PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Visi, Misi dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan :

Visi Dik War di PT : Sbr nilai & pedoman lak.prodi dalam antarkan mahasiswa

mengembangkan kepribadiannya selaku warga negara yang berperan aktif

menegakkan demokrasi masyarakat madani.

Misi Dik War di PT : bantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan

nilai dasar juang Bangsa Indonesia serta kesadaran berbangsa bernegara dalam

menerapkan ilmunya secara bertanggungjawab terhadap kemanusiaan.

Kompetensi Dik War di PT : bertujuan untuk kuasai kemampuan berfikir, bersikap

rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual, serta

mengantarkan mahasiswa selaku warga negara republik Indonesia memiliki :

- Wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dengan perilaku cinta tanah air.

- Pola fikir, sikap yang komprehensif integral pada seluruh aspek kehidupan

nasional.

MATERI POKOK MATA KULIAH

PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

A. Pendahuluan

1. Pengantar

a. Pengertian dan tujuan dik war

b. Sejarah perkembangan dik war (1974 – 2001)

1) Sejarah perkembangan dik war dik war dengan mengacu pada :

a) UU no. 20 tahun 1982 tentang UU Hankam Neg RI juga disempurnakan

dengan UU no. 3 tahun 2002 tentang Hankam

b) UU no. 2 tahun 1989 tentang Sisdiknas

c) Keputusan Menteri Diknas no. 232/U/2000 tentang pedoman Sun Kur

Dikti & penilaian hasil belajar Mahasiswa.

d) Keputusan Dirjen Dikti no. 38/DIKTI/KEP/2002

2) Dik War yang mulai dilaksanakan sebagai bagian kur dik tahun 1973 / 1974.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dik War itu ialah menumbuhkan dan

mengembangkan :

- Kecintaan pada tanah air.

- Kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia.

- Keyakinan akan ideologi negara RS

- Rela berkorban untuk negara bangsa untuk mewujudkan tujuan tersebut

mata kuliah dik war

Mencakup Wanus

Tan Nas

Pol Nas & Str Nas

Pol & Str Hankam

Sishankamrata

3) UU no. 2 tahun 1989 tentang Sis Dik Nas, menetapkan bahwa isi kur pada

setiap jenis dan jalur jenjang dik (termasuk Dikti),

Meliputi : Dik Agama

Dik PS

Dik War

Penegasan UU tersebut :

Bahwa Dik War merupakan usaha untuk bekali peserta didik dengan

kemampuan dasar juga berkenaan dengan hubungan antara Warga Negara

dengan negara dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN).

PPBN pada jenjang dikti dilaksanakan melalui dik war. Dik War terdiri atas

dik wir dan materi tentang pengetahuan puan. Dasar berkenaan dengan

hubungan warga negara dengan negara. Materi dik war tersebut baru

dilaksanakan TA 2000/ 2001. Atas dasar keputusan Mendiknas No.

232/U/2002 dilaksanakan dengan penyempurnaan sebagai berikut :

Skep Dirjen Dikti No. 38/DIKTI/KEP/2002 tentang rambu-rambu

pelaksanaan kuliah pengembangan kepribadian di P.T. khususnya untuk

Dik War.

Dik War Meliputi Pengantar

HAM

Hak dan Kewajiban W.N.

Bela Negara

Demokrasi

Wan Nus

Tan Nas

Poltranas

c. Tujuan Dik War

Agar peserta didik memiliki motivasi bahwa dik war juga diberikan kepada

mereka sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat dan sebagai WNI

juga terdidik serta bertekad dan bersedia untuk mewujudkannya.

2. Negara & Bangsa

Negara : negara adalah orang pemasy.jg.terikat oleh wilayah tertentu dan

pemerintahan tertentu.

Sifat-sifat Negara : Bersifat monopoli

Bersifat memaksa

Untuk semua

Unsur-unsur Negara : Wilayah

Rakyat

Pem. jg. berdaulat

Pengakuan (bersifat tentatif)

Bangsa :

Arti antropologis : pengelompokan manusia yang keterikatannya dikarenakan adanya

kesamaan-kesamaan fisik, bahasa, keyakinan.

Arti Politis : adalah pengelompokan manusia yang keterikatannya dikarenakan adanya

kesamaan nasib dan tujuan.

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan antara seseorang (WN) dengan

negara, yang mengakibatkan adanya kewajiban negara untuk melindungi orang

tersebut.

Hukum Kewarganegaraan : Hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara

seseorang dengan negara.

Hak Asasi Manusia (HAM)

Latar Belakang HAM

- Sebelum berakhirnya PD I (1917), dilontarkan semboyan baru yaitu hak rakyat

menentukan nasibnya sendiri.

- Setelah usai PD II, kedudukan pribadi manusia memperoleh pengakuan yang

lebih luas dan kokoh dalam hubungan internasional tercantum dalam piagam

PBB tersebut memuat tiga gagasan utama, yaitu :

1. Hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri

2. Hak Asasi manusia

3. Perdamaian Dunia

- Pada tahun 1948 telah diproklamirkan deklarasi universal tentang HAM

(Declaration of Human Right) yang mengirikan 4 tonggak utama, yaitu :

1. Hak-hak pribadi

2. Hak-hak yang dimiliki oleh individu dalam hubungan dengan pok.sosial

dimana ia ikut serta.

3. Kebebasan sipil dan hak politik.

4. Hak-hak berkenaan dengan ek.politik.

PERKEMBANGAN LAHIRNYA HAM

GAGASAN ADANYA HAK ALAMI

1215

Magnacharta di InggrisRaja tak kebal hukum

Kekuasaan raja dibatasiRaja Mempertanggungjawabkan Kekuasaan Di Depan Hukum

1689

BILL OF RIGHT : KONKRETISASI M.C.

1789

DEKLARASI HAK-HAK MANUSIA & W.N.SLOGAN : LIBERTE : KEBEBASAN

EGALITE : PERSAMAANFRATERNITE : PERSAUDARAAN

1948

THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTSPokok-Pokok :Hak KebebasanHak Persamaan

Hak Pemilikan HartaHak PerkawinanHak PendidikanHak Pekerjaan

Hak Kebebasan Beragama

HAM Sebagai Paradigma Perilaku Manusia

TAP MPR : XII/MPR ’99 – HAM

Manusia – Kodrati dianugerahi hak dasar

HAM

Bangsa Indonesia menghormati upaya bangsa lain mengatur HAM sesuai dengan pandangan hidupnya.

Menjunjung tinggi dan menerapkan HAM sesuai Pancasila Kemerdekaan – Hak Segala Bangsa Melaksanakan Ketertiban Dunia. HAM tak berpisah dengan kewajiban.

Sumber HAM Ajaran Agama Nilai Moral Universal Nilai Luhur Budaya Bangsa

DASAR : PANCASILA & UUD ‘45

Tanggung Jawab : Menghormati Deklarasi PBB tentang HAM.

Sejarah :

20 Mei 1908 – Upaya Membebaskan Diri

28 Okt 1908 – Menyadari hak sebagai 1 bangsa.

17 Agustus 1945 – Puncak Perjuangan UUD ’45 HAM

UUD RIS, UUDS 1950 – Tercantum rincian HAM dalam pasal-pasalnya.

TAP MPRS : XIV/MPR/1966 : Pembentukan Panitia Ad Hoc : Rancangan Piagam

HAM & Hak & Kewajiban Warga Negara.

KepPres : 50 Tahun 1993 – Komnas HAM.

PANDANGAN BANGSA INDONESIA TENTANG HAM

1. HAM-hak sebagai anugerah tuhan yang maha esa yang melekat pada diri manusia,

bersifat kodrati, universal, abadi, berkait dengan harkat-martabat manusia.

2. Setiap manusia punya hak yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit,

kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, bahasa, etnik.

3. bangsa indonesia menyadari ham bersifat historis dan dinamis, pelaksanaannya

berkembang dalam kehidupan M.B.N yang diatur dalam UU39/ 1999

UU : 39 / 99 TENTANG HAM

Definisi :

HAM – Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai

makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib

dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap

orang.

Kewajiban Dasar Manusia (KDM) – Seperangkat kewajiban yang bila dilaksanakan, tak

mungkin HAM bisa ditegakkan.

Komnas HAM – Lembaga Mandiri setingkat lembaga negara lain untuk melaksanakan

pengkajian, penelitian, pemantauan dan mediasi HAM.

AZAS DASAR

Negara RI menjunjung tinggi HAM dan Kebebasan Dasar Manusia yang melekat dan

tak terpisahkan dari manusia, harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan untuk

peningkatkan martabat manusia, kesejahteraan kebahagiaan, kecerdasan dan keadilan.

HAM yang tak dapat dikurangi :

Hak Hidup

Hak tak disiksa

Hak kebebasan pribadi

Hak Beragama

Hak tak diperbudak

Hak Persamaan Hukum

Hak tak dituntut berlaku surut

UU 9 / 98 KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT

DI MUKA UMUM

Bentuk : Demonstrasi / Unjuk Rasa Pawai

Rapat Umum dengan tema tertentu

Mimbar Bebas Tanpa Tema

Tertentu

Asas : - Keseimbangan hak dan kewajiban

- Musyawarah Mufakat

- Kepastian Hukum

- Proporsional

- Manfaat

Tujuan :

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab.

2. Mewujudkan perlindungan hukum.

3. Mewujudkan iklim kondusif berdemokrasi.

4. Tanggung jawab sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hak :

- Mengeluarkan Pikiran

- Memperoleh Perlindungan

Tanggung Jawab :

1. Menghormati hak orang lain.

2. Menghormati Aturan Moral

3. Mentaati Hukum dan UU.

4. Menjaga Kamtibum.

5. Menjaga Persatuan / Kesatuan Bangsa.

TEMPAT YANG DILARANG UNTUK DEMO

- Istana Presiden - Pelabuhan ( Udara, Laut, Stasiun KA, Terminal)

- Tempat Ibadah - Obyek Vital Nasional

- Instalasi Militer - Pelaku dilarang membawa benda berbahaya.

- Rumah Sakit

TATA CARA :

1. Pemberitahuan tertulis kepada POLRI oleh yang bersangkutan / Penanggung Jawab,

paling lambat 3 x 24 jam kecuali kegiatan Ilmiah Di Kampus, Agama. Berisi :

a. Maksud dan Tujuan

b. Tempat, Lokasi, dan Rute

c. Waktu, Lama, Bentuk

d. Penanggung Jawab, Jumlah Peserta

e. Nama dan Alamat Organisasi

f. Alat Peraga

2. Tugas POLRI

a. Memberi Surat Tanda Terima Pemberitahuan.

b. Koordinasi dengan penanggung jawab.

c. Koordinasi dengan pimpinan yang didemo.

d. Pengamanan Lokasi dan Rute Demo.

3. Pembatalan paling lambat 1 x 24 jam

SANGSI PELANGGARAN

- Dibubarkan

- Sangsi Hukum

- Ke penanggung jawab + 1/3 Pidana Pokok

- Yang menghalangi hak Warga Negara Berdemo dipidana.

PENDEKATAN

HAM

- Hak Dasar yang melekat.

- Kodrati

- Universal sebagai Karunia Tuhan

- Untuk Menjamin kelangsungan Hidup

- Tidak boleh diabaikan, dirampas

Masyarakat Indonesia

Masyarakat Kekeluargaan

Pranata Sosial

Hak dan Kewajiban

SUBSTANSI HAM :

- Hak Hidup

- Hak Berkeluarga

- Hak Mengembangkan Diri

- Hak Keadilan

- Hak Kemerdekaan

- Hak Berkomunikasi

- Hak Keamanan

- Hak Kesejahteraann

- Berhak dapat perlindungan dari Eksploitasi pekerjaan, seksual, perdagangan anak,

narkoba, penculikan, dll.

- Berhak tidak menjadi sasaran penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.

- Tindak pidana anak tak dapat dihukum mati / seumur hidup.

- Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak : bantuan hukum, membela diri.

PRANATA RELIGIUS PRANATA KELUARGAPRANATA EKONOMIPRANATA PENDIDIKAN PRANATA INFORMASIPRANATA HUKUMPRANATA KEAMANAN

KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Setiap Warga Negara :

Wajib patuh pada Undang-Undang, hukum tak tertulis, hukum internasional

tentang HAM.

Wajib dalam upaya bela negara.

Wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika, tatib masyarakat, berbangsa

dan bernegara.

Wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab :

Menghormati, melindungi, menegakkan, memajukan HAM dan

Hukum Internasional Tentang HAM

IMPLEMENTASI DI BIDANG :

HUKUM, POLEK HKM

(POLEKSOSBUDHKM)

HAK ASASI, KEBEBASAN DASAR MANUSIA

(HAM, KDM DAN KEWAJIBAN DM)

HAM :

1. Hak Hidup

2. Hak Berkeluarga, Berketurunan

3. Hak Mengembangkan Diri

4. Hak Memperoleh Keadilan

5. Hak Kebebasan Pribadi

6. Hak Rasa Aman

7. Hak Kesejahteraan

8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

9. Hak Wanita

10. Hak Anak

Kewajiban

Kewajiban Dasar Manusia

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah

HAK ASASI MANUSIA

1. Hak untuk Hidup - Hidup, Mempertahankan- Hidup aman, tenteram- Lingkungan Hidup yang Layak

2. Hak Berkeluarga- Berketurunan - Membentuk Keluarga - Perkawinan Sah UU

3. Hak Mengembangkan Diri- Kebutuhan Dasar- Pengembangan Diri DIK- Memperoleh Manfaat dari Profesi - Berkomunikasi dan dapat Informasi- Pekerjaan Sosial

4. Hak Memperoleh Keadilan - Tanpa Deskriminasi - Praduga tak bersalah - Berdasar UU yang berlaku- Mendapat bantuan Hukum (Pembela)- 1 Perkara tidak boleh 2 kali tuntutan.- Perampasan Seluruh Harta : NO!

5. Hak Kebebasan Pribadi- Tak boleh diperbudak - Perdagangan Orang Dilarang- Keutuhan Pribadi / Anggota Badan - Bebas Memeluk Agama- Negara Menjamin Kemerdekaan Beragama. - Bebas memilih keyakinan Politik- Bebas mengeluarkan pendapat :

Perhatian : nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan inegritas bangsa.

- Berhak berkumpul, rapat, berserikat untuk meksud damai. - Berhak mendirikan parpol. LSM, Organisasi.- Berhak menyampaikan pendapat, mogok.- Berhak memiliki, mengganti kewarganegaraan. - Berhak bergerak, tempat tinggal dalam wilayah RI.- Berhak ke Luar negeri / kembali.

6. Hak Atas Rasa Aman- Berhak mencari suaka (kecuali yang melakukan kejahatan non politik).- Berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik. - Berhak atas pengakuan sebagai manusia. - Berhak atas rasa aman, tenteram. - Berhak dari penyiksaan, kejam tidak manusiawi. - Berhak dari penghilangan paksa (nyawa). - Berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai.

7. Hak Kesejahteraan- Berhak mempunyai hak milik- Milik tak boleh dirampas- Hak punya fingsi sosial- Pencabutan hak milik untuk umum diganti dengan ganti rugi yang wajar (kecuali

dimusnahkan berdasarkan hukum)- Berhak atas pekerjaan yang layak- Berhak memilih pekerjaan dan syarat pria/ wanita – setara- Berhak atas upah sesuai prestasi- Berhak mendirikan serikat pekerja- Berhak bertempat tinggal- Berhak atas jaminan sosial- Berhak memperoleh kemudahan bagi orang cacat, tua, wanita, anak-anak- Berhak atas : perawatan, pendidikan, latihan, bantuan khusus bagi lansia, cacat.

8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan- Berhak untuk dipilih / memilih- Berhak turut serta dalam pemerintahan- Dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintah. - Berhak mengajukan pendapat : permohonan, usulan.

9. Hak Wanita Keterwakilan wanita dalam :

- Pemilu - DPR / Legislatif- Executive - Judicative

Wanita yang menikah dengan WNA tak otomatis ikut WN suami- Berhak memperoleh semua jenis pendidikan. - Berhak memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, profesi sesuai

persyaratan. - Berhak atas perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi (melekat)- Berhak melakukan hukum sendiri bagi yang sudah dewasa / menikah. - Istri punya hak dan tanggung jawab yang sama dengan suami terhadap anak,

harta. - Setelah cerai, wanita punya hak tanggung jawab yang sama terhadap anak

dengan mantan suami (begitu juga dengan harta).

10. Hak Anak - Berhak atas perlindungan : morang tua, keluarga, masyarakat, negara. - Berhak untuk hidup, mempertahankan, meningkatkan taraf hidup. - Berhak atas nama. - Berhak atas diklat (biaya negara) bagi yang cacat. - Berhak untuk beribadah (bimbingan orang tua). - Berhak mengetahui siapa orang tua. - Berhak untuk diasuh/ dididik oleh orang tua / wali. - Berhak mendapatkan orang tua angkat/wali apabila orang tua meninggal

(kewajiban orang tua). - Orang tua angkat/ wali harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua. - Berhak atas perlindungan hukum dari kekerasan, pelecehan seksual. - Berhak tidak dipisahkan dengan orang tua kecuali ada alasan hukum. - Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. - Berhak beristirahat, bergaul, berkreasi, bermain, berrekreasi. - Berhak atas kesehatan, jaminan sosial. - Berhak tidak dilibatkan dalam kerusuhan sosial, perang.

WAWASAN NUSANTARA

(WASANTARA)

Wawasan Nasional

Dalam mencapai cita-citanya, Bangsa dipengaruhi interaksi dan interelasi dengan

lingkungan hubungan timbal balik, kait mengait antar falsafah Bangsa, cita-cita,

aspirasi dihadapkan pada sosial budaya, masyarakat, sejarah.

Untuk menjamin : Kelangsungan Hidup Bangsa

Keutuhan Wilayah Bangsa

Jati Diri Bangsa

Wanas Pandangan, tinjuan, tanggapan terhadap bumi / ruang, jiwa Bangsa,

lingkungan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara cara

pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang serba

terhubung dan berkembang di tengah bangsa lain.

Wanas Bangsa Indonesia Wasantara

Definisi WASANTARA

GBHN 1993 :

Wasantara merupakan wanas yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 adalah

cara pandang Bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan

mengutamakan P & KB dan K wil dalam penyelenggaraan kehidupan ber-M-B-N.

LEMHANAS 1995

Wasantara adalah cara pandang BI tentang diri dan lingkungannya yang serba nus

dalam UUD 1945 dengan memperhatikan sejarah dan budaya, serta dengan

memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografisnya, dalam upaya mewujudkan aspirasi

Bangsa dan capi tujuan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional.

KUBI 1991

Wanas adalah carta pandang suatu Bangsa dalam hidup ber-M-B-N serta dalam

hubungan antar negara yang merupakan hasil renungan filsafat tentang diri dan

lingkungan dengan memperhatikan sejarah dan kondisi sosial budaya serta

memanfaatkan konstelasi geografisnya guna menciptakan dorongan, rangsangan

dalam usaha mencapai tujuan nasional.

UNSUR WASANTARA

a. Cara Pandang (tertentu)

b. Diri Bangsa :

- Sejarah, budaya Bangsa

- Diri Bangsa Indonesia = majemuk

c. Lingkungan (Geografi) : Geografi I N kepulauan dalam posisi silang.

d. Berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945

e. Tujuan :

- Mewujudkan P dan K dalam segenap AKN

- Turut cipta ketertiban & kedamaian dunia

- Mencapai Tunas

WASANTARA :

Cara Pandang BI tentang dirinya yang majemuk dan lingkungan sebagai negara

kepulauan, berdasarkan Pancasila & UUD 1945, bertujuan mewujudkan P & K

segenap AKN dalam rangka mencapai tujuan nasional.

GEOPOLITIK & GEOSTRATEGI

Negara dibentuk oleh unsur-unsur : rakyat/ bangsa, wilayah / geografi, pemerintah.

Pemanfaatan wilayah/ geografi untuk mencapai tingnas bangsa nya sendiri. Konstelasi

geografi harus dijadikan pertimbangan oleh pemerintah dalam susun polnas dan

stranas.

GEOPOLITIK

Pengetahuan tentang sesuatu yang berhubungan dengan konstelasi geografis suatu

negara untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah nasional dan penentuan jaks

polnas secara ilmiah, berdasar realita yang dipadukan dengan cita-cita nasional.

Konstelasi geografis dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan polnas.

GEOGSTRATEGI

Geopolitik dalam pelaksanaan yaitu kebijaksanaan dalam menentukan tujuan, sarana,

serta cara pengguna sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional dengan

memanfaatkan konstelasi geografis suatu negara.

Konstelasi geografis dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan stranas.

PRINSIP DASAR PERKEMBANGAN WANAS

GEOPOLITIK

1. Frederick Ratzel (1884-1904) & Rudolf Kjellen (1864-1923)

- Mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, kependudukan, ekonomi, sosial

dan pemerintahan.

- Pertumbuhan N mirip organisme (makhluk hidup), perlu ruang dan proses lahir,

tumbuh dan mati, sehingga butuh ruang/ wilayah yang makin lama makin besar sesuai

dengan pertambahan dan kebutuhan penduduk dapat dilakukan dengan pemekaran

wilayah mengubah batas negara, damai atau kekuatan politik, adu kekuatan, dan adu

kekuasaan serta ekspansionisme.

2. Karl Haushofer (1869-1946)

- Kelangsungan Hidup B sesuai dengan hukum alam, yang unggul berkuasa

(rasioalisme dan ekspansionisme) pembagian baru kekayaan alam dunia dibagi

dalam rayon yang dikuasai negara besar, yaitu Amerika, Jerman, Rusia, Inggris,

Jepang.

- Kekuasaan Imperium daratan dapat mengejar imperium maritim.

- Geopolitik doktrin berdasarkan strategi perbatasan, landasan ilmiah bagi politik

perjuangan ruang hidup.

3. Sir Halford Mackinder

Wawasan Benua barang siapa menguasai daerah jantung akan menguasai pulau dunia

dunia.

4. Sir Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan

Wawasan Bahari siapa yang menguasai lautan akan menguasai perdagangan

menguasai kekayaan dunia dunia.

5. W. Mitchel, A. Seversky, Guillio Douhet, John Frederick, Charles Fuller

Wawasan Dirgantara Kekuatan udara punya daya tangkis yang melumpuhkan lawan

dengan penghancuran (perang psikis).

6. Nicholas J. Spykman

Teori daerah batas Wawasan kombinasi atr darat, laut, udara.

GEOGSTRATEGI

Strategi : - Upaya pencapaian tujuan

- seni dan implementasi berdasar intuitif perasaan dan pengalaman

- ilmu (dalam fakta)

Berdasarkan kondisi dan konstelasi geografi (faktor utama)

dan kondisi sosbud, penduduk, SKA, Ling Reg dan Inter

(global). STRATEGI NAS

WASANTARA SEBAGAI WANAS

BI majemuk dan bineka mampu membina persatuan & kesatuan Bangsa untuk

mewujudkan cita-cita nasional pedoman wanas sebagai pola pikir, pila sikap dan

pola tindak.

BI yang terletak diantara dua benua dan dua samudra (Nusa = pulau, antara = diapit) =

wasantara pedoman hidup ber-M-B-N untuk wujudkan Kesatuan poleksosbudhankam.

POLA PIKIR

BI berkeTuhanan, yakin Tuhan menciptakan : benda mati, manusia, hewan, tumbuh-

tumbuhan.

Manusia mempunyai bentuk, wujud, kehidupan, reaksi, naluri, akhlak, & daya pikir.

Manusia bertugas (sebagai firman & wahyu) menyembah kepada-Nya, melanjutkan

keturunan, memanfaatkan karunia alam untuk hidupnya.

Kegiatan manusia ada 2 bidang :

1. Universal filosofis (Trasenden, idealis) hubungan manusia dan Tuhan, manusia-

manusia, manusia-diri sendiri.

2. Sospol (nyata, realistis), hubungan manusia-lingkungan, manusia-zaman.

Pedoman Universal, dirumuskan dalam aspirasi BI yang terangkum dalam 5 prinsip, yaitu

PS direalisasikan dalam UUD 1945 dan GBHN/ bangnas jalankan NKRI.

PEMIKIRAN DARI ASPEK KEWILAYAHAN

(WAWASAN KEWILAYAHAN)

1. KONSEPSI LAUT

Res Nullius : laut tidak ada yang punya, NN boleh mengambilnya.

Res Cummonis : laut milik masyarakat dunia, tidak untuk dimiliki.

Mare Ciberium : laut bebas untuk semua B.

Mare Clausum : laut sepanjang pantai dapat dimiliki oleh suatu N sejauh 3 mil dari

darat.

Konsep Kelautan : dijadikan dasar Konvensi PBB Hukum Laut.

Deklarasi Juanda 13.12.1957 (Menggantikan Teritoriole Zee en Maritiem Kringen

Oronantia 1939) dikukuhkan oleh UU No. 4/PRP/1960 tentang Perariran I :

- Perwujudan wilayah RI yang utuh dan bulat

- Penentuan batas wilayah sesuai dengan azas N kepaulauan, yaitu 12 wilayah dari titik

terluar yang saling berhubungan (wilayah RI = 2 juta km2 5 juta km2 = Kep RI =

17.508 pulau).

- Pengaruh lalin dunia pelayaran yang lebih menjamin kesatuan dan keamanan NKRI.

- Konvensi PBB tentang Hukum Laut di New York 30.4.1982 diakui the United Nations

Convention on the Law The Sea (UNCLOS) yang kemudian ditandatangani di

Mantego Bay, Jamaika 10.12.1982 oleh 117 Negara termasuk I = mengakui azas

kepulauan prinsip ZEE.

Penetapan, Pengukuhan Batas / Luas Wilayah darat dan Laut RI

UU No. 5 / 1983 tentang ZEE

UU No. 17/ 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS

UU No. 1/ 1973 tentang Landas Kontinen

Wilayah RI secara vertikal (dirgantara) seang diperjuangkan untuk manfaatkan Geo

Stationary Orbit (GSO) untuk ekonomi dan Hankam.

2. KONSEPSI ASPEK POLITIK

Bangsa yang me-N a. P/K tanah air dan kebangsaan

b. K Poleksosbudhankam

Untuk jamin a b str yang sadar keragaman dan kebinekaan I namun menghendaki P &

K nas wanas wasantara (GBHN) cara pandang dan sikap BI mengenai diri dan

lingkungan yang utamakan P, K B serta wilayah dalam selenggara hidup ber-M-B-N

CIRI POKOK WASANTARA

1. Wawas ke dalam wujudkan aspek kehidupan B & N

2. Wujudkan suatu K & P yuang manunggal, utuh, menyeluruh atr wadah, isi, tata laku.

3. Wawas ke luar wibawa wujud sikap K.P. dan kebulatan, isi, tata laku.

TUJUAN

1. Ke dalam wujudkan K dalam :

Aspek ilmiah : Geo, Demok, SKA

Aspek Sosial : Ipoleksosbudhankam

2. Ke luar wujudkan kebahagiaan

Ketertiban, dan kedamaian uman manusia di dunia.

FUNGSI WASANTARA

1. Sejarah Perkembangan

a. Majapahit (1292 – 1525M) : wilayah Nusantara termasuk bagian Filipina, Kamboja,

semenanjung Malaya Sumpah Palapa Gajah Mada Bhinneka Tunggal Ika,

Tanhanna Dharma Mangrwa (berbeda-beda tetapi satu juga, tahan karena benar serta

satunya cipta, rasa, dan karsa kata dan karya berdasarkan kebenaran tunggal).

b. WR Supratman (1921) : Ciptakan Lagu Indonesia Raya dinyanyikan pada Konggres

Pemuda 28-10-1928 Bangsa Indonesia masih dijajah Belanda Bangkit jiwa dan

raga untuk I merdeka.

c. Puncak Perjuangan (17-8-1945) : Proklamasi Kemerdekaan RI oleh Bunga Karno dan

Bung Hatta menetapkan Pancasila & UUD 1945 sebagai sumber hukum 18-8-1945.

d. Wujudkan Wasantara 1957 : Konsepsi Negara Kepulauan RI.

2. Lingkungan Keberadaan

a. Negara Kepulauan : NRI yang merdeka, berdaulat dan bersatu harus mampu

mewujudkan kesatuan wilayah yang utuh : daratan, lau teritorial dan perairan laut

pedalaman, RU di atasnya (wawasan B & NI).

b. Posisi Silang : mempengaruhi ipoleksosbudhankam dan demografi tanas guna

tahan eksistensi dan pertumbuhan BNRI.

3. Fungsi

a. Membentuk dan membina P, K, keutuhan B & NI melalui Integrasi AKN dalam

dimensi hidup ber-M-B-N.

b. Ajaran dasar bagi bangnas pada aspek jahkan untuk capai tunas.

4. Unsur Dasar Wasantara

Segenap BI dan seluruh tumpah darah Indonesia.

1. TATA RUANG

- Batas Ruling Nusantara ditentukan oleh lautan gugusan ribuan pulau yang

dihubungkan oleh perairan : laut selat, dirgantara diatasnya.

- Letak Geografi : Nusantara terletak di posisi silang yang berpengaruh terhadap

tatanan dan hidup nasional Indonesia.

- Perwujudan Nusantara menyatu dalam satu kesatuan poleksosbudhankam.

2. TATA INTI ORGANISASI

- NI = NK yang berbentuk kedaulatan di tangan rakyat

- Presiden RI memegang kuasa pemerintah berdasar UUD 1945

- Sistem pemerintahan diatur UUD 1945 Indonesia adalah negara hukum dan

tidak atas kuasa konstitusi.

- DPR berkedudukan kuat tidak dapat dibatalkan oleh Presiden. DPR merangkap

MPR.

3. TATA KELEMBAGAAN ORGANISASI

- Kesadaran politik dan berne(tidak jelasgara harus dimiliki seluruh masyarakat,

parpol, golongan, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan fungsional APN.

- Lembaga rakyat Misalnya LMD, L Dik, Media Massa efektif membina dan

mewujudkan demokrasi PS dalam kegiatan ber-M-B-N.

WADAH (Pembukaan UUD 1945) :