yield sbn10 6.90 6.98 1.13% 10.40% - ekon.go.id · usd 0.82 0.82 0.65% -1.03% batu bara ......
TRANSCRIPT
-9.78
-6.87
-6.80
-4.07
-3.94
0.71
1.21
1.39
4.95
5.12
Philippines PSEi Index
Indonesia JCI
Shanghai SHCOMP Index
Korea Stock KOSPI Index
India NSE Nifty 50 Index
FTSE Malaysia KLCI Index
Hongkong Hanseng Index
Thailand SET Index
Vietnam Hanoi Index
Singapore STI Index
PERINGKAT SAHAM ASIA (%) YTD – s.d 27 APRIL 2018
23-Apr-18 27-Apr-18 WTD YTD 23-Apr-18 27-Apr-18 WTD YTD
IDRUSD 13975 13893 -0.59% 2.49% BRENTUSD/BAREL 74.71 74.64 -0.09% 23.54%
YENUSD 108.71 109.05 0.31% -3.23% TEMBAGAUSD/LB 311.05 304.60 -2.07% 21.57%
EUROUSD 0.82 0.82 0.65% -1.03% BATU BARAUSD/MT 93.35 93.65 0.32% -7.09%
YUANUSD 6.32 6.33 0.24% -2.68% EMASUSD/OZ 1324.83 1324.00 -0.06% 1.63%
POUNDUSD 0.72 0.73 1.14% -1.97% GAS ALAMUSD/MMBTu 2.74 2.77 1.13% -99.98%
23-Apr-18 27-Apr-18 WTD YTD 23-Apr-18 27-Apr-18 WTD YTD
INDONESIAIHSG 6308.15 5919.24 -6.17% -6.87% CPOMYR/MT 2402 2378 -1.00% -2.70%
JEPANGNIKKEI 22088.04 22467.87 1.72% -1.30% KAKAOUSD/MT 2746 2851 3.82% 50.69%
SINGAPURASTI 3579.54 3577.21 -0.07% 5.12% GULAUSD/LB 329.20 327.60 -0.49% -17.00%
ASDOW JONES 24448.69 24311.19 -0.56% -1.65% GANDUMUSD/BAREL 461.50 496 7.37% 16.04%
HONGKONGHSI 30254.40 30280.67 0.09% 1.21% KEDELAIUSD/BUSHEL 1020.75 1045.00 2.38% 9.80%
23-Apr-18 27-Apr-18 WTD YTD
YIELD SBN10% 6.90 6.98 1.13% 10.40%
PUAB RATE% 5.08 6.80 33.99% 16.84%
OVERNIGHT% 4.01 4.77 18.82% 22.29%
FA SAHAMJUTA USD -73.25 -25.86 64.69% -204.05%
FA SBNJUTA USD -110.27 -18.04 83.64% -148.07%
PASAR VALAS PASAR KOMODITAS MINERAL
PASAR SAHAM PASAR KOMODITAS PERTANIAN
PASAR UANG
-4.37
-4.13
-2.49
-0.27
2.68
3.14
3.23
3.23
Indian Rupee
Philippine Peso
Indonesian Rupiah
Vietnam Dong
Chinese Renminbi
Malaysian Ringgit
Thai Bath
Japanese Yen
Ket: Apresiasi/Depresiasi
PERINGKAT NILAI TUKAR ASIA (%) YTD – s.d 27 APRIL 2018
“Life is like a piano. What you get out of it depends on how you play it” – Thomas Andres Lehrer
04/23 US Markit US Composite PMI (Apr P) 54.8 54.2
04/24 Conf. Board Consumer Confidence (Apr) 128.7 127.0
04/27 GDP Annualized QoQ (1Q A) 2.3% 2.9%
Personal Consumption I1Q A) 1.1% 4.0%
04/24 Japan Leading Index CI (Feb F) 106.0 105.8
Coincident Index (Feb F) 116.1 115.6
Machine Tool Orders YoY (Mar F) 28.1% 28.1%
04/25 All Industry Activity Index MoM (Feb) 0.4% -1.1%
04/27 Industrial Production YoY (Mar P) 2.2% 1.6%
Rilis Mingguan (23 – 27 April 2018)
04/23 GermanyMarkit/BME Germany
Composite PMI (Apr P)55.3 55.1
04/23 EUMarkit Eurozone Composite
PMI (Apr P)55.2 22.2
04/23 Govt Debt/GDP Ratio (2017) 86.7 89.0%
04/27 Economic Confidence (Apr) 112.7 112.7
Consumer Confidence (Apr F) 0.4 0.4
04/24South
AfricaLeading Indicator (Feb) 108.3 106.8
EdisiXVI/V/2018
Aliran Dana Asing
YTD (Juta USD)Bond Saham
Periode
(Bond/Saham)
Indonesia 737 -2,442.6 Per 27 Apr ’18
Malaysia 367 874.5 Per 31 Mar / 27 Apr ’18
Thailand 3,010.3 -2,436 Per 20 Apr ’18
Vietnam 505.6 Per 20 Apr ’18
Filipina 2,424.6 -780.1 Per 31 Mar / 27 Apr ’18
China 33,200.5 11,663.2 Per 31 Maret
India -1,859.4 1,182.2 Per 20 Apr ‘18
US 87,117 33,252 Per 28 Feb ‘18
Ket: Aliran Dana Masuk/Aliran Dana Keluar
MENERAWANG KESENJANGAN DARI
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Penulis: Ai Dewi R A, Kasubbid Stabilitas Sistem
Keuangan dan Sistem Pembayaran
Pembangunan manusia selalu menjadi isu penting dalam
perencanaan dan strategi pembangunan berkelanjutan. Pada
tingkat nasional, isu pembangunan manusia juga menjadi
butir penting dalam Nawacita. Butir kelima Nawacita
menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan
peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.
Pencapaian pembangunan manusia diukur melalui Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) dengan memperhatikan tiga
aspek esensial yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan,
dan standar hidup layak. Meskipun tidak mengukur semua
dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai
mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan
manusia.
Dalam Human Development Report (HDR) 2016, UNDP
mencatat IPM di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 68,9
dan masih berstatus pembangunan manusia “sedang”.
Capaian ini menempatkan Indonesia pada peringkat 113
diantara 188 negara di dunia. Di ASEAN, Indonesia berada
pada posisi ke-5 setelah Singapura, Brunei Darussalam,
Malaysia, dan Thailand. Level pembangunan manusia
Indonesia tidak jauh berbeda dengan Vietnam dan Filipina.
Badan Pusat Statistik mencatat IPM Indonesia pada tahun
2017 telah mencapai 70,81, meningkat sebesar 0,63 poin atau
tumbuh 0,90% dibandingkan tahun 2016. Capaian pada tahun
2017 ini menempatkan Indonesia pada status pembangunan
manusia “tinggi” melanjutkan capaian tahun 2016 sebesar
70,18. Capaian dua tahun terakhir ini merupakan babak baru
dalam pembangunan kualitas manusia di Indonesia. Sebelum
tahun 2016, status pembangunan Indonesia masih dalam
kategori sedang (IPM < 70).
Meningkatnya IPM pada tahun 2017 didorong oleh
peningkatan pada semua komponen pembentuk indeks.
Harapan hidup saat lahir di Indonesia sudah mencapai 71,06
tahun, lebih lama 0,16 tahun dibandingkan dengan mereka
yang lahir tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun
2017 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati
pendidikan selama 12,85 tahun (Diploma I), lebih lama 0,13
tahun dibandingkan dengan yang berumur sama pada tahun
2016. Sementara itu, secara rata-rata penduduk usia 25 tahun
ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,10 tahun (kelas
IX), lebih lama 0,15 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
Tidak kalah penting, standar hidup layak Indonesia yang
diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang
disesuaikan sudah mencapai Rp10,66 juta per tahun,
meningkat 244 ribu rupiah dibandingkan pengeluaran tahun
sebelumnya.
67.09
67.70
68.31
68.90
69.55
70.18
70.81
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0,91%0,87%
0,90%
0,90%
0,93%
0,91%
0,84%
Gambar 1. Tren Pertumbuhan IPM 2010 - 2017
Sumber: Badan Pusat Statistik
Gambar 2. Tren Pertumbuhan Komponen IPM 2010 - 2017
Sumber: Badan Pusat Statistik
Capaian pembangunan manusia pada tingkat regional cukup
bervariasi. IPM tertinggi di Indonesia pada tahun 2107 dicapai
oleh Provinsi DKI Jakarta dengan IPM sebesar 80,06,
sedangkan capaian terendah adalah Provinsi Papua dengan
IPM sebesar 59,09. Empat belas provinsi tercatat berada pada
status pembangunan manusia “tinggi”, delapan belas belas
provinsi tercatat berada pada status pembangunan manusia
“sedang”. Sementara itu hanya tersisa satu provinsi yang
masih berada pada level “rendah”, yaitu Provinsi Papua.
Kemajuan pencapaian IPM di tingkat nasional sebenarnya
menyembunyikan fakta bahwa kesenjangan antar provinsi
masih terjadi. Ukuran yang dapat digunakan untuk
menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan
manusia adalah range dan standar deviasi. Range (rentang)
merupakan ukuran yang menggambarkan selisih antara nilai
tertinggi dengan nilai terendah. Semakin besar rentang yang
dicapai, semakin tinggi pula kesenjangan terjadi, begitu pula
sebaliknya. Sedangkan standar deviasi digunakan untuk
melihat variasi data, bagaimana penyebaran data antardaerah.
Semakin besar nilai standar deviasi, maka semakin besar
variasi yang terjadi dan memberikan sebuah peringatan
bahwa pembangunan manusia di daerah tersebut masih
belum merata.
Angka IPM Indonesia tahun 2017 yang telah mencapai 70,81
ternyata menyimpan suatu variasi antardaerah, yang
menggambarkan keberagaman pencapaian IPM antardaerah.
Pada tahun 2017 keragamannya mencapai 4,02 lebih rendah
dibanding tahun 2016 dan 2015 sebesar 4,09 dan 4,10.
Sedangkan Ketimpangan pencapaian pembangunan manusia
antarprovinsi di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 20,97
poin. Ketimpangan tersebut terjadi akibat tingginya capaian di
Provinsi DKI Jakarta (80,08) dan rendahnya capaian di Provinsi
Papua (59,09). Namun dibalik kesenjangan tersebut telah
terjadi perbaikan kondisi, ketimpangan pembangunan
manusia semakin menyempit dari tahun ke tahun. Dalam
periode tiga tahun (2015-2017) disparitas pembangunan
manusia berkurang sebesar 0,77 poin dari 21,74 persen.
Fenomena kesenjangan antarprovinsi di Indonesia
memperlihatkan perhatian yang tidak sama yang diberikan
pemerintah daerah dalam hal pembangunan manusia. Hal ini
perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat
karena perbedaan perhatian tersebut juga terjadi sampai
wilayah kabupaten/kota. Kesenjangan capaian pembangunan
manusia antarkabupaten/kota lebih buruk dibandingkan di
tingkat provinsi meskipun kesenjangannya makin menyempit
dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2017 rentang pencapaian pembangunan manusia
antarkabupaten/kota di Indonesia mencapai 57,62 poin
dengan nilai tertinggi sebesar 85,49 dicapai oleh Kota
Yogyakarta (Provinsi DI Yogyakarta) dan nilai terendah berada
di Kab. Nduga (Provinsi Papua) sebesar 27,87. Pada tahun
2015 dan 2016 kesenjangan lebih tinggi dari tahun 2017 yaitu
sebesar 59,09 dan 58,76 poin. Kota Yogyakarta (Provinsi DI
Yogyakarta) dan Kab. Nduga (Provinsi Papua) menjadi
kabupaten/kota penyumbang lebarnya rentang
pembangunan manusia baik pada tahun 2015, 2016 dan 2017.
Gambar 4 memperlihatkan rentang pencapaian
pembangunan manusia dan standar deviasi di level
kabupaten/kota pada masing-masing provinsi di Indonesia.
Rentang dan standar deviasi tersebut telah diurutkan mulai
dari yang terendah hingga yang tertinggi pada tahun 2017.
Secara umum kesenjangan IPM antarkabupaten/kota dalam
provinsi semakin membaik.
Meskipun secara nasional tampak adanya perbaikan kondisi
kesenjangan namun dibalik fenomena tersebut tersimpan
fakta bahwa masih terdapat provinsi yang justru mengalami
pelebaran rentang capaian pembangunan manusia dari tahun
2015-2017. Provinsi tersebut yaitu Sulawesi Selatan, DI
Yogyakarta, Sulawesi Utara dan Bengkulu dari tahun 2015 ke
2016, sementara provinsi yang mengalami pelebaran rentang
pada ahun 2016 ke 2017 yaitu Sumatera Utara, Maluku Utara,
Banten, Sulawesi Tengah, Bali, dan Sulawesi Utara. Sulawesi
Utara menjadi provinsi yang terus mengalami pelebaran
rentang pada kurun waktu 2015-2017. Fenomena
kesenjangan yang semakin lebar pada beberapa provinsi
tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah, paling
tidak dalam menentukan prioritas pembangunan manusia di
level provinsi.
Gambar 3. Status IPM Menurut Provinsi, 2017
Sumber: Badan Pusat Statistik
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
PAPUA
DI YOGYA
PAPBAR
BANTEN
KEP. RIAU
BALI
SUMBAR
MALUKU
MALUT
JATIM
JABAR
GORONTALO
NTB
SULTRA
DKI JAKARTA
SUMUT
ACEH
SULTENG
KALTIM
JATENG
NTT
SULUT
SULSEL
KALTARA
LAMPUNG
BENGKULU
KALSEL
RIAU
SUMSEL
KALBAR
JAMBI
KEP. BABEL
KALTENG
SULBAR
2015 2016 2017
60 50 40 30 20 10 00
PAPUA
PAPBAR
NTT
SUMBAR
JATIM
ACEH
SUMUT
MALUKU
MALUT
SULTRA
SULSEL
BANTEN
SULTENG
BALI
JATENG
KEP. RIAU
DI YOGYA
JABAR
KALBAR
RIAU
NTB
SUMSEL
JAMBI
LAMPUNG
KALSEL
DKI JAKARTA
SULUT
BENGKULU
KALTENG
KALTIM
GORONTALO
KEP. BABEL
KALTARA
SULBAR
2015 2016 2017
Gambar 4. Rentang dan Standar Deviasi IPM Kabupaten/Kota
Dalam Provinsi, 2015-2017
Dilihat dari tingkat pemerataannya, berdasarkan nilai standar
deviasi, secara umum pembangunan manusia pada level
antarkabupaten/kota dalam provinsi semakin merata. Hal ini
tergambar dari nilai standar deviasi yang semakin mengecil
dari tahun 2015-2017. Namun, masih terdapat beberapa
provinsi yang tingkat pemerataan pembangunan manusia
antarkabupaten/kota di dalam provinsinya semakin menurun
dari tahun 2016 ke 2017 yaitu Provinsi Maluku Utara, Sulawesi
Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan Bengkulu.
Provinsi manusia di level provinsi. Maluku mengalami
penurunan yang signifikan pada tahun 2015 ke 2016
meskipun pada 2017 kembali membaik.
Fenomena kesenjangan yang semakin lebar dan penurunan
tingkat pemerataan pada beberapa provinsi tersebut menjadi
catatan penting bagi pemerintah, paling tidak dalam
menentukan prioritas pembangunan. Peningkatan kapabilitas
dasar manusia merupakan salah satu upaya dalam
meningkatkan potensi bangsa yang pada akhirnya
berdampak pada peningkatkan kualitas manusia. Pendidikan
dan kesehatan menjadi modal utama yang harus dimiliki
suatu bangsa untuk meningkatkan potensinya. Oleh karena
itu, untuk menciptakan manusia yang berkualitas dapat
dimulai dengan perbaikan pada kedua aspek tersebut.
Apabila hal ini dilakukan dengan komitmen yang serius,
harapan agar manusia Indonesia memiliki umur panjang dan
sehat, berpengetahuan, dan hidup layak dapat tercapai.
--mnp--