02_pid.pra_2013_pn.kds

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSANNo. 02/Pid.Pra/2013/PN.Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas 1B Kudus, yang mengadili permohonan praperadilan pada

peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Permohonan

Praperadilan :

SUYONO, pekerjaan mantan Kepala Desa Gulang, Kec.

Mejobo, Kabupaten Kudus, dan Direktur CV.

Andhini Sakti, Umur : 38 Tahun, lahir di Kudus,

tanggal 31 Juni 1975, Desa Gulang RT.06/

RW.04, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus,

disebut sebagai :----------------------- PEMOHON ;

Dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada :

1 ERRY MOESTADJAB, S.H.;

2 BUDI SUPRAYITNO, S.H., M.H.;

3 TRI WULAN LARASATI, S.E., S.H.;

4 IR. H. MUHAMMAD YUSUF, S.H., S.U., M.H.;

5 ROBERT SINAGA, S.H.;

6 IMAM TRIYANTO, S.H.,

Kesemuanya Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat BEJ, S.H., &

ASSOCIATES berdasarkan SK. Menkeh RI No. D-93.KP.04.13/Tahun 1996, beralamat di

Jalan Sosrokartono, Kaliputu 3 No. 138A Kudus, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05

Desember 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Kudus

dibawah Register No : 177 SK/2013/PN.Kds., tertanggal 09 Desember 2013 ;

M E L A W A N

Kejaksaan Negeri Kudus, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 41 Kudus,

selanjutnya disebut sebagai :------------------------------------------------------- TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi Pemohon serta bukti-

bukti surat dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal

09 Desember 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Kudua

pada tanggal 09 Desember 2013 dengan Register No. 02/

Pid.Pra/2013 /PN.Kds., selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


PENDAHULUAN

Kami terlepas sebagai Tim Penasehat Hukum, kami sebagai warga negara Indonesia meyakini

tidak ada kebencian yang melekat pada diri kami, upaya hukum ini didasarkan pada tanggung

jawab turut serta menjalankan penegakan hukum berdasarkan etika dan norma hukum yang

benar dan hakiki yang akhirnya kesemuanya itu berpulang pada pertanggungjawaban kita

pada Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Kuasa, terhadap permohonan PraPeradilan ini

semata-mata untuk mengatasi jurang yang menganga antara rumusan dengan kebenaran yang

hakiki yang berkeadilan.

FAKTA-FAKTA HUKUM

1 Bahwa Pemohon sebelum diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa Gulang adalah

sebagai Direktur CV. Andhini Sakti berdiri Tahun 2007 bergerak di bidang

perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk sesuai

surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil dari kantor Pelayanan Izin Terpadu

Kabupaten Kudus Nomor : 510/086/11.25/PK.DU/25.30/2012 tanggal 28 Februari

2012 ;

2 Bahwa Pemohon diangkat sebagai Kepala Desa Gulang Kecamatan Mejobo

Kabupaten Kudus tanggal 08 Agustus 2007, berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Kudus Nomor : 141/393/2007 tanggal 01 Agustus 2007, purna tugas sebagai Kepala

Desa tanggal 08 Agustus 2013;

3 Bahwa di wilyaha Desa Gulang terdapat pembangunan milik perusahaan PT. Djarum

Kudus (perusahaan swasta), sebelum didirikan bangunan dilakukan pengedukan tanah

dengan kedalaman 10 cm sampai 25 cm, selanjutnya ditimbun lagi dengan tanah padas

yang keras. Pengerjaan pembangunannya dikerjakan oleh CV. Bima Sakti (perusahaan

swasta), proyek pembangunan tersebut bukan milik pemerintahan desa, begitu juga

anggaran pembangunan yang digunakan bukan keuangan milik pemerintahan desa,

terhadap pembangunan tersebut BPKP tidak berwenang mengaudit keuangan milik

Badan Hukum Perdata Swasta;

4 Bahwa CV. Bima Sakti melalui manager pelaksana (side manager) Cv. Bima Sakti

yang bernama Sdr. HARYATNO, SE., tanah kerukan dijual kepada Pemohon dan

orang lain, pemohon saat itu membeli limbah tanah dengan ketentuan harga sebagai

berikut :

1 Tahap pertama :

CV. Bima Sakti menjual setiap ritnya Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah)

dengan perincian :

Rp. 10.000,00 untuk pembelian limbah tanah;

Rp. 8.000,00 untuk sdr. HARYANTO, SE., dan operasional pekerja di

lapangan ;


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Tahap pertama Pemohon melalui Sdr. KOMARI telah membeli dan membayar

kepada CV. Bima Sakti melalui Sdr. HARYATNO, SE., untuk limbah tanah

sejumlah 1.747 rit dengan harga Rp. 17.470.000,00 dan untuk Sdr. HARYATNO,

SE., dan operasional pekerja lapangan Pemohon melalui Sdr. KOMARI telah

membayar Rp. 13.976.000,00;

2 Tahap kedua

CV. Bima Sakti menjual setiap ritnya naik Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

dengan perincian :

Rp. 15.000,00 untuk pembelian limbah tanah;

Rp. 5.000,00 untuk Sdr. HARYATNO, SE., dan operasional pekerja di

lapangan;

Tahap kedua Pemohon melalui Sdr. KOMARI telah membeli dan membayar

kepada CV. BIMA SAKTI sejumlah 2.218 rit dengan harga Rp. 33.270.000,00

dan untuk Sdr. HARYATNO, SE., dan operasional pekerja lapangan Pemohon

melalui Sdr. KOMARI telah membayar Rp. 11.090.000,00;

5 Bahwa untuk mengeluarkan limbah tanah dari lokasi sampai ke penampungan

memerlukan tempat, tenaga, alat transportasi yang kesemuanya ini memerlukan biaya

besar, biaya-biaya yang dikeluarkan Pemohon tidak menggunakan keuangan

pemerintahan desa serta dalam pembelian tersebut Pemohon tidak menggunakan

fasilitas milik pemerintahan desa;

6 Bahwa Pemohon membeli dengan menggunakan uang milik CV. Andhini Sakti

selanjutnya yang menjalankan transaksi yang mewakili Pemohon adalah Sdr.

KOMARI, sedangkan sebagai penjualnya Sdr. HARYATNO, SE., selaku side

manager CV. Bima Sakti, terhadap fakta tersebut artinya Pemohon bukan diberi

melainkan membeli limbah tanah tersebut kepada CV. Bima Sakti;

7 Bahwa pembelian tersebut adalah bentuk jual beli dan kerjasama namun BPKP

melakukan audit, yaitu atas permintaan Polres Kudus melalui surat No.B/1239/

IV/2013/Res. Kudus, perihal : permohonan bantuan penghitungan kerugian keuangan

negara, selanjutnya terbit laporan dengan memutus adanya kerugian negara yang

dituangkan dalam surat LAPORAN HASIL AUDIT DALAM RANGKA

PENGHITUNGAN KERUGIAN NEGARA ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN

DALAM PENJUALAN TANAH STRIPING HIBAH DI DESA GULANG

KECAMATAN MEJOBO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012 tertanggal 13

Agustus 2013, seolah-olah Pemohon disangka telah merugikan keuangan negara ;

8 Bahwa BPKP tidak pernah melakukan audit tetapi hanya berdasarkan pendapat

penyidik Polres Kudus tanpa melalui proses pemeriksaan sesuai standar prosedur

operasional yang benar, yang dilakukan BPKP hanya ditempat Kantor Polres Kudus


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


dengan memanggil saksi-saksi saja, tidak pernah memeriksa dokumen-dokumen,

surat-surat ataupun catatan-catatan terkait administrasi penyerahan limbah tanah yang

menyangkut penyalahgunaan keuangan pemerintahan desa, mapun penggunaan

fasilitas milik pemerintahan desa, ini adalah tindakan yang melanggar tugas dan

kewenangan dalam ketentuan undang-undang;

9 Bahwa fakta hukum tidak ada bukti secara yuridis maupun secara riil penyerahan

limbah tanah kepada pemerintahan desa, baik melalui surat-surat, catatn-catatan,

maupun dokumen-dokumen lainnya, sebagai bukti limbah tanah milik PT. Djarum

Kudus diberikan kepada pemerintahan desa, namun fakta yang terjadi tanah limbah

dijual side manager CV. Bima Sakti kepada orang yang membutuhkan termasuk salah

satunya Pemohon;

10 Bahwa fakta tersebut BPKP melakukan audit tanpa melakukan pemeriksaan yang

benar, ceroboh langsung memutuskan adanya kerugian keuangan negara hanya

berdasarkan pendapat penyidik yang juga tidak melakukan pemeriksaan secara

cermat, teliti dan professional, sebagai lembaga independen dalam ketentuan undang-

undang wajib bertindak memasuki, memeriksa dan meneliti semua catatan di kantor,

baik data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat,

panitia dan sejenisnya, untuk mengetahui benar atau tidaknya adanya kerugian

negara. namun perintah undang-undang tidak dilakukan, terhadap tindakan BPKP

tersebut sangat fatal dan mengakibatkan Pemohon saat ini ditahan oleh Kejaksaan;

11 Bahwa apabila BPKP dalam melaksanakan tugas sesuai standar operasional prosedur

sesuai tugas dan kewenangannya memeriksa dengan benar dengan memasuki, dan

meneliti semua catatan di kantor Desa Gulang, baik data elektronik, dokumen, buku

perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat, panitia dan sejenisnya untuk mengetahui

apakah limbah tanah secara administrasi diserahkan kepada pemerintahan desa dan

sudah menjadi milik keuangan pemerintahan desa dan apakah terdapat

penyalahgunaan keuangan pemerintahan desa yang dilakukan Pemohon, maka akan

berpendapat lain, karena limbah tanah tidak pernah diberikan kepada pemerintahan

desa namun oleh CV. Bima Sakti dijual kepada siapa yang membutuhkan;

12 Bahwa fakta hukum dokumen, surat-surat, catatn-catatan di kantor pemerintahan desa

tidak ada satupun dokumen penyerahan limbah tanah milik PT. Djarum Kudus kepada

pemerintahan desa dan juga tidak ada keuangan pemerintahan desa disalahgunakan

oleh pemohon, dan Pemohon tidak pernah menggunakan fasilitas milik pemerintahan

desa dalam peristiwa jual beli limbah tanah tersebut, menurut hukum tidak ada

kerugian negara;

13 Bahwa apabila BPKP menjalankan tugas dan wewenang secara cermat, teliti, dan

profesional sesuai prosedur yang benar berdasarkan ketentuan undang-undang, maka


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


tidak akan meneruskan audit karena dalam perkara limbah tanah bukan milik

pemerintahan desa dan juga tidak ada kerugian keuangan negara yang ditimbulkan

dalam pembelian limbah tanah tersebut;

14 Bahwa fakta tersebut nampak jelas limbah tanah adalah milik PT. Djarum oleh CV.

Bima Sakti dijual kepada Pemohon dan orang lain yang membutuhkan, uang yang

dipergunakan Pemohon membeli tidak menggunakan keuangan pemerintahan desa,

begitu juga Pemohon tidak menggunakan fasilitas milik pemerintahan desa, terhadap

fakta hukum tersebut PT. Djarum Kudus dan CV. Bima Sakti secara administrasi tidak

pernah memberika limbah tanah kepada pemerintahan desa;

15 Bahwa fakta hukum tidak ada dokumen-dokumen, surat-surat, catatan-catatan

penyerahan limbah tanah kepada pemerintahan desa sehingga tindakan BPKP yang

tidak melakukan pemeriksaan dengan benar hanya berdasarkan hasil penyidikan

penyidik saja adalah bertentangan dengan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur

dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2001 jo. Nomor : 64

Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Bagian Kedelapan

Belas Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pasal 54 yang berbunyi dalam

menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan diperbaharui

dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2005, BPKP mempunyai kewenangan ;

Huruf f yaitu berbunyi :

Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yaitu :

1 Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat penimbunan

dan sebagainya;

2 Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, surat-surat

bukti, notulen rapat, panitia dan sejenisnya, hasil survei laporan-laporan,

pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan dalam pengawasan;

3 Pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang persediaan, dan lain-lain;

4 Meminta keterangan tentang tindak lanjut pengawasan, baik hasil pengawasan

BPKP sendiri, maupun hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, dan

lembaga pengawasan lainnya;

16 Bahwa kerjasama pembelian limbah tanah antara pemohon dengan CV. Bima Sakti

jelas tidak ada kaitannya dengan keuangan negara dan tidak ada kerugian negara, yang

mana definisi kerugian negara dalam Pasal 1 butir 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, yang mensyaratkan adanya kerugian negara yang benar-benar

nyata, sehingtga perkara tipikor tidak lepas dari Administrasi Negara, sedangkan


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


hibah tanah tidak ada karena secara administrasi penyerahan baik surat-surat,

dokumen-dokumen serta catatan-catatan yang secara yuridis diserahkan ke kantor desa

sebagai syarat menjadi keuangan pemerintahan desa/negara tidak ada sama sekali;

17 Bahwa laporan audit dibuat Pejabat Tata Usaha Negara, pemeriksaan dilakukan tidak

cermat dan tidak profesional menimbulkan akibat hukum, bertentangan dengan Pasal

53 angka (2) huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;

18 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Laporan Hasil Audit Dalam Rangka

Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Penjualan Tanah

Stripping Hibah di Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2012

tanggal 13 Agustus 2013 yang dipergunakan alat bukti Termohon dibuat tanpa melalui

prosedur berdasarkan ketentuan undang-undang, oleh karena itu Pemohon

mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap laporan hasil audit yang dibuat

BPKP dan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 70/G/2013/

PTUN.Smg., tanggal 25 Oktober 2013;

19 Bahwa laporan hasil audit yang dibuat oleh BPKP dipergunakan sebagai alat bukti

Termohon, tetapi dibuat tidak melalui prosedur yang benar maka terhadap alat bukti

tersebut menurut hukum tidak sah, untuk membuktikannya Pemohon mengajukan

gugatan di Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap upaya hukum Pemohon

tersebut karena alat bukti tersebut baru dilakukan pemeriksaan di Lembaga Peradilan

seharusnya menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) berbunyi : segala warga negara

bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Terhadap

maksud bunyi undang-undang tersebut seharusnya Termohon wajib menunda terlebih

dahulu proses hukumnya sampai adanya putusan Pengadilan memperoleh kekuatan

hukum pasti, namun apabila tidak sependapat dengan bunyi undang-undang tersebut

dengan menjalankan proses hukumnya seharusnya tidak melakukan upaya paksa

menahan Pemohon, hal ini untuk menghormati asas praduga tidak bersalah dan

perampasan hak-hak asasi manusia;

ANALISA YURIDIS

1 Bahwa Pasal 21 ayat (1) KUHAP, perintah penahanan atau penahanan lanjutan

dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan

tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, menurut hukum alat bukti Laporan Hasil

Audit BPKP yang dipergunakan Termohon adalah salah satu alat bukti, sedangkan


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


alat bukti tersebut masih proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka

alat bukti tersebut belum dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

2 Bahwa asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus

dipenuhi untuk membuktikan kesalahan Tersangka/Pemohon yaitu dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti sah (dengan hanya satu alat bukti belum cukup);

3 Bahwa seseorang baru bisa ditahan apabila sudah memenuhi alat bukti yang cukup,

alat bukti yang dipergunakan Termohon Laporan Audit BPKP belum mempunyai

kekuatan hukum maka penahanan terhadap Termohon menjadi tidak sah karena masih

satu alat bukti, dengan demikian maka unsur-unsur tidak terpenuhi, maka penahanan

yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah;

4 Bahwa dalam tindak pidana korupsi, salah satu bukti permulaan yang dapat dijadikan

sebagai alat bukti adalah jumlah kerugian negara, namun dalam perkara ini hasil

laporan audit BPKP tidak prosedural mengesampingkan ketentuan undang-undang

karena fakta hukum dalam jual beli tanah milik PT. Djarum Kudus yang dijual CV.

Bima Sakti kepada pemohon dan pihak lain bukan merupakan milik negara dan tidak

ada kerugian negara, oleh karena adanya kecerobohan BPKP maka laporan audit

dilakukan pemeriksaan di Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, maka unsur-unsur

tindak pidana yang dimaksud adalah belum terpenuhi sehingga penahananyang

dilakukan Termohon kepada Pemohon tidak sah;

5 Bahwa Pemohon telah memberitahukan kepada Termohon terkait alat bukti laporan

audit BPKP baru diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang,

maksud tujuan Pemohon agar proses hukum tindak pidana korupsi ditunda terlebih

dahulu menunggu adanya alat bukti laporan audit BPKP putus dan mempunyai

kekuatan hukum pasti, namun demikian apabila Kejaksaan Negeri Kudus berpendapat

lain proses hukum dilanjutkan Pemohon menghormati pendapat Termohon dengan

harapan tidak melakukan penahanan, pemberitahuan dilakukan melalui surat :

1 Nomor : 0309/SP.B&A/XII/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 perihal : Mohon

Penundaan ditujukan kepada Termohon, surat diterima tanggal 29 Oktober 2013;

2 Nomor : 0312/SP.B&A/X/2013 tertanggal 3 Desember 2013 perihal : Mohon

Penundaan dan/atau tidak dilakukan penahanan ditujukan kepada Termohon, surat

diterima tanggal 3 Desember 2013;

3 Nomor : 0312/SP.B&A/X/2013 tertanggal 4 Desember 2013 perihal : Mohon tidak

dilakukan Penahanan ditujukan kepada Termohon, surat diterima tanggal 4

Desember 2013;

6 Bahwa terhadap hal-hal yang terurai tersebut diatas, penahanan yang dilakukan

Termohon terhadap Pemohon jelas melanggar Pasal 21 ayat (1) KUHAP, dan

mengesampingkan hak-hak asasi manusia, atau melanggar Pasal 18 ayat (1) UU No.


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


39 Tahun 1997 tentang HAM, terkait asas praduga tak bersalah, yang berbunyi :

setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu

tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara

sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang

diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan

berdasarkan Pasal 4 UU yang sama, setiap orang memiliki hak untuk tidak disiksa

dalam penegakan hukum;

Berdasarkan hak-hal tersebut diatas, kami Penasehat Hukum Pemohon, dengan segala

kerendahan hati mohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1 Mengabulkan permohonan Pra Peradilan Pemohon seluruhnya;

2 Menyatakan penahanan yang dilakukan Termohon terhadap SUYONO sebagaimana

Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor : PRINT-1473/0.318/

Ft.1/12/2013 tanggal 04 Desember 2013 adalah tidak sah;

3 Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari tumah tahanan;

4 Menghukum Termohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Jumat

tanggal 09 Desember 2013, Pemohon hadir Kuasanya, dan Termohon hadir kuasanya

bemama :

1 T. YASIR, S.H., M.H.;

2 EKO YULIANTO, S.H.;

Kesemuanya adalah Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kudus, berdasarkan surat

perintah Nomor : PRINT-1489/O.3.18/Fs.1/12/2013 tertanggal 10 Desember 2013.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak

yang berperkara tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan

surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

dengan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pihak Termohon mengajukan

jawaban tertanggal 13 Desember 2013, yang pada pokoknya menyangkal dalil Permohonan

Pemohon yaitu sebagai berikut :

I PENDAHULUAN

Yth. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pra peradilan dari Tim Penasehat

Hukum Terdakwa Suyono Bin Jamian,

Tim Penasehat Hukum yang kami hormati,


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


Serta Pengunjung sidang yang kami muliakan,

Puji syukur sepatutnya senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena

hanya atas perkenannya sajalah proses pra peradilan dari Tim Penasehat Hukum

Terdakwa Suyono Bin Jamian ini dapat berjalan lancar, tertib, dan aman.

II Bahwa dari materi permohonan Pra Peradilan dari Tim Penasehat Hukum

terdakwa Suyono Bin Jamian dapat disimpulkan :

1 Pemohon telah memberitahukan kepada Termohon terkait alat

bukti laporan audit BPKP baru diajukan gugatan di PTUN

Semarang, dan maksud tujuan pemohon agar proses hukum

tindak pidna korupsi ditunda terlebih dahulu menunggu adanya

alat bukti laporan audit BPKP Semarang putus dan mempunyai

kekuatan hukum pasti, namun demikian, apabila Kejaksaan

negeri Kudus berpendapat lain proses hukum dilanjutkan

Pemohon menghormati pendapat Termohon dengan harapan

tidak melakukan penahanan.

III Bahwa dari uraian materi Pra Peradilan Pemohon oleh Tim Penasehat Hukum

Terdakwa dapat kami tanggapi sebagai berikut :

1 Bahwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP, yang

menyatakan bahwa :

Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau

terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun

pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal :

a Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

b Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3)...dst;

2 Bahwa untuk perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa SUYONO,

disangkakan melanggar :

Pertama : Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

Kedua : Pasal 8 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


3Bahwa terdakwa SUYONO BIN JAMIAN disangkakan Pasal-Pasal tersebut diatas,

sehingga mengenai penahanan terhadap terdakwa sudah sah karena telah

memenuhi rumusan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP;

4Bahwa pada saat penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari

Penyidik Polres Kudus, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dengan

surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kudus No.

PRINT-1473/0.3.18/Ft.1/2013 tanggal 04 Desember 2013 telah melakukan

penahanan terhadap terdakwa SUYONO BIN JAMIAN di Rutan Kudus selama 20

hari terhitung sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 23 desember 2013.

5 Bahwa terhadap perkara Terdakwa SUYONO BIN JAMIAN telah dilimpahkan ke

Pengadilan Tipikor Semarang dengan Pelimpahan Nomor :

B-1753/0.3.18/Ft.1/12/2013 tanggal 09 Desember 2013.

6 Bahwa penetapan hari sidang terdakwa SUYONO BIN JAMIAN dengan nomor :

159/Pen.Pid.Sus/2013/PN. Tipikor Smg tanggal 10 Desember 2013, pada hari

Rabu tanggal 18 Desember 2013.

7 Bahwa penetapan penahanan dari Majelis Hakim dengan Nomor : 117/XII/

Pen.H/2013 jo. No. 159/Pen.Pid.Sus/2013/Pn. Tipikor Smg tanggal 10 desember

2013, terdakwa SUYONO BIN JAMIAN ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas

I Kedungpane Semarang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Desember

2013 sampai dengan 08 Januari 2014.

IV Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum mohon Hakim

yang memeriksa dan mengadili Pra Peradilan ini mengambil keputusan :

1 Menolak permohonan Praperadilan dari Tim Penasehat Hukum terdakwa;

2 Menyatakan penahanan atas nama Terdakwa SUYONO BIN JAMIAN sah

menurut hukum;

3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, pihak Pemohon mengajukan

Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, dan

sedangkan pihak Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya

menyatakan tetap pada jawabannya, yang kesemuanya sebagaimana termuat dalam berita

acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pihak Pemohon

mengajukan alat bukti surat berupa :

1 Fotocopy surat gugatan Pemohon melawan BPKP di Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang No. 70/G/2013/PTUN.Smg., yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

dan bermeterai cukup, diberi tanda :---------------------------------P-1 ;


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


2 Fotocopy perbaikan surat gugatan Pemohon melawan BPKP di Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang No. 70/G/2013/PTUN.Smg., yang telah dicocokkan sesuai dengan

aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda :----------------------- P-2 ;

3 Fotocopy Surat No. 0309/SP.B&A/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, perihal mohon

penundaan, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi

tanda :----------------------------------------------------------------------------P-3;

4 Fotocopy tanda terima surat tertanggal 29 Oktober 2013, yang telah dicocokkan sesuai

dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda :----------------------- P-4 ;

5 Fotocopy surat No. 0312/SP.B.&A/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013, perihal

mohon penundaan dan/atau tidak dilakukan penahanan, yang telah dicocokkan sesuai

dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda :------------------------P-5;

6 Fotocopy tanda terima surat tertanggal 03 Desember 2013, yang telah dicocokkan

sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda :-------P-6 ;

7 Fotocopy surat perintah penahanan tingkat penuntutan No. PRINT-1473/0.3.18/

Ft.1/12/2013 tanggal 04 Desember 2013, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

dan bermeterai cukup, diberi tanda :----------------------- P-7;

8 Fotocopy surat No. 0312/SP.B.&A/XII/2013 tanggal 04 Desember 2013, perihal

mohon pengalihan penahanan rutan menjadi tahanan kota, yang telah dicocokkan

sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda :-------P-8;

9 Fotocopy Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi

tanda :--------------------------------------------------------------------------------------P-9;

10 Fotocopy buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia karangan Philipus M.

Hadjon, dkk, penerbit Gajah Mada University Press, tanpa tahun, halaman 136-149,

yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi

tanda :-------------------------------------------------------------------------------------------

P-10;

11 Fotocopy buku Hukum Administrasi Negara, karangan Ridwan HR., penerbit

Rajawali Pers, tanpa tahun, halaman 146-149, yang telah dicocokkan sesuai dengan

aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda :------------------------------- P-11;

12 Fotocopy surat tanda penerimaan Nomor : STP/16/II/2013/Reskrim, tertanggal 07

Februari 2013, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup,

diberi tanda :------------------------------------------------------------------------- P-12;

13 Fotocopy kwitansi tanggal 02 Agustus 2012, yang dihadapkan di persidangan dengan

tanpa ada aslinya, karena aslinya disita oleh penyidik, dan bermeterai cukup, diberi

tanda :------------------------------------------------------------------------- P-13;


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


14 Fotocopy kwitansi tanggal 29 Oktober 2012, yang dihadapkan di persidangan dengan


tanda :--------------------------------------------------------------------------P-14;

15 Fotocopy surat tanda penerimaan Nomor : STP/145/XI/2013/Reskrim, tertanggal 04

Nopember 2013, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup,

diberi tanda :------------------------------------------------------------------------- P-15;

16 Fotocopy Akta Notaris No. 16, tanggal 26 Desember 2006, yang telah dicocokkan

sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda :----------------------P-16;

17 Fotocopy surat kerja sama operasional pekerjaan land clearing dan normalisasi

tanggul sisi barat area belakang gudang berikat PT. Djarum Gulang No. 01/PR-DJG/

VII/2012, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi

tanda :------------------------------------------------------------------------- P-17;

18 Fotocopy kwitansi tanggal 15 Oktober 2012, yang dihadapkan di persidangan dengan


tanda :------------------------------------------------------------------------- P-18;

19 Fotocopy kwitansi dan nota-nota pembelian bahan bangunan, yang dihadapkan di

persidangan dengan tanpa ada aslinya, karena aslinya disita oleh penyidik, dan

bermeterai cukup, diberi tanda :---------------------------------------------------------- P-19;

Menimbang, bahwa selain itu pihak Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi

masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, menerangkan

sebagai berikut :

1 Saksi ARIS SUBKHAN, dibawah sumpah di persidangan telah menerangkan

pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Pemohon dan Termohon, namun tidak

memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan kedua belah pihak

yang berperkara;

Bahwa saksi adalah penjabat Kepala Desa Gulang saat ini;

Bahwa saksi sebelumnya adalah staf pada Kantor Desa Gulang;

Bahwa Pemohon adalah mantan Kepala Desa Gulang;

Bahwa sekarang ini Pemohon berada dalam tahanan karena kasus striping

tanah di Desa Gulang;

Bahwa saksi belum pernah diperiksa sebagai saksi oleh BPKP terkait audit

dalam kasus tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon menyatakan akan

menanggapi dalam kesimpulan;

1 Saksi SUPRIYADI, dibawah sumpah di persidangan telah menerangkan pada

pokoknya sebagai berikut :


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia




yang berperkara;

Bahwa saksi adalah staf pada Kantor Desa Gulang;








1 Saksi ARTIKA WAHYU WARDANI, dibawah sumpah di persidangan telah

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



yang berperkara;

Bahwa saksi adalah bendahara pada Kantor Desa Gulang;








Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahanya, pihak Termohon telah

mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1 Fotocopy surat perintah penunjukkan Jaksa Penuntut Umum, Nomor :

Print-1472/0.3.18/Ft.1/12/2013 tanggal 04 Desember 2013, yang telah dicocokkan

dengan aslinya dan bermeterai cukup, tertanda :------------------------------------- T-1;

2 Fotocopy surat perintah penahanan tingkat penuntutan Nomor : Print-1473/0.3.18/

ft.1/12/2013 tanggal 04 Desember 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan

bermeterai cukup, tertanda :------------------------------------- T-2;

3 Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan Lanjutan tanggal 04

Desember 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, tertanda

:----------------------------------------------------------------------------------------- T-3;


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


4 Fotocopy berita acara penerimaan dan penelitian tersangka tanggal

04 Desember 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup,

tertanda :--------------------------------------------------------------------------------T-4;

5 Fotocopy tanda terima pemberitahuan penahanan (penyerahan surat perintah

penahanan), tanggal 04 Desember 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan

bermeterai cukup, tertanda :---------------------------------------------------------- T-5;

6 Fotocopy surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor :

B-1753/0.3.18/ft.1/12/2013 tanggal 09 Desember 2013, yang telah dicocokkan dengan

aslinya dan bermeterai cukup, tertanda :------------------------------------- T-6;

7 Fotocopy tanda terima penyerahan barang bukti acara pemeriksaan biasa tanggal 10

desember 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup,

tertanda :---------------------------------------------------------------- T-7;

8 Fotocopy tanda terima surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa tanggal 10


:---------------------------------------------------------------- T-8;

9 Fotocopy Surat Penetapan hari sidang atas nama terdakwa SUYONO BIN JAMIAN

(Pemohon) dari Pengadilan Tipikor Semarang Nomor : 159/Pen.Pid.Sus/2013/PN.

Tipikor. Smg., tanggal 10 Desember 2013, yaitu pada hari Rabu, tanggal 18 Desember

2013 pukul 09.00 WIB, yang dicocokkan sesuai dengan hasil faximile dan bermaterai

cukup, tertanda :---------------------------- T-9;

10 Fotocopy Surat Penetapan Penahanan terdakwa (Pemohon) selama 30 (tiga puluh hari)

dari Pengadilan Tipikor Semarang Nomor : 117/XII/Pen.M/2013 jo No. 159/

Pen.Pid.Sus/2013/PN. Tipikor. Smg., tanggal 10 Desember 2013, yang dicocokkan

sesuai dengan hasil faximile dan bermaterai cukup, tertanda:-- T-10;

11 Fotocopy berita acara penerimaan dan penelitian benda sitaan/barang bukti tanggal 04


:-------------------------------------------------------------- T-11;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti

saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pemohon telah mengajukan kesimpulannya

secara tertulis dan pihak Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang

selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang

termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan dianggap termuat dan menjadi

bagian yang terpisahkan dari putusan ini ;


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana

tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban

yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-19 dan tiga orang saksi, yakni saksi

ARIS SUBKHAN, saksi SUPRIYADI, dan saksi ARTIKA WAHYU WARDANI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan

bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-11 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterkaitan antara bukti-bukti surat Pemohon, saksi-

saksi Pemohon dan bukti-bukti surat Termohon serta keterangan saksi-saksi Termohon, maka

diperoleh fakta :

Bahwa Termohon pada tanggal 04 Desember 2013 telah melakukan penahanan

terhadap diri Pemohon, dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara

(RUTAN) untuk masa 20 (dua puluh) hari berdasarkan surat perintah

penahanan tingkat penuntutan No. PRINT-1473/0.3.18/Ft.1/12/2013 sejak

tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 23

Desember 2013 ;

Bahwa atas penahanan tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah

mengajukan beberapa kali surat penangguhan penahanan, namun belum ada

jawaban dari Termohon;

Bahwa Termohon telah melimpahkan perkara atas nama Pemohon ke

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang pada tanggal 09 Desember

2013;

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang telah menetapkan hari

sidang pertama untuk perkara atas nama Pemohon pada Hari Rabu tanggal

18 Desember 2013 pukul 09.00 WIB;

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang telah menetapkan

penahanan terhadap Pemohon sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan

tanggal 08 Januari 2014 dengan jenis penahanan rumah tahanan negara

(RUTAN);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan

pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yang menyatakan

sebagai berikut :


Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia

Mahk

amah

Agun

g Rep

ublik

Indo

nesia


dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Menimbang, bahwa atas ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut, Hakim

berpendapat bahwa frasa kata sudah dimulai diperiksa oleh pengadilan negeri, bermakna

bahwa apabila perkara pokok dari praperadilan telah berpindah penanganannya dari

penyidikan atau penuntutan ke pengadilan negeri, dan bukan dimulainya persidangan yang

pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T-6, T-7, T-8, T-9 dan

T-10, maka Hakim berpendapat bahwa perkara pokok atas nama Pemohon (SUYONO BIN

JAMIAN) telah dilimpahkan oleh Termohon ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Semarang. Dan dengan telah dilimpahkannya pokok perkara atas nama Pemohon tersebut,

maka Hakim berpendapat bahwa saat ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi Semarang. Meskipun pemeriksaannya baru akan dimulai pada hari Rabu

tanggal 18 Desember 2013, namun dengan telah beralihnya penahanan atas nama Pemohon

dari Termohon menjadi penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Semarang, maka proses penanganan pokok perkara atas nama Pemohon telah masuk ke dalam

pemeriksaan pengadilan negeri, sehingga dengan demikian atas permohonan praperadilan

Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan gugur, maka

Pemohon haruslah dibebani biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya

nihil;

Mengingat, Pasal 82 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan segala

peratauran perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menetapkan permohonan Praperadilan Pemohon gugur;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara

ini, yang besarnya nihil;

Demikianlah putusan ini dibuat oleh kami AHMAD SYAFIQ, S.Ag., S.H., M.H.,

sebagai Hakim tunggal dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Tunggal tersebut, pada hari SENIN, tanggal 16 Desember 2013 dengan dibantu oleh

ARIANSYAH, S.H.MKn., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon

dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti Hakim

t.t.d t.t.d

ARIANSYAH, S.H.,M.Kn. AHMAD SYAFIQ, S.Ag., SH., MH.


02_pid.pra_2013_pn.kds

Documents