ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2126_rpprawa... · web...

- 1 -

RANCANGANPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ……. TAHUN 2012TENTANGR A W A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka konservasi rawa, pengembangan rawa, dan pengendalian daya rusak air pada rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 41 ayat (6), dan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rawa;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

TENTANG RAWA.BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:1. Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air

yang terkandung di dalamnya yang mempunyai ekosistem, tergenang

- 2 -

secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi.

2. Pengelolaan rawa adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi rawa, pengembangan rawa, dan pengendalian daya rusak air pada rawa.

3. Konservasi rawa adalah upaya memelihara keberadaan serta keberkelanjutan keadaan, sifat, dan fungsi rawa agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.

4. Pengembangan rawa adalah upaya untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air di rawa.

5. Pengendalian daya rusak air pada rawa adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan hidup pada rawa agar tidak menimbulkan kerugian bagi kehidupan.

6. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

7. Sempadan rawa adalah zona pada rawa yang berfungsi sebagai penyangga antara ekosistem rawa dengan daratan dan penyangga antara kawasan budi daya dengan kawasan lindung.

8. Pengaturan tata air adalah sistem pengelolaan air pada rawa beserta prasarananya untuk mendukung kegiatan budi daya.

9. Irigasi rawa adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air melalui jaringan irigasi rawa pada kawasan budi daya pertanian.

10. Sistem Irigasi Rawa adalah kesatuan pengelolaan irigasi rawa yang terdiri dari prasarana jaringan irigasi rawa, air di jaringan irigasi rawa, manajemen irigasi rawa, kelembagaan pengelolaan irigasi rawa, dan sumber daya manusia.

11. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.

13. Orang adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

- 3 -

Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai penetapan rawa, pengelolaan rawa, sistem informasi rawa, perizinan dan pengawasan, serta pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Pasal 3Pengelolaan rawa dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan fungsi rawa yang berkelanjutan.

BAB II PENETAPAN RAWA

Pasal 4(1) Rawa meliputi:

a. rawa pasang surut; dan b. rawa lebak.

(2) Rawa pasang surut dan rawa lebak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fisik dapat berupa:a. rawa yang masih alami; atau b. rawa yang sudah dikembangkan.

Pasal 5(1) Rawa ditetapkan sebagai rawa pasang surut apabila memenuhi kriteria:

a. terletak di tepi pantai, dekat pantai, muara sungai, atau dekat muara sungai; dan

b. tergenangi air yang dipengaruhi pasang surut air laut.(2) Rawa ditetapkan sebagai rawa lebak apabila memenuhi kriteria:

a. terletak jauh dari pantai; danb. tergenangi air akibat luapan arus sungai

dan hujan yang tergenang secara periodik atau menerus.

Pasal 6(1) Penetapan rawa dilakukan melalui inventarisasi rawa.(2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. citra satelit; dan/ataub. foto udara.

(3) Dalam hal telah terdapat peta dasar, inventarisasi dapat dilakukan melalui pengukuran lapangan.

Pasal 7

- 4 -

(1) Terhadap citra satelit dan/atau foto udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan interpretasi dengan tahapan: a. mendelineasi citra satelit yang telah

dikoreksi geometrik untuk menentukan:1. batas rawa; dan2. kondisi tata guna lahan.

b. memindahkan hasil delineasi citra satelit ke peta dasar yang dikeluarkan oleh instansi yang membidangi perpetaan dengan skala paling kecil 1 : 250.000; dan

c. menentukan lokasi geografis rawa berdasarkan wilayah sungai dan wilayah administratif pemerintahan melalui pembacaan peta dasar.

(2) Hasil interpretasi citra satelit dan foto udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dengan cara penelusuran lapangan.

(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi untuk mendapatkan peta:a. sebaran dan luas rawa pasang surut yang

alami dan yang telah dijadikan kawasan budi daya; danb. sebaran dan luas rawa lebak yang alami dan

yang telah dijadikan kawasan budi daya.(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam

peta rawa dengan skala paling kecil 1:250.000.

Pasal 8(1) Pengukuran lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)

dilakukan melalui pengukuran polygon dan pengukuran situasi.(2) Hasil pengukuran polygon dan pengukuran situasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rawa dengan skala paling kecil 1:10.000.

Pasal 9Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (2) paling sedikit menggambarkan:a. batas wilayah administrasi pemerintahan;b. batas wilayah sungai;c. kawasan dengan fungsi lindung yang telah ditetapkan oleh peraturan

perundang undangan;d. sebaran dan luas rawa pasang surut alami dengan berbagai

karakteristiknya; e. sebaran dan luas kawasan yang sudah dibudidayakan di rawa pasang

surut dengan berbagai karakteristiknya;f. sebaran dan luas rawa lebak alami dengan berbagai karakteristiknya;

dan

- 5 -

g. sebaran dan luas kawasan yang sudah dibudidayakan di rawa lebak dengan berbagai karakteristiknya.

Pasal 10Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi dan penetapan rawa diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 11(1) Peta rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), ditentukan

fungsi rawa sebagai:a. fungsi lindung; ataub. fungsi budi daya.

(2) Rawa dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria:a. terdapat gambut dengan ketebalan 3 (tiga)

meter atau lebih; ataub. ketebalan gambut kurang dari 3 (tiga) meter

tetapi terdapat kubah gambut.(3) Rawa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) ditentukan sebagai rawa dengan fungsi budi daya.(4) Rawa dengan fungsi budi daya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b

meliputi:a. budi daya berbasis sumber daya air; danb. budi daya tidak berbasis sumber daya air.

Pasal 12(1) Rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 ditetapkan

oleh Menteri. (2) Dalam hal rawa yang akan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berada dalam kawasan hutan, penetapan rawa dilakukan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

Pasal 13(1) Rawa dengan fungsi lindung dapat diubah menjadi rawa dengan fungsi

budi daya atau bukan rawa dan rawa dengan fungsi budi daya dapat diubah menjadi rawa dengan fungsi lindung.

(2) Perubahan rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan:a. kriteria rawa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (2);

- 6 -

b. rencana tata ruang wilayah; danc. pola dan rencana pengelolaan sumber daya air

pada wilayah sungai.(3) Perubahan fungsi rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh Menteri.

Pasal 14Dalam hal rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) berada di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, penetapan perubahan fungsi rawa dilakukan setelah ditetapkan perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

BAB IIIPENGELOLAAN RAWA

Bagian KesatuUmum

Pasal 15(1) Pengelolaan rawa meliputi aspek teknis dan manajemen.(2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:

a. konservasi rawa;b. pengembangan rawa; danc. pengendalian daya rusak air pada rawa.

(3) Aspek manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. penetapan program dan kegiatan; b. pelaksanaan kegiatan; danc. pemantauan dan evaluasi.

(4) Pengelolaan rawa dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16(1) Rawa dikelola oleh:

a. Menteri, untuk rawa pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional;

b. gubernur, untuk rawa pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; danc. bupati/walikota untuk rawa pada wilayah sungai dalam satu

kabupaten/kota.(2) Dalam hal rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam

kawasan hutan, pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 7 -

Bagian KeduaAspek Teknis

Paragraf 1Konservasi

Pasal 17Konservasi rawa dilakukan melalui: a. pelindungan dan pelestarian rawa; b. pengawetan air pada rawa; dan c. pencegahan pencemaran air pada rawa.

Pasal 18Pelindungan dan pelestarian rawa dilakukan melalui:a. pemeliharaan kelangsungan peranan rawa sebagai resapan air dan

daerah tangkapan air;b. pengendalian pemanfaatan rawa untuk rawa yang telah dan yang dapat

dibudi dayakan; danc. pengaturan sempadan rawa.

Pasal 19(1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi peranan resapan air dan daerah

tangkapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan pada rawa dengan fungsi lindung.

(2) Pemeliharaan kelangsungan fungsi peranan resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20(1) Pengendalian pemanfaatan rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

huruf b dilakukan melalui pemberian izin pemanfaatan. (2) Terhadap izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pemantauan dan pengawasan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pemanfaatan

diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 21(1) Pengaturan sempadan rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

huruf c meliputi:a. penetapan sempadan rawa; dan b. pengendalian pemanfaatan sempadan rawa.

- 8 -

(2) Sempadan rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai penyangga:a. antara rawa fungsi lindung dengan rawa fungsi budi daya;b. antara rawa fungsi lindung dengan sungai dan/atau dengan wilayah

pesisir dan/atau dengan ekosistem darat; dan/atauc. antara rawa fungsi budi daya dengan sungai dan/atau dengan wilayah

pesisir dan/atau dengan ekosistem darat.

Pasal 22(1) Penetapan sempadan rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(1) huruf a dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam hal rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam kawasan hutan penetapan dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kehutanan.

Pasal 23(1) Pengendalian pemanfaatan sempadan rawa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:a. pelarangan pemanfaatan sempadan rawa kecuali untuk kegiatan

tertentu atau bangunan utilitas; dan b. pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pemanfaatan sempadan

rawa.

(2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:a. kegiatan penelitian; b. kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau c. upaya mempertahankan fungsi sempadan rawa.

(3) Kegiatan tertentu dan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangan.

Pasal 24Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sempadan rawa dan pemanfaatan sempadan rawa diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 25

- 9 -

(4) Pengawetan air pada rawa dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26(1) Pengawetan air pada rawa dilakukan pada rawa yang:

a. masih alami; danb. sudah dikembangkan.

(2) Pengawetan air pada rawa yang masih alami dilakukan dengan cara pelindungan dan pengamanan kuantitas sumber daya air beserta ekosistemnya.

(3) Pengawetan air pada rawa yang sudah dikembangkan dilakukan dengan cara:a. pembuatan prasarana yang berfungsi sebagai tampungan air; b. penghematan penggunaan air; c. pengendalian muka air; dan/atau d. pencegahan kehilangan air.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawetan air pada rawa diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 27(1) Pencegahan pencemaran air pada rawa dilakukan melalui:

a. pemantauan kualitas air pada rawa;b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah

yang masuk ke rawa;c. pelarangan pembuangan sampah ke rawa; dand. pengawasan air limbah yang masuk ke rawa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan pencemaran air pada rawa diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 2Pengembangan Rawa

Pasal 28(1) Pengembangan rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)

huruf b merupakan bagian dari pengembangan sumber daya air.(2) Pengembangan rawa hanya dapat dilakukan pada rawa dengan fungsi

budi daya.(3) Pada rawa dengan fungsi lindung tidak dapat dilakukan pengembangan

kecuali untuk kegiatan:a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/ataub. ekowisata.

- 10 -

(4) Pengembangan rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:a. berbasis sumber daya air; danb. tidak berbasis sumber daya air.

Pasal 29(1) Pengembangan rawa berbasis sumber daya air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a dilakukan untuk kegiatan pertanian dan non-pertanian.

(2) Pengembangan rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:a. mempertimbangkan karakteristik rawa; b. mempertimbangkan kearifan lokal; dan c. memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.

(3) Pengembang rawa wajib memiliki: a. analisis mengenai dampak lingkungan atau

upaya pengelolaan lingkungan–upaya pemantauan lingkungan; dan b. izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 30(1) Pengembangan rawa berbasis sumber daya air sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan setiap orang.

(2) Dalam pengembangan rawa, pengembang rawa wajib: a. menyediakan prasarana pengaturan tata air; b. melaksanakan operasi dan pemeliharaan prasarana pengaturan tata

air; c. melaksanakan rehabilitasi prasarana pengaturan tata air; dan d. menjaga keberadaan air pada rawa.

(3) Penyediaan prasarana pengaturan tata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui tahapan:a. studi kelayakan;b. perencanaan teknis; danc. pelaksanaan konstruksi.

(4) Dalam hal pelaksanaan konstruksi telah dinyatakan selesai dan berfungsi, dilakukan operasi dan pemeliharaan.

(5) Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air pada kawasan pengembangan rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan audit kesiapan operasi dan pemeliharaan dari Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- 11 -

(6) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana pengaturan tata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui tahapan:a. perencanaan; b. pelaksanaan; danc. pengawasan.

(7) Pelaksanaan rehabilitasi prasarana pengaturan tata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. pengawasan.

(8) Menjaga keberadaan air pada rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui pengendalian muka air pada prasarana pengaturan tata air.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara audit kesiapan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 31(1) Dalam hal pengembangan rawa dilakukan untuk kegiatan pertanian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi rawa, dan pengelolaan sistem irigasi rawa.

(2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengembangan jaringan irigasi rawa; b. pengelolaan jaringan irigasi rawa; c. pengelolaan air irigasi rawa; d. partisipasi masyarakat petani; e. pemberdayaan; f. pengelolaan aset jaringan irigasi rawa; g. kelembagaan pengelolaan irigasi rawa; h. koordinasi pengelolaan sistem irigasi rawa; i. wewenang dan tanggung jawab; dan j. pengawasan.

(3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaturan tata air untuk kegiatan non-pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

- 12 -

Pasal 33Pengembangan rawa tidak berbasis sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3Pengendalian Daya Rusak Air Pada Rawa

Pasal 34Pengendalian daya rusak air dilakukan pada rawa: a. yang masih alami; dan/atau b. yang sudah dikembangkan.

Pasal 35Pengendalian daya rusak air pada rawa yang masih alami dilakukan dengan pengawasan dan pemantauan rawa.

Pasal 36(1) Pengendalian daya rusak air pada rawa yang sudah dikembangkan

dilakukan dengan cara: a. pencegahan daya rusak air;b. penanggulangan daya rusak air; danc. pemulihan akibat daya rusak air.

(2) Pencegahan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:a. pengaturan tata air; dan b. sosialisasi kepada masyarakat.

(3) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan yang dapat mengurangi kerugian atau kerusakan yang lebih besar.

(4) Dalam hal daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kerusakan kualitas tanah, penanggulangan kerusakan kualitas tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian.

(5) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan tahapan:a. penghentian sumber kerusakan dan

pembersihan unsur perusak;b. restorasi; dan/atauc. cara lain yang sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Kedua

- 13 -

Aspek ManajemenPasal 37

(1)Penetapan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan untuk masing-masing fungsi yang tercantum dalam rencana pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan.

(2)Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 38(1)Program yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

dirinci kedalam kegiatan.(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kegiatan untuk pengelolaan rawa lebak; danb. kegiatan untuk pengelolaan rawa pasang surut.

(3)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(4)Dalam menetapkan kegiatan harus mempertimbangkan:a. manfaat dan dampak jangka panjang; b. kebutuhan hidup bagi masyarakat; c. penggunaan teknologi yang ramah lingkungan; d. biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang rendah; e. ketahanan terhadap perubahan kondisi alam; danf. keberlanjutan fungsi rawa.

Pasal 39(1)Apabila program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 belum

ditetapkan karena belum ada rencana pengelolaan sumber daya air, pengelolaan rawa lebak selain penyediaan prasarana pengaturan tata air dapat dilakukan berdasarkan rencana kegiatan interim yang disetujui oleh Menteri.

(2)Dalam hal rencana kegiatan interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rawa yang dikelola oleh gubernur atau bupati/walikota, rencana kegiatan interim diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota kepada Menteri sesuai dengan kebutuhan.

(3)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konservasi rawa, pengembangan rawa, dan pengendalian daya rusak air pada rawa.

Pasal 40(1)Apabila program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 belum

ditetapkan karena belum ada rencana pengelolaan sumber daya air,

- 14 -

pengelolaan rawa pasang surut dapat dilakukan dengan langsung menetapkan kegiatan setelah melalui studi kelayakan.

(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masukan bagi penyusunan atau perubahan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.

Pasal 41Untuk pelaksanaan pengelolaan rawa sistem informasi rawa, pemberdayaan dan partisipatif masyarakat didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SISTEM INFORMASI RAWA

Pasal 42(1)Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya menyelenggarakan sistem informasi rawa.(2)Sistem informasi rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

bagian dari sistem Informasi sumber daya air. (3)Sistem informasi rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

informasi mengenai:a. rawa; b. prasarana dan sarana; dan c. institusi pengelola.

(4)Sistem informasi rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.

(5)Sistem informasi rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka serta dapat diakses oleh setiap orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43(1) Penyelenggaraan sistem informasi rawa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ayat (1) dilaksanakan oleh pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air.

(2) Masyarakat dapat menyelenggarakan sistem informasi yang terkait dengan rawa untuk kepentingan sendiri.

- 15 -

(3) Informasi yang dihasilkan dari sistem informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada dan/atau dapat diakses oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 44(1) Informasi rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a

paling sedikit berisi:a. peta rawa; b. rencana tata ruang;c. hidrometeorologi dan hidrogeologi;d. tata guna lahan; e. hidrologi dan kualitas air;f. satuan hidrologi rawa pasang surut; g. ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana;h. keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; i. kebijakan; j. kelembagaan, dank. kegiatan sosial, ekonomi dan budaya.

(2) Informasi prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b berisi paling sedikit:a. prasarana pengaturan tata air;b. prasarana transportasi air; danc. peralatan sistem informasi.

(3) Institusi pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf c adalah instansi pemerintah yang membidangi rawa, dan orang.

Pasal 45(1) Setiap orang dapat menyelenggarakan sistem informasi yang terkait

dengan rawa untuk kepentingan sendiri.(2) Informasi yang dihasilkan dari sistem informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Pasal 46Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ditugaskan menangani sistem informasi rawa.

Pasal 47

- 16 -

(1) Pengelolaan sistem informasi rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi sistem informasi rawa.

(2) Pengelolaan sistem informasi rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 48Pengelolaan sistem informasi rawa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VPERIZINAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49Perizinan, pengawasan, dan sanksi administratif digunakan sebagai instrumen dalam pengendalian pemanfaatan rawa untuk menjamin keberlanjutan konservasi, pengembangan, dan pengendalian daya rusak air pada rawa.

Pasal 50(1) Setiap orang dan instansi pemerintah yang melakukan kegiatan pada

rawa wajib memperoleh izin.(2) Kegiatan pada rawa yang wajib memperoleh izin sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:a. pengembangan rawa; b. pelaksanaan konstruksi untuk utilitas umum pada rawa; c. pemanfaatan air rawa selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan

pertanian rakyat dalam sistem irigasi; d. pemanfaatan rawa sebagai sumber air; e. pemanfaatan air rawa dikawasan hutan; f. pembuangan air limbah ke rawa; g. pengambilan komoditas tambang di rawa; dan h. pemanfaatan prasarana pengaturan tata air untuk transportasi.

(3) Izin sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a meliputi:a. Izin prinsip untuk melakukan studi kelayakan, dan perencanaan teknis

prasarana pengaturan tata air; b. Izin pelaksanaan konstruksi prasarana pengaturan tata air; danc. Izin pemanfaatan prasarana pengaturan tata air.

Pasal 51

- 17 -

(1) Izin prinsip untuk rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a diberikan oleh:a. Menteri untuk rawa yang berada pada wilayah sungai lintas negara,

lintas provinsi, strategis nasional; b. gubernur untuk rawa yang berada pada wilayah sungai lintas

kabupaten/kota; dan c. bupati/walikota untuk rawa yang berada pada wilayah sungai dalam

satu kabupaten/kota. (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan

rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang telah ditetapkan.

(3) Dalam hal rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai belum ditetapkan, izin prinsip pengembangan rawa pasang surut dapat diberikan berdasarkan rencana pengelolaan rawa pasang surut.

Pasal 52(1) Studi kelayakan dan perencanaan teknis prasarana pengaturan tata air

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a yang dilakukan oleh setiap orang dan instansi pemerintah pada rawa lebak harus mendapatkan persetujuan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

(2) Studi kelayakan dan perencanaan teknis prasarana pengaturan tata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a yang dilakukan oleh setiap orang dan instansi pemerintah pada rawa pasang surut harus mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 53(1) Izin pelaksanaan konstruksi prasarana pengaturan tata air pada kawasan

pengembangan rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b untuk rawa alami diberikan oleh:a. Menteri untuk rawa yang berada pada wilayah

sungai lintas negara, lintas provinsi strategis nasional;b. gubernur untuk rawa yang berada pada

wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan c. bupati/walikota untuk rawa yang berada pada

wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air.

(2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil studi kelayakan dan perencanaan teknis prasarana pengaturan tata air.

Pasal 54

- 18 -

(1) Izin pemanfaatan prasarana pengaturan tata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c diberikan oleh:a. Menteri untuk rawa yang berada pada wilayah

sungai lintas negara, lintas provinsi strategis nasional;b. gubernur untuk rawa yang berada pada

wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan c. bupati/walikota untuk rawa yang berada pada

wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. berdasarkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air.

(2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil kajian pelaksanaan konstruksi prasarana pengaturan tata air.

Pasal 55Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54, ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 56(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b sampai

dengan huruf d diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, setelah mempertimbangkan rekomendasi teknis.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk izin usaha pemanfaatan Jasa Lingkungan pemanfaatan aliran air dan pemanfaatan air setelah mendapat rekomendasi teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan kecuali untuk kawasan hutan yang pengelolaannya telah dilimpahkan kepada badan usaha milik Negara dibidang kehutanan.

(3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf f dan huruf g diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, setelah mendapat rekomendasi teknis.

Pasal 57(1) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 tidak berbasis

sumber daya air, izin prinsip diberikan setelah rawa ditetapkan menjadi bukan rawa oleh Menteri.

(2) Penetapan rawa menjadi bukan rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu masukan untuk perubahan rencana tata ruang dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.

Pasal 58

- 19 -

Pemegang izin kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) wajib:

a. melindungi dan memelihara fungsi rawa sebagai sumber daya air;b. meminimalkan dampak negatif;c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan fungsi rawa dari

pencemaran;d. mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan pada

rawa; dane. memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi,

pengawasan, dan pemeriksaan.

Pasal 59(1) Menteri atau menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air,

gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi tentang perizinan dalam Pasal 49.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 60Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pengembangan rawa alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 diatur dengan peraturan Menteri.

BAB VIPEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 62

(1) Pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan: a.sosialisasi;b.konsultasi publik; danc.partisipasi masyarakat.

- 20 -

(2) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan rawa.

(3) Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya wajib menyediakan pusat informasi.

Pasal 63Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui pengenalan lingkungan rawa, kunjungan lapangan, identifikasi masalah, pendampingan, dan pelatihan.

Pasal 64(1) Kegiatan konsultasi publik untuk memperoleh masukan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b mencakup studi kelayakan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan.

(2) Kegiatan konsultasi publik dapat dilakukan melalui survei pendapat umum, diskusi, dengar pendapat, dan lokakarya mengenai pengelolaan rawa.

Pasal 65(1) Kegiatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui pembentukan

kelompok kerja dan kerja sama pengelolaan rawa. (2) Dalam hal pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada daerah irigasi rawa, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVIIKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku Izin yang berkaitan dengan pengelolaan daerah reklamasi rawa yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin berakhir.

Pasal 67Dalam waktu paling lama lima tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku, Menteri wajib menetapkan rawa.

- 21 -

BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 68(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan

pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3441) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ……………………… 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ……………………… 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- 22 -

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR ……Salinan sesuai dengan aslinya

DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARABIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

SAPTA MURTI

Salinan sesuai dengan aslinyaASISTEN DEPUTI MENTERI SEKRETARIS NEGARA

BIDANG PERUNDANG-UNDANGAN,

(SETIO SAPTO NUGROHO)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAPENJELASAN

ATASPERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ……. TAHUN 2012TENTANGR A W A

II. UMUM

Rawa sebagai sumber daya alam terdiri dari unsur sumber daya air, sumber daya lahan dan sumber daya hayati. Sebagai sumber daya alam, rawa mempunyai karakter yang sangat beraneka ragam yang dipengaruhi oleh aspek geomorfologi, pola genangan, dan fluktuasi pasang surut. Rawa tersebar dari dataran rendah pasang surut sampai

- 23 -

cekungan yang lebih tinggi, dengan jenis endapan mineral dan/atau organik yang melingkupi dan sekaligus berperan dalam keragaman karakter fisik/kimia sumber daya air dan sumber daya hayati, serta daya dukungnya sebagai lahan. Sebagai sumber daya air, rawa memiliki ciri-ciri khusus jenis air, yaitu tawar, payau, asin, dan asam. Rawa dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air untuk keperluan sehari-hari, pertanian, permukiman, industri, serta peruntukan lainnya, namun juga mempunyai daya rusak bila tidak dikelola secara baik. Sebagai sumber daya hayati, rawa memiliki aneka ragam tipe ekosistem, habitat berbagai flora dan fauna. Tipe ekosistem rawa gambut misalnya merupakan tipe ekosistem yang mempunyai kemampuan paling tinggi dalam menyimpan dan menampung gas rumah kaca karbondioksida (CO2), yaitu gas yang berperan dalam perubahan iklim, dibandingkan dengan seluruh tipe ekosistem lain yang ada. Sebagai sumber daya lahan, rawa secara tradisonal telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tempat tinggal, lahan pertanian, perikanan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Di masa kini dan mendatang, rawa merupakan sumber daya lahan penting untuk pangan dan beberapa tanaman industri. Bahkan, beberapa pusat permukiman dan kegiatan ekonomi yang ada sekarang ini merupakan hasil pengembangan rawa.Keberadaan rawa terkait dengan dinamika penduduk dan komoditas dari suatu ruang ke ruang lainnya, merupakan tuntutan kebutuhan perkembangan budaya bangsa Indonesia. Dalam hal ini rawa di Indonesia mempunyai potensi kodrat geografis sekaligus geopolitis yang strategis yaitu sebagai kawasan strategis dari negara kepulauan Indonesia yang berada tepat di silang pertemuan poros hubungan Samudera Pasific-Hindia dan Benua Asia-Australia.Dari hal di atas jelas terlihat bahwa rawa bermanfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, seperti manfaat ekologi termasuk pelindungan iklim, ekonomi dan sosial budaya. Di sisi lain, pengembangan rawa terkait dengan pemanfaatannya untuk keperluan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat pula berdampak terhadap kerusakan lingkungan, kehilangan sumber daya hayati, dan emisi gas rumah kaca karbon yang berperan dalam pemanasan global, penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air, serta meningkatkan laju subsiden rawa dan meningkatkan kerentanan rawa, khususnya rawa pasang surut terhadap kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim dunia. Oleh sebab itu, rawa harus dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan amanat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

- 24 -

Penguasaan rawa oleh Negara mengandung makna bahwa negara menjamin hak setiap orang dalam pemanfaatan rawa sebagai sumber daya air dan lahan bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Penguasaan negara atas rawa tersebut diselenggarakan pemerintah dengan tetap mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang hukum tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjamin keseimbangan dan keberlanjutan manfaat lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya rawa, pemerintah perlu mengatur penetapan rawa, baik rawa pasang surut maupun rawa lebak, pengelolaan rawa, sistem informasi rawa, perizinan, pengawasan dan sanksi administratif; serta pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.Pengaturan pengelolaan rawa dimulai dengan penetapan rawa pasang surut dan rawa lebak, baik yang masih alami maupun yang sudah dikembangkan, kemudian ditetapkan pula fungsinya, yaitu rawa dengan fungsi lindung dan rawa dengan fungsi budi daya.Pengaturan pengelolaan rawa terdiri dari upaya konservasi rawa, pengembangan rawa, dan pengendalian daya rusak air pada rawa. Upaya konservasi dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan ekologi, menjaga keseimbangan hidrologi, melindungi keanekaragaman hayati, sebagai habitat flora fauna, penyerap sekaligus gudang penyimpan gas rumah kaca yang berperan dalam pemanasan global dan dapat berkontribusi dalam perbaikan lingkungan serta menjaga daya dukung kawasan yang berfungsi budi daya di daerah sekitarnya. Upaya pengembangan rawa ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan akan pangan, air, bahan baku industri, atau kebutuhan perkembangan ekonomi masyarakat, sehingga penetapan rawa sebagai fungsi lindung maupun fungsi budi daya harus didasarkan pada kondisi sumber daya rawa, seperti geomorfologi, jenis endapan, pengaruh pasang surut, tipe genangan, hidrologi dan sifat biofisik kimia lain sesuai dengan daya dukung dan terjamin keseimbangan, keberlanjutan, dan manfaat rawa yang sebesar-besarnya. Pengembangan rawa untuk tujuan budidaya pertanian yang dahulu disebut reklamasi rawa, sesuai dengan undang-undang no 7 tahun 2004 tentang sumber daya air perlu diubah menjadi pengembangan sistem irigasi rawa dan pengelolaan sistem irigasi rawa. Upaya pengendalian daya rusak air pada rawa ditujukan untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan baik bagi rawa itu sendiri maupun wilayah sekitarnya agar tidak menimbulkan kerugian bagi kehidupan. Penetapan rawa harus menjamin bahwa kegiatan pengembangan pada rawa dengan fungsi budi daya tidak mempengaruhi rawa dengan fungsi

- 25 -

lindung. Dengan demikian, keseimbangan dan keberlanjutan fungsi rawa secara keseluruhan dalam wilayah sungai, serta dalam kesatuan hidrologi rawa pasang surut tetap terjaga.Pengelolaan rawa dilaksanakan berdasarkan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Untuk rawa pasang surut, rencana pengelolaan rawa pasang surut disusun berdasarkan satuan hidrologi rawa pasang surut, yang merupakan masukkan bagi penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan serta penyusunan dan/atau perubahan rencana tata ruang. Apabila pola dan rencana sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan telah ditetapkan, rencana pengelolaan rawa pasang surut harus terintegrasi dalam pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.Untuk mendukung pengelolaan rawa diselenggarakan sistem informasi rawa yang merupakan bagian dari sistem informasi sumber daya air berupa jaringan informasi rawa yang harus diperbaharui sesuai kebutuhan dan bersifat terbuka, serta dapat diakses setiap orang.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas.

Pasal 2Rawa perlu diatur karena rawa merupakan sumber cadangan air untuk

kehidupan, sebagai penyelamat tersimpannya cadangan karbon oleh gambut yang ada di dalamnya, memiliki keanekaragaman habitat flora dan fauna.

Cadangan karbon yang berada dalam gambut tidak berperan sebagai emitter gas rumah kaca bilamana kondisinya selalu tergenang air.

Pasal 3Cukup jelas.

Pasal 4Ayat (1)

Cukup jelas.Ayat (2)

Huruf aYang dimaksud dengan “alami” adalah rawa yang belum tersentuh intervensi manusia, misalnya pembuatan tata air, pemukiman, berubahnya vegetasi alami.

Huruf b

- 26 -

Yang dimaksud dengan “sudah dikembangkan” adalah rawa yang telah tersentuh intervensi manusia, misalnya pembuatan tata air, pemukiman.

Pasal 5Ayat (1)


Cukup jelas.

Pasal 6Ayat (1)

Cukup jelasAyat (2)


Yang dimaksud dengan “peta dasar” adalah peta yang memberikan informasi mengenai keberadaan rawa, misalnya peta topografi, peta tanah, dan peta rupa bumi.

Pasal 7Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “penelusuran lapangan” adalah kegiatan melakukan pengamatan dan pengukuran di lokasi.

Ayat (3)Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah penyelarasan antara hasil verifikasi dengan fakta di lokasi.

Ayat (4)Cukup jelas.

Pasal 8Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengukuran polygon” adalah pengukuran untuk mendapatkan area yang akan dipetakan.Yang dimaksud dengan “pengukuran situasi” adalah pengukuran untuk mendapatkan detail dari area yang akan dipetakan.


Pasal 9Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

- 27 -

Cukup jelas.Huruf c

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang undangan” antara lain peraturan di bidang kehutanan, dan peraturan di bidang penataan ruang.

Huruf dYang dimaksud dengan “karakteristiknya” misalnya adalah keberadaan gambut termasuk ketebalan gambut dan keberadaan kubah gambut, keberadaan tanah sulfat masam, dan keberadaan pasir kuarsa.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Pasal 10Cukup jelas.

Pasal 11Ayat (1)




Huruf aKawasan budi daya berbasis sumber daya air dapat berupa kawasan budi daya pertanian, dan/atau kawasan budi daya non pertanian.

Kawasan budi daya pertanian berbasis sumber daya air berupa daerah irigasi rawa antara lain areal persawahan, perkebunan kelapa, kelapa sawit, dan tambak.

Huruf bKawasan budi daya yang bukan berbasis sumber daya air antara lain kawasan industri, kawasan pemukiman, kawasan kuasa pertambangan, dan lapangan terbang.



- 28 -



Pasal 16Ayat (1)


Peraturan perundang-undangan dalam peraturan ini adalah peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan untuk pengelolaan rawa sebagai bagian dari hutan dan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air untuk pemanfaatan air dan aliran air.

Pasal 17Ayat (1)

Konservasi rawa ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan rawa, daya dukung rawa, daya tampung rawa, dan fungsi rawa.

Yang dimaksud dengan “keberadaan rawa” adalah terjaganya rawa termasuk potensi yang terkandung di dalamnya.

Yang dimaksud dengan “daya dukung rawa” adalah kemampuan rawa untuk mendukung perikehidupan manusia dan ekosistem rawa.

Yang dimaksud dengan “daya tampung rawa” adalah kemampuan rawa untuk menyimpan dan/atau menyerap air, zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

Huruf aYang dimaksud dengan “pelindungan rawa” adalah upaya pengamanan rawa dari kerusakan yang ditimbulkan, baik akibat tindakan manusia maupun gangguan yang disebabkan oleh daya alam.

Yang dimaksud dengan “pelestarian rawa” adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup pada rawa.

Huruf b

- 29 -

Yang dimaksud dengan “pengawetan air pada rawa” adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air rawa atau kualitas air rawa agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

Huruf cCukup jelas.

Pasal 18Huruf a

Yang dimaksud dengan “peranan sebagai resapan air” adalah peranan rawa sebagai wadah penyimpan air.

Yang dimaksud dengan “peranan sebagai tangkapan air” adalah peranan rawa yang berfungsi sebagai penampung air.

Huruf bpengendalian pemanfaatan rawa untuk rawa yang telah dan yang dapat dibudi dayakan dimaksudkan untuk melindungi rawa sebagai sumber air.

Huruf cCukup jelas.

Pasal 19Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi resapan air dan daerah tangkapan air” adalah fungsi resapan.Yang dimaksud dengan “rawa berfungsi lindung” adalah rawa yang karena sifat biofisiknya ditetapkan sebagai kawasan lindung.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya air.


Pasal 21Ayat (1)

Pengaturan sempadan rawa dimaksudkan untuk mengamankan dan mempertahankan keberadaan dan keberlanjutan rawa sesuai dengan fungsinya.

Ayat (2) Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

Yang dimaksud dengan “ekosistem darat” adalah wilayah daratan selain rawa atau upland.

- 30 -

Huruf cCukup jelas.

Pasal 22Ayat (1)


Cukup jelas.

Pasal 23Ayat (1)

Huruf aBangunan utilitas misalnya jalur pipa gas, pipa minyak, dan

pipa air minum.Huruf b



Cukup jelas

Pasal 24Penyusunan pedoman dilakukan sekaligus bersamaan dengan penetapan zona rawa melalui koordinasi dengan menteri yang terkait dengan bidang sumber daya air.

Pasal 25Pengawetan air pada rawa ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan di bidang kehutanan, dan peraturan di bidang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 26Ayat (1)

Kuantitas sumber daya air dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertahankan keberadaan sumber daya air.


Ayat (3)Huruf a

- 31 -

Yang dimaksud dengan prasarana yang berfungsi sebagai tampungan air antara lain saluran (long storage) dan tempat parkir banjir (retarding basin).

Huruf bPenghematan penggunaan air dalam ketentuan ini dimaksudkan adalah pemakaian air secara efektif dan efisien.

Huruf cpengendalian muka air dan pencegahan kehilangan air antara lain dilakukan dengan cara pembuatan bangunan pintu air.

Ayat (4)Peraturan Menteri dimaksud antara lain memuat ketentuan mengenai penyelenggaraan pengawasan dan pemantauan pengawetan air pada rawa.

Pasal 27Ayat (1)

pencegahan pencemaran air pada rawa ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada di rawa.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 28Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya air adalah upaya meningkatkan kemanfaatan sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.



Ayat (4)Huruf a

Pengembangan rawa dengan fungsi budi daya berbasis sumber daya air adalah pengembangan rawa melalui pengaturan tata air dengan maksud tidak terjadi drainase berlebihan yang dapat menyebabkan:a. gambut menjadi kering tidak balik (irreversible drying)

yang dapat menimbulkan degradasi gambut dan kebakaran (emisi gas rumah kaca); dan/atau

b. tereksposenya lapisan pirit yang dapat menyebabkan meningkatnya daya rusak air.

Huruf b

- 32 -

Cukup jelas.

Pasal 29Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan pertanian antara lain, tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan tambak garam.

Yang dimaksud dengan kegiatan non-pertanian antara lain transportasi, wilayah pertahanan, pariwisata, air baku dan, perumahan dan permukiman.



Pasal 30Ayat (1)


Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dYang dimaksud dengan ”menjaga keberadaan air pada rawa” adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehilangan gambut, mengurangi drainase berlebihan, dan mencegah resiko kebakaran gambut.



Ayat (5)Yang dimaksud dengan audit kesiapan operasi dan pemeliharaan adalah kajian yang terkait mengenai kesiapan perangkat operasi dan pemeliharaan, sumber daya manusia, organisasi pelaksana operasi dan pemeliharaan, dan penyediaan anggaran.




- 33 -


Pasal 31Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan pengembangan jaringan irigasi rawa meliputi pembangunan baru dan peningkatan. Peningkatan jaringan irigasi rawa dapat dilaksanakan secara bertahap.

Jaringan irigasi rawa adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan fungsi yang diperlukan untuk pengelolaan air di daerah irigasi rawa.

Ayat (3)Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan pemerintah mengenai Irigasi.


Pasal 33Kawasan budi daya yang bukan berbasis sumber daya air antara lain kawasan industri, kawasan pemukiman, kawasan kuasa pertambangan, dan lapangan terbang.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain peraturan dibidang perhubungan, perumahan, energi dan sumber daya mineral, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.


Pasal 35Pengawasan dan pemantauan dilakukan dalam rangka tetap terjaganya peranan rawa sebagai sumber air.

Pasal 36Ayat (1)


Huruf a

- 34 -

Yang dimaksud dengan “pengaturan tata air” antara lain meliputi operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan jaringan irigasi rawa.

Huruf bSosialisasi dalam ketentuan ini misalnya sosialisasi mengenai tata

cara pengoperasian prasarana.Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah setiap orang yang

melakukan kegiatan atau berkaitan dengan rawa dengan fungsi budi daya yang dikembangkan.

Ayat (3)Kegiatan yang dapat mengurangi kerugian atau kerusakan yang lebih besar misalnya:

a. pemberian informasi peringatan kerusakan kepada masyarakat;

b. pengisolasian kerusakan;c. penghentian sumber kerusakan; dand. cara lain yang sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Ayat (4)


Huruf aCukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan ”restorasi” adalah upaya pemulihan untuk

menjadikan rawa berfungsi kembali sebagaimana semula.Huruf c

Cukup jelas.


Pasal 38Ayat (1)



Penetapan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dalam ketentuan ini termasuk kegiatan yang bersifat tahun jamak (multiyears).

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 39

- 35 -

Cukup jelas.



Pasal 42Ayat (1)



Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cYang dimaksud dengan “institusi pengelola” adalah pemerintah

dan/atau orang.Ayat (4)


Yang dimaksud “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan di bidang keterbukaan informasi publik.

Pasal 43Ayat (1)


Yang dimaksud “pengoperasian” termasuk diseminasiAyat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44Ayat (1)


Huruf aYang dimaksud dengan prasarana pengaturan tata air antara lain

jaringan irigasi rawa, jaringan polder beserta bangunannya.Huruf b

- 36 -

Yang dimaksud dengan prasarana transportasi air antara lain dermaga dan alur pelayaran.

Huruf cYang dimaksud dengan peralatan sistem informasi terdiri dari

perangkat keras dan perangkat lunak.Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.




Pasal 48Yang dimaksud “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan di bidang keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, kearsipan, dan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya air.


Pasal 50Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Instansi pemerintah” adalah instansi pemerintah yang melakukan kegiatan pembangunan dan pengelolaan rawa yang bukan pada kewenangannya.

Ayat (2)Huruf a

Cukup jelas.Huruf b

Cukup jelas.Huruf c

- 37 -

Cukup jelas.Huruf d

Yang dimaksud dengan pemanfaatan rawa sebagai sumber air antara lain untuk transportasi, pariwisata, dan olah raga.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Ayat (3)Huruf a

Studi kelayakan dilakukan apabila belum tersedia hasil studi kelayakan.Yang dimaksud dengan ”studi kelayakan” adalah kajian untuk menilai kelayakan dari kegiatan-kegiatan pengelolaan rawa yang terdapat dalam rencana pengelolaan sumber daya air yang dapat dilaksanakan dalam jangka menengah.

Studi kelayakan mencakup:a. kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan;b. kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan;c. keterpaduan antarsektor;d. kesiapan pembiayaan; dane. kesiapan kelembagaan.

Huruf bCukup jelas.

Pasal 51Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Izin prinsip dalam ketentuan ini meliputi rawa lebak dan rawa pasang surut.


Pasal 52Ayat (1)


Cukup jelas.

Pasal 53Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengelola sumber daya air” adalah:

- 38 -

a. unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air; danb. dinas atau unit pelaksana teknis daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.




Pasal 56Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengelola sumber daya air adalah unit pelaksana teknis pengelola sumber daya air atau dinas yang membidangi sumber daya air pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota.






Pasal 60Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya air.


Pasal 62Ayat (1)

Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat bertujuan agar masyarakat dapat berperan dalam menjaga keseimbangan antara

- 39 -

konservasi rawa, pengembangan rawa, dan pengendalian daya rusak air pada rawa.


Ayat (3)Pusat informasi yang dimaksud merupakan bagian dari sistem informasi rawa.

Pasal 63Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a ditujukan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap masalah yang terkait dengan pengelolaan rawa.

Pasal 64Ayat (1)

Kegiatan konsultasi publik ditujukan untuk memperoleh masukan dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan pengelolaan rawa.


Pasal 65Ayat (1)

Kegiatan partisipasi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan rawa.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan pemerintah mengenai Irigasi.





ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/2126_rpprawa... · web...

Documents