BPK: KEPALA DESA GAGAL JIKA KEMISKINAN TINGGI

http://lampung.tribunnews.com

Mataram (Antaranews NTB) - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan1 Harry Azhar Aziz mengatakan jika angka kemiskinan masih relatif tinggi berarti kepala desa gagal memanfaatkan kucuran dana yang diberikan pemerintah pusat2 setiap tahun.

“Kalau saat kepala desa menjabat, angka kemiskinan, pengangguran dan rasio gini tidak turun lalu indeks pembangunan manusia tidak naik, berarti anda gagal jadi kepala desa, “kata Harry Azhar ketika menjadi pembicara pada seminar bertajuk “Peran, tugas, dan fungsi BPK dalam pengawasan pengelolaan dana desa” di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (12/4).

Di depan kepala daerah, camat dan kepala desa se-NTB, Harry mengatakan sesuai amanat UUD 1945, terdapat tiga unsur dalam pengelolaan keuangan negara yang

termasuk dana desa. Pertama adalah transparansi3 atau keterbukaan, kedua adalah akuntabilitas4 atau pertanggungjawaban dan yang ketiga adalah kemakmuran5 rakyat.

Untuk itu, keterlibatan BPK dalam proses audit6 dana desa dinilai sangat diperlukan karena korupsi7 di desa, terutama menyangkut anggaran desa, merupakan salah satu masalah mendasar.

Permasalahan tersebut lahir karena pengelolaan anggaran yang besar, namun implementasinya di level desa tidak diiringi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa8.

Menurut data, jumlah kepala desa maupun perangkat desa yang terjerat kasus hukum terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebanyak 15 kepala desa pada 2015, kemudian bertambah menjadi 32 orang pada 2016. Jumlahnya bertambah lagi menjadi 65 kepala desa pada 2017.

1

“Selain kepala desa juga terdapat 32 perangkat desa dan 3 orang yang merupakan keluarga kepala desa ikut terjerat,” ujarnya.

BPK, menurut dia, juga berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya penyelewengan penggunaan dana desa. Salah satunya menggelar seminar tentang pengawasan pengelolaan dana desa kepada seluruh kepala desa.

Upaya mengedukasi para kepala desa sangat penting dilakukan guna menekan jumlah kasus korupsi dana desa.

“Jumlah dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat untuk 74.957 desa terus meningkat setiap tahun. Pada 2015, nilainya mencapai Rp20 triliun. Kemudian jumlahnya berkembang menjadi empat kali lipatnya, yaitu mencapai Rp81 triliun pada 2017,” katanya.

Seminar pengawasan pengelolaan dana desa tersebut juga dihadiri Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar, Anggota BPK Agus Joko Pramono, Anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari dan H Willgo Zainar. Selain itu, Kasubdit IV Dittipidkor Bareskrim Polri Totok Suharyanto, Direktur Program Pascasarjana IPDN Sampara Lukman, serta Pembantu Rektor IPDN Khasan Effendi. (*

Sumber berita:1. https://mataram.antaranews.com/berita/36291/bpk-kepala-desa-gagal-jika-

kemiskinan-tinggi2. https://keuangan.co/isi/judul/BPK_Siap_Merancang_Audit_Kinerja_Dana_Desa 3. https://hariannusa.com/2018/04/12/cegah-penyalahgunaan-dd-bpk-ri-gelar-seminar-

pengawasan/4. https://mataramnews.co.id/nusa-tenggara-barat/item/9024-cegah-penyelewengan-

dana-desa-di-ntb-bpk-ri-adakan-seminar5. https://kicaunews.com/2018/04/14/mengawasi-pengelolaan-dana-akuntabel-dan-

transparan-bpk-canangkan-audit-kinerja-dana-desa/6. http://www.suarantb.com/news/2018/04/16/255074/

Meningkat,Kades.Tersangkut.Kasus.Hukum.di.Lombok.Barat7. https://kicaunews.com/2018/04/12/wakil-ketua-bpk-dorong-pemerintah-desa-kelola-

dana-secara-transparan-dan-akuntabel/

Catatan:Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mendefinisikan Dana Desa Pasal 1 angka 2 sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

2

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan dana desa dijelaskan pada Pasal 19 sebagai berikut:1. Ayat (1) menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

2. Ayat (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.Atas penggunaan Dana Desa tersebut Pemerintah melakukan pemantauan dan

evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaannya sebagaimana dinyatakan pada Pasal 26 Ayat (1).

Endnote/Catatan Akhir:1. badan pemeriksa keuangan/BPK, 1. lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [vide: UU No. 15/2006, Pasal 2].2. pemerintah pusat, Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.3. transparansi, berarti keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi, dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi, bahkan dalam hal budgeting.4. akuntabilitas, 1. kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; 2. mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; 3. pertanggungan jawab; 4. asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.5. kemakmuran, suatu keadaan yang berkembang, berkemajuan, memiliki keberuntungan baik dan/atau memiliki status sosial yang sukses. Kemakmuran seringkali mencakup kekayaan, tetapi juga meliputi faktor-faktor lain yang mungkin saja terpisah dari kekayaan pada berbagai tingkat, misalnya kebahagiaan dan kesehatan.6. audit, pemeriksaan keuangan, memeriksa pembukuan, suatu pemeriksaan resmi mengenai perkembangan situasi keuangan dari perorangan atau suatu organisasi (umum). ~ lihat pemeriksaan.7. korupsi, 1. setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 2. penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi.8. keuangan desa, semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. [Vide: UU No. 6/2014 Pasal 1 angka 10].

3