08 local government accounting system
DESCRIPTION
materi ASP pertemuan 8TRANSCRIPT
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)dan
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
Regulasi
UU
PP
Permen-dagri
• 17/2003 Keuangan Negara• 1/2004 Perbendaharaan Negara• 15/2004 Pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara• 22/1999 - 32/2004 Pemerintahan Daerah• 25/1999 – 33/2004 Perimbangan Keuangan Pusat Daerah
• 24/2005 - 71/2010 Standar Akuntansi Pemerintah• PP 56/2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah• PP 58/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah• 8/2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
• 13/2006 – 59/2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
• Amanat UUD 1945 otonomi seluas – luasnya dalam kerangka NKRI
• Pengaturan secara adil dan selaras mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam
• Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Daerah Lainnya
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
• Mendukung OTDA melalui penyediaan sumber – sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan
• Pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien
• Mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah
• Mencakup pendapatan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
• Desentralisasi
APBD
• Dekonsentrasi• Tugas Pembantuan
APBN
Pemda• Alokasi
Pempus
• Distribusi• Stabilisasi
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
APBN
Pendapatan
Belanja Pusat
Belanja Daerah
APBD
PAD
Pendapatan Dana Perimbangan
Belanja Rutin
KEPALA DAERAH
• Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah (PKUPKD)
Memiliki 3 kewenangan :• Memerintahkan• Menguji• Membayar
• Kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dimiliki Kepala Daerah didelegasikan kepada pejabat dibawahnya
Struktur SAKD
SAKD
SKPKDPengguna Anggaran & Pengelola Keuangan
Transaksi SKPKD selaku Satker ;
Sekretariat
Entitas Akuntansi
Transaksi PEMDA; PPK/BUD
Entitas Pelaporan Konsolidasi Laporan
Keuangan
PPK-SKPDPengguna Anggaran
Sub Bagian Keuangan ex-officio
PPK-SKPD
Entitas Akuntansi
KUASA BUD
KEPALA DAERAH(PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUDA)
SEKRETARIS DAERAH(KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA)
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PPKD Selaku BUD(KEPALA BPKAD)
KUASA PABENDAHARA
PPK-SKPDPPTK
PENGGUNA ANGGARAN (KEPALA SKPD)
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG(Kepala SKPD)
STRUKTUR PENGELOLA KEUANGAN SKPD
KUASA PENGGUNAANGGARAN(Kabid - n1)
PPTK
KUASA PENGGUNAANGGARAN(Kabid - n)
KUASA PENGGUNAANGGARAN(Sekretaris)
BENDAHARAPENERIMAAN/PENGELUARAN
PPTK
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan
kegiatan;3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
1. Menyiapakan SPM
2. Memverifikasi SPJ 3. Melaksanakan Akuntansi & Pelaporan
Keuangan
PPK-SKPD
Membantu Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran:
1. Membuat dokumen 2. Mencatat pembukuan 3. Gaji
Pembantu Bendahara
PPKD Selaku BUD (Kepala BPKAD/Biro/Bagian Keuangan)
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BENDAHARA UMUM DAERAH / KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
BIDANGPENDAPATAN
1. Memungut Pendapatan
2. Mengelola Pendapatan
3. Memverifikasi Pendapatan dr Bendahara Penerimaan
BIDANGANGGARAN
BIDANGAKUNTANSI
BIDANG ASET
SEKRETARIS
1.Menyusun APBD & Perubahan APBD
2.Mengesahkan DPA SKPD
1.Melaksanakan Akuntansi
2.Menyusun Laporan Keuangan Pemda
3.Menyusun Laporan Semester
1. Mengelola Aset Daerah
PPK-SKPD
KUASA BUD(KASDA)
BIDANG INVESTASI
1. Mengelola Investasi Daerah
MODEL 1STRUKTUR ORGANISASI SKPD
KEPALA SKPD
Pengguna Anggaran
PPK-SKPD
Sekretaris/TU
Ka UPT
Kuasa Pengguna Angg.
Kabid
Kuasa Pengguna Angg.
Kasubbid
PPTK
Kasubbid
PPTK
MODEL 2STRUKTUR ORGANISASI SKPD
KEPALA SKPD
Pengguna Anggaran
Ka UPT
PPTK
Kabid SKPD
PPTK
PPK-SKPD
Sekretaris/TU
SEKDA
Pengguna Anggaran
Kabag/Kasubbag TU
PPK-SKPD
KARO/KABAG
Kuasa Pengguna Angg.
KABAG/KASUBBAG
PPTK
MODEL 3STRUKTUR ORGANISASI SKPD (KHUSUS SEKRETARIAT DAERAH)
DOKUMEN POKOKPENGANGGARAN DAERAH
RKA-SKPD
DPA-SKPD ANGGARAN
KAS
RAPBD
PENJABARAN APBD
PERDA APBD
RPJMD/RKPD
KUA PPAS
EVALUASI
DOKUMEN POKOKPELAKSANAAN ANGGARAN
SPP-LS
SPJ
SPP-UP SPP-GU SPP-TU
SPM-LS
SPD
SPM-UP SPM-GU SPM-TU
SP2D
SP2D
Dilampuri daftar rincian penggunaandana s.d jenis belanja
Hubungan Pencatatan SKPD - SKPKD
• Home Office – Branch Office Transaction (HOBO Transaction)– UU 17/2003 pasal 10 ayat (3)– PP 58/2005 pasal 100
• SKPKD sebagai Kantor Pusat• SKPD sebagai Kantor Cabang• Penggunaan Rekening Reciprocal (timbal balik)– RK PPKD – RK SKPD– Dieliminasi Ketika Laporan Konsolidasi
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
• Didasari oleh Rencana Kerja Anggaran (RKA)• Disusun oleh setiap SKPD disebut DPA SKPD• Disusun oleh SKPKD disebut DPA PPKD• DPA disesuaikan dengan struktur APBD, terdiri
dari:– Pendapatan daerah– Belanja daerah, dan– Pembiayaan daerah
Alur Transaksi Pemda
Bend. Pengeluaran
Bend. Penerimaan
SKPDSKPKD
Fihak Ketiga
Masyarakat
Pemerintah Pusat
Investor, Kreditor, Dana
Cadangan, Pemerintah
Pusat
Penyertaan, Dana Cadangan
Belanja LS
Transfer UP, GU, TU
PAD
Dana Perimbangan
PenerimaanPembiayaan
PengeluaranPembiayaan
Barang
Setor
Belanja
Pendapatan Daerah
• PP 24/2005 :– Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening
Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali
• Permendagri 13/2006 :– Pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
Pendapatan Daerah• Pendapatan daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat
13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.
• Pendapatan daerah menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas : – Pendapatan Asli Daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan . PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah.
– Dana perimbangan , yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
– Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.
Struktur Pendapatan Daerah
Elemen Pendapatan Asli Daerah Nilai (Miliar Rp) (%)
Pajak Daerah 8.099,0 33,10%Retribusi Daerah 6.580,3 26,89%Hasil PKD yang Dipisahkan 1.887,2 7,71%Lain - Lain PAD yang Syah 7.901,7 32,29%Total 24.468,2 100,00%
Pendapatan Daerah
PAD
• Pajak Daerah• Retribusi
Daerah• Pengelolaan
Daerah yang dipisahkan
• Lain – lain yang sah
Dana Perimbangan
• DBH• DAU• DAK
Pendapatan Lain – Lain yang Sah
• Hibah• Dana darurat• Dana bagi hasil• Dana
penyesuaian dan otonomi khusus
• Bantuan keuangan
Akuntansi Pendapatan SKPKD
Rekening Debit Kredit Kas di Kas Daerah xxx Pendapatan Dana Perimbangan xxx
Rekening Debit Kredit Kas di Kas Daerah xxx RK SKPD xxx
Jurnal untuk penerimaan dana perimbangan:
Jurnal untuk setoran penerimaan dari SKPD:
Akuntansi Pendapatan SKPD
Rekening Debit Kredit Kas di Bendahara Penerimaan xxx Pendapatan …. xxx
Rekening Debit Kredit RK PPKD xxx Kas di Bendahara Penerimaan xxx
Jurnal untuk pendapatan:
Jurnal untuk penyetoran ke rekening daerah:
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
Surat Ketetapan Retribusi Daerah
Belanja Daerah
• Belanja daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
• Pada dasarnya terdapat dua jenis belanja menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.
• Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
• Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
Belanja Daerah
Belanja Langsung
• Belanja Pegawai• Belanja Barang & Jasa• Belanja Modal
Belanja Tidak Langsung
• Belanja Pegawai• Belanja Bunga• Belanja Subsidi• Belanja Hibah• Belanja Bantuan Sosial• Belanja Bagi Hasil Kepada
Kabupaten/Kota dan Desa• Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten/Kota dan Desa
• Belanja Tidak Terduga
Belanja Daerah
Akuntansi Belanja SKPKD
Rekening Debit Kredit Belanja ….. xxx Kas di Kas Daerah xxx
Jurnal untuk belanja Pemda:
Rekening Debit Kredit Belanja Modal…. xxx Kas di Kas Daerah xxxAset Tetap xxx Diinvestasikan Dalam Aset Tetap xxx
Jurnal untuk belanja modal Pemda:
Akuntansi Belanja SKPKD
Rekening Debit Kredit RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx
Jurnal untuk transfer Uang Persediaan (UP) kepada SKPD:
Rekening Debit Kredit RK SKPD xxx Kas di Kas Daerah xxx
Jurnal untuk belanja langsung SKPD:
Akuntansi Belanja SKPD
Rekening Debit Kredit Kas di Bendahara Pengeluaran xxx RK PPKD xxx
Jurnal untuk Uang Persediaan (UP):
Rekening Debit Kredit Belanja ….. xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxx
Jurnal untuk belanja SKPD:
Akuntansi Belanja SKPD
Rekening Debit Kredit Belanja Modal…. xxx Kas di Bendahara Pengeluaran xxxAset Tetap xxx Diinvestasikan Dalam Aset Tetap xxx
Jurnal untuk belanja modal SKPD:
Rekening Debit Kredit Belanja ….. xxx RK PPKD xxx
Jurnal untuk belanja langsung SKPD:
Akuntansi Pembiayaan SKPKD
Rekening Debit Kredit Kas xxx Penerimaan pembiayaan-pencairan
dana cadangan xxx
Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan xxx Dana Cadangan xxx
Jurnal untuk penerimaan pembiayaan dari pencairan dana cadangan:
Akuntansi Pembiayaan SKPKD
Rekening Debit Kredit Kas xxx Penerimaan pembiayaan-Utang
Pemerintah Pusat xxx
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang
xxx
Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat xxx
Jurnal untuk penerimaan pembiayaan yang berasal dari pinjaman pemerintah pusat:
Pembiayaan Daerah
• Pembiayaan daerah sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
• Penerimaan pembiayaan menunjukkan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jenis penerimaan pembiayaan diantaranya adalah SiLPA, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Penerimaan Pinjaman dan Obligasi.
• Pengeluaran pembiayaan menunjukkan semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Jenis pengeluaraan pembiayaan diantaranya adalah Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Pokok Pinjaman, dan Pemberian Pinjaman ke daerah lain.
Pembiayaan Daerah
Pembiayaan Daerah
Akuntansi Pembiayaan SKPKD
Rekening Debit Kredit Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan Modal Pemda
xxx
Kas xxxPenyertaan Modal Pemda xxx Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka
Panjang xxx
Jurnal untuk pengeluaran untuk penyertaan modal pemda (investasi jangka panjang):
Akuntansi Pembiayaan SKPKD
Rekening Debit Kredit Pengeluaran Pembiayaan-Pembentukan Dana Cadangan
xxx
Kas xxxDana Cadangan xxx Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan xxx
Jurnal untuk pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan:
Akuntansi SKPD
• Entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi – transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
• Menyusun laporan keuangan SKPD