yusniyar et al 2016 pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern...

Jurnal Magister Akuntansi ISSN 2302-0164

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 16 Pages pp. 100- 115

Volume 5, No. 2, Mei 2016 - 100

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN

PENGENDALIAN INTERN TERHADAP GOOD GOVERNANCE DAN DAMPAKNYA

PADA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

(STUDI PADA SKPA PEMERINTAH ACEH)

Yusniyar1, Darwanis2, Syukriy Abdullah3

1)Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2.3) Staf Pengajar Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Abstract: This purpose of study is to determine the effect of government accounting system, internal

control on good governance and its impact on the quality of financial statements. Population studies

conducted on 132 respondents in SKPA the Aceh government using the census and panel data is

unbalanced. The analytical method used is multiple linear regression with path analysis and

hypothesis testing. The results of study show that, the governments of accounting system and internal

control both simultaneously and partially has influence to good governance. The government of

accounting system, internal control and good governance, both simultaneously and partially has

influence to the quality of financial statements.

Keywords: Government accounting system, internal control, good governance, quality of financial

statement.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi pemerintahan,

pengendalian intern terhadap good governance serta dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan.

populasi penelitian dilakukan pada 132 responden pada SKPA di Pemerintah Aceh dengan

menggunakan metode sensus dan data panel tidak seimbang. Metode analisis yang digunakan adalah

regresi linear berganda dengan analisis jalur dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa, sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern baik secara simultan maupun parsial

berpengaruh terhadap good governance. sistem akuntansi pemerintahan, pengendalian intern dan good

governance baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci : Sistem akuntansi pemerintahan, pengendalian intern, good governance, kualitas

laporan keuangan.

PENDAHULUAN

Kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah merupakan tuntutan publik akan

pemerintahan yang baik memerlukan adanya

perubahan paradigma dan prinsip-prinsip

manajemen keuangan daerah, baik pada tahap

penganggaran, implementasi maupun

pertanggungjawaban. Sehingga harus dilakukan

oleh aparatur yang memiliki kompetensi di

bidang pengelolaan keuangan daerah serta

harus memahami sistem akuntansi, khususnya

akuntansi keuangan daerah agar informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan dapat

dipahami oleh pengguna. Apabila informasi

yang terdapat di dalam Laporan keuangan

pemerintah daerah (LKPD) memenuhi kriteria

karakteristik kualitatif laporan keuangan

pemerintah seperti yang disyaratkan dalam PP

No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) Indonesia yakni, relevan,

andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami,

berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan

transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan daerah.

Jurnal Magister Akuntansi

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

101 - Volume 5, No. 2, Mei 2016

Laporan keuangan daerah dikatakan

berkualitas apabila laporan keuangan yang

disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian

berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan

(BPK). Ketika BPK memberikan opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan

LKPD, artinya dapat dikatakan bahwa laporan

keuangan suatu entitas pemerintah daerah

tersebut disajikan dan diungkapkan secara

wajar dan berkualitas. Sebagaimana yang telah

diatur di dalam UU No. 15/2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara, terdapat empat opini yang

diberikan pemeriksa yakni: opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TP),

dan Pernyataan Menolak memberi opini

Laporan keuangan Pemerintah Aceh

tahun anggaran 2013 telah disajikan secara

wajar dengan pengecualian yang material.

Pengecualian tersebut karena tidak sesuai

dengan SAP yang merupakan sistem akuntansi

pemerintahan, seperti dampak hal-hal yang

berhubungan dengan yang dikecualikan.

Sehingga perlu dilakukan perbaikan dalam

pengelolaan keuangan daerah dengan

memberikan pembinaan kepada kepala Satuan

kerja perangkat Aceh (SKPA) beserta entitas

SKPA sebagai pengelolaan keuangan daerah,

agar laporan keuangan yang dihasilkan SKPA

tersebut dapat memberikan informasi yang

berkualitas (www.bpk.go.id/april2015).

Untuk dapat menghasilkan informasi

keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai,

maka laporan keuangan harus disusun sesuai

sistem keuangan daerah dan pegawai pemeritah

memiliki kompetensi di bidang pengelolaan

keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal,

2009). Selanjutnya, BPK RI dalam pemeriksaan

laporan keuangan pemerintah Aceh tahun

anggaran 2013, BPK masih menemukan 17

kelemahan sistem pengendalian intern dan 17

temuan ketidakpatuhan atas peraturan

perundang-undangan (www.bpk.go.id).

Sistem akuntansi pemerintah daerah

dalam hal pengelolaan keuangan daerah secara

baik, harus dilakukan dengan mewujudkan

tujuan pemerintahan yang bersih (clean

goverment), dimana pengelolaan keuangan

daerah yang baik adalah kemampuan

mengontrol kebijakan keuangan daerah secara

ekonomis, efisien, efektif, transparan dan

akuntabel. Mardiasmo (2002:35) menyatakan

bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan

suatu institusi dapat berjalan dengan baik,

apabila terdapat mekanisme pengelolaan

keuangan yang baik pula. Ini berarti

pengelolaan keuangan daerah yang tercermin

dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh

(APBA) memiliki posisi strategis dalam

mewujudkan manajemen pemerintahan yang

akuntabel.

Selain itu, pengendalian intern dalam

pelaksanaannya juga harus diuji

kefektifitasannya. Penentuan apakah

pengendalian telah diimplementasikan sesuai

dengan rancangan yang telah dibuat serta

apakah pelaksanaan sudah memiliki

kewenangan dan kualifikasi yang dibutuhkan

untuk mengimplementasikan pengendalian



Volume 5, No. 2, Mei 2016 - 102

tersebut secara efektif serta tujuan dari

dilaksanakannya pengujian pengendalian intern.

menurut Arens (2008:370) jika pengendalian

internal tersebut ter implementasikan dengan

efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang

dihasilkan andal, aset milik daerah tetap aman

dan peraturan perundang-undangan dijalankan

maka akan tercipta tata kelola pemerintahan

yang baik.

Sistem pengendalian intern pemerintah

juga merupakan sistem pengendalian yang

harus diterapkan pada lingkungan SKPA untuk

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

dalam penyusunan kinerja pemerintah serta

peningkatan kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah. Unsur dari sistem

pengendalian intern terdiri dari lingkungan

pengendalian, penilaian risiko, aktivitas

pengendalian, informasi dan komunikasi serta

pemantauan. Untuk mencapai tujuan dari

pengendalian intern, jika kelima elemen

pengendalian intern telah cukup dan

dilaksanakan (PP No. 60/2008).

Keberhasilan tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih suatu tatanan kehidupan

berbangsa dan bernegara dilandasi prilaku yang

berkararteristik tertentu sesuai prinsip-prinsip

good governance. Mardiasmo (2004:25)

mengemukakan bahwa, penyelenggaraan suatu

negara yang mengimplementasikan good

governance berarti penyelenggaraan negara

tersebut mendasarkan diri pada prinsip-prinsip

partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya

tanggap atau responsivitas, berorientasi pada

konsensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi,

akuntabilitas, visi strategis dan saling

keterkaitan.

Good governance dapat menciptakan

laporan keuangan pemerintah berkualitas dan

menekankan pada proses pengelolaan keuangan

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah serta keterlibatan

stakeholders baik bidang sosial, ekonomi

maupun politik serta pendayaan sumber daya

yang ada, manusia atau pun keuangan yang

dilaksanakan menurut keperluan masing-

masing. Sehingga diadakannya pengelolaan

keuangan daerah dimaksudkan agar

pengelolaan keuangan rakyat yang dipegang

oleh pemerintah dilakukan dengan transparan

baik dari proses penyusunan hingga

pertanggungjawaban sehingga akan terciptanya

akuntabilitas didalam pengelolaannya.

Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien

adalah salah satu wujud tata kelola

pemerintahan yang baik (Salam, 2004:19).

Penelitian yang berkaitan dengan good

governance memang telah banyak diangkat

seperti halnya penelitian Solikin (2008),

Solikin dan Memen (2011), Zeyn (2011), Azlim

et al. (2012), Sari (2012), Sari (2013), Ristanti

et al. (2014). Namun, penelitian mengenai

sistem pengendalian intern, sistem akuntansi

pemerintahan dan kualitas laporan keuangan

daerah atau suatu organisasi masih terbatas.

Karena penelitian yang diangkat lebih banyak

mengarah pada pengawasan keuangan daerah,

anggaran dan kinerja. Penelitian ini bertujuan

untuk menguji pengaruh sistem akuntansi

pemerintahan dan pengendalian intern secara



103 - Volume 5, No. 2, Mei 2016

bersama-sama maupu parsial terhadap good

governance serta menguji pengaruh good

governance terhadap kualitas laporan keuangan

pada SKPA di Pemerintah Aceh.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan

terhadap Good Governance

Good governance merupakan peran

pemerintah yang baik dalam mengelola

keuangan daerah. Pemberlakuan kewajiban

kepada seluruh pemerintah daerah untuk

menyusun LKPD sesuai dengan sistem

akuntansi pemerintahan baik sarana maupun

prasarana pengelolaan keuangan daerah selain

dari bentuk yang dituangkan SAP sebagai salah

satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

kepada seluruh penggunaan laporan keuangan

pemerintah daerah.

LKPD disusun sesuai dengan SAP (UU

No. 1/2004), yang harus diikuti dalam laporan

keuangan instansi pemerintah daerah, agar

terciptanya prinsip-prinsip good governance

pada esensinya merupakan pemerintah yang

efektif dan modern, demokratis dan keterbukan

terhadap masyarakat. Sistem akuntansi

pemerintahan berpengaruh terhadap good

governance pada pemerintah daerah (Njeru

2000).

Pengaruh Pengendalian Intern terhadap

Good Governance

Pengendalian intern berguna untuk

terciptanya pemerintahan yang baik dan

meningkatkan kualitas informasi keuangan.

Efektifitas rancangan sistem pengendalian

akuntansi tergantung konteks penggunaannya

pada masing-masing organisasi itu sendiri.

Pencapaian good governance dapat digunakan

sistem pengendalian intern yang akan

menunjukkan seberapa besar kualitas informasi

keuangan, operasional dan manajerial pada

suatu organisasi (Dharma, 2004).

Sukmaningrum (2012) mengemukakan

bahwa, sistem pengendalian intern meliputi

berbagai alat manajemen yang bertujuan

mencapai berbagai tujuan yang luas, Dengan

demikian, pengendalian intern merupakan

pondasi good governance dan garis pertama

dalam melawan ketidak absahan data dan

informasi dalam penyusunan LKPD. Sehingga

pengendalian intern pemerintah berhubungan

dengan good governance.


terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem akuntansi keuangan daerah

merupakan salah satu subsistem organisasi yang

memfasilitasi kontrol dengan melaporkan

kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkup

sistem akuntansi keuangan daerah mencakup

kebijakan sistem akuntansi, prosedur sistem

akuntansi, sumber daya manusia dan teknologi

informasi. Kegagalan untuk melakukannya

memiliki dampak negatif pada proses keuangan

organisasi. Kualitas informasi yang buruk dapat

mengakibatkan kerugian pada pengambilan

keputusan (Ratifah dan Mochammad, 2012).

Penerapan sistem akuntansi pemerinta

han dilakukan, agar laporan keuangan yang

dihasilkan pemerintah dapat diperbandingkan



Volume 5, No. 2, Mei 2016 - 104

dan adanya kesamaan persepsi serta

pemahaman antara penyaji laporan keuangan,

penguna laporan keuangan maupun pengawas

laporan keuangan (Mardiasmo, 2002:167).

Penerapan standar akuntansi pemerintahan

berpengaruh terhadap kualitas informasi

keuangan pemerintah (Nugraheni dan Imam,

2008).


Kualitas Laporan Keuangan

Pengendalian intern pada pemerintah

daerah diatur dalam PP No. 60/2008 yaitu:

sistem pengendalian intern merupakan proses

yang integral pada tindakan dan kegiatan yang

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan

dan seluruh pegawai untuk memberikan

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi.

Tujuan sistem pengendalian internal

menurut Warren et al. (2005) salah satunya

adalah untuk mengecek ketelitian dan

keandalan data akuntansi. Suatu sistem yang

berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat

bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang

terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi

sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya

masing-masing. Sistem informasi akuntansi

yang menunjang kelancaran kerja sistem

informasi akuntansi (internal control).

Pengaruh Good Governance terhadap


Penerapan prinsip-prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance).

Penyelenggaraan pemerintah daerah tidak lepas

dari masalah akuntabilitas dan tranparansi

dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai

acuan untuk menghasilkan laporan keuangan

pemerintah berkualitas, secara konseptual

pengertian tata kelola pemerintahan yang baik

mengandung dua pemahaman yaitu, nilai yang

menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat,

dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan

kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan

kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan

keadilan sosial. Kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah saat ini dan kedepan

ditentukan oleh kualitas tata kelola

pemerintahan yang baik, dan inti dari kualitas

pemerintah daerah sangat ditentukan oleh

kualitas pengelolaan keuangannya (Kusmayadi,

2005).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh

Batubara (2006), menemukan bahwa penerapan

good governance merupakan tuntutan dari

pembaharuan sistem keuangan. Tujuannya agar

pengelolaan uang rakyat dilakukan secara

transparan dan dipertanggungjawabkan dalam

pelaporan keuangan berdasarkan konsep value

for money sehingga tercipta akuntabilitas

publik, pada akhirnya dapat menciptakan

kesejahteraan masyarakat.

Hipotesis Penelitian

1. Sistem akuntansi pemerintahan dan

pengendalian intern secara bersama-sama

berpengaruh terhadap good governance pada

SKPA di Pemerintah Aceh.



105 - Volume 5, No. 2, Mei 2016

2. Sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh

terhadap good governance pada SKPA di

Pemerintah Aceh.

3. Pengendalian intern berpengaruh terhadap

good governance pada SKPA di Pemerintah

Aceh.

4. Sistem akuntansi pemerintahan,

pengendalian intern dan good governance

secara bersama-sama berpengaruh terhadap

kualitas laporan keuangan pada SKPA di

Pemerintah Aceh.

5. Sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan pada


6. Pengendalian intern berpengaruh terhadap


Pemerintah Aceh.

7. Good governance berpengaruh terhadap


Pemerintah Aceh.

METODE PENELITIAN

Populasi mengacu pada keseluruhan

kelompok orang, kejadian atau hal minat yang

ingin peneliti investigasi (Sekaran , 2006: 121).

Populasi penelitian ini adalah semua SKPA

dilingkungan Pemerintah Aceh yang berjumlah

55 (lima puluh lima) yang terdiri dari 22 dinas,

18 badan/lembaga, dan 15 sekretariat.

Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Sistem Akuntansi Pemerintahan (X1)

Sistem akuntansi yang meliputi proses

pencatatan, pengolongan, penafsiran,

peringkasan transaksi, atau kejadian keuangan

serta pelaporan keuangannya dalam rangka

pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai

dengan prinsip-prinsip akuntansi yang

berterima umum (Kepmendagri No. 29/2002).

Indikator yang meliputi elemen-elemen penting

dalam sistem akuntansi pemerintahan adalah:

(a) Identifikasi, (b) Pengklasifikasian, (c)

Adanya sistem pengendalian untuk menjamin

reabilitas, (d) Menghitung masing-masing

pengaruh operasi

2. Pengendalian Intern (X2)

Pengendalian intern sebagai sebuah

proses karena pengendalian intern melekat

dalam kegiatan operasional sebuah organisasi

dan merupakan bagian yang integral dari

aktivitas dasar manajemen seperti perencanaan,

pelaksanaan dan pemantauan kegiatan, variabel

pengendalian intern diukur dengan

menggunakan instrumen yang dikembangkan

oleh Krismiaji (2002:12). Indikator yang

meliputi elemen-elemen penting dalam

pengendalian intern adalah: (a) Lingkungan

pengendalian, (b) Penilaian risiko, (c) Aktivitas

pengendalian, (d) Informasi, (e) Komunikasi (f)

Pemantauan

3. Kualitas Laporan Keuangan (Z)

Menurut PP No. 71/2010, kualitas

laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran

normatif yang perlu diwujudkan dalam

informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi

tujuannya sebagai kebutuhan bersama pengguna

laporan keuangan pemerintah (Mahsun et al.,

2006:3). Indikator yang meliputi elemen-

elemen penting dalam karakteristik kualitas



Volume 5, No. 2, Mei 2016 - 106

laporan keuangan adalah: (a) Tingkat relevansi

(relevan), (b) Tingkat keandalan (andal), (c)

Tingkat keterbandingan (dapat dibandingkan),

(d) Tingkat keterpahaman (dapat dipahami).

4. Good Governance (Y)

Menurut Osborne and Geabler (1992),

LAN dan BPKP (2000:6), good governance

merupakan penyelenggaraan pemerintahan

yang solid dan bertanggungjawab serta efisien

dan efektif dengan menjaga kesinergiaan

interaksi yang konstruktif diantara domain-

domain. Good governance merupakan suatu

proses dan strukur yang digunakan oleh

organisasi untuk meningkatkan keberhasilan

usaha dan akuntabilitas oganisasi guna

mewujudkan nilai-nilai atau tata kelola

keuangan pemerintahan yang baik dalam jangka

panjang dengan tetap memperhatikan

kepentingan publik berlandaskan peraturan

perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Indikator yang meliputi elemen-elemen penting

dalam good governance adalah: (a)

Transparansi, (b) Akuntabilitas, (c)

Pertanggungjawaban, (d) Keadilan

Metode Analisis

Metode analisis data penelitian

menggunakan analisi jalur (path analysis) untuk

menguji pengaruh variabel-variabel eksogen

terhadap variabel endogen dan juga variabel

intervening. Koefisien jalur dari path analysis

tersebut dilihat pada standardized coefficient

dari analisis regresi linear berganda. Persamaan

model regresi berganda dalam penelitian ini

dapat diformulasikan sebagai berikut:

Y = Yx1 X1 + Yx2 X2+ ε1

Z= zx1X1+ zx2X2 + zY +ε2

Keterangan:

X1 : Sistem akuntansi pemerintahan

X2 : Pengendalian intern

Y : Good governance

Z : Kualitas laporan keuangan

ε : error term (Epsilon)

zyzxyx ,, : Koefisien jalur

Kualitas Data

Kualitas data yang diperoleh dari

penggunaan instrumen penelitian untuk

menguji kuesioner dapat dievaluasi melalui uji

validitas (uji pearson product-moment

coefficient of correlation yakni seluruh

pertanyaan dinyatakan valid jika memiliki

tingkat signifikan alpha dibawah 5%. Serta uji

reliabilitas (uji kehandalan) berdasarkan

koefisien cronbach alpha yang lazim digunakan

dalam penelitian ilmu-ilmu sosial.

Uji Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengui

ada tidaknya hubungan antara variabel yang

satu dengan variabel yang lain (Sarjono dan

Julianita 2011:85). Untuk mengetahui tingkat

hubungan dalam korelasi adalah seperti yang

tergambar dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Interpretasi Nilai R

No Nilai

Koefisien Tingkat Hubungan

1 > 0,70 Sangat kuat

2 0,50-0,69 Kuat

3 0,30-0,49 Sedang

4 0,10-0,29 Kurang kuat

5 0,00 Tidak ada hubungan

Sumber: Bungin (2011:194)

Uji Mediasi



107 - Volume 5, No. 2, Mei 2016

Menurut Baron dan Kenny (1986) suatu

variabel berfungsi sebagai mediator ketika

memenuhi kondisi berikut: (a) variasi dalam

tingkat variabel independen secara signifikan

menjelaskan variasi dalam mediator (yaitu, jalur

a), (b) variasi dalam mediator secara signifikan

menjelaskan variasi variabel dependen (yaitu,

jalur b), dan (c) ketika jalur a dan b

dikendalikan, hubungan sebelumnya yang

signifikan antara variabel independen dan

dependen tidak lagi signifikan.

Untuk melakukan pengujian ini, kita

harus memperkirakan dari 3 persamaan regresi

berikut: ”pertama regresi variabel independen

terhadap variabel mediasi; kedua, regresi

variabel independen terhadap variabel

dependen; dan ketiga, regresi variabel

independen dan mediasi terhadap variabel

dependen”. Ketiga persamaan regresi tersebut

menguji dari keterkaitan model mediasi. Jika

kondisi ini diprediksi dari semua arah, maka

pengaruh dari variabel independen terhadap

variabel dependen harus lebih kecil dari

pesamaan ketiga daripada persamaan kedua.

Ada dua kemungkinan yang terjadi dari hasil uji

mediasi (Rucker et al., 2011):

1. Fully Mediation, artinya variabel independen

tidak mampu mempengaruhi secara signifikan

variabel dependen tanpa melalui variabel

mediator.

2. Partially Mediation, artinya variabel

independen mampu mempengaruhi secra

langsung variabel dependen tanpa

melalui/melibatkan variabel mediator.

Rancangan Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan

menggunakan model analisis jalur (path

analysis) dengan menggunakan software SPSS

for windows. Untuk menguji pengaruh secara

simultan dan parsial pengaruh sistem akuntansi

pemerintahan (X1), dan pengendalian intern (X2)

terhadap kualitas laporan keuangan (Z) yang

dimediasi oleh good governance (Y). Manfaat

model path analysis ini digunakan untuk

mengetahui besarnya sumbangan (kontribusi)

yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada

setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar

variabel X1, X2 terhadap Y dan Z (Akdon,

2013:115). Kesimpulan diambil langsung dari

nilai koefisien jalur masing-masing variabel dan

koefisien determinasi (R2

).

Kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai

berikut:

yx1= yx2= 0; Sistem akuntansi

pemerintahan dan pengendalian intern tidak

berpengaruh terhadap good governance pada


Paling tidak ada satu yxi (i=1,2) ≠ 0;

Sistem akuntansi pemerintahan dan

pengendalian intern berpengaruh terhadap

good governance pada SKPA di Pemerintah

Aceh.

zx1= zx2= zy=0; Sistem akuntansi

pemerintahan, pengendalian intern dan good

governance tidak berpengaruh terhadap


Pemerintah Aceh.



Volume 5, No. 2, Mei 2016 - 108

Paling tidak ada satu zxi (i=1,2,3) ≠ 0; Sistem

akuntansi pemerintahan, pengendalian intern

dan good governance berpengaruh terhadap


Pemerintah Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Validitas

Hasil uji validitas dengan menggunakan

uji korelasi product moment syarat minimum

suatu item dianggap valid adalah nilai r ≥ 0,50

(taraf signifikansi 5%) (Sugiyono, 2001:116).

Dengan bantuan program Statistical Product

and Service Solution (SPSS) dapat dilihat

bahwa untuk item pertanyaan variabel sistem

akuntansi pemerintahan memperoleh nilai r

hitung berkisar antara 0,541-0,742 yang dapat

disimpulkan bahwa untuk item pertanyaan

variabel sistem akuntansi pemerintahan

seluruhnya dinyatakan valid. Untuk item

pertanyaan variabel pengendalian intern

memperoleh nilai r hitung berkisar antara

0,380-0,758 dengan demikian seluruh item

pertanyaan variabel pengendalian intern

dinyatakan valid.

Untuk pertanyaan item pertanyaan good

governance sebagai variabel Intervening

memperoleh nilai r hitung berkisar antara

0,624-0,846 dengan demikian seluruh item

pertanyaan variabel good governance

dinyatakan valid dan dapat diikutsertakan pada

analisis selanjutnya. Untuk item pertanyaan

variabel keempat yaitu variabel kualitas laporan

keuangan memperoleh nilai r hitung berkisar

antara 0,636-0,835 dengan demikian seluruh

item pertanyaan dinyatakan valid dan dapat

diikutsertakan dalam analisis selanjutnya.

Hasil Pengujian Korelasi

Hasil uji korelasi menjelaskan ada

tidaknya hubungan antara variabel yang satu

dengan variabel yang lain dapat dilihat pada

Tabel 1.2.

Tabel 1.2

Hasil Uji Korelasi

No Hubungan

antar variabel Nilai Keterangan

1 X1 dan X2 0,779 sangat kuat

2 X1 dan Y 0,687 kuat/mantap

3 X2 dan Y 0,724 sangat kuat 4 Y dan Z 0,791 sangat kuat

5 X1 dan Z 0,736 sangat kuat 6 X2 dan Z 0,782 sangat kuat

Sumber: Data Primer 2015 (diolah)

Berdasarkan hasil pengujian korelasi

pada Tabel 1.2 diperoleh hubungan sangat kuat

antara sistem akuntansi pemerintahan dengan

pengendalian intern sebesar 0,779. Sedangkan

sistem akuntansi pemerintahan dengan good

governance memiliki hubungan yang kuat

sebesar 0,687. Untuk pengendalian intern

dengan good governance terdapat hubungan

sangat kuat dengan nilai 0,724. Selanjutnya

hubungan good governance dengan kualitas

laporan keuangan sebesar 0,791 juga

menunjukkan hubungan yang sangat kuat.

Untuk sistem akuntansi pemerintahan dengan

kualitas laporan keuangan memperoleh

hubungan sangat kuat yakni nilainya sebesar

0,736. Begitu juga hubungan pengendalian

intern dengan kualitas laporan keuangan

memperoleh nilai 0,782 memiliki hubungan

yang sangat kuat.

Hasil Pengujian Mediasi

Hasil pengujian mediasi dapat dilihat dari



109 - Volume 5, No. 2, Mei 2016

keterkaitan koefisien antara model mediasi.

Tabel 1.3

Hasil Uji Mediasi

Regresi Koefisien

(X1)

Koefisien

(X2) Keterangan

II 0,324 0,530 Mediasi berlaku

sempurna

apabila nilai

koefisien regresi

III < regresi II III 0,192 0,326

Sumber: Data Primer 2015 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.3 hasil pengujian

mediasi diperoleh nilai koefisien regresi III <

dari pada nilai koefisien dalam regresi II. Hal

ini menunjukkan bahwa, prinsip-prinsip good

governance pada SKPA di Pemerintah Aceh

berlaku sempurna sebagai variabel mediasi

(intervening variable) untuk penerapan sistem

akuntansi pemeritahan dan pengendalian intern

terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil Pengujian Hipotesis


dan Pengendalian Intern secara simultan

dan parsial terhadap Good Governance

Hasil dan gambaran hubungan struktural

tercermin dalam struktur pengaruh sistem

akuntansi pemerintahan dan pengendalian

intern terhadap good governance dapat dilihat

pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4

Hasil Uji Regresi Persamaan Pertama

Coefficients

Model

Standardized Coefficients

Sig. Beta

(Constant) 0113

Sistem Akuntansi Pemerintahan

0,312 0,001

Pengendalian Intern 0,481 0,000

R = 0,750a R Square = 0,563 Adjusted R Square = 0,556 e = 0,437 F Hitung = 83,790 Sig. = 0,000b

Dependent variable (Good Governance)

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas diketahui

diterima, artinya sistem akuntansi

pemerintahan dan pengendalian intern secara

simultan berpengaruh terhadap good

governance, diterima, artinya, sistem

akuntansi pemerintahan secara parsial

berpengaruh terhadap good governance,

yang diajukan diterima, atinya pengendalian

intern secara parsial berpengaruh terhadap good

governance.


Pengendalian Intern dan Good Governance

secara simultan dan parsial terhadap


Hasil pengujian hipotesis dengan

menggunakan regresi persamaan kedua dapat

dilihat pada lampiran output SPSS merupakan

nilai koefisien regresi untuk data yang sudah

dibakukan yang tidak lain adalah nilai koefisien

jalur.

Tabel 1.5

Hasil Uji Regresi Persamaan Kedua Coefficients

Model

Standardized

Coefficients

Sig. Beta

(Constant) 0,152

Sistem Akuntansi

Pemerintahan 0,192 0,013

Pengendalian Intern 0,326 0,000

Good Governance 0,423 0,000



Volume 5, No. 2, Mei 2016 - 110

R = 0,855a

R Square = 0,731

Adjusted R Square = 0,725

ɛ = 0,269

F Hitung = 116,049

Sig. = 0,000b

Dependent

variable

(Kualitas

Laporan

Keuangan)

Berdasarkan Tabel 1.5 diatas diketahui

yang diajukan diterima, artinya variabel

sistem akuntansi pemerintahan, pengendalian

intern dan good governance secara simultan

berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan. yang diajukan diterima, artinya

sistem akuntansi pemerintahan secara parsial

berpengaruh terhadap kualitas laporan

keuangan, yang diajukan diterima, artinya

pengendalian intern secara parsial berpengaruh

terhadap kualitas laporan keuangan, yang

diajukan diterima. Artinya, good governance

secara parsial berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan.

Pembahasan Hasil Penelitian


dan Pengendalian Intern secara simultan


Hipotesis pertama ( ) diterima.

Artinya sistem akuntansi pemerintahan dan

pengendalian intern secara simultan

berpengaruh terhadap good governance. Semua

variabel yang diteliti ikut berpengaruh terhadap

good governance. Besarnya good governance

pada SKPA di Pemerintah Aceh dipengaruhi

oleh sistem akuntansi pemerintahan dan

pengendalian intern. Dimana, nilai R

Square sebesar 0,731, menunjukkan

bahwa variabel bebas berpengaruh kuat

terhadap variabel terikat sebesar 56,3%,

sedangkan sisanya sebesar 43,7% dipengaruhi

oleh faktor-faktor variabel lain yang tidak

dimasukkan dalam penelitian ini seperti halnya

kualitas aparatur pemerintahan (Solikin, 2008),

penyelesaian temuan audit (Sari 2013).



Hipotesis kedua ( ) diterima. Artinya

sistem akuntansi pemerintahan secara parsial

berpengaruh positif terhadap good governance.

Hal ini menunjukkan bahwa, semakin tinggi

penerapan sistem akuntansi pemerintahan maka

semakin baik juga tingkat prinsip-prinsip good

governance yang dilakukan oleh aparatur pada

setiap SKPA di Pemerintah Aceh. Sebaliknya,

semakin rendah sistem akuntansi pemerintahan

maka semakin rendah tingkat prinsip-prinsip

good governance.


Good Governance

Hipotesis ketiga (Ha3) diterima. Artinya,

pengendalian intern secara parsial berpengaruh

positif terhadap good governance. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa, semakin

tinggi pengendalian intern yang dilakukan pada

setiap SKPA di Pemerintah Aceh, maka

semakin tinggi pula terciptanyan prinsip-prinsip

good governance.

Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan,

Pengendalian Intern dan Good Governance

secara simultan terhadap Kualitas Laporan

Keuangan

Hipotesis keempat ( ) diterima.

Artinya, sistem akuntansi pemerintahan,



111 - Volume 5, No. 2, Mei 2016


secara simultan berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan. Dimana, nilai R Square

sebesar 0,731. Hal ini menunjukkan bahwa

variabel sistem akuntansi pemerintahan,


berpengaruh kuat terhadap kualitas laporan

keuangan sebesar 73,1%, sedangkan 26,9%

dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti

seperti halnya, pemahaman akuntansi (Yuliati et

al, 2010), komitmen organisasi (Ratifah dan

Mochammad, 2012).



Hipotesis kelima ( ) diterima. Artinya,

sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh

positif dan lemah terhadap kualitas laporan

keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa, sistem akuntansi pemerintahan kurang

mampu memberikan kontribusi yang cukup

dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan,

sehingga belum mencapai tingkat maksimal

yang diharapkan. Kondisi ini kurang optimal

yang mengakibatkan perlu adanya peningkatan

lagi sesuai dengan apa yang diharapkan.



Hipotesis keenam ( ) diterima, artinya

pengendalian intern berpengaruh positif dan

lemah terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil ini menunjukkan bahwa pengendalian

intern mampu memberikan kontribusi yang

cukup dalam meningkatkan kualitas laporan

keuangan namun belum mencapai tingkat

maksimal yang diharapkan. Sehingga perlu

adanya peningkatan lagi sesuai dengan apa

yang diharapkan.

Pengaruh Good Governance terhadap


Hipotesis ketujuh ( ) diterima, artinya

good governance berpengaruh positif dan

sedang terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil ini menunjukkan bahwa, semakin tinggi

penerapan prinsip-prinsip good governance

pada SKPA di Pemerintah Aceh memberikan

kontribusi yang sedang dalam meningkatkan

kualitas laporan keuangan sektor publik namun

belum mencapai tingkat maksimal yang

diharapkan. Kondisi ini mengakibat bahwa,

good governance merupakan prinsip-prinsip

penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang

baik, untuk mewujudkan kualitas laporan

keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Akdon dan Ridwan. 2013. Rumus dan Data

dalam Aplikasi Statistika. Bandung:

Alfabeta.

Arens, Alvin A. 2008. Auditing dan Jasa

Assurance Pendekatan Terintegrasi. Jilid I,

Jakarta: Erlangga.

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian

Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VI.

Jakarta: Rineka Cipta.

Asian Development Bank. 1999. Governance:

Sound Development Management. ADB.

Publication Stock No. 090699: 971-561-

262-8. Philippines: Manila 0980.

Avianti, Ilya. 2009. Good Government

Governance. Materi Disampaikan pada

Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, 30



Volume 5, No. 2, Mei 2016 - 112

Oktober. Yogyakarta: Balai Diklat BPK RI.

Azlin, Darwanis, dan Usman Bakar. 2012.

Pengaruh Penerapan Good Governance

dan Standar Akuntansi Pemerintahan

terhadap Kualitas Informasi Keuangan.

Jurnal Akuntansi Pascasarjana

Universitas Syiah Kuala. Hlm: 1- 14.

Bastian, Indra. 2007. Akuntansi Sektor Publik di

Indonesia, Yogyakarta: BPFE.

Baron R. M dan Kenny D. A. 1986. The

Moderator-Mediator Variabel Distinction

In Social Psychological Research:

Conceptual, Strategic, and Statistical

Considerations. Journal of Personality and

Social Psychology. 51(6): 1173-1182.

Batubara, Alwi Hasyim. 2006. Konsep Good

Governance Dalam Konsep Otonomi

Daerah. Jurnal Analisis Administrasi dan

Kebijakan, 3(1): 1-4.

Boynton, William C., Raymond N. Johnson dan

Walter G. Kell. 2006, Modern Auditing. 8th

Edition. New York: John Wiley & Sons,

Inc.

BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. 2015,

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

dan 17 Temuan Ketidakpatuhan atas

Peraturan Perundang-undangan 24

September 2013, Didownload 20 April

2015. http://bandaaceh.bpk.go.id.

Bungin, Burhan. 2011. Metode Penelitian

Kuantitatif. Edisi Kedua. Cetakan keenam.

Jakarta: Kencana.

Cooper, Donald R, dan Pamela S. Schindler.

2006. Metode Riset Bisnis, Vol. 1 Edisi

Sembilan, Alih Bahasa Budijanto dkk.

Jakarta: Salemba Empat.

Dharma Setyawan Salam. 2004. Otonomi

Daerah dalam Perspektif Lingkungan,

Nilai dan Sumber Daya, Jakarta:

Djambatan.

Eugene A. Imhoff Jr. 2003. Accounting Quality,

Auditing, and Corporate Governance.

Accounting Horizons 17(4): 117-128.

Ghozali, Imam. 2001. Aplikasi Analisis

Multivariate dengan Program SPSS.

Semarang: Badan Penerbit Universitas

Diponegoro.

__________2006. Aplikasi Analisis

Multivariate dengan Program SPSS

Cetakan IV. Semarang: Universitas

Diponegoro.

Gujarati, Damodar. 2003. Basic Econometrics.

New York: Mc.Graw-Hill.

Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan

Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba

Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia–IAI. 2001. Standar

Profesional Akuntan Publik, Jakarta:

Salemba Empat.

International Federation of Accountants (IFAC).

2000. Preface to International Public

Sector Accounting Standards. New York:

IFAC.

__________2000. Governmental Financial

Reporting: Accounting Issue and Practice.

New York: IFAC.

__________2010. IFAC Handbook of

International Public Sector Accounting

Pronouncements. Ed., Vol. 1-2. IFAC

Publications.

Krismiaji. 2002. Sistem Informasi Akuntansi.

Yogyakarta: AMP YKP.

Kusmayadi, Dedi. 2005. Pengaruh Audit

Operasional terhadap Penerapan Akuntansi

Pertanggungjawaban dan Implementasi

Strategi serta Dampaknya pada Kinerja

Perusahaan (Survey pada Perusahaan

Manufaktur Aneka Industry Go Public),

Disertasi. Bandung: Universitas

Padjadjaran.

LAN dan BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good

Governance. Jakarta: Penerbit Lembaga

Administrasi Negara.



113 - Volume 5, No. 2, Mei 2016

__________2007. Akuntabilitas dan Good

Governance. Jakarta: Lembaga

Administrasi Negara Republik Indonesia.

Mulyadi. 1993. Sistem Akuntansi. Yogyakarta:

YKPN.

Mahsun, Mohamad, Firma Sulistiyowati dan

Heribertus Purwanugraha. 2006. Akuntansi

Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.

Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik.

Yogyakarta: UII Pres.

Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik.

Yogyakarta: Andi.

__________2004. Otonomi Daerah dan

Manajemen Keuangan Daerah.

Yogyakarta: Andi.

__________2007. Akuntansi Sektor Publik.

Yogyakarta: Andi.

Njeru, Geoffrey R. 2000. Citizen Participation

for Good Governance and Developmen at

the Local Level in Kenya, Regional

Development Dialogue, 21 (1): 194-212.

Nugraheni, Purwaniati dan Imam Subaweh.

2008. Pengaruh Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas

laporan keuangan. Jurnal Ekonomi Bisnis,

13 (1): 48-58.

Osborne, David dan Ted Geabler. 1992.

Reinventing Government: How the

Entrepreneurial Spirit is Transforming the

Public Sektor. New York: Penguin Books.

Qanun Aceh. 2013. Qanun Aceh Nomor 5

Tahun 2013Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Daerah, Lembaga Teknis Daerah

dan Lembaga Daerah.

Republik Indonesia 2003. Undang Undang

Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara.

__________2004. Undang Undang Nomor 1

Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan

Negara.


Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara.


Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.


Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan Pusat dan Daerah.

__________2005 Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan.

__________2005 Peraturan Pemerintah Nomor

58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

__________2006. Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan

Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.


Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah.


Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.

__________2006. Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

__________2011. Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 238/PMK. 05 Tahun

2011 Tentang Pedoman Umum Sistem

Akuntansi Pemerintahan.

__________2002. Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang

Pedoman Pengurusan,

Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Keuangan Daerah Serta Tata Cara

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha

Keuangan Daerah dan Penyusunan

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.



Volume 5, No. 2, Mei 2016 - 114

Ratifah, Ifa dan Mochammad Ridwan. 2012.

Komitmen Organisasi Memoderasi

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah terhadap Kualitas Laporan

Keuangan. Jurnal Trikonomika. 11(1):

29–39.

Richard G. Sloan. 2001. Financial Accounting

And Corporate Governance: A Discussion.

Journal of Accounting and Economics

32(1): 335-347.

Ristanti, Ni Made Asih., Ni Kadek Sinarwati

dan Edy Sujana. 2014. Pengaruh Sistem

Pengendalian Intern, Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Komitmen

OrganisasI terhadap Penerapan Good

Governance (Studi Kasus pada SKPD

Kabupaten Tabanan). e-Journal Program

Akuntansi Universitas Pendidikan

Ganesha, 2(1): 2-14.

Rucker, Karen S., Andrew J. Cole dan Stuart M.

Weinstein. 2011. Low Back Pain: A

Symptom Based Approach to Diagnosis

and Treatment. Boston: USA Butterworth

Heinemann.

Salam, Dharma Setyawan. 2004. Manajemen

Pemerintahan Indonesia. Jakarta:

Djambatan.

Sari, Diana. 2013. Pengaruh Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah,

Implementasi Standar Akuntansi

Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit

terhadap Penerapan Prinsip Prinsip Tata

Kelola Pemerintahan yang Baik (Penelitian

Pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa

Barat dan Banten). Simposium Nasional

Akuntansi XVI Manado, 25-28 September.

Sari, Eka Nurmala. 2012. Pengaruh Budaya

Organisasi terhadap Efektivitas Penerapan

Akuntansi Sektor Publik serta Dampaknya

terhadap Good Governance (Studi pada

Satuan Kerja Perangkat Daerah di kota

Medan). Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis,

12(2): 25-54.

Sekaran, Uma. 2003. Research Methods for

Business: A skill Building Approach. New

York: John Wiley and Sons, Inc.

__________2006. Metodologi Penelitian untuk

Bisnis. Jilid 1 dan 2,

Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. 2011.

SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar,

Aplikasi untuk Riset. Jakarta: Salemba

Empat.

Sawyer, Lawrence B., Mortimer A. Dittenhofer,

dan James H. Scheiner. 2005. Internal

Auditing, 5th Edition. Diterjemahkan oleh

Desi Adhariani. Edisi 5, Buku 1. Jakarta:

Salemba Empat.

Solikin, Ikin. 2008. Pengaruh Penerapan

Akuntansi Pemerintahan, Kualitas

Informasi Akuntansi dan Kualitas Aparatur

Pemerintahan Daerah Terhadap Good

Government Governance dan Implikasinya

terhadap Kinerja Keuangan (Survey pada

pemerintah kota dan kabupaten diProvinsi

Jawa Barat) Prosiding Seminar Nasional

Forum Bisnis & Keuangan: 53-70.

__________dan Memen Kustiawan. 2011.

Meningkatkan Kualitas Informasi

Akuntansi Melalui Pemerdayaan Aparatur

Pemerintah dalam Mewujudkan Good

Governance. Artikel. Bandung: STIA-LAN.

http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PROD/

AKUNTANSI/196510122001121.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif

Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukmaningrum, Tantriani. 2012. Analisis

Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah

Kabupaten dan Kota Semarang). Skripsi.

Semarang: Universitas Diponegoro.

Tuasikal, Askam. 2009. Pengaruh Pengawasan,

Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan

dan Pengelolaan Keuangan terhadap

Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah

Daerah (Studi pada provinsi dan

kabupaten/kota di Maluku). Jurnal

Akuntansi, Vol. 10, No.6: 66-88. Ambon:



115 - Volume 5, No. 2, Mei 2016

Universitas Pattimura.

Umar, Husein. 2008. Desain Penelitian

Akuntansi Keperilakuan. Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada.

United States Government Accountability

Office. 2007. Government Auditing

Standar.Washington,D.C:GAO-07-731G.

UNDP. 1999. UNDP and Governance:

Experiences and Lesson Learned, Lesson

Learned Series No. 1. New York: UNDP

Management Development and

Governance Division, Downloaded

Internet Document File.

UNDP. 2007. Governance for Sustainable

Development: A Policy Document. New

York: UNDP.

Warren, Carl S., James M. Reeve dan Philip E.

Fess. 2005. Pengantar Akuntansi. Edisi 21,

Buku 1, Cetakan 1, Terjemahan oleh Aria

Farahmita, Amanugrahani dan Taufik

Hendrawan, Jakarta: Salemba Empat.

Weygandt J. Jerry., Donald E. Kieso dan Paul D.

Kimmel. 2005. Accounting Principles. 7th

Edition. Canada: John Wiley & Sons, Inc.

Wiratno, Adi, Umi Pratiwi dan Nurkhikmah.

2013. Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya

Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan

Pengendalian Intern terhadap Penerapan

Good Governance serta Implikasinya pada

Kinerja (Survey pada Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara Tegal), Proceeding

Seminar Nasional & Call For Papers

(SCA-3). Universitas Jenderal Soedirman:

Vol. 3, No 1: 20-13.

www.bpk.go.id

Yuliani, Safrida, Nadirsyah, dan Usman Bakar.

2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi,

Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi

Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit


Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah

Kota Banda Aceh). Jurnal Telaah & Riset

Akuntansi Vol. 3. No. 2: 206-220.

Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good

Government dan Standar Akuntansi

Pemerintahan terhadap akuntabilitas

Keuangan. Jurnal Trikonomika, Vol. 10,

No. 1: 52-62.

yusniyar et al 2016 pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern...

Documents