K1 - SUKK 2

K1 - SUKK 3

K1 - SUKK 4

• definisi usaha kecil menurut Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 1 milyar dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp 200 juta (Sudisman & Sari, 1996: 5).

• BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu: (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih (BPS, 1999: 250).

K1 - SUKK 5

• Pertama, tidak ada pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan industri kecil dikelola perorangan (pemilik sekaligus pengelola). Data BPS (1994) ∑ pengusaha kecil 34,316 juta orang (15,635 juta pengusaha kecil mandiri (tanpa tenaga kerja), 18,227 juta pengusaha kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarganya, dan 54 ribu pengusaha kecil memiliki tenaga kerja tetap).

• Kedua, rendahnya akses terhadap lembaga kredit formal, pembiayaan usaha dari modal sendiri atau sumber2 seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir.

• Ketiga, sebagian besar belum berbadan hukum. Catatan BPS (1994), dari jumlah perusahaan kecil sebanyak 124.990, ternyata 90,6 persen merupakan perusahaan perorangan yang tidak berakta notaris; 4,7 % tergolong perusahaan perorangan berakta notaris; dan hanya 1,7 persen yang sudah mempunyai badan hukum (PT/NV, CV, Firma, atau Koperasi).

• Keempat, menurut golongan, 1/3 dari seluruh industri kecil bergerak di industri makanan, minuman dan tembakau, kelompok industri barang galian non logam, industri tekstil, dan industri kayu,bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga antara 21% hingga 22%. Kelompok usaha industri kertas dan kimia < 1%.

K1 - SUKK 6

TANTANGAN DAN MASALAHTANTANGAN DAN MASALAH

Kendala seperti • TTingkat kemampuan, ingkat kemampuan, • KKetrampilan, etrampilan, • KKeahlian, eahlian, • MManajemen SDM,anajemen SDM,• KKewirausahaan, ewirausahaan, • PPemasaran danemasaran dan • KKeuangan. euangan.

K1 - SUKK 7

Masalah Dasar yang Dihadapi Pengusaha KecilMasalah Dasar yang Dihadapi Pengusaha Kecil

• kelemahan memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar.

• kelemahan struktur permodalan dan keterbatasan memperoleh sumber-sumber permodalan.

• kelemahan organisasi dan manajemen sdm. • keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil

(sistem informasi pemasaran). • iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang

saling mematikan. • pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan

kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

• hambatan kreativitas

K1 - SUKK 8

Tantangan Pengusahan Kecil G1

G1 = PK dengan omset < Rp 50 juta, tantangan :• Bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. • Umumnya asal dapat berjualan dengan “aman” sudah cukup. • Mereka tidak butuh modal besar untuk ekspansi produksi • Modal yang diperlukan sekedar membantu kelancaran

cashflow saja. Bisa dipahami bila kredit dari BPR, BKK, TPSP (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam-KUD) sangat membantu modal kerja mereka.

K1 - SUKK 9

Tantangan Pengusahan Kecil G2G2 = PK dengan omset antara Rp 50 juta - Rp 1 milyar, tantangan ekspansi

1. Sistem adm keuangan dan mjn yang belum baik (belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan);

2. Menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman bank/modal ventura, mengeluh berbelitnya prosedur mendapatkan kredit, agunan tidak memenuhi syarat, dan tingkat bunga dinilai terlalu tinggi;

3. Menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat;

4. Akses terhadap teknologi terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/grup bisnis tertentu dan selera konsumen cepat berubah;

5. Memperoleh bahan baku terutama karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku, bahan baku berkualitas rendah, dan harga tinggi;

6. Perbaikan kualitas barang dan efisiensi bagi yang sudah menggarap pasar ekspor karena selera konsumen berubah cepat, pasar dikuasai perusahaan tertentu, dan banyak barang pengganti

7. Masalah tenaga kerja karena sulit mendapatkan tenaga kerja yang terampil.

K1 - SUKK 10

MENCARI STRATEGI PEMBERDAYAAN YANG TEPAT

• Aspek managerial, yang meliputi: peningkatan produktivitas/omset/tingkat utilisasi/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran, dan pengembangan sumberdaya manusia.

• Aspek permodalan, yang meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit (KUPEDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit Mini/Midi, KKU).

• Mengembangkan program kemitraan dengan perusahaan besar lewat sistem Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (forward linkage), keterkaitan hilir-hulu (backward linkage), modal ventura, atau subkontrak.

• Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah berbentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri).

• Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan).

K1 - SUKK 11

• Pola kemitraan di Indonesia dikategorikan menjadi dua, yaitu: pola keterkaitan langsung dan keterkaitan tidak langsung.

• Pola keterkaitan langsung meliputi: • Pertama, Pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat), di mana Bapak Angkat (baca: usaha

besar) sebagai inti sedang petani kecil sebagai plasma. • Kedua, pola dagang, di mana bapak angkat bertindak sebagai pemasar produk

yang dihasilkan oleh mitra usahanya. • Ketiga, pola vendor, di mana produk yang dihasilkan oleh anak angkat tidak

memiliki hubungan kaitan ke depan maupun ke belakang dengan produk yang dihasilkan oleh bapak angkatnya. Sebagai contoh, PT Kratakau Steel yang core business-nya menghasilkan baja mempunyai anak angkat perusahaan kecil penghasil emping melinjo.

• Keempat, pola subkontrak, di mana produk yang dihasilkan oleh anak angkat merupakan bagian dari proses produksi usaha yang dilakukan oleh bapak angkat, selain itu terdapat interaksi antara anak dan bapak angkat dalam bentuk keterkaikan teknis, keuangan, dan atau informasi.

K1 - SUKK 12

• Pola keterkaitan tidak langsung

• Dalam pola ini tidak ada hubungan bisnis langsung antara "Pak Bina" dengan mitra usaha. Bisa dipahami apabila pola ini lebih tepat dilakukan oleh perguruan tinggi sebagai bagian dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: pengabdian kepada masyarakat. Departemen Koperasi dan PPK telah merintis kerjasama dengan 16 perguruan tinggi pada tahun 1994/95 untuk membentuk Pusat-pusat Konsultasi Pengusaha Kecil (PKPK).

• Pola pembinaan lewat program ini meliputi pelatihan pengusaha kecil, pelatihan calon konsultan pengusaha kecil, bimbingan usaha, konsultasi bisnis, monitoring usaha, temu usaha, dan lokakarya/seminar usaha kecil.

K1 - SUKK 13

• Cari jenis usaha kecil sesuai definisi di atas, tugas anda adalah melakukan obsecasi mingguan sesuai dengan progress perkuliahan

• Makalah dilengkapi slide presentasi dan foto serta hasil wawancara dengan pemilik usaha

• Usahakan anda memilih usaha kecil yang relevan dan potensial untuk anda kembangkan

K1 - SUKK 14

• Anderson, Dennis (1982), "Small Industry in Developing Countries", World Development, November.

• Dicken, Peter (1992), Global Shift: The Internationalization of Economic Activity, edisi ke-2, Paul Chapman Publishing Ltd, London.

• Kuncoro, Mudrajad (2000a), The Economics of Industrial Agglomeration and Clustering, 1976-1996: the Case of Indonesia (Java), disertasi Ph.D, Department of Management, University of Melbourne, Melbourne, tidak dipublikasikan.

• Kuncoro, Mudrajad dan Anggito Abimanyu (1995), "Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Debirokratisasi", Kelola (Gadjah Mada University Business Review), no.10/IV/1995.

• Kustituanto, Bambang, Masykur Wiratmo, Mudrajad Kuncoro, dan R. Agus Sartono (1995), Laporan Akhir Pengembangan Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kerjasama Depkop & PPK dengan PPE-FE-UGM, Yogyakarta.

• Porter, Michael E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd, London and Basingstoke.

• Sjaifudian, Hetifah, Dedi Haryadi, Maspiyati (1995), Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil, AKATIGA, Bandung.

• Soetrisno, Loekman (1995), "Membangun Ekonomi Rakyat Melalui Kemitraan: Suatu Tinjauan Sosiologis", makalah dalam Diskusi Ekonomi Kerakyatan, Hotel Radisson, Yogyakarta, 5 agustus.

• Sudisman, U., & Sari, A. (1996). Undang-Undang Usaha kecil 1995 dan Peraturan Perkoperasian. Jakarta: Mitrainfo.

K1 - SUKK 15