06 wawasan inam-revisi 24 sept 2013
TRANSCRIPT
WAWASAN KE-INDONESIAAN
Minggu ke 6Yohanes J. [email protected]
KONSEP DASAR
• Wawasan = cara pandang/ cara penglihatan/ cara tinjau.
• Wawasan nasional = cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (melalui interaksi dan interrelasi) dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional, regional, serta global.
Jadi Wawasan Nasional• Adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia
mengenai diri dan lingkungannya yang serbaberagam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional
• Ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilyah serta jati diri bangsa. Ada tiga faktor utama: bumi / ruang, jiwa / tekad rakyatnya, lingkungan.
Unsur Dasar Konsepsi Wawasan Nasonal
• WADAH• ISI• TATA LAKU WADAH: kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara. Wadah (pelembagaan) masyarakat menegara melalui suprastruktur (segala hal yang berkaitan dengan sistem penataan) dan infrastruktur (sarana dalam menyalurkan aspirasi: tersedianya partai-partai) politik.
• ISI: aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
• TATA LAKU: pola perilaku masyarakat dalam berbangsa dan bernegara secara lahiriah yang dilandasi oleh norma, etika, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat.
Asas Wawasan Nasional
• Kepentingan yang sama;• Tujuan yang sama• Keadilan• Kejujuran• Solidaritas• Kerjasama• Kesetiaan
ASPEK-ASPEK DALAM WAWASAN NASIONAL
• Aspek Geopolitik• Aspek kekuasaan• Aspek kewilayahan• Aspek Sosial Budaya• Aspek kesejarahan• Aspek Falsafah Pancasila
Teori Geopolitik:Ajaran Frederich Ratzel:• Pertumbuhan negara dapat dianalogikan sebagai pertumbuhan
organisme;• Negara identik sebagai ruang yang ditempati oleh kelompok
politik dalam arti kekuatan (teori ruang);• Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya
tidak terlepas dari hukum alam dan hanya bangsa yang unggul dapat bertahan.
• Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhan sumber daya alam. Bila ruang hidup tidak mendukung, bangsa akan mencari pemenuhan kebutuhan di luar wilayahnya (ekspansi).
Ajaran Rudolf Kjellen
• Negara merupakan satuan biologis, suatu organisme hidup;
• Negara merupakan suatu sistem politik yang meliputi bidang-bidang: geopolitik, ekonomi politik, demospolitik, ssial politik dan krato politik
• Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar, namun dapat berswasembada.
RUANG LINGKUP GEOPOLITIK• Aspek spasial, kewilayahan, sistem ekologi, dan spatio
temporal.• Sikap dan kepentingan negara yang tercermin dalam konflik
dan ancaman serta kerjasama regional dan internasional.• Hubungan kepentingan ekonomi dan hankam.• Kondisi sosial internal dan eksternal.• Kepentingan ideologi politik, sistem organisasi ekonomi dan
kekuatan militer.• Kebijakan politik dalam dan luar negeri, aspek wilayah politik
dan hukum internasional.
Agus S. Djamil / www.lautanquran.com 13
Negeri di Batas dua SamudraEkonomi
Budaya - Perdaban
Geofisik - Geologik
Fisik - Biologis
Geopolitik
Teori-teori kekuasaan:
Paham Machiavelli, negara kuat:• Segala cara dihalalkan dalam merebut dan
mempertahankan kekuasaan;• Untuk menjaga kekuasaan rejim, politik adu
domba adalah sah;• Dalam dunia politik yang kuat pasti dapat
bertahandan menang.
Paham Kaisar Napoleon Bonaparte (Abad XVIII)
• Perang di masa depan akan merupakan perang total yang mengerahkan segala daya upaya dan kekuatan nasional;
• Kekuatan politik harus didampingi oleh kekuatan logistik dan ekonomi nasional.
• Pula di dukung kondisi sosial budaya dan kekuatan hankam
• Prinsip invasi militer
Paham Jenderal Clausewitz (XVIII)
• Perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain;
• Peperangan adalah sah-sah saja untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa.
Ajaran Karl Haushofer
• Kekuasan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasaan imperium maritim untuk menguasasi pengawasan laut;
• Beberapa negara besar dunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, Asia serta Jepang di Asia Timur Raya.
• Geopolitik adalah doktrin negara yang menitik beratkan soal-soal strategi perbatasan.
Ajaran Sir Halford Mackinder
• Wawasan Benua: kekuatan darat, barang siapa dapat menguasai “Daerah Jantung”, yaitu Eurasia (Eropa dan Asia), ia akan dapat menguasai “Pulau Dunia”, yaitu Eropa, Asia dan Afrika dan selanjutnya dapat menguasasi dunia.
Ajaran Sir Walter Raleigh dan Aflfred Thyer Mahan
• Wawasan Bahari= kekuatan lautan = barang siapa menguasai lautan akan menguasai “perdagangan”. Menguasai perdagangan berarti menguasai “kekayaan dunia” sehingga pada akhirnya menguasai dunia.
Ajaran W. Mitchel, A Saversky, Giulio Douhet dan John Frederik Charles Fuller
• Wawasan dirgantara = kekuatan di udara hendaknya mempunyai daya yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan.
Aspek Kewilayahan Nusantara:Ketentuan batas-batas wilayah RI• Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie (1939) : - lebar laut wilayah Indonesia 3 mil dari masing-masing
pulau• Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957: - bentuk geografis Indonesia adalah negara kepulauan - Pulau-pulau serta laut yang ada di antaranya harus
dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh - Batas lautan teritorial ( 12 mill) diukur dari garis yang
menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia.
GAMBAR PETA INDONESIAGAMBAR PETA INDONESIA
0 250 500
Km
U
PETA WILAYAH KEDAULATAN RISTATUS 17 AGUSTUS 1945 - 13 DESEMBER 1957
DASAR HUKUM : TZMKO 1939. NO.442
3 MIL
0 250 500
Km
U
PETA WILAYAH KEDAULATAN RISTATUS 17 AGUSTUS 1945 - 13 DESEMBER 1957
DASAR HUKUM : TZMKO 1939. NO.442
3 MIL
0 250 500
Km
U
PETA WILAYAH KEDAULATAN RI STATUS 13 DESEMBER 1957 - 17 FEBRUARI 1969
DASAR HUKUM : DEKLARASI JUANDA 1957, UU NO. 4 PRP 1960
DARATAN NUSANTARA
PERAIRAN NUSANTARA
LAUTAN TERITORIAL
12 MIL
0 250 500
Km
U
PETA WILAYAH KEDAULATAN RISTATUS 17 FEBRUARI 1969 - 19 DESEMBER 1999DASAR HUKUM : UU.NO.1 TH,1973; UU NO.17 TH 1985; UU NO.6/1996.
UNCLOS 1982
DARATAN NUSANTARAPERAIRAN NUSANTARA
LAUTAN TERITORIAL
LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSI F 200 MIL
0 250 500
Km
U
PETA WILAYAH N.K.R.ISTATUS 17 FEBRUARI 1969 - SEKARANG
DASAR HUKUM : TAP MPR NO. V/1999 TANGGAL.19 OKTOBER 1999
DARATAN NUSANTARAPERAIRAN NUSANTARA
LAUTAN TERITORIAL
LAUT ZONA EKONOMI EKSKLUSI F 200 MIL
0 250 500
Km
U
PETA ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA
Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)Berdasarkan PP No. 37 Tahun 2002.
• Konferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional, pokok-pokok negara kepulauan diakui dan dicantumkan dalam UNCLOS 82 (United Nation Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Hukum Laut)
• UNCLOS 1982 diratifikasi Indonesia melalui UU No. 17 Th 1985 pada tanggal 31 Desember 1985
• Ketentuan ini telah menjadi hukum positif sejak 16 November 1994
Geography
• Southeastern Asia, archipelago between the Indian Ocean and the Pacific Ocean
• Land boundaries (panjang perbatasan): – total: 2,830 km – border countries: East Timor 228 km, Malaysia 1,782 km, Papua
New Guinea 820 km • Area:
– total: 1,919,440 sq km – land: 1,826,440 sq km – water: 93,000 sq km
Sumber: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/id.html#Geo
Lanjutan…
• Jumlah pulau 17.504 (DKP, 2003) • memiliki pantai sepanjang 81.290 kilometer (Dishidros
TNI-AL, 2003). • Sejak ditetapkan pada 1957 melalui Deklarasi Juanda dan
dikukuhkan dengan Undang-Undang nomor 4/PrP/1960, • kemudian diganti dengan Undang-Undang RI nomor 6
Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, • serta diakui secara internasional melalui Undang-Undang
Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, • maka perairan Indonesia menjadi suatu wilayah yang
utuh, dimana batas lautnya diukur dari titik pulau-pulau terluarnya.
Sumber: Dishidros-TNI AL, 2003
ISU STRATEGIS KAWASAN PERBATASANKALIMANTAN - SARAWAK
1. KESENJANGAN WILAYAH antara kawasan perbatasan dengan negara tetangga dan dengan kawasan lain di Kalimantan, karena:
• tingkat perkembangan ekonomi (pendapatan, nilai tukar komoditas) -> orientasi ekonomi lebih ke Sarawak
• aksesibilitas rendah terhadap sistem kota di sekitarnya (Remote area) sementara akses ke kawasan negara tetangga lebih baik
• Terbatasanya ketersediaan prasarana dan sarana2. RESETTLEMENT kantung-kantung permukiman yang
lokasinya tersebar dan kepadatan rendah, karena:• Penyediaan prasarana dan sarana tidak efisien• Memudahkan monitoring pengelolaan SDA
3. KETAHANAN NASIONAL, karena• Keterkaitan sosial-ekonomi yang lebih erat ke negara
tetangga sehingga potensial mengurangi rasa nasionalisme penduduk kawasan perbatasan
PULAU-PULAU KECIL YANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN NEGARA LAIN
Negara Jumlah Pulau
Malaysia 21
Vietnam 2
Filipina 12
Palau 7
PNG 1
Australia 26
Timor Leste 5
India 11
Singapura 4
Total 92Sumber: Abubakar, 2006
KONFLIK INTERNAL DAN EKSTERNAL INDONESIA
• Belum tercapainya kesepakatan batas landas kontinen antara Indonesia dengan Vietnam.
• Problem lintas batas tradisional yang dilakukan oleh rakyat Irian Jaya ke Papua New Guinea masih tetap berlangsung.
• Lintas batas NTT dengan Timor Timur oleh kedua warga negara.
• Sea Lanes of Communication (SLOC): bentangan SLOC dari Barat ke Timur, dan dari Selatan ke Utara.
• Dari 7 selat startegis di dunia, 4 selat berada dalam kedaulatan Indonesia.
Aspek Ekonomi dan Sosial-Budaya
• Pengakuan adanya keanekaragaman budaya;• Bangsa Indonesia merupakan hasil dari proses
“berbangsa” melalui kesadaran dan perjuangan.• Budaya yang beragam sebagai semangat untuk membina
kehidupan bersama secara harmonis.• Menumbuhkan faktor-faktor positif untuk mewujudkan
persatuan dan kesatuan.• Sumberdaya ekonomi terutama SDA sebagai modal
dasar pembangunan nasional.• SDA untuk memenuhi hajat hidup masyarakat dikuasai
oleh negara.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Jaringan Transportasi Laut
Pusat Distribusi Provinsi
Pusat Distribusi Nasional
Legend:By sea / by rail By land / by rail / by seaBy sea / by rail / by land
Konektivitas:
Short Sea Shipping
Pelabuhan Pengumpan Disetiap Kabupaten/Kota, dan Pelabuahn Pengumpul pada setiap Propinsi, Pelabuhan Utama pada beberapa pelabuhan pengumpul tertentu yang memenuhi kriteria, dan Pelabuhan Hub Internasional di Kuala Tanjung untuk Wilayah Indonesia Barat dan Untuk Wilayah Indonesia Timur dipilih satu diantara
Bitung, Makasar atau Sorong
Agus S. Djamil / www.lautanquran.com 38
AssetGeopolitik yang
Strategis
> 30% crude tanker
dunia
> 50% lng dunia….
> 40 % kapal dunia
Selat Malaka =
Kunci Ekonomi Dunia
GAS HYDRATE = “Es Gas”
Potensi Cadangan Gas Alam Raksasa di bawah lapisan Dasar Laut Dalam
Agus S. Djamil / www.lautanquran.com 41
Eksplorasi & Produksi Migas Makin ke Laut Dalam
Selat Makassar – Kalimantan Timur~ 2300 Meter
Konsesi lahan di Indonesia
Tambang
HPHHGUHTI
Lain-lain35% lahan73,1 juta ha
15,0 juta ha8,8 juta ha 35,1 juta ha
Konsesi Kolosal Ekstraktif
PETA KEMISKINAN DI INDONESIA PADA 2003
Sumber: http://www.tkpkri.org/id/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=42 (download, 12 Maret 2007)
Aspek Kesejarahan
• Negara-negara kerajaan tradisional yang pernah ada di Indonesia.
• Nuansa kebangsaan muncul pada tahun 1900an dengan menguatnya konsep baru tentang dasar dan tujuan: berbangsa dan bernegara.
• Proklamasi 17 Agustus 1845 sebagai konkritisasi semangat kebangsaan dan menegara.
• Batas-batas terirtorial RI semakin mantap (secara hukum)
WAWASAN NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA
• Ajaran wawasan nasional bangsa Indonesia menyatakan bahwa ideologi digunakan sebagai landasan idiil dalam menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geografi Indonesia dengan segala aspek kehidupan nasionalnya.
• Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Keutuhan dan kebersamaan dengan tetap
menghormati dan memberi kebebasan dalam menganut dan mengamalkan agama masing-masing.
• Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Memberikan kebebasan dalam
mengekspresikan HAM dengan tetap mengingat dan menghormati hak orang lain sehingga menumbuhkan toleransi dan kerjasama
• Sila Persatuan Indonesia
Mengutamakan keutuhan bangsa dan negara dengan tetap memperhatikan, menghormati dan menampung kepentingan golongan suku bangsa mapun perorangan.
• Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.
Melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap menghargai dan menghormati perbedaan pendapat.
• Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Memberikan kebebasan untuk mencapai kesejahteraan setinggi-tingginya bagi setiap orang dengan memperhatikan keadilan bagi daerah penghasil, daerah lain, orang lain sehingga tercapai kemakmuran yang memenuhi persyaratan kebutuhan minimal.
Implementasi Wanas
• Bidang Politik: menciptakan iklim penyelengaraan negara yang sehat dan dinamis. Pemerintahan yang kuat, aspiratif dan terpercaya dan sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
• Bidang ekonomi: tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil.
• Bidang sosial-budaya: menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan.
• Bidang Hankam: menumbuhkembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang berlanjut pada pembentukan sikap bela negara.