KRITIK PERILAKU PEMODALdari Rumus HARTA=HUTANG+MODAL

AKUNTANSI PENDEKATANLAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

(menekankan “Profit Oriented”)

PERILAKU PEMODALKorporatokrasi, Eksploitasi Alam dan Pelanggaran HAM di Indonesia

Chalid Muhammad

Pengertian Korporatokrasi

• Istilah korporatokrasi di gunakan oleh John Perkins untuk menggambarkan betapa dalam rangka membangun imperium global, korporasi, international finance institutions dan pemerintah bergabung menyatukan kekuatan finansial dan politiknya untuk memaksa masyarakat dunia mengikuti kehendak mereka (John Perkins, Confessions of an Economic Hit Man, 2004)

• Istilah korporatokrasi dalam dunia ilmu sosial belum digunakan secara meluas dan relatif baru. Korporatokrasi dilukiskan sebagai sistem kekuasaan yang dikontrol oleh berbagai korporasi besar, bank-bank internasional dan pemerintah. (Amien Rais, Selamatkan Indonesia!, 2008)

Legalisasi Kuasa Korporasi di Indonesia

• Kuasa korporasi yang sangat besar di Indonesia di awali oleh peraturan perundangan yang di keluarkan pemerintah sejak ujung kekuasaan Soekarno, di perbesar oleh rezim Soeharto dan berlangsung hingga saat ini. Di awali UU No 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No 5/67 Tentang Kehutanan, UU No 11/67 tentang Pertambangan, Kontrak Karya Pertambangan Generasi I dan II, menghantar Indonesia memasuki fase: Jual Murah; Jual Cepat; dan Jual Habis Kekayaan Alam demi kejayaan korporasi.

Legalisasi Kuasa Korporasi di Indonesia

• Kegentiangan politik dan ekonomi di Indonesia sejak Orde Lama hingga saat ini selalu digunakan dengan sempurna oleh kuasa korporasi untuk mendorong lahirnya beragam peraturan perundangan yang melegitimasi dominasi mereka di Indonesia. Di ujung kuasa Soeharto di tandai dengan ditandatangani LoI dengan IMF, dan menghantar indonesia untuk masuk secara sempurna dalam sistem ekonomi neoliberal. Pada tahap selanjutnya beragam perundangan pun dikeluarkan mulai dari liberalisasi fiskal dan moneter hingga pada dominasi penguasaan aset-aset alam.

• Beberapa perundangan yang menyokong kuasa korporasi antara lain: UU Minyak dan Gas, UU 41/99 tentang Kehutanan, Perpu No 1/2004 yang telah jadi UU N0 19.2004 tentang Pertambangan di Kawasan Lindung, UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air, UU 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU No 26/2007 tentang Tata Ruang, UU no 27/2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil, Pepres 36/2005 jo Pepres 65/2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur dll.

Penguasaan Aset Alam

• Kini hampir setiap jengkal tanah di Indonesia telah di kuasai oleh korporasi baik dalam bentuk Hak Penguasaan Hutan, Hutan Tanaman Industeri, Kontrak Karya Pertambangan, Perkebunan Besar Kelapa Sawit, Kontrak Bagi Hasil Batu Bara, Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas, Kuasa Pertambangan dll.

• Data WALHI dan JATAM 2005 menujukan bahwa sekitar 35,1 juta hektar kawasan hutan telah dikuasai oleh perusahan pemegang HPH, 15 juta hektar untuk Hak Guna Usaha, 8,8 juta hektar untuk Hutan Tanaman Industeri, 35 % daratan Indonesia di kuasai oleh 1.194 pemegang kuasa pertambangan, 341 Kontrak Karya Pertambangan dan 257 Kontrak Pertambangan Batubara (PKP2B)

• Bahkan daerah seperti Riau, sekitar 35% kawasan daratanya telah di kuasai oleh sekitar 17 group perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan skala besar antara lain RAPP dan APP

Konsesi lahan di Indonesia

Tambang

HPHHGUHTI

Lain-lain35% lahan73,1 juta ha

15,0 juta ha8,8 juta ha 35,1 juta ha

Konsesi Kolosal Ekstraktif

Dampak Eksploitasi Alam terhadap Hak EKOSOB

• Model ekploitasi alam yang di izinkan negara saat ini telah meningkatkan jumlah dan jenis bencana ekologis. Dalam kurun waktu 2006-2007 Bencana Ekologis (Banjir, longsor, gagal panen, gagal tanam, kebakaran hutan) tercatat 840 kejadian bencana, dengan menelan korban 7.303 jiwa meninggal dunia dan 1.140 orang dinyatakan hilang; sedikitnya 3 juta orang menjadi pengungsi dan 750.000 unit rumah rusak atau terendam banjir. Data ini belum termasuk korban akibat semburan lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo

• Dampak lain yang berhubungan langsung dengan hak dasar manusia adalah hancurnya wilayah tangkapan dan sumber pemasok air bersih. Diperkirakan sekitar 80 an % Daerah Aliran Sungai (DAS) berada dalam kondisi kritis. Kehancuran ini akan berdampak serius bagi terjadinya krisis air yang sesungguhnya di Indonesia.

• Kehancuran lain terjadi di kawasan pesisir yang mengancam keselamatan lebih dari 5 juta jiwa yang tinggal di kawasan tersebut. Konversi kawsan Hutan Mangrove untuk pertambakan skala besar semisal Dipasena menyebabkan perusakan (deforestasi) sebesar 42% untuk taraf ‘rusak berat’ dan 29% ‘rusak’. Diduga, hanya sekitar 23% yang ‘baik’ dan 6% yang memiliki kondisi ‘sangat baik’. Terumbu karang 60.000 km2 (12-15% total dunia) dalam kondisi baik hanya tinggal 6%. Bencana abrasi pantai tercatat lebih dari 60 lokasi pantai dan muara di 17 propinsi

lanjutan....

• Tersingkirnya komunitas dari ruang hidupnya terjadi hampir diseluruh operasi pertambangan, industri kehutanan dan perkebunan skala besar. Penyingkiran itu kerap kali disertai dengan kekerasan seperti di Kontu (Muna, Sultra), Runtu (Kalteng), Buyat (Sulut) dll.

• Pemiskinan penduduk juga menjadi dampak dari ekploitasi sumber daya alam, hal ini tampak di daerah-daerah keruk sumber daya alamnya seperti yang terjadi di Pegunungan Tengah Papua, Kutai Karta Negara, Bagian Utara NAD, Riau, Sumsel dll.

• Jenis-jenis pelanggaran Hak EKOSOB oleh eksploitasi alam antara lain: Kehilangan Tempat Tinggal (Pasal 11 ICESCR Pasal 28 H (1) UUD sebagaimana terjadi di wilayah operasi Lapindo Brantas di Sidoarjo atau wilayah operasi pertambangan Newmont Minahasa Raya di Sulut.

• Kehilangan Pekerjaan/Penghasilan (Pasal 6 ICESCR dan Pasal 28 D (2) UUD. Pelanggaran ini dengan mudah dapat dilihat di Sidoarjo (Lapindo), Buyat (Newmont), Kelian (Rio Tinto) dan Murung Raya (Aurora Gold)

lanjutan.... Menurunnya Kualitas Kesehatan (Ps 12 ICESCR); Hilangnya

Lingkungan Hidup yang sehat dan baik ( 28 H UUD); Hilangnya Kesempatan Pendidikan (Ps 28 C UUD dan Ps 13 ICESCR); Kerusakan SDA Untuk Kepentingan Antar Generasi Ps 1 (2) dan Ps 25 ICECSR ; dengan mudah dapat di lihat secra bervariasi di di wilayah operasi Freeport; RAPP, APP, Lapindo, Newmont, Barisan Tropikal Mining, Aurora Gold, Kelian dan banyak contohlainya.

Hak lain yang sering kali di langgar oleh kegiatan pengerukan sumberdaya alam adalah: Kerusakan dan Kehilangan Harta Benda (Ps 28 H ayat 4 UUD); Kerusakan dan tidak dapat digunakannya fasilitas umum (Ps 86 Deklarasi Hak atas Pembangunan): Hilangnya rasa aman/ dihinggapi rasa cemas (Ps 28 G ayat 1 UUD); Ketidakpastian kelangsungan hidup/masa depan (Ps 28 A, 28 B ayat 2, dan 28 I UUD)

Konflik antar penduduk sering kali terjadi di wilayah keruk sebagai dampak dari dipekerjakannya preman, organisasi pro kekerasan dan kelompok dominan lain untuk memberikan dukungan terhadap operasi pengerukan alam,

Cara Kerja Korporasi dan Pelanggaran HAM

• Pada masa Orde Baru korporasi mendapat perlindungan langsung dari kekuatan tentara dan polisi, seperti yang terjadi di Freeport, Kelian, Indo Muro, dll. Pasca 1998 jumlah pengerahan langsung kekuatan militer dan polisi untuk mendukung operasi pengerukan alam mengalami penurunan, tetapi masih tetap di gunakan. seperti Freeport, RAPP, Lapindo dll.

• Stigma gerakan separatis terhadap penentang ketidaadilan dalam pengerukan alam seperti GPK, GAM, OPM yang pada masa Orde Baru begitu kuat digunakan, kini masih digunakan untuk meredam aksi-aksi menentang ketidak adilan yang dilakukan Freeport. Contoh aksi mahasiswa tahun 2005 di Jawa dan Papua dalam menentang Freeport di kategorikan sebagai bagian dari gerakan OPM.

• Pada masa Orde Baru, cara yg sering dipakai oleh korporasi dalam memperbesar pengaruhnya adalah Engagement dengan kekuasaan formal dan militer di Pusat, kini hal serupa digunakan dengan pemerintah daerah dan aparatus keamanan negara di wilayah.

lanjutan....

• Sejak Orde Baru hingga saat ini, lembaga-lembaga keuangan internasional dan negara-negara utara menggunakan standar beda dalam merespon pelanggaran hak SIPOL dan EKOSOB. Untuk SIPOL cukup kuat untuk pelanggahan hak EKOSOB tidak tampak.

• Hingga saat ini korporasi terus melakukan intervensi dalam proses legislasi. Lahirnya PP No 2 tahun 2008 dan Kepres tentang Lapindo adalah contoh yang mudah untuk dilihat.

• Korporasi kini menemukan cara baru untuk menghindari dari tuduhan pelanggaran HAM, yaitu menggunakan justivikasi para ahli yang di pekerjakan dan memanfaatkan buruknya sistem peradilan (Mafia peradilan) yang dapat memenangkan sengketa hukum sebagai tameng untuk membela diri.

Pengakuan Negara terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Sebagai HAM

• Perkembangan yang baik terjadi pada masa reformasi adalah pengakuan negara terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup sebagai Hak Asasi Manusia. Pengakuan itu dapat dilihat pada: UU No 23/97 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; TAP MPR No 17/MPR/1998 tentang HAM (Dalam bab deklarasi nasional tentang HAM: Setiap Orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat); UU No 39/1999 tentang HAM menempatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam HAM dan kebebasan dasar manusia dibawah bagian hak untuk hidup (right to life); Pasal 28 H Amandemen ke II UUD: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan

Agenda Kedepan

Agenda jangka panjang: • Inventarisasi dan audit seluruh peraturan perundangan yang selama ini telah

memperbesar kuasa dan dominasi korporasi di Indonesia utuk segera di ubah dan diselaraskan antar peruturan perundangan yang kerap tumpang tindih atau saling menegasikan.

• Perlu suatu kebijakan yang memgikat semua pihak untuk program pemulihan (restorasi) hak-hak EKOSOB yang selama ini di langgar, serta restorasi ekosistem secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya mereduksi pelanggaran HAM yang lebih banyak di kemudian hari.

Agenda jangka pendek:• Usut berbagai pelanggaran hak EKOSOB yang selama ini telah terjadi secara

sistematis di wilayah keruk alam diawali di dari Freeport, Lapindo, Newmont, RAPP, APP dan beberapa korporasi skala besar lainya

• Perlu peninjauan kembali seluruh perizinan yang telah diberikan, termasuk renegosiasi dan atau nasionalisasi kontrak-kontrak yang selama ini potensial melanggar hak EKOSOB

Video-KEJAHATAN KORPORATOKRASIDi Indonesia

Video-KEJAHATAN KORPORATOKRASIDi Mexico

Video-KEJAHATAN KORPORATOKRASIDi Kehutanan

Video-KEJAHATAN KORPORATOKRASI BIDANG LAIN

Penutup

Saatnya berbuat tepat dan cerdas untuk selamatkan

Indonesia.

Tidak banyak lagi waktu yang tersisa bagi bangsa ini untuk

bertindak benar.

Kita Merdeka dan KekayaanNegara untuk “ANAK CUCU”

Bangsa IndonesiaBukan untuk Penguasa.