1. gambaran umum organisasi sektor publik
DESCRIPTION
mendiskripsikan akuntansi sektor publik secara umumTRANSCRIPT
KARAKTERISTIK DAN GAMBARAN UMUM
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
PERTEMUAN 1
Tujuan Instruksional
Tujuan Instruksional Umum
Mahasiswa mampu memahami konsep dasar akuntansi sektor publik
Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mengituti matakuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami
1. Definisi Akuntansi sektor publik
2. Ruang lingkup akuntansi sektor publik
3. Elemen-elemen akuntansi sektor publik
4. Lingkup organisasi sektor publik
5. Profesi akuntansi sektor publik
6. Serta sejarah dan perkembangan akuntansi sektor publik
Question?Organisasi
Sektor Publik?
AKUNTANSIAKUNTANSI
AkuntansiAkuntansi
AuditingAuditing
KomersialKomersial
PemerintahanPemerintahan
Akuntansi Sosial
Akuntansi Sosial
Audit InternAudit Intern
Audit EksternAudit
Ekstern
Akuntansi KeuanganAkuntansi Keuangan
Akuntansi Biaya/Manajemen
Akuntansi Biaya/Manajemen
Bagan Pengetahuan Akuntansi
Sumber: Baswir, 1997
Pengertian Sektor Publik
Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai “suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik”
Ciri-Ciri Organisasi Sektor Publik:
Tidak mencari keuntungan finansial
Dimiliki oleh publik Kepemilikan sumber daya tidak
dalam bentuk saham Keputusan berdasarkan
konsensus
Kelompok Organisasi Sektor Publik:
Lembaga Pemerintah Organisasi Agama Organisasi Sosial Yayasan Institusi Pendidikan Organisasi Kesehatan
Persamaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan:
Bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem perekonomian nasional
Menghadapi sumberdaya yang terbatas untuk mencapai tujuannya
Pola manajemen keuangan sama Beberapa mempunyai output produk yang
sama Diatur oleh peraturan perundangan
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan:
Tujuan Organisasi Sumber Pendanaan Peraturan Perundang-undangan Kepemilikan Pertanggungjawaban Struktur Organisasi Anggaran Basis Akuntansi Tolak Ukur
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan:
Ke Pemegang Saham dan kreditur
Ke Masyarakat dan Parlemen
Pertanggungjawaban
Pemegang sahamDimiliki secara kolektif oleh masyarakat
Kepemilikan
UU PT, peraturan Bapepam dan BEI
UU, PMK, Peraturan Mendagri, PP
Peraturan perundang - undangan
Modal sendiri, utang bank, obligasi, saham, dlsb
Pajak, Retribusi, utang, obligasi, Laba Badan Usaha, dlsb
Sumber Pendanaan
Profit MotiveNonprofit MotiveTujuan Organisasi
Sektor Swasta
Sektor Publik
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dengan Perusahaan:
Sektor Publik Sektor SwastaStruktur Organisasi
Birokratis, kaku, hierarkhis Fleksibel: datar, piramid, fungsional
Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik
Basis Akuntansi Pemerintah : Cash toward accrualsPSAK 45: akrual
Akrual
Tolak Ukur Sulit diidentifikasi secara jelas, apakah pencapaian kepuasan masyarakat, keberhasilan dalam memanfaatkan dana sesuai dgn anggaran atau efisiensi dan efektifitas kegiatan
Lebih jelas dalam pengukurannya yaitu mencari laba
Lingkup Organisasi Sektor Publik
Bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif
Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja
Faktor Lingkungan yang mempengaruhi: Faktor Ekonomi Faktor Politik Faktor Kultural Faktor Demografi
Sejarah Organisasi Sektor Publik
Mesir• Organisasi kementrian didirikan untuk
mengadministrasikan laporan untuk perdana menteri
• Menteri membuat laporan bulanan terkait dengan hasil pemungutan pajak.
• Distrik menyimpan catatan kekayaan sebagai dasar pemungutan pajak.
Babilonia• Praktik pencatatan telah dilakukan dalam
berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi
Sejarah Organisasi Sektor Publik
Yunani• Pemerintah membagi secara adil sumber
pendapatan yang diterima oleh Phartenon
• Telah mengembangkan berbagai metode pencatatan barang yang berharga.
• Praktik akuntansi digunakan untuk mendukung mekanisme pajak
• Pencatatan transaksi di Genoa transaksi keuangan antar pemerintah yang berkuasa dan rakyat
Sejarah Organisasi Sektor Publik
Gereja• Administrasi keuangan gereja telah
dilakukan dengan rapi
Islam• Pencatatan kekayaan mendukung
penghitungan zakat pada zaman pemerintahan khalifah
• Baitul mal sebagai bendahara / keuangan negara telah memiliki pencatatan yang rapi.
Sejarah Organisasi Sektor Publik
Inggris – abad 15• Pemerintah berusaha melakukan
mengatur semua pertahanan.• Pelaporan keuangan dirinci lebih
rinci tenaga kerja, metode produksi, tipe dan kualitas barang, harga penjualan dan metode pemasaran
Sejarah Organisasi Sektor Publik
Abad 18 Perubahan mendasar• Inisiatif individu lebih dihargai dan diberi
peluang seluas-luasnya• Revoluasi industri• Pengembangan akuntansi keuangan dan
manajemen di perusahaan lebih dipicu oleh perkembangan praktik akuntansi sektor publik.
Sejarah Organisasi Sektor Publik
Abad 19-20• Mulai menyamakan akuntansi sektor publik
sebagai proses pencatatan pajak yang dipungut oleh pemerintah.
• Pejabat publik sebagai penanggungjawab pengumpulan pajak dan pembelanjaannya.
• Dimulainya praktik audit atas dana pemerintah
• Namun pejabat pemerintah yang mengaudit juga memiliki tanggung jawab administrasi lain.
Perkembangan Akuntansi Sektor Publik
Besarnya peranan pemerintah sebagai entitas sektor publik yang paling besar dan dominan
Dilakukan upaya untuk membuat standar yang relevan dengan praktik Organisasi Sektor Publik baik oleh IAI maupun Pemerintah
Standar yang Ada
IAI Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
Pemerintah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)
IFAC International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)
USA Government Aaccounting Standard Board (GASB) dan Federal Accounting Standart advisory Board (FASAB)
PSAP
Kerangka Konseptual
PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah
PSAP 02 Laporan Realisasi AnggaranPSAP 03 Laporan Arus KasPSAP 04 Catatan Atas Laporan KeuanganPSAP 05 Akuntansi PersediaanPSAP 06 Akuntansi InvestasiPSAP 07 Akuntansi Aset TetapPSAP 08 Akuntansi Konstruksi dlm PengerjaanPSAP 09 Akuntansi KewajibanPSAP 10 Kebijakan Akuntansi, Dan Peristiwa
Luar Biasa PSAP 11 Konsolidasi
Dana Kemanusiaan KOMPAS
KOMPAS mendirikan sebuah organisasi sosial dengan nama Dana Kemanusiaan KOMPAS (DKK)
Kegiatannya menggalang dana untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Pemerintahan
UU RI No. 32 th 2004 ttg Pemerintahan Daerah
PP RI No. 6 th 2005 ttg PILKADAPs 66 ayat 2 : Dana Kampanye wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
Agama
UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
Artikel:- Opini dari pihak yang menganggap bahwa UU tersebut membutuhkan beberapa perubahan/tambahan.
Pendidikan
UU No 20//2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan (PP) tentang perubahan status perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi badan hukum milik negara (BHMN) >>> Badan Hukum Pendidikan (BHP)
Yayasan
UU No. 16 th 2001 tentang Yayasan dirubah dengan UU No. 28 tahun 2004
Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
merupakan salah satu organisasi sektor publik
Sebagai contoh LSM yang sukses dengan Quick Count-nya pada pemilu 2004
Transparansi dan akuntabilitas LSM diperlukan agar terbentuk sumber dana yang mandiri
Dengan sumber dana yang mandiri maka Agenda LSM tidak lagi dicurigai sebagai Agenda Donor