Ringkasan PPKN Kelas 7 Bab 1

Sejarah-Perumusan-Pancasila

Pancasila adalah sebagai dasar negara indonesia, Dalam suatu proses perumusannya atau juga pembuatannya telah menjadi sejarah dikarenakan dalam proses perumusannya tersebut mempunyai berbagai tahap-tahap yang hati-hati dan juga tidak boleh salah dikarenakan pancasila tersebut ialah sebagai dasar negara yang fleksibel yang berarti dapat digunakan zaman mendatang atau juga pancasila tersebut tidak bertentangan dengan kemajuan zaman atau juga pada kehidupan dimasyarakat namun pancasila adalah suatu pengingat dalam keseharian kita agar dapat menjauhi hal-hal yang tidak baik didalam perkembangan dan juga kemajuan zaman.Dalam pengambilan nama Pancasila tersebut terdapat dalam sebuah buku dan juga Pancasila mempunyai arti.

Pancasila dipilih sebagai dasar negara dan ideology negara berdasarkan beberapa faktor :

1. Proses sejarah kelangsungan hidup dan perjuangan bangsa Indonesia

2. Nilai-nilai moral Pancasila sudah menjadi milik bangsa Indonesia sejak dulu

3. Nilai nilai moral Pancasila mengandung nilai nilai masa depan yaitu Indonesia yang adil,makmur,dan sejahtera

Sejarah Perumusan Pancasila

Sejarah perumusan Pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Lalu, pemerintah Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 1 Maret 1945) yang bertujuan untuk menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia Merdeka.

Organisasi yang beranggotakan 74 orang (67 orang Indonesia, 7 orang Jepang) ini mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Selama tiga hari itu tiga orang, yaitu, Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno, menyumbangkan pemikiran mereka bagi dasar negara Indonesia.

Dalam pidato singkatnya hari pertama,

Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia Merdeka, yaitu

1.Peri Kebangsaan

2.Peri Kemanusiaan

3.Peri ke-Tuhanan

4.Peri Kerakyatan

5.Kesejahteraan Rakyat

Selain usulan lisan Muh Yamin tercatat menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan dasar negara. Usulan tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI oleh Muh Yamin berbeda dengan rumusan kata-kata dan sistematikanya dengan yang dipresentasikan secara lisan, yaitu:

1.Ketuhanan Yang Maha Esa

2.Kebangsaan Persatuan Indonesia

3.Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

4.Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5.keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Soepomo pada hari kedua/29 mei juga mengusulkan 5 asas, yaitu

-persatuan

-kekeluargaan

-mufakat dan demokrasi

-musyawarah

-keadilan sosial

Pada hari ketiga/1 Juni, Soekarno mengusulkan juga 5 asas yaitu

-kebangsaan Indonesia

-internasionalisme atau perikemanusiaan

-persatuan dan kesatuan

-kesejahteraan sosial

-ketuhanan yang Maha Esa

yang pada akhir pidatonya Soekarno menambahkan bahwa kelima asas tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang disebut dengan Pancasila, diterima dengan baik oleh peserta sidang. Oleh karena itu, tanggal 1 Juni 1945 diketahui sebagai hari lahirnya pancasila.

Anggota anggota BPUPKI

Piagam Jakarta

Usulan-usulan blue print Negara Indonesia telah dikemukakan anggota-anggota BPUPKI pada sesi pertama yang berakhir tanggal 1 Juni 1945. Selama reses antara 2 Juni – 9 Juli 1945, delapan orang anggota BPUPKI ditunjuk sebagai panitia kecil yang bertugas untuk menampung dan menyelaraskan usul-usul anggota BPUPKI yang telah masuk.

Pada 22 Juni 1945 panitia kecil tersebut mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI dalam rapat informal. Rapat tersebut memutuskan membentuk suatu panitia kecil berbeda (kemudian dikenal dengan sebutan “Panitia Sembilan”) yang bertugas untuk menyelaraskan mengenai hubungan Negara dan Agama.

Dalam menentukan hubungan negara dan agama anggota BPUPKI terbelah antara golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi Islam dengan golongan Kebangsaan yang menghendaki bentuk negara sekuler dimana negara sama sekali tidak diperbolehkan bergerak di bidang agama. Persetujuan di antara dua golongan yang dilakukan oleh Panitia Sembilan tercantum dalam sebuah dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar”.

Dokumen ini pula yang disebut Piagam Jakarta (Jakarta Charter) oleh Mr. Muh Yamin. Adapun rumusan rancangan dasar negara terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen “Rancangan Pembukaan Hukum Dasar” (paragraf 1-3 berisi rancangan pernyataan kemerdekaan/proklamasi/ declaration of independence).

PPKI

Menyerahnya Kekaisaran Jepang yang mendadak dan diikuti dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diumumkan sendiri oleh Bangsa Indonesia (lebih awal dari kesepakatan semula dengan Tentara Angkatan Darat XVI Jepang) menimbulkan situasi darurat yang harus segera diselesaikan. Sore hari tanggal 17 Agustus 1945, wakil-wakil dari Indonesia daerah Kaigun (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan), diantaranya A. A. Maramis, Mr., menemui Sukarno menyatakan keberatan dengan rumusan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara.

Untuk menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamasikan, Sukarno segera menghubungi Hatta dan berdua menemui wakil-wakil golongan Islam. Semula, wakil golongan Islam, diantaranya Teuku Moh Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo, keberatan dengan usul penghapusan itu. Setelah diadakan konsultasi mendalam akhirnya mereka menyetujui penggantian rumusan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sebuah “emergency exit” yang hanya bersifat sementara dan demi keutuhan Indonesia.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah upacara proklamasi kemerdekaan, datang berberapa utusan dari wilayah Indonesia Bagian Timur. Berberapa utusan tersebut adalah sebagai berikut:

-Sam Ratulangi, wakil dari Sulawesi

-Tadjoedin Noor dan Ir. Pangeran Noor, wakil dari Kalimantan

-I Ketut Pudja, wakil dari Nusa Tenggara

-Latu Harhary, wakil dari Maluku.

Mereka semua berkeberatan dan mengemukakan pendapat tentang bagian kalimat dalam rancangan Pembukaan UUD yang juga merupakan sila pertama Pancasila sebelumnya, yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Pada Sidang PPKI I, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta lalu mengusulkan mengubah tujuh kata tersebut menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengubahan kalimat ini telah dikonsultasikan sebelumnya oleh Hatta dengan 4 orang tokoh Islam, yaitu Kasman Singodimejo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku M. Hasan. Mereka menyetujui perubahan kalimat tersebut demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dan akhirnya bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 selain itu ada juga hasil siding PPKI I adalah

Hasil Sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945

1. Mengesahkan UUD 1945

2. Mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden

3. Membentuk Komite Nasional

Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state.

Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas:

Nasionalisme dalam arti sempit, juga disebut dengan nasionalisme yang negative karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain.

Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan chauvinisme. Chauvinisme ini pernah dipraktikkan oleh Jerman pada masa Hitler tahun 1934–1945. Paham tersebut menganggap Jerman di atas segala-galanya di dunia (Deutschland Uber Alles in der Wetf).

Jenis nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian inilah yang harus dibina oleh bangsa Indonesia karena mengandung makna perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air akan tetapi idak memandang rendah bangsa lain. Dalam mengadakan hubungan dengan negara lain, kita selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sendiri serta menempatkan negara lain sederajat dengan bangsa kita.

Patriotisme berasal dari kata patria, yang artinya ‘tanah air’. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya ‘seseorang yang mencintai tanah air’. Patriotisme berarti ‘semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya’. Patriotisme muncul setelah lahirnya nasionalisme, tetapi antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama.

Jiwa patriotisme telah tampak dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Jiwa dan semangat 45 di antaranya

adalah:

1. pro-patria dan primus patrialis ‘mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air’;

2. jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan

3. jiwa toleran atau tenggang rasa antaragama, antarsuku, antargolongan, dan antarbangsa;

4. jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab; serta

5. jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam.

Komitmen Para Pendiri Negara dalam Perumusan Pancasila

sebagai Dasar Negara

Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki komitmen sebagai berikut.

a. Memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

b. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia Pendiri negara dalam merumuskan Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial adalah nilai-nilai yang berasal dan digali dari bangsa Indonesia.

c. Selalu bersemangat dalam berjuang Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta berkali-kali dipenjara oleh Belanda. Namun, dengan semangat perjuangannya, para pendiri Negara tetap bersemangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

d. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu berdaulat, adil, dan makmur.

e. Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan

pribadi, pengorbanan dalam hal pilihan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara walaupun keputusan tersebut tidak disenangi.

Komitmen berdasarkan Pancasila dari sila 1-5:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

-Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

-Hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup.

-Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

-Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

-Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.

-Saling mencintai sesama manusia.

-Mengembangkan sikap tenggang rasa.

-Tidak semena-mena terhadap orang lain.

-Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

-Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

-Berani membela kebenaran dan keadilan.

-Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

3. Persatuan Indonesia

-Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

-Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

-Cinta tanah air dan bangsa.

-Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.

-Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber- Bhinneka Tunggal Ika.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan

-Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

-Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

-Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.

-Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.

-Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.

-Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

-Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

-Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong.

-Bersikap adil.

-Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

-Menghormati hak-hak orang lain.

-Suka memberi pertolongan kepada orang lain.

-Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.

Bab 2

Menurut KBBI Norma mempunyai 2 arti yaitu :

1) aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima

contoh: 'setiap warga masyarakat harus menaati norma yang berlaku'

2) aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu;

Jenis jenis norma :

. Norma Moral

Norma moral adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini menentukan mana yang baik dan mana yang buruk.

Norma moral mendorong manusia untuk berbuat baik serta mencegah manusia untuk melakukan perbuatan yang buruk karena bertentangan dengan hati nurani manusia yang normal.

Contoh-contoh norma moral :

- Jangan mencuri barang milik orang lain.- Jangan membunuh sesama manusia.- Hormatilah sesamamu.- Bersikaplah jujur.

Sanksi yang didapat apabila melanggar norma moral ini yaitu perasaan manusia tersebut yang akibatnya akan menimbulkan penyesalan.

2. Norma sosial

Norma sosial adalah ketentuan hidup yang bersumber dari pergaulan masyarakat. Norma ini didasari oleh beberapa hal diantaranya yaitu kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku dalam masyarakat.

Norma sosial juga disebut norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma sopan santun yang khas dan aktual akan berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya.

Contoh-contoh norma sosial :

1. Yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya.2. Berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih

dahulu.3. Memakai pakaian yang pantas dan rapi dalam mengikuti pelajaran

di sekolah.4. Janganlah meludah di dalam kelas.

Sanksi yang didapat ketika melanggar norma sopan santun/sosial ini bisa berupa celaan dari sesama, celaan tersebut berwujud kata-kata, pandangan rendah orang disekeliling, sikap kebencian, dijauhi di pergaulan, sehingga menimbulkan rasa hina, malu, dikucilkan yang mengakibatkan penderitaan batin.

3. Norma Agama

Norma agama adalah ketentuan hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Isinya berupa perintah-perintah, ajaran, dan larangan.

Norma agama berasal dari wahyu Tuhan dan mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai macam-macam norma yang lain, seperti norma kesopanan, norma susila, dan norma hukum.

Contoh-contoh norma agama:

1. Tidak boleh membunuh sesama manusia.2. Tidak boleh merampok harta orang lain.3. Tidak boleh berbuat cabul.4. Hormatilah bapak ibumu.

Sanksi yang didapatkan ketika melakukan pelanggaran norma agama yaitu sanksi oleh Tuhan kelak di akhirat, yaitu berupa siksa neraka.

4. Norma Hukum

Norma hukum adalah ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat.

Contoh-contoh norma hukum:

1. Pasal 362 KUHP: barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum akan diancam karena tindak pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

2. Pasal 40 ayat (1) UU No 15 Th 2002: setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan

ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya, termasuk keluarganya.

Beberapa fungsi norma dalam kehidupan:

-Mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku.

-Menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat.

-Menciptakan kenyamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan anggotanya.

-Menciptakan keselarasan hubungan setiap anggotanya.

-Membantu mencapai tujuan bersama masyarakat.

-Menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar norma.

-Menjadi petunjuk bagaimana menjalin suatu hubungan antar anggota.

-Menciptakan suasana yang tertib dan tenteram untuk setiap anggota.

Negara Indonesia sebagai Negara hukum mempunyai 3 usnur yaitu :

- Supremasi hukum, pada makna tak bisa muncul kesewenwng-wenangan, hingga seorang cuma bisa dihukum bila gak mematuhi hukum

- Kedudukan yang sama di hadapan hukum, baik untuk kaum umum ataupun untuk pejabat.

- Terjaminnya hak-hak orang dalam undang-undang atau peraturan pengadilan.(HAM)

Bab 3

1. Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945)

Selanujutnya merupakan sidang yang dilaksanakan pertama kali oleh BPUPKI pad tanggal 29 Mei 1945 hingga 1Juni 1945.

Tepat di tanggal 28 Mei tahun 1945, BPUPKI juga mengadakan acara pelantikan yang bersamaan dengan acara pembukaan sidang pertama yang berada di sebuah gedung bernama Chuo Sangi In ( Pada masa Belanda gedung tersebut bernama gedung Volksraad, namun saat ini gedung tersbut dinamai Gedung Pancasila).

Sementara itu, acara resmi dari sidang PBUPKI yang pertama baru dilaksanakan pada tanggal 29 Mei tahun 1945 untuk membahas tentang Dasar Negara.

Berbagai tokoh besar sejarah Indonesia juga mengungkapkan pandangan mereka masing-masing, diantaranya Muh. Yamin, Prof. Supomo, dan Ir. Soekarno.

2. Sidang Kedua BPUPKI (10 Juli – 17 Juli 1945)

Terlepas dari dua sidang resmi di atas, BPUPKI juga melakukan persidangan yang tidak resmi dengan dihadiri oleh 38 anggota BPUPKI.

Sidang yang tak resmi itu diketuai oleh Bung Karno dengan topik pembahasan mengenai rancangan “Pembukaan “(Preambule) pada Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam persidangan tersebut kemudian dibentuk lagi kelompok kecil yang beranggotakan tujuh orang dengan strukturnya sebagai berikut :

Ketua : Prof. Soepomo

Anggota :

1. Mr. Wongsonegoro2. Mr. Achmad Soebardjo3. Mr. A. A. Maramis4. Mr. R. P. Singgih5. H. Agus Salim6. Dr. Soekiman

Kelompok atau panitia kecil tersebut bertugas untuk merumuskan rancangan UUD. Kemudian bahasa dari hasil rumusan rancangan UUD oleh panitia kecil tersebut disempurnakan oleh Panitia Penghalus Bahasa yang beranggotakan Husein Djajadiningrat, H. Agus Salim, dan Prof. Soepomo.

Dari hasil pembahasan Panitia Perancang UUD yang telah disampaikan dalam sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Terdapat tiga konsep yakni : pernyataan kemerdekaan Indonesia, pembukaan UUD, serta batang tubuh UUD. Ketiga konsep tersebut diterima oleh dalam sidang BPUPKI.

Hasil dari sidang kedua yang dilakukan oleh BPUPKI sendiri dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Kesepakatan tentang wilayah negara yaitu bekas wilayah Hindia Belanda, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (saat ini adalah wilayah Sabah dan Serawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam), Papua, Timor-Portugis (saat ini adalah wilayah negara Timor Leste), dan pulau-pulau di sekitarnya.

2. Kesepakatan tentang bentuk negara yaitu kesatuan atau unitaris.3. Kesepakatan tentang bentuk pemerintahan yaitu republik.

4. Kesepakatan tentang bendera nasional yaitu Sang Merah Putih.5. Kesepakatan tentang bahasa nasional yaitu Bahasa Indonesia.6. Kesepakatan tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia.7. Kesepakatan tentang pembukaan UUD dan batang tubuh UUD.

Kedudukkan UUD NRI 1945

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, dan lain-lainnya, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Kedudukkan UUD NRI 1945 adalah

1. Dibentuk dengan cara istimewa2. Dianggap sesuatu yang luhur3. Berisi cita cita dan dasar organisasi Negara4. Berisi garis besar tentang dasar dan tujuan Negara

Arti penting UUD NRI 1945

UUD NRI Tahun 1945 Memiliki arti yang sangat penting ,yaitu:

1. Menjadi dasar dan sumber ekstensi berdirinya NKRI2. Sebagai landasan konstitusional3. Sebagai aturan hokum yang tertinggi dalam tata urutan peraturan

perundang undangan4. Sebagai salah satu pilar kebangsaan

Perubahan UUD NRI 1945

Pada tanggal 27 Desember 1949,UUD NRi 1945 diubah menjadi UUD RIS tahun 1949 dan juga diubah lagi menjadi UUDs 1950 pada tanggal 17 agustus

1950 ,sampai tanggal 5 Juli 1959 Konstituante gagal membuat UUD yang baru sehingga Presiden soekarno mengeluarkan dekret presiden yang isinya :

1. Dibubarkannya Konstituante.2. Diberlakukannya kembali UUD 1945.3. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan

Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang diberlakuakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

a. Amendemen UUD Negara NRI 1945

Amandemen dilakukan oleh badan yang berwenang yaitu MPR

1) Latar belakang Amendemen UUD NRI 1945

Amendemen UUD NRI 1945 dilatarbelakangi beberapa hal

a. Upaya memperbaiki arah perjalanan Negarab. Mengembangkan kekuasaan lembaga Negarac. Mengubah tata kelola Negara agar lebih baikd. Membina hubungan yang lebih baik dalam pergaulan Internasionale. Mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan f. Mewujudkan visi dan misi reformasig. Memutakhirkan UUD secara tertulis

2) Maksud dan Tujuan Amendemen

Maksud dan tujuan Amendemen UUD NRI 1945

a. Membuat pasal pasal UUD NRI Tahun 1945b. Membuat tata kelola Negara secara demokratisc. Mengontrol kekuasaan presiden yang terlalu besard. Menegakkan kedaulatan rakyat dengan tidak menempatkan MPR

sebagai lembaga kekuasaan tertinggi lagi

3) Kesepakatan dasar dalam Amendemen UUD NRI 1945

a. Tidak mengubah pembukaan UUD NRI 1945b. Mempertahankan NKRIc. Mempertegas system presidensiald. Menghilangkan penjelasan UUD NRI 1945e. Memasukkan penjelasan yang bersifat normatif ke dalam pasalf. Perubahan dilakukan dengan penambahan naskah

4) Jalannya amendemen

Perubahan terhadap UUD 1945, dilakukan melalui mekanisme sidang MPR yaitu :

a. Amendemen pertama dilakukan pada tanggal 14-21 Oktober 1999

b. Amendemen kedua dilakukan pada tanggal 7-18 Agustus 2000

c. Amendemen ketiga dilakukan pada tanggal 1-9 November 2001

d. Amendemen keempat dilakukan pada tanggal 1-11 Agustus 2002

5) hasil Amendemen

6)Makna Amendemen

a. Adanya UUD yang lebih lengkap dan tidak mutitafsirb. Terjadinya pembagian dan kekuasaan antar lembaga Negara

secara jelasc. Memudahkan keberadaan bangsa indonesia dalam pergaulan

Internasionald. Lebih menjami HAMe. Memperbaiki arah perjalanan bangsa berdasarkan visi

reformasi dalam rangka mewujudkan cita cita nasionalf. Menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan

umumg. Mempertahankan dasar Negara Pancasila dan NKRI

Tujuan Norma

Norma mempunyai tujuan yang baik untuk setiap anggotanya. Tujuan norma yaitu menjadi pedoman, arahan, dasar, dan tata tertib bagi anggota masyarakat agar tercipta masyarakat yang teratur dan tenteram, sekaligus untuk mengatur tingkah laku masyarakat serta membedakan mana yang benar dan mana yang salah.

Dengan menaati norma, maka agar tercipta tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib, aman, rukun, dan damai. Masyarakat yang taat norma bisa menciptakan kehidupan yang adil.