03. revisi ranperda retribusi jasa usaha eval gub - copy · bupati boyolali peraturan daerah...

BUPATI BOYOLALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI, Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber

pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;

b. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokratis, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali terkait Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang dimaksud;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dibuah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 3 -

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,


5145);


Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3527);


Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60,


3528);


Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5329);


Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik




Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

28, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor

4485);


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik




Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

- 4 -

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik




Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali

Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II

Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Boyolali Tahun 1988 Nomor 1 Seri D Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2004

tentang Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Boyolali Tahun 2004 Nomor 14 seri C, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 66);


tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan



tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten

Boyolali Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Boyolali Nomor 94);


tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan

Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran

Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan



tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan

Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah



- 5 -


tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah




tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Boyolali.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 6 -

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha

Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama

dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang

menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati

oleh orang pribadi atau Badan.

9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan

menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula

disediakan oleh sektor swasta.

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau Badan.

11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian

kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

13. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah

yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

14. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan

penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, termasuk ternak, hasil

bumi dan fasilitas pasar dan/atau pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah.

15. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang

termasuk ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar dan/atau pertokoan yang

disediakan oleh Pemerintah Daerah.

16. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pemberian pelayanan jasa terminal

untuk kendaraan bermotor umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di

lingkungan kerja terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau diselenggarakan

Pemerintah Daerah.

17. Pelayanan Jasa Terminal adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang

berupa fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang di lingkungan kerja terminal

yang dimiliki dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan

fungsi, klasifikasi dan tipe terminal yang ada.

- 7 -

18. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk

mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang

dan/atau barang, serta perpindahan modal angkutan.

19. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa

dan ditinggalkan pengemudinya.

20. Tempat khusus parkir adalah tempat yang disediakan secara khusus untuk

parkir.

21. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat

khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah

Daerah.

22. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pembayaran atas

pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang dimiliki dan/atau

dikelola oleh Perusahaan Daerah dan pihak swasta.

23. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan

penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pemeriksaan kesehatan

hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

24. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan

tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau

dikelola oleh Pemerintah Daerah.

25. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan

hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

26. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Boyolali.

27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

28. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas

waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pemerintah daerah.

29. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan

retribusi.

30. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat,

dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data

objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai

kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan

penyetorannya.

32. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD,

adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melaporkan

penghitungan dan/atau pembayaran retribusi, objek retribusi dan/atau bukan

- 8 -

objek retribusi, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

33. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti

pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah

surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi

yang terutang.

35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat

SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah

pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok

retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.

36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya

disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan

tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKRDN

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah retribusi sama

besarnya dengan jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terutang dan tidak

ada kredit retribusi.

38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat

SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi

terutang atau seharusnya tidak terutang.

39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat

untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga

dan/atau denda.

40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan

kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah yang

terdapat dalam SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, atau terhadap

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib

Retribusi.

41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap

SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

42. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang

untuk menegur atau memperingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi utang

pajaknya, setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajaknya.

43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional

- 9 -

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

44. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang

terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

45. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang

dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi

serta menemukan tersangkanya.

46. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-

Undang untuk melakukan penyidikan.

47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat

Penyidik Pengawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Boyolali yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

BAB II

OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang

belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara

memadai oleh pihak swasta.

(2) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa

Usaha.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

c. Retribusi Terminal;

d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

- 10 -

f. Retribusi Rumah Potong Hewan;

g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan

h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 4

(1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas

pemakaian kekayaan daerah.

(2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan

daerah.

(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain

pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel

listrik/telepon di tepi jalan umum.

(4) Subjek Retribusi Pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi/Badan

yang memanfaatkan atas pemakaian kekayaan daerah.

(5) Wajib Retribusi Pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan

yang dikenakan kewajiban membayar retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah dihitung berdasarkan jenis

kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan

berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian

ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

- 11 -

Bagian Kedua

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1


Pasal 7

(1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi

atas penyediaan fasilitas pasar grosir.

(2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas

pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang

dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.


fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD

dan pihak swasta.

(4) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau

Badan yang memanfaatkan atas penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau

pertokoan.

(5) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau

Badan yang dikenakan kewajiban membayar Retribusi Pasar Grosir dan/atau

Pertokoan atas pemanfaatan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.

Paragraf 2


Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dihitung berdasarkan

jenis fasilitas, luas dan jangka waktu pemakaian.

Paragraf 3


Pasal 9

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

digolongkan berdasarkan jenis, fasilitas, luas, jangka waktu pemakaian dan

kategori Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- 12 -

(2) Ketentuan mengenai Kategori Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Terminal

Paragraf 1


Pasal 10

(1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan jasa

terminal.

(2) Objek Retribusi Terminal adalah pemberian pelayanan jasa terminal untuk

kendaraan bermotor umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas pendukung

lainnya yang disediakan, dimiliki dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah

daerah.


terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah,

BUMN, BUMD dan pihak swasta.

(4) Subjek Retribusi terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan

dan memanfaatkan pelayanan jasa terminal baik secara langsung maupun

tidak langsung.

(5) Wajib Retribusi terminal adalah orang pribadi atau Badan yang dikenakan

kewajiban membayar Retribusi Terminal atas pelayanan jasa terminal.

Paragraf 2


Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa terminal dihitung berdasarkan jenis fasilitas terminal, jenis

pelayanan angkutan dengan kendaraan bermotor umum, luasan dan jangka waktu

penggunaan fasilitas terminal.

Paragraf 3


Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal digolongkan berdasarkan jenis fasilitas,

jenis pelayanan angkutan dengan kendaraan bermotor umum, luasan dan jangka

- 13 -

waktu penggunaan fasilitas terminal ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1


Pasal 13

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas retribusi

pelayanan tempat khusus parkir.

(2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.


pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh

Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

(4) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang

menikmati pelayanan tempat khusus parkir.

(5) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang

dikenakan kewajiban retribusi tempat khusus parkir.

Paragraf 2


Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa Tempat Khusus Parkir dihitung berdasarkan jenis tempat

parkir yang disediakan, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.

Paragraf 3


Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan berdasarkan

jenis tempat parkir yang disediakan, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian

ditetapkan dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

- 14 -

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1


Pasal 16

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut

retribusi atas pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa.

(2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan

tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau



tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau

dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

(4) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi

atau Badan yang menikmati atas pelayanan tempat

penginapan/pesanggrahan/villa.

(5) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi

atau Badan yang dikenakan kewajiban membayar Retribusi Tempat

Penginapan/ Pesanggrahan/Villa.

Paragraf 2


Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dihitung

berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian.

Paragraf 3


Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian

ditetapkan dalam Lampiran V yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan Peraturan

Daerah ini.

Bagian Keenam

Retribusi Rumah Potong Hewan

- 15 -

Paragraf 1


Pasal 19

(1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas

pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan.

(2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas

rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan

ternak sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau



pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak

swasta.

(4) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan yang

memanfaatkan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan

ternak.

(5) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dikenakan kewajiban

membayar Retribusi Rumah Potong Hewan.

Paragraf 2


Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan jenis hewan

ternak.

Paragraf 3


Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan

berdasarkan jenis pelayanan dan jenis hewan ternak ditetapkan dalam Lampiran VI

yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

- 16 -

Paragraf 1


Pasal 22

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

(2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat

rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola

oleh Pemerintah Daerah.


pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki

dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

(4) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau

Badan yang menikmati atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan

olahraga.

(5) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau

Badan yang dikenakan kewajiban membayar Retribusi Tempat Rekreasi dan

Olahraga.

Paragraf 2


Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga dihitung berdasarkan jenis

fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.

Paragraf 3


Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga digolongkan

berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian ditetapkan dalam

Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1


- 17 -

Pasal 25

(1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi

atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil

produksi usaha Pemerintah Daerah.


penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

(4) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau

Badan yang memanfaatkan atas hasil produksi usaha daerah.

(5) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau

Badan yang dikenakan kewajiban untuk membayar Retribusi Penjualan Produksi

Usaha Daerah.

Paragraf 2


Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah dihitung berdasarkan

jenis dan jumlah barang yang dijual.

Paragraf 3


Pasal 27

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

ditetapkan dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan

disesuaikan dengan harga pasar yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 28

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- 18 -

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan

secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 29

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

(4) Bupati dalam menetapkan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB IV

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 30

(1) Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu saat mendapatkan pelayanan-

pelayanan yang dikenai Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 atau ditetapkan lain oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 31

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 32

(1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat

penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

- 19 -

(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah

penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul

Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit

diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang

dibuat oleh Pemerintah Daerah.

(4) Rumus sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mencerminkan beban yang

dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

(5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah nilai rupiah atau

persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang

terutang.

(6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditentukan seragam atau

bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif

retribusi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 33

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau

kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%

(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang

dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului

dengan surat teguran.

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 34

(1) Pemanfaatan dari penerimaan jenis retribusi jasa usaha diutamakan untuk

mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan

pelayanan yang bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- 20 -

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 35

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau

Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai

alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak

tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan

bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar

kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) adalah

suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan

pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 36

(1) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak

tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan

yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Keputusan Bupati atau Pejabat atas keberatan dapat berupa menerima

seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang

terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan

Bupati atau Pejabat tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan

tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 37

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan

pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar

2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima

Pasal 38

Pemberian Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Retribusi

- 21 -

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan retribusi

atas permohonan wajib retribusi.

(2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau

Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 39

(1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat

yang ditunjuk dapat membetulkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT atau STRD,

SKRDN atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis

dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu

dalam peraturan perundang-undangan retribusi.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat :

a. mengurangkan atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda,

dan kenaikan retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-

undangan retribusi, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan

Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan dan membatalkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT atau STRD,

SKRDN atau SKRDLB yang tidak benar;

c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan

atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

d. mengurangkan ketetapan retribusi yang terutang berdasarkan pertimbangan

kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan

sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 40

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)

bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- 22 -

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui

dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan,

permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan

SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan

pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak

diterbitkannya SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2

(dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

pembayaran retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Surat Tagihan Retribusi

Pasal 41

(1) Bupati dapat menerbitkan STRD jika :

a. retribusi dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan

b. wajib retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2) Jumlah kekurangan retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa

bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas)

bulan sejak saat terutangnya retribusi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan

Pasal 42

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau

kurang membayar ditagih dengan menggunakan STRD.

- 23 -

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului

dengan Surat Teguran.

(3) SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Surat Keputusan Keberatan,

yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan

dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB VIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 43

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,

kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh jika :

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau

b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun

tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat

teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih

mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah

Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 44

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur

dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMERIKSAAN

- 24 -

Pasal 45

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka

melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang

menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek

retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaaan;

dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan

Peraturan Bupati.

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 46

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas

dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5%

(lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran

berkenaan.

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 47

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu

yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam

rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan

perundang-undangan retribusi daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga

ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- 25 -

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

adalah :

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam

sidang pengadilan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk

memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi

pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang

keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti

tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau

perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan

Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan

keterangan Wajib Retribusi yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan

nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan

antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan

yang diminta.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 48

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum

Acara Pidana.

(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai

negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tidak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau

laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- 26 -

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi

atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

dengan tindak pidana retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan

sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak

pidana di bidang retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan

bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana di bidang retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana

denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang

dibayar.

Pasal 50

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya

tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1

- 27 -

(satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta

rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak

memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak terpenuhinya

kewajiban pejabat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun

dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai

dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan

selaku Wajib Retribusi karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 51

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 merupakan penerimaan

negara.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, piutang retribusi yang terutang berdasarkan:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 14 Tahun 1998

tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Boyolali Tahun 1998 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 3);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 16 Tahun 1998

tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Tahun 1999 Nomor 10 Seri B, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 9);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi

Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2000 Nomor 12 Seri B

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2003 tentang

Retribusi Tempat Wisata dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten

Boyolali Tahun 2003 Nomor 24 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah


e. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pemakaian

Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 Nomor

14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 66); dan

- 28 -

f. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi

Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 99)

masih tetap diakui menjadi piutang daerah dengan masa kedaluwarsa sesuai

ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 14 Tahun 1998

tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Boyolali Tahun 1998 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 3);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 16 Tahun 1998

tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Tahun 1999 Nomor 10 Seri B, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali Nomor 9);

c. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi

Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2000 Nomor 12 Seri B

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5);

d. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2003 tentang Rumah

Toko, Toko dan Kios (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003

Nomor 14 Seri C, Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 47);

e. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2003 tentang

Retribusi Tempat Wisata dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten

Boyolali Tahun 2003 Nomor 24 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah


f. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pemakaian

Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2004 Nomor

14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 66); dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi

Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 99)

serta Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali lainnya sepanjang mengatur tentang

Retribusi Jasa Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sedangkan semua

Petunjuk Pelaksanaannya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah

ini.

- 29 -

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali

pada tanggal 14 September 2011

BUPATI BOYOLALI, SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali

pada tanggal 14 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2011 NOMOR 12

- 30 -

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai hak

dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak

mengenakan pungutan kepada masyarakat dan menempatkan retribusi sebagai

salah satu perwujudan penerimaan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Di samping untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat

dan juga untuk menggali sumber-sumber penerimaan dari retribusi sebagai upaya

pelaksanaan pembangunan, maka retribusi tersebut perlu dituangkan dalam suatu

Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

- 31 -

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

- 32 -

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- 33 -

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar

dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan

layanan tersebut, sehingga Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Dalam rangka mendukung iklim investasi, Bupati dapat memberikan

keringanan, pengurangan, atau pembebasan retribusi atas permohonan

wajib retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- 34 -

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud Retribusi tertentu adalah jenis retribusi yang ada masa

retribusinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah

Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan

pemungutan retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang

membidangi masalah keuangan.

- 35 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 122

- 36 -

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO JENIS TARIF (rupiah)

(1) (2) (3)

A Pemakaian Alat Berat Komersial Non Komersial

1 Mobil Tangki 100.000,00/angkut 25.000/angkut

2 Road Roller/Mesin Gilas:

a. Di atas 4 ton 300.000,00/hari 90.000,00/hari

b. 2,5 ton s/d 4 ton 250.000,00/hari 80.000,00/hari

c. Kurang dari 2.5 ton 200.000,00/hari 60.000,00/hari

3 Wheel Loader 750.000,00/hari 500.000,00/hari

4 Air Compressor Capco 150.000,00/hari 80.000,00/hari

5 Dump Truck 200.000,00/hari 90.000,00/hari

6 Vibrating Ranmer 100.000,00/hari 50.000,00/hari

7 Vir Plate Tamper 100.000,00/hari 50.000,00/hari

8 Aspal sprayer 150.000,00/hari 75.000,00/hari

9 Mollen 125.000,00/hari 50.000,00/hari

10 Mobil Derek 15.000,00/km (paling sedikit 50.000,00)

B Penyiaran RSPD

1 Penyiaran iklan insidental dengan durasi 120 detik:

a. 1 kali penyiaran 5.000,00

b. 2 kali penyiaran 10.000,00

c. 3 kali penyiaran 15.000,00

d. 4 kali penyiaran 20.000,00

e. 5 kali penyiaran 25.000,00

2 Penyiaran iklan berlanggaran dengan durasi 120 detik:

a. 1 kali penyiaran 3.000,00

b. 2 kali penyiaran 6.000,00

c. 3 kali penyiaran 9.000,00

d. 4 kali penyiaran 12.000,00

e. 5 kali penyiaran 15.000,00

3 Penyiaran iklan sponsor:

a. Durasi 60 menit/hari 100.000,00

- 37 -

(1) (2) (3)

b. Durasi 120 menit/hari 200.000,00

c. Wayang kulit semalam 250.000,00

4 Pengumuman pemerintah daerah -

5 Pengumuman pemerintah 10.000,00

6 Pengumuman non pemerintah 15.000,00

7 Berita keluarga 10.000,00

8 Talk Show:

a. Kegiatan pemerintah daerah:

1) Durasi 60 menit -

2) Durasi 90 menit -

b. Kegiatan pemerintah:

1) Durasi 60 menit 150.000,00

2) Durasi 90 menit 225.000,00

c. Kegiatan non pemerintah:

1) Durasi 60 menit 200.000,00

2) Durasi 90 menit 350.000,00

9 Rellay/Siaran Luar insidental:

a. Durasi 120 detik 350.000,00

b. Wayang kulit semalam 450.000,00

C Pemakaian Peralatan Teknik Komersial Non Komersial

1 Kejuruan Bangunan

a. Mesin Molen 125.000,00/hari 50.000,00/hari

b. Mesin Ketam Perata 10.000,00/jam 5.000,00/jam

c. Mesin Ketam Penebal 10.000,00/jam 5.000,00/jam

d. Gergaji Potong 20.000,00/jam 10.000,00/jam

e. Gergaji Belah 20.000,00/jam 10.000,00/jam

f. Mesin Bor Portabel 25.000,00/hari 10.000,00/hari

g. Mesin Bubut Kayu 10.000,00/jam 5.000,00/jam

h. Mesin Bobok 25.000,00/hari 10.000,00/hari

i. Compresor Kecil 20.000,00/hari 10.000,00/hari

j. Clem Ulir 10.000,00/hari 5.000,00/hari

k. Clem F 10.000,00/hari 5.000,00/hari

l. Clem C 10.000,00/hari 5.000,00/hari

m. Kerekan Rol 10.000,00/hari 5.000,00/hari

n. Teodolite 200.000,00/hari 100.000,00/hari

2 Kejuruan Listrik

a. Genset 8 PK diesel 250.000,00/hari 150.000,00/hari

- 38 -

(1) (2) (3)

b. Genset 5,5 PK Bensin 50.000,00/hari 25.000,00/hari

c. AC Split 1 PK 75.000,00/hari 50.000,00/hari

d. AC Trainer Mobil 75.000,00/hari 50.000,00/hari

3 Kejuruan Mobil

a. Scanner EFI System 100.000,00

/unit mobil

100.000,00

/unit mobil

b. Analizer Gas Buang 10.000,00

/unit mobil

5.000,00

/unit mobil

c. Test Bospom 10.000,00

/unit mobil

5.000,00

/unit mobil

d. Dongkrak Hidrolik 50 ton 15.000,00/hari 5.000,00/hari

e. Jeck Stand 2 ton 50.000,00/hari 25.000,00/hari

4 Kejuruan Las Listrik

a. Mesin Las Generator 150.000,00/hari 100.000,00/hari

b. Gergaji Mesin Las 150.000,00/hari 75.000,00/hari

c. Mesin Gerenda Potong Besi 100.000,00/hari 50.000,00/hari

d. LCD 100.000,00/hari 50.000,00/hari

5 Kejuruan Pertanian

a. Mesin Hand Traktor 150.000,00/hari 100.000,00/hari

b. Pompa Air Diesel 50.000,00/hari 25.000,00/hari

c. Vacum Freing 10.000,00/jam 5.000,00/jam

d. Penggiling Tepung 50.000,00/hari 25.000,00/hari

6 Kejuruan Teknologi Mekanik/Mesin Bubut

a. Mesin Bubut Besi Manual Ø 400 x 1000 mm

20.000,00/jam 10.000,00/jam

b. Mesin Bubut CNC 100.000,00/jam 60.000,00/jam

c. Mesin Freis 50.000,00/jam 20.000,00/jam

E Gedung Tempat Uji Kompetensi 1.000.000,00/hari 500.000,00/hari


- 39 -

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

NO JENIS OBJEK RETRIBUSI

KATEGORI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

I II III IV V VI VII

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan/m²/bulan

Rp 300.000,00 Rp 250.000,00 Rp 200.000,00 Rp 175.000,00 Rp 150.000,00 Rp 125.000,00 Rp 100.000,00

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

- 40 -

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO OBJEK RETRIBUSI SATUAN TARIF RETRIBUSI

(rupiah)

(1) (2) (3) (4)

A Kendaraan Bermotor Umum

1 Dalam Trayek:

a. Angkutan Antar Kota Antar

Provinsi (AKAP)

Sekali Masuk 2.000,00

b. Angkutan Antar Kota Dalam

Provinsi (AKDP)

Sekali Masuk 1.500,00

c. Angkutan Perdesaan:

1) Mobil Bus Sekali Masuk 1.000,00

2) Mobil Penumpang (Non Bus) Sekali Masuk 500,00

d. Angkutan Perkotaan Sekali Masuk 500,00

2 Tidak Dalam Trayek Sekali Masuk 1.000,00

B Pemakaian Tempat Usaha dan

Fasilitas Penunjang

1 Kios/Kantin

a. Permanen

1) Kelas I

2) Kelas II

3) Kelas III

4) Kelas IV

Tiap hari/buka

Tiap hari/buka

Tiap hari/buka

Tiap hari/buka

2.000,00

2.000,00

1.500,00

1.000,00

b. Semi/Non Permanen

(Pelataran/Los/Dasaran)

Tiap hari/buka 1.000,00

c. Balik Nama Usaha Kios Permanen Satu Kali

Periode

10% dari harga

nilai jual riil kios

d. Dispensasi

mendirikan/membangun Usaha

Kios Permanen

Per Kios/5

Tahun

10% dari harga

nilai biaya

konstruksi

- 41 -

(1) (2) (3) (4)

e. Perpanjangan Usaha Kios

Permanen

Per Kios/5

Tahun

5% dari harga Nilai

Ekonomis yang

ditetapkan Bupati

f. Perpanjangan Usaha Kios

semi/Non Permanen (Los/Dasaran)

Per Kios/1

Tahun

50 kali nilai

retribusi harian

2 Kamar Kecil/Toilet (MCK)

a. Buang Air Besar Satu Kali Pakai 1.000,00

b. Buang Air Kecil Satu Kali Pakai 500,00

c. Mandi Satu Kali Pakai 1.000,00

d. Cuci Satu Kali Pakai 1.000,00

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

- 42 -

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO. JENIS KENDARAAN TARIF (rupiah)

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4)

1 Kendaraan bermotor lebih dari 6 (enam) roda

4.000,00 Tarif berlaku untuk 2 (dua) jam pertama, selebihnya dikenakan tambahan 50% (lima puluh persen) dari tarif pertama per 2 (dua) jam.

2 Kendaraan bermotor 6 (enam) roda

3.000,00

3 Kendaraan bermotor 4 (empat) roda

2.000,00

4 Kendaraan bermotor 3 (tiga) roda 1.500,00

5 Kendaraan bermotor 2 (dua) roda 1.000,00

6 Kendaraan Tidak Bermotor 500,00


- 43 -

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

NO JENIS PELAYANAN TARIF (rupiah)

(1) (2) (3)

1 Penginapan Bungalow Selo per hari:

a. Tulip 150.000,00

b. Mawar 2/3 150.000,00

c. Mawar 4/5 200.000,00

d. Mawar I 250.000,00

2 Gedung Pertemuan per hari:

a. Gedung Pertemuan Kapujanggan 1.750.000,00

b. Gedung DIKLAT (Aula Bungalow) 300.000,00

3 Wisma PEMDA per hari:

Per kamar 200.000,00

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

- 44 -

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

NO JENIS PELAYANAN JENIS TERNAK TARIF (rupiah)

(1) (2) (3) (4)

1 Biaya Tempat Pemotongan Sapi/Kerbau/Kuda/Babi 5.500,00/ekor

Kambing/Domba/ Unggas 1.000,00/ekor

2 Biaya Pemeriksaan Kesehatan

Sapi/Kerbau/Kuda/Babi 4.000,00/ekor

Kambing/Domba/ Unggas 2.000,00/ekor

3 Pemakaian Tempat Penyimpanan Daging

Sapi/Kerbau/Kuda/Babi 4.000/ekor/hari

Kambing/Domba/ Unggas 1.000,00/ekor/hari

4 Biaya Pemeriksaan Tanda Afkir

Sapi dan Kerbau betina 7.500,00/ekor

5 Pemeriksaan Daging Yang Dibawa Keluar Daerah

Sapi/Kerbau/Kuda/Babi 3.000,00/100 kg

6 Penggunaan Kandang dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam

Sapi/Kerbau/Kuda/Babi 1.500,00/ekor

Kambing/Domba 500,00/ekor


- 45 -

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO. JENIS PELAYANAN TARIF (rupiah)

(1) (2) (3)

A Tempat Rekreasi/Wisata

1 Pemandian Umbul Pengging

a. Masuk Objek Wisata

1) Hari biasa 2.000,00

2) Padusan dan Syawalan 3.000,00

3) Natal dan Tahun baru 3.000,00

b. Masuk Umbul Ngabean 2.000,00

c. Masuk Umbul Temanten 1.000,00

d. Sewa bangsal Ngabean/hari 75.000,00

e. Masuk kolam renang buatan 3.000,00

f. Masuk Umbul Si Duda 1.000,00

g. Masuk Umbul Sungsang 1.000,00

2 Pemandian Umbul Tlatar

a. Masuk Obyek Wisata

1) Hari Biasa 2.000,00

2) Padusan dan Syawalan 3.000,00

3) Natal dan Tahun Baru 3.000,00

b. Masuk Kolam Anak-anak 2.000,00

3 Waduk Cengklik

a. Masuk Obyek 1.000,00

b. Naik perahu/orang 3.000,00

c. Naik becak air 10 menit/unit 5.000,00

4 Waduk Bade

a. Masuk obyek 1.000,00



- 46 -

(1) (2) (3)

5 Kawasan Wana Wisata Waduk Kedung Ombo

a. Masuk Obyek 3.000,00



6 Kawasan Makam Ki Ageng Singoprono 2.000,00

7 Kawasan Makam Syaikh Maulana Maghribi 2.000,00

8 Kawasan Makam R. Yosodipuro 2.000,00

9 Kawasan Makam Nyi Roro Kedaton dan Umbul Kendat 2.000,00

10 Kawasan Makam Sri Makurung Handayaningrat 2.000,00

11 Kawasan Makam Ki Ageng Kebo Kenongo 2.000,00

12 Kawasan Merapi-Merbabu

a. Pendakian Merapi-Merbabu 3.000,00

b. Pendakian Merapi-Merbabu bagi orang asing 10.000,00

c. Masuk Merapi Theater/Home theater 2.000,00

d. Sewa Pendopo Joglo I/hari 150.000,00

13 Petilasan Kebo Kanigoro-Selo 2.000,00

14 Kendaraan Masuk Objek Wisata

a. Sepeda 500,00

b. Sepeda Motor 1.000,00

c. Mobil 2.000,00

d. Bus/Truk 5.000,00

e. Biaya tambahan untuk atraksi seni 3.500,00

15 Sewa Kios/Tanah Obyek Wisata

a. Bangunan permanen 1.500,00/m2/bulan

b. Bangunan semi permanen 1.000,00/m2/bulan

c. Bangunan tidak permanen 2.000,00/m2/bulan

d. Sarana promosi kontemporer 2.000,00/m2/hari

16 Naik Kereta Kelinci Kawasan Wisata

Sekali naik 2.000,00/orang

17 Fasilitas Kids Fun di Obyek Wisata 3.000,00/15 menit/unit

18 Retribusi Kios dan PKL

a. Bangunan permanen 500,00/buka

b. Bangunan tidak permanen 500,00/buka

- 47 -

(1) (2) (3)

B Tempat Olahraga

1 Lapangan Sepak Bola Sonokridho

a. Langganan tetap untuk olah raga 5.000,00/jam

b. Langganan tidak tetap untuk olah raga 10.000,00/jam

c. 1 (satu) kali kegiatan non komersial 100.000,00/hari

d. Untuk komersial 250.000,00/hari

e. Konser Musik Lokal 250.000,00/hari

f. Konser Musik Nasional 500.000,00/hari

2 Stadion Pandanaran

a. Langganan tetap untuk olah raga 10.000,00/jam

b. Langganan tidak tetap untuk olah raga 20.000,00/jam

c. 1 (satu) kali kegiatan non komersial 200.000,00/hari


3 Lapangan Tenis Sono Kridanggo

a. Langganan tetap 7.000,00/jam/band

b. Langganan tidak tetap 12.000,00/jam

c. 1 (satu) kali kegiatan 20.000,00/jam

4 Lapangan Tenis Selo

a. Langganan tetap 5.000,00/jam



5 Lapangan Basket Sono Kridanggo



6 Lapangan Tenis Pengging




7 Lapangan Tenis Indoor



c. 1 (satu) kali kegiatan 250.000,00/hari


8 Lapangan Bulutangkis di GOR



- 48 -

(1) (2) (3)

9 Lapangan Bola Volley di GOR



10 Lapangan Futsal di GOR 125.000,00/hari



11 Kendaraan Masuk Tempat Olahraga

a. Sepeda 500,00

b. Sepeda Motor 1.000,00

c. Mobil Roda 4 (empat) 2.000,00

d. Bus/Truk Roda 6 (enam) atau lebih 5.000,00


- 49 -

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI DAERAH

A. Penjualan Benih Ikan dan Ikan Konsumsi

No Jenis Ikan

Harga Per 1000 ekor Benih Ikan Setinggi-tingginya (Rp)

Harga Ikan Setinggi-tingginya (Rp)

Ukuran

1-3 Cm

Ukuran

3-5 Cm

Ukuran

5-7 Cm 1 Kg Ikan

Induk 1 Kg Ikan Konsumsi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Tawes 30.000 40.000 70.000 60.000 15.000

2 Karper 50.000 70.000 100.000 30.000 15.000

3 Nila Merah 40.000 60.000 80.000 3.000.000/

paket (*)

18.000

4 Nila 40.000 60.000 80.000 25.000/ekor 15.000

5 Mujair 30.000 50.000 70.000 25.000 12.000

6 Sepat Siam 50.000 70.000 90.000 - 13.000

7 Tambakan 30.000 50.000 80.000 - 11.000

8 Gurami 120.000 180.000 220.000 60.000 40.000

9 Lele lokal 40.000 60.000 80.000 - -

10 Lele Dumbo 50.000 80.000 100.000 750.000/

paket (**)

12.000

11 Koki 200.000 350.000 - 50.000/ekor -

12 Komet 350.000 450.000 - 350.000/ekor -

13 Moly Biasa 150.000 200.000 - 45.000/ekor -

14 Moly Balon 200.000 250.000 - 50.000/ekor -

15 Koi 600.000 900.000 1.400.000 750.000/

paket (***)

-

Keterangan: (*) 1 Paket Nila Merah Strain Unggul terdiri dari 150 Jantan dan 300 betina; (**) 1 Paket Lele Dumbo terdiri dari 15 jantan dan 30 betina; (***) 1 Paket Koi terdiri dari 1 jantan dan 2 betina.

- 50 -

B. Penjualan Benih Padi di UPT Usaha Pertanian Nogosari

No Jenis Padi Harga Per Kg. Benih Padi (Rp)

(1) (2) (3)

1 IR 64 6.000

2 Inpari 6.000

(1) (2) (3)

3 Mikongga 6.000

4 Ciherang 6.000

C. Penjualan Bibit Tanaman di UPT Usaha Pertanian Banyudono

No

Jenis

Harga Per Batang Bibit (Rp)

Ukuran (Cm)

0-39 40-80 81-100 101-125

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Mangga Okyong - 5.000 7.500 10.000

2 Mangga Tabulapot - 30.000 - 75.000

3 Anggrek Bulan 15.000 - - -

4 Anggrek Dendrodium 12.500 - - -

5 Anggrek Vanda 25.000 - - -

6 Adenium 5.000 - - -

7 Jenmani 1.000.000 - - -

8 Gelombang Cinta 5.000 50.000 - -

9 Durian Sunan - 12.500 - -

10 Pete - - 7.500 -

11 Rambutan Binjai - 10.000 15.000 -

12 Ranbutan Rafia - 10.000 15.000 -

13 Jeruk Purut - 5.000 - -

14 Jeruk Nipis - 5.000 - -

15 Sengon - 1.250 - -

16 Jati - 1.500 - -

17 Kelengkeng Pingpong - - 100.000 -

18 Kelengkeng Diamond - - - 100.000

19 Adenium - 25.000 - -

- 51 -

D. Penjualan Bibit Tanaman di UPT Usaha Pertanian Teras

No Jenis

Harga Per Batang Bibit (Rp)

Ukuran (Cm)

0-39 40-80 81-100 101-125

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Mangga Manalagi/ Mangga Madu (bt)

- - 8.000

2 Durian Otong/Montong/ Sunan (bt)

- 17.500 - -

3 Rambutan Rafia/Binjai (bt)

- - 12.000 -

4 Pepaya (bt) 500 - - - E. Penjualan Benih Tanaman

No Jenis Benih Harga Per Pack Benih (Rp)

5 gr 10 gr 25 gr 250 gr 500 gr 1000 gr

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Cabai Hibrida/Besar - 125.000 - - - -

2 Cabai Rawit - 70.000 - - - -

3 Tomat 70.000 - - - - -

4 Terong - 25.000 - - - -

5 Sawi - - 8.000 - - -

6 Pare - 20.000 - - - -

7 Kacang Panjang - - - - 100.000 -

8 Bawang Merah - - - - - 25.000

9 Jagung Manis - - - 90.000 - -

10 Jagung Hibrida - - - - - 60.000

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

03. revisi ranperda retribusi jasa usaha eval gub - copy · bupati boyolali peraturan daerah...

Documents