lomboktimurkab.go.idlomboktimurkab.go.id/.../uploads/bab-i-lakip-lotim-2016.docx · web...

25
18 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dari Undang- Undang tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan setiap penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang BAB I Pendahuluan

Upload: buiphuc

Post on 04-Apr-2019

219 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: lomboktimurkab.go.idlomboktimurkab.go.id/.../uploads/Bab-I-Lakip-Lotim-2016.docx · Web viewmenunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Lombok Timur Tahun 2016

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka

diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dari

Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa asas-asas

umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum,

asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan

umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan

profesionalitas serta akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan setiap

penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah

keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha

mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam

BAB I Pendahuluan

Page 2: lomboktimurkab.go.idlomboktimurkab.go.id/.../uploads/Bab-I-Lakip-Lotim-2016.docx · Web viewmenunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Lombok Timur Tahun 2016

mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan

hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur,

sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,

berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme.

Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan harkat

dan martabat serta memperkuat jati diri dan kepribadian

masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global

yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Dalam perencananan pembangunan daerah,

Kabupaten Lombok Timur memperhatikan keseimbangan

berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan

ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan

lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang

berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan

pemerintahan yang akuntabel (good governance).

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten

Lombok Timur beserta Pejabat Eselon II diwajibkan untuk

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP). Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Lombok

Timur periode tahun 2016 dimaksudkan sebagai perwujudan

BAB I Pendahuluan

Page 3: lomboktimurkab.go.idlomboktimurkab.go.id/.../uploads/Bab-I-Lakip-Lotim-2016.docx · Web viewmenunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Lombok Timur Tahun 2016

akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan

dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan

Sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LAKIP ini

mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai

dokumen pelaksanaan Perencanaan Taktis Strategi, juga

untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 selama satu

tahun anggaran.

Penyusunan LAKIP Kabupaten Lombok Timur

merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi

kebijakan pembangunan di lingkungan Kabupaten Lombok

Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok

Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun

2013-2018 melalui kompilasi dari seluruh kegiatan strategis

dari Sekretariat Daerah, Dinas-dinas, Badan dan Lembaga/

Unit Kerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan

alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif

yang lebih luas LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban

kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif

BAB I Pendahuluan

Page 4: lomboktimurkab.go.idlomboktimurkab.go.id/.../uploads/Bab-I-Lakip-Lotim-2016.docx · Web viewmenunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Lombok Timur Tahun 2016

seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi

masyarakat.

Sasaran penyusunan LAKIP Kabupaten Lombok Timur

adalah sebagai Laporan Kegiatan Strategis baik itu di

Sekretariat Daerah, Dinas-dinas, serta Lembaga Teknis

Daerah (Badan dan Kantor) berupa pelaksanaan kegiatan

sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) untuk

tahun anggaran 2016.

1.2. Dasar Hukum

Landasan Hukum yang dipergunakan dalam

penyusunan LAKIP Kabupaten Lombok TimurTahun 2016

adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

BAB I Pendahuluan

Page 5: lomboktimurkab.go.idlomboktimurkab.go.id/.../uploads/Bab-I-Lakip-Lotim-2016.docx · Web viewmenunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Lombok Timur Tahun 2016

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nomor 4438);

5. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun

2013-2018;

BAB I Pendahuluan

Page 6: lomboktimurkab.go.idlomboktimurkab.go.id/.../uploads/Bab-I-Lakip-Lotim-2016.docx · Web viewmenunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Lombok Timur Tahun 2016

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7

Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016;

1.3. Kondisi Geografis

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu

Kabupaten diantara sepuluh Kabupaten/Kota di Propinsi

Nusa Tenggara Barat, berada di sebelah timur Pulau

Lombok, terletak antara 1160 -1170 Bujur Timur dan 80-90

Lintang Selatan. Luas wilayahnya tercatat 2.679,88 km2,

terdiri atas daratan seluas 1.605,55 km2 atau (59,91%) dan

lautan seluas 1.074,33 km2 (40,09 %). Secara administratif

Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 20 Kecamatan, 15

Kelurahan dan 239 Desa dengan batas administrasi sebagai

berikut :

A. Sebelah Utara : Laut Jawa

B. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

C. Sebelah Barat : Kab. Lombok Utara dan Kab. Lombok

Tengah

D. Sebelah Timur : Selat Alas

Berdasarkan topografi wilayah Kabupaten Lombok

Timur terletak pada ketinggian 0-3.726 meter di atas

permukaan laut dengan kemiringan hamparan dari utara ke

selatan. Kemiringan lahan bervariasi mulai dari kelas

BAB I Pendahuluan

Page 7: lomboktimurkab.go.idlomboktimurkab.go.id/.../uploads/Bab-I-Lakip-Lotim-2016.docx · Web viewmenunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Lombok Timur Tahun 2016

kemiringan lereng antara 0–2 persen sampai kelas

kemiringan lereng lebih dari 40 persen. Kemiringan lereng

antara 0–2 persen mencakup daerah daerah di sepanjang

pantai yang terbentang mulai dari bagian utara ke arah

timur hingga ke bagian selatan, sedangkan kemiringan

lereng lebih dari 40 persen mencakup Pegunungan Rinjani

yang terletak di bagian utara.

Dengan karakteristik geografis seperti ini

mengindikasikan perekonomian daerah Kabupaten Lombok

Timur hingga saat ini masih di sektor ”agraris” dengan

segala jenis komoditas pertanian tanaman pangan dan

hortikultura yang dapat dihasilkan/diusahakan melalui usaha

tani rakyat. Dari sisi kegiatan usaha pada sub sektor

peternakan, perikanan, dan perkebunan juga cukup

potensial.

Seperti halnya wilayah Indonesia pada umumnya,

iklim di Kabupaten Lombok Timur termasuk iklim tropis

dengan temperatur berkisar 20O–33OC. Dampak

pemanasan global yang terjadi beberapa kurun waktu

terakhir menyebabkan perubahan iklim yang dapat dilihat

dari curah hujan dan hari hujan yang berfluktuatif dalam

beberapa tahun terakhir. Selama Tahun 2015, rata-rata

BAB I Pendahuluan

Page 8: lomboktimurkab.go.idlomboktimurkab.go.id/.../uploads/Bab-I-Lakip-Lotim-2016.docx · Web viewmenunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Lombok Timur Tahun 2016

curah hujan per bulan sebesar 1.209,3 mm dan rata-rata

hari hujan per bulan adalah 7 hari hujan setiap bulannya.

1.4. Kondisi Demografi

Pertumbuhan penduduk yang makin cepat,

mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang

meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan

sebagainya. Perkembangan pendudukan di Kabupaten

Lombok Timur selama ini menunjukkan peningkatan, dapat

dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak

1.143.273 jiwa, menjadi 1.153.773 jiwa pada tahun 2015,

sehingga Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lombok

Timur pada tahun 2015 mencapai 0,92%.

Jumlah penduduk Lombok Timur Tahun 2015

mencapai 1.164.018 jiwa, jumlah tersebut mengalami

penurunan sekitar 0,89 persen jika dibandingkan jumlah

penduduk tahun 2014. Apabila dirinci menurut jenis kelamin,

penduduk Lombok Timur Tahun 2015 terdiri dari 542.012

laki-laki dan 622.006 perempuan, dengan demikian rasio

jenis kelamin penduduk Lombok Timur sebesar 87,14

artinya terdapat 87 laki-laki setiap 100 penduduk

perempuan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraiain

berikut ini :

BAB I Pendahuluan

Page 9: lomboktimurkab.go.idlomboktimurkab.go.id/.../uploads/Bab-I-Lakip-Lotim-2016.docx · Web viewmenunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Lombok Timur Tahun 2016

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten

Lombok Timur Menurut Jenis Kelamin No Kecamatan Laki-

LakiPerempua

n Jumlah Ratio

1 Keruak24.272 27.227 51.449 89

,15

2 Jerowaru27.892 30.177 58.069 92

,43

3 Sakra25.719 30.122 55.841 85

,38

4 Sakra Barat22.672 27.137 49.809 83,

55

5 Sakra Timur19.504 23.850 43.354 81

,78

6 Terara32.297 35.881 68.178 90

,01

7Montong Gading

18.842 22.960 41.802 82,06

8 Sikur31.257 38.377 69.634 81

,45

9 Masbagik47.141 51.888 99.029 90

,8510 Pringgasela

24.300 28.399 52.699 85,57

11 Sukamulia

14.429 17.399 31.828 82,93

12 Suralaga

24.933 28.696 53.629 86,89

13 Selong

42.270 46.867 89.137 90,19

14 Labuhan Haji

26.341 29.655 55.996 88,82

15 Pringgabaya

44.270 49.710 93.980 89,06

16 Suela

17.754 20.949 38.703 84,75

17 Aikmel

45.031 52.771 97.802 85,33

18 Wanasaba

28.087 33.372 61.459 84,16

19 Sembalun

9.518 10.225 19.743 93,09

BAB I Pendahuluan

Page 10: lomboktimurkab.go.idlomboktimurkab.go.id/.../uploads/Bab-I-Lakip-Lotim-2016.docx · Web viewmenunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Lombok Timur Tahun 2016

No Kecamatan Laki-

LakiPerempua

n Jumlah Ratio

20 Sambelia

15.396 16.207 31.603 95,00

Jumlah/ Total 542.012

622.006 1.164.018

87,14

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Timur 2016

Grafik 1.1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis

Kelamin di Kabupaten Lombok Timur

Keruak

JerowaruSak

ra

Sakra

Barat

Sakra

T...

Terara

Montong ...Sik

ur

Masbagi

k

Pringga

sela

Sukam

ulia

Sural

agaSel

ong

Labuhan

...

Pringga

...Su

elaAikm

el

Wanasa

ba

Sembalu

n

Sambelia

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Laki-laki

a. Indikator Kependudukan Menurut Kecamatan di

Kabupaten Lombok Timur yang terdiri dari 20

Kecamatan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 1.2.Indikator Kependudukan Menurut Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 (jiwa/km²)KecamatanDistrict

IndikatorPenduduk (Orang)

Sex Ratio (L/P)

Kepadatan (Orang/Km2)

(1) (2) (3) (4)1. Keruak 51.499 89,15 1.272

BAB I Pendahuluan

Page 11: lomboktimurkab.go.idlomboktimurkab.go.id/.../uploads/Bab-I-Lakip-Lotim-2016.docx · Web viewmenunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Lombok Timur Tahun 2016

KecamatanDistrict

IndikatorPenduduk (Orang)

Sex Ratio (L/P)

Kepadatan (Orang/Km2)

(1) (2) (3) (4)2. Jerowaru 58.069 92,43 4073. Sakra 55.841 85,38 2.2264. Sakra Barat 49.809 83,55 1.5425. Sakra Timur 43.354 81,78 1.1706. Terara 68.178 90,01 1.6467. Montong Gading 42.026 81,95 1.6388. Sikur 69.634 81,45 8909. Masbagik 99.029 90,85 2.98510. Pringgasela 52.699 85,57 39311. Sukamulia 31.828 82,93 2.19712. Suralaga 53.629 86,89 1.98513. Selong 89.137 90,19 2.81414. Labuhan Haji 55.996 88,82 1.13015. Pringgabaya 93.980 89,06 69016. Suela 38.703 84,75 33717. Aikmel 97.802 85,33 79618. Wanasaba 61.459 84,16 1.10019. Sembalun 19.743 93,09 9120. Sambelia 31.603 95,00 129Lombok Timur 1.164.01

887,14 725

Sumber : BPS Kabupaten Lombok Timur 2016

Grafik 1.2. Indikator Kependudukan Menurut Kecamatan di

Kabupaten Lombok Timur

BAB I Pendahuluan

Page 12: lomboktimurkab.go.idlomboktimurkab.go.id/.../uploads/Bab-I-Lakip-Lotim-2016.docx · Web viewmenunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Lombok Timur Tahun 2016

1272 4072226

1542

1170

1646

1638890

2985

3932197

1985

2814

1130

690337 796 1100 91 129

Keruak Jerowaru Sakra Sakra Barat Sakra Timur Terara Montong Gading Sikur Masbagik Pringgasela

Sukamulia Suralaga Selong Labuahan Haji Pringgabaya Suela Aikmel Wanasaba Sembalun Sambelia

b. Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk dan Laju

Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lombok Timur

1990, 2000, dan 2015 yang terdiri dari 20 Kecamatan

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Lombok Timur

KecamatanJumlah Penduduk (orang) Laju Pertumbuhan

Penduduk per Tahun (%)

2010 2014 2015 2010-2014 2014-2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Keruak 48.875 50.837 51.499 1,05 1,302. Jerowaru 54.937 57.144 58.069 1,12 1,623. Sakra 53.157 55.290 55.841 0,99 1,004. Sakra Barat 47.377 49.277 49.809 1,01 1,085. Sakra Timur 41.265 42.920 43.354 0,99 1,016. Terara 65.120 67.735 68.178 0,92 0,657. Mt. Gading 40.191 41.802 42.026 0,90 0,548. Sikur 66.651 69.323 69.634 0,88 0,459. Masbagik 94.361 98.151 99.029 0,97 0,8910. Pringgasela 50.226 52.241 52.699 0,97 0,8811. Sukamulia 30.363 31.581 31.828 0,95 0,7812. Suralaga 51.284 53.343 53.629 0,90 0,5413. Selong 84.535 87.929 89.137 1,07 1,3714. Labuhan Haji 53.333 55.474 55.996 0,98 0,9415. Pringgabaya 89.820 93.427 93.980 0,91 0,59

BAB I Pendahuluan

Page 13: lomboktimurkab.go.idlomboktimurkab.go.id/.../uploads/Bab-I-Lakip-Lotim-2016.docx · Web viewmenunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Lombok Timur Tahun 2016

KecamatanJumlah Penduduk (orang) Laju Pertumbuhan

Penduduk per Tahun (%)

2010 2014 2015 2010-2014 2014-2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

16. Suela 36.998 38.483 38.703 0,91 0,5717. Aikmel 93.203 96.942 97.802 0,97 0,8918. Wanasaba 58.739 61.095 61.459 0,91 0,6019. Sembalun 18.821 19.577 19.743 0,96 0,8520. Sambelia 29.997 31.202 31.603 1,05 1,29Jumlah / Total 1.109.253 1.153.773 1.164.018 0,97 0,89

Sumber : Proyeksi Penduduk

1.5. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Tujuan pembangunan ekonomi adalah mewujudkan keadilan

dan kemakmuran rakyat yang tercermin pada peningkatan

pendapatan. Peningkatan pendapatan akan terwujud apabila

nilai tambah total yang tercipta dari aktivitas kegiatan

ekonomi meningkat. Nilai tambah yang tercipta dari aktivitas

kegiatan ekonomi di Lombok Timur dapat dilihat dari PDRB.

Menelaah data PDRB. pembangunan bidang ekonomi setiap

tahun mengalami perkembangan yang cukup bagus.

PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam

mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi

lainnya dalam menciptakan nilai tambah. Nilai PDRB yang

telah dicapai Lombok Timur menunjukkan perkembangan

BAB I Pendahuluan

Page 14: lomboktimurkab.go.idlomboktimurkab.go.id/.../uploads/Bab-I-Lakip-Lotim-2016.docx · Web viewmenunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Lombok Timur Tahun 2016

yang dinamis hingga mampu menghasilkan nilai tambah yang

terus meningkat.

PDRB Kabupaten Lombok Timur adalah berlaku pada Tahun

2015 mencapai 12,87 triliun rupiah. mengalami peningkatan

sekitar 1,34 triliun rupiah dibanding tahun 2014 yang

mencapai 11,53 triliun rupiah. Sementara nilai PDRB atas

dasar harga konstan 2010. pada Tahun 2015 telah mencapai

11,25 triliun rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar

4,93 persen di banding tahun 2014 yang mencapai 10,72

triliun rupiah.

Tabel 1.4. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten

Lombok Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut

Kategori Tahun 2013 – 2015 (Juta Rp)

Kategori 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4)

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.356.841,0

3.566.988,5 3.972.651,8

2. Pertambangan dan Penggalian 656.952,1 733.258,6 840.644,9

3. Industri Pengolahan 1.041.763,3 1.121.822,7 1.148.957,24. Pengadaan Listrik dan

Gas 5.564,8 7.804,3 8.971,5

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 9.705,4 10.846,4 11.658,5

6. Konstruksi 1.253.401,7 1.393.028,7 1.637.097,87. Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1.752.723,9 2.018.077,2 2.259.454,8

8. Transportasi dan Pergudangan 494.924,8 567.755,0 628.355,0

BAB I Pendahuluan

Page 15: lomboktimurkab.go.idlomboktimurkab.go.id/.../uploads/Bab-I-Lakip-Lotim-2016.docx · Web viewmenunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Lombok Timur Tahun 2016

Kategori 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4)

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 106.706,6 124.864,1 139.762,3

10. Informasi dan Komunikasi

209.168,1 226.795,7 242.854,811. Jasa Keuangan dan

Asuransi265.065,5 299.001,0 339.656,6

12. Real Estate 413.089,2 467.038,5 512.538,5

13. Jasa Perusahaan 12.654,0 14.338,7 15.748,914. Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

865.322,8 1.011.400,7 1.125.541,6

15. Jasa Pendidikan 626.752,3 685.665,3 769.400,0

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 244.507,4

272.104,8 303.280,8

17. Jasa lainnya 232.631,7 253.774,7 283.974,3

Total 11.547.774,6 12.774.564,8 14.240.549,5

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.5. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional

Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kategori

di Kab. Lombok Timur, 2013-2015

Kategori 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4)

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

29,07 27,92 27,90

2. Pertambangan dan Penggalian

5,69 5,74 5,90

3. Industri Pengolahan 9,02 8,78 8,07

4. Pengadaan Listrik dan Gas

0,05 0,06 0,06

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

0,08 0,08 0,08

6. Konstruksi 10,85 10,90 11,50

BAB I Pendahuluan

Page 16: lomboktimurkab.go.idlomboktimurkab.go.id/.../uploads/Bab-I-Lakip-Lotim-2016.docx · Web viewmenunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Lombok Timur Tahun 2016

Kategori 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4)

7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

15,18 15,80 15,87

8. Transportasi dan Pergudangan

4,29 4,44 4,41

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,92 0,98 0,98

10. Informasi dan Komunikasi

1,81 1,78 1,71

11. Jasa Keuangan dan Asuransi

2,30 2,34 2,39

12. Real Estate 3,58 3,66 3,6013. Jasa Perusahaan 0,11 0,11 0,11

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

7,49 7,92 7,90

15. Jasa Pendidikan 5,43 5,37 5,40

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,12 2,13 2,13

17. Jasa lainnya 2,01 1,99 1,99

Total 100,00 100,00 100,00Sumber : Badan Pusat Statisti

Tabel 1.6. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar

Harga Konstan Tahun 2010 (juta rupiah) Menurut

Kategori di Kab. Lombok Timur, 2013-2015

Kategori 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4)

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.213.182,8 3.276.889,7 3.447.146,4

2. Pertambangan dan Penggalian 634.681,1 673.784,0 733.283,7

3. Industri Pengolahan 1.016.283,1 1.033.332,7 1.049.592,1

BAB I Pendahuluan

Page 17: lomboktimurkab.go.idlomboktimurkab.go.id/.../uploads/Bab-I-Lakip-Lotim-2016.docx · Web viewmenunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Lombok Timur Tahun 2016

Kategori 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4)

4. Pengadaan Listrik dan Gas

7.125,6 9.908,0 9.991,95. Pengadaan Air,

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

8.212,7 8.626,2 8.976,2

6. Konstruksi 1.213.272,0 1.289.169,2 1.411.336,37. Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

1.592.701,9 1.714.906,9 1.824.013,7

8. Transportasi dan Pergudangan 470.562,0 502.850,5 528.488,5

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 90.322,8 96.278,3 102.443,6

10. Informasi dan Komunikasi

209.619,6 222.155,2 239.878,1

11. Jasa Keuangan dan Asuransi

229.544,8 247.931,0 272.208,5

12. Real Estate 347.683,0 366.833,4 389.789,913. Jasa Perusahaan 11.772,1 12.532,9 13.143,614. Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

707.449,9 749.420,1 776.897,3

15. Jasa Pendidikan 530.607,8 566.319,0 598.975,416. Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial 230.915,5 245.755,8 261.363,6

17. Jasa lainnya 220.626,7 231.951,9 246.022,3

Total 10.734.563.2 11.248.644,7 11.913.551,1Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.7. Laju Pertumbuhan Produk Domestrik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Kategori di Kab. Lombok Timur, 2013-2015

BAB I Pendahuluan

Page 18: lomboktimurkab.go.idlomboktimurkab.go.id/.../uploads/Bab-I-Lakip-Lotim-2016.docx · Web viewmenunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Lombok Timur Tahun 2016

Kategori 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4)

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3,51 1,98 5,2

2. Pertambangan dan Penggalian 7,22 6,16 8,83

3. Industri Pengolahan 1,2 1,68 1,574. Pengadaan Listrik dan

Gas 4,58 39,05 0,85

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

5,92 5,03 4,06

6. Konstruksi 6,93 6,26 9,487. Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

8,32 7,67 6,36

8. Transportasi dan Pergudangan 5,38 6,86 5,1

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7,42 6,59 6,4

10. Informasi dan Komunikasi

8,8 5,98 7,89

11. Jasa Keuangan dan Asuransi

10,31 8,01 9,79

12. Real Estate 6,7 5,51 6,2613. Jasa Perusahaan 6,55 6,46 4,8714. Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

4,92 5,93 3,67

15. Jasa Pendidikan 7,99 6,73 5,77

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,89 6,43 6,35

17. Jasa lainnya 7,33 5,13 6,07

Total 5,51 4,79 5,91

Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 1.3.

Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Lombok Timur

BAB I Pendahuluan

Page 19: lomboktimurkab.go.idlomboktimurkab.go.id/.../uploads/Bab-I-Lakip-Lotim-2016.docx · Web viewmenunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pertanian, Kehutanan, dan PerikananPerd. Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan…Konstruksi Industri PengolahanAdm. Pemerintahan, Pertahanan dan… Pertambangan dan PenggalianJasa Pendidikan Transportasi dan PergudanganReal Estate Jasa Keuangan dan AsuransiJasa Kesehatan dan Kegiatan SosialJasa lainnya Informasi dan KomunikasiPenyediaan Akomodasi dan Makan MinumJasa Perusahaan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,…Pengadaan Listrik dan Gas0

5 10

15

20

2530

Persen

18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Lombok Timur Tahun 2016

Tahun 2015

1.6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tahun 2016 adalah

capaian kinerja Sekretariat, Dinas-dinas, serta Lembaga

Teknis Daerah (Badan) sebagai berikut :

1) Sekretariat Daerah (3 Asisten dengan 9 Bagian).

a. Bagian Pemerintahan

b. Bagian Otonomi Daerah dan Pertanahan

c. Bagian Hukum

d. Bagian Kesejahteraan Rakyat

e. Bagian Ekonomi

BAB I Pendahuluan

Page 20: lomboktimurkab.go.idlomboktimurkab.go.id/.../uploads/Bab-I-Lakip-Lotim-2016.docx · Web viewmenunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Lombok Timur Tahun 2016

f. Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan

Pengadaan

g. Bagian Umum

h. Bagian Humas dan Protokol

i. Bagian Organisasi

2) Sekretariat DPRD

3) Dinas-dinas (23 SKPD)

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

b. Dinas Kesehatan

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

d. Dinas Pemuda dan Olahraga

e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

f. Dinas Sosial

g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

h. Dinas Ketahanan Pangani. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

l. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Keluarga Berencana

m. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

n. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

BAB I Pendahuluan

Page 21: lomboktimurkab.go.idlomboktimurkab.go.id/.../uploads/Bab-I-Lakip-Lotim-2016.docx · Web viewmenunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

18

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Lombok Timur Tahun 2016

p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

r. Dinas Pariwisata

s. Dinas Pertanian

t. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

u. Dinas Kelautan dan Perikanan

4) Badan (9 SKPD)a. Inspektorat

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia

e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

f. Badan Pendapatan Daerah

g. Satuan Polisi Pamong Praja

h. RSUD Dr. R. Soejono Selong

i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB I Pendahuluan