laporan · pada saat ini sedang dilaksanakan pembangunan terminal peti kemas di pelabuhan manokwari...
TRANSCRIPT
LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI
DI PROVINSI PAPUA BARAT
RESES MASA PERSIDANGAN V
TANGGAL 30 JULI – 3 AGUSTUS 2018
KOMISI V DPR-RI
JAKARTA, 2018
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua Barat, 2018 Hal 2
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………… 3
I.1. Dasar Hukum ……………………………………………………………………………. 3
I.2. Maksud dan Tujuan ……………………….…………………………………………..… 3
I.3. Lokasi dan Waktu ……………………………………………………………………….. 4
I.4. Agenda ................................................................................................................. .. 4
II. HASIL KUNJUNGAN LAPANGAN ………………………………………………………….….. 4
II.1. Temuan dan Permasalahan di Lapangan ………………..…………………….….… 4
II.2. Kesimpulan/ Rekomendasi …………………………………..…….……….……….… 6
III. PENUTUP ……………………………………………………………………..………………….. 7
LAMPIRAN ……………………………………………………………………………………………. 8
L.1. Daftar Anggota Rombongan ………………………………………..….……………. 8
L.2. Daftar Mitra Pendamping ……………………………………………………………. 8
L.3. Data Pendukung ……………………………………………………………………….. 9
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua Barat, 2018 Hal 3
LAPORAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI V DPR RI DI PROVINSI PAPUA BARAT
DALAM RESES MASA PERSIDANGAN V 2017 - 2018
TANGGAL 30 JULI - 3 AGUSTUS 2018
I. PENDAHULUAN I.1. Dasar Hukum
1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20,
Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
4. Hasil keputusan Rapat Intern Komisi V DPR RI tanggal 18 Juli 2018.
I.2. Maksud dan Tujuan
Maksud Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua Barat ini adalah:
a. Untuk meninjau secara langsung pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Barat;
b. Untuk meninjau langsung dampak dari pembangunan infrastruktur, baik itu dampak
positif maupun dampak negatif terhadap pembangunan di Provinsi Papua Barat;
c. Untuk mengetahui dan menginventarisir permasalahan-permasalahan yang masih
terjadi terkait dengan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua Barat.
Tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan
Tugas Dewan sesuai dengan Pasal 58, ayat (3), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, yaitu:
butir a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk
APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua Barat, 2018 Hal 4
tugasnya;
butir d. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 59 ayat (3) juga menyatakan bahwa: ”Dalam
melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan tindak
lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:”
butir f mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan
kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan
dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.
I.3. Lokasi dan Waktu
Dalam Reses Masa Sidang V Tahun Sidang 2017 - 2018, Komisi V DPR RI melakukan
Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua Barat, pada tanggal 30 Juli - 3 Agustus 2018. Dalam
masa kunjungan yang dilakukan selama 4 hari itu, Komisi V DPR RI melakukan peninjauan,
pertemuan, dialog, dan melakukan komunikasi intensif dengan masyarakat dan mitra kerja
Komisi V DPR RI beserta seluruh jajarannya.
I.4. Agenda Kunjungan
Beberapa agenda kegiatan dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua
Barat ini, antara lain sebagai berikut:
1. Peninjauan Bandara Rendani Manokwari;
2. Peninjauan Lokasi Pembangunan Rumah Khusus Desa Ekwan, Kabupaten Manokwari;
3. Peninjauan kegiatan pemeliharaan Jalan Nasional Batas Manokwari;
4. Peninjauan Jaringan Air Baku, Distrik Amban, Kab. Manokwari;
5. Peninjauan kegiatan peningkatan kawasan kumuh Pantai Fanindi;
6. Pertemuan dengan Gubernur PAPUA BARAT yang diwakili oleh Sekda PAPUA
BARAT, ekspose pembangunan infrastruktur Provinsi PAPUA BARAT oleh Sekda
PAPUA BARAT dihadiri seluruh Mitra Kerja Komisi V DPR RI;
7. Peninjauan pelabuhan laut Manokwari
II. HASIL PENINJAUAN LAPANGAN
II.1. Temuan, Permasalahan dan Usulan di lapangan
Beberapa temuan dan permasalahan yang diperoleh dari Kunjungan Kerja di Provinsi
Papua Barat pada reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 antara lain:
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua Barat, 2018 Hal 5
II.1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
II.1.1. Ditjen Bina Marga
1. Pembangunan jalan menuju Terminal baru Bandara Rendani sepanjang ±2,7 km
diusulkan melalu tepian pantai agar tidak banyak melakukan pembebasan lahan yang
sering menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur. Untuk mereliasaikan hal ini
dibuthkan dibutuhkan kajian Feasibility Study dan Amdal.
2. Berdasarkan KEPMEN PUPR No.248/KPTS/M/2015, Status Jalan Ruas Esau Sesa –
Maruni adalah Jalan Nasional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah pusat
terkait;
- Realinyemen jalan akibat perpanjangan runway Bandara Rendani sepanjang 1,8
km
- Pembagian lajur baru pada darah yang sempit dan padat penduduk dengan
pengaliran jalur lalu lintas satu arah, a. Alternatif I sepanjang 3,3 km (Melalui pantai
dosa) b.Alternatif II sepanjang 3,2 km (Melalui belakang Kodam)
- Pelebaran Jalan dari 2 lajur tanpa median menjadi 4 lajur dengan median pada ruas
– ruas yang terbuka dari 9 m menjadi 20 m.
3. Untuk pembangunan jalan menuju terminal, diharapkan dapat dibantu oleh APBN
disebabkan ini merupakan obyek vital.
4. Ruas jalan Batas Kota Manokwari – Maruni – Oransbari yang merupakan bagian jalan
dari Trans Papua di Provinsi Papua Barat kondisinya sedang dilakukan kegiatan
rehabilitasi.
II.1.2. Ditjen Sumber Daya Air
1. Instalasi Pengolahan Air Baku Manokwari di Distrik Amban ditragetkan untuk
dapat melayani kebutuhan pasokan air baku yang mencakup Kota Manokwari
yang meliputi wilayah Distrik Manokwari Utara, Manokwari Timur dan
Manokwari Barat dengan kapasitas 40 liter/detik. Pembangunannya sudah
dimulai sejak tahun 2011, namun baru pada tahun ini selesai dibangun
sehingga belum dapat di manfaatkan dengan baik oleh masyarakat.
2. Pemenuhan pemanfaatan jaringan air baku Kab Manokwari sampai dengan
sekarang di daerah layanan WTP Amban dengan kaps pompa Q=50 ltr/detik,
jadi masih ada idle capacity sebesar Q=90 ltr/detik.
3. Perlu penambahan luas layanan WTP perkantoran Gubernur Kaps 40 ltr/detik
dan peningkatan WTP Amban dengan memanfaatkan idle capacity yang ada
untuk pemenuhan bagi masyarakat.
II.1.3. Ditjen Cipta Karya
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua Barat, 2018 Hal 6
1. Kawasan kumuh di Pantai Fanindi masih dalam penataan. Kegiatan pada TA. 2018
difokuskan pada pembangunan Kawasan Fanindi Pantai meliputi pembangunan
drainase dan talud pantai, pembangunan jalan perkerasan beton, peningkatan jalan,
ruang terbuka hijau dan MCK
2. Pada kunjungan ini, tim kunjungan kerja mendapatkan temuan bahwa air limbah dari
hotel mencemari air minum di masyrakat yang menempati kawasan kumuh Pantai
Fanindi.
II.1.4. Ditjen Penyediaan Perumahan
1. Sebanyak 25 unit rusus tipe 36 dibangun dengan anggaran TA. 2018 sebesar sekitar
Rp 4,7 Miliar di desa Eggwan, Distrik Soribo, Kab. Manokwari. Progress pembangunan
25 unit rumah khusus bagi masyarakat desa Eggwam dalam kondisi pemasangan
kusen jendela dan pemasangan dinding dengan menggunakan batu tela atau sekitar
14,07% progress fisik dan ditargetkan selesai seluruhnya pada bulan Oktober 2018.
2. Lokasi rumah khusus masih perlu dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial
seperti tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan juga ketersediaan air bersih.
3. Jalan masuk ke lokasi rumah khusus masih cukup jauh, sementara infrastruktur jalan
aksesnya masih rusak, sehingga dapat menjadi kendala bagi masyarakat yang akan
menghuni rumah khusus.
4. Masyarakat desa Eggwam membutuhkan tambahan bantuan rumah khusus sebanyak
200 unit rumah serta kampong Andagau membutuhkan bantuan 200 unit rumah
khusus.
II.2. Kementerian Perhubungan
II.2.1. Ditjen Perhubungan Udara
1. Runway masih belum diperpanjang, padahal Bandara Rendani sudah didarati oleh
pesawat berbadan lebar. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya insiden pesawat
overshoot (keluar landasan).
2. Terminal penumpang baru Bandara Rendani yang akan dibangun, masih belum cukup
menampung penumpang dalam jangka panjang.
II.2.2. Ditjen Perhubungan Laut
1. Pada saat ini sedang dilaksanakan pembangunan Terminal Peti kemas di Pelabuhan
Manokwari namun kendala yang dihadapi pembangunan berada di lokasi pelabuhan
eksisting yang sangat padat sehingga perlu koordinasi dan kerjasama stakeholder
pelabuhan.
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua Barat, 2018 Hal 7
2. Pelabuhan sudah cukup baik namun penampungan untuk kontainer masih cukup kecil.
Perlu adanya perluasan pelabuhan untuk penampungan kontainer di Pelabuhan
Manokwari.
3. Rencana kerjasama dengan pemda Papua Barat untuk pengelolaan Lapangan
Petikemas didekat Pelabuhan Manokwari sesuai RIP Manokwari dan sesuai dengan
RURT Kota Manokwari.
4. Terdapat permasalahan Lahan Reklamasi dimana Penimbunan Tanah oleh Dinas
Perhubungan Prov. Papua Barat diatas lahan (saat itu masih berupa talud) dimana
telah terjadi perselisihan Hak Atas Lahan yang belum ada status hukumnya dan Opini
(Pandangan Hukum) atas Pemanfaatan lahan reklamasi untuk kegiatan operasional
jasa kepelabuhanan oleh PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Manokwari sejak juni 2009.
II.3. BMKG
1. Sosialiasi informasi terkait dengan cuaca, ombak dan perubahan iklim perlu
ditinngkatkan. Selama ini BMKG telah melakukan sosialisasi dengan media sosial, teta[i
ini kurang dapat menjangkau daerah-daerah di mana belum terdapat layanan internet.
Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi dengan media lain seperti radio, dll
2. Antisipasi terhadap kebakaran hutan harus ditingkatkan, di mana BMKG seharusnya
lebih dapat melakukan deteksi lokasi titik-titik api.
3. Jumlah SDM BMKG yang tersertifikasi agar lebih ditingkatkan.
II.4. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
1. Basarnas agar dapat mengklasifikasi zona pencarian dan pertolongan berdasarkan
disaster management.
2. Perlu penambahan jumlah SDM untuk menaungi jumlah daerah SAR yang cukup luas.
3. Basarnas agar lebih memperhatikan honorarium para relawan yang selalu diikutkan
dalam upaya pencarian dan pertolongan.
III. Kesimpulan/Rekomendasi Beberapa kesimpulan/rekomendasi dari Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Ke Provinsi Papua
Barat Dalam Reses Masa Persidangan V 2017 – 2018, tanggal 30 Juli – 03 Agustus 2018
adalah sebagai berikut:
III.1. Kementerian PUPR
II.1.1. Ditjen Bina Marga
1. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR untuk berkoordinasi
dengan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam
menyelesaikan pembangunan jalan akses menuju terminal penumpang yang akan
dibangun di Bandara Rendani.
III.1.2. Ditjen Sumber Daya Air
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua Barat, 2018 Hal 8
1. Komisi V DPR RI meminta Ditjen SDA Kementerian PUPR untuk segera berkoordinasi
dengan Pemerintah Kabupaten Manokwari agar sistem jaringan air baku di Distrik
Amban, Kabupaten Manokwari dapat segera dimanfaatkan.
III.1.3. Ditjen Cipta Karya
1. Komisi V DPR RI mendesak agar Ditjen Cipta Karya segera menyelasikan kegiatan
peningkatan permukiman kumuh di Pantai Fanindi, Kab. Manokwari. Selanjutnya,
Komisi V DPR RI meminta agar Ditjen Cipta Karya berkoordinasi dengan Pemerintah
Kabupaten Manokwari dalam menanggulangi permasalahan air minum yang
kemungkinan tercemar oleh limbah hotel.
III.1.3. Ditjen Penyediaan Perumahan
1. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR untuk
melengkapi perumahan khusus di desa Egwann, distrik Soribo, Kabupaten Manokwari
dengan fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial seperti rumah ibadah, rumah sakit, sekolah
dan ketersediaan air bersih.
2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR untuk
berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam meperbaiki jalan akses
menuju ke lokasi perumahan khusus yang saat ini masih rusak, yang masih menjadi
kendala bagi masyarakat penghuni rumah khusus.
III.2. Kementerian Perhubungan
III.2.1. Ditjen Perhubungan Udara
1. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
untuk segera memperpanjang runway menjadi 2500 m sehingga benar-benar aman jika
didarati oleh pesawat berbadan lebar
2. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
agar dalam perencanaan pembangunan terminal penumpang dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang.
III.2.2. Ditjen Perhubungan Laut
1. Terkait dengan daya penampungan untuk kontainer masih cukup kecil, Komisi V DPR
RI meminta Ditjen Perhubungan Laut untuk melakukan perluasan pelabuhan untuk
penampungan kontainer di Pelabuhan Manokwari.
2. Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perhubungan Laut untuk segra menyelesaikan
perselisihan Hak Atas Lahan yang belum ada status hukumnya di pelabuhan Laut
Manokwari.
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua Barat, 2018 Hal 9
III.3. BMKG
1. Komisi V DPR RI meminta BMKG untuk meningkatkan sosialisasi terkait iklim,
perubahan cuaca dan ombak dengan memanfaatkan seluruh media sehingga dapat
menjangkau masyarakat yang lebih luas
2. Komisi V DPR RI mendesak BMKG untuk lebih dapat memantau perkembangan titik-
titik api sehingga kebakaran hutan dapat lebih dicegah secara dini.
III.4. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
1. Komisi V DPR RI mendesak Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
untuk segera mengklasifikan zona pencarian dan pertolongan berdasarkan disaster
management
2. Komisi V DPR RI meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)
untuk mempertimbangkan peningkatan honorarium relawan SAR mengingat mereka
harus bekerja terus menerus dan menjangkau daerah yang cukup sulit.
III. PENUTUP
Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR-RI ke Provinsi Papua Barat pada reses
Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei - 3
Agustus 2018. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR-RI dan semoga dapat
ditindaklanjuti Pemerintah untuk melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dan
transportasi yang saat ini sangat dibutuhkan bagi rakyat Indonesia.
Ketua Tim,
Drs. H. IBNU MUNZIR
No. ANGGOT: A - 319
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua Barat, 2018 Hal 10
LAMPIRAN
L.1. Daftar Anggota Rombongan
Anggota Komisi V DPR RI yang ikut serta dalam Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua
Barat pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 adalah sebagai
berikut:
NO. NO.
ANGG. N A M A FRAKSI KET.
1. A-319 Drs. H. IBNU MUNZIR F-PG
KETUA TIM/
KETUA KOMISI
V
2. A-114 Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO F-PKS WAKIL KETUA
KOMISI V
3. A-225 Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, MBA F-PDIP ANGGOTA
4. A-311 HAMKA B. KADY F-PG ANGGOTA
5. A-384 Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTONO F-GERINDRA ANGGOTA
6. A-414 H. AGUNG BUDI SANTOSO, SH, MM F-PD ANGGOTA
7. A-45 NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, S.Th.I F-PKB ANGGOTA
8. A-76 KH. MUH. UNAIS ALI HISYAM, M.Pd.I F-PKB ANGGOTA
9. A-81 H. ABDUL LATIEF HANAFIAH, M.Sc F-PKB ANGGOTA
10. A-68 Ir. H. NUR YASSIN, MBA., MT F-PKB ANGGOTA
L.2. Daftar Mitra Pendamping
Mitra kerja Komisi V DPR-RI yang ikut serta sebagai Tim Pendamping dalam kegiatan
Kunjungan Kerja ke Provinsi Papua Barat pada Reses Masa Persidangan V Tahun
Sidang 2017-2018, adalah sebagai berikut:
NO. N A M A JABATAN
KEMENTERIAN PUPR
DITJEN BINA MARGA
1. Ahmad Heri Marzuki Direktur Pembangunan Jalan
2. Yohanis Tulak Todingrara Kepala BPJN XVII Manokwari
DITJEN SUMBER DAYA AIR
1. Amir Hamzah Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua Barat, 2018 Hal 11
NO. N A M A JABATAN
2. Elroy Koyari Kepala Balai Wilayah Sungai Papua Barat
DITJEN CIPTA KARYA
1. Sarwono Kasubdit Pengembangan Lingkungan Permukiman (PLP) Khusus
DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN
1. Ir. Christ Robert Panusunan Marbun, M.Sc
Direktur Rumah Khusus
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL
1. Ir. Roy Joeniarso, MM Auditor Madya Inspektorat IV
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT
1. Putu Sumarjaya Kepala Balai PengelolaTransportasi Darat Wil.XXV Provinsi Papua dan Papua Barat
DITJEN PERHUBUNGAN LAUT
1. R. Agus H. Purnomo Dirjen Perhubungan Laut (tentatif tg 1 Agustus 2018)
2. M. Takwim Masuku Kepala KSOP Kelas I Sorong
3. Capt. Marcus Kumendong, M.Mar Kepala KSOP Klas IV. Manokwari
4. Iriance Kumendong Plt. KSOP Kelas IV Manokwari
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
1. Ir. Nur Isnin Istiartono, MSTr Direktur Keamanan Penerbangan
2. Ary Winarni Kasubdit Prasarana Bandar Udara
3. Wahyu Anwar Kepala Bandara Rendani
KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI
1. Drs. Samsul Widodo, MA Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal
2. Agus Kuncoro Dir. Sarana dan Prasarana PDT
BASARNAS
1. Marsekal Pertama TNI F. Indrajaya, S.E., M.M
Direktur Bina Potensi
2. George Leo Mercy Randang, S.IP. Kepala Kantor SAR Manokwari
BMKG
Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Papua Barat, 2018 Hal 12
NO. N A M A JABATAN
1. Bambang Setiyo Prayitno Plt. Kepala Pusat Seismologi Teknik, Geofisika
Potensial dan Tanda Waktu
2. Erasmus Kayadu Kepala Stasiun Meteorologi Seigun Sorong -
Koordinator PAPUA BARAT
L.3. Data-data Pendukung