abstrakmedia.unpad.ac.id/thesis/170110/2005/g1a050021_a_7176.pdf · the existence of public sector...

21
i ABSTRAK Keberadaan organisasi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan, bukan mengejar laba semata sehingga pilihan alternatif tindakan dan pengukuran atas kinerja menjadi sangat sulit. Semakin kompleks pelayanan yang harus dilakukan organisasi sektor publik menciptakan tekanan baru mengenai perlunya dibuat sistem pengukuran kinerja yang lebih efektif. Perhatian terhadap pengukuran kinerja organisasi sektor publik menjadi sangat penting karena pengukuran kinerja memiliki kaitan yang erat dengan akuntabilitas publik. Hasil kerja organisasi sektor publik harus dilaporkan dalam bentuk pertanggungjawaban kinerja. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satu organisasi sektor publik, peranannya begitu besar dalam perekonomian Indonesia. PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. sebagai salah satu BUMN di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menstabilkan harga baja dalam negeri. Dengan peranannya itu, PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. dituntut mempunyai strategi-strategi yang dapat menunjang kinerja perusahaan, termasuk penggunaan sistem pengukuran kinerja yang efektif yang dapat membantu pimpinan menilai pencapaian suatu strategi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan bagaimana pengukuran kinerja PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk. dilakukan. Penelitian ini mengacu pada teori Moeheriono, bahwa beberapa aspek yang mendasar dan paling pokok dari pengukuran kinerja yaitu menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi; merumuskan indikator kinerja dan ukuran kinerja; mengukur tingkat capaian tujuan dan sasaran organisasi; dan mengevaluasi kinerja. Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif yang dikemukakan oleh Mayer dan Greenwood, yaitu dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik purposive. Pengukuran kinerja PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk selama 15 tahun ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan Balanced Scorecard. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan oleh PTKS dalam melakukan pengukuran kinerja belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh PTKS. Hal ini terlihat dari belum tercapainya sasaran utama perusahaan tahun 2011. Sebagai salah satu BUMN, selain mencapai visi dan misinya, peranan PTKS juga sangat diharapkan dalam memberikan sumbangan ekonomi dari laba usahanya. Untuk itu yang sangat dibutuhkan adalah komitmen para pimpinan di lingkungan perusahaan baik secara korporat maupun pimpinan setiap satuan kerja, sehingga arah pengukuran kinerja merupakan sesuatu yang dibuat untuk menilai sejauh mana keberhasilan strategi dalam operasionalisasinya di setiap tingkat jabatan.

Upload: doankien

Post on 19-Jun-2019

213 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

i

ABSTRAK

Keberadaan organisasi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan,

bukan mengejar laba semata sehingga pilihan alternatif tindakan dan pengukuran atas

kinerja menjadi sangat sulit. Semakin kompleks pelayanan yang harus dilakukan

organisasi sektor publik menciptakan tekanan baru mengenai perlunya dibuat sistem

pengukuran kinerja yang lebih efektif. Perhatian terhadap pengukuran kinerja

organisasi sektor publik menjadi sangat penting karena pengukuran kinerja memiliki

kaitan yang erat dengan akuntabilitas publik. Hasil kerja organisasi sektor publik

harus dilaporkan dalam bentuk pertanggungjawaban kinerja. Badan Usaha Milik

Negara (BUMN), salah satu organisasi sektor publik, peranannya begitu besar dalam

perekonomian Indonesia. PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. sebagai salah satu

BUMN di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menstabilkan harga

baja dalam negeri. Dengan peranannya itu, PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. dituntut

mempunyai strategi-strategi yang dapat menunjang kinerja perusahaan, termasuk

penggunaan sistem pengukuran kinerja yang efektif yang dapat membantu pimpinan

menilai pencapaian suatu strategi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan

tujuan mendeskripsikan bagaimana pengukuran kinerja PT. Krakatau Steel (Persero),

Tbk. dilakukan.

Penelitian ini mengacu pada teori Moeheriono, bahwa beberapa aspek yang

mendasar dan paling pokok dari pengukuran kinerja yaitu menetapkan tujuan,

sasaran, dan strategi organisasi; merumuskan indikator kinerja dan ukuran kinerja;

mengukur tingkat capaian tujuan dan sasaran organisasi; dan mengevaluasi kinerja.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif yang dikemukakan

oleh Mayer dan Greenwood, yaitu dengan teknik pengumpulan data melalui studi

kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara. Teknik

penentuan informan yang digunakan adalah teknik purposive.

Pengukuran kinerja PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk selama 15 tahun ini

dilakukan dengan menerapkan pendekatan Balanced Scorecard. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan oleh PTKS dalam

melakukan pengukuran kinerja belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh

PTKS. Hal ini terlihat dari belum tercapainya sasaran utama perusahaan tahun 2011.

Sebagai salah satu BUMN, selain mencapai visi dan misinya, peranan PTKS juga

sangat diharapkan dalam memberikan sumbangan ekonomi dari laba usahanya. Untuk

itu yang sangat dibutuhkan adalah komitmen para pimpinan di lingkungan

perusahaan baik secara korporat maupun pimpinan setiap satuan kerja, sehingga arah

pengukuran kinerja merupakan sesuatu yang dibuat untuk menilai sejauh mana

keberhasilan strategi dalam operasionalisasinya di setiap tingkat jabatan.

ii

ABSTRACT

The existence of public sector organizations is to provide a service, not

merely to gain profit. Thus, choise of alternative action and performance

measurement become very difficult. More complex services that must be performed by

a public sector organization create an importance of a new performance

measurement system which is more effective. Consideration for performance

measurement in public sector organizations become very important as it has a very

close connection with public accountability. The work of public sector organizations

should be reported in form of accountability for performance. State-Owned

Enterprises (SOE) or Badan Usaha Milik Negara (BUMN) are public sector

organizations which have a crucial role in Indonesia's economy. PT Krakatau Steel

(Persero), Tbk. as one of BUMN has a crucial role in stabilizing domestic steel prize.

With such a role, PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. is expected to have strategies

which are able to support company performance, including the employment of an

effective performance measurement system to evaluate realization of those strategies.

Therefore, this work was carried out in order to describe how performance

measurement in PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. is conducted.

This work is based on Moeheriono’s Theory which states that several

fundamental aspects of performance measurement are determining goals and

strategies of the organization, arranging performance standard and indicators,

measuring goal achievement level, and evaluating the performance. Methode

employed in this research is descriptive qualitative as stated by Mayer and

Greenwood. Data is collected by literature and field study which consists of

observation and interview. Informants are selected by purposive.

Performance measurement in PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. has been

conducted by applying Balanced Scorecard for 15 years. The result of this research

adduce that indicators utilized by PT Krakatau Steel in performance measurement

are not fully comply to what the company needs. This can be seen from company’s

unsuccessful in achieving the main goal in year 2011. As BUMN, other than only

achieving company’s vision and mission, PTKS role is also needed in giving

economic contribution taken from its revenue. Thus, commitment from management

in corporate level and work unit is required, so that performance measurement

becomes a program which is deliberately conducted to evaluate how successfull the

realization of company’s strategies in every level of position.

iii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME yang telah

memberikan rezeki dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

yang judul “Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Efektivitas Pelayanan Pada

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung.” ini. Penulisan ini

merupakan syarat bagi penulis untuk menempuh Ujian Sidang Sarjana Strata 1 (S-1)

pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial,

Universitas Padjadjaran. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini jauh masih

banyak kekurangan dan banyak menemui hal-hal baru serta tantangan dalam

penyusunannya. Sampai terselesaikannya skripsi ini, penulis tetap berusaha

memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada untuk sebuah tulisan selanjutnya.

Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak

yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Dengan

segala kerendahan hati, ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Asep Kartiwa, SH., M.S., selaku Dekan Fakultas

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

2. Bapak Dr. H. Soni Akhmad Nulhaqim, S.Sos., M.Si., selaku Pembantu

Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

3. Ibu Dr. Dra. Hj. R. Ira Irawati, M.Si., selaku Pembantu Dekan II Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

iv

4. Bapak Dr. H. R. Dudy Heryadi, M.Si., selaku Pembantu Dekan III

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.

5. Bapak Dr. Drs. Heru Nurasa, M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Padjadjaran.

6. Ibu Dr. Nina Karlina, S.IP., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu

Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Padjadjaran.

7. Ibu Dr. Dra. Hj. R. Ira Irawati, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama

dalam penyusunan skripsi penulis. Terima kasih telah meluangkan waktu,

pikiran, dan tenaga untuk memberikan arahan, motivasi, dan ilmu kepada

penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Dari ibu, banyak ilmu baru

yang penulis dapatkan.

8. Bapak Darto Miradia, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing

Pendamping dalam penyusunan skripsi penulis, sekaligus Dosen Wali

penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas segenap waktu,

pikiran, serta tenaga untuk membimbing penulis sehingga dapat

menyelesaikan skripsi ini. Bapak mengajarkan saya akan arti kata

‘berjuang’.

9. Bapak Dr. Drs. H. Herijanto Bekti, M.Si. selaku dosen pembimbing

kelompok RISTIK penulis. Terima kasih atas waktu, arahan dan

bimbingannya sewaktu penulis mengerjakan RISTIK sehingga membantu

v

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga bapak selalu

memberikan motivasi untuk penulis selama mengerjakan RISTIK dan

menyusun skripsi. Motivasi yang bapak berikan sangat berpengaruh

untuk penulis. Dari bapak penulis yakin bahwa penulis ‘mampu’

menyelesaikan skripsi ini.

10. Bapak M. D. Enjat Munajat, S.Si, M.Ti., selaku salah satu dosen mata

kuliah Sistem Informasi Manajemen , yang telah banyak memberikan

pemahaman-pemahaman tentang Sistem Informasi Manajemen.

11. Seluruh dosen di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran yang telah memberikan ilmu

kepada penulis selama menjadi mahasiswa.

12. Ibu Tina, Teh Mira, dan Pak Soni. Selaku staf Jurusan Ilmu Administrasi

Negara yang selalu membantu dalam urusan-urusan akademik. Serta

kepada seluruh jajaran staf dan pegawai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Padjadjaran, yang telah membantu penulis selama

menjadi mahasiswa.

13. Bapak Riki Fachdiar Iskandar, Sekretaris dan Pembina Iva Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung; Bapak Indra Budyana,

Koordinator IT dan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Bandung. yang sangat membantu dan memberikan kemudahan dalam

memperoleh data dan informasi mengenai Sistem Informasi Manajemen

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung. kepada penulis

vi

dalam proses penyelesian skripsi ini. Terima kasih atas semua arahan,

nasihat, dan sambutan yang begitu hangat kepada penulis selama

melakukan penelitian.

14. Segenap dan seluruh pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Bandung. yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk

melakukan tanya jawab dengan penulis di tengah kesibukan bapak-bapak

dan ibu-ibu sekalian dalam menjalankan tugas. Terima kasih atas

sambutan begitu hangat kepada penulis selama melakukan penelitian.

15. Kedua orang tua, Ayah dan Ibu. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas

segala doa, dukungan, nasihat, dan kasih sayang yang tidak terbatas

kepada penulis selama ini. Terima kasih telah menjadi penyemangat dan

inspirasi penulis selama proses penyelesaikan skripsi ini.

16. Kakak dan adik penulis yang luar biasa, atas semangat, doa, nasihat-

nasihatnya selama proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih telah

menjadi inspirasi penulis selama ini.

17. Rizky Nadiarti. Terima kasih atas semua dukungan, ilmu, semangat,

motivasi, dan kasih sayang kepada penulis. You are the biggest

motivator.

18. Keluarga besar Administrasi Negara seluruh angkatan, khususnya

angkatan 2005. Terima kasih sudah menjadi keluarga selama penulis

kuliah. I’m gonna miss you all so much. Pantang pulang sebelum sukses!

vii

19. Semua sahabat-sahabat penulis dari SD, SMP, SMA, hingga Kuliah yang

selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis selama

menyelesaikan skripsi ini.

20. Semua pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih

atas dukungannya selama ini.

Semoga Tuhan YME membalas semua kebaikan dan melimpahkan rahmat,

berkah, dan rejeki-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulis

dalam menyusun skripsi ini

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat

bagi seluruh pembaca dan dapat memberikan informasi yang dapat membantu

perkembangan Ilmu Administrasi Negara dan ilmu-ilmu lainnya.

Jatinangor, Juni 2012

Penulis

viii

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ………………………………………………………………….. i

ABSTRACT ……………………………………………………………… ... ii

KATA PENGANTAR …………………………………………………….. . iii

DAFTAR ISI .................................................................................................. viii

DAFTAR TABEL ......................................................................................... xv

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xxi

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Penelitian ....................................................... 1

1.2 Identifikasi Masalah ................................................................ 20

1.3 Tujuan Penelitian ..................................................................... 20

1.4 Kegunaan Penelitian ................................................................ 20

1.4.1 Kegunaan Akademis ...................................................... 20

1.4.2 Kegunaan Praktis ........................................................... 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................... 22

2.1 Penelitian Terdahulu ................................................................ 22

2.2 Tinjauan Teoritis ..................................................................... 23

2.2.1 Sistem Informasi Manajemen ....................................... 23

2.2.1.1 Peran Sistem Informasi Manajemen dalam

Organisasi Publik .............................................. 23

ix

2.2.1.2 Pengertian Sistem ............................................. 25

2.2.1.3 Pengertian Informasi ........................................ 26

2.2.1.4 Pengertian Manajemen ..................................... 27

2.2.1.5 Pengertian Sistem Informasi Manajemen ........ 28

2.2.1.6 Fungsi Sistem Informasi Manajemen ............... 29

2.2.2 Efektivitas ..................................................................... 36

2.2.3 Keterkaitan antara Sistem Informasi Manajemen dengan

Efektivitas ...................................................................... 40

2.2.4 Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ....................... 41

2.3 Kerangka Pemikiran ................................................................ 47

2.4 Hipotesis ................................................................................... 58

BAB III METODE DAN OBJEK PENELITIAN .................................... 59

3.1 Metode Penelitian .................................................................... 59

3.1.1 Metode Penelitian .......................................................... 59

3.1.2 Operasionalisasi Variabel .............................................. 60

3.1.3 Teknik Pengumpulan Data ............................................ 63

3.1.4 Populasi dan Sampel ..................................................... 64

3.1.5 Uji Validitas dan Uji Reabilitas ……………………… 66

3.1.6 teknik Analisis Data ...................................................... 68

3.1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian ......................................... 73

3.1.7.1 Lokasi Penelitian ............................................... 73

3.1.7.2 Waktu Penelitian ............................................... 74

x

3.2 Objek Penelitian ...................................................................... 74

3.2.1 Sejarah Terbentuknya Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu (BPPT) Kota Bandung .................................... 74

3.2.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung ................... 76

3.2.3 Visi dan Misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

(BPPT) Kota Bandung .................................................. 86

3.2.3.1 Visi ..................................................................... 86

3.2.3.1 Misi .................................................................... 86

3.2.4 Tujuan dan Sasaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

(BPPT) Kota Bandung .................................................. 86

3.2.4.1 Tujuan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

(BPPT) Kota Bandung ..................................... 86

3.2.4.2 Sasaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

(BPPT) Kota Bandung ..................................... 87

3.2.5 Jenis-jenis Pelayanan Perizinan Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung ................... 88

3.2.6 Keadaan Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

(BPPT) Kota Bandung .................................................. 89

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ……………….... 92

4.1 Fungsi Sistem Informasi pada BPPT Kota Bandung…………. 92

4.1.1 Pengumpulan Data. ……. ............................................... 93

xi

4.1.1.1 Penarikan Berkas Perizinan dari Pemohon …... 94

4.1.1.2 Penanganan Data yang Telah Terkumpul ……. 95

4.1.1.3 Proses Pemeriksaan Ulang Terhadap Berkas

Permohonan dan Kelengkapan Persyaratan

Perizinan ………………….. .......................... 97

4.1.2 Pemrosesan Data …… .................................................. 100

4.1.2.1 Pemrosesan Permohonan Dilakukan Mengikuti

Petunjuk Teknis Pelaksanaan .. ........................ 101

4.1.2.2 Untuk Proses yang Tidak membutuhkan

Peninjauan Lapangan Maka Waktu Pengurusan

Proses Lebih Cepat Dibandingkan dengan yang

Tidak Membutuhkan Peninjauan Lapangan….. 102

4.1.2.1 Pemrosesan Berkas Pemohon Dilakukan Secara

Langsung dan Tidak Menunggu Berkas

Menumpuk ...................................................... 105

4.1.3 Manajemen Data. ……. ................................................. 108

4.1.3.1 Data yang Masuk Disimpan Dalam Data Base. 109

4.1.3.2 Pemutakhiran Data Perizinan Dilakukan Secara

Berkala ……. ................................................... 111

4.1.3.3 Kemudahan dalam Melakukan Akses dalam

Mencari Kembali Informasi dan Permohonan

xii

Perizinan ....................................................... 112

4.1.4 Pengambilan dan Pengamanan Data. ……. ................... 115

4.1.4.1 Pemberlakuan Pmeriksaan Secara Berkala

Terhadap Data …………………………………. 116

4.1.4.2 Penggunaan Password untuk Pengamanan Data. 117

4.1.5 Penyediaan Informasi. .................................................... 119

4.1.5.1 Pelaksanaan Aplikasi Pelayanan Satu Pintu ...... 120

4.1.5.2 Pelaksanaan Mobile Pelayanan Satu Pintu ........ 121

4.1.5.3 Pelaksanaan Pelayanan SSatu Pintu Mandiri .... 122

4.1.5.4 Pelaksanaan Call Center Pelayanan Satu Pintu . 123

4.2 Efektivitas Pelayanan pada BPPT Kota Bandung .................... 126

4.2.1 Mutu Pelayanan ............................................................. 127

4.2.1.1 Tujuan Awal Pembentukan BPPT yakni

Memberikan Pelayanan yang Optimal dapat

Terlaksana........................................................ 128

4.2.1.2 Adanya Respon Positif yang Diberikan oleh

Masyarakat tentang Pelayanan di BPPT .......... 129

4.2.2 Jumlah Kemampuan ....................................................... 131

4.2.2.1 Sarana dan Prasarana BPPT telah Mendukung

Kegiatan Pelayanan .......................................... 131

4.2.2.2 Tersedia Informasi dengan Layanan 24 Jam

Meliputi Semua Aspek Perhitungan Biaya

xiii

dan Cara (Rumus) Perhitungan ........................ 135

4.2.3 Kecepatan Waktu ........................................................... 137

4.2.3.1 Jangka Waktu Penyelesaian Izin Maksimal 14

Hari Sesuai Dengan Jenis dan Karakteristik

Izin .................................................................... 138

4.2.3.2 Kesesuaian Waktu Keluarnya Izin ................... 139

4.2.4 Prosedur Sederhana ........................................................ 141

4.2.4.1 Penjelasan Mengenai Mekanisme dan Alur

Pelayanan .......................................................... 142

4.2.4.2 Prosedur Pelayanan Memudahkan Pemberian

Pelayanan yang Cepat dan Tepat ...................... 143

4.2.4.3 Permohonan Izin Dapat Dilakukan Secara

Paralel ............................................................... 145

4.2.5 Ekonomis dan Pasti ........................................................ 147

4.2.5.1 Pemohon Hanya Dikenakan Biaya Izin Resmi

Sesuai Dengan yang Ditetapkan oleh Peraturan

Daerah............................................................... 148

4.2.5.2 Pemohon Mendapatkan Nilai Tarif Sebelum

Permohonan Diproses ....................................... 150

4. 3 Pengaruh Fungsi Sistem Informasi Terhadap Efektivitas

Pelayanan pada BPPT Kota Bandung ...................................... 152

xiv

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN……………….... ........................ 156

5.1 Kesimpulan ............................................................................... 156

5.2 Saran ......................................................................................... 157

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... xxii

LAMPIRAN

xv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Indeks Integritas Daerah ……………………..………………… 6

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian………………………….... 61

Tabel 3.2 Klasifikasi Jumlah Pegawai Sub Bagian Informasi dan

Pengaduan BPPT Kota Bandung…………………………….….

65

Tabel 3.3 Kriteria Brown Thompson……………………………...………. 67

Tabel 3.4

Tabel 3.5

Table 3.6

Tabel 3.7

Kriteria Guilford …………………………………….……….…

Alternatif Jawaban Responden……………………………...…..

Tabel Penolong untuk menghitung Koefisien Korelasi Rank

Spearman………….…………………………………………….

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi….

68

70

72

72

Tabel 3.8

Tabel 3.9

Tabel 3.10

Tabel 3.11

Tabel 3.12

Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien

Determinasi……………………………………………...………

Waktu Penelitian……………………………………….………..

Klasifikasi Jumlah pegawai BPPT Kota Bandung…...………....

Klasifikasi Jumlah Pegawai Sub Bagian Informasi dan

Pengaduan BPPT Kota Bandung …………………………….…

Data Pegawai PNSD BPPT Kota Bandung Berdasarkan

73

74

89

90

xvi

Tabel 4.1

Tabel 4.2

Tabel 4.3

Tabel 4.4

Table 4.5

Tabel 4.6

Tabel 4.7

Tabel 4.8

Golongan (Pelaksana)…………………………………………...

Data Kumulatif Jawaban Responden Mengenai Penarikan

Berkas Perizinan Dari Pemohon………………………………...

Data Kumulatif Jawaban Responden Mengenai Penanganan

Data yang Telah Terkumpul…………………………………….

Data Kumulatif Jawaban Responden Mengenai Proses

Pemeriksaan Ulang Terhadap Berkas Permohonan dan

Kelengkapan persyaratan Perizinan……………………………..

Trend Jawaban Responden Mengenai Dimensi Pengumpulan

Data……………………………………………………………...

Data Kumulatif Jawaban Responden Mengenai Pemrosesan

Permohonan…………………………………………………...

Data kumulatif jawaban responden mengenai perbandingan

waktu pengurusan izin yang membutuhkan peninjauan lapangan

dengan pengurusan izin yang tidak memerlukan peninjauan

lapangan...................................................................

Data kumulatif jawaban responden mengenai perbandingan

waktu pengurusan izin yang membutuhkan peninjauan lapangan

dengan pengurusan izin yang tidak memerlukan peninjauan

lapangan.................................................................

Data kumulatif jawaban responden mengenai pemrosesan berkas

91

94

95

97

99

101

103

103

xvii

Tabel 4.9

Table 4.10

Tabel 4.11

Tabel 4.12

Tabel 4.13

Tabel 4.14

Tabel 4.15

Tabel 4.16

Tabel 4.17

Tabel 4.18

Tabel 4.19

Tabel 4.20

pemohon yang dilakukan secara langsung........................

Trend jawaban responden mengenai dimensi pemrosesan data...

Data kumulatif jawaban responden mengenai penyimpanan data

dalam data base........................................................................

Data kumulatif jawaban responden mengenai penyimpanan data

dalam data base........................................................................

Data kumulatif jawaban responden mengenai pemutakhiran data

perizinan...........................................................................

Data kumulatif jawaban responden mengenai kemudahan akses

dalam mencari kembali informasi dan permohonan perizinan.....

Trend jawaban responden mengenai dimensi manajemen data…

Data kumulatif jawaban responden mengenai pemeriksaan data

secara berkala........................................................................

Data kumulatif jawaban responden mengenai penggunaan

password untuk pengamanan data.............................................

Data kumulatif jawaban responden mengenai pengamanan data.

Trend jawaban responden mengenai dimensi pengambilan dan

pengamanan data………………………………………………..

Data kumulatif jawaban responden mengenai pelaksanaan

aplikasi pelayanan satu pintu.....................................................

Data kumulatif jawaban responden mengenai pelaksanaan

105

107

109

110

111

113

114

116

117

118

119

120

xviii

Tabel 4.21

Tabel 4.22

Tabel 4.23

Tabel 4.24

Tabel 4.25

Tabel 4.26

Tabel 4.27

Tabel 4.28

Tabel 4.29

Tabel 4.30

mobile pelayanan satu pintu.........................................................

Data kumulatif jawaban responden mengenai pelaksanaan

pelayanan satu pintu mandiri....................................................

Data kumulatif jawaban responden mengenai pelaksanaan call

center pelayanan satu pintu......................................................

Trend jawaban responden mengenai dimensi penyediaan

informasi………………………………………………………...

Data kumulatif jawaban responden mengenai tujuan awal

pembentukan BPPT..................................................................

Data kumulatif jawaban responden mengenai respon positif

yang diberikan masyarakat tentang pelayanan di BPPT..............

Trend jawaban responden mengenai dimensi mutu pelayanan…

Data kumulatif jawaban responden mengenai sarana dan

prasarana di BPPT....................................................................

Data kumulatif jawaban responden mengenai target waktu yang

mampu dicapai oleh BPPT Kota Bandung................................

Data kumulatif jawaban responden mengenai sarana dan

prasarana di BPPT Kota Bandung.............................................

Data kumulatif jawaban responden mengenai penyediaan

informasi dengan layanan 24 jam yang meliputi semua aspek

perhitungan, biaya, serta rumus perhitungannya........................

121

123

124

125

128

129

130

132

133

134

135

xix

Tabel 4.31

Tabel 4.32

Tabel 4.33

Tabel 4.34

Tabel 4.35

Tabel 4.36

Tabel 4.37

Tabel 4.38

Tabel 4.39

Tabel 4.40

Trend jawaban responden mengenai dimensi jumlah

kemampuan……………………………………………………...

Data kumulatif jawaban responden mengenai jangka waktu

penyelesaian izin.......................................................................

Data kumulatif jawaban responden mengenai jangka waktu

penyelesaian izin.......................................................................

Data kumulatif jawaban responden mengenai kesesuian antara

waktu keluarnya izin di lapangan dengan ketentuan batas waktu

yang telah ditetapkan...............................................................

Trend jawaban responden mengenai dimensi kecepatan waktu...

kumulatif jawaban responden mengenai adanya penjelasan

mengenai mekanisme dan alur pelayanan..................................

Data kumulatif jawaban responden mengenai prosedur

pelayanan yang memudahkan pemberian pelayanan yang cepat

dan tepat...............................................................................

Data kumulatif jawaban responden mengenai jumlah izin yang

dapat diajukan secara paralel oleh satu pemohon.......................

Trend jawaban responden mengenai dimensi prosedur

sederhana…………………………………………………………

Data kumulatif jawaban responden mengenai biaya izin resmi

yang sesuai dengan peraturan daerah…………………………….

136

138

138

139

141

142

144

145

146

147

xx

Tabel 4.41

Tabel 4.42

Tabel 4.43

Tabel 4.44

Data kumulatif jawaban responden mengenai biaya izin resmi

yang sesuai dengan peraturan daerah.........................................

Data kumulatif jawaban responden mengenai informasi

mengenai nilai tarif permohonan...............................................

Trend jawaban responden mengenai dimensi ekonomis dan pasti

Koefisien korelasi Rank Spearman...........................................

149

150

151

153

xxi

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPMPPT Kota Bandung ( Agustus 2008

– Desember 2009)………....…………………………………

7

Gambar 1.2 Struktur Organisasi BPPT Kota Bandung ( Januari 2010 –

sekarang)……………………………………………………..

8

Gambar 1.3 Mekanisme Pelayanan PPTSP …………...…………………. 9

Gambar 1.4 Arsitektur Sistem Informasi Perizinan BPPT……………….. 12

Gambar 2.1 Fungsi Sistem Informasi.................................................... 32