, serta media massa cetak dan elektronik.

bentuk cetak (leaflet, bulletin, company profile)

8. Tersedia-nya informasi berupa peta dasar rupabumi berbagai skala beberapa daerah di Indonesia, peta navigasi udara, peta lingkungan pantai Indonesia (LPI), peta garis pangkal dan ZEE, serta standar metadata nasional

terpadu dalam pemanfaatan

7. Penyebaran info iptek dan pengembangan nilai-nilai masyarakat di tingkat lokal melalui radio publik.

8. Tersedianya informasi bidang nuklir melalui publikasi jurnal ilmiah

415

9.Terbangun-nya sistem jaringan intranet/internet beberapa lembaga sebagai pendukung sistem administrasi perizinan dan inspeksi

10.Disain dan updating website beberapa lembaga sebagai sarana layanan informasi iptek kepada

9. Informasi aktivitas matahari dan interaksi dengan bumi, informasi orbit satelit

10.Prototipe sistem pemantauan wahana bergerak

11.Informasi tentang pasar informasi inderaja di

sebanyak 2 buah, pameran tetap dan keliling 48 kali serta seminar 9 kali

416

masyarakat

11.Terseleng-garanya pameran Riptek dan Harteknas

12.Tersedia-nya layanan informasi dalam bentuk cetak (leaflet, bulletin), bertambahnya koleksi buku dan jurnal ilmiah dalam negeri dan luar negeri

daerah (Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi)

12.Terwujud-nya kesesuaian analisa sistem informasi standardisai dengan konsep ISONET yang meliputi pangkalan data, persyaratan teknis, ICS, dan Root Thesaurus

13.Terinte-grasinya data bidang standar dan penilaian

417

13.Terben-tuknya jaringan informasi standarisasi (INSTANET) antar pusat standarisasi di lingkungan departemen/LPND, terbangun-nya simpul layanan informasi standarisasi di 9 propinsi, serta tersedianya paket informasi standarisasi dalam bentuk pangkalan

kesesuaian serta terbitnya Warta, Senarai, dan Direktori Lembaga Sertifikasi

418

data maupun terbitan yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna maupun stake holder

14.Terdistri-businya informasi standar internasio-nal ke panitia teknis dan stakeholder (draft standar, jurnal, warta, direktori dan senarai SNI)

15.Pangkalan

14.Terseleng-garanya sosialisasi standarisasi, diseminasi publikasi dan informasi, serta konvensi nasional standarisasi

15.Tersusun-nya Sistem Informasi Akreditasi Laborato-rium

16.Tersusunnya silabus kurikulum baku

419

data abstrak dalam bahasa Inggris

16.Pengem-bangan dokumen pandang dengar

17.Tersedianya modul basis data perizinan dan pustaka, data dasar

pengenalan dan dokumentasi Sistem Manajemen Mutu SNI 9001 dan terlaksana-nya forum diskusi standarisai

17.Tersedianya basis data perizinan zat radioaktif dan radiasi, perizinan bahan nuklir, dan laporan hasil inspeksi reaktor.

420

limbah, fasilitas radioterapi/ kedokteran nuklir dan petugas proteksi radiasi

18.Pengem-bangan data base riptek dan dokumentasi hasil riptek

19.Pengem-bangan unit layanan T-Com bagi IKM/UKM

18.Program Pemasya-rakatan dan Kemitraan Hasil Litbang Iptek Nuklir

19.Sosialisasi dan promosi hasil-hasil riset baik melalui pameran, jurnal iptek, maupun melaui media massa baik cetak maupun elektronik

20.Informasi ekonomi sumber

421

20.Tersedianya informasi berupa peta dasar rupabumi berbagai skala beberapa daerah di Indonesia, peta navigasi udara, peta lingkungan pantai Indonesia (LPI), basis metadata, serta Standar Nasional Produk Survey dan Pemetaan

daya alam untuk pengelolaan ekosistem mangrove, terumbu karang dan penggunaan lahan Kep. Seribu dan Kep. Karimun Jawa

20.Informasi untuk arahan pengemba-ngan budi daya dan produkti-vitas

422

21.Tersedia-nya sejumlah informasi paket teknologi tentang pemanfaatan iptek nuklir di bidang non-energi sejumlah 11 paket, serta penginfor-masian bidang nuklir melalui pameran tetap dan keliling 39 kali serta seminar 5 kali

22. Tersedia-nya penerapan ISO 14000

tertinggi kacang tanah di P. Jawa dan Lampung

22.Informasi untuk arah-an lokasi pengembangan budi daya ikan kerapu, fisik perairan dan sosial ekonomi masyarakat pesisir Situbondo

23.Tersedia-

423

23. Tersedia-nya pangkalan data dan informasi standarisasi yang menyeluruh

nya dan terdistribusi-nya informasi harian zona potensi ikan bulan Januari hingga Desember 2002 pada 6 daerah perairan (Menado, Makasar, Bali Selatan, Cilacap, Pekalongan dan Bengkulu)

24.Operasio-nalisasi komputeri-sasi bank data, dan buku yang

424

berisi informasi sumber daya tumbuhan di Asia Tenggara

25.Tersedia-nya sejumlah informasi paket teknologi tentang pemanfaatan iptek nuklir di bidang non-energi sejumlah 10 paket, serta penginformasian bidang nuklir melalui publikasi jurnal ilmiah sebanyak 6 buah,

425

pameran tetap dan keliling 37 kali serta seminar 6 kali

26. Terseleng-garanya pemasya-rakatan standar-disasi melalui dialog interaktif di media cetak dan elektronik

27. Terlatihnya 120 orang dalam TQM dan HACCP di 5 daerah

28.

Tersusun-nya

426

silabus kurikulum baku pengenalan dan dokumentasi sistem manajemen mutu SNI 9001 dan terbentuk-nya forum diskusi standar-disasi

1. Pemetaan Rupabumi:

Peta Rupabumi yang dihasilkan mencakup wilayah Sumatra, jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku Kalimantan, Sulawesi,

1. Pemetaan Rupabumi

1622 Nomer Lembar Peta (NLP) digital Jawa, bali, NTT, NTB dan Maluku Tenggara skala 1:25.000 25 NLP Peta

1. Pemetaan Rupabumi:

22 NLP Peta rupabumi sebagai wilayah Papua dan Maluku skala 1:250.000

1. Peta rupabumi skala 1:250.000 wilayah provinsi DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi sebanyak 15 NLP dalam format

Pemetaan dasar RBI skala 1:50K wilayah Kalteng dan Kalsel. Penyusunan basisdata geospasial 1:50.000 Kalbar. Peningkatan kapasitas

427

Papua skala 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 dan 1:500.000 sebanyak 2408 NLP (analog) dan digital sebanyak 2413 NLP. Sedangkan untuk skala 1:1.000.000 sebanyak 34 NLP. Selain itu juga dipetakan wilayah Timtim 1:25.000 sebanyak 112 NLP dan 1:50.000 sebanyak

Rupabumi skala 1:10.000 kawasan Jakarta Barat, Bekasi, Karawang dan wilayah Kota Mataram. 4 NLP peta rupabumi digital skala 1:250.000 wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. 21 NLP peta digital kawasan DAS Membrano skala 1:25.000.

Autocad dan Arc/Info.

dan kemampuan system pemetaan digital. Pemetaan dasar rupabumi skala 1:50.000 Kaltim, Kalteng dan Kalsel. Pemetaan dasar RBI skala 1:500.000 dengan generalisasi sebagian wi Indonesia. Pemetaan RBI skala 1:250K Papua dan Kalimantan. Penyusunan Basisdata Geospasial

428

10 NLP. Jenis peta lain yang dihasilkan seperti peta Radar, peta Foto, peta Citra mencakup wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua skala 1:50.000, 1:100.000 dan 1:250.000 sebanyak 1.273 NLP.

2. Pemetaan Dasar Kelautan dan kedirgantaraan 23 NLP peta Batimetri

2. Pemeta-an Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI)

2. Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan:

Pembuatan 15 NLP peta LPI skala 1:50.000 dan 5 NLP Revisi skala 1:50.000 Penyiapa

2. Peta rupabumi skala 1:50.000, wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan sebanyak 300 NLP.

1:50K Sulawesi. Disemina-si produk PDRTR wi Sumatera Penyelenggaraan bimbingan teknis SAPP dan inventarisasi BMKN Sosialisasi dan fasilitasi Jabfung surveyor dan pemeta. Kajian dan Eva dalam rangka reposisi BAKOSURTANAL pemantauan tindak lanjut pekerjaan. Pembuatan peta LPI

429

skala 1:250.000, 33 NLP peta Medan Magnit skala 1:250.000, 44 NLP peta lingkungan laut Nasional skala 1:50.000, 128 NLP peta Lingkungan Pantai Indonesia skala 1:50.000 dan 1:250.000, 9 NLP peta Navigasi Udara skala 1:25.000, 2 NLP peta Enroute

daerah Flores skala 1:250.000 sebanyak 5 NLP dan 1:50.000 sebanyak 5 NLP. Peta Enroute Indonesia 1:3.000.000 sebanyak 4 NLP dan Enroute Manado 1:250.000 sebanyak 2 NLP serta Peta Navigasi Udara Bandara Sam Ratulangi Manado dan Syamsudin Noor Banjarmasin 1:25.000 masing-

n peta garis pangkal dan ZEE wilayah perairan Indonesia dalam rangka penyerahan ke PBB sebanyak 15 NLP skala 1:1.000.000 dan 64 NLP peta garis pangkal skala 1:2.000.000 terkoreksi. 4 NLP peta Navigasi Udara skala 1:25.000 Bandara Palu, Pontianak, Yogya dan Bandung

1:250K format desktop kartografi dan GIS. Pemetaan dan penyediaan data spasial utama kedirgantaraan. Survei hidrografi wilayah pantai NTT, Kaltim, Babel dan Riau. Pembuatan sistem pemantauan obyek bergerak di laut. Pengelola-an basis data spasial kelautan dan kedirgantaraan.

430

skala 1:3.000.000, serta peta digital Sumber Daya Kelautan meliputi: 15 NLP peta ZEE, 33 NLP peta ALKI dan 64 NLP peta garis Pangkal.

masing 1 NLP.

3. Penyusu-nan Basisdata

Basisdata geografis digital (6 tema, 15 subtema), data hill shading skala 1:50.000 sejumlah 30 NLP. Basisdata toponimi dan gasetir wilayah NTT.5.Pembina

serta 1 NLP revisi peta Enroute skala 1:3.000.000. Penyusunan database kelautan dan kedirganta-raan.

3. Penyusunan Basisdata

20 NLP Basisdata spasial rupabumi wilayah Sulawesi, 362 NLP Basis DEM sebagian wilayah Banten, DKI, dan Jawa Barat skala

3. Basisdata peta rupabumi skala 1:250.000 sebanyak 15 NLP dalam format yang homogen.

Sosialisasi pamern, rakor dan penyusunan NPPSS. Penegasan dan pemetaan batas negara di laut. Pengkajian, penegasan dan pemetaan batas wilayah daerah. Pembinaan dan pengembangan basisdata SI taswil negara dan daerah. Survei hidrografi pantai Kaltim. Survei demarkasi

431

an system jaringan dan Standarisasi Data Spasial Basis data metadata versi II Standarisasi Nasional produk surta sebanyak 9 Standar Nasional Indonesia (SNI) Pengembangan Homepage BAKOSURTANAL (www.bakosurtanal.go.id) Pembinaan dan pemasyarakatan SIGNAS

1:25.000 1.753 NLP Basis data vector (hidrologi, batas administrasi) dan nama-nama geografi yang terintegrasi wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku Tenggara, Basis data peta kab/kota skala khusus Semarang, Ciamis dan Probolinggo, 77 NLP Basis data toponimi dan gasetir wilayah

4. Peta tata ruang nasional skala 1:1.000.00

dan pemetaan perbatasn RI-PNG. Survei demarkasi dan pemetaan perbatasn RI-Malaysia. Pembangunan, pembinaan dan pengembangan Basis data dan SI Taswil negara dan daerah. Densifikasi jarring kontrol hizontal di Babel dan Jawa. Penguku-ran leveling di jatim Orde 1 Pengikatan

432

http://www.bakosurtanal.go.id/



melalui Rakortek SIG.

Nusa Tenggara Timur.

4. Pembinaan Sistem Jaringan dan Standarisasi Data Spasial:

Pembinaan dan pengem-bangan IDS pada 4 daerah melalui pertemuan teknis dan koordinasi antar stake dan share holders pusat maupun daerah, penyelenggaraan Rakortek SIG,

0 sebanyak 36 NLP, tema pola pemanfaatan ruang nasional (revisi).

Pasut Prigi. Pengembangan operasionalisasi, pemelihara-an pasut. Pemodelan geometric geodinamika di wil Indonesia dan Asia Tenggara. Survei gayaberat Nasional KGN dan hitungan geoid. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan St tetap GPS XI. Pengembangan database untuk WEB tahap II.

433

operasionalisasi secretariat IDSN, penyusunan pedoman penyelenggaraan IDS, dokumen pengembangan SIG dan penyelenggaraan pertemuan Fora IDS. Bertambah jaringan LAN BAKOSURTANAL, berikut sarana dan pedoman penggunaan intranet dan internet BAKOSURTANAL. Standar Metadata Nasional

Rapat koordinasi teknis geodesi dan geodinamika. Penyelenggaraan fora infrastruktur data spasial. Penyelenggaraan sistem jaringan. Penyelenggaraan metadata. Pembangunan standar nasional data utama.

434

hasil kesepakatan dengan Instansi/Institusi penghasil dan pengelola data spasial, aplikasi Sistem Penyajian Standar Metadata Nasional berisi metadata dari 10 Instansi/Institusi yang ditayangkan pada web. Dokumen manajemen mengenai data utama yang ada di berbagai instansi, tersedianya

5. Peta batas wilayah Internasio-nal.

a. Peta Sinoptik Sementara

435

dokumen yang dapat menjelaskan istilah-istilah tentang data utama dan seluruh komponen-nya yang terkait.

Batas Yurisdiksi dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia skala 1:5.000.000 sebanyak 1 NLP (updating)

b. Peta batas negara di laut RI-RDTL skala lebih besar 1:75.000 berikut koordinat geodetik sebanyak 30 pilar batas (hasil pemasangan baru) dan hasil kajian interpretas

436

i/ identifikasi dan delineasi garis batas RI-RDTL dengan mengguna-kan citra satelit dan Digital Terrain Model (DTM).

c. Peta garis pangkal batas maritim sebanyak 198 titik; peta skala 1:200.000 sebanyak 63 NLP (updating)

d. Peta Batas Wilayah Internasio-nal antara Indonesia: Malaysia, PNG, RDTL. 8

437

titik di pulau Sebatik. Koordinat hasil survei delineasi sepanjang 228 km, 13 titik. Peta skala 1:25.000 sebanyak 17 NLP wilayah Timor.

6. Peta batas wilayah administrasi

a. Peta batas administrasi seluruh Indonesia (overview), skala 1:3.500.000, sebanyak 1 NLP.

b. Peta batas Kabupaten

438

dan Kota skala 1:50.000, sebanyak 10 NLP wilayah Kabupaten Kupang, provinsi Kalimantan Barat antara Kab. Sambas, Sintang & pemkot Sintang ditetapkan diukur pilar batas Kabupaten/Kota Kupang sebanyak masing-masing 10 pilar dengan mengguna-kan teknologi GPS.

439

7. Basisdata batas wilayah 30 NLP peta batas darat dan laut yang dimasukkan dalam format database tersebut.

8. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) skala 1:250.000 Wilayah Provinsi Gorontalo sebanyak 3 NLP, Sulawesi Tenggara 1 NLP, Jawa Timur/Jawa Tengah sebanyak 3 NLP,

440

Kalimantan Barat sebanyak 2 NLP.

9. Peta Dasar Kedirgan-taraan

a. Peta Navigasi Udara (World Aeronau-tical Chart/ WAC) skala 1:1.000.000 sebanyak 5 NLP; Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, sebagian Sumatera.

b. Peta Lingkungan Bandar Udara

441

Indonesia (LBI) skala 1:25.000, sebanyak 2 NLP, Bandara Djalaludin Gorontalo dan Wolter Monginsidi-Kendari.

10.Basisdata spasial kelautan dan kedirgantaraan berupa peta LBI skala 1:25.000 dalam format system informasi geografis (Mapinfo)

442

11.Spesifikasi teknis Kelautan dan Kedirgan-taraan & disusunnya Norma, Pedoman, Prosedur, Standar dan Spesifikasi (NPPSS) bidang kelautan dan kedirgan-taraan

12.Sistem jaringan

13.Metadata Standar Federal GeoSpatial Data Committee (FGDC) yang diperguna-kan

443

sebagai standar Meta Data Spasial Nasional (MDSN) & Meta Data Spasial Nasional berbasis web dengan mengacu kepada standar FGDC dan Sistem Direktori Data Spasial Nasional (DDSN)

14.Kamus data berbasis web. Standar Nasional Indonesia untuk data spasial

444

BAKOSURTANAL dan terbentuk-nya Komisi Teknis 211S (Technical Committee/TC211).

15. Fora IDSN

16. Pemba-ngunan Simpul Data dan Informasi

17. Pemban-gunan dan Pengem-bangan Sistem Tayang Langsung Data Spasial Berbasiskan Teknologi

445

Informasi dan Komunikasi

18.Jaringan Kontrol Horizontal, Vertikal dan Pasang Surut (pasut).

- 20 titik kontrol geodesi Orde I di Kalimantan Barat.- Titik Kontrol vertical nasional sebanyak 60 titik di Kalimantan Selatan.- Penentuan acuan awal tinggi orthometris secara nasional di 54 stasiun

446

yang tersebar diseluruh NKRI.- Penentuan dan pengemb-angan model geoid melalui survei gaya berat untuk menghasil-kan peta undulasi geoid yang homogen untuk tingkat local dan global.

19.Visuali-sasikan Basisdata Geodesi dan Geodinami-ka dalam web.

20. Sosiali-

447

sasi Jabatan Surveyor Pemetaan.

2. Tersedianya bantuan informasi teknologi sebagai pelengkap berbagai skim kredit usaha, terutama bagi usaha kecil menengah dan koperasi

1. Pengemba-ngan program dan strategi penyebar-luasan informasi iptek dengan memanfaat-kan sumberdaya lokal di setiap daerah

2.Terlaksana-nya Program

1. PDT (Program Diseminasi Teknologi) sebanyak 25 kegiatan

2. Terseleng-garanya Warung

1. Tersedia 108 paket teknologi berupa 95 paket PDT (Program Diseminasi Teknologi) dan 13 paket PU (Program Unggulan)

2. Dikembang-kannya basis data

1. Melalui penerapan iptek di daerah, dimanfaat-kannya bantuan informasi hasil risert yang well proven, layak dari segi teknis serta ekonomi, untuk pemberdayaan dan penumbu-han UKM berbasis iptek.

2. Dikembang-kannya basis data Warintek.

1.Disempurna-kannya program penyebar-luasan informasi iptek dengan mengga-bungkan program Perpustaka-an Digital ke dalam Warintek.

448

Diseminasi Teknologi sebanyak 30 kegiatan

Informasi Teknologi (Warintek) yang meningkat-kan akses masyarakat terhadap informasi teknologi untuk dimanfaat-kan pada kegiatan ekonomi-nya, diterbitkan basis data seri 1 mengenai teknologi tepat guna untuk membangun UKM daerah

3. Melalui kegiatan Riset Unggulan Kemitraan (RUK),

Warintek sehingga dapat diakses sampai tingkat kecamatan, diterbitkan basis data seri 2 mengenai ketahanan pangan dan kesehatan, daftar istilah komputer dan perangkat lunak, serta teknologi alat pengolah bagi UKM dan industri.

3. Program

Telah dilaksana-kan Program Mobile Warintek berbasis perpustaka-an keliling

3. Pemberian bantuan 96 unit perangkat komputer kepada

449

mendorong pengem-bangan produk unggulan di sentra yang sudah ada dengan memberikan bantuan finansial maupun non finansial (berupa hasil penelitian), terdapat 51 kegiatan

4. Pemberian modal awal bagi pengem-bangan UKM berbasis teknologi (start up company) yang pada

Mobile Warintek dengan roadshow Jawa-Bali mengun-jungi 284 kecamatan

4. Melalui kegiatan Riset Unggulan Kemitraan (RUK), mendorong pengemba

sejumlah lembaga pendidikan dan masyarakat, untuk mendukung pengem-bangan Warintek Mandiri.

4. Dibangun- nya sarana berbagi informasi dengan pengemba-ngan perpustakaan digital (pustal), diberikan 15 insentif kepada lembaga/in

450

tahun ini kegiatannya berupa perancangan instrumen insentif yang akan diujicoba-kan pada tahun 2002

5.Pemberian bantuan penguatan teknologi dan manajemen melalui Program Siptekman terhadap 11 UKM

ngan produk unggulan di sentra yang sudah ada dengan memberikan bantuan finansial maupun non finansial (berupa hasil penelitian), terdapat 46 kegiatan

5. Pemberian modal awal bagi pengem-bangan UKM berbasis teknologi (start up company) terhadap 13 calon perusahaa

stitusi/perguruan tinggi untuk pengem-bangan pendo-kumentasian informasi lokal

451

6. Informasi pemanfaatan paten luar negeri yang kadaluwarsa yang disosialisasikan pada IKM/UKM untuk dapat memanfaatkan produk tersebut tanpa membayar royalti

n pasangan usaha

6. Pemberian bantuan penguatan teknologi dan manajemen melalui Program Siptekman yang juga dialokasikan terhadap 11 UKM

7. Sosialisasi dan dokumentasi SNI 17025 kepada 40 IKM serta diseminasi SNI 17025

452

di 6 daerah3. Meningkatnya jumlah

wirausaha pengguna informasi teknologi dan/atau pelayanan teknologi

1.

Penyusunan rencana penye-lenggaraan acara tahunan yang merupakan ajang sosi-alisasi dan promosi hasil-hasil iptek serta menjadi forum interaksi penghasil dan pengguna teknologi

1. Teseleng-garanya Pameran RITECH 2001 yang merupakan ajang bertemunya penghasil teknologi (litbang-litbang penelitian) dengan praktisi di bidang industri.

2. Penerbitan majalah Promaris, majalah iptek yang memuat promosi hasil-hasil iptek

1. Teseleng-garanya Pameran RITECH 2002


3.

1.Teseleng-garanya Pameran RITECH 2003


1. Penyeleng-garaan RITECH 2004

453

3. Pengguna ipteknet sejumlah 31 institusi, total jumlah pelanggan 581.000 orang, jumlah pengguna 4.200.000 orang

4. Pemanfaat-an model aplikasi data pengindera-an jauh untuk penataan ruang/pen

Beroperasi-nya Pusyantis (Pusat Pelayanan Teknik, Informasi, dan Standarisasi) untuk dapat dimanfaat-kan masyarakat dunia usaha untuk mendapat-kan pelayanan jasa teknologi

4. Pengguna ipteknet sejumlah 32 institusi, total jumlah pelanggan 667.002, total pengguna

454

gembangan wilayah, kehutanan, pertanian, pertambangan dan sumber daya mineral dan sebagainya

5.Dibentuknya Pusyantis (Pusat Pelayanan Teknik, Informasi, dan Stan darisasi)

4.500.000 orang

29. Peningkatan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri

Meningkatnya jumlah dan nilai penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri

PMDN Persetujuan - Proyek 392 - Investasi Rp. 94 triliunRealisasi (Izin Usaha tetap)- Proyek

PMDN Persetujuan

- Proyek 264

- Investasi Rp. 58,8 tri- lyunRealisasi (Izin Usaha Tetap)

PMDNPersetujuan - Proyek 188 - Investasi Rp.25,2 triliunRealisasi (Izin Usaha Tetap) - Proyek

PMDNPersetujuan - Proyek 196 - Investasi : Rp. 50,1 triliunRealisasi (Izin Usaha Tetap) - Proyek

PMDNPersetujan - Proyek 72 proyek - Investasi : Rp. 15,8 triliunRealisasi(Izin Usaha Tetap) - Proyek

455

299 - Investasi Rp. 22 triliun

PMAPersetujuan - Proyek 1.542 - Investasi US$ 16,1 milyarRealisasi (Izin Usaha Tetap) - Proyek 637 -Investasi US$ 9.9 milyar

- Proyek 157 - Investasi Rp . 9,73 triliun

PMAPersetujuan Proyek 1.334 Investasi US$ 15,1 milyarRealisasi (Izin Usaha Tetap)- Proyek 445 - Investasi US$ 3.47 milyar

103 - Investasi Rp 12,03 triliun

PMAPersetujuan - Proyek 1.151 - Investasi US$ 9,8 milyarRealisasi (Izin Usaha Tetap) - Proyek 432

- Investasi US$ 3.07 milyar

110 - Investasi Rp. 11,53 triliun

PMAPersetujuan - Proyek 1.049 - Investasi US$ 13,6 milyarRealisasi (Izin Usaha Tetap) - Proyek 543 - Investasi US$ 5.34 milyar

39 - Investasi Rp. 8,1 triliun

PMAPersetujuan - Proyek 551 proyek- Investasi US$ 3,0 milyarRealisasi (Izin Usaha Tetap) - Proyek 230

- Investasi US$ 2.0 milyar

Tersedianya prosedur investasi yang lebih efisien dan efektif

Konsep RUU Penanaman Modal dibahas interdep

Konsep RUU Penanaman Modal selesai dibahas dalam rapat interdep

Konsep RUU Penanaman Modal sudah diajukan kepada Presiden melalui

Konsep RUU Penanaman modal dibahas kembali di Kantor Menko Perekonom

Menko Perekonomian dengan surat No. S-112/M.Ekon/04/2004 tanggal 22 April 2004

456

Pembahasan interdep perubahan PP No. 20/1994 tentang Kepemilikan Saham Dalam

dengan para pakar dan Kadin Indonesia

Terbitnya PP No. 83/2001 tentang perubahan atas PP No. 20/1994 tentang

Menteri Kehakiman dan HAM untuk dimintakan Izin Prakarsa

---

i-an bersama instansi terkait yang memutuskan untuk disusun kembali dengan materi yang disederhanakan untuk kemudian dibahas dalam sidang kabinet. Sampai akhir tahun 2003 RUU Penanaman Modal belum disampaikan ke DPR

---

kepada Sekretariat Negara meminta agar menyampai-kan penyempur-naan RUU Penanaman Modal ke DPR

---

457

Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka PMA

Pembahasan interdep draft perubahan Keppres No. 99 tahun 1998 tentang Bidang/ Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar

Kepemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka PMA

Penerbitan Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk usaha menengah atau Besar Dengan Syarat

---

---

---

458

Dengan Syarat Kemitraan

Menyempurnakan ketentuan penanaman modal dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal (PTPPM) tahun 1998

Pembahasan draft Investment Policy Statement (IPS)dengan ADB (ASEAN Develop-ment Bank) dan interdep

Kemitraan

Rancangan Penyempurnaan buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal (PTPPM) selesai dibahas dengan Interdep

Penetapan Investment Policy Statement (IPS) yang telah diumumkan bersama dengan ASEAN

Pencetakan buku PTPPM 2002

---

---

Penyele-saian penyempurnaan buku PTPPM 2002

---

---

Telah dicetak dan disebarkan kepada instansi terkait baik pusat maupun daerah

---

---

459

Penerbitan Keppres No. 90 tahun 2000 tentang Pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)

Keluarnya PP No. 148 tahun 2000 tentang Pemberian Fasilitas Fiskal Untuk Bidang Usaha Tertentu dan Lokasi tertentu

Pembahasa

Development Bank (ADB)

Penerbitan SK Kepala BKPM No. 22/SK/2001 tentang Pelaksanaan Keppres No. 90 Tahun 2000 tentang Pendirian KPPA

Penyusunan draftDaftar kriteria bidang usaha yang berhak mendapatkan fasilitas fiskal sesuai PP 148 tahun 2000

Draft hasil rapat interdep telah diserahkan kepada Menteri Keuangan untuk diproses sebagai Keppres

Rancangan Keppres tentang penyelenggaraan kewenangan penanaman modal

Draft hasil rapat interdep masih di Menteri Keuangan

Keppres No. 87 tahun 2003 tentang Tim Nasional Peningkata

Bersama-sama Ditjen Pajak menyusun kriteria yang lebih jelas bidang-bidang usaha dan daerah-daerah yang berhak mendapatkan fasilitas fiskal

Keppres No. 29 tahun 2004 tentang penyelenggaraan

460

n 3 draft Keppres : Penyelenggaraan kewenangan Penanaman Modal, Tatacara Penanaman Modal dan Tatacara Pengenda-lian Penanaman Modal

Penyusun-an 3 draft Keppres:- Penyelenggaraan kewenangan Penanaman Modal - Tatacara Penanaman Modal - Tatacara Pengenda-lian Penanaman Modal

diubah judulnya oleh Depdagri menjadi Tatacara Penyelenggaraan Penanaman Modal dan telah mendapat persetujuan dari Ditjen Otda selaku Sekretaris Tim Keppres 157/2000

n Ekspor dan Peningkatan Investasi, yang diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan investasi

penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN melalui sistem pelayanan satu atap yang di-maksudkan untuk meningkat-kan pelayanan investasi kepada para investor.

3. Meningkatnya investasi di berbagai daerah

PMDN(Rp. Milyar) Jawa Sumatera Kalimantan Sulawesi Maluku

Persetujuan 17.499,9 37.848,4 5.823,0 31.934,1 --- 59,0

Persetujuan

20.386,0 9.307,9 3.781,9 20.015,1 --- 540,2

Persetujuan

12.781,4 6.023,8 2.669,6 3.469,3 68,0 28,8

Persetujuan 11.306,8 3.789,3 3.395,7 29.767,0 2,9 706,0

Persetujuan

10.464,3 3.757,1 851,0 550,6 ---

461

Bali NTB NTT Papua

Jawa Sumatera Kalimantan Sulawesi Maluku Bali NTB NTT Papua

PMA(US$. juta)


816,9 1,5 42,5

Realisasi (IUT)

14.235,52945,43925,6714,1…105,916,1…91,2

Persetujuan 11.053,2 3.072,1 208,8 74,5 0,1 201,5 1.407,9 5,0 52,5

Realisasi (IUT)

566,5 1.080,9 3.137,5

Realisasi (IUT)

5.093,72995,6754,4571,46,5311,6……

Persetujuan 5.742,2 2.356,7 246,6 81,1 9,3 518,9 4,8 1,2 6.095,5

Realisasi (IUT)

0,4 15,0 174,2

Realisasi (IUT)

10.611,4199,11.136,536,0…31,614,7……

Persetujuan 4.799,6 2.070,2 2.237,0 420,2 --- 86,5 119,7 2,5 59,7

Realisasi (IUT)

5,8 122,7 995,9

Realisasi (IUT)

9.696,51.138,4418,7275,51,30,3………

Persetujuan 7.445,8 1.541,2 979,5 391,5 3,0 203,0 2.805,6 0,4 220,8

Realisasi (IUT)

106,8 --- --- 44,0

Realisasi (IUT)

2.829,3151,65.023,091,7...............

Persetujuan

1.990,9 684,0 47,4 106,8 9,7 197,6 2,8 --- 10,0

462


8.270,9555,7479,411,51,046,60,26,1503,9

2.474,2901,653,67,11,828,50,35,3…

2.742,323,3188,660,5…3,42,3…4,1

4.617,3353,0109,2258,7…2,00,6…4,1

Realisasi (IUT)

1.359,0524,6110,6……4,7…2,4…

1. Menurunnya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dalam investasi

4,10 6,51 6,27 5,45 ---

30. Penataan Institusi Pasar Modal

Peran pasar modal dalam kegiatan ekonomi: a. Kapitalisasi

Pasar BEJ

b. Kapitalisasi Pasar BES

c. Nilai Kapitalisasi Pasar Saham Milik Pemodal Asing di BEJ

d. Nilai Emisi

Rp. 259,2 triliun.

Rp. 225,80 triliun.

Rp. 54,11 triliun.

Rp. 226,06

Rp. 239,27 triliun.

Rp. 197,90 triliun.

Rp. 46,54 triliun.

Rp. 231,34

Rp. 268,78 triliun.

Rp. 228,07 triliun.

Rp. 58,73 triliun.

Rp. 241,31

Rp. 466,37 triliun.

Rp. 404,95 triliun.

Rp. 103.95 triliun.

Rp.

Rp. 495,80 triliun (Juni 2004). Rp. 435,71 triliun (Juni 2004).Rp. 107,66 triliun (Juni

463

Saham (Kumulatif)

e. Nilai Emisi Obligasi Korporasi/Obligasi Koversi (Kumulatif)

f. Nilai perdagangan saham BUMN

g. Prosentase nilai perdagangan saham BUMN terhadap total nilai perdagangan BEJ.

triliun.

Rp. 28,79 triliun.

Rp. 20,02 triliun.

3,9%

triliun.

Rp. 31,66 triliun.

Rp. 24,93 triliun.

25,56%

triliun.

Rp. 37,81 triliun.

Rp. 30,26 triliun.

25,06%

251,28 triliun.

Rp. 63,49 triliun dan USD 105 juta.

Rp. 33,35 triliun.

27,1%

2004).

Rp. 254,58 triliun (Juni 2004). Rp. 72,43 triliun dan USD 105 juta (Juni 2004).Rp. 36,72 triliun (Juli 2004).29,8%

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pasar modal:Perkembangan reksa

dana.

Nilai transaksi perdagangan saham BEJ.

Nilai transaksi perdagangan saham BES.

Rp. 5,52 triliun.

Rp. 122,77 triliun.

Rp. 9,98 triliun.

Rp. 8,00 triliun.

Rp. 97,52 triliun.

Rp. 2,72 triliun.

Rp. 46,61 triliun.

Rp. 120,76 triliun.

Rp. 11,51 triliun.

Rp. 69,48 triliun.

Rp. 125,46 triliun.

Rp. 3,10 triliun.

Rp. 86,20 triliun (Mei 2004).Rp. 123,39 triliun (Juli 2004).

Rp. 3,21 triliun (Juli 2004).

464

31. Restrukturisasi Perusahaan Negara

1. Tercapainya perusahaan Negara yang kondisi keuangannya sehat

102 BUMN

94 BUMN 112 BUMN

92 BUMN …

2. Penerimaan Negara dari hasil pajak dan dividena. Pajak (PPh dan

PPN)8,1 triliun 8,7 triliun 16,4 triliun 22,1 triliun ...

b. Dividen (dividen pada tahun tersebut merupakan hasil dari operasi tahun buku sebelumnya)

4,3 triliun 7,6 triliun 8,0 triliun 7,9 triliun 7,7*) triliun

3. Penerimaan Negara dari hasil privatisasi perusahaan negara

... 3,5 triliun rupiah

7,9 triliun rupiah

7,8 triliun rupiah

3,4 triliun rupiah **)

32. Mempertahan-kan Tingkat Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana

Meningkatnya kapasitas prasaranao Ju

mlah kecamatan yang terjangkau pelayanan pos

o Jumlah lokasi transmigrasi yang terjangkau pelayanan pos

o Kapasitas sentral telepon tetap

3.759

952

8.358.731

6.080.930

3.760

954

8.480.873

6.769.796

3.760

954

9.103.638

7.750.035

3.760

954

10.146.821

8.737.131

3.760

954

10.240.582

8.729.433

465

(satuan sambungan/ss)

o Kapasitas terpakai telepon tetap (ss)

Diterbitkan-nya Inpres No. 6 Tahun 2001 tentang Pengem-bangan dan Pendaya-gunaan Telematika di Indonesia

Diterbit-kannya Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government Terbentuknya model percontohan aplikasi e-government di 6 kabupaten/kota

Meningkatnya jumlah prasarana yang terpelihara dan berfungsi.

Meningkatnya efisiensi sistem jaringan Prasarana (% atau jumlah unit)

Selesainya pembangunan transmisi gas Jambi-Riau (Batam)-

Perjanjian Kerjasama pasokan gas antara PT PLN dan PT

466

Singapura

PGN

toring distribusi BBM

Telah dilakukan survey pelanggan dan non pelanggan Pertamina serta jenis BBM yang disurvei adalah : minyak solar, minyak bakar, minyak diesel dan minyak tanah, dengan daerah survei meliputi : Kep. Riau, Sumut, Banten, DKI,

Telah dilakukan survey non pelanggan Pertamina: industri, agen penyalur, pem-bangkit listrik, TNI Polri, Pelanggan Pertamina, pengguna BBM dengan peng-gunaan minimal tertentu. Jenis BBM yang disurvei adalah : minyak

Telah dilakukan survey non pelanggan Pertamina: industri, agen penyalur, pem-bangkit listrik, TNI Polri, Pelanggan Pertamina, pengguna BBM dengan peng-gunaan minimal tertentu. Jenis BBM yang disurvei adalah : minyak

Persiapan survey pelanggan dan non pelanggan Pertamina: industri, agen penyalur, pem-bangkit listrik, TNI Polri, Pelanggan Pertamina, pengguna BBM dengan peng-gunaan minimal tertentu. Jenis BBM yang disurvei

467

Jabar, Jateng, DIY, Jatim dan Sulut.

solar, minyak bakar, minyak diesel dan minyak tanah dan premium. Daerah survei meliputi : obyek yang belum disurvei di propinsi yang telah disurvei.

solar, minyak bakar, minyak diesel dan minyak tanah dan premium. Daerah survei meliputi : obyek yang belum disurvei di propinsi yang telah disurvei.

adalah : minyak solar, minyak bakar, minyak diesel dan minyak tanah dan premium. Daerah survei meliputi: obyek yang belum disurvei di propinsi yang telah disurvei.

Tersusun-nya hasil studi pengem-bangan Lap. Minyak tua di wilayah Cepu

Terlaksananya penyulu-han teknis pengembangan sumur-sumur minyak tua di

Tersusun-nya hasil studi kalayakan pengusahaan lap. Minyak tua di tinjau

468

dan sekitarnya

wilayah Sumatra Selatan dan sekitarnya

dari proyek skala kecil

bangunan PLTA Wonorejo dan PLTA Besai

Penyelesaian pembangunan PLTA Wonorejo dan PLTA Besai (2 x 14 MW)

Penyele-saian pembangunan PLTA Wonorejo dan PLTA Besai (2 x 14 MW)

Pem-bangunan PLTA Wonorejo selesai.

Penyelesaian pembangunan PLTA Besai (2 x 14 MW)

Penyele-saian pembangunan PLTA Besai (2 x 14 MW)

Pemb-angunan PLTA Sipansihaporas, PLTA Renun, PLTA Musi, PLTP Lahendong dan PLTA

Melanjut-kan pem-bangunan PLTA Sipansihaporas Unit 1 (17 MW), PLTA Renun (82

Melanjut kan pem-bangunan PLTA Sipansihaporas Unit 1 (17 MW), PLTA Renun (82



469

Peusangan, PLTA Batutegi, PLTA Bili-Bili

MW), PLTA Musi (3x70 MW), PLTA Batutegi (3x14 MW), PLTU Tarahan 3 dan 4 (2x100 MW), PLTA Peusangan (84 MW) dan PLTA Bili-Bili (20 MW)

MW), PLTA Musi (3x70 MW), PLTA Batutegi (3x14 MW), PLTU Tarahan 3 dan 4 (2x100 MW), dan PLTA Bili-Bili (20 MW)

Menyele-saikan pem-bangunan PLTP Lahendong (20 MW)

MW), PLTA Musi (3x70 MW), PLTA Batutegi (3 x 14 MW), PLTU Tarahan 3 dan 4 (2 x 100 MW), dan PLTA Bili-Bili (20 MW)

Menyele-saikan pembangunan PLTP Lahendong (20 MW)

Termo-nitornya dan pengujian sumur

MW), PLTA Musi (3x70 MW), PLTA Batutegi (3 x 14 MW), PLTU Tarahan 3 dan 4 (2 x 100 MW), dan PLTA Bili-Bili (20 MW)

470

Mataloko

33. Melanjutkan Restrukturisasi dan Reformasi di Bidang Sarana dan Prasarana

Selesainya peraturan dan undang-undang untuk mendukung reformasi/restrukturisasi sektor guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi (UU Ketenagalistrikan, UU Jalan, UU Infrastruktur, dll)

Terbentuknya Badan Independen

Diberlaku kannya UU Telekomu-nikasi No. 36 Tahun 1999

Perubahan badan hukum TVRI dan RRI menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) setelah pembubaran Departemen Penerangan

Diselesaikannya dua PP dan beberapa Kepmen Perhubungan sebagai peraturan pelaksana UU No. 36 tahun 1999

Dilaku-kannya terminasi dini hak eksklusivitas PT Telkom sebagai penyelenggara lokal

Ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Dilakukan-nya terminasi dini hak eksklusivitas PT Indosat sebagai penyelenggara SLI dan PT Telkom sebagai penyelenggara SLJJ

Perubahan status badan hukum TVRI dari Perjan menjadi Persero

Dibentuk-nya Komisi

Diselesai-kannya penyempurnaan 4 Kepmen Perhubungan dan penyusunan 3 Kepmen baru terkait dengan pelaksanaan kompetisi

Diselesai-kannya besaran dan mekanisme pembayaran kompensasi pemerintah kepada PT Telkom dan dari PT Indosat

471

penetapan tarif dan harga di masing-masing sektor

Penyiaran Indonesia

Terbentuk-nya Badan Regulasi Telekomu-nikasi Indonesia (BRTI) melalui Kepmen Perhubungan No. 31 Tahun 2003

Dilimpah-kannya sebagian kewenangan kepada BRTI Ditetapkannya rebalancing tarif dan kewajiban pembangunan baru. Diselaras-kannya izin penyeleng-garaan PT Telkom dan PT Indosat

Meningkatnya jumlah prasarana yang terpelihara dan meningkatnya efisiensi pengelolaan jasa pelayanan prasarana.

Penyempurnaan peraturan perundang-undangan

Penyusu-nan Rancangan Peraturan Pemrintah (RPP)

472

sebagai pelaksanaan UU tentang Migas sebanyak 7 buah.

Selesainya peraturan dan undang-undang untuk mendukung reformasi/ restrukturisasi sektor guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi (UU Ketenagalistrikan dll)

Tersusunnya RPP tentang Badan Pelaksana kegiatan usaha hulu migas dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan kegiatan usaha migas melalui pipa

Tersusunnya 2 PP tentang Badan Pelaksana kegiatan usaha hulu migas dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan kegiatan usaha migas melalui pipa

Tersusunnya UU No.27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi

Tersusunnya RUU Energi Hijau

Tersusunnya RUU tentang Minyak dan Gas Bumi

Ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang

473

Minyak dan Gas Bumi

Pembahasan dan penyelesaian Rancangan Undang-undang Ketenagalistrikan sebagai pengganti UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan

Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai pelaksanaan UU tentang Ketengalistrikan sebanyak 8 buah.

Telah diterbitkannya PP No. 53 Tahun 2003 tentang Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (BAPEPTAL)

Penyusu-nan draft Pedoman Pola Tetap Pengembangan Industri Ketegalistrikan (Blue Print Imple-mentasi UU

Penyusu-nan Pedoman Pola Tetap Pengembangan Industri Ketegalis-trikan (Blue Print Imple-mentasi UU

Tersusun-nya RPP tentang jual beli, sewa jaringan transmisi dan distribusi

474

20/2002 tentang Ketenaga-listrikan)

20/2002 tentang Ketenaga-listrikan)

Penyusu-nan draft Kepmen tentang Hubungan Pemegang Izin dengan Pelanggan

Penyusu-nan draft Revisi Kepmen tentang PPNS

Tersusun-nya Rancangan Kepmen tentang Staf Penunjang Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik

Tersusun-nya Rancangan Kepmen tentang Staf Penunjang Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik Tersusun-nya Rancangan Kepmen tentang

475

Infrastruktur dan RAB Bapeptal Tersusun-nya Kepmen tentang IUPL di wilayah Non Kompetensi Tersusun-nya Kepmen Izin Operasi Lintas Propinsi Tersusun-nya Kepmen tentang Hubungan Pemegang Izin dengan Pelanggan Tersusun-nya Revisi Kepmen tentang

476

PPNS UU 20/2002 tentang Ketenagalistrikan) Tersusun-nya Pedoman Pola Tetap Pengem-bangan Industri Ketega-listrikan

Meningkatnya jumlah kualias pelayanan yang memenuhi standar.

Penyele-saian Renegosiasi listrik swasta

Penyele-saian krisis penyediaan

Penyele-saian listrik swasta dngan status 6 sepakat LTA, 6 sepakat close out, 14 masih renegosiasi dan 1 proses arbritase

Penangan-an 33

Penyele-saian listrik swasta dengan status 13 sepakat LTA, 6 sepakat close out, 7 masih renegosiasi dan 1 proses arbritase

Penangan-an 28

Penyele-saian listrik swasta 18 sepakat LTA, 8 sepakat close out dan 1 proses arbitrase

Penangan-an 14 daerah

477

tenaga listrik

daerah krisis

daerah krisis

kritis

Penyusun-an Acuan Penetapan Harga Jual pada Pembangkit PLTA dan PLTD

Pelaksana-an Implemen-tasi Software Perhitungan Harga Jual Tenaga Listrik

Penyusun-an draft Pedoman Perhitungan Penyesuaian Tarif Listrik Otomatis

Tersusun-nya Acuan Penetapan Harga Jual pada Pembangkit PLTA dan PLTD

Implementasi Software Perhitungan Harga Jual tenaga listrik

Tersusun-nya Pedoman Perhitungan Penyesuaian Tarif Listrik Otomatis

478

Penyusun-an draft Pedoman Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan di sektor Ketenagalistrikan

Penyusun-an draft Pedoman Fasilitasi Komersial Para Pelaku Pasar Dalam Era Pasar Kompetisi

Tersusun-nya Pedoman Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan di sektor Ketenagalistrikan

Tersusun-nya Pedoman Fasilitasi Komersial Para Pelaku Pasar Dalam Era Pasar Kompetisi

34. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana

1. Meningkatnya keterjangkauan tarif terhadap tingkat pendapatan (daya beli) masyarakat

2. Berkurangnya keterisolasian wilayah oleh

Diselesaikannya pembangunan stadiun pemancar radio di Ende, Sintang, dan Toli-

Diberikan-nya dana kompensasi kepada PT Pos Indonesia dan Persero TVRI

Diselesai-kannya Kepmen Perhubungan tengan Kewajiban Pelayanan Universal

479

pelayanan jasa prasarana

toli untuk menunjang fungsi PSO Pem-bangunan fasilitas telekomuni-kasi di 3.016 desa

Berkurangnya keterisolasian wilayah oleh pelayanan jasa pelayanan.

Melaksa-nakan pengembangan energi perdesaan melalui pembangunan PLTS, PLTM dan PLTMH

Meman-faatkan energi baru terbarukan untuk penyediaan

Penamba-han aliran listrik untuk pedesaan yaitu: desa baru 328 desa, desa lama 875 desa

Penamba-han aliaran listrik untuk pedesaan yaitu: desa baru 235 desa, desa lama 762 desa

Dipersiap-kannya sosialisasi penghapusan subsidi BBM

Dikoordi-nasikannya dengan unit terkait persiapan penyusunan Rencana Induk Transmisi dan

480

energi perdesaan

Distribusi Gas Bumi 2004

Melaksanakan pengembangan listrik perdesaan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi

Memanfaatkan potensi energi setempat/lokal yaitu energi baru terbarukan untuk penyediaan listrik perdesaan

Penambahan aliran listrik untuk perdesaan yaitu: desa baru 328 desa, desa lama 875 desa

Penambahan aliaran listrik untuk perdesaan yaitu: desa baru 235 desa, desa lama 762 desa

Pengem-bangan pembangkit-pembangkit skala kecil dan menengah untuk daerah perdesaan melalui skema pembangkit skala kecil dengan teknologi energi terbarukan (PSK TERSEBAR) baik yang terinterkoneksi dengan jaringan listrik (on-grid) maupun off-grid

481

Meningkatkan keterjangkauan tariff terhadap tingkat pendapatan (daya beli) masyarakat

subsidi BBM Rp 41 triliun

subsidi BBM Rp 30 triliun

subsidi BBM Rp 24.5 triliun

35. Pembangunan Sarana dan Prasarana TransportasiA.

Memperta-hankan tingkat pelayanan

1. Membaiknya kondisi jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten

- Jalan nasional kondisi baik

83.0% 85.0% 86.5% 88.0% 90.0%

- Jalan provinsi kondisi baik

55.0% 60.0% 65.0% 67.0% 70.0%

- Jalan kabupaten kondisi baik

40.0% 42.0% 45.0% 48.0% 50.0%

2. Meningkatnya kecepatan rata-rata pada koridor utama pelayanan transportasi

30 km/jam 35 km/jam 38 km/jam 40 km/jam 45 km/jam

3. Meningkatnya jumlah investasi baru swasta dalam bidang prasarana jalan

10.0% 12.0% 15.0% 18.0% 20.0%

4. Meningkatnya prasarana dan sarana yang direhabilitasi a. Jumlah dermaga 1.540 3.563 1.472 2.020

482

pelabuhan laut yang direhab seluas ( m2)

b. Jumlah sarna bantu navigasi yg direhab (unit)

1 10 50 40

c. Jumlah lumpur yang dikeruk dialur pelayaran (m3)

3.648.726 2.088.523 2.199.281 2.835.000

d. Jumlah landasan yang direhab ( m2)

195.535 627.981 700.304 550.936

5. Meningkatnya kapasitas pelayanan saranaa. Jumlah Bus AKAP

(unit)17.613 18.790 18.185 18.997 19.370

b. Jumlah armada ke-reta api (unit)

9.539 7.428 6.648 7.127 NA

c. Jumlah armada ang-kutan laut (unit)

19.660 15.823 15.823 NA

d. Jumlah pesawat udara angkutan niaga tdk berjadwal (unit)

200 218 215 203

e. Jml pswt udara angkutan niaga berjadwal (unit)

132 167 209 211

6. Meningkatnya kapasitas prasaranaa. Jumlah terminal bus

type A (unit)109 109 112 163 163

b. Jumlah stasiun kereta api (unit)

571 571 571 571 571

483

c. Panjang jalan rel KA (Km)

5.109.060 4.617,602 4.342,197 4.960,04 4.960,04

d. Jumlah dermaga penyeberangan komersial dan perintis (unit)

57 57 57 86 115

e. Panjang Dermaga pelabuhan yg diusahakan Pelindo I s/d IV (m)

62.396 62.732 63.774 64.816 64.816

f. Luas landasan (m2) 7.582.482 7.582.482 7.730.959 7.835.9177. Meningkatnya

fasilitas keselamatan pelayanan jasa prasaranaa. Jumlah rambu jalan

yg terpasang (buah)

2.542 1.457 2.030 4.843

b. Jumlah rambu penyeberangan yang dibangun (buah)

3 6 13 26

c. Jumlah rambu sungai yg dibangun (buah)

719 0 705 100

d. Jumlah sarana bantu navigasi yang dibangun (unit)

33 32 20 8

e. Jumlah peralatan keselamatan penerbangan yg dibangun (buah)

37 65 138 137

484

8. Menurunnya jumlah kecelakaan (kejadian)a. Angkutan jalan

raya12.649 12.791 12.267 13.399 NA

b. Angkutan Kereta Api

126 155 223 216 NA

c. Angkutan pelayaran

113 198 171 93 NA

d. Angkutan penerbangan

7 14 15 10 NA

9. Meningkatnya produktifitas angkutana. Produksi

penumpang KA (orang)

190.754.858

186.699.922

173.818.450

150.670.000

NA

b. Produksi barang kelompok terbesar angkutan KA (Ton)

16.832.855 18.673.261 17.160.000 17.990.000 NA

c. Produksi penumpang pelabuhan penyeberangan (Orang)

35.944.000 41.756.000 39.855.000 39.361.000 *)

NA

d. Produksi barang pelabuhan penyeberangan (Ton)

13.987.000 13.938.000 15.257.000 14.388.000 NA

e. Produksi kendaraan pelabuhan penyeberangan

8.712.000 8.598.000 1.111.000 5.903.000 NA

485

(unit)f. Produksi barang

angkutan laut di Indonesia (Ton)

450.239.841

582.112.835

583.936.360

g. Produksi penumpang penerbangan domestic (Org)

9168.059 12.333.035 12.849.115

h. Produksi penumpang penerbangan internasional (Org)

2.530.855 2.578.030 2.113.340

B. Melanjutkan Restrukturi-sasi dan Reformasi di Bidang Sarana dan Prasarana

1. Selesainya proses revisi peraturan dan undang –undang untuk mendukung reformasi / restrukturisasi sektor guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi di tingkat pemerintah

Selesainya peraturan dan UU transportasi yg terpadu untuk mendukung reformasi atau restrukturisasi sektor guna meningkatkan transparansi akuntabilitas dan

4 draft naskah akademis untuk revisi UU No. 13, 14, 15 dan 21 Th. 1992

4 draft RUU yg siap di diskusikan dengan departemen lain.

4 draft RUU yang siap dikirim ke Sekneg

486

efisiensi a. UU Angkutan Jalan 60% 65% 70% 75% 80%b. UU lalu lintas

angkutan jalan20% 45% 60% 70%

c. UU Perkereta Apian

20% 45% 60% 70%

d. UU Pelayaran 20% 45% 60% 70%e. UU Penerbangan 20% 45% 60% 70%

2. Meningkatnya pangsa pasar armada pelayaran nasional a. Angkutan dalam

negri59,99 % 58,92 % 60,01 % 59,05 %

b. Angkutan luar negeri

5,45 % 5,18 % 5,31 % 5,36 %

3. Diterapkan sistem kebijaksanaan tarif yg kompetitif transparan dan terjangkau atau saling menguntungkan

C. Meningkat-nya Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana

1. Berkurangnya keterisolasian wilayah oleh pelayanan jasa transportasi

487

a. Angkutan jalan raya1) Pengadaan bis

perintis- 124* + 30 119* 125* + 5

2) Rute perintis 50 71 92 92b. Angkutan

penyeberangan1) Pengadaan kapal

penyeberangan perintis

- 1 4* 5*

2) Lintas penyeberangan perintis

9 60 60 59

c. Angkutan laut 75%1) Pengadaan kapal

laut perintis - 1 8* 5*

2) Jumlah trayek angkutan laut perintis

39 39 47 49

3) Meningkatnya jumlah rute pelayaran baru reguler di wilayah terpencil maupun padat (rute)

4 9 9 5

d. Angkutan udara1) Pengadaan pesawat

udara perintis- - - -

2) Route angkutan udara perintis

51 52 57 74 83

36. Pengembangan Kelautan

1. Terciptanya peningkatan pendapatan

Rp. 432.118 per bulan



- -

488

masyarakat dan nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil

Pelaksanaan Program PEMP (Pemberda-yaan Eko-nomi Masya-rakat Pesisir) di 26 Kab/ Kota, 117 Desa,526 KMP (Kelompok Masyarakat Pemanfaat) 3.210 anggota

Pemberdaya-an Nelayan melalui Pengem-bangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil

Pelaksanaan Program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) di 125 Kab/ Kota, 543 Desa,2.330 KMP (Kelompok Masyarakat Pemanfaat) 25.609 anggota


Pelaksanaan Program PEMP (Pemberda-yaan Ekono-mi Masya-rakat Pesisir) di 90 Kab/ Kota, 615 Desa,2.422 KMP (Kelompok Masyarakat Pemanfaat) 22.411 anggota


Pelaksanaan Program PEMP (Pemberda-yaan Ekono-mi Masya-rakat Pesisir) di 126 Kab/ Kota, 504 Desa,3.249 KMP (Kelompok Masyarakat Pemanfaat) 24.559 anggota

Pemberdaya-an nelayan melalui Pengem-bangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil di 30 provinsi, 60 kab/kota

Pelaksanaan Program PEMP (Pemberda-yaan Ekono-mi Masya-rakat Pesisir) di 160 Kab/Kota

Pemberdaya-an Nelayan melalui Pengem-bangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil 30 provinsi

489

Pengembangan perikanan budidaya

Pelaksanaan Intensifikasi Budidaya Perikanan (INBUD KAN) dengan komoditas udang, nila, kerapu, dan rumput laut di 30 provinsi


Penyusunan Konsep BUMR Perikanan

Fasilitasi akses permodalan


Pengem-bangan BUMR Perikanan di Banten, Jatim,dan NAD

Penyaluran Kredit Mina Mandiri, Swami-tramina dengan Bank


490

Bukopin di 7 kabupaten, Pengem-bangan BPR Pesisir bersama dengan PT Permodalan Nasional Madani di 3 kabupaten

2. Terciptanya peningkatan nilai riil sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta perikanan dan peningkatan peranan produk dan jasa maritim dan kelautan

- -PDB Perikanan Rp. 29.471,7 M

- Peyediaan komsumsi ikan 4,5 juta ton

- Komsumsi ikan perkapita per tahun

- PDB Perikanan Rp. 46.610,3 M

- Penyedia-an komsumsi ikan 4,84 juta ton

- Komsumsi ikan perkapita 22.47 kg


- Penyedia-an komsumsi ikan 5,31 juta ton



- Penyediaan komsumsi ikan 5,31 juta ton


491

21,57 kg- Produ

ksi perikanan: 5.107.365 ton

- Jumlah kapal perikanan : 449.559 unit

- Luas areal budidaya : 654.351 ha, 160.189 unit jaring

- Jumlah nelayan : 3.104.861 orang

- Jumlah pembudi-daya ikan: 2.181.65

- Produksi perikanan: 5.658.553 ton

- Jumlah kapal perikanan: 472.720 unit



- Jumlah pembudi-daya ikan: 2.234.593 orang











492

0 orang- Eksp

or Hasil Perikanan

Volume (ton) : 519.415,17Nilai (Us$ 1000) : 1.675.073,5

Harga rata-rata (US$/kg) 3.22

- Ekspor Hasil Perikanan Volume (ton) : 565.757Nilai (Us$ 1000) : 1.570.353

Harga rata- rata (US$/kg) 2.78

- Ekspor Hasil PerikananVolume (ton) : 696.290Nilai (Us$ 1000) : 2.004.067


- Ekspor Hasil PerikananVolume (ton) : 696.290Nilai (Us$ 1000) : 2.004.067


3. Terciptanya pemantapan status kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil

Identifikasi potensi dan pembuatan data dasar pulau-pulau kecil di 30 kab.

Identifikasi potensi dan pembuatan data dasar pulau-pulau kecil di 30 kab.

- Identifika-si potensi dan pembua-tan data dasar pulau-pulau kecil di 30 kab

Penyedia-an alat desalinasi di Pulau

- Identifika-si potensi dan pembua-tan data dasar pulau-pulau kecil di 40 kab.

- Penyedia-an alat desalinasi di 9

493

Miangas- Peny

edia-an listrik energi surya 290 unit di Pulau Paku (Kab. Mo-rowali), Pulau Ur (Kab.Ma-luku Teng-gara), Pulau Babi (Kab. Maluku Tengah)

- Pemba-ngunan pabrik es mini di Pulau Laut (Kab. Natuna)

- Penyedia-an

pulau terpencil

- Penyedia-an listrik energi surya 1000 unit di pulau-pulau terpencil

- Penyedia-an telepon satelit 100 unit di pulau-pulau terpencil

- Penyedia-an radio satelit dan wartel satelit di kawasan pulau-pulau kecil prioritas

- Pemb

494

telepon satelit 15 unit di Provinsi Riau, Kaltim, Sulteng, dan Sulut

uka-an jalur transportasi laut, pelayaran rakyat, dan transpor-tasi lainnya di kawasan pulau-pulau terpencil prioritas pengem-bangan

- Norma Prosedur, Pedoman, Standar dan Spesifikasi (NPPSS): Inventari-sasi SD laha pesisir 90 eks, Inventari-sasi Sumber-daya Hutan Mangrove

495

90 eks, Inventari-sasi Sumber-daya Terumbu karang 90 eks, Inventari-sasi Sumberdaya Lahan Ikan laut 90 eks, Inventarisasi Sumber-daya mineral lepas pantai 90 eks.- 36 lbr Peta Bentuk lahan pesisir skala 1:1.000.000, 36 lbr Peta Penutup lahan pesisir skala 1:1.000.000,- Laporan ilmiah inventari-

496

sasi bentuk lahan pesisir 10 eks, dan Penutup lahan pesisir 10 eks.- Buku/ Modul Bimbingan Teknis Inventari-sasi Sumber-daya Alam Laut Daerah (Lahan Pesisir, Hutan Mangrove, Mineral lepas Pantai, Ikan Laut dan Terumbu Karang) yang bersifat ilmiah populer sebanyak 10 eksemplar,- Peta Digital

497

Inventari-sasi Sumber-daya Alam Laut Daerah skala 1:50.000, 2 tema masing-masing sebanyak 1 set dan 10 buah CD-ROM,- 200 buku dokumen hasil kajian metode Neraca Biotik dan pengembangan metode valuasi SDA Laut,- Laporan Neraca sumber-daya alam kelautan spasial nasional 3 tema (lahan pesisir,

498

terumbu karang, dan mineral lepas pantai) masing-masing 50 buku,- Peta Neraca sumberdaya alam kelautan spasial nasional 3 tema (lahan pesisir, terumbu karang, dan mineral lepas pantai) masing-masing 1 set,- Implemen-tasi MCRMP,- Spatial Data Regional Compara-tive Study,

499

dan terseleng-garanya studi banding spatial data regional.

4. Terciptanya peningkatan pengelolaan berbasis masyarakat dalam upaya rehabilitasi dan konservasi hutan bakau dan terumbu karang serta sumberdaya lainnya

Penyusunan strategi

Rehabilitasi ekosistem terumbu karang dan mangrove



5. Terciptanya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan yang berkelanjutan

Penyusunan konsep

Sosialisasi Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SISWAS-MAS)

Pelaksanaan SISWAS-MAS

Rehabilitasi Dan Pengelolaan Terumbu Karang

Pelaksanaan SISWAS-MAS dan pembentukan Kelompok Pengawas Masyarakat (POKWASMAS)Rehabilitasi Dan Pengelolaan Terumbu

Pengemba-ngan SISWAS-MAS dan pemantapan 280 POKWASMAS

Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Tahap-II

500

(Coremap) Fase II di Provinsi Sumut, Riau, Sumbar, Sulsel, Sultra, Papua

Penetapan kawasan Konservasi Laut Lokal (KKLD) di 8 lokasi.

Karang (Coremap) Fase II di Provinsi Sumut, Sumbar, Riau

Penetapan Kawasan Konservasi Laut Lokal/Daerah (KKLD) di 8 lokasi

Fasilitasi pemantapan penetapan calon kawasan Konservasi Laut di Banggai, Alor, Kalbar, Sumbar, Jatim, Jabar, Sultra, Sulteng, Sulut, Kaltim

Penyusunan pola pemanfaatan lestari Sumberdaya ikan di

501

KKL (Kawasan Konservasi Laut)

6. Terciptanya peningkatan peran kawasan lindung dan kawasan konservasi laut dalam perekonomian masyarakat wilayah pesisir dan kelautan

Penyusunan strategi

Pemetaan kawasan konservasi

Meningkat-nya jumlah luasan konservasi laut dan suaka perikanan

Rehabilitasi Dan Pengelolaan Terumbu Karang (Coremap) Fase II di Provinsi Sumut, Riau, Sumbar, Sulsel, Sultra, Papua

Perintisan Pemben-tukan Kawasan

Terwujudnya Kawasan Konservasi Laut Lokal/ Daerah (KKLD) dan suaka perikanan)

Rehabilitasi Dan Pengelolaan Terumbu Karang (Coremap) Fase II di Provinsi Sumut, Sumbar, Riau

Penetapan Kawasan Konservasi Laut

Identifikasi potensi dan pembuatan data dasar pulau-pulau kecil di 40 kab

Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Tahap II Fasilitasi pemantapan penetapan calon kawasan Konservasi Laut di Banggai, Alor, Kalbar, Sumbar, Jatim,

502

Pengem-bangan budidaya perikanan berwawasan lingkungan (mangrove fisheries) di 8 provinsi.


Konservasi Laut Lokal/ Daerah (KKLD) di 8 lokasi


Lokal/ Daerah (KKLD) di 8 lokasi


Jabar, Sultra, Sulteng, Sulut, Kaltim Penyusunan pola pemanfaatan lestari Sumberdaya ikan di KKL (Kawasan Konservasi Laut)

7. Terwujudnya peningkatan investasi dan peluang usaha maritim dan kelautan

Penyusunan profil peluang investasi

Sosialisasi peluang usaha dan investasi

Promosi dan Safari investasi

Persetujuan investasi dari BKPM US$ 4,2 juta (PMA)

Pelaksanaa

Persetujuan investasi dari BKPM US$ 8,5 juta (PMA)

Inventarisasi potensi calon KKL di daerah perbatasan

Pelaksanaan Gerakan

503

n Gerakan Nasional Bersih Laut dan Pantai dan mitigasi lingkungan melalui penyadaran masyarakat terhadap lingkungan di PantaiUtara Jawa

Nasional Bersih Laut dan Pantai dan mitigasi lingkungan melalui penyadaran masyarakat terhadap lingkungan di Pantai Utara Jawa

8. Terselenggaranya desentralisasi yang mendorong pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan yang efisien dan berkelanjutan

Sosialisasi konsep Otda bid. Kelautan & perikanan

Pengem-bangan sentra ekonomi di 5 kab/kota

Fasilitasi otonomi daerah

Pemantapan kelembagaan KP daerah

Optimalisasi Otda bidang kelautan & perikanan

9. Terintegrasikannya pembangunan daratan, pesisir dan lautan dalam satu kesatuan pengembangan wilayah

Penyusunan strategi pengolahan wilayah pesisir terpadu

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu

Penataan

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu di 15 Provinsi meliputi 42 Kab/Kota

Tersusunny

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu di 15 Provinsi meliputi 42 Kab/Kota dan RUU Pesisir

Pengesaha

Penyelesaian RUU Pesisir

504

ruang 11 (sebelas) kawasan pesisir yakni (1) Benoa–Bali, (2) Pulau Bintan-Riau, (3) Maumere- Nusa Tenggara Timur, (4) Lampung, (5) Serang–Jawa Barat, (6) Cirebon–Jawa Barat, (7) Manado-Sulawesi Utara, (8) Rembang–Jawa Tengah, (9) Pelabuhan Ratu–Jawa Barat, (10) Bengkulu, dan (11)

a rencana tata ruang 27 kawasan pesisir

n 8 PERDA tata ruang dan 43 dalam proses

Penyusunan Rencana Tata Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Wilayah Kabupaten di 19 kab./kota

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang untuk Kawasan Wisata Bahari Sinjuk

Rencana Tata Ruang Laut, Regional Marine Planning di Wilayah Maluku, Maluku Utara dan Papua

Rencana Tata ruang Wilayah Perbatasan Sangihe dan Talaud

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Rencana Zonasi Pesisir dan Pualu-pulau Kecil di Provinsi

505

Pangandaran–Jawa Barat.

(Belitung)

Penyusunan Rencana Zonasi untuk Etalase Perikanan dan RDTR Kawasan Budidaya dan Wisata Bahari di Kab. Bangka dan Kab. BelitungPenyusunan Rencana Tata Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

NAD, NTT, Kalbar, Kaltim dan Riau (untuk menunjang pengamanan kawasan perbatasan)

Pedoman Rencana Zonasi Kawasan Tambak Estate dalam skala besar dan menengah

Rencana Pengaturan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perikanan di koridor

506

Pulau Besar berskala regional (Regional Marine Planning) Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara

Penyusunan RDTR Kawasan di Teluk Tomini, Gorontalo dan Lakudo, Buton Maluku

pantai NTB dan NTT,

Panduan Rencana Zonasi Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Budidaya Mutiara Skala Investasi Besar dan Menengah, Penyusunan Pedoman Rencana Zonasi Lingkungan Permukima

507

n Nelayan Secara Terpadu

10. Terwujudnya peningkatan pemanfaatan pulau-pulau terpencil, terumbu karang dan sumberdaya perikanan bagi masyarakat secara optimal dan berkelanjutan

Penyusunan strategi dan konsep

Sosialisasi code of conduct for responsible fisheries dan pendayagunaan pulau-pulau kecil

Tersusun Pedum peningkatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan daya dukung lahan

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara lestari

11. Terwujudnya peningkatan pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan, pesisir dan lautan

Pemantapan koordinasi dengan instansi terkait

Gelar operasi pengawasan

Pengendalian pencurian ikan dan pasir laut ilegal

Menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 0,5 triliiun

Pengawasan Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan

37. Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan

1. Meningkatnya pengelolaan lahan hutan kurang produktif serta

- Tersedia-nya peta/data hasil

Terlaksa-nanya pro-ses dialog dalam

- Terbinanya hubungan kerjasama

- Terlaksa-nanya MoU dengan LSM dan

- Tercapai-nya koordinasi tingkat

508

Lahan berkembangnya hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan

2. Meningkatnya nilai riil hasil hutan serta meningkatnya peranan produk dan jasa hutan

3. Meningkatnya peran hutan lindung dan hutan konservasi dalam perekonomian masyarakat

4. Menurunnya pencurian dan perambahan hutan serta kebakaran hutan

5. Meningkatnya kemantapan status kawasan hutan

6. Terselenggaranya restrukturisasi sistem pengelolaan hutan

7. Meningkatnya efisiensi pembalakan (logging) dan industri kehutanan

8. Terselenggaranya desentralisasi yang mendorong pengelolaan hutan yang efisien dan

penafsiran citra landsat dengan memanfaat-kan data “airbone”- Tersedia-nya data dan informasi yang dapat dimanfaat-kan bagi instansi yang berkepen-tingan dalam rangka penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) nasional dan pengem-bangan growth dan yield- Terbentuk-nya KPHP di 20 provinsi serta

kerangka proses program kehutanan nasional (national forest program)- Tersusun-nya master plan rehabilitasi hutan dan lahan (MP-RHL) sebagai komitmen bersama dalam penangan-an sumber daya hutan dan lahan- Tersedia-nya data mutasi kawasan hutan di seluruh Indonesia (kecuali Jawa, Bali, NTB dan

luar negeri dalam mendu-kung SFM di Indonesia dengan ITTO Yo-kohama, Ford Foundation dan lain-lain.- Mening-katnya pemaha-man dan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian sumber daya hutan- Terben-tuknya 100 kelompok masyarakat di 5 provinsi rawan kebakaran hutan dalam rangka mewujud-

instansi terkait dan kesepaka-tan dengan masyarakat di bebe-rapa lokasi yang telah disepakati dalam rangka pengem-bangan kemitraan pengelola-an hutan, manaje-men kolaborasi kawasan konservasi dan melaksanakan pengama-nan hutan bersama- Diterbit-kannya Keputusan Menhut No. 124/Kpts-II/2003 dan No.

nasional dengan instansi dan pihak terkait dalam rangka pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar- Terbinanya 680 desa di 16 kabupaten (9 provin-si) dalam rangka pembinaan kelompok tani hutan yang mengem-bangkan usaha-usaha produktif dalam bentuk agrofo-restry serta pembinaan/ pember-

509

lestari9. Meningkatnya

investasi dan peluang usaha bidang kehutanan

10. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat

11. Meningkatnya keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi dalam pengelolaan lahan dan hutan

12. Terpeliharanya fungsi kawasan konservasi, lindung, keanekaragaman hayati dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan dan hutan

13. Berkurangnya lahan-lahan pertanian dan kehutanan kritis

14. Meningkatnya kepastian hak atas lahan

15. Berkurangnya konflik atas lahan

16. Berkembangnya kelembagaan

tersedianya draft kriteria dan strandar pembentukan KPHK dan KPHL

NTT), peta hasil tematik (digital dan manual), analisa hotspot dari NOAA dan peta hasil identifikasi wilayah rawan kebakaran hutan.- Tersedia-nya kriteria dan standar inventarisasi hutan dalam rangka pengem-bangan dan penerapan sistem pengelola-an hutan lestari, serta mengem-bangkan sistem standari-sasi dan sertifikasi

kan ke-mampuan dan peran masyarakat dalam pelestarian sumber daya hutan.- Terlaksa-nanya fasilitasi pengem-bangan teknologi tepat guna untuk mendu-kung social forestry- Tersusun-nya 8 judul SNI, 20 judul RSNI3 dalam rangka menyusun dan mensosia-lisasikan SNI untuk produk dan proses

128/Kpts-II/2003 tentang petunjuk teknis tata cara pengenaan, pemu-ngutan, pembayar-an dan penyetoran PSDH dan DR.- Terlaksa-nanya penilaian terhadap 92 unit perusahaan HPHT patungan dengan hasil 31 unit HPHTI layak teknis layak finansial dan 61 unit HPHTI tidak layak teknis tidak layak

dayaan daerah penyangga kawasan konservasi di 434 desa- Tersedia-nya infor-masi pasar hasil hutan sudah dapat diakses melalui jaringan/ LAN dalam rangka penyusunan data-base dan sistem jaringan informasi pemasaran hasil hutan dan kebutuhan konsumen baik di dalam maupun di luar negeri

510

masyarakat yang mampu mengelola lahan secara terpadu

kehutanan- Tersedia-nya 19 lokasi penca-dangan yang layak sebagai areal kerja social forestry guna mendapat-kan kepastian hukum areal kerja bagi masyarakat

kehutanan. finansial dalam rangka restrukturisasi HTI patungan yang menggu-nakan DR

38. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber-sumber Air

1. Terselenggaranya pengaturan kembali berbagai kelembagaan dan peraturan pengembangan dan pengelolaan sumberdaya air yang menegakkan hak guna air yang adil.

Kebijakan pengembangan dan penglolaan sumber-sumber air masih berpedoman pada UU. No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

1.Diberlakukannya Keppres Nomor 123 tahun 2001 tentang Tim Koordi-nasi Pengelo-laan SDA

1. Pemanta-pan operasionalisasi Keppres 123/2001 tentang Tim Koordi-nasi Pengelolaan SDA;

1.kannya sosialisasi RUU Sumber Daya Air pada pemerin-tah, pemerin-tah daerah dan masya-

a. Diundangkannya UU. No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

b. Dimulai-nya pe-nysuaia

511

2. Tersusun-nya Konsep RUU Sumber-daya Air yang telah dibahas di tingkat panitia antar depar-temen;

3. Diberla-kukannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi;

2. Percepa-tan penyelesaian RUU SDA;

3. Sosiali-sasi Ranca-ngan Undang-Undang Sumber-daya Air;

4.Sosialisasi dan Implem

rakat.2.

dilakukan-nya pembaha-san RUU tentang Sumber Daya Air dengan DPR.

3.annya Ranca-ngan Peraturan Pemerin-tah tentang Pengelo-laan Sumber-daya Air,

n berbagai Ranca-ngan Konsep Peraturan Pemerin-tah yang disesuai-kan dengan UU. No. 7 Tahun 2004.

512

4. Diberla-kukannya Peraturan Pemerin-tah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelola-an Kualitas Air dan Pengenda-lian Pencema-ran Air;

5. Tersusun-nya konsep RPP Hak Guna Air; dan

entasi PP77/2001 dan PP 82/2001;

5.Beroperasinya Unit Data Sumber-daya Air (water resources data centre) yang mengkonsolidasi data dari seluruh propinsi

513

6. Diadopsi-nya Sistem Informasi dan Jaringan Basis Data Nasional Sumber-daya Air oleh semua instansi terkait.

; dan 6.Selesai-

nya draft Ranca-ngan Peraturan Pemerin-tah tentang Perum Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta II, Pengusa-haan Sumber-daya Air Wilayah Sungai, Pembia-yaan Pengelo-laan Sumber-daya Air, Sungai sebagai

514

revisi PP Nomor 35 Tahun 1991, dan Air Tanah serta rancangan Keputu-san Menteri tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordi-nasi Pengelolaan Sumber-daya Air Propinsi, Wilayah Sungai, dan Kabupa-

515

ten/Kota, Partisi-pasi Masyara-kat dalam Pengelo-laan Sumber-daya Air, dan berbagai pedoman terkait dengan pengelolaan sumber-daya air.

2. Meningkatnya pemanfaatan dan produktivitas sumber-sumber air melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas serta kemandirian operasi dan pemeliharaan dan pelestarian prasarana penampung air dan sumber-sumber air alami.

Terdapat 613 bangunan penampung air.

1. Memantap-kan kegiatan pelestarian prasarana penampung air melalui operasi dan pemelihara-an 62

1. Meman-tapkan kegiatan pelestarian prasarana penampung air, melalui operasi dan pemelihara-an 41 bendungan

Dilakukan-nya operasi dan pemelihara-an 105 bendungan/waduk besar, pembangun-an 10 bendungan dan 18 embung,

Diakukannya operasi dan pemelihara-an 14 bendungan/ waduk besar, pembangu-nan 4 bendungan dan 20 embung,

516

waduk dan danau, lanjutan pemba-ngunan 1 bendungan, pembangu-nan 24 embung, dan rehabilitasi 54 embung/ situ;

2. Pengem-bangan teknologi konservasi dan lingkungan hidup; dan

3. Penyusunan 2 buah

/waduk besar, lanjutan pembangu-nan 1 bendungan dan 6 buah embung, rehabilitasi 33 embung/ situ;

2. Penyusunan 9 buah Norma, Standard, Pedoman, dan Manual (NSPM) dan 2 Model Sistem Pengelolaan Wilayah Sungai.

rehabilitasi 58 embung/situ.

rehabilitasi 40 embung/situ.

517

Norma, Standard, Pedoman, dan Manual (NSPM), 4 Prototip, dan 5 Model Sistem Pengamanan dan Penda-yagunaan Sumberdaya Air, Pengem-bangan dan Pengelolaan Kawasan, dan Aplikasi teknologi tepat guna dalam pengamanan pantai dan tampungan air.

39. Pemanfaata Tersedianya peraturan - Tersusun- - Ditetap- - Tersusun- - Proses - Proses

518

n Sumberdaya Mineral.

dan perundang-undangan yang memadai Untuk pengembangan bidang sumber daya mineral secara berkelanjutan.

nya RUU tentang Minyak dan Gas Bumi

kannya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi- Tersusun-nya Naskah akademis RUU tentang Pertambangan Umum- Tersusun-nya RPP tentang Badan Pelaksana kegiatan usaha hulu migas dan Badan Pengatur Penye-diaan dan Pendis-tribusian BBM dan kegiatan usaha migas melalui pipa

nya RUU tentang Pertambangan Umum. - Tersusun-nya RUU tentang Panas Bumi.- PP Nomor 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas- PP Nomor 67 tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyedia-an dan Pendistri-busian BBM dan Kegiatan Usaha Pengang-kutan Gas Bumi

pengesa-han RUU Pertambangan Umum di Sekab sebelum disampaikan ke DPR.- Ditetapkan UU tentang Panas Bumi.- PP Nomor 31 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Pertamina menjadi Persero- Telah disusun Buku Pedoman Com-munity Develop-ment sektor ESDM

pengesa-han RUU Pertam-bangan Umum di Presiden.- RPP tentang Kegiatan Hulu- RPP tentang Kegiatan Usaha Hilir- RPP tentang Kesehatan dan Keselama-tan Kerja serta Pengelola-an Lingku-ngan Hidup

519

melalui Pipa

Meningkatnya produksi dan ekspor sumber daya mineral

Produksi minyak bumi (termasuk kondensat) sebesar 517,5 juta barel.

Produksi gas bumi sebesar 2.901.301 MMSCF









Meningkatnya efisiensi manajemen sumber daya mineral

Penyebarluasan informasi di bidang pendaya-gunaan

Diinventarisasinya perusaha-an dan disusun-nya prosedur

Terdata-nya perusaha-an dan disusun-nya prosedur

Tersusunnya prosedur pengali-han dan penilaian saham disvesta

Penye-barluasan informasi di bidang pendaya-

520

potensi cekungan dan konser-vasi air bawah tanah

pengali-han dan penilaian saham divestasi saham KK dan PKP2B

Terselenggaranya pemasya-rakatan briket batubara untuk industri kecil

Penye-barluasan informasi di bidang pendaya-gunaan

pengali-han dan penilaian saham divestasi saham KK dan PKP2B

Terselenggaranya pemasya-rakatan briket batubara untuk industri kecil

Penye-barluasan informasi di bidang pendayagunaan

si saham KK dan PKP2B

Terselenggaranya pemasyarakatan briket batubara untuk industri kecil

Penye-barluasan informasi di bidang pendayagunaan potensi cekung

gunaan potensi cekungan dan konser-vasi air bawah tanah

521



an dan konservasi air bawah tanah

Meningkatnya jumlah investasi dalam bidang sumber daya mineral

Jumlah wilayah kerja yang ditawar-kan sebanyak 7 wilayah kerja

Jumlah wilayah kerja yang ditawar-kan sebanyak 9 wilayah kerja.dan telah ditandatangani kontrak kerja-sama pengelo-laan wilayah sebanyak 12 WK.

Jumlah wilayah kerja yang ditawar-kan sebanyak 16 wilayah kerja dan telah ditanda-tangani kontrak kerja-sama pengelo-laan wilayah sebanyak 2 WK.

Jumlah wilayah kerja yang ditawar-kan se-banyak 19 wilayah kerja dan telah ditanda-tangani kontrak kerja-sama pengelo-laan wilayah sebanyak 15 WK.

Jumlah wilayah kerja yang ditawar-kan sebanyak 30 wilayah kerja dan telah ditanda-tangani kontrak kerja-sama pengelo-laan wilayah sebanyak 10 WK.

522

Meningkatnya peluang bagi daerah otonom untuk pengembangan ekonomi dan peningkatan pendapatan asli daerah

Terlaksa-nanya peman-tauan peneri-maan negara dalam rangka peneta-pan bagi hasil

Disosiali-sasikan-nya bidang geologi dan pertam-bangan kepada Pemda dan Instansi terkait





Telah



Telah



Telah

523

Telah dilakukan 7 kajian pengem-bangan wilayah pertam-bangan mineral dan batubara

dilakukan 11 kajian pengem-bangan wilayah pertam-bangan mineral dan batubara

dilakukan 7 kajian pengem-bangan wilayah pertam-bangan mineral dan batubara

dilakukan 5 kajian pengem-bangan wilayah pertam-bangan mineral dan batubara mencapai 25%

524

1 · web viewpengem-bangan teknologi irigasi, produksi, panen dan teknologi pengolahan hasil...

Documents