TRY OUT PELATIHAN KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TINGKAT DASAR

No Absen :____________________________Nama :____________________________Instansi :____________________________

Soal try out berjumlah 90 soal, dengan rincian :

Waktu yang diberikan untuk menjawab soal ini yaitu 120 menit.

Soal Benar/Salah Berilah tanda √ pada kolom B (Benar) bila pernyataan yang ada menurut Anda

adalah benar, dan tanda √ pada kolom S (Salah) bila pernyataan yang ada menurut Anda adalah salah.

No Pertanyaan B S1 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah

kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh K/L/D/I yang prosesnya dimulai dari penyediaan anggaran sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

S Pasal 1

2 Identifikasi kebutuhan, rencana pemaketan dan penyusunan KAK merupakan bagian dari penyusunan RUP.

B

3 HPS disusun 28 hari kerja sebelum pemberian penjelasan dokumen pengadaan

S

4 Jaminan Pelaksanaan diperlukan dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara.

S

5 PPHP bertugas untuk memeriksa/menguji dan menerima barang yang sesuai dengan ketentuan kontrak.

B Pasal 18

6 Pengguna Anggaran adalah pejabat yang B

No Bentuk Soal Jumlah Soal Skor Nilai

1 Benar/Salah (B/S) 25 25*2 = 50

2 Pilihan Ganda 55 55*3 = 165

3 Pilihan ganda (Studi Kasus) 10 10*4 = 40

Jumlah 90 255

*Passing grade 165

memiliki wewenang dalam penggunaan anggaran K/L/D/I pada Institusi pengguna APBN/APBD.

7 Pokja ULP TIDAK berwenang mengusulkan perubahan spesifikasi kepada PPK

B

8 Dalam swakelola oleh kelompok masyarakat (Pokmas) maka perencanaan dan pengawasan oleh pengguna anggaran sedangkan pelaksanaannya oleh kelompok masyarakat.

S Pasal 27 ayat 4

9 Salah satu kegiatan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yaitu menetapkan nilai HPS

S

10 Bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan termasuk etika pengadaan

B Pasal 66

11 Pokja ULP mengusulkan perubahan HPS kepada PPK karena kondisi lapangan pada saat akan dilaksanakannya pelelangan telah banyak berubah dibandingkan dengan kondisi saat HPS ditetapkan.

B

12 Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dan Penyedia barang/jasa atau pelaksana Swakelola

B

13 PA/KPA membuat rencana pengadaan barang/jasa dengan sebanyak mungkin menyediakan paket-paket pekerjaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

B Pasal 100 ayat 4

14 Penyedia asing pada pekerjaan jasa konsultansi perorangan dapat mengikuti seleksi untuk paket dengan nilai Rp.10 Milyar.

S Di atas 10 Milyar. (Pasal

104)15 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan ialah

sampai dengan tanggal serah terima barang/jasa lainnya atau serah terima pertama pekerjaan konstruksi

B

16 Pengadaan barang dengan nilai Rp4 miliar, dapat dilakukan dengan Pemilihan langsung

S Pasal 117 ayat 2

17 Identifikasi kebutuhan barang/jasa, menyusun dan menetapkan rencana penganggaran merupakan bagian dari penyusunan RUP.

B Pasal 22 ayat 3

18 Penyelenggaraan diklat, lokarya, atau penyuluhan dapat dilakukan secara swakelola.

B Pasal 26

19 Penetapan metode pemilihan merupakan salah satu bagian yang dibahas dalam rapat kaji ulang RUP oleh PPK, Pokja ULP dan tim teknis.

S Setelah penyusunan pada tahap persiapan.(Pasal 34)

20 Media penyelesaian perselisihan antara pihak PPK dengan Penyedia dapat dilakukan melalui

S Pasal 94

arbitrase dan mahkamah konstitusi.21 Paket pekerjaan swakelola yang dicantumkan

dalam RUP TIDAK perlu dibahas dalam kaji ulang RUP.

S

22 Peserta pengadaan yang TIDAK puas dengan hasil pelelangan, dapat menyampaikan sanggahan kepada PA/KPA.

S

23 Apabila Penyedia Barang/Jasa cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam waktu yang telah ditetapkan , maka PPK dapat memutus Kontrak.

B

24 Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memiliki wewenang dalam penggunaan anggaran K/L/D/I pada Institusi pengguna APBN/APBD

B

25 Tahapan E-Tendering paling kurang terdiri atas undangan, pemasukan penawaran harga dan pengumuman pemenang

B

Soal Pilihan Ganda Berilah tanda X pada pilihan A, B, C atau D

26. Ketentuan produk dalam negeri yang wajib digunakan jika terdapat penyedia yang menawarkan barang/jasa dengan niliai TKDN + BMP paling sedikit sebesar …. A. 10 %B. 20 %C. 30% D. 40 %

27. Tanda bukti perjanjian untuk pengadaan barang/jasa melalui E-Purchasing dan pembelian secara online dilakukan dengan tanda bukti perjanjian …A. Bukti PembelianB. KuitansiC. Surat PerjanjianD. Surat Pesanan

28. Penilaian kualifikasi sebelum pemasukan penawaran dilakukan untuk pengadaan dengan metode pemilihan …A. Pelelangan umum pekerjaan konstruksi tidak kompleks.B. Penunjukan langsung penanganan daruratC. Pengadaan langsung barang/jasa lainnya

D. Seleksi sederhana jasa konsultansi perorangan.

29. Metode evaluasi penawaran yang paling tepat digunakan untuk pekerjaan desain bangunan gedung dengan nilai Rp 185 juta ialah …A. Sistem gugurB. Sistem pagu anggaranC. Simtem biaya terendahD. Sistem kualitas dan biaya

30. Pengadaan bahan atau suku cadang melalui Swakelola oleh K/L/D/I selaku Penanggung jawab Anggaran, dilaksanakan oleh …A. Pejabat Pembuat KomitmenB. Pokja ULP/Pejabat PengadaanC. Tim PengadaanD. Tim Pelaksana

31. Ketentuan dalam Pengumuman untuk Pelelangan Terbatas ialah …A. Dapat diikuti oleh Penyedia yang pernah mengikuti pelelangan sejenisB. Mencantumkan nama calon Penyedia yang dianggap mampu.C. Mencantumkan nilai pagu anggaran di dalam Pengumuman.D. Harus diumumkan melalui surat kabar provinsi.

32. Perhitungan Kemampuan Dasar (KD) penyedia barang/jasa yang berbentuk kemitraan ditetapkan sebagai berikut …A. Jumlah KD seluruh perusahaan yang bermitra.B. KD dari perusahaan pimpinan kemitraan.C. KD masing-masing perusahaan yang bermitra.D. KD tidak perlu dihitung

33. Inti dalam pengkajian ulang KAK suatu pengadaan jasa konsultansi oleh PPK dan ULP yakni untuk memastikan bahwa tidak ada ketentuan yang dilanggar. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut yaitu …A. Pengadaan suku cadang mengarah kepada produk tertentu B. Mengutamakan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI).C. Mencantumkan sumber pendanaan D. Adanya kualifikasi tenaga ahli yang mengarah kepada individu tertentu

34. Berita acara hasil pelelangan, disusun dan ditetapkan oleh Pokja ULP …A. Setelah pengumuman pemenang.B. Setelah masa sanggah.C. Sebelum pengumuman pemenang.D. Sebelum penyerahan perintah kerja kepada penyedia

35. Yang TIDAK termasuk Kebijakan Umum pengadaan barang/jasa ialah ...

A. Memaksimalkan peran serta Usaha non kecil dalam Pengadaan Barang/Jasa.

B. Peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. C. Memanfaatkan sarana/prasarana Penelitian dan Pengembangan dalam

negeri. D. Penumbuhkembangan peran usaha nasional.

36. Pengadaan Jasa Lainnya yang penilaian administrasi teknisnya terpisah dan penyampaian serta penilaian harga dilakukan setelah lulus pada administrasi teknisnya , maka penyampaian yang tepat menggunakan … A. Metode satu file/sampulB. Metode dua file/sampulC. Metode sistem biaya umur ekonomisD. Metode dua tahap

37. Apabila terbukti penyedia memberikan informasi TIDAK benar, maka penyedia yang terlibat …A. Dilaporkan ke KPPU untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan

perundangundangan yang berlaku B. Dicantumkan ke dalam daftar hitam oleh Pokja ULP.C. Dicantumkan ke dalam daftar hitam oleh PA/KPA D. Dikenakan sanksi administrasi oleh PA/KPA.

38. Pemaketan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan ialah …A. pengadaan perabotan kantor senilai Rp6 miliar dapat dipecah menjadi 2

paket masing-masing Rp3 miliar.B. pengadaan komputer senilai Rp300 juta dipecah menjadi 4 paket masing-

masing Rp75 juta.C. pengadaan alat tulis kantor senilai Rp300 juta dipecah menjadi 3 paket

masing-masing Rp100 juta.D. pengadaan bahan makanan senilai Rp1,2 miliar dipecah menjadi 12 paket

masing-masing Rp100 juta.

39. Pekerjaan yang TIDAK membutuhkan HPS …A. Pengadaan barang dan pengadaan jasa lainnya untuk pekerjaan Swakelola

yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Lain.B. Pengadaan jasa Konsultansi untuk pekerjaan sederhana yang menggunakan

evaluasi harga terendah. C. Pengadaan barang untuk kebutuhan operasional yang menggunakan kwitansiD. Pengadaan barang yang menggunakan bukti pembelian.

40. Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak objektif, termasuk perbuatan yang dinilai melanggar …

A. ketentuan penyusunan HPSB. ketentuan pemaketanC. etika pengadaanD. ketentuan/persyaratan Penyedia

41. Yang TIDAK termasuk Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi ialah …A. Kontrak pengadaan yang meliputi desain dan pembangunan.B. Kontrak pengadaan yang meliputi desain, pengadaan dan konstruksi .C. Kontrak pengelolaan asset.D. Kontrak pemeliharaan gedung.

42. Jasa layanan yang membutuhkan profesionalisme tertentu yang mengutamakan olah pikir disebut …A. Jasa LainnyaB. Pekerjaan KonstruksiC. Jasa BogaD. Jasa Konsultansi

43. Yang TIDAK termasuk Kebijakan Umum pengadaan barang/jasa ialah … A. Memaksimalkan peran serta Usaha non kecil dalam Pengadaan

Barang/Jasa.B. Peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan. C. Memanfaatkan sarana/prasarana Penelitian dan Pengembangan dalam

negeri. D. Penumbuhkembangan peran usaha nasional.

44. Persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Penyedia barang/jasa dalam penilaian kualifikasi yaitu …A. Harus memiliki pengalaman dan tidak termasuk subkontrak pada Instansi

Pemerintah selama 4 tahun.B. Memiliki alamat tetap dan jelas dan dapat dijangkau jasa pengirimanC. Direktur Perusahaan membuat pernyataan bukan Pegawai NegeriD. Memiliki kantor cabang di lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan

45. Apabila terbukti penyedia memberikan informasi TIDAK benar, maka penyedia yang terlibat …A. Dilaporkan ke KPPU untuk dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan

perundangundangan yang berlaku B. Dicantumkan ke dalam daftar hitam oleh Pokja ULP.C. Dicantumkan ke dalam daftar hitam oleh PA/KPA.D. Memiliki kantor cabang di lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan

46. Ketentuan pemaketan pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan ialah …

A. pengadaan perabotan kantor senilai Rp6 miliar dapat dipecah menjadi 2 paket masing-masing Rp3 miliar.

B. pengadaan komputer senilai Rp300 juta dipecah menjadi 4 paket masing-masing Rp75 juta.

C. pengadaan alat tulis kantor senilai Rp300 juta dipecah menjadi 3 paket masing-masing Rp100 juta.

D. pengadaan bahan makanan senilai Rp1,2 miliar dipecah menjadi 12 paket masing-masing Rp100 juta.

47. Yang termasuk kegiatan perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa diantaranya ialah …A. Pengkajian ulang HPS.B. Pengkajian ulang paket pekerjaan C. Penyusunan Dokumen Pengadaan.D. Penyusunan Spesifikasi Teknis.

48. Pekerjaan yang TIDAK membutuhkan HPS …A. Pengadaan barang dan pengadaan jasa lainnya untuk pekerjaan Swakelola

yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Lain.B. Pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian. C. Pengadaan jasa Konsultansi untuk pekerjaan sederhana yang menggunakan

evaluasi harga terendah.D. Pengadaan Barang untuk kebutuhan operasional yang menggunakan

kwitansi

49. Tanda bukti perjanjian untuk pengadaan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi senilai Rp90 juta berupa …A. Surat perjanjian (Kontrak)B. SPKC. SPMKD. Adendum Kontrak.

50. Perusahaan asing TIDAK dapat ikut serta untuk pengadaan ...A. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai diatas Rp. 100 milyar. B. Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 20 milyar. C. Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 10 miliar. D. Jasa Konsultansi peorangan dengan nilai diatas Rp. 5 miliar.

51. Barang/jasa yang tercantum dalam katalog elektronik ditetapkan oleh…

A. Menteri PerindustrianB. Menteri PerdaganganC. Kepala LKPPD. Menteri Keuangan

52. Penilaian kualifikasi dengan metode Prakualifikasi dilaksanaan untuk … A. Pelelangan umum untuk pekerjaan yang tidak kompleks.B. Pelelangan sederhana.C. Penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat.D. Pengadaan langsung untuk pengadaan barang.

53. Pengumuman pemenang penyedia barang/jasa pada proses penunjukan langsung dilakukan …A. pada awal proses penunjukan langsung.B. setelah ada penetapan dari Pokja ULP/Pejabat Pengadaan.C. setelah diterbitkannya surat penunjukan penyedia barang jasa (SPPBJ).D. setelah ditetapkan hasil prakualifikasi

54. Yang TIDAK terdapat di dalam dokumen pemilihan …A. Syarat-syarat khusus kontrak B. Spesifikasi teknisC. Pakta integritasD. Daftar kuantitas dan harga

55. Ketentuan dalam Pengumuman untuk Pelelangan Terbatas ialah …A. Tidak dapat diikuti oleh Penyedia yang tidak tercantum di dalam

PengumumanB. Mencantumkan nama calon Penyedia yang dianggap mampu.C. Mencantumkan nilai pagu anggaran di dalam Pengumuman.D. Harus diumumkan melalui surat kabar provinsi.

56. Dalam hal Pelelangan/Seleksi dinyatakan gagal, yang dilakukan Pokja ULP ialah...A. Melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan rekomendasi dari PA/KPA.B. Mengubah waktu pengadaan ke tahun anggaran mendatang.C. Melakukan penyampaian ulang dokumen penawaran.D. Melakukan pengadaan langsung.

57. Pengadaan bahan atau suku cadang melalui Swakelola oleh K/L/D/I selaku Penanggung jawab Anggaran, dilaksanakan oleh …A. PPKB. Pokja ULP/Pejabat PengadaanC. Tim PengadaanD. Tim Pelaksana

58. Apabila pekerjaan konstruksi yang membutuhkan pemeliharaan dinyatakan telah selesai 100%, maka proses selanjutnya adalah dilakukan …A. Serah Terima Akhir.B. Pembayaran pekerjaan 95%.

C. Serah Terima Pertama.D. Pemutusan Kontrak.

59. Metode pemilihan Penyedia yang memperlombakan barang/benda tertentu yang TIDAK mempunyai harga pasar disebut ...A. SayembaraB. KontesC. Penunjukkan LangsungD. Pengadaan Langsung

60. Yang harus diperhatikan dalam menyusun dokumen pemilihan ialah: A. spesifikasi harus sesuai dengan merek terbaik.B. mencantumkan rincian HPS.C. menggunakan dokumen standar sesuai dengan jenis pengadaan D. metode evaluasi tidak perlu ditulis dengan rinci.

61. Ketentuan pemaketan pekerjaan yang sesuai ialah: A. pengadaan perabotan kantor senilai Rp6 miliar dapat dipecah menjadi 2

paket masing-masing Rp3 miliar.B. pengadaan komputer senilai Rp300 juta dipecah menjadi 4 paket masing-

masing Rp75 juta C. pengadaan alat tulis kantor senilai Rp300 juta dipecah menjadi 3 paket

masing-masing Rp100 juta.D. pengadaan bahan makanan senilai Rp1,2 miliar dipecah menjadi 12 paket

masing-masing Rp100 juta.

62. Siapa yang berwenang melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah: A. Pokja ULP B. PPHP.C. Pejabat Pengadaan.D. PPK.

63. Pekerjaan penyediaan makan-minum pasien di Rumah Sakit Daerah dengan dana APBD paling tepat dilaksanakan melalui kontrak : A. Terima jadiB. Lump-sumC. Harga SatuanD. Payung

64. Yang BUKAN merupakan hak dan kewajiban penyedia dalam pelaksanaan kontrak ialah: A. Menerima pembayaran sesuai dengan harga kontrak.B. Meminta fasilitas kepada PPK sesuai dengan ketentuan kontrak.

C. Meminta penyesuaian harga untuk kontrak tahun tunggal.D. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal

65. Ruang lingkup E-Tendering meliputi proses yang terdiri dari …

A. Pengumuman pengadaan sampai pemilihan penyediaB. Pengumuman Pengadaan sampai Pengumuman PemenangC. Rencana Pengadaan sampai persiapan dokumenD. Pemilihan Penyedia dan Penetapan Pemenang Penyedia

66. Berita acara evaluasi dokumen penawaran TIDAK memuat: A. daftar penyedia barang/jasa yang tidak memasukkan penawaranB. hasil evaluasi administrasi C. hasil evaluasi teknis.D. nama dan tanda tangan Pokja ULP

67. Agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola tepat sasaran, maka swakelola diberikan kepada: A. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu

melaksanakan pekerjaan.B. Semua kelompok masyarakat yang ada.C. Kelompok masyarakat yang terbaik status ekonominya.D. Masyarakat yang telah ada kerjasama dengan penyedia tertentu.

68. Pengadaan Barang/Jasa yang terdaftar dalam e-katalog LKPP dilakukan melalui: A. Pengadaan langsung.B. E-Purchasing.C. E-Tendering.D. Penunjukan langsung

69. Pekerjaan yang TIDAK dapat dilakukan dengan swakelola diantaranya : A. Penelitian dan pengembangan dalam negeri.B. Pekerjaan yang memerlukan partisipasi masyarakat.C. Proyek percontohan dan survey yang bersifat khusus .D. Pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks

70. Perubahan kontrak TIDAK bisa dilaksanakan walaupun disetujui oleh para pihak, dengan kondisi sebagai berikut : A. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para

pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak.B. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan

pekerjaan C. perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau

perubahan pelaksanaan pekerjaan.D. terjadi kenaikan harga bahan yang cukup tinggi rata-rata 15%.

71. Untuk mencegah Penyedia Barang/Jasa melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam Pengadaan barang/Jasa maka dibutuhkan pernyataan berupa: A. Surat Jaminan Penawaran B. Surat Perjanjian.C. Pakta Integritas.D. Formulir Isian Kualifikasi.

72. Yang TIDAK dimuat dalam Berita acara evaluasi dokumen penawaran ialah: A. daftar penyedia barang/jasa yang tidak memasukkan penawaran.B. hasil evaluasi administrasi.C. hasil evaluasi teknis.D. nama dan tanda tangan Pokja ULP.

73. Petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi terdapat di dalam : A. Dokumen pemilihanB. Dokumen anggaranC. Dokumen penawaranD. Dokumen kualifikasi

74. PPK menyusun HPS dengan ketentuan sebagai berikut : A. menggunakan data hasil survei harga pasar di kota besar menjelang

dilaksanakan pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang relevan.

B. menggunakan data hasil survei harga pasar pada awal tahun tanpa mempertimbangkan informasi yang relevan.

C. menggunakan data kontrak sejenis tahun sebelumnya tanpa perlu mempertimbangkan informasi harga tahun sekarang.

D. menggunakan data hasil survei harga pasar setempat menjelang dilaksanakan pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang relevan.

75. Ketentuan preferensi harga hanya diberikan kepada penyedia untuk pengadaan barang dalam negeri dengan kandungan Tingkat Komponen Dalam Negeri lebih besar atau sama dengan …A. 40%B. 25%C. 15%D. 7,5%

76. Ketentuan preferensi harga hanya diberikan kepada penyedia untuk pengadaan barang dalam negeri dengan kandungan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) lebih besar atau sama dengan … (Pasal 98)E. 40%F. 25%G. 15%

H. 7,5%

77. Tahapan evaluasi penawaran adalah (Pasal 79)A. Evaluasi harga, evaluasi teknis dan evaluasi administrasiB. Evaluasi teknis, evaluasi administrasi dan evaluasi kualifikasiC. Evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, negosiasi hargaD. Evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga

78. Pihak yang berwenang untuk menetapkan pemenang pekerjaan jasa konstruksi senilai Rp.150 Milyar adalah …. (Pasal 80)A. Pokja ULPB. Pengguna AnggaranC. Kepala ULPD. Kepala Daerah

79. Pembobotan yang benar pada pengadaan jasa konsultan dengan metode evaluasi kualitas dan biaya adalah sebagai berikut : (Pasal 49)A. Teknis 10% - 30% dan Harga 70% - 90%B. Teknis 20% - 40 % dan Harga 60% - 80 %C. Teknis 20% - 60 % dan Harga 40% - 80% D. Teknis 60% - 80% dan harga 20%-40%

80. Metode penyampaian penawaran untuk pekerjaan jasa konstruksi yang sederhana adalah (Pasal 47)A. Satu fileB. Dua fileC. Dua tahapD. Dua sampul

SOAL STUDI KASUS

81. Dinas Bina Marga Kabupaten ABC akan melakukan Pelelangan Umum untuk pembuatan jalan baru sepanjang 2.500 meter antara kota kecamatan Pagerwangi dan kota kecamatan Bojong dengan HPS senilai Rp69 miliar. Untuk pekerjaan konstruksi, Kemampuan Dasar (KD) dihitung dengan rumus KD=3 NPt. PT Buana Maju Jaya memiliki pengalaman kerja tertinggi dengan nilai kontrak Rp22 miliar yang dikerjakan tahun yang lalu. Apakah perusahaan ini dapat diluluskan dalam pelelangan pekerjaan tersebut ?

A. Tidak, karena nilai pengalaman kerja tertinggi yang dimilikinya dibawah HPS.

B. Bisa, asalkan dia menyerahkan dukungan keuangan sebesar 10% dari nilai HPS.

C. Tidak, karena KD yang dimilikinya dibawah HPS.D. Bisa, karena penilaian prakualifikasi dilakukan dengan sistem nilai, bukan

sistem gugur.

82. PPK di Dinas Pendidikan Kabupaten ABC menyusun spesifikasi komputer sama seperti yang diadakan tahun lalu dengan menggunakan kontrak Harga Satuan. Setelah kontrak ditandatangani ternyata barang tersebut sudah tidak ada di pasaran padahal komputer ini sangat dibutuhkan. Apa yang harus dilakukan PPK menyikapi kondisi kontrak seperti ini ?

A. Karena kontrak sudah ditandatangani maka Penyedia tetap harus melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

B. PPK memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi “black list” karena tidak mampu menyediakan barang sesuai kontrak.

C. PPK memutus kontrak dan ketiadaan barang di pasar dianggap sebagai keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dikenai sanksi.

D. PPK dapat mengubah spesifikasi dalam kontrak menjadi spesifikasi yang setara dengan spesifikasi komputer yang ada di pasaran.

83. Pembangunan Gedung Olah Raga di Kabupaten XYZ senilai Rp 20 miliar kontraknya terpaksa diputus karena pelaksana pekerjaan yaitu PT Guna Wijaya Raya tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditetapkan, sementara itu PT Guna Wijaya Raya telah menerima uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp4 miliar sesuai dengan pengajuan yang disampaikannya kepada PPK. Bagaimana pendapat anda atas pemberian uang muka oleh PPK ini ? A. Uang muka hanya diberikan kepada Penyedia yang diyakini mampu

melaksanakan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan.B. Uang muka yang ditetapkan tidak harus sesuai dengan persentase maksimal

yaitu sebesar 20% dari nilai kontrak. C. Nilai uang muka yang ditetapkan harus mengikuti rencana penggunaan uang

muka yang diajukan Penyedia.D. Uang muka yang diberikan berada dibawah nilai maksimal uang muka yaitu

sebesar 30% dari nilai kontrak.

84. DPRD suatu kabupaten ingin membangun suatu gedung yang layak, mengingat gedung yang saat ini mereka tempati tidak memenuhi persyaratan minimum. Lokasi tempat akan dibangunnya gedung tersebut memerlukan perencanaan teknis yang teliti mengingat kondisi tanah dan seringnya terjadi gempa bumi.

Para penyusun KAK berbeda pendapat tentang alokasi bobot yang akan diberikan terhadap unsur pokok yang akan dinilai. Mana alternatif yang paling tepat di antara empat alternatif di bawah ini?A. Pengalaman perusahaan: 10%, pendekatan dan metodologi: 25%, dan

kualifikasi tenaga ahli: 65%.B. Pengalaman perusahaan: 10%, pendekatan dan metodologi: 40%, dan

kualifikasi tenaga ahli: 75%.C. Pengalaman perusahaan: 25%, pendekatan dan metodologi: 40%, dan

kualifikasi tenaga ahli: 35%.D. Pengalaman perusahaan: 15%, pendekatan dan metodologi: 55%, dan

kualifikasi tenaga ahli: 30%.

85. Satker pada Kementerian merencanakan beberapa pengadaan yang digabungkan dalam 1 paket untuk meningkatkan kinerjanya dengan kegiatan Peningkatan Sumber Daya Keuangan Instansi senilai Rp500 juta dengan rincian: (1) pembuatan sistem informasi manajemen (SIM) sederhana Rp150 juta; (2) komputer PC dan server Rp200 juta; serta (3) pelatihan penerapan sistem informasi keuangan Rp150 juta. Hasil kaji ulang paket yang benar ialah:A. Dipecah menjadi 3 paket pengadaan, yaitu: 1 paket pengadaan

pembuatan SIM sederhana Rp150juta; 1 paket pengadaan komputer PC dan server Rp200juta; dan 1 paket pengadaan pelatihan dengan swakelola Rp150juta.

B. Dipecah menjadi 2 paket pengadaan, yaitu: 1 paket pengadaan pembuatan SIM sederhana Rp150juta; dan 1 paket pengadaan komputer PC dan server digabungkan dengan pengadaan pelatihan Rp350juta.

C. Tetap dengan 1 paket pengadaan tanpa usulan perubahan paket karena penggabungan paket tersebut sudah tepat.

D. Dipecah menjadi 4 paket pengadaan yaitu:1 paket pengadaan pembuatan SIM Rp150juta;1paket pengadaan komputer PC Rp100juta;1paket pengadaan server Rp100juta dan 1 paket pengadaan pelatihan swakelola Rp150 juta.

86. Dalam melaksanakan peninjauan terhadap HPS yang telah ditetapkan oleh PPK, anggota pokja ULP berbeda pendapat tentang konsep penyusunan HPS barang. Hal  tersebut mungkin terpengaruh oleh penyusunan HPS untuk pekerjaan konstruksi. Mana di antara empat pendapat di bawah ini yang paling benar tentang penyusunan HPS barang? A. Besarnya nilai HPS bergantung pada spesifikasi barang yang akan diadakan

dan karena merupakan batas tertinggi harga penawaran yang dapat memenangkan pelelangan, penyusunan HPS harus menggunakan spesifikasi teknis tercanggih.

B. Dalam setiap penyusunan HPS harus dibuat analisis harga satuan pekerjaan yang terperinci dan terdiri dari harga satuan dasar bahan, harga satuan dasar alat, dan harga satuan dasar upah.

C. Dalam penyusunan HPS barang diperlukan pembuatan analisis harga satuan dasar pekerjaan dan harus ditambahkan faktor keuntungan yang besarnya bergantung antara lain pada ketat atau tidaknya persaingan.

D. Dalam penyusunan HPS untuk barang, seperti barang elektronik, PPK menyusun harga barang berdasarkan harga rata-rata barang sejenis di pasar ditambah ongkos angkut, apabila ditentukan dalam dokumen pemilihan.

87. Satker pada Kementerian merencanakan beberapa pengadaan yang digabungkan dalam 1 paket untuk meningkatkan kinerjanya dengan kegiatan Peningkatan Sumber Daya Keuangan Instansi senilai Rp500 juta dengan rincian: (1) pembuatan sistem informasi manajemen (SIM) sederhana Rp150 juta; (2) komputer PC dan server Rp200 juta; serta (3) pelatihan penerapan sistem informasi keuangan Rp150 juta. Hasil kaji ulang paket yang benar ialah: A. Dipecah menjadi 3 paket pengadaan, yaitu: 1 paket pengadaan

pembuatan SIM sederhana Rp150juta; 1 paket pengadaan komputer PC dan server Rp200juta; dan 1 paket pengadaan pelatihan dengan swakelola Rp150juta.

B. Dipecah menjadi 2 paket pengadaan, yaitu: 1 paket pengadaan pembuatan SIM sederhana Rp150juta; dan 1 paket pengadaan komputer PC dan server digabungkan dengan pengadaan pelatihan Rp350juta.

C. Tetap dengan 1 paket pengadaan tanpa usulan perubahan paket karena penggabungan paket tersebut sudah tepat.

D. Dipecah menjadi 4 paket pengadaan yaitu:1 paket pengadaan pembuatan SIM Rp150juta;1paket pengadaan komputer PC Rp100juta;1paket pengadaan server Rp100juta dan 1 paket pengadaan pelatihan swakelola Rp150 juta.

88. Dalam pengadaan jasa konsultansi untuk penyusunan jurnal lingkungan hidup dengan metode kualitas dan biaya, telah dilakukan negosiasi harga dengan calon pemenang pertama. Namun negosiasi harga tersebut  tidak mencapai kesepakatan. Yang harus dilakukan oleh Pokja ULP ialah: A. mengundang calon pemenang kedua untuk negosiasi sampai diperoleh

harga satuan seluruh pekerjaan kurang dari atau sama dengan HPS B. menegosiasikan dengan calon pemenang kedua dan kemudian

dibandingkan dengan hasil negosiasi dengan calon pemenang pertama, dan apabila masih lebih murah penawaran calon pemenang pertama, maka keputusan hasil negosiasi dengan calon pemenang pertama dicabut.

C. menunjuk calon pemenang pertama, walaupun beberapa harga satuan yang diusulkan berbeda dari yang tercantum dalam HPS.

D. mengundang calon pemenang kedua sampai diperoleh kesepakatan harga yang sama dengan penawaran calon pemenang pertama.

89. Dinas Bina Marga Kabupaten ABC akan melakukan Pelelangan Umum untuk pembuatan jalan baru sepanjang 2.500 meter antara kota kecamatan Pagerwangi dengan kota kecamatan Bojong dengan HPS senilai Rp69 miliar. Untuk pekerjaan konstruksi, Kemampuan Dasar (KD) dihitung dengan rumus KD=3 NPt. PT Buana Maju Jaya memiliki pengalaman kerja tertinggi dengan nilai kontrak Rp22 miliar yang dikerjakan tahun yang lalu. Apakah perusahaan ini dapat diluluskan dalam pelelangan pekerjaan tersebut ?

A. Tidak, karena nilai pengalaman kerja tertinggi yang dimilikinya dibawah HPS.B. Bisa, asalkan dia menyerahkan dukungan keuangan sebesar 10% dari nilai

HPS.C. Tidak, karena KD yang dimilikinya dibawah HPS.D. Bisa, karena penilaian prakualifikasi dilakukan dengan sistem nilai, bukan

sistem gugur.

90. Pekerjaan perencanaan konstruksi kantor suatu SKPD dilaksanakan oleh perusahaan konsultansi. Pokja ULP tidak mempunyai anggaran untuk membiayai Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksinya. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut:

A. Pokja ULP menunjuk konsultan perencana sebagai Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan.

B. Pokja ULP mencari pinjaman untuk honor Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan.

C. PPK menunjuk konsultan perencana sebagai Tenaga Ahli Pemberi Penjelasan

D. Pokja ULP melakukan pemberian penjelasan sendiri, walaupun tidak memahami substansi pekerjaan.