PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KOPERASI,DAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

BAB VI

PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KOPERASI,

DAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

A. PENDAHULUAN

Usaha nasional makin berkembang sehingga mampu memberikan sumbangan yang besar dalam pembangunan ekonomi nasional, yaitu telah memacu pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan dan memeratakan pendapatan, meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memicu pembangunan daerah dan perdesaan.

Selama dua tahun pelaksanaan Repelita VI, penataan struktur dunia usaha dan peran serta masyarakat dilanjutkan dan ditingkatkan untuk mengatasi berbagai kesenjangan yang masih melekat

VI/3

dalam kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial yang telah dicapai. Pemusatan upaya yang besar terus dijalankan dalam menangani masalah kesenjangan antargolongan ekonomi, antarsektor dan antar-

daerah; mengangkat peran koperasi dan usaha kecil sebagai kekuatan ekonomi rakyat; dan memperluas kesempatan usaha serta lapangan kerja.

Upaya tersebut didukung oleh serangkaian kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, antara lain di bidang perbankan, perpajakan, perdagangan, penanaman modal, dan berbagai prosedur administrasi, terutama kebijaksanaan yang mendorong pembangunan daerah khususnya di kawasan timur Indonesia. Bersamaan dengan itu, terus diupayakan kemitraan usaha yang seimbang dan sejajar antara berbagai pelaku ekonomi.

Hasil usaha penataan yang didukung oleh deregulasi dan debirokratisasi tersebut tercermin antara lain pada perkembangan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) yang terus meningkat. Dalam dua tahun Repelita VI telah dikeluarkan persetujuan PMDN dan PMA dengan nilai investasi masing-masing sejumlah Rp140,5 triliun dan US$71.984,7 juta. Untuk PMDN jumlah nilai investasi selama dua tahun Repelita VI tersebut merupakan 67,8 persen dari keseluruhan nilai persetujuan selama Repelita V. Sementara itu, nilai persetujuan PMA dalam dua tahun Repelita ini bahkan telah melampaui nilai investasi PMA selama Repelita V, yaitu sebesar 176,9 persen. Peningkatan nilai investasi PMDN dan PMA tersebut diikuti pula dengan makin meratanya persebaran investasi ke luar pulau Jawa. Nilai persetujuan PMDN dan PMA di pulau Jawa pada akhir Repelita V adalah sebesar 69,9 persen dari total PMDN dan 80,6 persen dari total PMA. Pada tahun kedua Repelita VI, persetujuan PMDN dan PMA di pulau Jawa telah berkurang persentasenya masing-masing menjadi sebesar 55,3 persen dari total PMDN dan 66,0 persen dari total PMA.

VI/4

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga berkembang semakin mantap dalam mengemban fungsinya sebagai perintis berbagai kegiatan usaha, dan sebagai stabilisator harga barang dan jasa penting. Kinerja BUMN juga menunjukkan peningkatan dalam sumbangannya terhadap penerimaan negara, yaitu dalam bentuk pajak penghasilan dan penerimaan bukan pajak. Pembinaan BUMN antara lain ditempuh melalui kebijaksanaan restrukturisasi usaha dan organisasi yang dilaksanakan sejak Repelita V dan terus berlanjut hingga tahun kedua Repelita VI.

BUMN sebagai perintis pembangunan ekonomi nasional juga ikut berperan dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan koperasi, dengan menggunakan sebagian dana dari laba bersihnya untuk memberikan pinjaman lunak modal usaha dan bantuan teknis usaha. Jumlah usaha kecil dan koperasi yang telah dibina pengembangannya mencapai sebanyak 68,5 ribu pengusaha kecil dan 21,8 ribu koperasi. Sejak awal tahun 1996, pembinaan BUMN kepada usaha kecil dan koperasi ini diperluas sasarannya untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I.

Sementara itu, koperasi yang merupakan bagian integral dari perekonomian- nasional, baik sebagai badan usaha maupun sebagai `gerakan ekonomi rakyat, terus ditingkatkan kualitasnya sehingga menjadi makin maju dan mandiri, dan makin berakar dalam masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

VI/5

Sebagai salah satu pelaku ekonomi yang berintikan pada kekuatan anggota, maka titik berat pengembangan koperasi adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia koperasi untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan usaha koperasi. Melalui penguatan tersebut koperasi

makin berkembang dan mampu melakukan kegiatan ekonomi secara sejajar dan seimbang dengan pelaku ekonomi lainnya. Sampai dengan tahun kedua Repelita VI telah terbentuk 46,5 ribu koperasi dengan jumlah nilai usaha sebesar Rp10,8 triliun disertai peran serta se -banyak 26,3 juta anggota koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam Repelita VI, perdagangan dalam negeri telah menunjuk-kan kemajuan yang berarti. Arus barang dan jasa, khususnya bahan pokok, semakin lancar dan merata persebarannya dengan harga yang stabil dan dapat dijangkau oleh masyarakat banyak. Keadaan tersebut didukung pula oleh pasar dalam negeri yang semakin transparan dan kompetitif.

Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan dan hambatan perdagangan yang dihadapi juga bertambah besar. Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan mulai berpengaruh terhadap perkembangan pasar. dalam negeri sehingga menimbulkan tingkat persaingan yang tinggi. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan tersebut, serta agar keterpaduan dan sinkronisasi antara sektor produksi dan sektor distribusi dapat berjalan lebih efektif, telah diupayakan penataan dan pengembangan kelembagaan melalui penggabungan antara Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan menjadi Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pelaksanaan pembangunan usaha nasional, koperasi, dan perdagangan dalam negeri sampai dengan tahun kedua Repelita VI telah mampu meningkatkan peran serta ketiga pelaku usaha nasional yang makin serasi, seimbang serta dijiwai oleh semangat kemitraan usaha dan didukung oleh makin mantapnya stabilitas perekonomian nasional sehingga memperkuat landasan yang diperlukan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan di berbagai bidang demi kelangsungan pembangunan selanjutnya.

VI/6

B. PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL

1. Sasaran, Kebijaksanaan dan Program Repelita VI

Sasaran pengembangan usaha nasional dalam Repelita VI meliputi terwujudnya kualitas dan kemampuan usaha kecil, informal, dan tradisional yang makin kuat dan terorganisasi ke dalam unit usaha formal terutama koperasi; meningkatnya jumlah pengusaha menengah yang tangguh; makin meningkatnya kemampuan, kemandirian, dan peran lapisan pengusaha kecil dalam perekonomian nasional; meningkatnya keterkaitan dan kemitraan usaha yang sejajar antara pengusaha besar, menengah, dan kecil; meningkatnya peran koperasi di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat; meningkatnya efisiensi dan produktivitas BUMN sebagai perintis, penggerak, dan pengarah usaha yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak dan usaha strategis maupun sebagai stabil4sator perekonomian nasional; serta makin meningkatnya perolehan laba dan kualitas pelayanan BUMN kepada masyarakat. Dalam Repelita VI direncanakan tumbuhnya sekitar 555 ribu pengusaha formal.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijaksanaan pengembangan usaha nasional dalam Repelita VI adalah menata struktur dunia usaha agar lebih seimbang, merata, berkeadilan, kukuh, dan mandiri antara lain dengan membina dan melindungi usaha kecil, informal dan tradisional serta golongan ekonomi lemah dan mengembangkannya menjadi pengusaha kecil yang tangguh; meningkatkan kemampuan pengusaha menengah dan kecil, yang merupakan bagian terbesar dari pengusaha nasional melalui peningkatan prakarsa, etos kerja, dan peran sertanya di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat; meningkatkan daya saing usaha nasional, melalui peningkatan kerja sama, keterkaitan dan kemitraan usaha yang luas antara badan usaha

VI/7

koperasi, negara, dan swasta; meningkatkan dan menyebarkan investasi dengan memobilisasi dana pembangunan, menciptakan iklim investasi yang mendukung, serta memberikan kemudahan dan insentif fiskal dan moneter yang menarik, terutama untuk investasi di kawasan timur. Indonesia dan daerah tertinggal lainnya; meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas serta memantapkan peran BUMN dengan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan dan pengelolaannya, termasuk peningkatan daya saingnya, memberi kesempatan kepada BUMN untuk mengembangkan usaha sesuai dengan fungsi dan peranannya secara mandiri; serta mendorong keikutsertaan BUMN dalam melindungi usaha menengah dan kecil.

Pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan usaha nasional tersebut di atas ditempuh melalui program-program pembangunan yang terdiri dari program pokok dan program penunjang. Program pokok terdiri dari program penataan kelembagaan usaha nasional, program pengembangan usaha menengah dan kecil, program pemupukan dan pendayagunaan dana masyarakat, serta program pembinaan BUMN. Program penunjang terdiri dari program pengembangan informasi usaha nasional, dan program penelitian dan pengembangan usaha nasional.

2. Pelaksanaan dan Hasil Pembangunan Tahun Kedua Repelita VI

Hasil pelaksanaan kebijaksanaan dan langkah-langkah yang dilaksanakan melalui program-program pembangunan usaha nasional selama dua tahun pertama Repelita VI, khususnya tahun 1995/96, secara garis besar disampaikan dalam uraian berikut.

VI/8

a. Program Pokok

1) Program Penataan Kelembagaan Usaha Nasional

Program ini bertujuan untuk menata kelembagaan usaha nasional yang lebih berimbang, merata, berkeadilan, kukuh dan mandiri, dengan menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang sehat dan mendukung berkembangnya usaha nasional.

Untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perekonomian Indonesia, pada bulan Mei 1995 telah ditempuh serangkaian upaya deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan, penanaman modal, serta perizinan dan restrukturisasi usaha (Paket Mei 1995). Untuk memperbesar pemasokan bagi pasar dalam negeri dan ekspor, serta peningkatan alih pengetahuan dan teknologi, beberapa bidang usaha yang semula tertutup untuk penanaman modal telah dibuka. Diantaranya adalah industri minyak goreng kelapa sawit, barang jadi/ setengah jadi rotan, kendaraan bermotor, serta perbengkelan pesawat udara dan komponen-komponennya yang beroperasi di bandara. Selanjutnya, untuk meningkatkan iklim investasi dan mendorong efisiensi usaha, perusahaan yang melakukan restrukturisasi diberi keringanan bea masuk dan bea masuk tambahan untuk impor bahan baku dan bahan penolong serta mesin dan peralatan selama 4 (empat) tahun.

Ketentuan yang mendukung penciptaan iklim usaha yang sehat dan mendukung berkembangnya usaha nasional khususnya usaha kecil, diatur dalam Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal. Dalam ketentuan ini, sebanyak 37 bidang usaha telah dicadangkan bagi usaha kecil atau usaha menengah dan besar yang melakukan kemitraan usaha dengan usaha kecil.

VI/9

Sebagai kelanjutan dari upaya deregulasi dan debirokratisasi tersebut di atas, pada bulan Januari 1996 telah dibuka dan diperluas kesempatan usaha bagi PMA dalam kegiatan perdagangan ekspor dan impor, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1996.

Ketentuan-ketentuan telah dikeluarkan untuk mendorong pengusaha menengah dan besar termasuk PMA untuk bermitra dengan pengusaha kecil dan koperasi dalam menangani bidang . usaha unggulan, dalam rangka mengantisipasi kecenderungan relokasi industri dari negara-negara maju serta untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Ketentuan ini akan lebih mendorong keterkaitan usaha hulu-hilir antara usaha kecil dan usaha menengah dan besar.

Di bidang usaha perseroan, telah diterbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT). Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Tahun 1847 yang jiwa dan semangatnya tidak sesuai dengan kondisi dewasa ini. Undang-undang ini lebih memperjelas ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilan perseroan. Dengan demikian, kepentingan para pemegang saham terutama pemegang saham minoritas lebih terlindungi.

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah disusun PP Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, serta PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.

VI/l0

Pada tahun 1995/96 telah pula diterbitkan UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi upaya pemberdayaan usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha nasional. Undang-undang ini, beserta seluruh perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha kecil seperti UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi.

Undang-undang tentang usaha kecil juga ditunjang oleh berbagai kebijaksanaan di bidang perpajakan, seperti PP Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal pada Perusahaan Pasangan Usahanya. PP tersebut memberikan keringanan pajak penghasilan kepada perusahaan modal ventura yang melakukan penjualan saham atau menyertakan modalnya pada usaha kecil dan menengah. Keringanan pajak ini dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perusahaan modal ventura yang merupakan salah satu sarana pemerataan kesempatan berusaha bagi usaha kecil dan menengah.

Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan tercipta iklim persaingan usaha yang lebih sehat, perlindungan dan kepastian usaha yang lebih besar bagi usaha kecil termasuk usaha informal dan tradisional, serta kemitraan usaha yang sejajar dan seimbang diantara para pelaku ekonomi nasional.

Sementara itu, untuk mendukung pelaksanaan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dilakukan pula upaya per -baikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat dalam rangka pengembangan usaha nasional seiring

VI/11

dengan perkembangan ekonomi yang merupakan hasil pembangunan itu sendiri. Dalam kaitan ini, selama dua tahun pertama Repelita VI telah dilaksanakan pelatihan teknis penanaman modal bagi 128 orang aparatur pemerintah di daerah.

2) Program Pengembangan Usaha Menengah dan Kecil

Program pengembangan usaha menengah dan kecil dalam Repelita VI bertujuan untuk mengembangkan usaha menengah dan. usaha kecil termasuk usaha informal dan tradisional di semua sektor ekonomi. Pengembangan usaha kecil dilaksanakan dengan meningkatkan kualitas usaha kecil menjadi usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta mampu berkembang menjadi usaha menengah untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Dengan makin besarnya lapisan usaha ,

menengah yang didukung oleh lapisan usaha kecil yang tangguh, struktur dunia usaha nasional akan makin kukuh.

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk mengembangkan usaha kecil, antara lain melalui penyediaan fasilitas permodalan untuk usaha kecil, pengembangan kemitraan melalui berbagai pola kerjasama usaha, serta bantuan teknis dari badan usaha negara dan swasta besar lainnya. Dengan diberlakukannya UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, upaya pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan lebih berdaya guna dan berhasil guna.VI/ 12

Peningkatan akses permodalan untuk usaha kecil dapat dilihat dari jumlah lembaga perkreditan rakyat yang semakin berkembang, dan perkembangan kredit untuk usaha kecil yang disalurkan melalui perbankan. Dalam dua tahun pertama Repelita VI, jumlah lembaga perkreditan rakyat telah memperlihatkan peningkatan dengan

bertambahnya bank perkreditan rakyat (BPR) baru. Jumlah BPR baru meningkat dari 1.219 unit pada tahun 1994 menjadi 1.264 unit pada tahun 1995. Sementara itu jumlah lembaga perkreditan rakyat lainnya relatif tetap (Tabel VI-1).

Sejak diberlakukannya deregulasi kredit kecil melalui Paket Januari 1990, penyaluran kredit usaha kecil (KUK) juga terus meningkat. Jumlah KUK yang disalurkan kepada pengusaha kecil pada tahun 1995 telah mencapai Rp40,9 triliun, atau meningkat 19,8 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu jumlah nasabah KUK meningkat sebesar 13,8 persen dari tahun sebelumnya menjadi 6,5 juta orang (Tabel VI-2).

Sebagian besar (95,1 persen) nasabah KUK adalah nasabah kecil dengan pinjaman sampai dengan Rp25 juta per nasabah. Jumlah KUK yang disalurkan kepada nasabah kecil ini mencapai 47,2 persen dari seluruh penyaluran KUK tahun 1995 sedangkan tahun sebelumnya adalah 44,0 persen. Sebesar 51,5 persen KUK disalurkan dalam bentuk modal kerja dan 15,4 persen dalam bentuk kredit investasi, sedangkan sisanya (33,1 persen) disalurkan sebagai kredit konsumsi. Seperti pada tahun sebelumnya, sektor perdagangan merupakan sektor yang paling banyak menyerap KUK (33,3 persen), diikuti oleh sektor jasa (17,6 persen), perindustrian (8,0 persen), sektor pertanian (7,3 persen), dan sektor lainnya (33,8 persen). Propinsi-propinsi yang paling banyak menyerap KUK adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, Riau, Lampung, dan Sumatera Selatan (Tabel VI-3).

Penyaluran kredit umum perdesaan (KUPEDES)

juga mengalami peningkatan. KUPEDES yang telah disalurkan sampai dengan tahun 1995/96 mencapai Rp3,3 triliun atau meningkat 28,1 persen dari tahun sebelumnya. Dari total KUPEDES tersebut sebesar 72,8 persen

VI/13

disalurkan dalam bentuk modal kerja (eksploitasi) sedangkan sisanya dalam bentuk kredit investasi. Jumlah nasabah yang memperoleh KUPEDES pada tahun yang sama hampir mencapai 2,3 juta orang atau meningkat sebesar 8,6 persen (Tabel VI-4).

Selain kredit perbankan, sumber permodalan usaha kecil dan menengah juga dapat diperoleh dari modal penyertaan (equity), antara lain dari perusahaan modal ventura. Sampai dengan akhir tahun 1995/96 telah terbentuk 37 perusahaan modal ventura di seluruh Indonesia, bertambah sebanyak 17 perusahaan dari jumlah tahun sebelumnya. Pengusaha kecil yang menjadi mitra atau pasangan usaha mencapai 131 orang dengan nilai modal yang disertakan sebesar Rp 5,6 miliar.

Peran serta BUMN dalam pembinaan usaha kecil diwujudkan antara lain dalam bentuk penyaluran dana sebesar maksimum 5 (lima) persen dari bagian labs bersihnya. Penyaluran dana 5 (lima) persen dari bagian laba bersih BUMN tersebut diperluas pemanfaatannya untuk pengentasan kemiskinan. Telah ditetapkan bahwa bagian laba bersih BUMN yang digunakan untuk pembinaan pengusaha kecil adalah maksimum 3 (tiga) persen, dan selebihnya yaitu sebesar 2 (dua) persen dapat dimanfaatkan untuk pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I, sesuai ketentuan tentang Pajak Penghasilan Atas Bantuan Yang Diberikan Untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

Sampai dengan tahun 1995, jumlah dana BUMN VI/14

yang disalurkan kepada koperasi dan pengusaha kecil telah mencapai Rp584,1 miliar atau meningkat 59,6 persen dari tahun sebelumnya (Tabel VI-5). Jumlah pengusaha kecil yang telah memperoleh pembinaan baik berupa kredit dengan bunga rendah maupun berupa bantuan teknis (hibah) mencapai 68,5 ribu orang atau meningkat 71,2 persen dari

tahun sebelumnya. Pada tahun yang sama, jumlah koperasi yang memperoleh pembinaan adalah 21,8 ribu koperasi atau meningkat 16,0 persen.

Pembinaan pengusaha kecil di daerah juga dilakukan dengan mendayagunakan segenap potensi sumber daya yang tersedia di perguruan tinggi setempat. Sampai dengan tahun 1995/96 telah terbentuk pusat konsultasi pengusaha kecil pada 21 perguruan tinggi di 18 propinsi di seluruh Indonesia.

Inkubator usaha kecil sebagai salah satu sarana pengembangan pengusaha kecil secara intensif dan menyeluruh juga telah makin berkembang di daerah. Pada tahun 1995/96 selain dilakukan pemantapan terhadap 7 (tujuh) pusat inkubator usaha yang telah ada di 3 (tiga) propinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) juga dilakukan identifikasi dan persiapan pembentukan 4 (empat) pusat inkubator barn di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Irian Jaya. Sementara itu, partisipasi swasta dalam pembinaan usaha kecil antara lain ditunjukkan oleh komitmen para pengusaha besar yang tergabung dalam kelompok Jimbaran untuk meningkatkan kemitraan usaha dengan pengusaha kecil dan koperasi.

3) Program Pemupukan dan Pendayagunaan Dana Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemupukan dan pendayagunaan dana masyarakat untuk pengembangan usaha nasional, khususnya usaha menengah, usaha kecil termasuk usaha informal dan tradisional, serta koperasi. Kegiatan program ini antara lain mengarahkan penanaman modal, baik PMDN maupun PMA, ke berbagai daerah, sektor, dan golongan ekonomi yang memiliki potensi pengembangan ataupun keunggulan

VI/15

komparatif tinggi termasuk penanaman modal di bidang agroindustri dan agrobisnis di perdesaan, dan di wilayah tertinggal khususnya di kawasan timur Indonesia. Untuk mendorong kegiatan penanaman modal dilaksanakan pula pengembangan sektor jasa pendukungnya.

a) Peningkatan PMDN dan PMA

Perkembangan penanaman modal selama dua tahun pertama Repelita VI menunjukkan prospek yang mengembirakan bagi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi selama Repelita VI. Nilai persetujuan PMDN dan PMA pada tahun kedua Repelita VI tercatat masing-masing sebesar Rp87,5 triliun dan US$39,7 miliar. Kenaikan yang besar terjadi untuk persetujuan PMDN, yaitu sebesar 65,2 persen, sedangkan PMA naik 23,1 persen bila dibandingkan dengan nilai persetujuan investasi yang dikeluarkan pada tahun pertama Repelita VI. Perkembangan persetujuan PMDN dan PMA menurut bidang usaha sejak tahun 1993/94 sampai dengan tahun 1995/96, dapat dilihat pada Tabel VI-6 dan Tabel VI-7.

Dari persetujuan penanaman modal pada tahun kedua Repelita VI nampak bahwa sektor pengolahan masih menjadi bidang usaha yang paling menarik bagi investor. Untuk PMDN, persetujuan sektor pengolahan pada tahun pertama Repelita VI mencapai 62,7 persen dari total persetujuan PMDN pada tahun bersangkutan, sedangkan pada tahun kedua Repelita VI perannya menurun menjadi 59,2 persen. Diantara bidang usaha yang menunjukkan nilai investasi cukup besar pada tahun 1995/96 adalah industri kimia, industri kertas, industri makanan, dan industri mineral bukan logam, yaitu masing-masing merupakan 23,7 persen, 20,1 persen, 16,2 persen dan 14,4 persen dari keseluruhan nilai investasi sektor pengolahan. Ditinjau dari nilai investasinya, pada tahun 1995/96 industri kimia dan industri kertas

VI/16

meningkat sangat pesat masing-masing sebesar 162,1 persen dan 525,2 persen dibanding persetujuan tahun sebelumnya.

Perkembangan persetujuan PMA menunjukkan kecenderungan yang sama, sektor pengolahan tahun 1994/95 merupakan 72,9 persen dari keseluruhan nilai investasi, dan pada tahun 1995/96 mencapai 66,2 persen dengan bidang usaha yang menonjol adalah industri kimia, industri kertas, dan industri barang logam.

Di sektor jasa, persetujuan penanaman modal pada tahun kedua Repelita VI menunjukkan peningkatan nilai investasi yang tinggi apabila dibandingkan dengan persetujuan investasi tahun sebelumnya, yaitu sebesar 99,1 persen untuk PMDN dan 38,4 persen untuk PMA. Kenaikan sebesar itu meningkatkan kontribusi penanaman modal sektor jasa sehingga nilai investasinya sebesar 27,1 persen dari keseluruhan nilai PMDN dan sebesar 27,8 persen untuk PMA. Kenaikan persetujuan PMDN yang pesat di sektor jasa pada tahun 1995/96 terjadi dengan tumbuhnya minat investasi yang besar pada sektor listrik dan air serta perumahan termasuk kawasan industri. Sementara pada tahun yang sama terjadi kenaikan yang tinggi pula dalam persetujuan PMA di sektor hotel dan restoran, pengangkutan serta perumahan dan kawasan industri.

Sementara itu, bila ditinjau dari negara asal investor, maka pada tahun kedua Repelita VI nilai persetujuan PMA yang terbesar berasal dari Jepang, Inggris, Hongkong, dan Singapura, yaitu masing-masing sebesar 17,9 persen, 14,4 persen, 5,4 persen, dan 5,5 persen dari total nilai persetujuan PMA. Perkembangan negara asal penanaman modal asing selama tiga tahun terakhir tampak pada Tabel VI-8.

Meskipun persetujuan investasi cenderung meningkat, namun kenaikan tersebut belum dapat diimbangi dengan kecepatan realisasi-

VI/17

nya. Realisasi penanaman modal dalam negeri selama dua tahun Repelita VI cenderung menurun, sedangkan realisasi penanaman modal asing mengalami penurunan pada tahun 1995/96. Perkembangan realisasi penanaman modal dari tahun 1993/94 sampai dengan tahun 1995/96 dapat dilihat pada Tabel VI-9.

Rencana penanaman modal yang ditetapkan dalam dua tahun Repelita VI ini juga memberikan peran penting dalam penciptaan kesempatan kerja. Apabila pada tahun 1994/95 persetujuan tersebut mempunyai kemampuan menyerap sebanyak 996,6 ribu tenaga kerja, maka pada tahun 1995/96 potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 1.647,7 ribu orang. Penggunaan tenaga kerja asing masih terjadi walaupun dalam jumlah yang relatif kecil. Bidang usaha seperti perkebunan, industri tekstil, industri makanan, dan industri kimia memiliki potensi terbesar dalam penyediaan lapangan kerja.

Dilihat dari orientasi pemasarannya, penanaman modal yang disetujui menunjukkan makin berkembangnya proyek-proyek PMDN dan PMA yang berorientasi ekspor dengan potensi nilai ekspor yang cukup besar. Dari jumlah proyek yang mendapatkan persetujuan pada tahun 1994/95, terdapat 697 proyek PMA/PMDN yang berorientasi ekspor atau sekitar 49,1 persen dari jumlah proyek pada tahun yang bersangkutan. Pada tahun 1995/96 tercatat sebanyak 899 proyek PMA/PMDN berorientasi ekspor atau merupakan 51,3 persen dari jumlah proyek disetujui.

b) Pemerataan Persebaran PMDN dan PMA

Sejalan dengan makin tersedianya prasarana dan sarana fisik di luar Jawa, dalam dua tahun Repelita VI persetujuan penanaman modal baik dalam rangka PMDN maupun PMA menunjukkan kecenderungan yang meningkat dalam persebaran investasi ke daerah seperti terlihat pada Tabel VI-10 dan Tabel VI-11.

VI/ 18

Pada tahun kedua Repelita VI, nilai persetujuan PMDN di Jawa adalah sebesar 55,3 persen dari total persetujuan PMDN yang secara relatif menurun dari 64,3 persen pada tahun sebelumnya. Nilai persetujuan PMDN di kawasan timur Indonesia pada tahun kedua Repelita VI memperlihatkan kenaikan yang sangat tinggi, yaitu sebesar 131,6 persen dibandingkan persetujuan PMDN tahun pertama Repelita VI sehingga pada tahun 1995/96 merupakan 21,3 persen dari total nilai investasi.

Propinsi Jawa Barat masih menjadi pilihan lokasi terbaik bagi para investor sampai dengan tahun 1995/96. Pada tahun 1995/96 persentase persetujuan PMDN di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan masing-masing adalah sebesar 24,2 persen, 18,3 persen, dan 8,1 persen dari total nilai persetujuan PMDN.

Persetujuan PMA selama dua tahun Repelita VI meningkat baik dalam jumlah proyek maupun nilai investasinya. Meskipun sebagian besar penanam modal masih memilih lokasi di Jawa namun secara relatif terjadi penurunan, yaitu bila pada tahun 1993/94 Jawa merupa-kan lokasi bagi 80,6 persen dari total nilai persetujuan investasi maka tahun 1995/96 menjadi 66,0 persen. Persebaran rencana PMA ke kawasan timur Indonesia meningkat pesat, bila pada tahun 1993/94 hanya merupakan 4,6 persen dari total nilai persetujuan maka pada tahun 1995/96 berhasil meningkat menjadi sebesar US$7,9 miliar atau sekitar 20,0 persen dari total nilai persetujuan. Pada tahun 1995/96 rencana investasi terbesar terdapat di Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta masing-masing sebesar 35,5 persen, 16,3 persen dan 10,7 persen dari nilai total persetujuan PMA pada tahun yang sama.

VI/19

Program Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktivitas BUMN dalam melaksanakan perannya di dalam perekonomian nasional. Untuk itu, secara terus menerus dilaksanakan penyempurnaan organisasi dan manajemen serta status hukum BUMN sehingga pengelolaannya makin profesional serta berkembang menjadi badan usaha yang sehat. Upaya lainnya adalah memantapkan struktur permodalan BUMN.

Pada tahun 1995/96 telah dilakukan konsolidasi beberapa BUMN, di antaranya penggabungan PT Semen Tonasa dan PT Semen Padang ke dalam PT Semen Gresik, sedangkan pada tahun sebelum-nya PT Pengelola Kawasan Berikat Indonesia digabungkan ke dalam PT Kawasan Berikat Nusantara. Dengan penggabungan ini jumlah BUMN pada tahun kedua Repelita VI menjadi 178 perusahaan, termasuk 157 perusahaan berstatus persero. Di samping itu, telah dilaksanakan pula perubahan status Perum Pos dan Giro menjadi Persero sehingga pada tahun 1995/96 status BUMN yang berbentuk Perum berkurang dari 19 perusahaan menjadi 18 perusahaan.

Pemantapan struktur permodalan BUMN dilaksanakan melalui penjualan saham kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui pasar modal, antara lain sampai akhir tahun 1995 telah dilakukan pada PT Semen Gresik, PT Indosat, PT Tambang Timah, dan PT Telekomunikasi Indonesia. Sementara itu, sedang dipersiap-kan pula langkah-langkah untuk menjual saham PT Bank BNI dan PT Jasa Marga ke pasar modal.

Secara umum kegiatan usaha BUMN dalam tahun kedua Repelita VI menunjukkan kinerja yang makin mantap. Hal ini terlihat pada

VI/20

perkembangan total aktiva, penjualan, dan laba sebelum pajak yang semakin meningkat. Total aktiva BUMN pada tahun 1995/96 telah mencapai Rp312,8 triliun atau meningkat 7,1 persen apabila dibandingkan dengan total aktiva tahun 1994/95. Sejalan dengan perbaikan nilai basil penjualan oleh BUMN yang pada tahun kedua Repelita VI meningkat sebesar 12,9 persen dari tahun sebelumnya, maka pendapatan laba sebelum pajak dari seluruh BUMN pada tahun kedua Repelita VI meningkat 28,1 persen dari pendapatan laba sebelum pajak pada tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp9,3 triliun.

Kenaikan hasil penjualan dan laba tersebut juga diikuti dengan kenaikan angka perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap nilai basil penjualan, yaitu pada tahun 1995 tercatat sebesar 9,9 persen sedangkan pada tahun 1994 adalah 8,7 persen. Kinerja ini menunjuk-kan bahwa secara keseluruhan telah terjadi peningkatan efisiensi BUMN. Perkembangan nilai aktiva, basil penjualan dan laba BUMN dari tahun 1993 sampai dengan tahun 1995 dapat dilihat pada Tabel VI-12.

Kenaikan efisiensi pengelolaan BUMN juga diikuti dengan meningkatnya sumbangan BUMN kepada penerimaan negara dalam bentuk pendapatan dari pajak dan pendapatan bukan pajak. Pada tahun 1995/96 pajak penghasilan BUMN meningkat 4,8 persen apabila dibandingkan pajak penghasilan BUMN tahun 1994/95.

Dalam bentuk penerimaan bukan pajak, terdiri atas Dividen, dana pembangunan semesta (DPS), dan bagian laba pemerintah (BLP), sumbangan BUMN mencapai Rp1.477,7 miliar pada tahun kedua Repelita VI, atau meningkat sekitar 6,1 persen apabila dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya. Sumbangan BUMN berupa Dividen, DPS, dan BLP pada tahun kedua Repelita VI tersebut merupakan 18,9 persen dari seluruh penerimaan bukan pajak.

VI/21

Kontribusi BUMN dalam bentuk pajak penghasilan dan penerimaan bukan pajak dapat dilihat pada Tabel VI-13.

Realisasi penerimaan negara berupa Dividen, DPS, dan BLP pada tahun kedua Repelita VI sebagian besar bersumber dari jasa umum dan perbankan, yaitu masing-masing sebesar 33,1 persen dan 43,3 persen dari jumlah keseluruhan penerimaan negara bukan pajak. Sumbangan tersebut menunjukkan peningkatan apabila dibandingkan dengan sumbangan dalam tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena nilai Dividen, DPS dan BLP perbankan dan jasa umum pada tahun 1995/96 meningkat masing-masing sebesar 66,4 persen dan 26,6 persen dari tahun sebelumnya. Gambaran selengkapnya mengenal realisasi penerimaan negara ditunjukkan pada Tabel VI-14.

Penyertaan modal pemerintah (PMP) pada BUMN untuk tahun 1995/96 adalah sebesar Rp79,2 miliar, yang berarti menurun dibanding PMP pada tahun 1994/95 yang berjumlah sebesar Rp204,8 miliar (Tabel VI-15). Hal ini menunjukkan bahwa sebagai hasil pelaksanaan langkah-langkah pembinaan, BUMN telah mampu berkembang dengan memanfaatkan berbagai sumber dana masyarakat. Dengan demikian selain untuk memenuhi kewajiban pemerintah pada badan-badan internasional, dana PMP ditujukan untuk membiayai program-program prioritas tinggi dalam pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh BUMN.

Peran BUMN dalam mendorong pemerataan pembangunan antara lain diwujudkan dalam bentuk pembinaan terhadap pengusaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan dana yang disisihkan dari bagian laba BUMN. Pembinaan kepada pengusaha kecil dan koperasi ini dilaksanakan dengan memberi bantuan pembinaan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, bantuan modal kerja dan investasi, bantuan pemasaran dan promosi hasil produksi, bantuan jaminan

VI/22

untuk memperoleh kredit perbankan, serta bantuan penyertaan pada perusahaan modal ventura di Daerah Tingkat I.

b. Program Penunjang

1) Program Pengembangan Informasi Usaha Nasional

Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengem-bangkan sistem informasi usaha nasional dan penyebarannya, terutama untuk usaha menengah dan kecil, antara lain berupa pengembangan jaringan informasi pemasaran dalam negeri ataupun ekspor; informasi ketersediaan modal; informasi untuk mendukung terciptanya kerja-sama, keterkaitan, dan kemitraan usaha dalam pengembangan usaha menengah dan kecil; serta informasi penanaman modal berupa peta wilayah, profil investasi di daerah, dan jaringan informasi penanaman modal.

Dalam tahun 1995/96 telah dilaksanakan pembuatan sistem jaringan dalam rangka penyempurnaan pendataan dan komunikasi data penanaman modal, pembangunan sistem komunikasi data badan koordinasi penanaman modal daerah (BKPMD) untuk meningkatkan pelayanan informasi untuk PMDN/PMA di 10 propinsi, serta penataan dan pembenahan data penanaman modal secara terpadu pada kantor badan koordinasi penanaman modal (BKPM) di Jakarta.

2) Program Penelitian dan Pengembangan Usaha Nasional

Melalui program ini dilaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan penanaman modal dalam rangka peningkatan realisasi dan penyebaran penanaman modal, serta penelitian dan pengembangan usaha kecil termasuk usaha informal dan tradisional.

VI/23

TABEL VI — 1JUMLAH LEMBAGA PERKREDITAN RAKYAT 1)

1993, 1994 — 1995

Repelita VINo. Uraian 1993 1994 . 1995 2)

1. BPR bukan badan kredit desa— BPR baru 1.045 1.219 1.264— Bank Pasar 173 163 161— BKPD 217 217 217— Pegawai 1 1 1

2. BPR badan kredit desa— Bank Desa 3.289 3.289 3.289— Lumbung Desa 2.056 2.056 2.056

3. Lembaga Dana Kredit Pedesaan

1.936 1.978 1.978(LDKP)

1) Angka per Desember tahun yang bersangkutan2) Angka sementara

VI/24

TABEL VI — 2PERKEMBANGAN KREDIT USAHA KECIL (KUK) 1)

1993, 1994 — 1995

Repelita VINo. Uraian 1993 1994 1995 2)

1. Nasabah 5354,3 5.706,9 6.493,4

2.

(ribu orang)

Nilai Kredit 27.778, 34.164,0 40.926,(miliar rupiah)

1)Angka per Desember tahun yang bersangkutan2)Angka sementara

VI/25

TABEL VI - 3PERKEMBANGAN

PERSEBARAN KREDIT USAHA KECIL (KUK)Per 31 Maret 1996

No. Propinsi Nilai Kredit(miliar rupiah)

Nasabah(orang)

1. DI Aceh 578,2 125.2672. Sumatera Utara 2.045,5 243.8683. Sumatera Barat 842,4 174.3134. Riau 1.145,9 155.4135. Jambi 368,8 75.4266. Bengkulu 209,3 60.2437. Sumatera Selatan 1.021,6 2343098. Lampung 1.115,5 165.3289. DKI Jakarta 11.393,0 900.034

10. Jawa Barat 6.966,0 1.257.84611. Jawa Tengah 4.081,7 953.263

12. DI Yogyakarta 513,8 99.04213. Jawa Timur 5.166,0 825.97914. Bali 1.146,7 181.09515. Nusa Tenggara Barat 383,0 99.20616. Nusa Tenggara Timur 207,7 81.40117. Timor Timur 61,5 19.41618. Kalimantan Barat 496,0 111.31819. Kalimantan Tengah 210,1 54.53620. Kalimantan Selatan 461,8 104.19421. Kalimantan Timur 635,7 95.15022. Sulawesi Utara 674,5 159.28923. Sulawesi Tengah 291,9 75.85924. Sulawesi Selatan 1.417,5 28732325, Sulawesi Tenggara 138,9 28.22226. Maluku 276,9 48.66927. Irian Jaya 292,7 57:614

J u m l a h 42.142,6 6.673.623

VI/26

TABEL VI - 4KREDIT UMUM PERDESAAN (KUPEDES) 1)

1993/94, 1994/95 — 1995/96(miliar rupiah)

Repelita VINo. Uraian 1993/94 1994/95 2) 1995/96 3)

1. Investasi 325,2 576,8 900,6

2. Eksploitasi 1.750,8 2.006,0 2.409,0

3. Jumlah 2.075,9 2.582,8 3.309,6

4. Nasabah (ribu orang) 1.921,3 2.092,2 2.272,8

1) Angka per Maret tahun yang bersangkutan2) Angka diperbaiki3) Angka sementara

VI/27

TABEL VI - 5PERKEMBANGAN PENYALURAN DANA BUMN UNTUK

PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI1993, 1994 — 1995

Repelita VINo. Uraian 1993 1994 1995 3)

1. BUMN Pembina (buah) 1) 127 150 135

2. Mitra Binaan 2)

— Pengusaha kecil (orang) 36.035 39.993 68.457— Koperasi (buah) 16364 18.791 21.798

3. Jumlah Dana BUMN yang Disalurkan 2)(miliar rupiah)

— Pengusaha Kecil 180,1 230,3 397,5— Koperasi 118,7 135,7 186,6

1) Angka tahunan2) Angka kumulatif sejak tahun 19903) Angka sementara

VI/28

GRAFIK VI -1PENYALURAN DANA BUMN

UNTUK PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL DAN KOPERASI1993, 1994 - 1995

VI/29

TABEL VI — 6PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)

MENURUT BIDANG USAHA t)

1993/94,1994/95 — 1995/96Repelita VI

No. Bidang Usaha 1993/94 1994/95 1995/96 3)Proyek Investasi Proyek Investasi _ Proyek Investasi

(buah) (Rp miliar) (buah) (Rp miliar) (buah) (Rp miliar)

I SEKTOR PRODUKSI 58 4.950,1 113 7.870,3 138 11.976 2

1. Pertanian Tanaman Pangan 2 180,7 26 635,7 34 411,52. Perkebunan 36 2.652,0 55 3.900,9 75 9.348,33. Peternakan 5 211,6 7 320,9 4 383,94. Perikanan 6 1.607,2 11 1.671,6 8 914,75. Kehutanan 2 245,4 6 1.187,6 3 538,26. Pertambangan 7 53,2 8 153,5 14 379,6

II SEKTOR PENGOLAHAN 349 29.958,1 401 33.192,9 363 51.819,57. Industri Makanan 45 2.229,9 58 5.060,9 71 8.394,38. Industri Tekstil 64 4.696,3 44 6.113,7 28 5.667,79. Industri Kayu 25 1.330,6 31 2.005,8 24 1.716,3

10. Industri Kertas 24 4.263,7 32 1.669,4 33 10.437,411. Industri Farmasi 4 254,3 5 275,5 3 105,112. Industri Kimia 86 9.033,0 112 4.693,8 92 12.302,013. Industri Mineral bukan Logam 30 6.062,5 43 9.904,7 37 7.459,514. Industri Logam Dasar 12 317,9 12 1.607,1 14 2.938,815. Industri Barang Logam 57 1.753,2 60 1.742,6 56 2.723,116. Industri Lainnya 2 16,7 4 119,5 5 75,3

III SEKTOR JASA 247 15.607,2 346 11.915,4 2) 308 23.727,317. Listrik dan Air 1 4,0 1 2) 5,9 2) 4 2.116,318. Konstruksi/Bangunan 9 825,3 14 166,9 22 940,519. Perdagangan 1 125,3 5 16,3 9 192,220. Hotel Jan Restoran 58 4.117,8 100 2) 4.418,9 2) 47 4.485,021. Pengangkutan 111 4.483,0 175 2) 2.720,6 2) 152 4.041,422. Perumahan, Kawasan Industri 32 2.035,2 18 2.727,3 28 8.964,723. Perkantoran 16 3.009,2' 2 142,5 1 678,124. Jasa Lainnya 19 1.007,4 31 1 .717,0 45 2.309,1

Jumlah 654 50.515,4 860 52.978,6 2) 809 87.523,0

1) Angka tahunan. Proyek adalah jumlah proyek baru dan proyek alih status Investasi adalah jumlah nilai investasi proyek

2) baru, perluasan dan alih statusAngka diperbaiki

3) Angka sementara

VI/30

GRAFIK VI - 2PERSETUJUAN NILAI PMDN MENURUT BIDANG USAHA

1993/94, 1994/95 - 1995/96

(trilliun rupiah)

VI/31

TABEL VI — 7PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

MENURUT BIDANG USAHA 1)

1993194, 1994/95 — 1995/96Repelita VI

No. Bidang Usaha 1993/94 1994/952) . 199S/96 J)Proyek Investasi(buah) (US$ juta)

Proyek(buah)

Investasi(US$ juta)

Proyek(buah)

Investasi(US$ juta)

I. SEKTOR PRODUKSI 12 224, 2 24 743,1 40 2.3 0

1. Pertanian Tanaman Pangan 5 48,1 10 509,22. Perkebunan 3 154,1 8 454,3 16 832,33. Peternakan 1 21,4 2 57,04. Perikanan 4 22,0 5 36,1 13 260,85. Kehutanan6. Pertambangan 2 706,7

II.. SEKTOR PENGOLAHAN 211 355 23.532,2 517 26.309,27. Industri Makanan 24 677,8 34 1.046,7 44 1.274,28. Industri Tekstil 30 462,6 46 477,2 49 414,59. Industri Kayu 12 47,3 17 197,8 47 186,4

10. Industri Kertas 7 1.218,0 14 3.972,1 25 5.373,711. Industri Farmasi — 3,0 1 10,6 5 49,812. Industri Kimia 43 1.326,9 85 13.481,1 125 15.426,713. Industri Mineral bukan Logam 11 116,6 22 757,7 18 554,914. Industri Logam Dasar 14 265,8 20 2.109,0 12 192,115. Industri Barang Logam 64 1.253,0 105 1.431,6 182 2.806,816. Industri Lainnya 6 25,1 11 48,3 10 30,1

III. SEKTOR JASA 132 2.409 8 181 7.984 378 11.049,517. Listrik dan Air 1 123,2 8 5.080,2 5 2.135,218. Konstruksi/Bangunan 14 67,0 30 130,1 41 239,519. Perdagangan 25 688,1 45 90,3 77 42,420. Hotel dan Restoran 12 365,3 13 345,8 37 1.247.321. Pengangkutan 14 101,3 10 1.114,7 50 4.703,122. Perumahan, Kawasan Industri 10 496,3 19 852,0 32 2.208,323. Perkantoran 3 138,0 3 211,6 3 291.324. Jasa Lainnya 53 430,6 53 160,0 133 182.4

Jumlah 355 8.027,1 560 32.260,0 943 39.724,7

1) Angka tahunan. Proyek adalah jumlah proyek baru. Investasi adalah jumlah nilai investasi proyek baru dan perluasan2) Angka diperbaiki3) Angka sementara

VI/32

GRAFIK VI - 3PERSETUJUAN NILAI PMA MENURUT BIDANG USAHA

1993/94, 1994/95 - 1995/96

VI /33

TABEL V I — 8PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

MENURUT NEGARA ASAL I)1993/94,1994/95 — 1995/96

1) Angka tahunan. Proyek adalah Jumlah proyek bare. Investasi adalah jumlah nilai investasi baru dan perluasan

2) Angka diperbaiki3) Angka sementara

V1/34

TABEL VI - 9REALISASI PENANAMAN MODAL 1)

1993/94, 1994/95 — 1995/96

Repelita VINo. Uraian 1993/94 1994/95 1995/96

2)Proyek(buah)

Investasi

Proyek(buah)

Investasi

Proyek(buah)

Investasi

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

395 29.610 357 27.885, 320 19.269,

2.

(Miliar Rupiah)

Penanaman Modal Asing (PMA) 189 3.271,4

233 8.345,5 209 6.488,8(USS Juta)

1) Angka tahunan. Proyek baru. Nilai investasi proyek baru dan perluasan2) Angka sementara

VI/35

TABEL VI — 10PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)

MENURUT DAERAH TINGKAT I/PROPINSI 1)1993/94, 1994/95 — 1995/961993/94 1994/95 1995/96 3)

No. Dati I / Propinsi Proyek Investasi Proyek Investasi Proyek Investasi(buah) (Rp miliar) (buah) (Rp miliar) (buah) (Rp miliar)

I. JAWA 483 35.306.4 582 34.044,1 486 48447,2

1. DKI Jakarta 159 11.670,1 191 3.848,6 180 15.990,62. Jawa Barat 196 13.704,7 237 16.975,4 190 21.208,43. Jawa Tengah 36 4.252,6 48 5.484,6 37 4334,04. DI Yogyakarta 5 223,8 12 417,9 5 161,85. Jawa Timur 87 5.455,1 94 7317,5 74 6.752,4II. SUMATERA 76. 6.1813 130 2 ) 8.927,5 162 19524,36. DI Aceh 5 308,4 7 320,6 4 106,27. Sumatera Utara 19 721,4 24 908,6 31 2.377,28. Sumatera Barat 7 285,4 10 351,3 10 1.533,49. R i a u 16 2.419,8 35 2) 2.494,6 67 6.820,6

10. J a m b i 6 897,3 7 542,6 6 687,211. Bengkulu 4 148,0 7 1.188,5 2 251,812. Lampung 7 518,1 15 2.027,2 12 700,013. Sumatera Selatan 12 882,8 25 1.094,1 30 7.047,9III. KALIMANTAN 30 55025 44 3.355 9 50 12.250314. Kalimantan Barat 8 741,4 8 696,7 16 3.170,715. Kalimantan Timur 16 2.943,9 10 848,3 15 6.474,716. Kalimantan Tengah 1 2,8 21 1.678,5 11 2.160,917. Kalimantan Selatan 5 1.314,7 5 142,5 8 444,0IV. SULAWESI 21 875,4 29 1.85_4 4 51 4.582318. Sulawesi Utara 10 330,7 7 693,2 8 987,919. Sulawesi Tengah 2 10,8 4 50,1 9 1.462,120. Sulawesi Tenggara 2 15,7 2 369,8 9 45,421. Sulawesi Selatan 7 518,1 16 691,4 25 2.086,9V. PROPINSI LAINNYA 44 3 .149,6 75 4.836 7 60 2.718 9

22. M a l u k u 3 2.192,0 6 1.759,0 2 44,523. B a l i 30 813,5 54 1.948,5 38 886,324. Nusa Tenggara Barat 6 92,4 3 158,3 3 72,125. Nusa Tenggara Timur 1 4,7 2 18,7 4 160,026. Irian Jaya 4 47,1 9 897,2 12 1.554,027. Timor Timur — — 1 55,1 1 2,0

J u m l a h 654 50.515,4 860 2) 52.978,62) 809 87.523,0

1) Angka tahunan. Proyek adalah jumlah proyek barn. Investasi adalah jumlah nilai investasi proyek baru dan perluasan

2) Angka diperbaiki3) Angka sementara

VI/36

GRAFIK VI 4PERSETUJUAN NILAI PMDN MENURUT LOKASI

1993/94, 1994/95 - 1995/96

VI/37

TABEL VI — 11.PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA)

MENURUT DAERAH TINGKAT J/PROPINSI 1)

1993/94, 1994/95 — 1995/96

1) Angka tahunan. Proyek adalah jumiah proyek barn. Investasi adalah jumlah nilai investasi proyek barn dan perluasan2) Angka diperbaiki3) Angka sementara

VI/38

GRAFIK VI - 5

PERSETUJUAN NILAI PMA MENURUT LOKASI

1993/94, 1994/95 - 1995/96

V I / 3 9

TABEL VI — 12PERKEMBANGAN KEGIATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 1)

1993, 1994 — 1995( miliar rupiah )

VI/40

TABEL VI — 13KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK NEGARA 1)

1993/94, 1994/95 — 1995/96(miliar rupiah)

Repelita VINo. Uraian 1993/94 1994/95 2) 1995/96 3)

1. Pajak Penghasilan— Total 14.758,9 18.350,1 20.520,0—BUMN 2.000,0 1.927,5 2.020,1— Persentase 13,6 10,5 9,8

2. Penerimaan Bukan Pajak—Total 3.895,3 5.997,2 7.801,1— Dividen/DPS/BLP dari BUMN 4)

1.516,6 1.393,1 1.477,7— Persentase 38,9 23,2 18,9

1) Angka tahunan2) Angka diperbaiki3) Angka sementara4) Termasuk penerimaan dari Bank Indonesia

VI/41

TABEL VI — 14REALISASI PENERIMAAN NEGARA

YANG BERASAL DARI LABA BUMN BERUPA DIVIDEN/DPS/BLP 1 )1993/94, 1994/95 — 1995/96

( miliar rupiah)

1)Angka tahunan2)Angka sementara3)Termasuk penerimaan dari Bank Indonesia

VI/42

TABEL VI — 15PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAH PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA 1)

1993/94, 1994/95 — 1995/96

(miliar rupiah)

Repelita VINo. Sektor 1993/94 1994/95 1995/96

2)

1. Pertanian dan Kehutanan

2. I n d u s t r i 77,1

3. Jasa Umum 4,5 32,0

4. Jasa keuangan non bank 71,3

5. Pertambangan

6. Perdagangan

7. Perbankan 18,5 80,8 71,0

8. Lainnya 3) 31,8 14,9 8,2

J u m l a h 126,1 204,8 79,2

1) Angka tahunan murni dari APBN2) Angka sementara3) Iuran Pemerintah RI kepada Organisasi Internasional

VI/43

Di bidang penanaman modal, dalam tahun 1995/96 telah dilakukan pengkajian kebijaksanaan investasi di bidang industri kulit, peternakan, perikanan, hortikultura termasuk agroindustri, industri bahan bangunan untuk mendukung pembangunan perumahan sederhana; pengkajian peraturan Daerah Tingkat I yang berkaitan dengan investasi; pengembangan sistem operasionalisasi pendaya-gunaan modal ventura untuk mendorong investasi nasional; dan penelitian untuk menyusun perencanaan investasi dalam Repelita VII.

C. KOPERASI

1. Sasaran, Kebijaksanaan dan Program Repelita VI

Sasaran pembangunan koperasi dalam Repelita VI adalah terwu-judnya koperasi yang makin maju, makin mandiri dan makin berakar dalam masyarakat, serta menjadi badan usaha yang sehat dan mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Sasaran pengembangan koperasi di perdesaan antara lain adalah terwujudnya 2.700 KUD Mandiri baru dalam rangka mewujudkan minimal satu buah KUD Mandiri di setiap kecamatan; makin mantapnya 5.000 KUD Mandiri sebagai pusat pengembangan perekonomian di perdesaan agar mampu menggerakkan, mengelola, day memanfaatkan potensi sumber daya secara optimal untuk meningkatkan pendapatan, kesempatan usaha, dan lapangan kerja di perdesaan; serta terwujudnya minimal satu buah KUD Mandiri Inti yang mampu mengelola komoditas andalan dan berperan sebagai pusat pengembangan koperasi lain di sekitarnya.

VI/44

Sasaran pengembangan koperasi di perkotaan antara lain adalah tumbuhnya 8.000 koperasi karyawan baru pada perusahaan yang belum memiliki koperasi karyawan; terwujudnya 3.000 koperasi karyawan mandiri; serta makin terkonsolidasi dan mantapnya 4.000 koperasi pegawai negeri dan koperasi di lingkungan ABRI, 1.500 koperasi serba usaha, 24.000 koperasi di bidang jasa keuangan, 1.500 koperasi di bidang industri dan ketenagalistrikan, dan 1.000 koperasi pedagang pasar, perumahan, jasa wisata, dan profesi.

Dalam rangka mencapai berbagai sasaran tersebut, kebijaksanaan pembangunan koperasi dalam Repelita VI adalah meningkatkan akses dan pangsa pasar; memperluas akses terhadap sumber permodalan, memperkukuh struktur permodalan, dan meningkatkan kemampuan pemanfaatan modal koperasi; meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen; meningkatkan akses dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi; serta mengembangkan kerja sama antarkoperasi dan kemitraan usaha dengan badan usaha lainnya. Untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan kelompok masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, kebijaksanaan tersebut juga dilaksanakan di daerah tertinggal.

Berbagai kebijaksanaan tersebut ditempuh melalui program-program pembangunan koperasi yang dikelompokkan menjadi program pokok dan program penunjang. Program pokok pembangunan koperasi terdiri dari program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan koperasi; program pengembangan lembaga keuangan dan pembiayaan koperasi; program peningkatan dan perluasan usaha koperasi; program kerja sama antarkoperasi dan kemitraan usaha; serta program pemantapan kelembagaan koperasi. Sedangkan program penunjang terdiri dari program pembangunan perkoperasian di daerah tertinggal; program pengembangan informasi perkoperasian; program penelitian dan pengembangan koperasi; program pembinaan dan

V1/45

pengembangan pemuda di bidang perkoperasian; program peranan wanita di bidang perkoperasian; serta program pengembangan hukum di bidang perkoperasian. Pelaksanaan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama dua tahun pertama Repelita VI disampaikan dalam uraian berikut.

2. Pelaksanaan dan Hasil Pembangunan Tahun Kedua Repelita VI

Pelaksanaan pembangunan koperasi dalam Repelita VI merupakan perluasan, peningkatan dan pembaharuan langkah-langkah yang telah dimulai sejak tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan tahun kedua Repelita VI, pelaksanaan program-program pembangunan koperasi terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan kegiatan ekonomi yang makin meningkat.

Penciptaan iklim usaha berupa perluasan akses pasar, sumber permodalan, serta akses kepada pemanfaatan teknologi tepat juga terus dilakukan. Perluasan akses pasar dilakukan melalui pengembangan informasi dan peluang usaha yang didukung pula dengan penyediaan sumber-sumber permodalan usaha. Selanjutnya sebagai ajang penerapan pengembangan usaha, konsep kemitraan usaha antarkoperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain dilaksanakan agar koperasi mendapatkan jaminan pasar untuk produknya, sekaligus memanfaatkan alih teknologi dari badan usaha besar lainnya. Secara rinci basil pelaksanaan kebijaksanaan dan langkah-langkah dijabarkan dalam program-program pembangunan koperasi berikut ini.

VI/46

a. Program Pokok

1) Program Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Koperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan, profesionalisme, keterampilan dan wawasan para anggota, pengurus, karyawan dan pengawas koperasi termasuk kemampuan manajemen dan kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia koperasi terus dilaksanakan, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan kepada para pengurus, manajer, karyawan dan kader koperasi serta petugas koperasi lapangan (PKL). Penyuluhan koperasi dilakukan dengan mendayagunakan penyuluhan serta bimbingan dan konsultansi melalui PKL, serta melalui media informasi yang semakin berkembang. Selain itu, media pemasyarakatan koperasi yang efektif adalah dengan memanfaatkan keberhasilan usaha suatu koperasi sebagai sarana penyuluhan dan pengembangan bagi anggota dan calon anggota koperasi. Dalam rangka melanjutkan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian, pada tahun 1995/96 telah dilatih sebanyak 6,3 ribu pengurus, karyawan, kader dan PKL (Tabel VI-16). Upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia koperasi ini juga dilaksanakan melalui pemagangan dan studi banding.

Peningkatan sumberdaya manusia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah raja, akan tetapi juga dilakukan melalui kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan gerakan koperasi, swasta dan perguruan tinggi. Pendekatan kerjasama ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia usaha.

VI/47

Peningkatan kualitas koperasi antara lain tercermin dari peningkatan jumlah manajer yang dimiliki gerakan koperasi. Jumlah KUD yang sudah mempunyai manajer pada tahun 1995/96 adalah sebanyak 7.423 KUD atau 80,7 persen dari total KUD yang ada, meningkat 6,7 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, dari 37.258 koperasi non KUD yang ada baru 5.816 koperasi non KUD atau 15,6 persen yang sudah memiliki manajer, meskipun telah meningkat 3,4 persen dari tahun sebelumnya (Tabel VI-17).

2) Program Pengembangan Lembaga Keuangan dan Pembiayaan Koperasi

Pembiayaan bagi pengembangan usaha koperasi terus ditingkatkan mengingat permodalan koperasi sampai saat ini masih sangat terbatas. Jumlah simpanan anggota koperasi pada tahun 1995 mencapai sebesar Rp2,9 triliun yang berarti sekitar 25,5 persen lebih tinggi dibanding jumlah simpanan pada tahun sebelumnya. Jumlah simpanan anggota ini sudah jauh lebih tinggi dibanding pada akhir Repelita V. Jumlah modal usaha koperasi pada tahun 1995 mencapai sebesar Rp 6,0 triliun atau meningkat 31,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Jika jumlah simpanan anggota dibandingkan dengan jumlah modal usaha maka modal usaha anggota yang berasal dari simpanan anggota adalah sekitar 48,0 persen dan sisanya berasal dari luar, antara lain dari kredit perbankan (Tabel VI-18).

Pembiayaan koperasi melalui kredit terus ditingkatkan sesuai ketentuan dalam Paket Penyempurnaan Perkreditan Januari 1990. Dalam ketentuan tersebut penyediaan kredit koperasi dan anggotanya, disalurkan dalam bentuk kredit usaha tani (KUT), kredit koperasi primer untuk anggotanya (KKPA), kredit kepada KUD (KKUD) dan kredit lainnya. KUT disalurkan kepada petani melalui KUD untuk

VI/48

peningkatan produksi padi dan palawija guna mendukung upaya pelestarian swasembada pangan. Jumlah KUT yang disalurkan pada tahun 1995 mencapai Rp211,2 miliar atau 36,3 persen lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya (Tabel VI-19).

Upaya pemantapan swasembada pangan ini didukung pula oleh KKUD yang antara lain digunakan untuk pengadaan padi dan palawija. Selain itu, KKUD dapat juga digunakan untuk pemasaran cengkeh dan penyaluran pupuk. Pada tahun 1995, jumlah KKUD yang disalurkan kepada KUD mencapai Rp112,3 miliar atau 19,0 persen lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Untuk membiayai usaha anggota koperasi primer, disediakan KKPA yang dapat digunakan untuk modal kerja dan investasi termasuk investasi kebun perusahaan inti rakyat -transmigrasi (PIR-TRANS) yang dimiliki oleh petani plasma anggota KUD. KKPA yang disalurkan pada tahun 1995 sebesar Rp550,7 miliar atau 47,8 persen lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Penyediaan kredit ini juga didukung oleh adanya lembaga penjamin kredit koperasi yaitu perum pengembangan keuangan koperasi (Perum PKK). Pada tahun 1995/96 jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitas jaminan kredit dari Perum PKK sebanyak 4.418 koperasi atau 79,0 persen lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Nilai kredit yang mendapat jaminan Perum PKK ini sebesar Rp370,8 miliar atau 21,1 persen lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya (Tabel VI-20).

Selain menyalurkan kredit tersebut di atas, koperasi juga menyalurkan kredit candak kulak (KCK) untuk anggota koperasi yang ingin berusaha sebagai pedagang kecil (bakulan). Meskipun perkembangan KCK ini relatif terbatas, namun karena cara mem-peroleh kredit tersebut cepat dan mudah, maka manfaatnya dirasakan

VI/49

sekali oleh para anggotanya. Program penyempurnaan KCK dimulai tahun 1993/94 dengan mengikutsertakan perbankan dalam perputaran dana kredit KCK sehingga pemanfaatannya dapat dikembangkan ke daerah lain. Sampai dengan tahun 1995, jumlah KCK yang telah disalurkan mencapai Rp286,9 miliar dan memberikan manfaat kepada 17,7 juta nasabah (Tabel VI-21). Sebagian besar nasabah KCK tersebut berada di pulau Jawa, Propinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan (Tabel VI-22).

3) Program Peningkatan dan Perluasan Usaha Koperasi

Perluasan usaha koperasi terus dilakukan dengan memberikan peluang dan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi untuk kesejahteraan anggotanya. Untuk mendukung perluasan ragam usaha koperasi dan jangkauan pelayanan koperasi, maka terus dilakukan upaya penyuluhan untuk peningkatan produktivitas anggota, promosi usaha, penyediaan informasi peluang usaha dan pasar, serta penyediaan sarana dan prasarana pemasaran berupa warung serta ada (waserda) dan tempat pelayanan koperasi (TPK) khususnya di daerah tertinggal. Upaya ini sampai dengan tahun kedua Repelita VI telah mampu mendukung perluasan usaha koperasi yang tercermin dari makin beragamnya usaha koperasi. Usaha koperasi telah berkembang tidak hanya bergerak di bidang penyediaan sarana produksi pertanian seperti pupuk, namun juga di bidang industri dan jasa termasuk penyediaan bahan konsumsi dan pemasaran hasil produksi anggotanya (Tabel VI-23).

Sementara itu, koperasi juga masih terus mendukung program pemantapan swasembada pangan antara lain dengan berpartisipasi dalam pengadaan pangan. Pengadaan oleh KUD pada tahun 1995/96 mencapai sebesar 786,0 ribu ton setara beras atau 22,3 persen lebih

VI/50

rendah dibanding tahun sebelumnya (Tabel VI-24). Penurunan jumlah pengadaan oleh KUD ini dipengaruhi oleh tingginya harga gabah di pasaran umum sehingga sebagian petani lebih tertarik untuk menjual gabahnya di pasaran umum karena lebih menguntungkan.

Usaha lain yang juga ditangani koperasi adalah pemasaran jasa listrik perdesaan baik dalam bentuk swadaya ataupun kerjasama dengan perusahaan listrik negara (PLN). Pelayanan pemasaran jasa listrik perdesaan ini terus berkembang dan pada tahun 1995 terdapat sebanyak 3.357 koperasi yang memberikan pelayanan listrik perdesaan kepada 11,4 juta rumah di 26,8 ribu desa (Tabel VI-25). Pelayanan listrik dalam bentuk swadaya ini telah memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan PLN dengan harga yang memadai. Kerjasama antara koperasi dengan PLN ini juga telah mampu meningkatkan kualitas dan daya jangkau pelayanan kepada masyarakat perdesaan secara efektif dan efisien.

4) Program Kerja Santa Antarkoperasi dan Kemitraan Usaha

Program kerjasama antarkoperasi dimaksudkan untuk meningkat-kan efisiensi dan efektivitas usaha koperasi. Kerjasama antarkoperasi ini antara lain terwujud dalam bentuk jaringan usaha koperasi (JUK) yang dikembangkan oleh gerakan koperasi. Selain itu, kemitraan usaha antara koperasi dengan swasta juga berkembang dengan dirintisnya pemasaran hasil produksi anggota koperasi ke beberapa pasar swalayan. Partisipasi swasta dan BUMN dalam membina dan mengembangkan koperasi juga makin ditingkatkan dengan dilaksanakannya koordinasi pemanfaatan dana laba bersih BUMN. Sampai dengan Desember 1995 jumlah dana laba bersih BUMN yang telah disalurkan untuk pembinaan koperasi sudah mencapai Rp186,6

VI/51

miliar atau meningkat 37,5 persen dibanding tahun sebelumnya. Jumlah BUMN yang berpartisipasi dalam pembinaan koperasi pada tahun yang sama adalah 135 BUMN, yang telah membina sebanyak 21,8 ribu koperasi.

Selain itu, partisipasi swasta dalam pembinaan koperasi juga semakin berkembang. Sampai dengan Desember 1995 telah tercatat sebanyak 5.856 koperasi yang menjadi mitra usaha bagi 35 kelompok usaha besar. Sementara itu penjualan saham usaha besar kepada koperasi telah mencapai 106,6 juta lembar dengan nilai Rp106,6 miliar. Saham tersebut berasal dari 186 perusahaan swasta dan dijual kepada 2.474 koperasi. Dengan adanya partisipasi BUMN dan swasta dalam pembinaan koperasi tersebut, maka kegiatan usaha koperasi diharapkan berkembang lebih pesat lagi.

5) Program Pemantapan Kelembagaan Koperasi

Kemajuan di bidang usaha koperasi tidak dapat dipisahkan dari kemajuan di bidang kelembagaan koperasi yang semakin mantap. Sampai dengan tahun 1995 telah tercatat sebanyak 46.458 koperasi, terdiri dari 37.258 koperasi non KUD dan 9.200 KUD, berarti meningkat masing-masing sebesar 5,6 persen dan 2,0 persen dari tahun sebelumnya (Tabel VI-26). Koperasi khususnya KUD tersebut telah menyebar ke 3.612 kecamatan atau 94,7 persen dari total kecamatan sebanyak 3.812 kecamatan.

Koperasi non KUD tumbuh lebih cepat dibandingkan KUD mengingat koperasi non KUD masih berada pada. tahap pertumbuhan, sementara KUD telah memasuki tahap pemantapan dalam per-kembangannya. Sehubungan dengan itu, perkembangan KUD mengalami pergeseran orientasi, yaitu dari pertumbuhan yang bersifat penambahan jumlah lembaga koperasi menuju pertumbuhan yang bersifat peningkatan kualitas usaha koperasi.

VI/52

Perkembangan KUD Mandiri, sebagai salah satu tolok ukur perkembangan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi, menunjuk-kan kemajuan. Dalam dua tahun pertama Repelita VI telah terwujud 970 KUD Mandiri baru. Dengan demikian sampai dengan tahun kedua Repelita VI telah ,terdapat 5.864 KUD Mandiri yang tersebar di 3.408 kecamatan di seluruh Indonesia. Sementara itu pada periode yang sama jumlah KUD Mandiri Inti, yang berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi KUD lain, telah mencapai 305 unit yang tersebar di 243 kabupaten di seluruh Indonesia.

Sebagian besar koperasi non KUD berada di perkotaan dan berkembang sejalan dengan perubahan struktur perekonomian nasional yang diikuti oleh makin berkembangnya kelompok masyarakat berpenghasilan tetap, yaitu kelompok pekerja atau karyawan. Dalam dua tahun pertama Repelita VI telah terbentuk 2.379 koperasi karyawan (Kopkar) baru sehingga sampai dengan tahun 1995/96 telah ada sebanyak 5.856 Kopkar atau naik 25,2 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu jumlah Kopkar Mandiri sampai dengan tahun 1995/96 mencapai 1.081 unit, meningkat 125,7 persen dari tahun sebelumnya.

Meningkatnya jumlah koperasi diiringi pula oleh meningkatnya jumlah anggota koperasi dan jumlah masyarakat yang memperoleh pelayanan koperasi. Jumlah anggota koperasi pada tahun 1995 mencapai 26,3 juta orang atau meningkat 3,9 persen dari tahun sebelumnya, terdiri dari 13,0 juta orang anggota koperasi non KUD dan 13,3 juta orang anggota KUD (Tabel VI-26).

Perkembangan kualitas kelembagaan koperasi tercermin pula pada tertib kelembagaan koperasi yang antara lain diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan rapat anggota tahunan (RAT), karena melalui forum RAT ini anggota dapat menyalurkan aspirasinya untuk secara

VI/53

bersama-sama mengembangkan usaha koperasi. Pada tahun 1995/96 sebanyak 25,5 ribu koperasi, telah menyelenggarakan RAT atau 54,8 persen dari seluruh koperasi (Tabel VI-27).

b. Program Penunjang

1) Program Pembangunan Perkoperasian di Daerah Tertinggal

Program ini bertujuan untuk mendorong tumbuhnya kelompok usaha bersama yang produktif, dan selanjutnya diarahkan untuk berkembang menjadi koperasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat setempat. Selain itu, program ini bertujuan pula untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan koperasi yang telah ada sehingga dapat meningkat mutu dan jangkauan pelayanan usahanya kepada anggota dan masyarakat di daerah tertinggal.

Dalam upaya mendorong perkembangan ekonomi di daerah tertinggal, pada tahun 1995/96 telah diberikan bantuan pembangunan 104 unit TPK KUD, 24 unit waserda yang dikelola KUD, 45 unit waserda yang dikelola koperasi non KUD, dan penempatan tenaga kerja sukarela terdidik (TKST) atau tenaga sarjana dan terdidik lainnya pada koperasi di daerah tertinggal. Dengan dikembangkannya waserda dan TPK maka penyediaan barang dan jasa, terutama bahan kebutuhan pokok bagi anggota koperasi dan masyarakat di daerah tertinggal, dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

2) Program Pengembangan Informasi Perkoperasian

Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengembang-kan sistem informasi kelembagaan dan usaha koperasi yang meliputi informasi tentang produksi, pemasaran dalam negeri dan ekspor,

VI/54

informasi permodalan, serta informasi untuk mendukung terjalinnya kerjasama, keterkaitan, dan kemitraan usaha.

Informasi perkoperasian dirasakan sangat penting bagi para pembina dan gerakan koperasi serta pihak swasta dan BUMN yang akan berpartisipasi dalam pembinaan koperasi dan yang akan menjalin kemitraan usaha dengan koperasi. Dalam rangka pengembangan sistem informasi koperasi, pada tahun 1994/95 telah disusun rencana induk sistem informasi perkoperasian dan pengusaha kecil. Pada tahun 1995/96 rencana induk tersebut mulai dirintis penerapannya melalui uji coba di 10 (sepuluh) propinsi terpilih yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Irian Jaya.

3) Program Penelitian dan Pengembangan Koperasi

Dalam rangka menunjang pengembangan koperasi, pengkajian kebijaksanaan yang berkaitan dengan pembinaan sumberdaya manusia koperasi serta penciptaan iklim usaha koperasi terus dilakukan. Pada tahun 1995/96 kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan meliputi antara lain kajian pengembangan pola industri perdesaan melalui koperasi dan usaha kecil; perintisan pengembangan pasar lelang komoditas perkebunan melalui koperasi; perintisan pengem-bangan koperasi fungsional sebagai model koperasi berbasis konsumen; kajian pengembangan usaha waralaba bagi koperasi dan usaha kecil; kajian tentang hubungan inti plasma dan peningkatan peran KUD dalam kegiatan PIR-BUN; perintisan kemitraan subkontrak antara koperasi dan usaha kecil bidang industri dengan usaha besar; perintisan agrobisnis hortikultura melalui kemitraan antara koperasi dengan BUMS/BUMN; kajian pengembangan koperasi inti sebagai pusat pertumbuhan dan pusat pengembangan usaha koperasi lainnya; kaj ian tentang prospek usaha dan

VI/55

kelembagaan simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam; serta kajian tentang pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan koperasi dan usaha kecil untuk melaksanakan kesepakatan GATT dan APEC. Hasil-hasil penelitian dan pengembangan koperasi ini akan bermanfaat bagi pengembangan usaha koperasi dan menjadi masukan dalam penentuan kebijaksanaan pembangunan koperasi selanjutnya.

4) Program Pembinaan dan Pengembangan Pemuda di Bidang Perkoperasian

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kepeloporan generasi muda dalam pembangunan koperasi, serta pewarisan nilai, semangat dan jiwa koperasi pada generasi penerus. Pelatihan dilakukan terhadap pemuda yang mempunyai potensi wirausaha dan kelompok pemuda yang telah berusaha di sektor informal. Pada tahun 1995/96 telah dilakukan pembinaan dan pelatihan bagi 1.650 orang pengelola dan anggota koperasi pemuda termasuk koperasi pondok pesantren (Kopontren).

5) Program Peranan Wanita di Bidang Perkoperasian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan koperasi melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada kaum wanita untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan perkoperasian.

Untuk mendukung agar wanita mempunyai kesempatan seluas-luasnya dalam berpartisipasi di dalam kegiatan ekonomi khususnya di daerah perdesaan, maka pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi wanita pengelola usaha koperasi dan anggota koperasi terus ditingkat-kan. Pada tahun kedua Repelita VI, jumlah wanita yang dilatih sebanyak 2.960 orang motivator dan tenaga kerja wanita, termasuk yang menjadi pengelola koperasi wanita.

VI/56

TABEL VI — 16JUMLAH PENGURUS, MANAJER, KARYAWAN DAN

KADERKOPERASI YANG MEMPEROLEH PENDIDIKAN

PERKOPERASIAN 1)1993/94, 1994/95 — 1995/96

(orang)

Repelita VI

No Peserta Pendidikan 1993/94 1994/95 1995/96 2)

1. Manajer/Karyawan 5.827 5.592 2.595

— Manajer 1.769 2.031 1.145

— Petugas Teknis Usa ha 4.058 3.561 1.450

2. Pengurus 5.025 2.974 2.7953. Badan Pemeriksa 825 130 221

4 Kader Koperasi 3) 1.894 1.387

5. Petugas Konsultasi Lapangan 4) 650 726

Jumlah 14.221 10.769 6.337

1) Angka tahunan2) Angka sementara3) Termasuk kader koperasi dari lingkungan masyarakat4) Pada tahun 1993/94 masih bernama Petugas Konsultasi Koperasi Lapangan (PKKL)

VI/

TABEL VI — 17KUD DAN KOPERASI NON KUD

YANG TELAH MEMPUNYAI MANAJER 1)1993, 1994 — 1995

1)Angka kumulatif sejak tahun 19682)Angka sementara3)Jumlah manajer tahun bersangkutan-dibagi jumlah

koperasi tahun yang bersangkutan

VI/58

TABEL VI — 18SIMPANAN ANGGOTA, MODAL DAN NILAI USAHA KOPERASI 1)

1993, 1994 -1995(miliar rupiah)

Repelita VINo. Uraian 1993 1994 1995 2)

1. Jumlah simpanan 1.803,3 2.286,4 2.869,0

2. Jumlah modal usaha 3.589,0 4.539,5 5.973,0

3. Jumlah nilai usaha 9.496,3 8.187,3 10.790,0

1) Angka tahunan2) Angka sementara

VI/59

GRAFIK VI 6MODAL DAN NILAI USAHA KOPERASI

1993, 1994 – 1995

VI/60

TABEL VI— 19PERKEMBANGAN KREDIT KEPADA KOPERASI 1)

1993, 1994 — 1995(miliar rupiah)

Repelita VI

No. Uraian 1993 1994 2) 1995 3)

1. Kredit Usaha Tani (KUT) 156,5 154,9 211,2

2. Kredit kepada Koperasi Primeruntuk Anggotanya (KKPA) 312,6 372,6 550,7

3. Kredit kepada KUD (KKUD) 97,6 94,4 112,3

4. Kredit lainnya 4) 171,2 144,1 82,9

1) Angka per Desember tahun yang bersangkutan2) Angka diperbaiki3) Angka sementara4) Termasuk kredit Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI)

VI/61

GRAFIK VI - 7PERKEMBANGAN KREDIT KEPADA KOPERASI

1993, 1994 – 1995

VI/62

TABEL VI — 20JUMLAH KOPERASI DAN NILAI KREDIT YANG DIJAMIN

OLEH PERUM PENGEMBANGAN KEUANGAN KOPERASI 1)1993/94, 1994/95 — 1995/96

Repelita VI

No. Uraian 1993/94 1994/95 1995/96 2)

1. Koperasi Penerima 2.532 2.468 4.418

2.

Jaminan Kredit(buah)

Jaminan 453,3 234,9 277,7

3.

(miliar rupiah)

Nilai kredit 597,0 306,2 370,8(miliar rupiah)

1) Angka tahunan2) Angka sementara

VI/63

TABEL VI—21PERKEMBANGAN KREDIT CANDAK KULAK (KCK) MELALUI KOPERASI t

1993, 1994 — 1995

Repelita VINo. Uraian 1993 1994 2) 1995 3)

1. Jumlah Koperasi Pelaksana 5.979 6.822 6.403

2.

(buah)

. Jumlah Nasabah (ribu orang) 17.299,0 17.478,8 17.714,3

Jumlah Kredit 271,3 277,5 286,9(miliar rupiah)

1) Angka per Desember tahun yang bersangkutan dan kumulatif sejak Nopember 19762) Angka diperbaiki3) Angka sementara

VI/64

TABEL VI 22PENYEBARAN KREDIT CANDAK KULAK (KCK)

MENURUT DAERAH TINGKAT I 1)sejak Nopember 1976 sampai dengan Desember 1995

No. PropinsiJumlahKoperasi

JumlahNasabah

Jumlah!Credit

(buah) (orang) (juta Rupiah)

1. DI Aceh 155 297.714 2.512,52. Sumatera Utara 325 287.913 6.585,53. Sumatera Barat 337 679.923 20.048,54. R i a u 130 78.443 3.014,15. J a m b i 102 70.905 3.370,46. Bengkulu 110 123366 2.181,77. Sumatera Selatan 175 154.323 3.760,08. Lampung 230 544.011 6.371,89. DKI Jakarta 193 240.066 7.698,1

10. Jawa Barat 775 2.509.855 25.775,511. Jawa Tengah 908 4.490.082 67.715,912. DI Jogjakarta 180 1.042.195 21.002,913. Jawa Timur 897 4.456.141 54.325,814. B a I i 145 429.312 9.935,415. Nusa Tenggara Barat 168 342.793 5.676,916. Nusa Tenggara Timur 104 58.089 1.114,517. Timor Timur 38 1.046 99,118. Kalimantan Barat 143 79.466 1.990,519. Kalimantan Tengah 100 71.255 1.620,320. Kalimantan Selatan 177 190.237 5.613,821. Kalimantan Timur 124 55.559 1.306,022. Sulawesi Utara 130 230.512 3.931,223. Sulawesi Tengah 108 98.979 1.201,724. Sulawesi Selatan 409 1.047.722 25.032,625. Sulawesi Tenggara 95 81.842 2.544,426. Maluku 90 32.003 1.791,827. Irian Jaya 55 20.590 700,8

J u m l a h 6.403 17.714.342 286.921,6

1) Angka kumulatif dan sementara

VI/65

TABEL VI — 23PERKEMBANGAN JUMLAH KOPERASI MENURUT

BIDANG USAHA 1)

1993/94, 1994/95 — 1995/96

Repelita VINo. Bidang Usaha 1993/94 1994/95 2) 1995/96 3)

1. Pengadaan Pangan 2.274 2.309 2.5832. Penyaluran Pupuk 3.174 3.107 3.2683. Pemasaran Kopra 175 184 1934. Pemasaran Cengkeh 671 782 1.1125. Perikanan Rakyat 739 711 7116. Peternakan 623 975 1.2847. Produksi Susu 203 206 2068. Kerajinan Rakyat 1.236 1.238 1.2429. Industri Logam dan

Tambang196 201 201

10. Batik dan Pakaian Jadi 356 356 35911. Penyaluran Kedele 73 113 13312. Angkutan Darat dan Sungai 511 536 52413. Angkutan Laut 63 63 6414. Listrik Perdesaan 2.685 3.135 3.35715. Warung Serba Ada 15.124 16.621 17.61416. Simpan Pinjam 14.654 24.992 32.479

1) Tidak dapat dijumlah karena satu koperasi dapat mempunyai beberapa bidang usaha2) Angka diperbaiki3) Angka sementara

VI/66

TABEL VI — 24PELAKSANAAN PENGADAAN PANGAN (GABAH/BERAS) OLEH KUD 1)

1993/94, 1994/95 — 1995/96

Repelita VINo. Uraian 1993/94 1994/95 1995/96 2)

1. KUD Pelaksana (buah) 2.274 2309 1.933

2. Jumlah Pembelian 1.804,9 1.011,6 786,0

3.

Setara Betas (ribu ton) 3)

Jumlah PenjualanSetara Beras ke (ribu ton):

a. Bulog (Cadangan Nasional)— KUD (buah) 1.995 2.095 1.133— Setara Beras (ribu ton) 1.669,7 711,0 510,0

b. PUSKUD (Pasaran Umum)— KUD (buah) 1.172 1.434 1.628— Setara Beras (ribu ton) 135,3 135,9 248,0

1)Angka tahunan2)Angka sementara3)Tidak dapat dibedakan antara pelaksanaan oleh KUD secara murni dengan pelaksanaan

secara kerja sama

VI/67

TABEL VI — 25,PARTISIPASI KOPERASI DALAM

PEMASARAN JASA LISTRIK PERDESAAN 1)1993, 1994 — 1995

No. Uraian 1993Repelita VI

1994 1995 2)

1. Jumlah Koperasi (buah) 2.685 3.135 3.357

2. Jumlah pelanggan yang 10.069 10.980 11.370

3.

dilayani (ribu rumah)

Jumlah desa (buah) 15.606 21.427 26.833

1) Angka tahunan hasil swadaya atau kerjasama dengan PLN2) Angka sementara

VI/68

TABEL VI — 26JUMLAH KOPERASI DAN ANGGOTA KOPERASI SELURUH INDONESIA 1)

1993, 1994 — 1995

Repelita VINo. Uraian 1993 1994 1995 2)

1. Koperasi Non KUD 33.188 35.273 37.258

Anggota (ribu orang) 11.154 12.369 12.998

2. KUD 8.873 9.021 9.200

Anggota (ribu orang) 13.493 12.991 13.346

Jumlah Koperasi 42.061 44.294 46.458

Jumlah anggota (ribu orang) 24.647 25.360 26.344

1) Angka kumulatif sejak tahun 1968. Koperasi mencakup Koperasi Primer, Pusat, Gabungan, dan Induk. Anggota adalah anggota penuh koperasi

2) Angka sementara

VI/69

GRAFIK VI - 8JUMLAH KOPERASI SELURUH INDONESIA

1993, 1994 - 1995(rlbu buah)

VI/70

TABEL VI -27PENYELENGGARAAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT)

1993, 1994 — 1995

VI/71

6) Program Pengembangan Hukum di Bidang Perkoperasian

Dalam rangka pemasyarakatan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian baik kepada aparat maupun anggota koperasi secara meluas, telah dilakukan bimbingan dan penyuluhan hukum antara lain mengenai PP Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, serta PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi. Untuk segera melengkapi peraturan pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 1992, langkah-langkah penyusunan mulai dilaksanakan antara lain meliputi PP tentang pemupukan modal penyertaan pada koperasi; PP tentang pembubaran koperasi; serta PP tentang perlindungan pemerintah kepada koperasi.

D. PERDAGANGAN DALAM NEGERI

1. Sasaran, Kebijaksanaan dan Program Repelita VI

Sasaran perdagangan dalam negeri dalam Repelita VI adalah makin meningkatnya peran pasar dalam negeri dengan pola per -dagangan dan sistem distribusi yang makin meluas dan mantap. Sasaran dijabarkan lebih lanjut dengan terwujudnya struktur pasar yang makin bersaing dan mantap; makin terintegrasinya pasar lokal, pasar antardaerah, pasar antarpulau, dengan pasar nasional; makin meluas dan meratanya penyebaran barang dengan harga yang layak dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; meluasnya pemasaran dan penggunaan hasil produksi dalam negeri; terciptanya iklim perdagangan dalam negeri yang sehat yang mendorong pengembangan dan perluasan usaha perdagangan; berkembangnya pasar lokal dan pasar wilayah di daerah perdesaan, terutama di daerah terpencil ,

VI/72

pedalaman, perbatasan, transmigrasi, dan kawasan timur Indonesia; Berta berkembangnya peranan usaha perdagangan skala menengah dan kecil, termasuk usaha perdagangan informal, rumah tangga dan tradisional beserta berkembangnya peranan koperasi di bidang perdagangan.

Kebijaksanaan perdagangan dalam negeri dalam Repelita VI ditujukan untuk meningkatkan peran pasar dalam negeri dengan pola perdagangan dan sistem distribusi yang makin meluas dan mantap. Kebijaksanaan tersebut meliputi upaya untuk memantapkan dan memperluas pasar; meningkatkan perlindungan terhadap konsumen; menciptakan persaingan usaha yang sehat yang melindungi pengusaha dan pedagang menengah dan kecil; mengembangkan kewirausahaan pengusaha dan pedagang menengah dan kecil; dan meningkatkan peranan koperasi di sektor perdagangan.

Pemantapan dan perluasan pasar dilaksanakan dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem pelayanan dan sistem perijinan; mengembangkan informasi perdagangan yang lebih terpadu; meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana perdagangan termasuk transportasi dan telekomunikasi, terutama untuk daerah terpencil, pedalaman, perbatasan, daerah transmigrasi, desa tertinggal dan kawasan timur Indonesia; mengembangkan pasar lokal, antardaerah, antarpulau dan nasional; mengembangkan sistem penunjang per-dagangan; dan mengembangkan sistem distribusi yang andal yang berorientasi kepada kekuatan pasar.

Kebijaksanaan dan langkah yang ditempuh dalam meningkatkan perlindungan konsumen, antara lain dengan peningkatan pembinaan melalui penyuluhan, pengawasan terhadap barang yang beredar, pelatihan organisasi konsumen, pelayanan pengaduan, dan berbagai kegiatan lainnya.

VI/73

Penciptaan persaingan usaha yang sehat di antara pelaku usaha perdagangan guna melindungi pengusaha dan pedagang menengah dan kecil ditempuh antara lain dengan melanjutkan kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi di bidang perdagangan dalam negeri, serta melalui peningkatan kemampuan, keterampilan kewirausahaan, dan profesionalisme pengusaha/pedagang menengah dan kecil.

Pelaksanaan kebijaksanaan dan langkah pembangunan per-dagangan dalam negeri diwujudkan melalui program pokok dan program penunjang. Program pokok meliputi program pengembangan usaha perdagangan dan distribusi nasional, dan program pengembangan sistem kelembagaan dan informasi perdagangan. Program penunjang meliputi program pengembangan kewirausahaan pengusaha dan pedagang menengah dan kecil, program pembinaan pemuda di bidang perdagangan, program peranan wanita di bidang perdagangan, program pengembangan informasi di bidang perdagangan, program penelitian dan pengembangan perdagangan, dan program pengembangan hukum di bidang perdagangan.

2. Pelaksanaan dan Hasil Pembangunan Tahun Kedua Repelita VI

Dalam tahun kedua Repelita VI pengembangan pasar yang makin transparan dan bersaing terus dilanjutkan, termasuk pemerataan distribusi barang dan jasa strategis ke seluruh wilayah tanah air dengan jumlah dan kualitas memadai serta harga yang dapat dijangkau oleh daya beli rakyat banyak.

Berdasarkan harga konstan 1993, sektor perdagangan, termasuk hotel dan restoran, tumbuh sebesar 7,7 persen pada tahun 1995 sehingga peranannya dalam produk domestik bruto (PDB) mencapai 16,7 persen. Sektor perdagangan sampai dengan tahun 1995 telah

VI/74

mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 13,5 juta orang atau 16,6 persen dari keseluruhan jumlah tenaga kerja.

a. Program Pokok

1) Program Pengembangan Usaha Perdagangan dan Distribusi Nasional

a) Menjaga Kemantapan Penyaluran dan Harga Barang

Kebutuhan strategis masyarakat seperti pupuk, semen, minyak goreng, kertas dan komoditas strategis lainnya dijaga kemantapannya dan diupayakan untuk menghindari dan mengatasi gejolak kelangkaan penyediaan dan harga.

Untuk menjamin kelancaran penyaluran pupuk sampai ke tingkat petani dilakukan penyempurnaan sistem pengadaan dan sistem penyaluran pupuk melalui penggabungan keduanya menjadi satu sistem. Sistem pengadaan dan penyaluran pupuk yang baru tersebut, didasarkan pada prinsip bahwa pupuk yang ditataniagakan seperti urea, SP-36/TSP dan ZA adalah bukan komoditas yang diper-dagangkan, sehingga untuk penyaluran pupuk diberikan imbalan (fee). Selanjutnya agar penyaluran pupuk terjamin dan aman sampai kepada petani, kemampuan KUD ditingkatkan melalui sistem pembinaan KUD dalam penyaluran pupuk, yang dilakukan oleh instansi terkait.

Sistem pemasaran pupuk yang mantap telah memberikan sumbangan yang cukup besar bagi sektor pertanian. Perkembangan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, khususnya jenis Urea dan TSP tampak pada Tabel VI-28. Pada tahun 1995/96 realisasi penyaluran pupuk mencapai 4.689,7 ribu ton, atau naik 7,0 persen dari tahun sebelumnya.

VI/75

Sebagai upaya untuk mengurangi subsidi pupuk, pada tahun 1995/96 harga pupuk Urea dinaikkan dari Rp260/kg pada tahun sebelumnya menjadi Rp330/kg. Penyesuaian harga pupuk urea ter-sebut dilakukan bersamaan dengan penyesuaian harga dasar gabah, dan telah diperhitungkan agar tetap menguntungkan petani.

Tabel VI-29 menunjukkan perkembangan rata-rata harga eceran besi beton di Jakarta. Pada tahun 1995/96 perbedaan harga tertinggi dan terendah adalah sebesar 8,2 persen, sedangkan pada tahun 1994/95 perbedaan harga tersebut adalah sebesar 2,8 persen.

Guna menjamin kelancaran distribusi semen dalam negeri maupun impor ditetapkan pembagian daerah pemasaran. Sedangkan untuk menjaga stabilitas harga di masing-masing daerah ditetapkan harga eceran tertinggi (HET). Kebijaksanaan tersebut dilakukan untuk mengatasi kelangkaan semen produksi dalam negeri yang belum dapat dipenuhi dan masih diperlukan tambahan yang berasal dari impor. Dalam rangka mengantisipasi permintaan semen yang terus meningkat dan upaya memenuhi sendiri kebutuhan semen dalam negeri, menghindari ketergantungan semen impor, dan merangsang pe-ningkatan kapasitas produksi serta sekaligus menghimpun investasi, maka pemerintah telah menetapkan harga jual pabrik (HJP) dan harga pedoman setempat (HPS).

Pada tahun kedua Repelita VI lonjakan harga semen akibat kelangkaan pengadaan di dalam negeri yang terjadi sebelumnya telah semakin dapat dikendalikan. Perbedaan harga rata-rata eceran semen tertinggi dan terendah yang terjadi di kota-kota Medan, Jakarta dan Surabaya pada tahun 1995/96 masing-masing mencapai 9,9 persen, 23,5 persen, dan 18,0 persen. Perbedaan ini jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya, yaitu 20,6 persen, 36,2 persen, dan 35,2 persen (Tabel VI-30).

VI/76

Perdagangan kopra, minyak kelapa dan minyak kelapa sawit serta hasil olahannya secara bebas dilakukan oleh setiap pelaksana niaga yang telah memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan izin dari instansi teknis lainnya. Dalam mengantisipasi kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri sebagai akibat naiknya harga di pasar luar negeri yang mendorong eksportir melakukan ekspor, pemerintah menetapkan pengenaan pajak ekspor atas ekspor komoditas tersebut.

Tabel VI-31 menunjukkan perkembangan rata-rata harga eceran minyak goreng di Medan, Jakarta dan Surabaya. Pada tahun 1995/96 perbedaan antara tingkat harga tertinggi dan terendah di ketiga kota tersebut masing-masing adalah 28,5 persen, 72,0 persen, dan 7,1 persen. Sedangkan pada tahun 1994/95 angka tersebut masing-masing adalah 25,7 persen, 36,4 persen, dan 27,9 persen. Terjadinya lonjakan harga tersebut erat kaitannya dengan kelangkaan pengadaan di dalam negeri dan meningkatnya harga bahan baku minyak goreng di luar negeri.

Pada Tabel VI-32 tampak perkembangan rata-rata harga eceran gula pasir di Medan, Jakarta dan Surabaya. Pada tahun 1995/96 tidak terjadi perbedaan harga eceran tertinggi dan terendah di kota Medan, namun di kota Jakarta dan Surabaya tercatat masing-masing sebesar 3,2 persen dan 7,7 persen. Sedangkan pada tahun 1994/95 perbedaan harga eceran tersebut masing-masing adalah 11,5 persen, 2,6 persen, dan 0,8 persen.

Harga rata-rata eceran minyak tanah dan tekstil kasar di kota -kota Medan, Jakarta dan Surabaya selama dua tahun pertama Repelita VI tetap stabil. Pada tahun 1995/96 dan 1994/95 tidak tercatat fluktuasi harga rata-rata eceran untuk kedua komoditas tersebut (Tabel VI-33 dan Tabel V1-34).

VI/77

Dalam rangka menjaga penyediaan dan stabilitas komoditas kertas yang diperlukan rakyat banyak, telah diambil langkah untuk mengutamakan kestabilan penyediaan bahan baku di dalam negeri melalui kebijaksanaan pajak ekspor dan bertindak sebagai fasilitator dalam mengatur penyediaan bahan baku dan harga kertas.

Dalam tahun kedua Repelita VI penyediaan kertas koran berjalan lancar, sehingga harga jual kertas koran masih berada pada tingkat yang wajar. Pada tahun 1995 penyaluran kertas koran di dalam negeri berjumlah 270,0 ribu ton atau naik sebesar 84,0 persen dari tahun 1994 yang berjumlah 146,7 ribu ton. Naiknya penyaluran kertas koran pada tahun 1995 menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan di dalam negeri.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan bahan baku susu untuk industri pengolahan susu (IPS) di dalam negeri yang semakin berkembang, pada tahun 1995/96 perbandingan antara penyerapan susu dalam negeri terhadap susu impor oleh IPS terjadi perubahan menjadi 1:2,0 dari 1:1,3 pada tahun sebelumnya. Demikian juga harga jual susu pada tahun 1995 disesuaikan dari Rp319,6/kg pada tahun sebelumnya menjadi Rp540/kg. Penyerapan susu dalam negeri oleh IPS pada tahun 1995 adalah sebesar 281,0 ribu ton atau naik 56,5 persen dibanding tahun 1994.

b) Memperluas Pasaran Barang-barang Produksi Dalam Negeri

Perluasan pasaran barang-barang basil produksi dalam negeri dilaksanakan melalui kegiatan pameran dagang, perluasan informasi pasar, dan pemantapan pelaksanaan Keppres Nomor 16 Tahun 1994. Pada tahun 1995/96 penyelenggaraan pameran dagang telah meliputi 27 propinsi dan tersebar di 294 kabupaten/kotamadya. Melalui

VI/78

Keppres Nomor 6 Tahun 1995 tentang Tim Evaluasi Pengadaan Pemerintah, dengan tugas pokok untuk melakukan koordinasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah termasuk BUMN, diupayakan untuk mendorong penggunaan produksi dalam negeri dalam pe-ngadaan Pemerintah.

c) Pembangunan Prasarana Pasar

Pembangunan prasarana fisik perdagangan berupa pasar, per-tokoan dan pusat-pusat perbelanjaan serta pergudangan untuk daerah-daerah transmigrasi, perbatasan, terpencil dan tertinggal terus di-lanjutkan dan ditingkatkan. Agar kebutuhan pokok bagi masyarakat di kawasan timur Indonesia dapat selalu tersedia dengan jumlah yang memadai dan tingkat harga yang terjangkau, kebijaksanaan per-dagangan perintis dan pemberian subsidi angkutan telah dilanjutkan dan disempurnakan.

Pembangunan pasar desa/percontohan, khususnya di desa ter-pencil pada tahun 1995/96 berjumlah 45 unit, sehingga pada tahun tersebut secara keseluruhan mencapai 219 unit dan tersebar di 219 desa. Selain itu, pada tahun 1995/96 telah dibangun pula 465 pasar tradisional dan 146 pasar modern, sehingga jumlah pasar yang telah dibangun mencapai 7.905 pasar tradisional dan 977 pasar modern.

d) Meningkatkan Peranan Pedagang Nasional

Dalam upaya lebih memeratakan kesempatan berusaha dan sekaligus memperluas lapangan kerja, kebijaksanaan dan langkah yang ditempuh untuk meningkatkan peranan pedagang golongan ekonomi lemah dan koperasi, antara lain adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pengusaha kecil dan menengah agar mampu mengelola kegiatan usahanya; dan mengembangkan

VI/79

hubungan keterkaitan atau mitra usaha dengan para pengusaha yang berhasil dan peserta binaan.

Dalam rangka menciptakan persaingan usaha yang sehat serta mengembangkan usaha kecil dan menengah telah dilakukan berbagai kegiatan yang mencakup pengembangan informasi, fasilitas per-kreditan, serta pelatihan dan penyuluhan bagi pedagang kecil. Pada tahun 1995/96 telah dilatih sebanyak 3.605 orang pedagang kecil penyalur dan pengecer.

Penghapusan kegiatan perusahaan asing di bidang perdagangan distribusi yang dimulai pada tahun 1977 masih dilanjutkan, dengan tujuan untuk mendorong berkembangnya usaha nasional. Sampai dengan tahun 1995/96 jumlah perusahaan nasional yang menjadi agen/distributor mencapai 10.746 perusahaan.

2) Program Pengembangan Sistem Kelembagaan dan Informasi Perdagangan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem ke-lembagaan dan informasi perdagangan yang efektif guna mendukung pengembangan usaha perdagangan yang efisien dan produktif. Program ini dilakukan antara lain dengan menghapus berbagai hambatan usaha perdagangan, menyempurnakan sistem kelembagaan perdagangan, serta menyempurnakan sistem informasi pasar dan mengembangkan sistem komunikasi yang efektif dan teratur.

Dalam upaya untuk menjamin kepastian berusaha serta untuk lebih memacu pengembangan usaha termasuk usaha perdagangan yang dijamin oleh perangkat hukum yang sesuai dengan pertumbuhan pembangunan nasional, telah ditetapkan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

VI/80

Kegiatan tera dan tera ulang terhadap alat-alat ukur, alat timbang, takar beserta perlengkapannya (UTTP) yang dipergunakan dalam kegiatan perdagangan terus meningkat. Kegiatan ini ditunjang oleh pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi para petugas kemetrologian. Petugas kemetrologian yang telah dididik dan dilatih selama tahun 1995/96 berjumlah 3.955 orang atau naik 7,5 persen dari tahun sebelumnya. Pelaksanaan tera termasuk tera ulang UTTP tersebut ditujukan pula untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen.

Dalam tahun 1995 telah dilakukan 10,0 juta kegiatan tera dan tera ulang dari sejumlah 47,3 juta UTTP. Persentase UTTP yang telah ditera dan ditera ulang menurun dari 23,5 persen pada tahun 1994 menjadi 21,2 persen pada tahun 1995. Penurunan disebabkan meningkatnya metoda pelaksanaan peneraan karena pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan perkembangan ekonomi Indonesia yang membawa dampak meningkatnya jumlah dan jenis penggunaan UTTP.

Dalam rangka wajib daftar perusahaan (WDP) pada tahun 1995/96 terdaftar sekitar 98,7 ribu perusahaan yang terdiri dari 18,5 ribu perseroan terbatas, 1,7 ribu koperasi, 12,0 ribu perusahaan komanditer, 66,1 ribu perusahaan perorangan, 78 firma, dan 318 badan usaha lainnya. Pendaftaran perusahaan sampai dengan tahun 1995/96 tersebut mencapai 1.148,4 ribu perusahaan atau naik 9,4 persen dibanding tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang harus melaksanakan WDP yang diperkirakan sekitar 2,0 juta perusahaan, berarti sampai dengan tahun kedua Repelita VI telah tercapai 57,4 persen. Seiring dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang melaksanakan WDP tersebut, telah meningkat pula informasi yang tersedia bagi pengembangan usaha.

VI/81

Jumlah perusahaan yang memperoleh SIUP terus meningkat, sejak dilaksanakannya penyederhanaan pemberian SIUP pada tahun 1988. Pada tahun 1995/96 diterbitkan sekitar 91,4 ribu SIUP untuk 10,5 ribu perusahaan besar, 21,4 ribu perusahaan menengah, dan 59,5 ribu perusahaan kecil. Dengan tambahan ini jumlah pemberian SIUP sampai dengan tahun 1995/96 adalah 1.169,6 ribu perusahaan.

Waralaba merupakan salah satu bentuk kemitraan usaha yang makin berkembang. Kegiatan ini mampu meningkatkan pemerataan dalam distribusi barang dan jasa sekaligus memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Peluang memasarkan barang-barang produksi dalam negeri melalui waralaba sangat terbuka karena semakin banyak produk-produk Indonesia yang mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri. Pada tahun 1995 bisnis waralaba tercatat 139 unit usaha terdiri dari 113 unit usaha asing dan 26 unit usaha lokal. Dilihat dari bidang usahanya, makanan dan minuman merupakan jenis usaha yang paling banyak diwaralabakan, disusul bidang retail, jasa dan konsultasi, serta binatu. Saat ini sedang dipersiapkan perangkat peraturan tentang kewaralabaan, sehingga kegiatan usaha ini dapat menguntungkan berbagai pihak terkait terutama pengusaha kecil serta mendorong pertumbuhan unit usaha lokal.

b. Program Penunjang

Program Pengembangan Kewirausahaan Pengusaha dan Pedagang Menengah dan Kecil

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengusaha dan pedagang menengah, kecil, informal, tradisional, dan koperasi yang berkualitas dan mampu mengembangkan kewirausahaan. Pembinaan yang dilakukan melalui sistem kemitraan usaha di bidang per -

VI/82

dagangan, sampai dengan tahun 1995 mencakup sebanyak 6.498 pedagang kecil.

2) Program Pembinaan Pemuda di Bidang Perdagangan

Program ini bertujuan untuk membentuk wirausaha muda yang mandiri, dinamis, dan berkemampuan mengelola usaha perdagangan. Pada tahun 1995/96 jumlah pemuda yang telah mengikuti pelatihan, penyuluhan, dan magang mengenai keterampilan usaha perdagangan adalah 980 orang.

3) Program Peranan Wanita di Bidang Perdagangan

Program ini bertujuan untuk membentuk wirausaha wanita yang mandiri, dinamis, dan berkemampuan mengelola usaha perdagangan. Pada tahun 1995/96 jumlah wanita pedagang yang telah mengikuti pelatihan, penyuluhan, dan konsultansi usaha perdagangan adalah 2.250 orang. Pada tahun 1995/96 kualitas pembinaan telah di-tingkatkan.

4) Program Pengembangan Informasi di Bidang Perdagangan

Program ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mengembang-kan sistem informasi perdagangan yang andal dan sesuai dengan dinamika pengembangan perdagangan. Pada tahun 1995/96 telah di -lakukan kegiatan yang meliputi antara lain penyempurnaan sistem informasi, penyediaan dan penyebarluasan informasi tentang kebijaksanaan dan peraturan perdagangan, peningkatan pembinaan pengelolaan inventaris kekayaan milik negara, serta implementasi sistem akuntansi pemerintah di pusat dan 17 wilayah, sehingga mampu meningkatkan kuali tas dan kapasitas informasi .

VI/83

5) Program Penelitian dan Pengembangan Perdagangan

Program ini bertujuan untuk melakukan kajian strategis untuk mendukung pengembangan perdagangan. Pada tahun 1995/96 telah dilakukan 29 kegiatan penelitian yang menyangkut aspek produksi, jasa perdagangan, peraturan perdagangan, struktur pasar, pembinaan dan pengembangan perdagangan, sistem tata niaga dan pola pemasaran serta kerjasama dengan swasta/asosiasi.

6) Program Pengembangan Hukum di Bidang Perdagangan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan hukum yang menunjang pembangunan perdagangan. Pada tahun 1995/96 telah dilakukan antara lain penyusunan teknis ketentuan hukum publik tentang keagenan dan kedistributoran, penyusunan teknis tentang kewaralabaan, serta persiapan rancangan perundang-undangan mengenai persaingan usaha dan perlindungan konsumen.

VI/84

TABEL VI — 28REALISASI PENYALURAN PUPUK OLEH PUSRI DAN KUD 1)

1993/94, 1994/95 — 1995/96(ribu ton)

Repelita VI

No. Jenis Pupuk 1993/94 1994/95 2) 1995/96 3)

1. Penyaluran pupuk oleh PUSRI 4.348,0 4.383,8 4.689,7

— UREA 3.155,2 3.323,8 3.688,2

— TSP 1.192,8 1.060,0 1.001,5

2. Penyaluran pupuk PUSRI

melalui KUD 4) 3.999,9 3.747,5 4.322,3

Persentase the total penyaluran (%) 92,0 85,5 92,2

1) Angka tahunan2) Angka diperbaiki3) Angka sementara4) Termasuk penyaluran urea tablet

VI/85

TABEL VI — 29PERKEMBANGAN RATA—RATA

HARGA ECERAN BESI BETON DI JAKARTA1993/94, 1994/95 — 1995/96

(Rp/kg)

Repelita VI

BULAN 1993/94 1994/95 1995/96 1)

APRIL 773 787 998

JULI 773 809 998

OKTOBER 783 809 1.071

JANUARI 783. 809 1.080

1) Angka sementara

VI/86

TABEL V I - 30PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN SEMEN DI

MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA1993/94, 1994/95 - 1995/96

(Rp/karung)

Repelita VI

KOTA/BULAN 1993/94 1994/95 1995/96 1)

M E D A N

April 6.300 6.400 8.163

Juli 6.267 6300 7.425

Oktober 6.300 7.163 7.425

Januari 6.700 7.600 7.750

JAKARTA

April 5.973 6.793 8.689

Juli 5.973 6.998 10.252

Oktober 6.510 9.255 10.282

Januari 6.750 8.200 10.734

SURABAYA

April 6.004 6.454 8.163

Juli 6.246 6288 9.188

Oktober 6.921 8.033 9.250

Januari 7.771 8.500 9.633

1) Angka sementara

VI/87

GRAFIK VI - 9PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN SEMEN

DI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA1993/94, 1994/95 - 1995/96

VI/88

TABEL VI - 3 1PERKEMBANGAN RATA—RATA HARGA ECERAN

MINYAK GORENG DI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA

1993/94, 1994/95 — 1995/96(Rp/botol)

Repelita VIKOTA/BULAN 1993/94 1994/95 1995/96 1)

M E D A N

April 763,0 875,0 1.234,5

Juli 750,0 950,0 1.340,7

Oktober 788,0 1.050,0 1.481,7

Januari 850,0 1.100,0 1.586,7

JAKARTA

April 1.200,0 1.072,5 989,8

Juli 1.200,0 1.361,1 1.256,2

Oktober 1.200,0 1.361,1 1.291,0

Januari 1.300,0 1.462,5 1.702,7

SURABAYA

April 817,0 1.016,7 1.677,0

Juli 817,0 1.016,7 1.677,0

Oktober 817,0 1.016,7 1.651,0

Januari 1.076,1 1.300,1 1.768,3

1) Angka sementara

VI/89

GRAFIK VI – 10PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN MINYAK

GORENGDI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA

1993/94, 1994/95 – 1995/96

VI/90

TABEL VI — 32 PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN GULA PASIR DI

MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA1993/94, 1994/95 -1995/96

(Rp/kg)

1) Angka sementaraVI/91

TABELVI-33PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERANMINYAK TANAH DI MEDAN JAKARTA DAN SURABAYA1993/94,1994/95 -1995/96.

(Rp/botol)

Repelita VIKOTA/BULAN 1993/94 1994/95 "1995/961

)

MEDAN

April 350,0 350,0 350,0

Juli 350,0 350,0 350,0;

Oktober 350,0 350,0 . 350,0

Januari 350,0 350,0 350,0

JAKARTA

April 400,0 400,0 400,0

Juli 400,0 400,0 400,0

Oktober 400,0 400,0 400,0

Januari 400,0 400,0 400,0

SURABAYA

April 362,5 359,4 350,0

Juli 362,5 -359,4 350,0

Oktober 362,5 359,4 350,0

Januari 359,4 359,4 350,0

1) Angka sementara

VI/92

TABEL VI — 34PERKEMBANGAN RATA—RATA HARGA ECERAN

TEKSTIL KASAR DI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA

1993/94, 1994/95 — 1995/96(Rp/meter)

Repelita VIKOTA/BULAN 1993/94 1994/95 1995/961)

M E D A N

April 2.100,0 2.100,0 3.600,0

Juli 2.100,0 2.100,0 3.600,0

Oktober 2.100,0 2.100,0 3.600,0

Januari 2.100,0 2.100,0 3.600,0

JAKARTA

April 2.063,0 2.062,5 2.350,0

Juli 2.063,0 2.062,5 2.350,0

Oktober 2.063,0 2.062,5 2350,0

Januari 2.062,5 2.062,5 2.350,0

SURABAYA

April 2.500,0 2.500,0 2:500,0

Juli 2.500,0 2.500,0 2.500,0

Oktober 2.500,0 2.500,0 2.500,0

Januari 2.500,0 2.500,0 2.500,0

1) Angka sementara

VI/93