1 Proses Dinamika Ekonomi Negara Proses dinamika ekonomi suatu negara

ditentukan oleh

Faktor internal,

yaitu

Kondisi fisik (iklim

Lokasi geografi

Sumber daya alam

Sumber daya manusia

Kondisi awal ekonomi

Sosial dan budaya

Peranan politik dalam

perekonomian

Faktor eksternal

yaitu

Perkembangan teknologi

Kondisi perekonomian

dan politik umum

Keamanan global

Faktor sejarah perekonomian negara itu sendiri pada

waktu zaman penjajahan

Faktor-faktor orientasi politik, sistem ekonomi serta

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diterapkan oleh rezim

yang berkuasa setelah lenyapnya penjajahan.

Pengertian SISTEM

Sistem pada dasarnya adalah Suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subyek/obyek serta perangkat

kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.

Sistem sosial → berupa orang-orang atau masyarakat

Sistem kehidupan → makhluk-makhluk hidup dan benda alam

Sistem peralatan → barang atau alat

Sistem informasi → data, catatan, kumpulan fakta

Adanya perangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalin tentang bagaimana

subyek/objek yang ada bekerja, berhubungan dan berjalan

Adanya kaidah atau norma yang mengatur hubungan subjek/objek tersebut agar serasi

berupa aturan dan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Supra sistem terdiri dari sistem-sistem yang terdiri dari sub sistem- sub sistem yang tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait

dan sangat bervariasi. Bagaimana sistem perekonomian sebuah negeri berjalan atau dijalankan yang turut dipengaruhi oleh

bagaimana politik kekuasaan di negara itu diterapkan, ikut ditentukan oleh bagaimana budaya masyarakat yang membentuk

bangsa tersebut.

Syarat suatu sistem sebagai

suatu organisasi

Adanya keserasian antar subyek / obyek yang dijadikan petunjuk

Apakah sistem itu dapat berjalan / gagal

Mempunyai tujuan tertentu

Adanya kaidah dan norma-norma yang harus dipatuhi dalam bekerja dan berhubungan

satu dengan yang lainnya

Adanya jaminan yang mencakup subyek / obyek dan perangkat kelembagaan yang

membentuknya

Kadang-kadang tidak dapat berdiri sendiri, terkait dengan sistem lainnya, apabila wadah /

kaidah / aturan lama.

Kesadaran demikian akan memperluas wawasan dengan memandang secara arif

berdasarkan pemahaman lintas bidang.

SISTEM EKONOMI Sistem ekonomi adalah Suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan

seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.

Terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subyek, barang-barang ekonomi sebagai obyek

serta perangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan

perekonomian yang meliputi cara kerja, mekanisme hubungan hukum dan peraturan-

peraturan serta kaidah-kaidah atau norma-norma yang dipilih / diterima oleh masyarakat.

Tidak dapat berdiri sendiri, harus berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup

masyarakat tempatnya berpijak dan didukung oleh lingkungan kelembangaan masyarakat.

Selalu bergandengan dengan sistem politik negara yang bersangkutan karena ideologi

ekonomi berjalan seiring dengan ideologi politik.

Sebuah sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur dalam suatu supra

sistem kehidupan masyarakat yang merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan

bermasyarakat di suatu negara.

Pelaksanaan suatu sistem ekonomi tertentu di sebuah negara akan berjalan mulus jika

lingkungan kelembagaan masyarakat mendukungnya.

Unsur – unsur Sistem Ekonomi dan Unsur-unsur Sistem Politik dapat ditarik benang merah sebagai berikut :

Kutub “A” Konteks Pengkutuban Kutub “Z”

Liberalisme

(Liberal)

Demokrasi (Demokratis)

Egalitarianisme

(Egaliter)

Desentralisasi (Desentralisasi)

Kapitalisme (Kapitalis)

Mekanisme Pasar

Ideologi Politik

Rejim Pemerintahan (Cara Memerintah)

Penyelenggaraan

Kenegaraan

Struktur Birokrasi

Ideologi Ekonomi

Pengelolaan Ekonomi

Komunis

(Komunis)

Otokrasi (Otoriter)

Etatisme (Etatis)

Sentralisme (Sentralis)

Sosialisme (Sosialis)

Perencanaan Terpusat

Sistem Politik / Idiologi politik terdiri dari : Liberalisme

Komunisme

Sistem Ekonomi / Idiologi ekonomi terdiri dari : Kapitalisme

Sosialisme

Sistem ekonomi yang berlaku dan diterapkan

di suatu negara dapat ditinjau dari

Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi

Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu

sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi

kerjanya.

Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan

dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada

umumnya.

Kapitalisme dan Sosialisme Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalisme Mengakui pemilik individual atas sumber daya ekonomi atau faktor-faktor

produksi

Terdapat kekuasaan yang sangat longgar bagi orang perorangan untuk

memiliki sumber daya.

Kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan

antar badan usaha dalam mengejar keuntungan sangat dihargai.

Tidak terdapat kekangan atau batasan bagi orang perorangan dalam

menerima imbalan atas prestasi kerjanya.

Prinsip keadilan yang dianut oleh sistem ekonomi kapitalis ialah setiap

orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya.

Campur tangan pemerintah atau negara sangat minim dan pemerintah lebih

berkedudukan sebagai pengamat dan pelindung perekonomian.

Menyandarkan diri sepenuhnya pada mekanisme pasar (kekuatan

permintaan dan penawaran), prinsip persaingan bebas dan meyakini

kemampuan untuk menuju efisiensi ekonomi.

Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis : Sumber daya ekonomi/faktor produksi dikuasai negara

Lebih menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan

memajukan perekonomian.

Imbalan yang diterima pada orang perorangan didasarkan pada

kebutuhannya, bukan berdasarkan jasa yang dicurahkan / diberikan.

Prinsip keadilan yang dianut adalah setiap orang akan menerima imbalan

yang sama.

Kadar campur tangan pemerintah sangat tinggi.

Pemerintah yang menentukan dan mrencanakan tiga persoalan pokok

ekonomi : what, how and for whom.

Pasar justru harus dikendalikan dari pemerintah pusat dan pemerintah atau

negara harus turut aktif bermain dalam perekonomian.

Tetap memandang penting peranan kapital.

Sistem Ekonomi Campuran Pada umumnya dilakukan oleh negara-negara berkembang atau negara

negara – negara dunia ketiga.

Dalam arti kadar kapitalisme selalu lebih tinggi atau bobot sosialismenya senantiasa lebih besar.

Sistem ekonomi campuran yang diterapkan, ibarat pendulum., kadang-kadang condong kapitalistik selain di lain waktu cenderung sosialistik mengikuti rejim pemerintah yang sedang berkuasa.

Sistem Ekonomi di Indonesia Sistem ekonomi di Indonesia Telah ditegaskan dalam Ps. 33 UUD 1945, dimana tidak cukup

argumentasi untuk mengatakan bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialisasi karena Indonesia mengakui kepemilikan invidual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme.

Kompetisi untuk memperbaiki taraf kehidupan, baik antar indvidu maupun antar badan, tidak dikekang. Jadi tidak sepenuhnya dilepas sebagaimana yang berlangsung di negara-negara kapitalis, melainkan persaingan yang terencana dan terkendali.

Sistem Ekonomi apa yang diterapkan di

Indonesia

Berdasarkan perkembangan perekonomian, berdasarkan tinjauan:

hukum, perilaku, norma, etika yang berlaku di masyarakat dan

pengalaman kronologis.

Berdasarkan tinjuan kepemilikan sumber daya ekonomi, diatur

dengan tegas oleh Ps. 33 UUD 1945.

Kompetisi untuk memperbaiki taraf hidup, baik antar individu

maupun antar badan usaha yang tidak dikekang.

Persaingan antar badan usaha dikendalikan oleh pemerintah,

meskipun tetap ada.

Penerimaan imbalan atas prestasi kerja, tidak terdapat kekangan,

justru pemerintah menetapkan UMR (Upah Minimum Rata-rata).

Peranan pemerintah sebagai stabilisator dan dinamisator oleh

lembaga-lembaga departemental pemerintah maupun badan-badan

usaha milik pemerintah.

Sistem Ekonomi di Indonesia Sehubungan dengan persaingan antar badan usaha, tidak terdapat

rintangan bagi suatu perusahaan untuk memenuhi bidang tertentu.

Namun untuk menghindari persaingan tidak sehat, pemerintah

mengendalikannya dengan mengumumkan Daftar Negatif Investasi

(DNI).

Dalam hal penerimaan imbalan atas prestasi kerja, juga tidak terdapat

kekangan.

Tidak sepenuhnya menyandarkan perekonomian pada mekanisme pasar.

Disini peran pemerintah sebagai stabilisator dan dinamisator yang

dimainkan oleh lembaga-lembaga departemental pemerintah maupun

melalui badan-badan usaha milik negara.

Adanya rasionalitas masyarakat Indonesia dalam perekonomian adalah

terciptanya atau terpeliharanya optimalitas bukan maksimalitas.

Untuk melihat kadar kapitalisme atau

sosialisme dalam pengorganisasian

ekonomi Indonesia dapat dilihat

Pendekatan faktual

struktural

Dengan mengamati pernanan

pemerintah secara sektoral, yaitu

keterlibatan pemerintah dalam

pengatur sektor-sektor produksi,

berbagai kegiatan bisnis, penentuan

harga dan tata niaga.

Pemerintah sebagai pemain dalam

percaturan ekonomi.

Pendekatan sejarah Bangsa, masyarakat tidak pernah

dapat menerima pengelolaan

ekonomi makro condong ke

kapitalis atau ke sosialisme.

Dikelola secara tarik / ulur diantara

kapitalis dan sosialime.

Sistem ek. campuran

dengan persaingan

terkendali

Sistem ekonomi yang tepat untuk

mengelola perekonomian Indonesia.

1

Sejarah Ekonomi Indonesia Secara garis besar sejarah ekonomi Indonesia

mengalami 4 periode

Zaman pemerintahan orde lama (1950-1966)

Zaman pemerintahan orde baru (1996 – 1999)

Zaman pemerintahan orde transisi (1998 – 1999)

Zaman pemerintahan reformasi (1999 s/d sekarang)

Perekonomian Indonesia pada tahun-tahun pertama setelah kemerdekaan :

- Ekonomi Indonesia sangat buruk

- Ekonomi nasional mengalami stagflasi

- Defisit NP dan defisit keuangan pemerintah sangat besar

- Kegiatan produksi di sektor pertanian dan sektor industri manufaktur terhenti

- Tingkat inflasi sangat tinggi

- Disebabkan karena Pendudukan Jepang, kegiatan produksi hanya untuk mendukung kekuatan militer

Jepang

Perang Dunia II

Akibat perang kemerdekaan

Manajemen ekonomi makro yang sangat jelek

2

Pemerintahan Orde Lama :

Th. 1949 s/d 1956, sistem politik disebut “Demokrasi Liberal”

Th. 1956 s/d th. 1965, sistem politik disebut “Demokrasi Terpimpin”

Akibat terlalu banyak partai politik, semua partai politik ingin berkuasa sehingga sering terjadi konfilk antar partai

politik. Akibatnya pemerintah yang berkuasa / kabinet yang berkuasa hanya berumur 2 tahun dan tidak sempat

memikirkan masalah-masalah sosial dan ekonomi pada saat itu.

Kegiatan ekonomi masih dikuasai oleh pengusaha asing yang relatif padat kapital

Setelah dilakukan nasionalisasi perusahaan asing, keadaan perekonomian menjadi lebih buruk

Keterbatasan akan faktor-faktor produksi antara lain; SDM, dana, teknologi maupun kemampuan pemerintah

sendiri.

Dengan adanya nasionalisasi perusahaan asing, Indonesia semakin sulit untuk mendapatkan dana dari negara-

negara barat.

Ketidakstabilan politik mencapai puncaknya dengan terjadinya kudeta yang gagal dari PKI

3

Penyebab kegagalan pemerintahan orde lama dalam pembangunan ekonomi :

Menerapkan sistem ekonomi tertutup dan mengutamakan kekuatan militer daripada kekuatan ekonomi

Keterbatasan SDM, teknologi, faktor-faktor produksi, dipersulit lagi adanya kekacauan politik nasional

Dicanangkan sistem ekonomi terpimpin yang dekat dengan haluan/pemikiran sosialis / komunis, yang

sebenanrnya hanya merupakan refleksi dari perasaan anti kolonialisme, anti imperealisme dan arti

kapitalisme pada saat itu.

Keadaan ini semakin sulit mendapatkan dana dari negara-negara barat.

Adanya ketidakstabilan politik, terjadinya kudeta PKI, sehingga perekenomian cenderung ke sistem

kapitalis yang karena pelaksanaannya tidak baik, muncul kesenjangan ekonomi di tanah air.

Pemerintah Orde Baru : Peningkatan kesejahteraan lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air

Menjalin hubungan baik dengan pihak barat dan menjauhi ideologi komunis

Indonesia kembali menjadi angota PBB dan lembaga-lembaga dunia lainnya

4

Pemerintah melakukan pemulihan stabilisasi politik, ekonomi dan sosial serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri

dengan sasaran menekan tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, menghidupkan kembali kegiatan

produksi.

Menyusun rencana pembangunan lima tahun secara bertahap dengan target-target yang jelas.

Dibentuk kelompok negara-negara donor untuk membantu membiayai pembangunan ekonomi Indonesia

Merubah sistem politik yang “pro” menjadi anti “komunis” sehingga Indonesia mendapat bantuan dari negara-

negara barat

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses “terickle down effect”

Pada dekade th. 1980-an pemerintah mengeluarkan berbagai paket deregulasi di sektor moneter / perbankan dan di

sektor riil dengan tujuan utama meningkatkan ekspor non migas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi

Ekonomi tertutup yang berorientasi sosialis pada zaman rezim Sukarno ke ekonomi terbuka yang berorientasi kapitalis

pada masa pemerintahan Suharto, telah menjadikan perekonomian Indonesia lebih baik.

Hal ini disebabkan oleh antara lain :

Adanya kemauan yang kuat (political will) untuk membangun perekonomian Indonesia.

Pada masa orde lama yang ditunjukkan adalah emosi nasionalisme dalam bentuk kekuatan militer dan

pembangunan proyek-proyek mercusuar.

Stabilisasi politik dan ekonomi, dengan menyatukan bangsa dan kelompok-kelompok dalam masyarakat

5

Sumber daya manusia yang baik, memiliki kemampuan untuk menyusun program dan strategi pembangunan

dengan kebijaksanaan – kebijaksanaan terkait serta mampu to manage ekonomi makro secara baik.

Sistem politik dan ekonomi terbuka yang western oriented.

Hal ini sangat membantu, khususnya mendapatkan pinjaman luar negeri, penanaman modal asing dan transfer

teknologi dan ilmu pengetahuan.

Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik khususnya setelah perang Vietnam berakhir, setelah

berakhirnya perang dingin → jauh lebih baik dari pada semasa orde lama

Faktor-faktor negatif kebijaksanaan

ekonomi selama orde baru

Meskipun dapat menghasilkan suatu proses transformasi

ekonomi yang pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang

tinggi, tetapi dengan biaya yang sangat mahal dan

fundamental ekonomi yang rapuh.

Makin buruknya kondisi sektor perbankan

Makin besar ketergantungan Indonesia terhadap modal asing,

pinjaman dan barang-barang impor

Membuat Indonesia dilanda suatu krisis ekonomi yang besar

dengan diawali oleh krisis nilai tukar rupiah terhadap dolar

AS pada pertengahan tahun 1997.

6

Zaman Pemerintahan Transisi

Dimulai th. 1997 turunnya nilai tukar baht Thailand terhadap dollar AS, terus merembet ke Indonesia dan beberapa

negara Asia

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar dari Rp. 2.500/dollar AS menjadi Rp. 15.000,-/dolar AS, meskipun

BI telah melakukan beberapa kali intervensi

Menunda beberapa proyek senilai Rp. 39 trilyun, untuk mengimbangi keterbatasan anggaran belanja negara yang

sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai rupiah

Tgl 8 Oktober 1997, pemerintah secara resmi meminta bantuan keuangan kepada IMF

Bulan Oktober 1997, paket bantuan IMF kepada Indonesia mencapai 40 M dollar AS, seiring dengan pencabutan

16 bank swasta. Ini merupakan titik awal dari kehancuran perekonomian Indonesia.

Kepercayaan masyarakat dalam negeri dan luar negeri terhadap kinerja ekonomi Indonesia terus merosot dan harus

ditegaskan dalam letter of intent dengan INF yang berisi 50 butir kesepakatan mencakup ekonomi makro,

restrukturisasi keuangan dan reformasi struktural (yaitu antara lain : prinsip APBN seimbang, menghilangkan

subsidi, membatalkan berbagai produk infrastruktur yang besar-besar, menaikkan cukai dan memperbanyak obyek

pajak).

Bulan April 1998 ditambah 5 memorandum lagi pada kesepakatan yang baru (yaitu : Program stabilisasi,

restrukturisasi perbankan, reformasi struktural, penyelesaian hutang swasta dan bantuan untuk rakyat kecil).

7

Pemerintahan Reformasi

Pengusaha, investor asing mengharap terhadap kemampuan, kesungguhan pemerintah untuk membangkitkan

kembali perekonomian nasional dan menuntaskan semua permasalahan warisan orde baru (KKN, supervisi hukum,

HAM, disintegrasi bangsa dll).

Th. 1999 kondisi perekonomian Indonesia menunjukkan adanya perbaikan (pertumbuhan ekonomi 5%,

inflasi/bunga SBI rendah, kondisi moneter dalam negeri cukup stabil).

Ketenangan masyarakat dengan terpilihnya Presiden ke IV tidak berlangsung lama :

- Presiden menunjukkan sikap kontroversial yang membingungkan pelaku-pelaku bisnis

- Presiden cenderung bersikap diktator dan praktek KKN di lingkungan semakin intensif

- Menimbulkan perseteruan dengan DPR, dengan dikeluarkan Memorandum I dan II

- Berbagai kerusuhan sosial yang bernuansa sara dan disintegrasi terus berlanjut

- Demonstrasi buruh semakin gencar

- Pertikaian elite politik semakin besar

8

Pemerintahan Reformasi

Hubungan pemerintah dengan IMF kurang baik, terutama karena :

- masalah amandemen UU No. 23 th. 1999 mengenai BI

- penerapan otonomi daerah, terutama menyangkut pinjaman dari luar negeri

Tidak tuntasnya revisi tersebut mengakibatkan IMF menunda pencairan bantuannya kepada pemerintah Indonesia

Indonesia terancam dinyatakan “bangkrut” oleh Paris Club, karena :

- kondisi perekonomian yang semakin buruk

- deficit keuangan pemerintah semakin membengkak

- ketidakmampuan membayar kembali utangnya yang sebagian besar akan jatuh tempo th. 2002

- Bank dunia mengancam akan menghentikan pinjaman baru jika kesepakatan IMF dengan pemerintah Indonesia

macet

Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak semakin surut, menaikkan tingkat “country risk” Indonesia oleh lembaga

pemeringkat internasional “moody’s investor service” mengakibatkan pelaku-pelaku bisnis, investor asing enggan

melakukan kegiatan bisnis/menanamkan modal di Indonesia.

Pemerintah tidak menunjukkan “political will” untuk menyelesaikan krisis ekonomi hingga tuntas, tetapi cenderung

menyederhanakan krisis ekonomi dengan menganggap persoalannya hanya terbatas pada beberapa agenda masalah

(amandemen UUBI, desentralisasi fiscal, restrukturisasi utang, divestasi BCA/Bank Niaga).

1

Fenomena Krisis di Indonesia

Fenomena pemerintahan reformasi semakin sulit untuk ditunjukkan beberapa indikator

Pergerakan harga saham menunjukkan growth trend negatif, karena lebih besar kegiatan penjualan daripada

kegiatan pembelian.

Mencerminkan semakin tidak percayanya pelaku bisnis dan masyarakat terhadap prospek perekonomian

Indonesia.

Semakin merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar (awal th. 2000 sebesar Rp. 7.000/ per dollar US

menjadi Rp. 10.000/per dollar US pada Maret 2001).

Lemah dan tidak stabilnya nilai rupiah berdampak negatif terhadap roda perekonomian nasional yang dapat

menghambat usaha pemulihan, karena :

- Perekonomian Indonesia sangat tergantung pada impor (barang-barang modal/pembantu, komponen dan

bahan baku, barang-barang konsumsi)

- Utang luar negeri Indonesia dalam dollar AS, baik dari sektor swasta maupun pemerintah sangat besar

Tingkat inflasi menembus dua digit dan devisa menurun dari 29 milliar dollar AS menjadi 28,875 milliar

dollar AS.

2

Sebagai konsekuensi dari krisis moneter, pada

tgl 14 Agust’ 1997 BI :

Mengganti sistem pengendalian nilai dollar dari managed

floating yang dianut sejak th. 1978 menjadi free floating yaitu

membebaskan nilai tukar rupiah berfluktuasi secara bebas.

BI tidak lagi melakukan intervensi di pasar bebas. Namun nilai

tukar rupiah terus merosot terhadap dollar → Juni’97 = Rp.

2.450/per dollar menjadi Januari’ 98 = Rp. 13.513/ per dollar

Penyebab krisis terutama disebabkan (secara garis besarnya) Utang swasta luar negeri mencapai cukup besar Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar

- terjadinya overshooting yang sangat jauh dari nilai nyatanya

- serbuan terhadap permintaan dollar yang mendadak dan bertubi-tubi karena adanya spekulasi

- jatuh tempo utang swasta luar negeri dalam jumlah besar

Cadangan devisa tidak cukup kuat menahan

permintaan dollar yang bertubi-tubi

Akumulasi dari berbagai faktor penyebab lainnya yang saling bersusulan

3

Krisis moneter sejak awal Juli 1997

Berubah menjadi krisis ekonomi yakni :

Lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup.

Meningkatnya pengangguran Diperberat dengan berbagai musibah nasional :

- kegagalan panena karena musim kering yang berkepanjangan

- kebakaran hutan secara besar-besaran di Kalimantan - kerusuhan pada pertengahan Mei 1998

Terjadinya juga krisis kepercayaan

Krisis moneter terjadi

Meskipun fundamental ekonomi Indonesia dipandang cukup kuat, tercermin dari :

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (rata-rata 7%)

Laju inflasi terkendali (rata-rata 8%) Neraca pembayaran surplus (rata-rata

US $ 2 M) Tingkat pengangguran relatif rendah Cadangan devisa masih cukup besar,

terus meningkat dan th. 1996 sebesar US $ 19 M)

APBN menunjukkan surplus (terakhir th. 1996 sebesar Rp. 818 M)

4

Berbagai faktor penyebab krisis menurut urutan kejadian :

Dianutnya sistem devisa bebas tanpa ada pengawasan yang memadai, memungkinkan arus modal dan valas dapat

mengalir keluar – masuk secara bebas

Tingkat deprasiasi rupiah yang relatif rendah, akibatnya harga barang import relatif lebih murah dan produksi dalam

negeri menjadi mahal. Akibatnya produksi dalam negeri tidak dapat berkembang, ekspor menjadi kurang kompetitif

dan import meningkat, sehingga mengganggu cadangan devisa.

Utang luar negeri swasta jangka pendek dan menengah sehingga nilai tukar rupiah mendapat tekanan yang berat

karena tidak tersedia cukup devisa untuk membayar utang yang jatuh tempo beserta bunganya dan sistem perbankan

yang lemah (awal Mei 1998 utang luar negeri swsata sebesar ± US$ 53,5 M).

Ada 3 pihak yang bertanggung jawab :

- Pemerintah, memberikan signal yang kurang tepat bagi pelaku ekonomi. Sehingga membuat nilai rupiah terus

menerus over valued dan tingkat suku bunga rupiah tinggi. Sehingga rupiah menjadi relatif mahal dan pinjaman

dalam valas relatif menjadi murah.

- Debitur dalam negeri, terjadinya utang luar negeri dalam jumlah besar

- Kreditur luar negeri kurang hati-hati dalam memberikan pinjaman

5

Lanjutan, berbagai faktor penyebab krisis menurut urutan kejadian :

Permainan jual beli valas yang dilakukan oleh spekulan asing

Kebijaksanaan fiskal dan moneter yang tidak konsisten dalam suatu sistem nilai tukar dengan pita batas intervensi.

Sehingga menimbulkan krisis kepercayaan dan mengurangi kesediaan investor asing untuk memberikan bantuan

financial

Defisit neraca berjalan yang semakin membesar, karena laju import barang/jasa lebih besar dari ekspor dan

melonjaknya pembayaran bunga pinjaman.

Penanaman modal asing mulai menarik dananya keluar dalam jumlah besar

IMF tidak membantu sepenuh hati dan terus menunda pengucuran dana bantuan yang dijanjikan dengan alasan

pemerintah tidak melaksanakan 50 butir kesepakatan dengan baik. Termasuk negara-negara sahabta yang akan

membantu menunggu signal terlebih dahulu dari IMF.

Spekulan domestik ikut bermain dengan meminjam dana dari sistem perbankan.

Terjadinya krisis kepercayaan dan kepanikan yang menyebabkan masyarakat luas menyerbu membeli dollar AS agar

nilai kekayaan tidak merosot dan malah dapat menarik keuntungan dengan merosotnya nilai tukar rupiah.

Terdapatnya keterkaitan yang erat dengan Yen Jepang yang nilainya melemah terhadap dollar AS.

6

Krisis kepercayaan pecah Karena adanya ketidak seimbangan antara kebutuhan akan valas dalam jangka

pendek dengan jumlah yang tersedia, menyebabkan nilai dollar melambung tidak

terkendali.

Tindakan yang harus dilakukan untuk

mengatasi krisis ekonomi adalah

Pemecahan masalah utang swasta luar negeri

Membenahi kinerja perbankan nasional

Mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam negeri dan luar

negeri terhadap kemampuan ekonomi Indonesia

Menstabilkan nilai rupiah pada tingkat yang nyata

Mengembalikan stabilitas sosial dan politik

Mengembalikan kepercayaan mata uang rupiah dengan

membuat mata uang rupiah menarik

7

Dampak dari krisis :

Nilai dollar US yang melambungkan jika dihadapkan dengan pendapatan masyarakat dalam rupiah tetap

Harga-harga dari beberapa barang naik cukup tinggi

Kesulitan mendapatkan dana menutup defisit APBN

Banyak perusahaan tutup karena tidak dapat menjual produksinya dan membayar hutangnya

PHK terjadi di banyak perusahaan, karena perusahaan-perusahaan mengurangi / menutup produksinya

Laju inflasi yang cukup tinggi

Import barang, pengiriman anak ke luar negeri dan perjalanan ke luar negeri menurun tajam

Arus turis asing meningkat tajam

Barang produksi luar dalam negeri dengan kandungan import rendah cukup meningkat

Proteksi industri dalam negeri meningkat sejalan dengan merosotnya nilai tukar rupiah

Pengusaha domestik jera untuk meminjam ke luar negeri

8

Beberapa saran mengatasi krisis dewasa ini sebagai berikut :

Karena pemerintan Indonesia sudah menandatangani persetujuan program reformasi struktural ekonomi

dengan IMF, maka pemerintah harus melaksanakannya dengan konsekuen. Terlebih karena bantuan IMF

terkait dengan bantuan negara-negara donor lainnya.

Membentuk pemerintahan yang terdiri dari tehnokrat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat

Indonesia menuju luar negeri.

Mengusahakan penundaan pembayaran utang pemerintah berupa pembayaran cicilan pokok dan bunga

Menstabilkan nilai tukar rupiah pada tingkat yang riil, artinya tidak lagi overvalued tetapi membiarkan sedikit

undervalued untuk meningkatkan daya saing secara internasional dan merangsan produksi dalam negeri dan

ekspor.

Mengadakan negosiasi ulang utang luar negeri swasta Indonesia dengan para kreditur untuk meminta

penundaan pembayaran.

Mengembalikan stabilitas sosial dan politik dan rasa aman secepatnya sehingga dapat memulihkan

kepercayaam pemilik modal dalam dan luar negeri.

Mengembalikan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uang di dalam negeri.

Menghalangi kemungkinan kegiatan spekulasi valas besar-besaran dengan melakukan pengawasan devisa

secara terbatas tanpa melepaskan rejim devisa bebas dan melanggar kesepakatan dengan IMF