workshop implementasi program hibah kompetisi berbasis institusi ta 2008 pengadaan barang/jasa

Workshop Implementasi

Program Hibah Kompetisi berbasis Institusi

TA 2008

PENGADAAN BARANG/JASA

Dewan Pendidikan Tinggi

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan Nasional

Jakarta, 27-29 Mei 2008

P H K

berbasis Institusi

TA 2008

PROGRAMADMINISTRASI /

KEUANGAN / PENGADAAN

DPT Dikti

Dekan/Biro/P3AI

Ka Jurusan/Prodi

Auditor - BPK

KPIPT-Dikti

Pengelola DIPA

BAUK / Unit Pengadaan

Pimpinan PT

Ketua Pelaksana, Koord Kegiatan, PIC

PENGERTIAN DAN TUJUANPENGERTIAN DAN TUJUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PENGERTIAN DAN TUJUANPENGERTIAN DAN TUJUAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PengertianPengertian: Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelolaswakelola maupun oleh penyedia barang/jasapenyedia barang/jasa.

TujuanTujuan: Memperoleh barang atau jasa dengan hargaharga yang dapat dipertanggungjawabkan, jumlahjumlah dan mutumutu yang sesuai serta pengadaannya tepat waktutepat waktu.

PHK-I : PTN - DIPA PTN PTS/PT BHMN - DIPA Dikti

Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dari PHLN yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan.

Pengadaan barang/jasa untuk investasi dilingkungan BI, BHMN, BUMN, dan BUMD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

RUANG LINGKUP KEPPRES 80 TAHUN RUANG LINGKUP KEPPRES 80 TAHUN 2003 2003

DAN REVISINYA S.D 2006DAN REVISINYA S.D 2006

DILIHAT DARI SISI SUMBER PENDANAANDILIHAT DARI SISI SUMBER PENDANAAN

RUANG LINGKUP KEPPRES 80 TAHUN RUANG LINGKUP KEPPRES 80 TAHUN 2003 2003

DAN REVISINYA S.D 2006DAN REVISINYA S.D 2006

DILIHAT DARI SISI SUMBER PENDANAANDILIHAT DARI SISI SUMBER PENDANAAN

• EFISIEN harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;

• EFEKTIFharus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

• TERBUKA DAN BERSAINGharus dilakukan terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

PRINSIP-PRINSIP DASARPRINSIP-PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PRINSIP-PRINSIP DASARPRINSIP-PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

• TRANSPARANsemua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;

• ADIL / TIDAK DISKRIMINATIFmemberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;

• AKUNTABELharus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

PRINSIP-PRINSIP DASARPRINSIP-PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH…PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH…

PRINSIP-PRINSIP DASARPRINSIP-PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH…PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH…

• Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional;

• Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional;

• Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa

• Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa;

KEBIJAKAN UMUM KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEBIJAKAN UMUM KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEBIJAKAN UMUM KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH …PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH …

KEBIJAKAN UMUM KEBIJAKAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH …PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH …

• Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

• Kewajiban mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.

• Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggungjawab pengguna, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa;

• Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;

KATEGORIKATEGORI BARANG DAN JASA PEMERINTAHBARANG DAN JASA PEMERINTAH

KATEGORIKATEGORI BARANG DAN JASA PEMERINTAHBARANG DAN JASA PEMERINTAH

• BarangBarang: Benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.

Peralatan/Buku/Furniture/ATK…

• Jasa PemboronganJasa Pemborongan: Layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa.

Renovasi ruangan,….

RUANG LINGKUPRUANG LINGKUP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

RUANG LINGKUPRUANG LINGKUP PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

• Jasa KonsultansiJasa Konsultansi: Layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa.

pembuatan program aplikasi, …

• Jasa LainnyaJasa Lainnya: Segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang.

jasa pelatihan, …

PENGGUNA ANGGARANPENGGUNA ANGGARAN

PRESIDEN PRESIDEN

PejabatPembuat

Komitmen(PPK)

PejabatPembuat

Komitmen(PPK)

Bendahara PengeluaranBendahara

PengeluaranPejabat

VerifikatorPejabat

Verifikator

Pejabat Penandatangan

SPM

Pejabat Penandatangan

SPM

Bendahara Pembantu Bendahara Pembantu

KUASA PENGGUNA ANGGARANKUASA PENGGUNA ANGGARAN

Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit

Layanan Pengadaan

Panitia/Pejabat Pengadaan/Unit

Layanan Pengadaan

STRUKTUR ORGANISASISTRUKTUR ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH-APBNPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH-APBN

STRUKTUR ORGANISASISTRUKTUR ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH-APBNPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH-APBN

PELAKU PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PELAKU PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Pengguna AnggaranPengguna Anggaran: MendiknasPejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan perangkat daerah

Kuasa Pengguna AnggaranKuasa Pengguna Anggaran: Pimp.PT Ketua Pelaksana PHK-IPejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran kementerian negara/lembaga /satuan perangkat daerah.

Pejabat Pembuat KomitmenPejabat Pembuat Komitmen (PPKPPK): Pej.Pengadaan -PTS/BHMNPejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

penandatangan KONTRAK

PELAKUPELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH …PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH … PELAKUPELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH …PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH …

Panitia PengadaanPanitia Pengadaan: Tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

Unit Layanan PengadaanUnit Layanan Pengadaan (Procurement UnitProcurement Unit) BAUKSatu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibentuk oleh Pengguna yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

PELAKU PELAKU PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH ... ...


Pejabat PengadaanPejabat Pengadaan: Pejabat pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Penyedia Barang/Jasa:Penyedia Barang/Jasa: Badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.

S E K R E TA R IS m eran g kap A N G G O TA(A h li su b s tan s i)

A N G G O TAA h li p erjan jian /kon trak

A N G G O TAA h li p en g ad aan

A N G G O TA(A h li su b s tan s i)

K E TU A m eran g kap A N G G O TA(A h li p en g ad aan )

– Struktur dan Unsur Anggota Panitia PengadaanStruktur dan Unsur Anggota Panitia Pengadaan:• Memahami tata cara pengadaan.• Memahami substansi pekerjaan/kegiatan yang akan diadakan.• Memahami hukum-hukum perjanjian/kontrak.

PANITIA/PEJABAT PANITIA/PEJABAT

PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PANITIA/PEJABAT PANITIA/PEJABAT


– Memiliki ssertifikat keahlian pengadaanertifikat keahlian pengadaan berlaku efektif 1 Jan1 Januari uari 20020088; – Personil yang diangkat menjadi panitia/pejabat pengadaan tidak mempunyai tidak mempunyai

hubungan keluargahubungan keluarga dengan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

– Personil yang diangkat panitia/pejabat pengadaan tidak boleh dijabat oleh tidak boleh dijabat oleh PPK kegiatan yang bersangkutanPPK kegiatan yang bersangkutan atau bendaharabendahara, atau pegawai pada pegawai pada unit/instansi pengawasanunit/instansi pengawasan.

– Pegawai negeriPegawai negeri (untuk PTN)

– Untuk PPK, pendidikan minimal D3D3 dan memiliki pengalaman minimal 2 tahunpengalaman minimal 2 tahun memimpin/mengorganisasi kelompok kerja yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang/jasa.

– Tidak terlibat KKNTidak terlibat KKN.

– Masa Masa KKerja erja PPanitiaanitia/Pejabat Pengadaan/Pejabat Pengadaan: dimulai persiapan sampai dengan dokumen kontrak siap ditandatangani (secara formal) bahkan sampai dengan pelaksanaan audit oleh unit pemeriksa internal/eksternal (informal).

PERSYARATAN PERSYARATAN PPK/PANITIA/PEJABAT/UNITPPK/PANITIA/PEJABAT/UNIT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PERSYARATAN PERSYARATAN PPK/PANITIA/PEJABAT/UNITPPK/PANITIA/PEJABAT/UNIT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PENYEDIA BARANG/JASA

• Badan Usaha : PT, CV, Firma, Koperasi, Perusahaan Perseorangan.

• Badan usaha yang dibentuk Yayasan

• Badan Usaha yang dibentuk BHMN.

• BUMN/BUMD.

• Perorangan.



Penyedia Barang/Jasa Berbentuk Badan Usaha:

1) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;

2) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;

3) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

4) secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;5) sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun

terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;

6) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

7) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

8) tidak masuk dalam daftar hitam;9) memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan

pos; 10) khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan

persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f.





Tenaga Ahli Konsultan :

1) memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak;

2) lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijasahnya telah disyahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi;

3) mempunyai pengalaman di bidangnya.



PAKTA INTEGRITAS

- Tidak akan melakukan praktek KKN

- Akan melaporkan kepada yg berwenang bila ada indikasi KKN

- Akan melakukan pengadaan dengan bersih, transparan, dan profesional

- Apabila melanggar, bersedia menerima sanksi moral s.d. sanksi pidana

Ditandatangani oleh : Pejabat Pembuat Komitmen

Panitia / Pejabat Pengadaan / Unit Layanan Pengadaan

Penyedia Jasa

Terhitung mulai 1 Januari 2008:Terhitung mulai 1 Januari 2008:

• Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia/Pejabat Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia/Pejabat Pengadaan, dan Anggota Unit Layanan Pengadaan, dan Anggota Unit Layanan Pengadaan Pengadaan harus memilikiharus memiliki sertifikat sertifikat keahliankeahlian pengadaan barang/jasa pengadaan barang/jasa pemerintahpemerintah



PERSIAPANPERSIAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH


1. Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

2. Pembentukan Panitia/Penunjukan Pejabat Pengadaan.

3. Penetapan Sistem Pengadaan.

4. Penyusunan Jadual Pelaksanaan Pengadaan.

5. Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atau Owner’s Estimates (OE).

6. Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa.



penyediaan biaya: (i) honorarium, (ii) pengumuman, (iii) penggandaan dokumen, (iv) administrasi lainnya

KAK: (i) tujuan dan lingkup pekerjaan, (ii) acuan dan informasi bagi penyedia, (iii) acuan dalam evaluasi-klarifikasi-kontrak-hasil; HPS: (i) menilai kewajaran harga,

(ii) nilai jaminan penawaran, (iii) acuan tambahan nilai jaminan

alokasi waktu yang mencukupi: (i) penayangan pengumuman, (ii) pengambilan dokumen, (iii) mempelajari dokumen, (iv) penyiapan dokumen penawaran

pengadaan B/JP/JL: (i) pelelangan umum, (ii) pelelangan terbatas, (iii) pemilihan langsung, (iv) penunjukan langsung; pengadaan JK: (i) seleksi umum, (ii) seleksi

terbatas, (iii) seleksi langsung; (iv) penunjukan langsung

pengadaan B/JP/JL: (i) pengumuman, (ii) undangan, (iii) instruksi, (iv) bentuk penawaran & kontrak, (v) syarat kontrak, (vi) daftar kuantitas & harga, (vi)

spesifikasi teknis; pengadaan JK: (i) pengumuman, (ii) undangan, (iii) KAK; (iv) RKS, (v) konsep kontrak

wajib: (i) memaksimalkan PDN, (ii) perluasan kesempatan usaha kecil,(iii) mengumumkan secara luas; dilarang: (i) memecah paket, (ii) menyatukan kegiatan daerah, (iii) menyatukan paket pekerjaan kecil, (iv) prosedur diskriminatif/tidak obyektif

Paket Pekerjaan

Biaya Pengadaan

KAK dan HPS

Jadual Pengadaan

Sistem Pengadaan

Dokumen Pengadaan

PERENCANAANPERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH




• Penyusunan Paket dan Ketentuan Pemaketan PekerjaanPenyusunan Paket dan Ketentuan Pemaketan Pekerjaan:– Penggunaan produksi dalam negeri dan usaha kecil

termasuk koperasi kecil;– Dilarang memecah paket pengadaan barang/jasa; – Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa

kegiatan yang menurut sifat pekerjaan dan efisiensinya seharusnya terdesentralisasi atau dilakukan usaha kecil; serta

– Dilarang menentukan kriteria dan persyaratan bagi penyedia barang/jasa yang diskriminatif.

• Biaya Pengadaan:Biaya Pengadaan:– Honorarium pengelola proyek.– Biaya iklan di media cetak.– Biaya untuk penggandaan dokumen pengadaan.– Biaya untuk rapat.– Biaya mencari data bagi penyusunan HPS/OE.– Biaya untuk peninjauan lapangan.

PEMBENTUKAN PANITIAPEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH




B/JP/JL JKPejabat Pengadaan 0 - 50 Juta 0 - 50 JutaPanitia Min 3 Orang 0 - 500 Juta 0 - 200 JutaPanitia Min 5 Orang > 500 Juta > 200 Juta

JENIS PENGADAANPERSONIL PENGADAAN

B/JP/JL JKPejabat Pengadaan 0 - 50 Juta 0 - 50 JutaPanitia Min 3 Orang 0 - 500 Juta 0 - 200 JutaPanitia Min 5 Orang > 500 Juta > 200 Juta

JENIS PENGADAANPERSONIL PENGADAAN

Unit Layanan

Pengadaan

LAMA (KEPPRES 80 TAHUN 2003) BARU (PERPRES 8 TAHUN 2006)

PENETAPAN SISTEMPENETAPAN SISTEM

PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PENETAPAN SISTEMPENETAPAN SISTEM


• BarangBarang• Jasa Jasa

PemboronganPemborongan• Jasa lainJasa lain

KegiatanKegiatanSwakelolaSwakelola PenggunaPengguna

Instansi lainInstansi lain

Penerima Penerima hibahhibah

Metode pemilihan:Metode pemilihan:• Seleksi Seleksi

umum/terbatasumum/terbatas• Seleksi langsungSeleksi langsung• Penunjukan langsungPenunjukan langsungMetode pemilihan:Metode pemilihan:• Pelelangan Pelelangan

Umum/TerbatasUmum/Terbatas• Pemilihan langsungPemilihan langsung• Penunjukan langsungPenunjukan langsung

Jasa KonsultanJasa Konsultan

• BarangBarang• Jasa PemboronganJasa Pemborongan

• Jasa lainJasa lain

KegiatanKegiatanSwakelolaSwakelola PenggunaPengguna

Instansi lainInstansi lain

Penerima hibahPenerima hibah

Metode pemilihan:Metode pemilihan:• Seleksi umum/terbatasSeleksi umum/terbatas

• Seleksi langsungSeleksi langsung

• Penunjukan langsungPenunjukan langsung

Metode pemilihan:Metode pemilihan:• Pelelangan Pelelangan

Umum/TerbatasUmum/Terbatas

• Pemilihan langsungPemilihan langsung

• Penunjukan langsungPenunjukan langsung

Jasa KonsultanJasa Konsultan

Badan usaha & orang Badan usaha & orang perseoranganperseorangan

METODE PENILAIAN METODE PENILAIAN KOMPETENSIKOMPETENSI CALON PENYEDIA BARANG DAN JASA CALON PENYEDIA BARANG DAN JASA

PEMERINTAHPEMERINTAH

METODE PENILAIAN METODE PENILAIAN KOMPETENSIKOMPETENSI CALON PENYEDIA BARANG DAN JASA CALON PENYEDIA BARANG DAN JASA

PEMERINTAHPEMERINTAH

• Prakualifikasi: proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukan penawaran.

• Pascakualifikasi: proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukan penawaran.

PENETAPAN SISTEMPENETAPAN SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PENETAPAN SISTEMPENETAPAN SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

• Metode Pemilihan Barang, Jasa Pemborongan Metode Pemilihan Barang, Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya (B/JP/JL) serta Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya (B/JP/JL) serta Jasa Konsultasi (JK)(JK): disesuaikan dengan jenis, sifat, nilai barang/jasa serta kondisi lokasi, kepentingan masyarakat, dan jumlah penyedia barang/jasa yang ada/mampu melaksanakan pekerjaan yang diadakan.

– Metode pemilihan pengadaan B/JP/JLMetode pemilihan pengadaan B/JP/JL: (i) pelelangan umum; (ii) pelelangan terbatas; (iii) pemilihan langsung; dan (iv) penunjukkan langsung.

– Metode pemilihan pengadaan JKMetode pemilihan pengadaan JK: (i) seleksi umum; (ii) seleksi terbatas; (iii) seleksi langsung; dan (iv) penunjukkan langsung.

TABEL PERBANDINGAN METODA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN/JASA LAINNYA

Pelelangan UMUM

1.Diumumkan secara luas.

2.Untuk menciptakan persaingan sehat.

3.Semua pengadaan prinsipnya harus dilelang

Pelelangan TERBATAS

1.Lelang sulit dilaksanakan karena penyedia yang mampu mengerjakan diyakini terbatas.

2.Diumumkan secara luas dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan.

PEMILIHAN Langsung

1. Lelang sulit dilaksanakan/Tidak akan mencapai sasaran.

2. Membandingkan penawaran dari beberapa penyedia yg memenuhi syarat.

3. Dilakukan negosiasi teknis dan harga secara bersaing

PENUNJUKAN Langsung

1.Tunjuk langsung ke 1 penyedia barang/jasa.

2. Dilakukan negosiasi teknis dan harga.

Kriteria Pelelangan Terbatas :

Pekerjaan dengan nilai < 100 juta rupiah

1. Keadaan Tertentu :

1.Penyedia yang mampu mengerjakan diyakini terbatas.

2.Pekerjaan Kompleks

Kriteria Pemilihan Langsung :

Kriteria Penunjukan Langsung:

a. Darurat yang tidak bisa ditunda.

b. Pekerjaan rahasia seijin Presiden.

c. Pekerjaan dengan nilai < 50 juta rupiah.

2.Keadaan Khusus : .

a. Tarif resmi pemerintah.

b. Pekerjaan spesifik (penyedia tunggal, pabrikan, dan pemegang hak paten).

c. Pekerjaan kompleks yg penyedia yg mampu mengerjakan hanya satu.

d. Merupakan hasil produksi usaha kecil yg mempunyai pasar dan harga yg stabil.

TABEL PERBANDINGAN METODA PENGADAAN JASA KONSULTANSI

SELEKSI UMUM

1.Diumumkan secara luas.

2.Untuk menciptakan persaingan sehat.

3.Semua pengadaan jasa konsultansi dilakukan melalui seleksi umum

4.Dilakukan negosiasi teknis dan harga secara bersaing

SELEKSI TERBATAS

1.Pekerjaan kompleks dan penyedia yang mampu mengerjakan diyakini terbatas.

2.Diumumkan secara luas dengan mencantumkan penyedia jasa yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan.

3.Dilakukan negosiasi teknis dan harga secara bersaing

SELEKSI LANGSUNG

1. Seleksi sulit dilaksanakan/Tidak akan mencapai sasaran.

2. Membandingkan penawaran dari beberapa penyedia yg memenuhi syarat.

3. Dilakukan negosiasi teknis dan harga secara bersaing

PENUNJUKAN LANGSUNG

1.Tunjuk langsung ke 1 penyedia barang/jasa.

2. Dilakukan negosiasi teknis dan harga.

Kriteria Seleksi Terbatas :

Pekerjaan dengan nilai < 100 juta rupiah

1. Keadaan Tertentu :

1.Penyedia yang mampu mengerjakan diyakini terbatas.

2.Pekerjaan Kompleks

Kriteria Seleksi Langsung:

Kriteria Penunjukan Langsung:

a. Darurat yang tidak bisa ditunda.

b.Pekerjaan rahasia seijin Presiden.

c. Pekerjaan dengan nilai < 50 juta rupiah.

2.Keadaan Khusus : .

a. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola :

a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa; dan/atau

b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan/atau

c. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau

d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau

e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau

f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau

g. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;

h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan.

SWAKELOLA SWAKELOLA SWAKELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

SWAKELOLA SWAKELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PENYUSUNAN JADUAL PELAKSANAANPENYUSUNAN JADUAL PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PENYUSUNAN JADUAL PELAKSANAANPENYUSUNAN JADUAL PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHPENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

PENYUSUNAN JADUAL PELAKSANAANPENYUSUNAN JADUAL PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH …PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH …

PENYUSUNAN JADUAL PELAKSANAANPENYUSUNAN JADUAL PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH …PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH …

Pasal 12 dan Lampiran I Butir D.1 dan 2 yang intinya:

Kewajiban mengalokasikan waktu yang cukup untuk penayangan pengumuman, kesempatan untuk mengambil dokumen dokumen, kesempatan untuk mempelajari dokumen, dan penyiapan dokumen penawaran.

Alokasi waktu dalam penyusunan jadual pengadaan yang diatur cukup rinci untuk pelelangan umum/seleksi umum dan pelelangan terbatas/seleksi terbatas, sementara untuk pemilihan/seleksi langsung hanya pada bagian pengumuman saja

PROSEDUR PELAKSANAANPROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN PENGADAAN B/JP/JLB/JP/JL DENGAN DENGAN PRAKUALIFIKASIPRAKUALIFIKASI

PROSEDUR PELAKSANAANPROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN PENGADAAN B/JP/JLB/JP/JL DENGAN DENGAN PRAKUALIFIKASIPRAKUALIFIKASI

1. Pengumuman prakualifikasi2. Pengambilan dokumen

prakualifikasi3. Pemasukan dokumen

prakualifikasi4. Evaluasi dokumen prakualifikasi5. Penetapan hasil prakualifikasi6. Pengumuman hasil prakualifikasi7. Masa sanggah prakualifikasi8. Undangan kepada peserta yang

lulus prakualifikasi9. Pengambilan dokumen pemilihan

penyedia barang/jasa

10. Penjelasan11. Penyusunan BAP Penjelasan12. Pemasukan Penawaran13. Pembukaan Penawaran14. Evaluasi kelengkapan data

administrasi dan teknis15. Evaluasi penawaran harga

16. Penetapan pemanang17. Pengumuman pemenang18. Masa sanggah19. Penunjukan pemenang

20. Penandatanganan kontrak/SPK

KETENTUAN ALOKASI WAKTUKETENTUAN ALOKASI WAKTU PENGADAAN PENGADAAN B/JP/JLB/JP/JL DENGAN DENGAN PRAKUALIFIKASIPRAKUALIFIKASI

KETENTUAN ALOKASI WAKTUKETENTUAN ALOKASI WAKTU PENGADAAN PENGADAAN B/JP/JLB/JP/JL DENGAN DENGAN PRAKUALIFIKASIPRAKUALIFIKASI

• Ketentuan Alokasi Waktu Pelelangan Umum – Prakualifikasi:

– Penayangan pengumuman prakualifikasi sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan internet. Penayangan pengumuman prakualifikasi yang dilaksanakan melalui media cetak dan atau radio dan atau televisi minimal dilakukan 1 kali, diawal masa pengumuman.

– Pengambilan dokumen prakualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi.

– Batas akhir pemasukan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman prakualifikasi.

KETENTUAN ALOKASI WAKTUKETENTUAN ALOKASI WAKTU PENGADAAN PENGADAAN B/JP/JLB/JP/JL DENGAN DENGAN PRAKUALIFIKASI …PRAKUALIFIKASI …

KETENTUAN ALOKASI WAKTUKETENTUAN ALOKASI WAKTU PENGADAAN PENGADAAN B/JP/JLB/JP/JL DENGAN DENGAN PRAKUALIFIKASI …PRAKUALIFIKASI …

– Tenggang waktu antara hari pengumuman dengan batas akhir hari pengambilan dokumen prakualifikasi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja.

– Pengambilan dokumen penawaran dilakukan satu hari setelah dikeluarkannya undangan lelang sampai dengan satu hari sebelum pemasukan dokumen penawaran.

– Penjelasan (aanwijzing) dilaksanakan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengumuman.

– Pemasukan dokumen penawaran dimulai satu hari setelah penjelasan (aanwijzing). Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penjelasan.

1. Pengumuman lelang umum dengan pascakulafikasi

2. Pendaftaran3. Pengambilan dokumen

lelang dan dokumen dokumen pascakualifikasipascakualifikasi

4. Penjelasan5. Penyusunan BAP penjelasan

dokumen lelang6. Pemasukan dokumen

penawaran dan dokumen pascakualifikasi

7. Evaluasi penawaran (administrasi,teknis,harga)8.8. Evaluation dokumen Evaluation dokumen

pascakualifikasi dan pascakualifikasi dan pembuktian kualifikasipembuktian kualifikasi

9. Penetapan pemenang10. Pengumuman pemenang11. Masa sanggah12. Penunjukan pemenang13. Penandatanganan

Pembukaan Penawaran14. Kontrak/SPK

PROSEDUR PELAKSANAANPROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN PENGADAAN B/JP/JLB/JP/JL DENGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASIPASCAKUALIFIKASI

PROSEDUR PELAKSANAANPROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN PENGADAAN B/JP/JLB/JP/JL DENGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASIPASCAKUALIFIKASI

PPK Panitia Penyedia Barang/Jasa Keterangan

Penjelasan (aanwijzing)

TidakPengubahan

Dokumen Pemilihan

Berita Acara Penjelasan (BAP)

Pemasukan Penawaran

Pembukaan Penawaran

Penarikan/Pengubahan Penawaran2

ProsesPembukaan

Penawaran2

Evaluasi Penawaran ProsesEvaluasi

Penawaran1

Ada pertanyaan?Ya

Kontrak3

Penunjukan Pemenang Pengadaan

Pelaksanaan pekerjaan

Monitoring dan Evaluasi

ProsesPenunjukanPemenang Pengadaan

ProsesKontrak

Lihat Bagan Alur II-1 tentang Proses Pembukaan Penawaran

Lihat Bagan Alur II-2 tentang Proses Evaluasi Penawaran

Lihat Bagan Alur II-3 tentang Proses Penunjukkan Pemenang Pengadaan

Lihat Bagan Alur III tetang Proses Kontrak

(2) diberi kesempatan untuk menarik/mengubah penawaran tanpa sanksi dengan memasukkan pemberitahuan.

Penutupan pemasukan penawaran

4

5

7

6

8

9

10

11

12

(3) antara PPK dan Penyedia Barang/ Jasa.

Peninjauan Lokasi

Perlu meninjau lokasi?

Ya

Proses Prakualifikasi

Lihat Bagan Alur I-1(b) tentang Proses Prakualifikasi

1

2

Undangan pemasukan penawaran1


(1) undangan disampaikan kepada penyedia barang/jasa yang lulus prakualifikasi.

Pengambilan Dokumen Pemilihan

3

Proses Pengadaan B/JP/JL dengan Prakualifikasi

ProsesPrakualifikasi

Pengumuman Prakualifikasi

Pendaftaran dan PengambilanDokumen Prakualifikasi

1

PenyampaianFormulir

Kualifikasi

PPK Panitia Penyedia Barang /Jasa Keterangan

2

3

Pengumuman Hasil Prakualifikasi

Penetapan Hasil Prakualifikasi

(1) jika diperlukan dapat dilakukan klarifikasi formulir kualifikasi yang waktunya bersamaan dengan proses penilaian kualifikasi.

.

Penilaian Kualifikasi

Ya

Tidak

Memenuhipersyaratankualifikasi?

Lulus

Gugur

5

6

Klarifikasi1

4

Adakeberatan?

Mengajukansanggahan tingkat I/

banding2

Sanggahan tertulis

Memerintahkan penilaiankualifikasi ulang

pengenaan sanksi&daftar hitam

Undangan kepada PesertaPrakualifikasi yang Lulus

Menjawab sanggahansecara tertulis

Sanggahanditerima?

Ya

Tidak

Tidak

8

9

Ya

(2): - Sanggahan diajukan selambat -lambatnya 5 (lima ) hari kerja sesudah Pengumuman Hasil Prakualifikasi .

- PPK/Pejabat yang Berwenang memberikan jawaban tertulis tingkat pertama selambat - lambatnya 5 (lima ) hari kerja setelah sanggahan diterima .

- Sanggahan tingkat I ditujukan kepada PPK /Pejabat yang Berwenang , sanggahan banding ditujukan kepada Pejabat yang Berwenang .

7

Bandingtidak

diterima

Peserta LulusPrakualifikasi=3?

Ya

PrakualifikasiU

lang3

Tidak

(3) Peserta Prakualifikasi yang telah lulus tidak perlu diprakualifikasi ulang . Prakualifikasi ulang hanya dilakukan terhadap peserta prakualifikasi baru yang mendaftar .

10


Pengadaan B/JP/JL

KETENTUAN ALOKASI WAKTUKETENTUAN ALOKASI WAKTU PENGADAAN PENGADAAN B/JP/JLB/JP/JL DENGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASIPASCAKUALIFIKASI

KETENTUAN ALOKASI WAKTUKETENTUAN ALOKASI WAKTU PENGADAAN PENGADAAN B/JP/JLB/JP/JL DENGAN DENGAN PASCAKUALIFIKASIPASCAKUALIFIKASI

• Ketentuan Alokasi Waktu Penyusunan Jadual:Ketentuan Alokasi Waktu Penyusunan Jadual:– Penayangan pengumuman lelang sekurang-kurangnya

dilaksanakan selama 7 hari di websitewebsite pengadaan nasionalpengadaan nasional. Penayangan pengumuman lelang melalui surat kabar nasional/propinsi minimal dilakukan 1 kali tayang pada awal masa pengumuman.

– Pendaftaran dan pengambilan dokumen penawaran dilakukan 1 hari setelah pengumuman sampai dengan 1 hari sebelum batas akhir pemasukkan dokumen penawaran.

– Penjelasan dilaksanakan paling cepat 4 hari kerjapaling cepat 4 hari kerja sejak tanggal sejak tanggal pengumumanpengumuman.

– Pemasukan dokumen penawaran dimulai 1 hari setelah penjelasan. Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-Batas akhir pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 2 hari kerja setelah penjelasankurangnya 2 hari kerja setelah penjelasan.

– Evaluasi penawaran dapat dilakukan dalam 1 hari atau sesuai Evaluasi penawaran dapat dilakukan dalam 1 hari atau sesuai dengan waktu yang dibutuhkandengan waktu yang dibutuhkan.

Pengumuman

Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen

Pemilihan

PPK Panitia Penyedia Barang/Jasa Keterangan

Penjelasan

Tidak

PengubahanDokumen Pemilihan


Penyampaian Penawaran

Pembukaan Penawaran2


ProsesPembukaan Penawaran2


Penawaran1

Ada pertanyaan?Ya

Kontrak3

Penunjukan Pemenang Pengadaan



ProsesPenunjukan Pemenang Pengadaan

ProsesKontrak

2

1

Lihat Bagan Alur II-1 tentang Proses Pembukaan Penawaran

Lihat Bagan Alur II-2 tentang Proses Evaluasi Penawaran

Lihat Bagan Alur II-3 tentang Proses Penunjukkan Pemenang Pengadaan

Lihat Bagan Alur III tentang Proses Kontrak



(2) harus memenuhi minimal 3 (tiga) peserta.

3

4

6

5

7

8

9

10

11

(3) antara PPK dan Penyedia Barang/ Jasa.

Peninjauan Lokasi


Ya

Proses Pengadaan B/JP/JLdengan Pascakualifikasi

ProsesEvaluasi Penawaran1

PPK PanitiaPenyedia Barang /

JasaKeterangan

Evaluasi terhadapsemua penawaran?

Memenuhipersyaratan

harga?

Lulus

GugurTidak

Ya

1

Semua diatas pagu?

PelelanganGagal

Tida

k

PenunjukanPemenang

Pengadaan2

(1) Ada dua alternatif dalam melakukan koreksi aritmatik : a) Koreksi aritmatik dilakukan sebelum evaluasi kewajaran harga ; b) Koreksi aritmatik dapat dilakukan pada awal evaluasi sebelum evaluasi administrasi untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran terendah .

Daftar penawaranterendah

Ya

PelelanganGagal

Ya

Tidak

EvaluasiAdministrasi

Memenuhipersyaratanadministrasi?

Lulus

Gugur

Ya

Tidak

Evaluasi Teknis

Memenuhipersyaratan

teknis?

Lulus

GugurTidak

KoreksiAritmatik1a

Ya

Semua diatas pagu?

2

3

4

5

Ya

6

7

8

9

Tidak

2

Ya

KoreksiAritmatik1b

3

EvaluasiAdministrasi

Memenuhipersyaratanadministrasi?

Lulus

GugurTidak

Ya

Evaluasi Teknis

Memenuhipersyaratan

teknis?

Lulus

GugurTidak

Ya

4

6

5

1

Memenuhipersyaratan

harga?

Lulus

GugurTidak

PenunjukanPemenang

Pengadaan2

Daftar penawaranterendah

7

9

10

8

Evaluasi terhadap >3penawaran terendah

setelah koreksi aritmatik

(2) Lihat Bagan Alur II -3 tentang Proses Penunjukan Pemenang Pengadaan .

Penilaiansetelah

PreferensiHarga

Evaluasiharga satuan

timpang

Evaluasi Harga Penawaran

Evaluasikewajaran

harga

Penilaiansetelah

PreferensiHarga

Evaluasiharga satuan

timpang

Evaluasi Harga Penawaran

Evaluasikewajaran

harga

Evaluasi Penawaran

Pengadaan B/JP/BL

Contoh Percepatan Jadwal

Pelelangan Umum Dengan Prakualifikasi (tidak terjadi sanggahan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 351 Pengumuman Prakulifikasi 7 hari2 Pendaftaran dan pengambilan

dokumen prakualifikasi9 hari

3 Pemasukan dokumen prakualifikasi 9 hari4 Evaluasi dokumen prakualifikasi tidak diatur5 Pengumuman hasil prakualifikasi tidak diatur6 Masa sanggah atas hasil

prakualifikasitidak diatur

7 Undangan Lelang tidak diatur8 Pengambilan dokumen pemilihan

penyediatidak diatur lama

pengambilan9 Penjelasan (Aanwijzing) min 7 hr sejak

pengumuman10 Pemasukan dokumen penawaran 7 hari11 Pembukaan dokumen penawaran hari terakhir

pemasukan dok. penawaran

12 Evaluasi dokumen penawaran tidak diatur13 Penetapan pemenang tidak diatur14 Pengumuman pemenang

maks 2 hr setelah surat penetapan diterima panitia

15 Masa sanggah maks 5 hr sejak pengumuman

16 Penunjukan pemenang (SPPBJ) paling lambat 5 hr sejak pengumuman

17 Penandatanganan kontrak paling lambat 14 hr sejak SPPBJ

No Uraian Kegiatan KeteranganHari Kerja Ke-

PENYUSUNAN JADUAL PELAKSANAAN PENGADAAN

Contoh Percepatan Jadwal

Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi(tidak terjadi sanggahan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 231 Pengumuman lelang min 7 hari2 Pendaftaran dan pengambilan

dokumen13 hari

3 Penjelasan (Aanwijzing) paling cepat 7 hr sejak tanggal pengumuman

4 Pemasukan penawaran min 7 hari5 Pembukaan dokumen penawaran hari terakhir

pemasukan dok. 6 Evaluasi dokumen penawaran tidak diatur7 Penetapan pemenang tidak diatur8 Pengumuman pemenang maks 2 hr setelah

surat penetapan

9 Masa sanggah maks 5 hr sejak pengumuman

10 Penunjukan pemenang (SPPBJ) paling lambat 5 hr sejak pengumuman

11 Penandatanganan kontrak paling lambat 14 hr sejak SPPBJ

No Uraian Kegiatan KeteranganHari Kerja Ke-

No Uraian KegiatanHari Kerja Ke-

Keterangan1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Pengumuman lelang X X X X X X X 1 hari di surat kabar dan minimal 7 hari untuk di internet

2 Pendaftaran dan pengambilan dokumen

X X X X X X 1 hari setelah pengumuman s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen

3 Penjelasan (Aanwijzing)

X paling cepat 4 hr sejak tanggal pengumuman

4 Pemasukan penawaran X X batas akhir pemasukan, min 2 hari setelah penjelasan

5 Pembukaan dokumen penawaran

X hari terakhir pemasukkan dok. penawaran

6 Evaluasi dokumen penawaran

X tidak di atur, namun dapat 1 hari (mis. tender ATK)

7 Penilaian dan pembuktian kualifikasi

X tidak diatur (bila diperlukan dapat dilakukan survai lap.)

8 Usulan calon pemenang

X Paling lambat 7 hari setelah pembukaan penawaran harga

9 Penetapan pemenang X tidak diatur

10 Pengumuman pemenang

X maksimal 2 hari setelah surat penetapan

11 Masa sanggah X X X X X maks 5 hr sejak pengumuman

12 Penunjukan pemenang (SPPBJ)

X paling lambat 6 hari sejak pengumuman

13 Penandatanganan kontrak

X paling lambat 14 hari sejak SPPBJ

Contoh Percepatan Jadwal Pelelangan Umum Pengadaan Barang Sederhana Dengan Pascakualifikasi (tidak terjadi sanggahan)

PROSEDUR PELAKSANAANPROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN PENGADAAN JASA KONSULTASIJASA KONSULTASI DENGAN DENGAN PRAKUALIFIKASIPRAKUALIFIKASI

PROSEDUR PELAKSANAANPROSEDUR PELAKSANAAN PENGADAAN PENGADAAN JASA KONSULTASIJASA KONSULTASI DENGAN DENGAN PRAKUALIFIKASIPRAKUALIFIKASI

1. Pengumuman prakualifikasi2. Pengambilan dokumen

prakualifikasi3. Pemasukan dokumen

prakualifikasi4. Evaluasi dokumen prakualifikasi5. Penetapan hasil prakualifikasi6. Pengumuman hasil prakualifikasi7. Masa sanggah prakualifikasi8. Undangan kepada peserta yang

lulus prakualifikasi9. Pengambilan dokumen pemilihan

penyedia barang/jasa

10. Penjelasan11. Penyusunan BAP Penjelasan12. Pemasukan Penawaran13. Pembukaan Penawaran14. Evaluasi kelengkapan data

administrasi dan teknis15. Evaluasi penawaran harga

16. Penetapan pemanang17. Pengumuman pemenang18. Masa sanggah19. Penunjukan pemenang

20. Penandatanganan kontrak/SPK

PPK Panitia Penyedia Jasa Konsultansi Keterangan

Penjelasan (aanwijzing)

TidakPengubahan Dokumen

Seleksi


Pemasukan Penawaran

Pembukaan Penawaran


ProsesPembukaan Penawaran1


Penawaran

Ada pertanyaan?Ya

Kontrak3

Penunjukan Pemenang Seleksi



ProsesPenunjukanPemenang

Seleksi

ProsesKontrak

Lihat Bagan Alur II-1 & 3 tentang Proses Pembukaan Penawaran (Sampul I & II)

Lihat Bagan Alur II-2 & 3 tentang Proses Evaluasi Penawaran (Data Teknis & Data Biaya)

Lihat Bagan Alur II-4 tentang Proses Penunjukkan Pemenang Seleksi

Lihat Bagan Alur III tentang Proses Kontrak



4

5

7

8

10

11

12

13

(3) antara PPK dan Penyedia Jasa Konsultansi.

Peninjauan Lokasi


Ya


Lihat Bagan Alur I-2 tentang Proses Prakualifikasi

1

2

Undangan pemasukan penawaran1


(1) undangan disampaikan kepada penyedia jasa konsultansi yang lulus prakualifikasi.

PengambilanDokumen Seleksi

3

Klarifikasi/Negosiasi Penawaran

9

6

Proses Pengadaan Jasa Konsultansi dengan Prakualifikasi

ProsesPrakualifikasi

Pengumuman Prakualifikasi

Pendaftaran dan PengambilanDokumen Prakualifikasi

1

PenyampaianFormulir

Kualifikasi

PPK Panitia Penyedia Jasa Konsultansi Keterangan

2

3

Pengumuman Hasil Prakualifikasi

Penetapan Hasil Prakualifikasi

(1) jika diperlukan dapat dilakukan klarifikasi formulir kualifikasi yang waktunya bersamaan dengan proses penilaian kualifikasi

.

Penilaian Kualifikasi

Tidak

Memenuhipersyaratankualifikasi?

Ya

Lulus

Gugur

5

6

Klarifikasi1

4

Adakeberatan?

Mengajukansanggahan tingkat I/

banding2

Sanggahan tertulis

Memerintahkan penilaiankualifikasi ulang

pengenaan sanksi&daftar hitam

Undangan kepada PesertaPrakualifikasi yang Lulus

Menjawab sanggahansecara tertulis

Sanggahanditerima?

Ya

Tidak

8

10

Ya

(2): - Sanggahan diajukan selambat -lambatnya 5 (lima) hari kerja sesudah Pengumuman Hasil Prakualifikasi .

- PPK/Pejabat yang Berwenang memberikan jawaban tertulis tingkat pertama selambat - lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah sanggahan diterima .

- Sanggahan tingkat I ditujukan kepada PPK /Pejabat yang Berwenang , sanggahan banding ditujukan kepada Pejabat yang Berwenang .

7

Bandingtidak

diterima

Jumlah Peserta lulusPrakualifikasi(x)?

Ya

PrakualifikasiU

lang3

Tidak

(3) Peserta Prakualifikasi yang telah lulus tidak perlu diprakualifikasi ulang . Prakualifikasi ulang hanya dilakukan terhadap peserta prakualifikasi baru yang mendaftar .

11

Tidak

Jasa KonsultansiPerseorangan

DaftarPenyedia Jasa

KonsultansiYang lulus

x = 3

Jasa KonsultansiBadan Usaha

Daftar PendekKonsultan

5 = x =7

9


Pengadaan Jasa Konsultansi

No METODA

PEMILIHAN PENYEDIA

Nilai Pengadaan

(Rp)

Waktu Proses Pengadaan

Normal + Praklfs Percepatan*)

Pengadaan BARANG / JASA PEMBORONGAN / JASA LAINNYAPengadaan BARANG / JASA PEMBORONGAN / JASA LAINNYA

1 Pelelangan umum

Tidak terbatas

45 hrk 18 hrk brg biasa

23 hrk brg khusus2 Pelelangan terbatas 35 hrk

3 Pemilihan langsung < 100 juta 18 hrk 14 hrk

4 Penunjukan langsung < 50 juta 10 hrk 7 hrk

Pengadaan JASA KONSULTANSIPengadaan JASA KONSULTANSI

1 Seleksi umum

Tidak terbatas

45 hrk

23 hari2 Seleksi terbatas 35 hrk

3 Seleksi langsung < 100 juta 18 hrk 14 hrk

4 Penunjukan langsung < 50 juta 10 hrk 7 hrk

*) : SANGAT BERGANTUNG kpd kesiapan panitia dan perangkat pengadaan

KONTRAKKONTRAK PENGADAAN BARANG/JASAPENGADAAN BARANG/JASA

KONTRAKKONTRAK PENGADAAN BARANG/JASAPENGADAAN BARANG/JASA

Kwitansi Bermeterai : < Rp 5 juta

Surat Perintah Kerja (SPK) : < Rp 50 juta , tanpa Jaminan Pelaksanaan

Kontrak : > Rp 50 juta , dengan Jaminan Pelaksanaan 5%

Uang Muka : max. 30% untuk usaha kecil

max. 20% untuk usaha lainnya

Jaminan : Jaminan Pelaksanaan senilai 5% nilai kontrak

Jaminan Uang Muka senilai 100% uang muka

Jaminan Pemeliharaan senilai 5% nilai kontrak

AMANDEMEN KONTRAK : atas perubahan lingkup, harga, waktu

dibuat dan harus disepakati para pihak

PEMBAYARAN TERMIN ditentukan dalam Kontrak,

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

KONTRAKKONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA…PENGADAAN BARANG/JASA…

KONTRAKKONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA…PENGADAAN BARANG/JASA…

Pekerjaan selesai 100%,

PEMBAYARAN dilakukan sebesar :

a. 95% nilai kontrak, 5% dibayar setelah selesai masa pemeliharaan

b. 100% nilai kontrak, dengan menerima Jaminan Pemeliharaan

Batas waktu penyelesaian SELURUH pengadaan barang/jasa PHK-I TA 2008:

11 Desember 2008

Batas waktu pembayaran seluruh nilai kontrak :

15 Desember 2008 * (* disesuaikan ketentuan Departemen Keuangan)

a. Keterlambatan Proses Pengadaan

b. Hasil Pengadaan Tidak Mencapai Sasaran

c. Temuan Pada Pemeriksaan

LESSON-LEARNTPengadaan barang/jasa Pemerintah

LESSON-LEARNTPengadaan barang/jasa Pemerintah

a. Keterlambatan proses pengadaan

Karena:

1. Pengumuman kurang efektif sehingga tidak ada peserta lelang

2. Dokumen teknis pengadaan terlambat disusun karena PIC terlambat mengirimkan spesifikasi teknis.

3. Terjadi sanggahan akibat kurang teliti melakukan evaluasi (administratif,

teknis, ekonomis)

4. Proses pendaftaran mahasiswa S2/S3 terlambat dilakukan, karena calon peserta belum siap

5. Belum ada komitmen legal yang dibuat mengenai kontrak PHK

LESSON-LEARNT Pengadaan barang/jasa Pemerintah …LESSON-LEARNT Pengadaan barang/jasa Pemerintah …

b. Hasil Pengadaan tidak mencapai sasaran

karena:

1. Spesifikasi dalam dokumen teknis tidak lengkap atau tidak tepat

2. Penjelasan teknis pada Aanwijzing tidak tuntas dan ‘mengambang’

3. Pengawasan pada pemeriksaan hasil pekerjaan kurang baik, karena

panitia penerima barang kurang memahami spesifikasi yang disyaratkan.

4. Terjadi keterlambatan penyelesaian pengadaan karena kekurangmampuan penyedia barang/jasa

5. Barang/jasa direncanakan selesai menjelang akhir tahun


c. Temuan pada pemeriksaan

Akibat pengadaan tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku:

1. HPS tidak dibuat sesuai pagu dan harga satuan yang wajar

2. Jaminan Pelaksanaan tidak memenuhi syarat (jumlah dan jangka waktu)

3. Pengadaan dilakukan oleh penyedia yang tidak memenuhi syarat

4. Pengadaan tidak dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan, karena perencanaan pengadaan tidak dilakukan dengan baik,

5. Pembayaran honor tetap tim tidak didukung SK pengangkatan ybs.

6. Pembayaran honor melebihi jangka waktu pelaksanaan dan/atau melebihi harga satuan yang ditentukan.

7. Pengadaan komponen swakelola (misalnya: barang/jasa untuk workshop) tidak mengikuti ketentuan ttg pengadaan dan pajak.

8. Pekerjaan konsultan tidak sesuai ketentuan karena TOR/KAK kurang rinci

atau terlalu ketat.


9. Konsultan perorangan/tenaga ahli tidak ber-NPWP10. Kontrak dibuat hingga melebihi batas waktu pembayaran tahun anggaran,

11. Pembayaran 5% biaya kontrak pekerjaan sipil dibayarkan sebelum masa pemeliharaan berakhir.

12. Penerimaan barang tidak sesuai spesifikasi atau belum terpasang, atau belum lulus uji-pakai

13. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan tanpa peringatan/denda

14. Perubahan lingkup/volume/biaya/jangka waktu pekerjaan tanpa adendum dan/atau tanpa persetujuan PPK, misalnya;

Ganti judul buku – out of print

15. Jaminan pelaksanaan tidak diperpanjang sesuai adendum waktu16. Jasa giro Bank digunakan untuk membiayai pengadaan tambahan17. Pembayaran/pemungutan Pajak (PPn-PPh) terlambat/tidak dilakukan18. Adminstrasi penanggalan dokumen/BAP pengadaan tidak konsisten dengan prosedur dan jadwal yang ditentukan.

….LESSON-LEARNT Pengadaan barang/jasa Pemerintah….LESSON-LEARNT Pengadaan barang/jasa Pemerintah

1. Pimpinan PT menyusun dan menetapkan struktur organisasi pelaksana PHK-I, dan mengarahkan kooordinasi dan pembagian tugas diantara pelaksana.

2. Koordinasi antara PIC, pengguna, Unit/pelaksana pengadaan, dan pengelola DIPA (di PTN) dilakukan secara intensif dan sedini mungkin.

3. PIC pro-aktif menyusun daftar kebutuhan bersama pengguna, dengan spesifikasi yang benar, lengkap dan jelas, serta menentukan batas waktu penyelesaian pekerjaan yang jelas.

4. PIC mengusulkan nama-nama tim kerja yang akan melakukan pekerjaan secara swakelola, untuk dibuatkan SK-nya oleh yang berwenang.

5. PIC/wakilnya pro-aktif terlibat dalam kepanitiaan, penjelasan pekerjaan, dan evaluasi pengadaan.

6. PIC pro-aktif memonitor pelaksanaan pengadaan, dan memberi masukan yang diperlukan kepada pelaksana pengadaan (misal: pemeriksaan hasil pekerjaan).

BEBERAPA SARAN: BEBERAPA SARAN:

7. Pelaksana pengadaan mengikuti pelatihan bersertifikat dan mengikuti Ujian untuk memperoleh Sertifikat Keahlian.

8. Perencanaan pengadaan (skedul, dokumen, ketersediaan dana,dsb)

disusun sedini mungkin dan segera disesuaikan (bila diperlukan).

9. PHK-I menyusun dan aktif mengisi Format Rencana Pengadaan dan Format Realisasi Pengadaan, untuk keperluan pengendalian pengadaan bersama Tim Monevin.

10.Tim Monevin ikut memantau kegiatan pengadaan barang/jasa

BEBERAPA SARAN: BEBERAPA SARAN:

Bahan Pustaka / Sumber:

1. Keppres No.80 Tahun 2003 dan Perubahannya s.d. 2006

2. Bahan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAPPENAS, 2008

3. Catatan pelaksanaan PHK pada beberapa PT

workshop implementasi program hibah kompetisi berbasis institusi ta 2008 pengadaan barang/jasa

Documents

sisi sumber pendanaan

prinsip dasar pengadaan

dipa ptn ptspt bhmn

dipa diktipengadaan

belanja daerah apbd