1. -...
TRANSCRIPT
1. SURAT KEPUTUSAN PENGES
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHANFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ABDURRAB
Nomor : 15/SK/FISIPOL
Revisi Tanggal Dikaji ulang oleh Dikendalikan oleh Disetujui oleh
No. Dokumen No. Revisi
Disiapkan oleh Ka. Tim Penyusun
Tengku Fahrul Gafar, S.IP., M.Si 65.201.0115001
Catatan: Dokumen ini milik Fakultas Ilmu SosialTIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa izin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrab
SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN KURIKULUM
PENGESAHAN KURIKULUM
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ABDURRAB
PEKANBARU 15/SK/FISIPOL-UNIVRAB/VII/2017
: : : Ketua LP3M : Unit Penjaminan Mutu Fakultas : Dekan
: Tanggal : 12 September 2017: 00 No.Hal :
Diperiksa oleh Ka. GJM Fakultas
Amri Hakim, S.IP., M.A. 64.201.0113063
Disahkan olehRektor
Dr. Arisman Adnan, M. Sc101013.0815060
Dokumen ini milik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrab dan
TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa izin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrab
12 September 2017
Disahkan oleh Rektor
Dr. Arisman Adnan, M. Sc 101013.0815060
dan Ilmu Politik Universitas Abdurrab dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa izin dari
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ABDURRAB
NOMOR: / REK-UNIVRAB/SK/X/2017
Tentang
PENGESAHAN KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ABDURRAB
PEKANBARU
Bismillahirrahmanirrahim REKTOR UNIVERSITAS ABDURRAB
Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses perkembangan akademik
khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab, diperlukan adanya kurikulum sebagai panduan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang Ilmu Pemerintahan siap kerja dan berdaya saing;
b. bahwa untuk memajukan dan mengembangkan Program Studi Ilmu Pemerintahan, di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan memajukan perkembangan dari segi kuantitas maupun kualitas, maka dipandang perlu untuk menetapkan dan memberlakukan kurikulum;
c. bahwa untuk menjamin asas kepastian sehubungan pada pertimbangan pada huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu dibuat Keputusan Rektor;
Mengingat : 1. UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang Kurikulum Perguruan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.
4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016
6. Capaian Pembelajaran Program studi Ilmu Pemerintahan Jenjang Strata Satu (S1) APSIPI 2015.
7. Statuta Universitas Abdurrab No. 60/YAR/SK/A/XI/2016. 8. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Abdurrab 9. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik 10. Evaluasi Diri Universitas Abdurrab 11. Evaluasi Diri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 12. Evaluasi Diri Program Studi Ilmu Pemerintahan 13. Renstra Universitas Abdurrab 2011-2015 14. Renstra Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2011-2015 15. Renstra Program Studi Ilmu Pemerintahan Tahun 2011-2015
16. Peraturan Akademik Universitas Abdurrab PA/Universitas Abdurrab/I/2014
17. Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Universitas Abdurrab KM/Univrab/RAB/V/II/R01
18. Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Universitas Abdurrab SM/Univrab/RAB/VII/R01
19. Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Universitas Abdurrab MMA/Univrab/RAB/V/R01
20. Panduan Penelitian dan Pengabdian LPPM Univeristas Abdurrab Tahun 2014.
21. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum KKNI Universitas Abdurrab tahun 2017
Memperhatikan : Dst MEMUTUSKAN
Menetapkan : Pertama : Memberlakukan Kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan di
lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diperbaiki kemudian hari jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini
Ditetapkan di : Pekanbaru Pada Tanggal : 01 Oktober 2017 Rektor Dr. Arisman Adnan, M.Sc NIK.101013.081.5060
LAMPIRAN : Keputusan Rektor Universitas Abdurrab, Pekanbaru Universitas Abdurrab, Pekanbaru
Nomor : Pada Tanggal : 01 Oktober 2017 Tentang : Kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrab
PASAL 1 PENGERTIAN
Dalam keputusan Dekan ini yang dimaksud dengan
1) Program Studi Sarjana adalah program pendidikan Strata-1 (S-1) yang memberikan hak menyandang gelar Sarjana kepada lulusannya;
2) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
3) Kurikulum Wajib Program Studi merupakan kelompok bahan kajian dan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi utama program studi yang bersangkutan;
PASAL 2 TUJUAN
Rumusan Tujuan:
1. Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai keislaman serta profesional dalam menerapkan ilmu pemerintahan secara praktik dan teoretik ditingkat nasional
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki Kompetensi serta soft skill dalam bidang Tatakelola Pemerintahan dan Manajemen Pelayanan Sektor Publik yang mendukung jalannya Prinsip-Prinsip Pembangunan Nasional
3. Menghasilkan naskah dan publikasi ilmiah yang berorientasi pada Pengembangan Ilmu Pemerintahan klasik dan Kontemporer.
4. Terciptanya Pengabdian dan Pemberdayaan Kepada Masyarakat yang bermanfaat secara luas sebagai bentuk solusi dan alternatif problematika permasalahan-permasalahan sosial.
PASAL 3 BEBAN DAN MASA STUDI
1) Beban SKS yang harus diambil sebagai wajib Program Studi adalah 144 SKS 2) Masa studi dirancang untuk 8 (delapan) semester
PASAL 4
KURIKULUM 1) Struktur Matakuliah pada Kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan terdiri dari:
a) Mata Kuliah Dasar Umum b) Mata Kuliah Wajib Fakultas c) Mata Kuliah Wajib Program Studi d) Mata Kuliah Pilihan
2) Mata Kuliah yang ditawarkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrab pada setiap semester tertera pada lampiran surat keputusan ini
PASAL 5 LULUSAN
Lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrab diharapkan memiliki kompetensi berikut: Sikap
1. Bertakwa kepada Tuhan YME dan menunjukan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,
moral, dan etika. 3. Menginternalisasi nilai, norma & etika akademik. 4. Nasionalisme 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta
pendapat atau temuan orisinal orang lain. 6. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara,
dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila. 7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan
lingkungan. 8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 9. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 10. Menunjukan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara
mandiri. Penguasaan Pengetahuan Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan pemerintahan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
1. Menguasai konsep dasar dan teori politik , negara, demokrasi dan pemerintahan; 2. Menguasai konsep dasar dan teori birokrasi pemerintahan dan sektor publik; 3. Menguasai konsep dasar dan teori pemerintahan dan sejarah perkembangan
pemerintahan; 4. Menguasai konep teoritis penyelenggaraan pemerintahan nasional; 5. Menguasai konep teoritis penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa; 6. Menguasai konsep dan model dalam manajemen pemerintahan dan organisasi sektor
publik; 7. Menguasai konsep teoritis sistem kelembagaan politik ,pemilu dan keparlemenan di
Indonesia; 8. Menguasai konsep teoritis proses legislasi dan perundang-undangan baik di tingkat
nasional maupun daerah; 9. Menguasai konsep teoritis kepemimpinan pemerintahan dan organisasi sektor publik; 10. Menguasai konsep teoritis hubungan masyarakat dan pemerintahan melalui fungsi-
fungsi pemerintahan ; 11. Menguasai konsep teoritis pengambilan keputusan dalam mengatasi masalah-masalah
publik; 12. Menguasai konsep teoritis dalam penelitian ilmiah dan pengembangan ilmu
pemerintahan;
13. Menguasai konsep teoritis menyusun ide dan gagasan dalam sebuah karya tulis ilmiah bidang pemerintahan yang dipublikasikan;
14. Menguasai konsep teoritis hukum tata pemerintahan dan peranan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan;
15. Menguasai konsep teroritis komunikasi pemerintahan dan peranan media massa dalam pemerintahan;
16. Menguasai konsep teoritis partisipapsi masyarakat, civil society, kelembagaan masyarakat dan pembangunan masyarakat;
17. Menguaasai konsep teoritis pengawasan pemerintahan dan pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
18. Menguasai konsep teoritis pengelolaan keuangan negara/publik dan asset negara; 19. Menguasai konsep teoritis pengelolaan SDM pemerintahan; 20. Menguasai konsep teoritis tahapan dalam siklus kebijakan publik mulai dari perumusan
kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan; 21. Menguasai konsep teoritis pelayanan kepada masyarakat pada sektor publik (public
service); 22. Menguasau konsep teoritis masyarakat dan keragaman masyarakat dan budaya
Indonesia; 23. Menguasai konsep teoritis teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; 24. Menguasai konsep teoritis perencanaan pembangunan dan kearifan lokal dalam
pembangunan; 25. Menguasai konsep teoritis ekologi pemerintahan; 26. Menguasai konsep teoritis etika dalam pemerintahan;
Keterampilan Khusus Mampu mengaplikasikan bidang keahlian pemerintahan, mengkaji masalah-masalah pemerintahan dan memanfaatkan IPTEKS pada bidang pemerintahan dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Rincian capaian pembelajaran keterampilan khusus sebagai berikut:
1. Mampu memimpin dan mengelola kelompok atau organisasi; 2. Mampu dan trampil melayani masyarakat melalui sistem dan prosedur baku 3. Mampu melakukan pemetaan masalah dan potensi masyarakat kemudian menyusun
perencanaan program berbasis kebutuhan/kepentingan masyarakat 4. Mampu menganalisis masalah-masalah kebijakan dan menyusun pemetaan menjadi
agenda kebijakan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah; 5. Mampu berbicara di depan publik dan meyakinkan publik dalam program/kegiatan
pemerintahan; 6. Mampu berdiplomasi dalam sebuah proyek/program pemerintah yang memerlukan
dukungan dari\ pihak lain; 7. Mampu dan trampil mengambil keputusan menyangkut penyelesaian masalah publik
berdasarkan data dan informasi yang tepat dengan menggunakan metode ilmiah; 8. Mampu bekerjasama dan menjalin hubungan kerja (networking) dengan pihak terkait
dengan program/kegiatan; 9. Mampu menggunakan Teknologi Informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan
bidang pekerjaan sektor publik; 10. Mampu mengendalikan diri dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mencapai
penyelesaian suatu program/kegiatan; 11. Mampu mengaplikasikan IPTEKS yang relevan dalam pengembangan bidang
pemerintahan;
12. Mampu menuangkan gagasan/ide bagi pengembangan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai media yang sesuai;
13. Mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional dan global menyangkut masalah-masalah pemerintahan.
Keterampilan Umum
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
4. Mampu menyusuen deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik didalam maupun di luar lembaganya.
7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
PASAL 6 PENUTUP
1) Program studi berkewajiban untuk menyusun buku panduan kurikulum yang menjadi
jabaran lebih lanjut kurikulum ini 2) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut 3) Masa berlaku SK Kurikulum ini adalah sampai akhir semester genap Tahun Ajaran
2021-2022.
Ditetapkan di : Pekanbaru Pada Tanggal :01 Oktober 2017 Rektor Dr. Arisman Adnan, M.Sc NIK.101013.081.5060
2. DAFTAR TIM PENYUSUN KURIKULUM
TIM PENYUSUN
Nama : Zamhasari, M.A NIDN : 1031108001 Jabatan : Ketua Program Studi Tanda Tangan : Nama : Amir Syamsuadi, S.IP., M.Si NIDN : 1010028901 Jabatan : Sekretaris Program Studi Tanda Tangan : Nama : Tengku Fahrul Gafar, M.Si NIDN : 1020128403 Jabatan : Ketua Tim Penyusun Tanda Tangan : Nama : M. Zainuddin, S.IP., MA NIDN : 1020028502 Jabatan : Anggota Tanda Tangan : Nama : MHD.Rafi Yahya, S.IP., M.IP NIDN : 1009049002 Jabatan : Anggota Tanda Tangan : Nama : M. Melta Batrawan, S.IP., M.Si NIDN : 1022129001 Jabatan : Anggota Tanda Tangan : Nama : Bahjatul Murtasidin, S.IP., M.Si NIDN : Jabatan : Anggota Tanda Tangan :
Nama : Andhik Beni Saputra, S.IP., MA NIDN : Jabatan : Anggota Tanda Tangan : 3. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
(PS IP) UNIVERSITAS ABDURRAB Sejak berdirinya Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 75/D/O/2005 terkait Pemberian status terdaftar kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan sebagai salah satu Jenjang Pendidikan Program S1 di lingkungan Universitas Abdurrab Pekanbaru. Sejak tanggal 7 Juni 2005 hingga tahun 2018 Program Studi Ilmu Pemerintahan kali kedua mengajukan akreditasi kepada BAN PT, dengan hasil akreditasi pertama tahun 2009 mendapatkan peringkat C dan mendapatkan periode kedua Akreditasi dengan nilai B pada tahun 2014.
Penyusunan kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan KKNI Universitas Abdurrab tahun 2017/2021 didasari oleh beberapa pertimbangan: pertama, berakhirnya masa berlaku Kurikulum 2011/2014. Kedua, perubahan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi dalam workshop tanggal 10-12 Juni 2015. Ketiga, Kurikulum 2015/2019 yang sudah berjalan 3 semester belum menerapkan KKNI dengan sepenuhnya, Keempat, penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, serta ditetapkannya KKNI Ilmu Pemerintahan oleh Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (APSIPI) pada tanggal 27 April 2015. Kelima, Kebutuhan dunia kerja, berupa praktisi pemerintahan konsultan professional bidang kebijakan publik, menajemen pemerintahan dan demokrasi lokal. Peneliti bidang pemerintahan, Penggerak Lembaga Swadaya Masyarakat, Analis Kelembagaan Pemerintahan. Keenam, perkembangan kebutuhan masyarakat, seperti: Mewujudkan Penyelenggara Pemerintahan yang Profesional dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang bersih (Good Governance) di tingkat lokal hingga nasional, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Wilayah Sumatera, Visi Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis, Sejahtera, Lahir dan Bathin di Asia Tenggara Tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Tim Penyusun Kurikulum Program Studi berisikan dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan dan didukung oleh Unit Sarana dan Prasarana Universitas serta para kontributor dan stakeholder dari berbagai sektor. Tim pelaksana terdiri dari Penanggung Jawab Program, Ketua Pelaksana, Sekretaris dan Penanggung Jawab Kegiatan. Program Studi Ilmu Pemerintahan menyadari bahwa mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi khusus standar kurikulum merupakan faktor kunci yang harus selalu ditingkatkan dari faktor-faktor di atas, Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab merancang kurikulum tahun 2017-2021 sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas lulusan. Berangkat dari motto dan spirit filosofis Universitas Abdurrab Pekanbaru ”Selamatkan Generasi melalui Pendidikan” dan mempertimbangkan peningkatan kualitas masyarakat di Provinsi Riau, maka dirumuskan visi Universitas Abdurrab, yakni “ Menjadi Universitas Professional dan Terkemuka Berbasis Nilai-Nilai Islami di Tingkat Nasional pada Tahun 2035.” Sedangkan Misi Universitas Abdurrab adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi;
2. Membangun budaya ilmiah untuk menjadi rujukan penyelesaian berbagai persoalan bangsa dan negara;
3. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi dan menyebarluaskan nilai-nilai islami;
4. Menyiapkan dosen dan mahasiswa untuk berprestasi di tingkat nasional.
Visi dan misi Universitas Abdurrab Pekanbaru termaktub didalam Statuta Universitas dan Pedoman Akademik Universitas. Semua Fakultas yang bernaung dalam lingkungan Universitas Abdurrab dalam merumuskan visi dan misinya mengacu pada Statuta dan Pedoman Akademik Universitas tersebut. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik adalah bagian dari Universitas Abdurrab, maka perumusan visi dan misinya juga mengacu pada statuta dan Peraturan Akademik Universitas yakni sebagai berikut: ”Menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang profesional dan terkemuka berbasis nilai-nilai islami di tingkat nasional pada tahun 2035.” Sedangkan misinya adalah:
1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi;
2. Membangun budaya ilmiah untuk menjadi rujukan penyelesaian berbagai persoalan bangsa dan negara;
3. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi dan menyebarluaskan nilai-nilai islami.
3.1 VISI PS IP UNIVRAB
Visi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab (PS IP Univrab) disusun dengan mengacu pada Visi Universitas Abdurrab Pekanbaru dan visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrab Pekanbaru. Adapun Visi Universitas Abdurrab Pekanbaru adalah :
“Menjadi Universitas Profesional dan Terkemuka Berbasis Nilai-Nilai Islami di Tingkat Nasional pada Tahun 2035”.
Sementara Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrab Pekanbaru adalah : “ Menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang profesional dan terkemuka
berbasis nilai-nilai islami di tingkat nasional pada tahun 2035”.
Berdasarkan Visi Universitas Abdurrab dan Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurrab maka Visi Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab (Univrab) dirumuskan sebagai berikut.
“Menjadi Program Studi Ilmu Pemerintahan Profesional dan Berdaya Saing Secara Nasional dengan Bercirikan Nilai-Nilai Keislaman yang Mampu Berkontribusi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kearifan Lokal pada Tahun 2035”.
Untuk lebih memperjelas makna dari rumusan visi tersebut, maka dipaparkan tentang
pengertian dari beberapa kata kunci sebagai berikut :
1. Profesional Program studi dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Berdaya Saing
3. Nilai Keislaman 4. Kearifan Lokal
3.2 MISI PS IP UNIVRAB Untuk mewujudkan visi tersebut, selanjutnya dirumuskan misi PS IP Univrab sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi secara profesional sebagai langkah mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu berpikir kritis, visioner, kreatif dan berakhlak mulia.
2. Mengembangkan penelitian ilmu pemerintahan dengan mengaktualisasikan sumber-sumber sejarah Islam dan kearifan lokal dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan good governance.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai problematika sosial.
3.3 TUJUAN PS IP UNIVRAB 1. Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai keislaman serta
profesional dalam menerapkan ilmu pemerintahan secara praktik dan teoretik ditingkat nasional
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki Kompetensi serta soft skill dalam bidang Tatakelola Pemerintahan dan Manajemen Pelayanan Sektor Publik yang mendukung jalannya Prinsip-Prinsip Pembangunan Nasional
3. Menghasilkan naskah dan publikasi ilmiah yang berorientasi pada Pengembangan Ilmu Pemerintahan klasik dan Kontemporer.
4. Terciptanya Pengabdian dan Pemberdayaan Kepada Masyarakat yang bermanfaat secara luas sebagai bentuk solusi dan alternatif problematika permasalahan-permasalahan sosial.
3.4 SASARAN PS IP UNIVRAB Sasaran Program Studi Ilmu Pemerintahan (PS IP) Universitas Abdurrab dirumuskan berdasar visi, misi, tujuan program studi antara lain sebagai berikut : Bidang Pendidikan
1. Memiliki dokumen kurikulum yang secara rutin direvisi dan berstandar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan senantiasa dilakukan singkronisasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
2. Mempunyai lembaga kemahasiswaan yang rutin bersinergi melalkuka berbagai kegiatan, baik bersifat akademis non akademis yang bersinergi dengan kegiatan Program Studi untuk meningkatkan softskills mahasiswa.
3. Melakukan monitoring lulusan melalui studi pelacakan (tracer study) secara rutin. 4. Memiliki kelembagaan yang khusus untuk menginternalisasikan nilai-nilai keislaman
dalam proses pembelajaran dan budaya akademik. 5. Meningkatkan pencapaian prestasi akademik dan non akademik mahasiswa skala lokal
dan nasional. 6. Meningkatkan kelas perkuliahan dengan metode studi lapangan untuk meningkatkan
kemampuan dan pengenalan mengenai tatakelola birokrasi pemerintahan baik dalam proses pelayanan publik maupun dalam proses kebijakan publik.
Bidang penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
1. Meningkatkan karya ilmiah mulai tingkat lokal sampai internasional. 2. Meningkatkan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendanaan
dari internal dan eksternal Perguruan Tinggi.
3. Menginternalisasikan khasanah nilai islam, kebudayaan dan adat istiadat melayu dalam proses pengembangan ilmu pemerintahan berbasis kearifan lokal.
Bidang Tata Kelola dan Manajerial
1. Memiliki tata pamong berkredibilitas, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil dalam menyelenggarakan proses pembelajaran di perguruan tinggi serta kepemimpinan program studi.
2. Memiliki kejelasaan struktur organisasi serta dilengkapi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas.
3. Memiliki Tim Pelaksana Gugus Jaminan Mutu Prodi yang berada di bawah koordinasi Gugus Jaminan Mutu fakultas, yang dilengkapi berbagai SOP sehingga menjamin proses pembelajaran yang berkualitas disertai monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan.
4. Memiliki dosen dan tenaga kependidikan dalam kuantitas dan kualitas yang sangat memadai untuk menjamin proses pembelajaran yang berkualitas.
5. Memiliki dosen dengan beban kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terdistribusi secara berimbang dalam ketiga bidang tridharma perguruan tinggi.
6. Berkesinambungan dalam melaksanakan berbagai pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi di bidang tridharma perguruan tinggi.
7. Memiliki dana operasional mahasiswa yang memadai untuk penyelenggaraan proses pembelajaran yang berkualitas dan penggunaannya direncanakan dengan baik serta dialokasikan secara proporsional pada berbagai komponen kegiatan operasional.
Bidang Kerjasama Kolaboratif
1. Bekerja sama dengan berbagai berbagai institusi dan stakeholder, baik pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri dalam rangka mendukung terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu dan berkualitas.
2. Memiliki jalinan kerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan kabupaten/ kota yang ada di Riau dalam bidang penelitian untuk dasar perumusan kebijakan publik.
3. Membangun negara dari pinggiran dengan cara melakukan kerja sama dengan pemerintahan desa, kelurahan, dan kampung dalam mendukung upaya pembangunan nasional berbasis pemberdayaan masyarakat.
4. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PS IP UNIVRAB
Strategi Pencapaian Sasaran Jangka Pendek.
1. Memperbaharui kurikulum secara reguler sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan pengguna lulusan.
2. Meningkatkan kualitas lulusan melalui penjaringan calon mahasiswa, kualitas pembelajaran, serta kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pembelajaran.
3. Meningkatkan Kualifikasi dosen untuk mengambil Program Doktor bidang Ilmu Pemerintahan
4. Meningkatkan kompetensi dosen dalam bidang akademis dan praktis. 5. Peningkatan pembelajaran dari tenaga praktisi. 6. Peningkatan proses pembelajaran di kelas dan di luar kelas (studi lapangan).
Strategi Pencapaian Jangka Menengah
1. Peningkatan kompetensi dosen untuk mendapatkan hibah kompetisi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk dalam melakukan penelitian dan pengabdian yang bersifat kolaboratif dengan pihak luar program studi.
2. Peningkatan kompetensi dosen dalam publikasi karya ilmiah dalam nasional dan internasional.
3. Peningkatan kompetensi dosen dalam publikasi karya ilmiah dalam nasional dan internasional.
Strategi Pencapaian Sasaran Jangka Panjang 1. Meningkatnya kualitas tata kelola institusi melalui kualitas sistem pelayananan
administrasi akademik dan administrasi keuangan berbasis elektronik 2. Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran berbasis teknologi informasi. 3. Peningkatan kualitas sarana komunikasi sehingga mudah diakses oleh berbagai
pemangku kepentingan, baik domestik maupun asing. 4. Peningkatan kapasitas dosen untuk menghasilkan publikasi ilmiah di tingkat
internasional. 5. Peningkatan kerjasama dengan institusi luar, baik pemerintah maupun swasta sebagai
upaya untuk terjaminnya keberlangsungan berbagai kegiatan Program Studi.
Untuk lebih jelas mengenai strategi pencapaian tersebut dapat dilihat pada milestone 2017-2021 PS IP univrab berikut ini:
5. PROFILE LULUSAN PS IP UNIVRAB
Profile lulusan PS IP Univrab disusun berdasarkan ketentuan visi dan misi Univrab, Fisipol, PS IP, tracer study, pengguna lulusan, analisis SWOT, serta kebutuhan pada aspek pengembangan IPTEKS serta ketetapan Asosiasi Prodi Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (APSIPI) terkait profile umum sebagai penciri Program Studi Ilmu Pemerintahan (PS IP), maka dari itu profile lulusan pada PS IP Univrab disusun seperti berikut :
2016/2017Akreditasi B
2017/2018Reakreditasi
2018/2019Akreditasi A/Akreditasi B dengan Bobot Nilai Tinggi
2019/2020partisipasi aktif dalam pengembangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis kearifan lokal
2020/2021Partisipasi aktif dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pusat
Pernyataan Visi Profil Lulusan
Program Studi Ilmu Pemerintahan Profesional dan Berdaya saing
Konsultan tenaga profesional pada bidang kebijakan publik, kelembagaan politik dan pemilu serta Penggerak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial.
Nasional Analis Kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah
Nilai-Nilai Keislaman Sarjana Ilmu Pemerintahan yang berintegritas dengan akhlak yang Islami.
Penyelenggaraan Pemerintahan
- Praktisi Pemerintah seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) baik itu pegawai negeri Sipil (PNS), maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Pegawai Honor Pemerintahan/ Tenaga Harian Lepas (THL) dikantor-kantor Pemerintahan Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi serta pada badan dan lembaga yang berada dilingkungan pemerintah pusat.
- Peneliti bidang kajian Pemerintahan yang ditempatkan di perguruan tinggi atau pada lembaga bidang pengkajian ilmu pengetahuan milik negara maupun swasta.
Berbasis Kearifan Lokal
Praktisi pada pemerintahan dengan mengadopsi unsur lokalitas seperti pada sistem pemerintahan kepenghuluan dan kampung.
Berdasarkan visi misi yang telah dirumuskan, maka profile lulusan PS IP Univrab adalah insan
akademik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai islam sebagai:
1. Konsultan tenaga profesional pada bidang kebijakan publik, kelembagaan politik dan pemilu serta penggerak lembaga pemberdayaan masyarakat dan sosial.
2. Praktisi pemerintah seperti aparatur sipil negara (ASN) baik itu pegawai negeri Sipil (PNS), maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), pegawai honor pemerintahan/ tenaga harian lepas (THL) dikantor-kantor pemerintahan desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi serta pada badan dan lembaga yang berada dilingkungan pemerintah pusat.
3. Praktisi pemerintahan berbasis kearifan lokal di Riau (Kepenghuluan atau Kampung) 4. Analis Kelembagaan Pemerintahan Pusat dan Daerah 5. Peneliti bidang Pemerintahan 6. Sarjana Ilmu Pemerintahan yang berintegritas dengan akhlak yang Islami.
5.1 Kompetensi Utama Lulusan:
1. Memahami politik legislasi terutama dalam legal drafting (penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan) dan mampu melakukan analisis kondisi perpolitikan lokal dan nasional serta memiliki kepekaan terhadap berbagai masalah lingkungan sosial kemasyarakatan.
2. Memahami sistem kontrol manajemen pemerintahan pusat dan daerah pada bidang-bidang proyek pembangunan infrastruktur dan non infrastrtuktur.
3. Mampu menginternalisasikan nilai Islam, adat, budaya serta kearifan lokal di Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku.
4. Piawai dalam menjalankan langkah-langkah dalam setiap agenda kegiatan penelitian bidang pemerintahan dan mampu memetakan objek kajian ilmu pemerintahan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
5. Memiliki kepribadian yang berintegritas sesuai dengan nilai-nilai keislaman serta mampu menjalankan tatakelola pemerintahan diberbagai tingkatannya.
5.2 Kompetensi Pendukung Lulusan:
1. Memahami produk-produk legislasi serta ruang lingkup perpolitikan yang terjadi di institusi legislatif di Indonesia, serta mampu memahami dan menganalisa secara sistematis tentang berbagai isu, tema dan persoalan-persoalan mengenai kinerja legislatif.
2. Menguasai konsep teoritis tahapan dalam siklus kebijakan publik mulai dari perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.
3. Memahami konsep dasar manajemen, dan mampu mengaplikasikannya dalam menganalisis dan memecahkan masalah-masalah nyata yang ada di lingkungan organisasi.
4. Menguasai konsep teoritis perencanaan pembangunan dan kearifan lokal dalam pembangunan.
5. Memiliki kemampuan dalam memahami penelitian sosial terutama pada objek analisis ilmu pemerintahan
6. Memiliki kemampuan dasar dalam menafsirkan ayat alquran dan hadist berkaitan dengan politik dan Pemerintahan serta mampu memahami kosnsep dasar kepemimpinan islam, dan bagaimana kerja atau praktek kepemimpinan yang baik.
5.3 Kompetensi Lainnya/ Pilihan Lulusan:
1. Memiliki kemampuan dalam mengantisipasi perubahan organisasi terutama yang berhubungan dengan proyek di masyarakat.
2. Memahami model-model pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi sumber daya desa dan keuangan desa
3. Memahami politik identitas dalam wacana politik kontemporer, pentingnya pemahaman politik identitas dalam wacana politik kontemporer, dan politik toleransi dan perbedaan dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) LULUSAN DAN BAHAN KAJIAN Capaian pembelajaran berdasarkan lampiran SN Dikti dan rumusan Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia serta kurikulum institusional PS IP Univrab dapat dilihat dalam tabel berikut ini: Tabel.3.7.1 Capaian Pembelajaran (CP) Lulusan
Aspek Kode Capaian Pembelajaran (CP) Lulusan
Sikap dan Tata Nilai
ST1 Bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu Menunjukkan Sikap Religius;
ST2 Menjunjung tinggi nilai berdasarkan, agama, moral dan etika;
ST3 Berkontribusi pada peningkatan mutu kehidupan bermasayarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;
ST4 Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
ST5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
ST6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyrakat dan lingkungan;
ST7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasayarakat dan bernegara;
ST8 Mengintegrasi nilai, norma dan etika akademik;
ST9 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri;
ST10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan
ST11 Berpenampilan Islami
ST12 Siap Menjadi Pemimpin Penguasaan Pengetahuan
PP1 Menguasai konsep dasar dan teori politik, sosial, negara, demokrasi
PP2 Mengusai konsep dasar dan teori birokrasi pemerintahan dan sektor publik
PP3 Menguasai konsep dasar dan teori pemerintahan dan sejarah perkembangan pemerintahan
PP4 Menguasai konsep teoritis penyelenggaraan pemerintahan nasional
PP5 Menguasai konsep teoritis penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa
PP6 Menguasai konsep dan model dalam manajemen dan organisasi sektor publik
PP7 Menguasai konsep teoritis sistem kelembagaan pemilu dan keparlemenan di Indonesia
PP8 Menguasai konsep teoritis proses legislasi dan perundangan baik ditingkat nasional maupun daerah
PP9 Menguasai Konsep teoritis kepemimpinan pemerintahan dan organisasi sektor publik.
PP10 Menguasai konsep hubunganan masyarakat dan pemerintahan melalui fungsi-fungsi pemerintahan
PP11 Menguasai konsep teoritis pengambilan keputusan dalam mengatasi masalah-masalah publik
PP12 Menguasai konsep teoritis dalam penelitian dan pengembangan ilmu pemerintahan
PP13 Menguasai konsep teoritis menyusun ide dan gagasan dalam sebuah karya tulis ilmiah bidang pemerintahan yang dipublikasikan
PP14 Menguasai konsep teoritis hukum tata pemerintahan dan peranan hukum dalam penyelenggaran pemerintahan.
PP15 Menguasai konsep teoritis komunikasi pemerintahan dan peranan media massa dalam pemerintahan;
PP16 Menguasai konsep teoritis partisipasi masayarakat, society, kelembagaan masayarakat dan pembangunan masyarakat
PP17 Menguasai konsep teoritis pengawasan pemerintahan dan pengawasan masayarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
PP18 Menguasai konsep teoritis pengelolaan keuangan negara/ publik dan asset negara
PP19 Menguasai konsep teoritis pengelolaaan SDM pemerintahan;
PP20 Menguasai konsep teoritis tahapan dalam siklus kebijakan publik mulai dari perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan;
PP21 Menguasai konsep teoritis pelayanan kepada masayarakat pada sektor publik (Public Service)
PP22 Menguasai konsep teoritis masayarakat dan keragaman masayarakat dan budaya Indonesia
PP23 Menguasai konsep teoritis teknologi informasi dalam penyelenggaran pemerintahan; lokal dan pembangunan
PP24 Menguasai konsep teoritis ekologi pemerintahan
PP25 Menguasai konsep teoritis etika dalam pemerintahan
Keterampilan Khusus
KK1 Mampu Memimpin dan mengelola organisasi
KK2 Mampu dan trampil melayanai masayarakat melalui sistem dan prosedur yang baku;
KK3 Mampu melakukan pemetaan masalah dan potensi masayarakat yang kemudian menyusun perencanaan program berbasis kebutuhan/kepentingan masayarakat;
KK4
Mampu menganalisis masalah-masalah kebijakan menyusun pemetaan menjadi agenda kebijakan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah;
KK5 Mampu berbicara didepan publik dan meyakinkan publik dalam program program/ kegiatan pemerintahan;
KK6 Mampu berdiplomasi dalam sebuah proyek/program pemerintah yang memerlukan dukungan dari pihak lain
KK7 Mampu dan trampil mengambil keputusan menyangkut masalah publik berdasarkan data dan informasi yang tepat dengan menggunakan metode ilmiah
KK8 Mampu bekerjasama dan menjalin hubungan kerja (net-working) dengan pihak terkait dengan program/kegiatan
KK9 Mampu menggunakan teknologi informasi untuk penyelenggaran pemerintahan dan bidang pekerjaan sektor publik
KK10 Mampu mengendalikan diri dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mencapai penyelesaian suatu program/ kegiatan
KK11 Mampu mengaplikasikan IPTEKS yang relevan dalam pengembangan bidang pemerintahan;
KK12 Mampu menuangkan gagasan/ide bagi pengembangan penyelenggaran pemerintahan diberbagai media yang sesuai
KK13 Mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional, dan global menyangkut masalah-masalah perpolitikan nasional
KK14 Memiliki kepribadian yang berintegritas bagi pencapaian tujuan bangsa dan bernegara Indonesia
KK15 Memiliki kepekaan terhadap berbagai masalah sosial dan lingkungan hidup
KK16
Memiliki sikap dan perilaku bertanggungjawab atas profesi yang akan dijalani.
KK17 Memiliki pengetahuan mengenai islam, budaya melayu dan kearifan lokal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Keterampilan Umum
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pemerintahan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang kehaliannya
KU2 Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU3 Mampu Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi Ilmu Pemerintahan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik terhadap masalah-masalah pemerintahan
KU4 Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian ilmu pemerintahan dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman e- jurnal yang telah ditentukan.
Penyusunan profil lulusan PS IP Univrab dilanjutkan dengan perumusan capaian pembelajaran dan bahan kajian melalui CP Lulusan APSIPI dan CP Lulusan lokal Institusional.
6.1. Capaian Pembelajaran Lulusan dalam kurikulum Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (APSIPI)
Penginternalisasian rumusan capaian pembelajaran KKNI dalam kurikulum APSIPI yang berfungsi untuk pencapaian profil lulusan PS IP Univrab, yakni berupa:
Kategori (CP) Lulusan
Rumusan Capaian Pembelajaran (CP) Lulusan
Penguasaan pengetahuan
(a). Menguasai konsep dasar dan teori politik , negara, demokrasi dan pemerintahan; (b). Menguasai konsep dasar dan teori birokrasi pemerintahan dan sektor publik; (c).Menguasai konsep dasar dan teori pemerintahan dan sejarah perkembangan pemerintahan; (d). Menguasai konsep teoritis penyelenggaraan pemerintahan nasional; (e). Menguasai konsep teoritis penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa; (f) Menguasai konsep dan model dalam manajemen pemerintahan dan organisasi sektor publik; (g). Menguasai konsep teoritis sistem kelembagaan politik, pemilu dan keparlemenan di Indonesia; (h). Menguasai konsep teoritis proses legislasi dan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah; (i). Menguasai konsep teoritis kepemimpinan pemerintahan dan organisasi sektor publik; (j). Menguasai konsep teoritis hubungan masyarakat dan pemerintahan melalui fungsi-fungsi pemerintahan ; (k). Menguasai konsep teoritis pengambilan keputusan dalam mengatasi masalah-masalah publik; (l). Menguasai konsep teoritis dalam penelitian ilmiah dan pengembangan ilmu pemerintahan; (m). Menguasai konsep teoritis
KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah bidang pemerintahan, berdasakan hasil analisis informasi dan data;
KU6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, di dalam maupun diluar lembaganya;
KU7 Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
KU8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin keshahihan dan plagiasi;
KU10 Memahami dan mampu menjalankan rukun iman dan rukun islam
KU11 Fasih membaca Al-Qur’an
KU12 Mampu dan memahami istilah-istilah dalam Bahasa Inggris yang berkaitan dengan pekerjaan dan aktivitasnya
KU13 Mampu Mengidentifkasi Permasalahan Politik dan Pemerintahan di Indonesia
menyusun ide dan gagasan dalam sebuah karya tulis ilmiah bidang pemerintahan yang dipublikasikan; (n). Menguasai konsep teoritis hukum tata pemerintahan dan peranan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan; (o). Menguasai konsep teroritis komunikasi pemerintahan dan peranan media massa dalam pemerintahan; (p). Menguasai konsep teoritis partisipapsi masyarakat, civil society, kelembagaan masyarakat dan pembangunan masyarakat; (q). Menguaasai konsep teoritis pengawasan pemerintahan dan pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan; (r). Menguasai konsep teoritis pengelolaan keuangan negara/publik dan asset negara; (s). Menguasai konsep teoritis pengelolaan SDM pemerintahan; (t). Menguasai konsep teoritis tahapan dalam siklus kebijakan publik mulai dari perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan; (u). Menguasai konsep teoritis pelayanan kepada masyarakat pada sektor publik (public service); (v). Menguasai konsep teoritis masyarakat dan keragaman masyarakat dan budaya Indonesia; (w.) Menguasai konsep teoritis teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; (x) Menguasai konsep teoritis perencanaan pembangunan dan kearifan lokal dalam pembangunan; (y). Menguasai konsep teoritis ekologi pemerintahan; (z). Menguasai konsep teoritis etika dalam pemerintahan;
Keterampilan khusus (a). Mampu memimpin dan mengelola kelompok atau organisasi; (b). Mampu dan trampil melayani masyarakat melalui sistem dan prosedur baku. (c). Mampu melakukan pemetaan masalah dan potensi masyarakat kemudian menyusun perencanaan program berbasis kebutuhan/kepentingan masyarakat. (d). Mampu menganalisis masalah-masalah kebijakan dan menyusun pemetaan menjadi agenda kebijakan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah; (e). Mampu berbicara di depan publik dan meyakinkan publik dalam program/kegiatan pemerintahan; (f). Mampu berdiplomasi dalam sebuah proyek/program pemerintah yang memerlukan dukungan dari\ pihak lain; (g). Mampu dan trampil mengambil keputusan menyangkut penyelesaian masalah publik berdasarkan data dan informasi yang tepat dengan menggunakan metode ilmiah; (h). Mampu bekerjasama dan menjalin hubungan kerja (networking) dengan pihak terkait dengan program/kegiatan; (i). Mampu menggunakan Teknologi Informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan bidang pekerjaan sektor publik; (j). Mampu mengendalikan diri dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mencapai penyelesaian suatu program/kegiatan; (k). Mampu mengaplikasikan IPTEKS yang relevan dalam pengembangan bidang pemerintahan; (l). Mampu menuangkan gagasan/ide bagi pengembangan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai media yang sesuai; (m). Mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional dan global menyangkut masalah-masalah pemerintahan.
6.2. Capaian Pembelajaran (CP) Lulusan Lokal (Institusional) PS IP Univrab
Capaian pembelajaran lulusan dalam kurikulum lokal institusional yang diturunkan dari profil lulusan dan visi Misi PS IP Univrab, berupa:
Profil Lulusan CPL Khusus
A. Konsultan tenaga profesional pada bidang kebijakan publik, kelembagaan politik dan pemilu serta Penggerak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial.
Menguasai politik legislasi terutama dalam legal drafting (penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan) dan mampu melakukan analisis kondisi perpolitikan lokal dan nasional serta memiliki kepekaan terhadap berbagai masalah lingkungan sosial kemasyarakatan.
B. Analis Kelembagaan Pemerintahan Pusat dan Daerah
Memiliki kemamampuan analisis faktor faktor internal dan eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan.
C. Peneliti Bidang Pemerintahan
Piawai dalam menjalankan langkah-langkah dalam setiap agenda kegiatan penelitian bidang Pemerintahan dan mampu memetakan objek kajian ilmu pemerintahan dengan pendekatan kuantitatif dan Kualitatif.
D. Praktisi Pemerintah seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Honor Pemerintahan/ Tenaga Harian Lepas (THL) dikantor Pemerintahan Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi serta pada Badan dan lembaga yang berada dilingkungan Pemerintahan Pusat.
Memahami sistem kontrol manajemen pemerintahan pusat dan daerah pada bidang-bidang proyek pembangunan infrastruktur dan non infrastrtuktur.
E. Sarjana Ilmu Pemerintahan yang berintegritas dengan akhlak yang Islami.
Memiliki kepribadian yang berintegritas sesuai dengan nilai-nilai keislaman serta mampu menjalankan tatakelola pemerintahan diberbagai tingkatannya.
F. Praktisi pemerintahan berbasis kearifan lokal di Riau (Kepenghuluan atau Kampung)
Mampu menginternalisasikan nilai Islam, adat, budaya serta kearifan lokal di Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku.
7.MATRIK CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN DAN BAHAN KAJIAN Bahan kajian dibentuk berdasarkan CP. Lulusan dan untuk menjawab ilmu yang dipelajari untuk mencapai CP lulusan yang telah dirumuskan. Untuk Matrik CP lulusan dan bahan kajian PS IP Univrab dapat dilihat pada matrik berikut ini :
Aspek Kode Capaian Pembelajaran Lulusan Kode Bahan Kajian
SIKAP DAN
TATA NILAI
ST1 Bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa dan Mampu Menunjukkan Sikap Religius;
BK1 BK2
Pokok dan Nilai Ajaran Agama Pengamalan Pokok dan Nilai Ajaran Agama
ST 2 Menjunjung tinggi nilai berdasarkan, agama, moral dan etika;
BK3 Hak Asasi Manusia
ST3 Berkontribusi pada peningkatan mutu kehidupan bermasayarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;
BK3 BK4
Filsafat Pacasila Ideologi Pancasila
ST4 Berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
BK5 Nasionalisme
ST 5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
BK6 Karakter Bangsa
ST6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
BK7 BK8 BK9
BK10 BK11 BK12
Gotong Royong Filosopi Kuliah kerja nyata Tujuan Kuliah kerja nyata Metode pendekatan sosial Pola penyusunan Program kerja Pelaksanaan kegiatan dilapangan
ST7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasayarakat dan bernegara;
BK13 BK14 BK15 BK16 BK17
Pengertian Sistem Hukum Tujuan Hukum, Unsur-Unsur Hukum Hukum Admnistrasi Negara Bantuan Hukum Budaya Sadar Hukum
ST8 Mengintegrasi nilai, norma dan etika akademik; BK18 Kebebasan Akademik dan Mimbar Akdemik ST9 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas
pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri; BK19 Profesionalisme
Aspek Kode Capaian Pembelajaran Lulusan Kode Bahan Kajian
ST10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan
BK20 BK21 BK22 BK23
Konsep dan Teori Enterpreunership Transformasi Kewirausahaan Manajemen Risiko Menyusun Rencana Bisnis
ST11 Berpenampilan Islami BK24 Kajian Fiqih Islam ST12 Siap Menjadi Pemimpin BK25
BK26 BK27 BK28 BK29 BK30 BK31
Paradigma Kepemimpinan dalam Islam Masa Kejayaan Kekhalifahan Islam Syarat dan tupoksi kepemimpinan Islam Pengantar Sejarah peradaban Islam Sirah nabawiyah periode Makkah dan Madinah Penyebaran Dakwah dalam Peradaban Islam Tokoh-tokoh peradaban Islam kontemporer
KETRAMPILAN
KU1
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pemerintahan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang kehaliannya
BK32 BK33 BK34 BK35
Pengertian logika Sejarah perkembangan logika Tujuan dan kegunaan mempelajari logika Munculnya ilmu pemerintahan sebagai suatu ilmu dan
seni
KU2 Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
BK36 Kualitas kinerja pelayanan sektor publik
KU3
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi Ilmu Pemerintahan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik terhadap masalah-masalah pemerintahan
BK37 Pemerintahan sebagai kebutuhan manusia
KU4
Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian ilmu pemerintahan dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman e- jurnal yang telah ditentukan.
BK38 BK39 BK40 BK41
Memahami Ejaan yang di Sempurnakan (EYD) Metode penyusunan karya ilmiah Menulis artikel ilmiah
Kebebasan Akademik dan Mimbar Akdemik
Aspek Kode Capaian Pembelajaran Lulusan Kode Bahan Kajian
UMUM
KU5
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah bidang pemerintahan, berdasakan hasil analisis informasi dan data;
BK42 BK43
BK44
Elemen-elemen sukses e-government Pengaruh teknologi Informasi dan komunikasi terhadap
manajemen pemerintahan Pengolahan dan analisis data penelitian
KU6
Mampu memelihara dan mengembangakan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, di dalam maupun diluar lembaganya;
BK45 BK46
Membangun Jaringan kemitraan
Komunikasi internal kelembagaan dan antar lembaga dalam Pemerintahan
KU7
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
BK47 BK48
BK49
Fungsi kepemimpinan dalam pemerintahan Hubungan pemimpin dan pengikut dalam pemerintahan Efektifitas kepemimpinan pemerintahan.
KU8
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
BK50 BK51
Evaluasi kebijakan Teori penataan dan evaluasi SDM Pemerintahan:
analisis jabatan, analisis bahan kerja, evaluasi jabatan, pola karir.
KU9
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin keshahihan dan plagiasi;
BK52 BK53
BK54 BK55
Teknik pengumpulan data observasi;
Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi
Konsep dasar statistik umum Pengolahan data dan teknik penyajian data
KU10
Memahami dan mampu menjalankan rukun iman dan rukun islam
BK56 BK57 BK58 BK59 BK60
BK61 BK62
Pengantar Pendidikan Ibadah Islam Iman sebagai asas amal Kajian Fiqih Islam Fiqih kontemporer Pengantar Pendidikan Sosial Islam Islam dan Konsep Akhlak Fiqih Ukhuwah
Aspek Kode Capaian Pembelajaran Lulusan Kode Bahan Kajian
KU11 Fasih membaca Al-Qur’an BK63
BK64 Konsep Iman kepada Al Qur’an Ta’amul ma Al Qur’an
KU12
Mampu dan memahami istilah-istilah dalam Bahasa Inggris yang berkaitan dengan pekerjaan dan aktivitasnya
BK65 BK66 BK67 BK68
Self introduction, conversation Asking for and giving directions Tata bahasa dalam bahasa Inggris Nouns Adjectives Verbs Adverbs
KU13
Mampu Mengidentifkasi Permasalahan Politik dan Pemerintahan di Indonesia
BK69 BK70 BK71 BK72 BK73 BK74
Masalah Pembangunan Sosial Politik dan Kebijakan Pemerintahan Identitas politik Konsep etnisitas Reformasi dan Menguatnya Politik Etnisitas Menata politik etnistitas
KETRAMPILAN
KHUSUS
KK1
Mampu Memimpin dan mengelola organisasi BK75
BK76
Pentingnya studi kepemimpinan dalam ilmu pemerintahan
Model-model kepemimpinan
KK2
Mampu dan trampil melayani masyarakat melalui sistem dan prosedur yang baku;
BK77 BK78
BK79 BK80
Ruang lingkup studi pelayanan sektor publik Pendekatan dalam dimensi /level dalam tata kelola
pelayanan sektor publik Privatisasi dalam tata kelola pelayanan sektor publik Inovasi tata kelola pelayanan sektor publik : penerapan
electronic government (studi kasus e-procurement)
KK3
Mampu melakukan pemetaan masalah dan potensi masayarakat yang kemudian menyusun perencanaan program berbasis kebutuhan/kepentingan masayarakat;
BK81 BK82
Isu Kebijakan dan Agenda Setting Monitoring kebijakan
KK4 Mampu menganalisis masalah-masalah kebijakan menyusun pemetaan menjadi agenda kebijakan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah;
BK83 Forecasting
KK5 Mampu berbicara didepan publik dan meyakinkan BK84 Komunikasi pembangunan dan Humas dalam
Aspek Kode Capaian Pembelajaran Lulusan Kode Bahan Kajian
publik dalam program program/ kegiatan pemerintahan;
BK85 BK86
pemerintahan Etika dalam Komunikasi Pemerintahan Konsep dan teori Komunikasi dan pemerintahan
KK6 Mampu berdiplomasi dalam sebuah proyek/program pemerintah yang memerlukan dukungan dari pihak lain
BK87
BK88
Faktor-faktor dalam membangun komunikasi pemerintahan yang baik
Aktor dan Proses Komunikasi Pemerintahan
KK7
Mampu dan trampil mengambil keputusan menyangkut masalah publik berdasarkan data dan informasi yang tepat dengan menggunakan metode ilmiah
BK89 BK90
BK91
Dasar-dasar pengambilan keputusan Metode dan Pendekatan Analisa dalam Ilmu
Pemerintahan Rekomendasi kebijakan
KK8
Mampu bekerjasama dan menjalin hubungan kerja (net-working) dengan pihak terkait dengan program/kegiatan
BK92
BK93
Relasi atau media antara aktor publik, privat dan civil society
Proses Sosial dan interaksi sosial Masyarakat
KK9
Mampu menggunakan teknologi informasi untuk penyelenggaran pemerintahan dan bidang pekerjaan sektor publik
BK94 BK95 BK96
Tujuan, manfaat, dan ruang lingkup e-government Dimensi dan relasi e- government Design peningkatan kualitas pelayanan sektor publik
KK10 Mampu mengendalikan diri dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mencapai penyelesaian suatu program/ kegiatan
BK97
BK98
Pengendalian diri pemimpin dalam manajemen organisasi
Pengendalian Proyek
KK11
Mampu mengaplikasikan IPTEKS yang relevan dalam pengembangan bidang pemerintahan;
BK99 BK100
Inovasi dalam teknologi pemerintahan Pembentukan masyarakat informasi
KK12
Mampu menuangkan gagasan/ide bagi pengembangan penyelenggaran pemerintahan diberbagai media yang sesuai
BK101 BK102
Konteks dan proses dalam tata kelola pemerintahan Peran Media Komunikasi dalam penyelanggaraan
pemerintahan
KK13
Mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional, dan global menyangkut masalah-masalah perpolitikan nasional
BK103 BK104 BK105 BK106 BK107
Konsep dan definisi Politik Sejarah perkembangan Ilmu Politik Sistem politik dan pemerintahan Pembagian Kekuasaan Negara
Aspek Kode Capaian Pembelajaran Lulusan Kode Bahan Kajian
BK108 BK109
BK110
Pengantar Sistem Politik Indonesia
Konsep Dasar Analisis Sistem Politik
Pembangunan sistem politik Indonesia dalam perspektif
negara hukum demokratis
Dampak politik global terhadap Sistem Politik
Indonesia
KK14 Memiliki kepribadian yang berintegritas bagi pencapaian tujuan bangsa dan bernegara Indonesia
BK111 BK112
Etika Kepribadian Konstitusi Negara Indonesia
KK15
Memiliki kepekaan terhadap berbagai masalah sosial dan lingkungan hidup
BK113 BK114 BK115
Masalah Sosial Sikap dan interaksi Sosial Faktor lingkungan dalam penyelenggaraan
pemerintahan
KK16 Memiliki sikap dan perilaku bertanggungjawab atas profesi yang akan dijalani.
BK116 BK117
Teori-teori dalam tata kelola SDM pemerintahan Etika Profesi dalam Organisasi
KK17
Memiliki pengetahuan mengenai Islam, Budaya Melayu dan kearifan lokal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
BK118 BK119 BK120
BK121 BK122
BK123
BK124
Karakteristik syari’at Islam Kerajaan Melayu dan Perkembangannya Identitas Budaya Melayu dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Teori dan Konsep Local Wisdom Nilai-nilai budaya lokal untuk memperkuat etika
pemerintahan Manajemen pemerintahan derah (SDM, Keuangan,
Infrastruktur, dan Pelayanan) Masa depan pemerintahan daerah
PP1
Menguasai konsep dasar dan teori politik, sosial, negara, demokrasi
BK125 BK126 BK127 BK128
Teori Politik Menurut Para Ahli Teorisasi dan Konsep Sosiologi Negara dan konstitusi Hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu lain,
terutama dengan sosiologi, politik, administrasi publik,
Aspek Kode Capaian Pembelajaran Lulusan Kode Bahan Kajian
PENGUASAAN
PENGETAHUAN
BK129
BK130 BK131
hukum tata negara Demokrasi, desentralisasi dan otonomi dalam
penyelenggaraan pemerintahan Kedudukan dan Fungsi Teori Dalam Ilmu Politik Penggunaan Teori Demokrasi Dalam Ilmu Politik
PP2
Mengusai konsep dasar dan teori birokrasi pemerintahan dan sektor publik
BK132
BK133 BK134 BK135
Teori dan pendekatan dalam studi birokrasi pemerintahan
Paradigma lama dan baru Birokrasi Pemerintahan Proses birokrasi pemerintahan Efektivitas birokrasi pemerintahan
PP3 Menguasai konsep dasar dan teori pemerintahan dan sejarah perkembangan pemerintahan
BK136 BK137
Konsep dan teori pemerintahan Perkembangan dan pertumbuhan ilmu pemerintahan
PP4 Menguasai konsep teoritis penyelenggaraan pemerintahan nasional
BK138 BK139
Lembaga dan birokrasi pemerintahan nasional Bentuk-bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan
PP5
Menguasai konsep teoritis penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa
BK140 BK141 BK142 BK143 BK144
BK145
BK146 BK147
Teori-teori dalam pemerintahan daerah Teori desentralisasi, dekonsentrasi, dan medebewind Otonomi daerah Berbagai konsep dan teori pemerintahan desa Tipe dan asas dalam, penyelenggaraan pemerintahan
desa Organisasi kepemerintahan masyarakat lokal: Desa
Adat Kewenangan Desa Adat Masyarakat Hukum Adat
PP6
Menguasai konsep dan model dalam manajemen dan organisasi sektor publik
BK148 BK149 BK150 BK151
Teori-teori Manajemen Prinsip-Prinsip Manajemen Unsur-unsur Manajemen Fungsi Dasar Pengembangan Organisasi
PP7 Menguasai konsep teoritis sistem kelembagaan pemilu dan keparlemenan di Indonesia
BK152 BK153
Organsiasi dan Lembaga Penyelenggara Pemilu Lembaga legislatif (Parlemen: MPR, DPR, DPD),
Aspek Kode Capaian Pembelajaran Lulusan Kode Bahan Kajian
Eksekutif (Presiden dan Menteri-Menteri), Yudikatif (MK, MA, pengadilan, dll)
PP8
Menguasai konsep teoritis proses legislasi dan perundangan baik ditingkat nasional maupun daerah
BK154 BK155 BK156
BK157
Lembaga legislatif dan eksekutif di Indonesia, fungsi legislatif dan produk legislasi;
Fungsi peraturan perundang-undangan; Kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam
legislasi; Kedudukan legislatif terhadap presiden dalam politik
legislasi;
PP9 Menguasai konsep teoritis kepemimpinan pemerintahan dan organisasi sektor publik.
BK158 BK159
Teori dan pendekatan dalam studi kepemimpinan Kepemimpinan dan Organisasi Publik
PP10
Menguasai konsep hubungan masyarakat dan pemerintahan melalui fungsi-fungsi pemerintahan
BK160 BK161
BK162 BK163
BK164 BK165
Ekologi pemerintahan dan pembangunan masyarakat Campur tangan Penguasa dalam Kehidupan Masyarakat. Masyarakat dan pemerintahan;
Teori Organisme dan relasi pemerintahan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia dan dalam
penyelenggaraan pemerintahan Indonesia Perbandingan fungsi pemerintahan
PP11 Menguasai konsep teoritis pengambilan keputusan dalam mengatasi masalah-masalah publik
BK166 Berbagai pendekatan dalam studi kebijakan sektor publik
PP12
Menguasai konsep teoritis dalam penelitian dan pengembangan ilmu pemerintahan
BK166 BK167 BK168 BK169
BK170 BK171 BK172
Pengantar penelitian sosial Paradigma dalam penelitian sosial Etika dan penelitian pemerintahan. Hubungan teori dan penelitian dalam Ilmu Pemerintahan Asas dan lingkup penelitian ilmu sosial Dinamika penelitian ilmu sosial Metode penulisan ilmiah
PP13 Menguasai konsep teoritis menyusun ide dan BK173 Penelitian sebagai kegiatan ilmiah;
Aspek Kode Capaian Pembelajaran Lulusan Kode Bahan Kajian
gagasan dalam sebuah karya tulis ilmiah bidang pemerintahan yang dipublikasikan
BK174 BK175 BK176 BK177 BK178
Langkah-langkah pokok dalam penelitian; Problematika dan penelitian pemerintahan Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Variabel dan Hipotesis dalam Penelitian Kuantitatif Rancangan Proposal Penelitian Kuantitatif
PP14
Menguasai konsep teoritis hukum tata pemerintahan dan peranan hukum dalam penyelenggaran pemerintahan.
BK179 BK180 BK181 BK182
Pengertian Hukum Tata Pemerintahan Sumber Hukum Tata Pemerintahan. Perbuatan Pemerintah. Keabsahan Tindakan Pemerintahan.
PP15
Menguasai konsep teoritis komunikasi pemerintahan dan peranan media massa dalam pemerintahan;
BK183 BK184 BK185
Konsep dan Teori Komunikasi dalam Pemerintahan Saluran komunikasi pemerintahan. Peran media komunikasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan.
PP16
Menguasai konsep teoritis partisipasi masayarakat, society, kelembagaan masayarakat dan pembangunan masyarakat
BK186 BK187 BK188 BK189 BK190 BK191
BK192
BK193
BK194 BK195
Kelompok Sosial dalam Masyarakat Lembaga Sosial Proses Sosial dan Interaksi Sosial Perubahan sosial: Arti perubahan Aspek-aspek Perubahan Sosial Perubahan Stratifikasi dan Struktur Sosial Gerakan Reformasi 1998: Sebuah Perubahan Politik dan
Pemerintahan Indonesia Konsep dan perspektif dalam kegiatan pemberdayaan
masyarakat Peran dan fungsi fasilitator dalam kegiatan
pemberdayaan masyarakat Strategi pengorganisasian masyarakat Macam-macam teknik perencanaan
PP17
Menguasai konsep teoritis pengawasan pemerintahan dan pengawasan masayarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
BK196 BK197 BK198 BK199
Konsep pengawasan Macam-macam pengawasan Pengawasan pelaksanaan pemerintahan Pentingnya pengawasan masyarakat terhadap pemerintah
Aspek Kode Capaian Pembelajaran Lulusan Kode Bahan Kajian
BK200 BK201
Pengawasan pemerintah terhadap masyarakat Efektifitas pengawasan masyarakat
PP18
Menguasai konsep teoritis pengelolaan keuangan negara/ publik dan asset negara
BK202 BK203 BK204 BK205
Tata kelola keuangan pemerintahan Anggaran publik Pendekatan penyusunan anggaran Hubungan keuangan pusat dan daerah
PP19
Menguasai konsep teoritis pengelolaaan SDM pemerintahan;
BK206
BK207
Pengertian dan sejarah perkembangan konsep tata kelola SDM pemerintahan
Fungsi-fungsi tata kelola SDM pemerintahan : fungsi pengadaan, seleksi, penempatan, pengembangan SDM, dan pemberhentian kerja
PP20
Menguasai konsep teoritis tahapan dalam siklus kebijakan publik mulai dari perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan;
BK208 BK209 BK210 BK211
Ruang lingkup studi kebijakan sektor publik Konsep dan berbagai teori kebijakan sektor publik Formulasi kebijakan Implementasi kebijakan
PP21
Menguasai konsep teoritis pelayanan kepada masayarakat pada sektor publik (Public Service)
BK212 BK213
BK214
Konsep dasar tata kelola pelayanan sektor publik Pendekatan dan dimensi /level dalam tata kelola
pelayanan sektor publik Isu tata kelola pelayanan sektor publik
PP22
Menguasai konsep teoritis masyarakat dan keragaman masayarakat dan budaya Indonesia
BK215
BK216
Perspektif dan ruang lingkup sistem sosial budaya Indonesia;
Budaya dan kebudayaan; Manusia (masyarakat) dan peradaban;
PP23 Menguasai konsep teoritis teknologi informasi dalam penyelenggaran pemerintahan; lokal dan pembangunan
BK217 BK218 BK219 BK220
Pengertian teknologi informasi pemerintahan. Kemunculan e-government Sistem Perbandingan Pemerintahan Teori perbandingan pemerintahan
PP24 Menguasai konsep teoritis ekologi pemerintahan BK221 BK222
Konsep dan teori ekologi pemerintahan Berbagai variabel dan pendekatan dalam studi ekologi
Aspek Kode Capaian Pembelajaran Lulusan Kode Bahan Kajian
pemerintahan PP25 Menguasai konsep teoritis etika dalam
pemerintahan BK223 BK224 BK225 BK226
Arti penting etika pemerintahan Teori dan obyek kajian dalam Etika pemerintahan Efektifitas etika pemerintahan Kode Etik lembaga Politik dan Pemilihan Umum
8. PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN HUBUNGAN NYA DENGAN BAHAN KAJIAN
8.1 Matrik Pembentukan Mata Kuliah Penetapan matakuliah dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum pada PS IP Univrab dengan cara keilmuan prodi diklasifikasikan kedalam kelompok bidang kajian yang secara sederhana dibagi kedalam inti keilmuan, IPTEKS pendukung dan IPTEKS pendukung sebagai penciri PS IP Univrab. Untuk melihat pembentukan mata kuliah PS IP Univrab dapat dilihat pada matrik berikut ini:
No Mata Kuliah Kode MK
SKS Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
yang dibebankan pada Mata Kuliah Bahan Kajian
1 Agama UA101 2
Sikap dan Tata Nilai (ST): Bertakwa Kepada Tuhan yang Maha
Esa dan Mampu Menunjukkan Sikap Religius
Pokok dan Nilai Ajaran Agama Pengamalan Pokok dan Nilai Ajaran Agama Konsep Iman kepada Al Qur’an
2 Pancasila UA102 2
Sikap dan Tata Nilai (ST): Berkontribusi pada peningkatan mutu
kehidupan bermasayarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
Mengintegrasi nilai, norma dan etika akademik;
Ketrampilan Umum (KU) : Mampu menyusun deskripsi saintifik
hasil kajian ilmu pemerintahan dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman e- jurnal yang telah ditentukan.
Filsafat Pacasila Ideologi Pancasila Gotong Royong Kebebasan Akademik dan Mimbar Akdemik
3 Bahasa Indonesia UA103 2 Ketrampilan Umum (KU) :
Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian ilmu pemerintahan
Memahami Ejaan yang di Sempurnakan (EYD) Metode penyusunan karya ilmiah Menulis artikel ilmiah
dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman e- jurnal yang telah ditentukan.
4 Pengantar Ilmu Politik FS101 3
Ketrampilan Khusus (KK) : Mampu melakukan analisis kondisi
nasional, regional, dan global menyangkut masalah-masalah perpolitikan nasional
Konsep dan definisi Politik Sejarah perkembangan Ilmu Politik Sistem politik dan pemerintahan Pembagian Kekuasaan Negara
5 Pengantar Sosiologi FS102 3
Ketrampilan Umum (KU) : Mampu Mengidentifkasi
Permasalahan Politik dan Pemerintahan di Indonesia
Ketrampilan Khusus (KK) : Mampu bekerjasama dan menjalin
hubungan kerja (net-working) dengan pihak terkait dengan program/kegiatan
Memiliki kepekaan terhadap berbagai masalah sosial dan lingkungan hidup
Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep dasar dan teori
politik, sosial, negara, demokrasi Menguasai konsep teoritis partisipasi
masayarakat, society, kelembagaan masayarakat dan pembangunan masyarakat
Teorisasi dan Konsep Sosiologi Proses Sosial dan interaksi sosial Masyarakat Masalah Sosial Masalah Pembangunan Sosial Sikap dan interaksi Sosial Kelompok Sosial dalam Masyarakat Lembaga Sosial Proses Sosial dan Interaksi
Sosial
6 Bahasa Inggris FS103 2 Ketrampilan Umum (KU) : Mampu dan memahami istilah-istilah
dalam Bahasa Inggris yang berkaitan
Self introduction, conversation Asking for and giving directions Tata bahasa dalam Bahasa Inggris
dengan pekerjaan dan aktivitasnya Nouns Adjectives Verbs Adverbs
7 Dasar-Dasar Logika FS104 3
Ketrampilan Umum (KU) : Mampu menerapkan pemikiran logis,
kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pemerintahan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang kehaliannya
Pengertian logika Sejarah perkembangan logika Tujuan dan kegunaan mempelajari logika
8 Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan
S1101 3
Ketrampilan Umum (KU) : Mampu menerapkan pemikiran logis,
kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pemerintahan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang kehaliannya
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi Ilmu Pemerintahan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik terhadap masalah-masalah pemerintahan
Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep dasar dan teori
pemerintahan dan sejarah perkembangan pemerintahan
Ketrampilan Khusus (KK) : Mampu dan trampil mengambil
keputusan menyangkut masalah
Konsep dan teori pemerintahan Perkembangan dan Pertumbuhan Ilmu
Pemerintahan Metode dan Pendekatan Analisa dalam Ilmu
Pemerintahan Munculnya ilmu pemerintahan sebagai suatu
ilmu dan seni Pemerintahan sebagai kebutuhan manusia Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan ilmu lain,
terutama dengan sosiologi, politik, administrasi publik, hukum tata negara.
publik berdasarkan data dan informasi yang tepat dengan menggunakan metode ilmiah
9 Pendidikan Ibadah UA201 3
Ketrampilan Umum (KU) :
Memahami dan mampu menjalankan rukun iman dan rukun islam
Fasih membaca Al-Qur’an
Pengantar Pendidikan Ibadah Islam Iman sebagai asas amal Fiqih kontemporer Ta’amul ma Al Qur’an
10 Kewarganegaraan UA204 2
Sikap dan Tata Nilai (ST): Berperan sebagai warganegara yang
bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
Ketrampilan Khusus (KK) : Memiliki kepribadian yang
berintegritas bagi pencapaian tujuan bangsa dan bernegara Indonesia
Nasionalisme Karakter Bangsa Etika Kepribadian
11 Sistem Hukum Indonesia
FS205 3
Sikap dan Tata Nilai (ST): Taat hukum dan disiplin dalam
kehidupan bermasayarakat dan bernegara;
Pengertian Sistem Hukum Tujuan Hukum, Unsur-Unsur Hukum Hukum Admnistrasi Negara Bantuan Hukum Budaya Sadar Hukum
12 Pengantar Manajemen FS206 2
Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep dan model dalam
manajemen dan organisasi sektor publik
Ketrampilan Khusus (KK) : Mampu dan trampil mengambil
Teori-teori Manajemen Prinsip-Prinsip Manajemen Unsur-unsur Manajemen Dasar-dasar pengambilan keputusan Fungsi Dasar Pengembangan Organisasi Etika Profesi dalam Organisasi
keputusan menyangkut masalah publik berdasarkan data dan informasi yang tepat dengan menggunakan metode ilmiah
Memiliki sikap dan perilaku bertanggungjawab atas profesi yang akan dijalani.
13 Sistem Sosial Budaya Indonesia
FS207 3
Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis
masyarakat dan keragaman masayarakat dan budaya Indonesia
Perspektif dan ruang lingkup sistem sosial budaya Indonesia
Budaya dan kebudayaan Manusia (masyarakat) dan peradaban
14 Sistem Politik Indonesia
FS208 3
Ketrampilan Khusus (KK) : Mampu melakukan analisis kondisi
nasional, regional, dan global menyangkut masalah-masalah perpolitikan nasional
Pengantar Sistem Politik Indonesia Konsep Dasar Analisis Sistem Politik Pembangunan sistem politik Indonesia dalam
perspektif negara hukum demokratis Dampak Politik Global terhadap Sistem Politik
Indonesia
15 Pemerintahan Nasional
S1201 3
Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis
penyelenggaraan pemerintahan nasional
Menguasai konsep teoritis sistem kelembagaan pemilu dan keparlemenan di Indonesia
Ketrampilan Umum (KU) : Mampu Mengidentifkasi
Permasalahan Politik dan Pemerintahan di Indonesia
Ketrampilan Khusus (KK) :
Memiliki kepekaan terhadap
Lembaga dan birokrasi pemerintahan nasional Bentuk-bentuk pemerintahan dan sistem
pemerintahan Politik dan Kebijakan Pemerintahan Lembaga legislatif (Parlemen: MPR, DPR,
DPD), Eksekutif (Presiden dan Menteri-Menteri), Yudikatif (MK, MA, pengadilan, dll)
Faktor lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan
Demokrasi, desentralisasi dan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan
Teori organisme tujuan dan fungsi pemerintahan
berbagai masalah sosial dan lingkungan hidup
16 Sejarah Pemerintahan di Riau
S1202 3
Ketrampilan Khusus (KK) : Memiliki pengetahuan Mengenai
Islam, Budaya Melayu dan kearifan lokal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Kerajaan Melayu dan Perkembangannya Identitas Budaya Melayu dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan
17 Studi Konstitusi S1203 2
Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep dasar dan teori
politik, sosial, negara, demokrasi Ketrampilan Khusus (KK) :
Memiliki kepribadian yang berintegritas bagi pencapaian tujuan bangsa dan bernegara Indonesia
Konstitusi Negara Indonesia Negara dan Konstitusi
18 Pendidikan Sosial Islam
UA302 3 Ketrampilan Umum (KU) :
Memahami dan mampu menjalankan rukun iman dan rukun islam
Pengantar Pendidikan Sosial Islam Islam dan Konsep Akhlak Fiqih Ukhuwah
19 Pengantar Statistik FS309 2
Ketrampilan Umum (KU) : Mampu mendokumentasikan,
menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin keshahihan dan plagiasi;
Konsep dasar statistik umum Pengolahan data dan teknik penyajian data
20 Etika Pemerintahan S1301 3
Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis etika dalam pemerintahan
Arti penting etika pemerintahan Teori dan obyek kajian dalam Etika
pemerintahan Efektifitas etika pemerintahan
21 Kepemimpinan Pemerintahan
S1302 3
Ketrampilan Umum (KU) : Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap
Fungsi kepemimpinan dalam pemerintahan Hubungan pemimpin dan pengikut dalam
pemerintahan Efektifitas kepemimpinan pemerintahan
penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya; Ketrampilan Khusus (KK) : Mampu Memimpin dan mengelola organisasi Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis kepemimpinan pemerintahan dan organisasi sektor publik.
Pentingnya studi kepemimpinan dalam ilmu pemerintahan
Model-model kepemimpinan Teori dan pendekatan dalam studi
kepemimpinan Kepemimpinan dan Organisasi Publik
22 Pemerintahan Daerah S1303 3
Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa Ketrampilan Khusus (KK) : Memiliki pengetahuan mengenai Islam, Budaya Melayu dan kearifan lokal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Teori-teori dalam pemerintahan daerah Teori desentralisasi, dekonsentrasi, dan
medebewind Otonomi daerah Manajemen pemerintahan derah (SDM,
Keuangan, Infrastruktur, dan Pelayanan) Masa depan pemerintahan daerah
23 Birokrasi Pemerintahan
S1304 3
Penguasaan Pengetahuan (PP) : Mengusai konsep dasar dan teori birokrasi pemerintahan dan sektor publik
Teori dan pendekatan dalam studi birokrasi pemerintahan
Paradigma lama dan baru Birokrasi Pemerintahan
Proses birokrasi pemerintahan Efektivitas birokrasi pemerintahan
24 Teori Politik S1305 3 Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep dasar dan teori politik, sosial, negara, demokrasi
Kedudukan dan Fungsi Teori Dalam Ilmu Politik Penggunaan Teori Demokrasi Dalam Ilmu
Politik
25 Hukum Tata Pemerintahan
S1306 3
Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis hukum
tata pemerintahan dan peranan hukum dalam penyelenggaran
Pengertian Hukum Tata Pemerintahan Sumber Hukum Tata Pemerintahan. Perbuatan Pemerintah. Keabsahan Tindakan Pemerintahan
pemerintahan. Menguasai konsep hubungan
masyarakat dan pemerintahan melalui fungsi-fungsi pemerintahan
Campur tangan Penguasa dalam Kehidupan Masyarakat.
26 Kepemimpinan Islam UA403 3 Sikap dan Tata Nilai (ST): Siap Menjadi Pemimpin
Paradigma Kepemimpinan dalam Islam Masa Kejayaan Kekhalifahan Islam Syarat dan tupoksi kepemimpinan Islam
27 Metode Penelitian Sosial
FS410 3 Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis dalam penelitian dan pengembangan ilmu pemerintahan
Asas dan lingkup penelitian ilmu sosial Dinamika penelitian ilmu sosial Metode penulisan ilmiah
28 Pemerintahan Desa S1401 3 Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa
Berbagai konsep dan teori pemerintahan desa Tipe dan asas dalam, penyelenggaraan
pemerintahan desa
29 Kebijakan Sektor Publik
S1402 3
Ketrampilan Umum (KU) : Mampu melakukan proses evaluasi
diri terhadap kelompok kerja dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
Ketrampilan Khusus (KK) : Mampu melakukan pemetaan
masalah dan potensi masayarakat yang kemudian menyusun perencanaan program berbasis kebutuhan/kepentingan masayarakat;
Mampu menganalisis masalah-masalah kebijakan menyusun pemetaan menjadi agenda kebijakan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah;
Mampu dan trampil mengambil keputusan menyangkut masalah
Isu Kebijakan dan Agenda Setting Monitoring kebijakan Forecasting Ruang lingkup studi kebijakan sektor publik Konsep dan berbagai teori kebijakan sektor
publik Formulasi kebijakan Implementasi kebijakan Evaluasi kebijakan Rekomendasi kebijakan Berbagai pendekatan dalam studi kebijakan
sektor publik
publik berdasarkan data dan informasi yang tepat dengan menggunakan metode ilmiah
Penguasaan Pengetahuan (PP) :
Menguasai konsep teoritis tahapan dalam siklus kebijakan publik mulai dari perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan;
Menguasai konsep teoritis pengambilan keputusan dalam mengatasi masalah-masalah publik
30 Pengawasan Masyarakat dan Pemerintahan
S1403 3
Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis
pengawasan pemerintahan dan pengawasan masayarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
Menguasai konsep hubungan masyarakat dan pemerintahan melalui fungsi-fungsi pemerintahan
Konsep pengawasan Macam-macam pengawasan Pengawasan pelaksanaan pemerintahan Pentingnya pengawasan masyarakat terhadap
pemerintah Pengawasan pemerintah terhadap masyarakat Efektifitas pengawasan masyarakat Masyarakat dan pemerintahan
31 Komunikasi Pemerintahan
S1404 3
Ketrampilan Khusus (KK) : Mampu berbicara didepan publik dan
meyakinkan publik dalam program program/ kegiatan pemerintahan;
Mampu berdiplomasi dalam sebuah proyek/program pemerintah yang memerlukan dukungan dari pihak lain
Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis
Komunikasi pembangunan dan Humas dalam pemerintahan
Etika dalam Komunikasi Pemerintahan Konsep dan teori Komunikasi dan pemerintahan Faktor-faktor dalam membangun komunikasi
pemerintahan yang baik Aktor dan Proses Komunikasi Pemerintahan Konsep dan Teori Komunikasi dalam
Pemerintahan Saluran komunikasi pemerintahan. Peran media komunikasi dalam penyelenggaraan
komunikasi pemerintahan dan peranan media massa dalam pemerintahan;
pemerintahan. Komunikasi internal kelembagaan dan antar
lembaga dalam Pemerintahan.
32 Enterpreneurship S1405 3
Sikap dan Tata Nilai (ST): Menginternalisasi semangat
kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan
Konsep dan Teori Enterpreunership Transformasi Kewirausahaan Manajemen Risiko Menyusun Rencana Bisnis Profesionalisme
33 Sejarah Peradaban Islam
UA504 3
Sikap dan Tata Nilai (ST): Siap menjadi pemimpin
Pengantar Sejarah peradaban Islam Sirah nabawiyah periode Makkah dan Madinah Penyebaran Dakwah dalam Peradaban Islam Tokoh-tokoh peradaban Islam kontemporer
34 Proses Legislasi di Indonesia
S1501 3
Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis proses
legislasi dan perundangan baik ditingkat nasional maupun daerah
Menguasai konsep teoritis proses legislasi dan perundangan baik ditingkat nasional maupun daerah
Lembaga legislatif dan eksekutif di Indonesia, fungsi legislatif dan produk legislasi;
Fungsi peraturan perundang-undangan; Kesadaran dan partisipasi politik masyarakat
dalam legislasi; Kedudukan legislatif terhadap presiden dalam
politik legislasi;
35 Manajemen Proyek S1502 3
Ketrampilan Umum (KU) : Mampu memelihara dan
mengembangakan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, di dalam maupun diluar lembaganya;
Ketrampilan Khusus (KK) : Mampu mengendalikan diri dalam
situasi dan kondisi tertentu untuk mencapai penyelesaian suatu program/ kegiatan
Membangun Jaringan kemitraan Pengendalian diri pemimpin dalam manajemen
organisasi Pengendalian Proyek
36 Tata Kelola Keuangan Pemerintahan
S1503 3
Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis
pengelolaan keuangan negara/ publik dan asset negara
Tata kelola keuangan pemerintahan Anggaran publik Pendekatan penyusunan anggaran Hubungan keuangan pusat dan daerah
37 Perbandingan Pemerintahan
S1504 3
Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis teknologi
informasi dalam penyelenggaran pemerintahan; lokal dan pembangunan
Teori perbandingan pemerintahan Sistem Perbandingan Pemerintahan Perbandingan fungsi pemerintahan
38 Metodologi Ilmu Pemerintahan
S1505 3
Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis dalam
penelitian dan pengembangan ilmu pemerintahan
Etika dan penelitian pemerintahan. Hubungan teori dan penelitian dalam Ilmu
Pemerintahan
39 Pelayanan Sektor Publik
S1506 3
Ketrampilan Umum (KU) : Mampu menunjukan kinerja mandiri,
bermutu, dan terukur Penguasaan Pengetahuan (PP) :
Menguasai konsep teoritis pelayanan kepada masayarakat pada sektor publik (Public Service)
Ketrampilan Khusus (KK) : Mampu dan trampil melayani
masyarakat melalui sistem dan prosedur yang baku;
Kualitas kinerja pelayanan sektor publik Konsep dasar tata kelola pelayanan sektor publik Pendekatan dan dimensi /level dalam tata kelola
pelayanan sektor publik Isu tata kelola pelayanan sektor publik Ruang lingkup studi pelayanan sektor publik Pendekatan dalam dimensi /level dalam tata
kelola pelayanan sektor publik Privatisasi dalam tata kelola pelayanan sektor
publik Inovasi tata kelola pelayanan sektor publik :
penerapan electronic government (studi kasus e-procurement)
Design peningkatan kualitas pelayanan sektor publik
40 Kuliah Kerja Nyata (KKN)
UA605 4 Sikap dan Tata Nilai (ST):
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
Filosopi Kuliah kerja nyata Tujuan Kuliah kerja nyata
masyarakat dan lingkungan; Metode pendekatan sosial Pola penyusunan Program kerja Pelaksanaan kegiatan dilapangan
41 Metode Penelitian Kuantitatif
S1601 3
Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis menyusun
ide dan gagasan dalam sebuah karya tulis ilmiah bidang pemerintahan yang dipublikasikan
Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Variabel dan Hipotesis dalam Penelitian
Kuantitatif Rancangan Proposal Penelitian Kuantitatif
42 Pemerintahan Masyarakat Adat
S1602 3
Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa
Organisasi kepemerintahan masyarakat lokal: Desa Adat
Kewenangan Desa Adat Masyarakat Hukum Adat
43 Metode Penelitian Kualitatif
S1603 3
Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis menyusun
ide dan gagasan dalam sebuah karya tulis ilmiah bidang pemerintahan yang dipublikasikan
Penelitian sebagai kegiatan ilmiah; Langkah-langkah pokok dalam penelitian; Problematika dan penelitian pemerintahan Teknik pengumpulan data observasi;
Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi
44 Pemilu dan Kelembagaan Politik
S1604 3
Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis sistem
kelembagaan pemilu dan keparlemenan di Indonesia
Menguasai konsep teoritis etika dalam pemerintahan
Organsiasi dan Lembaga Penyelenggara Pemilu Kode Etik lembaga Politik dan Pemilihan
Umum
45 Tata Kelola Pemerintahan
S1605 3
Ketrampilan Khusus (KK) : Mampu bekerjasama dan menjalin
hubungan kerja (net-working) dengan pihak terkait dengan program/kegiatan
Mampu menuangkan gagasan/ide bagi pengembangan penyelenggaran pemerintahan diberbagai media yang
Relasi atau media antara aktor publik, privat dan civil society
Konteks dan proses dalam tata kelola pemerintahan
sesuai
46 Tata Kelola SDM Pemerintahan
S1606 3
Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis
pengelolaaan SDM pemerintahan; Ketrampilan Umum (KU) :
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
Ketrampilan Khusus (KK) : Memiliki sikap dan perilaku
bertanggungjawab atas profesi yang akan dijalani.
Pengertian dan sejarah perkembangan konsep tata kelola SDM pemerintahan
Fungsi-fungsi tata kelola SDM Pemerintahan: fungsi pengadaan, seleksi, penempatan, pengembangan SDM, dan pemberhentian kerja
Teori penataan dan evaluasi SDM Pemerintahan: analisis jabatan, analisis bahan kerja, evaluasi jabatan, pola karir.
Teori-teori dalam tata kelola SDM pemerintahan
47 Perubahan Sosial bagi Dinamika Pemerintahan
S1701 3
Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis partisipasi
masayarakat, society, kelembagaan masayarakat dan pembangunan masyarakat
Perubahan sosial: Arti perubahan Aspek-aspek Perubahan Sosial Perubahan Stratifikasi dan Struktur Sosial Gerakan Reformasi 1998: Sebuah Perubahan
Politik dan Pemerintahan Indonesia
48 Ekologi Pemerintahan S1702 3
Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis teknologi
informasi dalam penyelenggaran pemerintahan; lokal dan pembangunan
Menguasai konsep teoritis ekologi pemerintahan
Menguasai konsep hubungan masyarakat dan pemerintahan melalui fungsi-fungsi pemerintahan
Konsep dan teori ekologi pemerintahan Berbagai variabel dan pendekatan dalam studi
ekologi pemerintahan Ekologi pemerintahan dan pembangunan
masyarakat Teori Organisme dan relasi pemerintahan dalam
pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia dan
dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia
49 Pembangunan dan Kearifan Lokal
S1703 3 Ketrampilan Khusus (KK) : Memiliki pengetahuan mengenai Islam, Budaya Melayu dan kearifan lokal yang
Teori dan Konsep Local Wisdom Nilai-nilai budaya lokal untuk memperkuat etika
pemerintahan
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
50 Teknologi Informasi Pemerintahan
S1704 3
Ketrampilan Khusus (KK) : Mampu menggunakan teknologi informasi untuk penyelenggaran pemerintahan dan bidang pekerjaan sektor publik Mampu mengaplikasikan IPTEKS yang relevan dalam pengembangan bidang pemerintahan; Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis teknologi informasi dalam penyelenggaran pemerintahan; lokal dan pembangunan Ketrampilan Umum (KU) : Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah bidang pemerintahan, berdasakan hasil analisis informasi dan data;
Tujuan, manfaat, dan ruang lingkup e-government
Dimensi dan relasi e- government Pengertian teknologi informasi pemerintahan. Kemunculan e-government Inovasi dalam teknologi pemerintahan Pembentukan masyarakat informasi Elemen-elemen sukses e-government Pengaruh teknologi Informasi dan komunikasi
terhadap manajemen pemerintahan
51 Strategi dan Teknik Pemberdayaan Masy. Desa
S1705 3
Penguasaan Pengetahuan (PP) : Menguasai konsep teoritis partisipasi masayarakat, society, kelembagaan masayarakat dan pembangunan masyarakat
Konsep dan perspektif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat
Peran dan fungsi fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat
Strategi pengorganisasian masyarakat Macam-macam teknik perencanaan
52 Politik Identitas dan Multikulturalisme
S1706 3
Ketrampilan Umum (KU) : Mampu Mengidentifkasi Permasalahan Politik dan Pemerintahan di Indonesia
Identitas politik Konsep etnisitas Reformasi dan menguatnya politik etnisitas Menata politik etnistitas
53 Skripsi FS811 6 Ketrampilan Khusus (KK) : Metode penyusunan karya ilmiah
Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian ilmu pemerintahan dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman e- jurnal yang telah ditentukan.
Menulis artikel ilmiah
Kebebasan Akademik dan Mimbar Akdemik
8.2. Hubungan Antara Bahan Kajian Dengan Mata Kuliah yang Sudah Dibentuk
Kode BK
Bahan Kajian
KODEMK
Matakuliah
BK1 BK2
BK63
Pokok dan Nilai Ajaran Agama Pengamalan Pokok dan Nilai Ajaran Agama Konsep Iman kepada Al Qur’an
MK1 Agama
BK3 BK4 BK7
BK18
Filsafat Pacasila Ideologi Pancasila Gotong Royong Kebebasan Akademik dan Mimbar Akdemik
MK2 Pancasila
BK38 BK39
BK40
Memahami Ejaan yang di Sempurnakan (EYD) Metode penyusunan karya ilmiah Menulis artikel ilmiah
MK3 Bahasa Indonesia
BK103 BK104 BK105 BK106
Konsep dan definisi Politik Sejarah perkembangan Ilmu Politik Sistem politik dan pemerintahan Pembagian Kekuasaan Negara
MK4 Pengantar Ilmu Politik
BK126 BK93 BK113 BK69 BK114 BK186 BK187
Teorisasi dan Konsep Sosiologi Proses Sosial dan interaksi sosial Masyarakat Masalah Sosial Masalah Pembangunan Sosial Sikap dan interaksi Sosial Kelompok Sosial dalam Masyarakat Lembaga Sosial Proses Sosial dan Interaksi Sosial
MK5 Pengantar Sosiologi
BK65 BK66 BK67 BK68
Self introduction, conversation Asking for and giving directions Tata bahasa dalam Bahasa Inggris Nouns Adjectives Verbs Adverbs
MK6 Bahasa Inggris
BK32 BK33 BK34
Pengertian logika Sejarah perkembangan logika Tujuan dan kegunaan mempelajari logika
MK7 Dasar-Dasar Logika
BK136 BK137 BK90 BK35 BK37 BK128
Konsep dan teori pemerintahan Perkembangan dan Pertumbuhan Ilmu Pemerintahan Metode dan Pendekatan Analisa dalam Ilmu Pemerintahan Munculnya ilmu pemerintahan sebagai suatu ilmu dan seni Pemerintahan sebagai kebutuhan manusia Hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu lain, terutama
dengan sosiologi, politik, administrasi publik, hukum tata negara.
MK8 Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan
BK56 BK57 BK59 BK64
Pengantar Pendidikan Ibadah Islam Iman sebagai asas amal Fiqih kontemporer Ta’amul ma Al Qur’an
MK9 Pendidikan Ibadah
BK3 BK5 BK6
BK111
Hak Asasi Manusia Nasionalisme Karakter Bangsa Etika Kepribadian
MK10 Kewarganegaraan
BK13 BK14 BK15 BK16 BK17
Pengertian Sistem Hukum Tujuan Hukum, Unsur-Unsur Hukum Hukum Admnistrasi Negara Bantuan Hukum Budaya Sadar Hukum
MK11 Sistem Hukum Indonesia
BK148 BK149 BK150 BK89 BK151 BK117
Teori-teori Manajemen Prinsip-Prinsip Manajemen Unsur-unsur Manajemen Dasar-dasar pengambilan keputusan Fungsi Dasar Pengembangan Organisasi Etika Profesi dalam Organisasi
MK12 Pengantar Manajemen
BK215 BK216 BK216
Perspektif dan ruang lingkup sistem sosial budaya Indonesia Budaya dan kebudayaan Manusia (masyarakat) dan peradaban
MK13 Sistem Sosial Budaya Indonesia
BK107 BK108 BK109
BK110
Pengantar Sistem Politik Indonesia Konsep Dasar Analisis Sistem Politik Pembangunan sistem politik Indonesia dalam perspektif
negara hukum demokratis Dampak Politik Global terhadap Sistem Politik Indonesia
MK14 Sistem Politik Indonesia
BK138 BK139 BK70 BK153
BK115 BK129
BK163
Lembaga dan birokrasi pemerintahan nasional Bentuk-bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan Politik dan Kebijakan Pemerintahan Lembaga legislatif (Parlemen: MPR, DPR, DPD), Eksekutif
(Presiden dan Menteri-Menteri), Yudikatif (MK, MA, pengadilan, dll)
Faktor lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan Demokrasi, desentralisasi dan otonomi dalam
penyelenggaraan pemerintahan Teori organisme tujuan dan fungsi pemerintahan
MK15 Pemerintahan Nasional
BK119 BK120
Kerajaan Melayu dan Perkembangannya Identitas Budaya Melayu dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan
MK16 Sejarah Pemerintahan Di Riau
BK112 BK127
Konstitusi Negara Indonesia Negara dan Konstitusi
MK17 Studi Konstitusi
BK60 BK61 BK62
Pengantar Pendidikan Sosial Islam Islam dan Konsep Akhlak Fiqih Ukhuwah
MK18 Pendidikan Sosial Islam
BK54 BK55
Konsep dasar statistik umum Pengolahan data dan teknik penyajian data
MK19 Pengantar Statistik
BK221 BK222 BK223
Arti penting etika pemerintahan Teori dan obyek kajian dalam Etika pemerintahan Efektifitas etika pemerintahan
MK20 Etika Pemerintahan
BK47 BK48 BK49
Fungsi kepemimpinan dalam pemerintahan Hubungan pemimpin dan pengikut dalam pemerintahan
MK21 Kepemimpinan Pemerintahan
BK75 BK76 BK158 BK159
Efektifitas kepemimpinan pemerintahan Pentingnya studi kepemimpinan dalam ilmu pemerintahan Model-model kepemimpinan Teori dan pendekatan dalam studi kepemimpinan Kepemimpinan dan Organisasi Publik
BK140 BK141 BK142 BK123
BK124
Teori-teori dalam pemerintahan daerah Teori desentralisasi, dekonsentrasi, dan medebewind Otonomi daerah Manajemen pemerintahan derah (SDM, Keuangan,
Infrastruktur, dan Pelayanan) Masa depan pemerintahan daerah
MK2 Pemerintahan Daerah
BK132 BK133 BK134 BK135
Teori dan pendekatan dalam studi birokrasi pemerintahan Paradigma lama dan baru Birokrasi Pemerintahan Proses birokrasi pemerintahan Efektivitas birokrasi pemerintahan
MK23 Birokrasi Pemerintahan
BK130 BK131
Kedudukan dan Fungsi Teori Dalam Ilmu Politik Penggunaan Teori Demokrasi Dalam Ilmu Politik
MK24 Teori Politik
BK179 BK180 BK181 BK182 BK161
Pengertian Hukum Tata Pemerintahan Sumber Hukum Tata Pemerintahan. Perbuatan Pemerintah. Keabsahan Tindakan Pemerintahan Campur tangan Penguasa dalam Kehidupan Masyarakat.
MK25 Hukum Tata Pemerintahan
BK25 BK26 BK27
Paradigma Kepemimpinan dalam Islam Masa Kejayaan Kekhalifahan Islam Syarat dan tupoksi kepemimpinan Islam
MK26 Kepemimpinan Islam
BK170 BK171
BK172
Asas dan lingkup penelitian ilmu sosial Dinamika penelitian ilmu sosial Metode penulisan ilmiah
MK27 Metode Penelitian Sosial
BK143 BK144
Berbagai konsep dan teori pemerintahan desa Tipe dan asas dalam, penyelenggaraan pemerintahan desa
MK28 Pemerintahan Desa
BK81 BK82 BK83 BK208 BK209 BK210 BK211 BK50 BK91 BK166
Isu Kebijakan dan Agenda Setting Monitoring kebijakan Forecasting Ruang lingkup studi kebijakan sektor publik Konsep dan berbagai teori kebijakan sektor publik Formulasi kebijakan Implementasi kebijakan Evaluasi kebijakan Rekomendasi kebijakan Berbagai pendekatan dalam studi kebijakan sektor publik
MK29 Kebijakan Sektor Publik
BK196 BK197 BK198 BK199 BK200 BK201 BK162
Konsep pengawasan Macam-macam pengawasan Pengawasan pelaksanaan pemerintahan Pentingnya pengawasan masyarakat terhadap pemerintah Pengawasan pemerintah terhadap masyarakat Efektifitas pengawasan masyarakat Masyarakat dan pemerintahan
MK30 Pengawasan Masyarakat dan Pemerintahan
BK84 BK85 BK86 BK87
BK88 BK89 BK184 BK185
BK46
Komunikasi pembangunan dan Humas dalam pemerintahan Etika dalam Komunikasi Pemerintahan Konsep dan teori Komunikasi dan pemerintahan Faktor-faktor dalam membangun komunikasi pemerintahan
yang baik Aktor dan Proses Komunikasi Pemerintahan Konsep dan Teori Komunikasi dalam Pemerintahan Saluran komunikasi pemerintahan. Peran media komunikasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Komunikasi internal kelembagaan dan antar lembaga dalam
Pemerintahan.
MK31 Komunikasi Pemerintahan
BK20 BK21
Konsep dan Teori Enterpreunership Transformasi Kewirausahaan
MK32 Enterpreneurship
BK22 BK23 BK19
Manajemen Risiko Menyusun Rencana Bisnis Profesionalisme
BK28 BK29 BK30 BK31
Pengantar Sejarah peradaban Islam Sirah nabawiyah periode Makkah dan Madinah Penyebaran Dakwah dalam Peradaban Islam Tokoh-tokoh peradaban Islam kontemporer
MK33 Sejarah Peradaban Islam
BK154
BK155 BK156 BK157
Lembaga legislatif dan eksekutif di Indonesia, fungsi legislatif dan produk legislasi;
Fungsi peraturan perundang-undangan; Kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam legislasi; Kedudukan legislatif terhadap presiden dalam politik
legislasi;
MK34 Proses Legislasi di Indonesia
BK45 BK97 BK98
Membangun Jaringan kemitraan Pengendalian diri pemimpin dalam manajemen organisasi Pengendalian Proyek
MK35 Manajemen Proyek
BK202 BK203 BK204 BK205
Tata kelola keuangan pemerintahan Anggaran publik Pendekatan penyusunan anggaran Hubungan keuangan pusat dan daerah
MK36 Tata Kelola Keuangan Pemerintahan
BK220 BK219 BK165
Teori perbandingan pemerintahan Sistem Perbandingan Pemerintahan Perbandingan fungsi pemerintahan
MK37 Perbandingan Pemerintahan
BK168 BK169
Etika dan penelitian pemerintahan. Hubungan teori dan penelitian dalam Ilmu Pemerintahan
MK38 Metodologi Ilmu Pemerintahan
BK36 BK212
BK213
BK214 BK77 BK78
BK79 BK80
BK96
Kualitas kinerja pelayanan sektor publik Konsep dasar tata kelola pelayanan sektor publik Pendekatan dan dimensi /level dalam tata kelola pelayanan
sektor publik Isu tata kelola pelayanan sektor publik Ruang lingkup studi pelayanan sektor publik Pendekatan dalam dimensi /level dalam tata kelola pelayanan
sektor publik Privatisasi dalam tata kelola pelayanan sektor publik Inovasi tata kelola pelayanan sektor publik : penerapan
electronic government (studi kasus e-procurement) Design peningkatan kualitas pelayanan sektor publik
MK39 Pelayanan Sektor Publik
BK8 BK9
BK10 BK11 BK12
Filosopi Kuliah kerja nyata Tujuan Kuliah kerja nyata Metode pendekatan sosial Pola penyusunan Program kerja Pelaksanaan kegiatan dilapangan
MK40 Kuliah Kerja Nyata
BK176 BK177 BK178
Pendekatan Kuantitatif dalam Penelitian Variabel dan Hipotesis dalam Penelitian Kuantitatif Rancangan Proposal Penelitian Kuantitatif
MK41 Metode Penelitian Kuantitatif
BK145 BK146 BK147
Organisasi kepemerintahan masyarakat lokal: Desa Adat Kewenangan Desa Adat Masyarakat Hukum Adat
MK42 Pemerintahan Masyarakat Adat
BK173 BK174 BK175 BK52 BK53
Penelitian sebagai kegiatan ilmiah; Langkah-langkah pokok dalam penelitian; Problematika dan penelitian pemerintahan Teknik pengumpulan data observasi;
Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi
MK43 Metode penelitian Kualitatif
BK152 BK226
Organsiasi dan Lembaga Penyelenggara Pemilu Kode Etik lembaga Politik dan Pemilihan Umum
MK44 Pemilu dan Kelembagaan Politik
BK92 BK101
Relasi atau media antara aktor publik, privat dan civil society Konteks dan proses dalam tata kelola pemerintahan
MK45 Tata Kelola Pemerintahan
BK206
BK207
BK51
BK116
Pengertian dan sejarah perkembangan konsep tata kelola SDM pemerintahan
Fungsi-fungsi tata kelola SDM Pemerintahan: fungsi pengadaan, seleksi, penempatan, pengembangan SDM, dan pemberhentian kerja
Teori penataan dan evaluasi SDM Pemerintahan: analisis jabatan, analisis bahan kerja, evaluasi jabatan, pola karir.
Teori-teori dalam tata kelola SDM pemerintahan
MK46 Tatakelola SDM Pemerintahan
BK188 BK189 BK190 BK191
Perubahan sosial: Arti perubahan Aspek-aspek Perubahan Sosial Perubahan Stratifikasi dan Struktur Sosial Gerakan Reformasi 1998: Sebuah Perubahan Politik dan
Pemerintahan Indonesia
MK47 Perubahan Sosial bagi Dinamika Pemerintahan
BK221 BK222
BK160 BK163
BK164
Konsep dan teori ekologi pemerintahan Berbagai variabel dan pendekatan dalam studi ekologi
pemerintahan Ekologi pemerintahan dan pembangunan masyarakat Teori Organisme dan relasi pemerintahan dalam pelaksanaan
fungsi-fungsi pemerintahan Kependudukan dan Sumberdaya Manusia dan dalam
penyelenggaraan pemerintahan Indonesia
MK48 Ekologi Pemerintahan
BK121 BK122
Teori dan Konsep Local Wisdom Nilai-nilai budaya lokal untuk memperkuat etika
pemerintahan
MK49 Pembangunan dan kearifan Lokal
BK94 BK95 BK217
BK218 BK99 BK100
Tujuan, manfaat, dan ruang lingkup e-government Dimensi dan relasi e- government Pengertian teknologi informasi pemerintahan. Kemunculan e-government Inovasi dalam teknologi pemerintahan
MK50 Teknologi Informasi Pemerintahan
BK42 BK43
Pembentukan masyarakat informasi Elemen-elemen sukses e-government Pengaruh teknologi Informasi dan komunikasi terhadap
manajemen pemerintahan BK192
BK193
BK194 BK195
Konsep dan perspektif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat
Peran dan fungsi fasilitator dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat
Strategi pengorganisasian masyarakat Macam-macam teknik perencanaan
MK51 Strategi dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat
BK71 BK72 BK73 BK74
Identitas politik Konsep etnisitas Reformasi Dan Menguatnya Politik Etnisitas Menata politik etnistitas
MK52 Politik Identitas dan Multikulturalisme
MK53 Skripsi
9. MATAKULIAH, BOBOT DAN SKS
9.1 Kode Mata Kuliah, Pembobotan dan SKS
Kode matakuliah terdiri dari lima digit dengan ketentuan sebagai berikut:
1 2 3 4 5 Digit 1, 2 : kode penanggung jawab matakuliah (universitas/fakultas/prodi) UA=Universitas Abdurrab FS=Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik S1=Program Studi Ilmu Pemerintahan Digit 3: Kode penempatan semester Digit 4,5: Kode nomor mata kuliah
Untuk melihat besaran sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut adapun unsur penentu perkiraan besaran sks adalah:
a. Tingkat kemampuan yang harus dicapai sesuai dengan standar kompetensi lulusan SN-Dikti untuk strata 1 (S1) adalah level 6.
b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dikuasaidi PS IP Univrab merujuk pada isi pembelajaran SN-Dikti
c. Metode pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan juga merujuk pada Standard proses Pembelajaran dalam SN Dikti
Secara prinsip SKS adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi melalui bentuk pembelajaran dan bahan kajian yang telah ditentukan. Berdasarkan permenristekdikti No.44 tahun 2015 dan Perturan Akademik Universitas Abdurrab tahun 2016, menyebutkan bahwa 1 sks :
a. Untuk perkuliahan responsi dan tutorial dikelas bermakna 50 menit pembelajaran tatap muka dikelas, 60 menit tugas mandiri, 60 menit untuk tugas terstruktur setiap minggunya
b. Untuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran yang sejenis mencakup tatap muka 100 menit dan 70 menit tugas mandiri setiap minggunya.
c. Untuk bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, praktik pengabdian kepada masyarakat dan pembelajaran lain yang setara 170 menit per semester.
Dari pengertian tersebut dapat dipahami setiap mata kuliah memiliki bobot 1 sks dan dalam pasal 15 ayat (2) Permensristekdikti NO. 44tahun 2015 menyebutkan bahwa semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 Minggu. Proses penetapan Sks yang disajikan dalam Kurikulum KKNI PS IP Univrab disajikan dalam bentuk struktur kurikulum dan memperhatikan durasi belajar mahasiswa. Berdasarkan pasal 16 ayat (1) Peremnristekdikti No. 44 tahun 2015 bahwa untuk masa studi dan beban belajara pada program sarjana/sarjana terapan/diploma empat; menyebutkan bahwa : masa studi paling lambat 7 (tahun) dengan beban belajar paling sedikit 144 sks (seratus empat puluh empat) sks.
Dalam penyusunan sks PS IP Univrab untuk matakuliah kompetensi utama berkisar 60% dan Mata kuliah penciri universitas, fakultas dan prodi berkisar 40%. Dengan rumus sebagai berikut:
�����1��
∑�����53�� × 144���
Untuk kode penanggung jawab mata kuliah, penempatan semester dan kode nomor mata kuliah, pembobotan dan sks pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Univrab dapat dilihat pada tabel berikut ini : Mata Kuliah Wajib Umum (Nasional) Matakuliah wajib umum berjumlah 4 mata kuliah dengan bobot 8 sks yang terdiri dari :
No Mata Kuliah Kode MK SKS Ket
1 Agama UA101 2 W
2 Pancasila UA102 2 W
3 Bahasa Indonesia UA103 2 W
4 Kewarganegaraan UA204 2 W
Mata Kuliah Wajib Institusi (Universitas Abdurrab) Mata kuliah wajib institusi berjumlah 5 mata kuliah dengan bobot 14 sks (S1) yang terdiri dari:
No Mata Kuliah Kode MK SKS Ket
1 Pendidikan Ibadah UA201 2 W
2 Pendidikan Sosial Islam UA302 2 W
3 Kepemimpinan Islam UA403 3 W
4 Sejarah Peradaban Islam UA504 3 W
5 Kuliah Kerja Nyata UA605 4 W
Mata Kuliah Wajib Fakultas (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Mata kuliah wajib fakultas berjumlah 11 mata kuliah dengan bobot 33 sks yang terdiri dari: No Mata Kuliah Fakultas Kode MK SKS Ket 1 Pengantar Ilmu Politik FS101 3 W
2 Pengantar Sosiologi FS102 3 W
3 Bahasa Inggris FS103 2 W
4 Dasar-Dasar Logika FS104 3 W
5 Sistem Hukum Indonesia FS205 3 W
6 Pengantar Manajemen FS206 2 W
7 Sistem Sosial Budaya Indonesia FS207 3 W
8 Sistem Politik Indonesia FS208 3 W
9 Pengantar Statistik FS309 2 W
10 Metode Penelitian Sosial FS410 3 W
11 Skripsi FS811 6 W
Mata Kuliah Wajib Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab Mata Kuliah Wajib Program Studi berjumlah 30 mata kuliah dengan bobot 89 sks yang terdiri dari:
No Mata Kuliah Kode MK SKS Ket 1 Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan S1101 3 W
2 Pemerintahan Nasional S1201 3 W
3 Sejarah Pemerintahan di Riau S1202 3 W
4 Studi Konstitusi S1203 2 W 5 Etika Pemerintahan S1301 3 W 6 Kepemimpinan Pemerintahan S1302 3 W
7 Pemerintahan Daerah S1303 3 W
8 Birokrasi Pemerintahan S1304 3 W
9 Teori Politik S1305 3 W
10 Hukum Tata Pemerintahan S1306 3 W
11 Pemerintahan Desa S1401 3 W
12 Kebijakan Sektor Publik S1402 3 W
13 Pengawasan Masyarakat dan Pemerintahan S1403 3 W
14 Komunikasi Pemerintahan S1404 3 W
15 Enterpreneurship S1405 3 W
16 Proses Legislasi di Indonesia S1501 3 W
17 Tata Kelola Keuangan Pemerintahan S1503 3 W
18 Perbandingan Pemerintahan S1504 3 W
19 Metodologi Ilmu Pemerintahan S1505 3 W
20 Pelayanan Sektor Publik S1506 3 W
21 Metode Penelitian Kuantitatif S1601 3 W
22 Pemerintahan Masyarakat Adat S1602 3 W
23 Metode Penelitian Kualitatif S1603 3 W
24 Pemilu dan Kelembagaan Politik S1604 3 W
25 Tata Kelola Pemerintahan S1605 3 W
26 Tata Kelola SDM Pemerintahan S1606 3 W
27 Perubahan Sosial bagi Dinamika Pemerintahan S1701 3 W
28 Ekologi Pemerintahan S1702 3 W
29 Pembangunan dan Kearifan Lokal S1703 3 W
30 Teknologi Informasi Pemerintahan S1704 3 W Mata Kuliah Pilihan Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab Mata Kuliah Pilihan Program Studi berjumlah 3 mata kuliah dengan bobot 9 sks yang terdiri dari:
No Mata Kuliah Kode MK SKS Ket 1 Manajemen Proyek S1502 3 P
2 Strategi dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat Desa S1705 3 P
3 Politik Identitas dan Multikulturalisme S1706 3 P
10. STRUKTUR KURIKULUM PS IP UNIVRAB 10.1 Susunan mata kuliah kedalam semester
No Kode Mata Kuliah SKS
SKS Perkuliahan
Semester Mata kuliah Prasyarat
T P L 1 2 3 4 5 6 7 8
A. Mata kuliah Wajib Umum
UA101 Agama 2 √
UA102 Pancasila 2 √
UA103 Bahasa Indonesia 2 √
UA204 Kewarganegaraan 2 √
B. Mata kuliah Wajib Institusi (UNIVRAB)
1. Mata Kuliah Wajib Institusi bagi keseluruhan Prodi Se Universitas Abdurrab
UA201 Pendidikan Ibadah 2 √
UA302 Pendidikan Sosial Islam 3 √
UA403 Kepemimpinan Islam 3 √
UA504 Sejarah Peradaban Islam 3 √
2. Mata Kuliah Wajib Institusi hanya bagi program Sarjana (S1)
UA605 Kuliah kerja Nyata 4 √
C. Mata Kuliah Wajib FISIPOL UNIVRAB
FS101 Pengantar Ilmu Politik 3 √
FS102 Pengantar Sosiologi 3 √
FS103 Bahasa Inggris 2 √
FS104 Dasar-Dasar Logika 3 √
FS205 Sistem Hukum Indonesia 3 √
FS206 Pengantar Manajemen 2 √
FS207 Sistem Sosial Budaya Indonesia 3 √
FS208 Sistem Politik Indonesia 3 √
FS309 Pengantar Statistik 3 √
FS410 Metode Penelitian Sosial 3 √
FS811 Skripsi 6 √ D. Mata Kuliah Wajib PS IP UNIVRAB
1. Matakuliah APSIPI
S1101 Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan 3 √
S1201 Pemerintahan Nasional 3 √
S1203 Studi Konstitusi 2 √
S1303 Pemerintahan Daerah 3 √
S1306 Hukum Tata Pemerintahan 3 √
S1302 Kepemimpinan Pemerintahan 3 √
S1304 Birokrasi Pemerintahan 3 √
S1301 Etika Pemerintahan 3 √
S1401 Pemerintahan Desa 3 √
S1402 Kebijakan Sektor Publik 3 √
S1404 Komunikasi Pemerintahan 3 √
S1505 Metodologi Ilmu Pemerintahan 3 √
S1503 Tata Kelola Keuangan Pemerintahan 3 √
S1504 Perbandingan Pemerintahan 3 √
S1506 Pelayanan Sektor Publik 3 √
S1605 Tata Kelola Pemerintahan 3 √
S1606 Tata Kelola SDM Pemerintahan 3 √
S1704 Teknologi Informasi Pemerintahan 3 √
S1702 Ekologi Pemerintahan 3 √
2. Matakuliah Khas/Penciri PS IP UNIVRAB
S1202 Sejarah Pemerintahan di Riau 3 √
S1602 Pemerintahan Masyarakat Adat 3 √
S1703 Pembangunan dan Kearifan Lokal 3 √
E. Mata Kuliah Pilihan PS IP UNIVRAB
S1502 Manajemen Proyek 3 √
S1705 Strategi dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat Desa
3 √
S1706 Politik Identitas dan Multikulturalisme 3 √
TOTAL SKS 155
10.2 Sebaran Mata Kuliah
Semester I
No Mata Kuliah Kode MK SKS Ket
1 Agama UA101 2 W
2 Pancasila UA102 2 W
3 Bahasa Indonesia UA103 2 W
4 Pengantar Ilmu Politik FS101 3 W
5 Pengantar Sosiologi FS102 3 W
6 Bahasa Inggris FS103 2 W
7 Dasar-Dasar Logika FS104 3 W
8 Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan S1101 3 W
Total 20
Semester II
No Mata Kuliah Kode MK SKS Ket 1 Pendidikan Ibadah UA201 3 W
2 Kewarganegaraan UA204 2 W
3 Sistem Hukum Indonesia FS205 3 W
4 Pengantar Manajemen FS206 2 W
5 Sistem Sosial Budaya Indonesia FS207 3 W
6 Sistem Politik Indonesia FS208 3 W
7 Pemerintahan Nasional S1201 3 W
8 Sejarah Pemerintahan di Riau S1202 3 W
9 Studi Konstitusi S1203 2 W
Total 24 Semester III
No Mata Kuliah Kode MK SKS Ket
1 Pendidikan Sosial Islam UA302 3 W
2 Pengantar Statistik FS309 2 W
3 Etika Pemerintahan S1301 3 W
4 Kepemimpinan Pemerintahan S1302 3 W
5 Pemerintahan Daerah S1303 3 W
6 Birokrasi Pemerintahan S1304 3 W
7 Teori Politik S1305 3 W
8 Hukum Tata Pemerintahan S1306 3 W
Total 23
Semester IV
No Mata Kuliah Kode MK SKS Ket
1 Kepemimpinan Islam UA403 3 W
2 Metode Penelitian Sosial FS410 3 W
3 Pemerintahan Desa S1401 3 W
4 Kebijakan Sektor Publik S1402 3 W
5 Pengawasan Masyarakat dan Pemerintahan S1403 3 W
6 Komunikasi Pemerintahan S1404 3 W
7 Enterpreneurship S1405 3 W
Total 21
Semester V
No Mata Kuliah Kode MK SKS Ket
1 Sejarah Peradaban Islam UA504 3 W
2 Proses Legislasi di Indonesia S1501 3 W
3 Manajemen Proyek S1502 3 P
4 Tata Kelola Keuangan Pemerintahan S1503 3 W
5 Perbandingan Pemerintahan S1504 3 W
6 Metodologi Ilmu Pemerintahan S1505 3 W
7 Pelayanan Sektor Publik S1506 3 W
Total 21
Semester VI
No Mata Kuliah Kode MK SKS Ket
1 Kuliah Kerja Nyata (KKN) UA605 4 W
2 Metode Penelitian Kuantitatif S1601 3 W
3 Pemerintahan Masyarakat Adat S1602 3 W
4 Metode Penelitian Kualitatif S1603 3 W
5 Pemilu dan Kelembagaan Politik S1604 3 W
6 Tata Kelola Pemerintahan S1605 3 W
7 Tata Kelola SDM Pemerintahan S1606 3 W
Total 22
Semester VII
No Mata Kuliah Kode MK SKS Ket
1 Perubahan Sosial bagi Dinamika Pemerintahan
S1701 3 W
2 Ekologi Pemerintahan S1702 3 W
3 Pembangunan dan Kearifan Lokal S1703 3 W
4 Teknologi Informasi Pemerintahan S1704 3 W
5 Strategi dan Teknik Pemberdayaan Masy. Desa
S1705 3 P
6 Politik Identitas dan Multikulturalisme S1706 3 P
Total 18
Semester VIII
No Mata Kuliah Kode MK SKS Ket 1 Skripsi FS811 6 W
Total 6
Mata Kuliah Pilihan
No Mata Kuliah Kode MK SKS Ket
1 Manajemen Proyek S1502 3 P
2 Strategi dan Teknik Pemberdayaan Masyarakat Desa S1705 3
P
3 Politik Identitas dan Multikulturalisme S1706 3 P
Total 9
Mata Kuliah Jumlah SKS Mata Kuliah Jumlah Mata Kuliah
Wajib 50 SKS Mata Kuliah
Wajib 146 Pilihan 3 Pilihan 9
Total 53 Total 155
Keterangan: W : Wajib P : Pilihan Total SKS : 155 SKS (146 SKS Mata Kuliah Wajib dan 9 SKS Mata Kuliah Pilihan) Minimal Kelulusan : 144 SKS Kurikulum KKNI ini berlaku bagi mahasiswa angkatan 2017/2018 dan seterusnya (sampai dilakukan peninjauan ulang terhadap kurikulum ini)
Pekanbaru, Oktober 2017 Kaprodi IP
Zamhasari, MA NIDN.1031108001