KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

B A B XIX

KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan masih menghadapi masalah kependudukan seperti jumlah penduduk yang besar, laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, perse-baran penduduk yang tidak merata dan struktur umur penduduk yang tidak menguntungkan serta tingkat kematian yang masih cukup tinggi.

Penduduk sebagai sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pembangunan nasional. Sehubungan dengan itu, kebijaksanaan pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga berencana ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan mutu kehidupan masyarakat yang senantiasa meningkat. Kebijaksanaan itu ditempuh melalui upaya pengendalian pertumbuhan penduduk, terutama pengendalian tingkat kelahiran yang diupayakan melalui program Keluarga Berencana (KB). Perlu ditekankan bahwa meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkaitan erat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya kesejahteraan ibu dan anak. Upaya untuk menurunkan tingkat kematian dilaksanakan melalui peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. Kebijaksa-naan pembangunan di bidang kependudukan tersebut juga dimak-sudkan untuk mengubah struktur umur penduduk menjadi lebih

XIX/3

menguntungkan. Sementara itu, untuk menjadikan persebaran penduduk menjadi lebih merata dilaksanakan transmigrasi dan kebijakan antar kerja antar daerah (AKAD).

Pembangunan nasional dalam bidang kependudukan dan kelu-arga berencana yang dilakukan secara terus menerus telah me-nunjukkan hasil yang menggembirakan, antara lain berupa penu-runan yang sangat berarti dalam laju pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran dan tingkat kematian. Sementara itu, telah terjadi pula peningkatan potensi tenaga kerja produktif. Ter-jadinya peningkatan potensi tenaga kerja tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai kekuatan bangsa yang efektif dan bermutu.

B. KEPENDUDUKAN

1. Kebijaksanaan dan Langkah-langkah

Kebijaksanaan pengembangan kependudukan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga terwujud suatu mutu kehidupan masyarakat yang semakin meningkat. Sehu-bungan dengan hal tersebut perlu terus ditingkatkan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dan persebaran penduduk di camping peningkatan pendidikan dan kesehatan mereka.

Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan mela-lui penurunan tingkat kelahiran serta penurunan tingkat kema-tian, terutama kematian bayi dan anak. Penurunan tingkat ke-lahiran dilaksanakan melalui gerakan keluarga berencana yang selanjutnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelu-arga, khususnya kesejahteraan ibu dan anak. Sedangkan upaya penurunan tingkat kematian dilakukan dengan meningkatkan derajat kesehatan dan gizi penduduk.

Upaya penurunan tingkat kelahiran dilaksanakan dengan memberikan pengertian kepada masyarakat tentang keluarga berencana yang bertujuan untuk menciptakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Adanya kesadaran masyarakat ten-tang keluarga berencana dapat mendorong kelompok penduduk usia muda untuk menunda perkawinan pada usia yang lebih man-diri. Sementara itu, kelompok penduduk dalam pasangan usia subur (PUS) diajak untuk berkeluarga berencana dengan menggu-nakan alat kontrasepsi yang lebih efektif yang dapat mencegah kehamilan dalam waktu yang lebih lama.

XIX/4

Upaya penurunan tingkat kematian dilaksanakan melalui usaha peningkatan gizi ibu dan anak serta usaha mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana kesehatan sehingga mencapai daerah-dae -rah terpencil. Penurunan tingkat kematian bayi selanjutnya dapat memberikan dampak pada percepatan pencapaian usaha penurunan tingkat kelahiran.

Persebaran penduduk yang lebih merata dimaksudkan untuk membantu mengurangi berbagai beban sosial, ekonomi dan ling-

kungan yang ditimbulkan akibat tekanan kepadatan penduduk yang semakin meningkat. Di samping itu persebaran penduduk yang lebih merata juga dimaksudkan untuk membuka dan mengem-bangkan wilayah baru guna memperluas lapangan kerja dan me-manfaatkan sumber daya alam sehingga lebih berhasil guna. Dengan demikian hasil pembangunan dapat dinikmati oleh selu-ruh lapisan masyarakat, baik di wilayah yang berkepadatan tinggi maupun di wilayah baru.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

a. Pertumbuhan Penduduk, Kelahiran, dan Kematian

Pada tahun 1971, jumlah penduduk Indonesia adalah 118,0 juta orang. Jumlah tersebut telah naik menjadi sebesar 147,5 juta orang pada tahun 1980, dan kemudian naik menjadi 179,9 juta orang pada tahun 1990. Dengan demikian laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 1971-1980 adalah 2,32% per tahun, sedangkan dalam kurun waktu 1980-1990 adalah 1,97%. Data ini menunjukkan adanya penurunan laju pertumbuhan penduduk yang sangat berarti.

Upaya pembangunan nasional telah berhasil menurunkan tingkat kelahiran. Pada tahun 1971 angka kelahiran kasar diperkirakan sebesar 44,0 kelahiran per seribu penduduk dan pada tahun 1983 sebesar 33,5 kelahiran per seribu penduduk. Demikian pula telah terjadi perubahan menuju makin kecilnya jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya. Dalam kurun waktu 1967-1970, rata-rata anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa suburnya mencapai sebanyak 5,6 anak. Rata-rata jumlah anak ini telah turun menjadi 4,68 dalam kurun waktu 1976-1979 dan selanjutnya turun menjadi 4,05 anak dalam kurun waktu 1983-1985. Ber- dasarkan data yang dikumpulkan pada tahun 1991, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan dalam kurun waktu 1989-1991 diperkirakan telah turun manjadi 3,02 anak.

XIX/5

Upaya pembangunan di bidang kesehatan telah meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat banyak. Di samping itu, telah pula terjadi pening-

katan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Hal-hal ini akan mempunyai dampak positif terhadap peningkatan angka harapan hidup yang selanjutnya akan menunjang peningkatan kualitas penduduk.

b. Penundaan Umur Perkawinan

Untuk mempersiapkan generasi muda agar makin paham menge-

nai masalah kependudukan, kepada mereka diberikan penerangan tentang keluarga berencana dan mereka diajak untuk menunda usia perkawinan. Penundaan usia perkawinan secara langsung memberi dampak mempercepat penurunan tingkat kelahiran. Di samping itu penundaan usia perkawinan juga berakibat pada pe-nurunan kematian ibu, anak dan bayi karena pada saat melahir-kan ibu lebih dewasa. Rata-rata umur kawin pertama pada Sen-sus Penduduk tahun 1971, tahun 1980 dan tahun 1990 berturut--

turut adalah 19,6 tahun, 20,0 tahun dan 21,6 tahun.

c. Peningkatan Tingkat Pendidikan

Indikator yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat pen-didikan masyarakat antara lain adalah kemampuan membaca dan menulis serta keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan for-mal. Usaha untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis masyarakat telah menunjukkan hasil yang nyata. Pada tahun 1971 persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis adalah sebesar 60,9%. Angka tersebut me-ningkat secara nyata, yaitu menjadi sebesar 71,1% pada tahun 1980 dan 84,1% pada tahun 1990. Selanjutnya tahun 1990 angka partisipasi murni pendidikan dasar diperkirakan sebesar 99,6%. Sedangkan angka partisipasi pendidikan menengah perta -ma sebesar 45% dari penduduk usia 13-15 tahun.

d. Pendidikan Kependudukan

Dalam Repelita V dikemukakan bahwa usaha di bidang pen-didikan mengenai kependudukan akan lebih dimantapkan. Untuk itu pendidikan kependudukan telah diintegrasikan ke dalam berbagai pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan

XIX/6

formal dan juga pendidikan informal. Melalui pendidikan kepen-dudukan diharapkan setiap anak didik memiliki pengertian, ke-sadaran, sikap dan tingkah laku yang rasional dan bertanggung jawab tentang pengaruh pertambahan penduduk terhadap kehidup -an manusia. Dengan demikian generasi muda akan semakin sadar akan pentingnya menunda usia perkawinan dan melakukan penja-rangan kehamilan jika sudah berkeluarga.

e. Peningkatan Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat

Untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya masalah kependudukan telah diikutsertakan pula Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya pembangunan di bidang kependudukan. Dengan demikian partisipasi aktif masya-rakat pada pemecahan masalah kependudukan semakin luas. Untuk menunjang upaya pengikutsertaan LSM tersebut antara lain pada tahun ketiga Repelita V telah dilaksanakan pelatihan manaje -men bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Kependudukan (LSMK). Pe-latihan tersebut diikuti oleh 20 peserta yang merupakan wakil-wakil LSMK dari 12 propinsi.

Di samping itu juga dilakukan pemasyarakatan modul Kependudukan dan Lingkungan Hidup untuk pelatihan melalui jalur lembaga-lembaga keagamaan. Upaya itu dimaksudkan agar masyarakat semakin peka dan sadar akan pentingnya keterkaitan masalah Kependudukan dengan Lingkungan Hidup.

f. Peningkatan Pusat Studi Kependudukan

Permasalahan kependudukan yang dihadapi di setiap daerah cukup bervariasi. Agar didapat pemecahan masalah yang tepat di bidang kependudukan bagi masing-masing daerah maka didiri-kan Pusat Studi Kependudukan (PSK) di daerah. Hingga tahun ketiga Repelita V hampir seluruh Perguruan Tinggi Negeri mem-punyai Pusat Studi Kependudukan.

Untuk mendukung pengembangan PSK telah dilaksanakan pe-latihan manajemen PSK yang diikuti oleh 20 peserta dari ber-bagai daerah. Melalui pelatihan manajemen ini diharapkan dapat ditingkatkan kemampuan manajemen PSK dalam usahanya untuk menjadi PSK yang mandiri.

Di samping itu, untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia telah dilakukan pemberian beasiswa kepada pene-liti pada PSK dan staf instansi lain yang fungsinya berkaitan

XIX/7

dengan kependudukan. Sejak tahun 1987 telah diberikan beasiswa di bidang kependudukan kepada 9 orang untuk program S-3, 70 orang untuk program S-2 di luar negeri dan sebanyak 60 orang untuk mengikuti pendidikan S-2 di dalam negeri.

g. Keserasian Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan terns menerus yang memberikan dampak terhadap penduduk dan lingkungan hidup. Pengaruh tersebut dapat bersifat meng-untungkan dan dapat pula merugikan terhadap kesinambungan proses pembangunan selanjutnya. Oleh karena itu diupayakan adanya keserasian antara pembangunan di bidang kependudukan dan di bidang lingkungan hidup agar tercipta dan terjaga kondisi yang kondusif bagi proses pembangunan yang berkesinambungan. Adanya interaksi antara kependudukan, lingkungan hidup dan intervensi pembangunan yang serasi akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Untuk lebih memasyarakatkan wawasan keserasian kependudukan dan lingkunan hidup, pada tahun ketiga Repelita V telah dilaksanakan pelatihan kependudukkan dan lingkungan hidup bagi pelatih (widyaiswara) pada Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan (SEPALA) dan Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Madya (SEPADYA). Pelatihan ini dimaksudkan agar para widyaiswara dapat memberikan penerangan dalam pelatihan ber-jenjang. Pelatihan sejenis juga telah dilaksanakan untuk war-tawan dan penyiar radio agar mereka dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas secara tepat guna. Di samping itu telah pula disebarluaskan pengertian keserasian kependudukan dan lingkungan hidup melalui terbitan yang edarannya dapat menjangkau sampai kecamatan.

Tingkat keserasian kependudukan dan lingkungan hidup dapat diukur melalui Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah (NKLD) serta Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nasional (NKLN). Modul NKLD tersebut berisi tentang, di satu pihak, keadaan kependudukan di daerah, seperti tingkat per-tumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, ketenagakerjaan dan perekonomian, dan di pihak lain, keadaan lingkungan hidup di daerah, seperti keadaan kualitas air, pencemaran udara, pemakaian lahan serta kondisi flora dan faunanya. Hasil pemantauan NKLD tersebut dievaluasi oleh Tim daerah yang berunsurkan petugas-petugas dari Pemerintah Dae-rah, PSK serta sektor yang terkait. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut akan dibahas pada tingkat nasional dan hasilnya

XIX/8

akan menggambarkan keadaan kependudukan dan lingkungan hidup secara nasional. Dengan adanya NKLD diharapkan adanya proses pembangunan yang di dalamnya terkandung keselarasan antara keadaan kependudukan dan lingkungan hidup yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kualitas masyarakat.

h. Keterpaduan Antara Kependudukan dan Keluarga Berencana

Keterpaduan kependudukan dengan keluarga berencana yang saling mendukung diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keterpaduan tersebut akan membuat pemanfaatan sumber daya, dana dan sarana menjadi lebih efektif dan efisien.

Kegiatan terpadu KB-Transmigrasi dimaksudkan untuk mem-berikan pelayanan KB kepada masyarakat transmigrasi dan ling-kungan sekitarnya. Kegiatan KB-Transmigrasi pada awal Repelita IV dimulai di 5 propinsi (Jambi, Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat) dan menjangkau 595 Unit Pemu-kiman Transmigrasi (UPT). Pada tahun ketiga Repelita V kegi-atan tersebut telah menjangkau 20 propinsi penerima transmi-grasi yang meliputi 1.300 UPT. Kegiatan tersebut meliputi antara lain Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Usaha Pening-katan Gizi Keluarga (UPGK), Bina Keluarga Balita (BKB), pem-berian modal melalui kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor (UPPKA), Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), serta pelayanan kontrasepsi.

Kegiatan terpadu lainnya adalah KB-Kesehatan yang meru-pakan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana melalui Posyandu, UPGK serta BKB. Kegiatan Posyandu meliputi pelayanan KB, peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi serta penanggulangan diare dan pemberian imu-nisasi. Upaya lain adalah kegiatan KB-UPGK yang merupakan usaha peningkatan gizi keluarga yang sekaligus memberikan pelayanan KB. Peningkatan gizi keluarga diharapkan akan menu-runkan tingkat kematian bayi dan anak. Sampai dengan tahun ketiga Repelita V telah dibina sekitar 219 ribu kelompok UPGK yang tersebar di semua desa dan pembinaannya dilaksanakan se-cara sukarela oleh para kader pembangunan dan kader KB.

Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) bertujuan untuk me-ningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran dan sikap ibu dan keluarganya dalam membina tumbuh kembangnya anak balita secara optimal. Pelaksanaan BKB ini dilaksanakan oleh kader-kader yang terlatih dalam kelompok-kelompok yang terorganisir

XIX/9

dan dibina oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Pencapaian kegiatan BKB mengalami peningkatan dari 1.224 ke-lompok pada akhir Repelita IV menjadi 6.225 kelompok pada ta-hun 1990/91. Kemudian pada tahun 1991/92 telah meningkat men-jadi 20.491 kelompok. Peningkatan kelompok BKB tersebut dise-

babkan oleh adanya pelatihan BKB bagi kader-kader serta par-

tisipasi masyarakat yang semakin meningkat. Kelompok-kelompok bina keluarga balita tersebut tersebar di seluruh propinsi di Indonesia.

i. Registrasi Penduduk

Pelaporan data kependudukan yang didapat dari registrasi penduduk dapat memberikan informasi yang tepat untuk perenca-

naan pembangunan secara berkesinambungan. Registrasi penduduk yang semakin baik akan memberikan gambaran yang semakin aku-

rat mengenai keadaan penduduk di desa, kecamatan, kabupaten dan di propinsi. Mengingat pentingnya informasi yang dihasil-

kan maka telah dilakukan pelatihan registrasi penduduk bagi aparat dari tingkat desa sampai tingkat propinsi. Pada tahun ketiga Repelita V telah dilaksanakan pelatihan registrasi penduduk di 13 kabupaten dari propinsi Jawa Barat serta 12 kabupaten dari 9 propinsi lainnya.

C. KELUARGA BERENCANA

1. Kebijakan dan Langkah-langkah

Kebijakan Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk me-ngendalikan pertumbuhan penduduk melalui usaha penurunan tingkat kelahiran. Kebijakan KB ini bersama-sama dengan usa-ha-usaha pembangunan yang lain selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Upaya menurunkan tingkat kelahiran dilakukan dengan mengajak pasangan usia subur (PUS) untuk berkeluarga berencana. Sementara itu penduduk yang belum me-masuki usia subur (Pra-PUS) diberikan pemahaman dan pengerti-an mengenai keluarga berencana. Di samping upaya penurunan tingkat kelahiran juga dilakukan upaya peningkatan kesejahte-raan ibu dan anak, yaitu melalui usaha-usaha peningkatan gizi keluarga, peningkatan keterampilan dan kecerdasan anak, dan peningkatan pengetahuan serta pengembangan sikap, terutama bagi ibu, dalam mengasuh anak. Dengan usaha-usaha tersebut, diharapkan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) dapat membudaya dan melembaga di masyarakat.

XIX/10

Untuk menunjang dan mempercepat pencapaian tujuan pemba-ngunan KB telah ditetapkan beberapa kebijakan, yaitu perluasan jangkauan, pembinaan terhadap peserta KB agar secara terus menerus memakai alat kontrasepsi, pelembagaan dan pembudayaan NKKBS serta peningkatan keterpaduan pelaksanaan keluarga berencana. Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut terus dimantapkan usaha-usaha operasional dalam ben-tuk upaya pemerataan penggarapan KB, peningkatan kualitas baik tenaga, maupun sarana pelayanan KB, penggalangan keman-dirian, peningkatan peran serta generasi muda, dan pemantapan pelaksanaan program di lapangan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

a. Penerangan dan Motivasi

Kegiatan penerangan dan motivasi KB dilaksanakan dengan maksud agar NKKBS dapat diwujudkan dan membudaya dalam masya-rakat Indonesia. Kegiatan penerangan dan motivasi ini dituju-kan kepada berbagai sasaran, baik perorangan, kelompok, maupun masal.

Media elektronik radio dan televisi merupakan sarana yang paling banyak peminatnya. Dalam tahun 1991/92 telah dilakukan penayangan 6 paket fragmen melalui TVRI dan pene-rangan KB melalui acara TVRI "Daerah Membangun". Sementara itu telah pula dirintis kerja sama dengan Televisi Pendidikan Indonesia dalam penayangan pesan-pesan KB melalui sinetron. Di samping itu, penerangan massa juga dilakukan melalui media cetak dan penerangan keliling yang dilakukan bekerja sama dengan sektor penerangan. Di samping leaflet mengenai keluar -ga berencana, dalam tahun ketiga Repelita V telah pula dise-barkan 100 ribu leaflet mengenai air susu ibu. Penerangan kelompok terutama ditujukan kepada kelompok potensial, yaitu kelompok yang dapat mempercepat pencapaian hasil program KB. Kelompok tersebut antara lain adalah tokoh ulama, kelompok wanita, organisasi kepemudaan atau karang taruna dan tokoh-tokoh masyarakat. Kelompok tersebut juga diharapkan dapat memberikan penerangan tentang KB kepada masyarakat luas. Da-lam pemberian penerangan kepada perorangan, Petugas Lapangan KB (PLKB) secara intensif mengadakan pertemuan perorangan dengan anggota masyarakat. Untuk menjangkau daerah-daerah tertentu, seperti daerah terpencil, daerah pantai, daerah kepulauan, dan daerah transmigrasi, penerangan dan motivasi dilaksanakan secara terpadu melalui Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK).

XIX/11

Dalam rangka meningkatkan mutu kegiatan penerangan dan motivasi serta memperkuat pelaksanaan KB di lapangan telah ditingkatkan jumlah, kemampuan serta keterampilan para petu-gas penerangan KB. Hal ini dilakukan melalui pelatihan bagi mereka. Pada tahun ketiga Repelita V telah diberikan pelatihan kepada 3.210 orang petugas penerangan KB. Kegiatan lain yang dilakukan dalam tahun 1991/92 adalah mengembangkan sara-na penerangannya (KIE-KIT), sesuai dengan perkembangan pro-gram KB. Isi pesan penerangan dan motivasi KB disesuaikan dengan sasaran, yaitu mereka yang belum mencapai usia subur (Pra-PUS), Pasangan Usia Subur (PUS) dan peserta KB. Isi pesan penerangan kepada Pra-PUS lebih ditekankan pada masalah reproduksi sehat. Antara lain diberikan penjelasan mengenai umur ideal untuk melaksanakan perkawinan dan umur ideal bagi seorang ibu untuk melahirkan anak pertama. Sementara itu ke-pada PUS yang belum melaksanakan KB diajak untuk memakai sa-lah satu alat kontrasepsi. Kepada mereka diberikan penerangan tentang efek samping penggunaan alat kontrasepsi agar mampu memilih alat kontrasepsi yang sesuai. Kepada Pasangan Usia Subur yang telah melaksanakan KB diberikan penerangan yang dimaksudkan untuk mendorong agar mereka tetap memakai kon-trasepsi. Mereka juga diarahkan agar memakai jenis alat kon-trasepsi yang dapat memberikan perlindungan yang lebih lama terhadap terjadinya kehamilan. Kegiatan penerangan dan moti-vasi juga dilakukan melalui berbagai lembaga yang ada dalam masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan keluarga kecil sejahtera, pada tahun 1991/92 telah diluncurkan kampanye ibu sehat sejahtera. Kampanye ini antara lain memperkenalkan kepada masyarakat pengertian tentang kegunaan air susu ibu (ASI), kesejahteraan anak Indonesia, bina keluarga balita dan reproduksi sehat. Dengan kampanye ini diharapkan para ibu lebih memahami dan bersedia menyusui anaknya dengan cara yang benar dan dalam kurun waktu yang cukup. Sementara itu untuk menumbuhkan dan memelihara kemandirian dalam program KB terus diupayakan kam-panye kesertaan dalam ber-KB secara mandiri dengan memakai alat kontrasepsi yang berlogo Lingkaran Biru.

b. Pelembagaan Pelaksanaan KB

Keberhasilan usaha pelembagaan dan pembudayaan program KB antara lain ditandai oleh terbentuknya kelompok-kelompok peserta KB dalam bentuk Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD), Sub-PPKBD, dan Pembina KB Rukun Tetangga (PKBRT). Fungsi dan peranan PPKBD dan Sub-PPKBD antara lain adalah pembinaan

XIX/12

kelangsungan pemakaian kontrasepsi, pemberian pelayanan alat kontrasepsi, khususnya pelayanan ulang penyediaan pil dan kondom, dan penyebarluasan gagasan NKKBS. Melalui lembaga tersebut diharapkan masyarakat akan makin merasa ikut serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan program KB dan akan makin berkembang kemandirian dalam pengelolaan program KB.

Pada tahun ketiga Repelita V semua desa telah memiliki PPKBD sehingga jumlah seluruhnya telah mencapai 72.305 buah (Tabel XIX-1). Di samping itu, jumlah Sub-PPKBD juga terus meningkat sehingga pada tahun ketiga Repelita V telah mencapai 272.180 buah. Perkembangan Sub-PPKBD ini mencermin-kan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan KB di tingkat pedusunan yang makin meningkat.

TABEL XIX - 1

JUMLAH PFMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA,

1988/89 - 1991/92(buah)

Repelita VJenis kelompok

Peserta KB 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92

Pembantu PembinaKB Desa (PPKBD) 81.428 83.409 83.409 72.305

Sub-PembantuPembina KB Desa(Sub-PPKBD) 219.706 244.273 259.503 272.180

Jumlah 301.134 327.682 342.912 344.485

XIX/13

c. Pendidikan KB

Upaya peningkatan kesadaran generasi muda dan mereka yang belum menikah mengenai masalah-masalah kependudukan serta keluarga berencana terus diperluas. Upaya ini ditanamkan melalui pendidikan KB yang sejak awal Repelita V telah diin-tegrasikan ke dalam pendidikan umum, baik formal maupun informal. Dengan demikian pengertian dan kesadaran masyarakat akan tumbuh dan berkembang yang selanjutnya akan mengembang-kan sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab dalam meng-hadapi masalah yang berkaitan dengan kependudukan dan keluar-ga berencana. Hasil nyata yang diperoleh dari pendidikan KB adalah meningkatnya rata-rata umur perkawinan pertama wanita. Pada tahun 1980 rata-rata umur perkawinan pertama adalah 20,0 tahun dan angka tersebut telah meningkat menjadi 21,6 tahun pada tahun 1990.

Di samping itu, sejak tahun 1990/91 salah satu kegiatan pendidikan KB telah diintegrasikan dengan kegiatan Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian (BP4) Departemen Agama yang ditujukan bagi pasangan-pasangan yang akan menikah. Ke-pada calon mempelai diberikan pengetahuan mengenai perencanaan keluarga, antara lain mengenai kapan sebaiknya mempunyai anak pertama, berapa lama memberikan ASI, jarak antara kehamilan dan jumlah anak yang ideal. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa para calon mempelai akan memiliki pengetahuan secukupnya mengenai hal-hal tersebut.

d. Pendidikan dan Pelatihan Program

Sejalan dengan makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta makin luasnya liputan pelaksanaan KB, program KB memerlukan peningkatan mutu dan pelaksanaannya makin memerlukan peningkatan tenaga, baik dalam jumlah maupun mutunya. Untuk itu dilakukan berbagai macam pelatihan bagi tenaga penyuluh, tenaga medis dan tenaga pengelola program. Jumlah tenaga program yang mendapat pelatihan pada tahun 1991/92 adalah 509.935 orang (Tabel XIX-2). Peningkatan jumlah tenaga pro-gram yang dilatih ini terutama disebabkan oleh tingginya pelatihan untuk kader Usaha Peningkatan Gizi Keluarga (UPGK) dan kader KB. Hal ini berkaitan dengan upaya agar masyarakat lebih mampu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program KB. Sementara itu pelatihan untuk pembantu pembina KB desa sedikit menurun jumlahnya jika dibandingkan dengan tahun 1990/91, yaitu sebesar 4.256 orang. Turunnya pelatihan bagi

XIX/14

TABEL XIX – 2

JUMLAH TENAGA PROGRAM KB YANG MENDAPATKANPENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELUARGA BERENCANA,

1988/89 – 1991/92(orang)

*) Termasuk 4.240 bidan yang dihasilkan melalui program kesehatan.

XIX/15

pembantu pembina KB desa pada tahun 1991/92 ini karena sasaran pelatihan lebih diarahkan kepada kelompok peserta KB di wilayah yang lebih kecil dari desa.

Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan dalam bidang K B dan bidang lain yang terkait maka usaha-usaha peningkatan kemampuan dan keterampilan pengelola program semakin ditingkatkan. Upaya peningkatan mutu para pengelola program dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan baik yang berjenjang maupun yang tidak berjenjang. Pada tahun 1991/92 telah diselenggarakan pendidikan berjenjang bagi 60 orang dan pendidikan tidak berjenjang bagi 329 orang, termasuk di antaranya 10 orang calon sarjana Strata Dua (S2). Di samping itu bagi pengelola program di tingkat lapangan juga diberikan pendidikan jarak jauh (PJJ). Melalui PJJ ini para pengelola program di tingkat pusat dapat memberikan informasi dan pengetahuan terbaru kepada para pengelola program di tingkat lapangan dengan lebih efektif dan efisien.

Pelatihan tenaga program yang akan memberikan dampak langsung terhadap keberhasilan program KB adalah pendidikan bidan. Selama tahun 1991/92, melalui program KB telah dilaku-kan pendidikan bidan bagi 1.705 Petugas Lapangan KB (PLKB) yang mempunyai pendidikan Sekolah Perawat Kesehatan. Sementara itu, melalui program kesehatan telah diluluskan 4.240 bidan yang langsung ditempatkan di desa.

e. Pelayanan Kontrasepsi

Untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan K B serta mendekatkan tempat pelayanan, jumlah klinik K B terus diting-katkan. Data dalam Tabel XIX-3 menunjukkan bahwa pada akhir Repelita IV jumlah klinik telah mencapai 9.388 buah. Pada tahun 1990/91 jumlah klinik meningkat menjadi 10.206 buah dan pada tahun 1991/92 meningkat menjadi 11.641. Peningkatan se-jumlah 1.435 klinik KB pada tahun 1991/92 ini terutama juga disebabkan oleh kenaikan yang berarti dalam jumlah klinik KB milik Pemerintah. Peningkatan klinik KB milik Pemerintah ter-sebut dimaksudkan untuk lebih memperluas liputan dan mening-katkan pelayanan KB, terutama pelayanan di daerah yang sebe-lumnya belum memiliki klinik KB. Jumlah klinik swasta yang juga selalu meningkat dari tahun ke tahun mencerminkan sema-kin besarnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pelak-sanaan program KB. Sejalan dengan meningkatnya jumlah klinik dan upaya peningkatan mutu pelayanan, maka jumlah personalia

XIX/16

TABBL XIX - 3

JUMLAH KLINIK KELUARGA BERENCANA MENURUT STATUS,

1988/89 - 1991/92(bush)

Repelita V

Status Klinik 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92

Departemen Kesehatan 7.418 7.618 8.056 9.372A B R I 528 536 539 547Instansi Pemerintahlainnya 377 392 405 417Swasta 1.065 1.128 1.206 1.305

Jumlah 9.388 9.674 10.206 11.641

TABEL XIX - 4

JUMLAH PERSONALIA KLINIK KELUARGA BERENCANA,

1988/89 - 1991/92(orang)

Repelita VJenis Personil

Klinik KB 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92

Dokter 8.402 8.962 9.527 9.551Bidan 10.803 10.882 11.954 11.993

Pembantu Bidan 10.999 ) 17.61317.515 17.515

Tenaga Administrasi 7.059 ) 7.129

XIX/17

Jumlah 37.263 37.359 38.996 46.286

klinik juga ditingkatkan (label XIX-4). Pada akhir Repe-

lita IV jumlah personalia klinik meliputi 37.263 orang dan pada tahun 1991/92 meningkat menjadi 46.286 orang.

Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan KB, pada tahun 1991/92 diadakan penggantian 8.313 buah meja persalinan (obgyn-bed) yang dipakai untuk pemeriksaan calon peserta KB di rumah sakit dan klinik KB. Di samping itu, telah pula dilakukan penggantian alat pemeriksaan pernafasan (stetosko-pi) dan alat pemeriksaan tekanan darah (tensimeter) pada 11.000 klinik KB. Peningkatan pelayanan KB di 42 rumah sakit dilakukan dengan pengadaan alat pemeriksaan rahim (laparos-

kopi). Sementara itu, 1.281 orang Bidan di desa yang berasal dari Petugas Lapangan KB (PLKB) telah diperlengkapi dengan peralatan untuk pemasangan IUD (IUD Kit).

Jarak antara tempat pelayanan KB dan tempat tinggal peserta KB merupakan faktor penting dalam pembinaan kelesta-rian peserta KB. Untuk itu PPKBD dan Sub-PPKBD yang merupakan wujud peran aktif masyarakat dan lembaga pelaksana KB yang berjarak terdekat dengan tempat tinggal peserta KB telah di-tingkatkan fungsinya menjadi tempat pemberian pelayanan ulang alat kontrasepsi pil dan kondom. Sementara itu, dalam kegiat -an pelayanan KB di lapangan, PPKBD dan Sub-PPKBD diharapkan akan saling mendukung dengan bantuan bidan di desa yang mulai ditempatkan pada tahun 1991/92.

Tim KB Keliling (TKBK) terutama dimaksudkan untuk mela-yani daerah yang jauh dari klinik KB, seperti daerah terpen-cil, daerah pantai dan kepulauan. Dalam kegiatan TKBK para petugas secara aktif memberikan penerangan serta pelayan kontrasepsi. Mereka juga mendorong para peserta KB agar makin mengarah pada pemakaian alat kontrasepsi efektif, yaitu alat kontrasepsi yang memberikan perlindungan terhadap kehamilan yang lebih tinggi. Data dalam Tabel XIX-5 menunjukkan bahwa jumlah TKBK pada tahun 1991/92 terlihat sedikit lebih tinggi jika dibandingkan tahun 1990/91. Hal ini sesuai dengan kebi-jakan KB untuk memperluas jangkauan dan makin banyak meliput daerah-daerah terpencil.

f. Pencapaian Peserta KB BaruWanita yang berumur antara 15-49 tahun dan berstatus

kawin disebut sebagai pasangan usia subur (PUS). PUS inilah yang menjadi sasaran utama untuk diajak berkeluarga berenca-na. Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi un-tuk pertama kalinya dinamakan peserta KB baru.

XIX/18

TABEL XIX - 5JUMLAH KEGIATAN TIM KB KELILING (TKBK),

1988/89 - 1991/92(buah)

Repelita V

W i 1 a y a h 1988/89 1989/90 1990/91 1) 1991/92

Jawa - Bali 1.031.542

1.003.437 875.048 969.167Luar Jawa - Bali I 331.249 340.887 279.571 297.415Luar Jawa - Bali II 97.253 195.946 73.647 85.921

Indonesia 1.460.044

1.540.270 1.228.266 1.352.503

1) Sejak tahun 1990/91 TKBK dart Desa ke Dukuh yang sebelumnya dihitung sendiri sudah termasuk dalam TKBK dart Kecamatan ke Desa.

TABEL XIX - 6PENCAPA1AN HASIL SASARAN PESERTA KB BARU,1988/89 - 1991/92(ribu orang)

Repelita VW i l a y a h 1988/89 1989/90 1990/9

11991/9

2

Jawa - Bali

Sasaran Repelita 3.674,3 2.803,7 2.800,0 2.764,3Pencapaian 3.707,5 2.725,6 2.737,3 2.710,8Persentase (100,91) (97,2%) (97,8%) (98,1%)Luar Jawa - Bali I

Sasaran Repelita 1.478,8 1.198,6 1.219,1 1.236,4Pencapaian 1.241,6 1.168,7 1.336,2 1.396,9Persentase (84,0%) (97,5%) (109,61) (113,0%

)Luar Jawa - Bali

Sasaran Repelita 461,9 375,4 390,6 405,0Pencapaian 426,2 390,0 405,2 423,3Persentase (92,3%) (103,9%) (103,7%

)(104,5%

)Indonesia

Sasaran Repelita 5.615,0 4.377,7 4.409,7 4.405,7Pencapaian 5.375,3 4.284,3 4.478,7 4.531,0Persentase (95,7%) (97,9%) (101,6%

)(102,8%

)

XIX/19

Jumlah peserta KB baru pada tahun ketiga Repelita V ada-lah sebanyak 4,5 juta PUS (Tabel XIX-6). Jumlah ini naik se-kitar 52,3 ribu PUS dibandingkan pada tahun 1990/91. Jumlah PUS yang berhasil diajak menjadi peserta KB pada tahun 1991/92 mencapai 102,8% dari sasaran yang ditetapkan dalam Repelita V untuk tahun tersebut. Pencapaian sasaran Repe-lita V di tiga wilayah penggarapan KB memberikan gambaran yang cukup bervariasi. Dari ketiga wilayah tersebut hanya wilayah Jawa-Bali yang tidak mencapai sasaran yang ditetap-kan. Pengalaman yang demikian di Jawa-Bali sudah berlangsung sejak awal Repelita V. Hal ini disebabkan di wilayah Jawa-Bali jumlah PUS yang belum ber-KB relatif sedikit sehingga semakin sulit mencari pasangan usia subur yang dapat diajak ber-KB. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa sebagian besar dari PUS yang belum ber-KB di Jawa dan Bali masih berusia muda dan atau anaknya masih sedikit sehingga masih mengharapkan mempunyai anak. Untuk wilayah Luar Jawa-Bali I dan Luar Jawa-Bali II pada akhir Repelita IV masyara-kat yang berhasil diajak menjadi peserta KB baru masing-masing mencapai 84,0% dan 92,3% dari sasaran yang ditetapkan. Tingkat pencapaian sasaran ini menjadi masing-masing sebesar 113,0% dan 104,5% pada tahun ketiga Repelita V. Peningkatan penca-paian yang melebihi sasaran baik di wilayah Luar Jawa-Bali I maupun di wilayah Luar Jawa-Bali II disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang bertujuan memperluas jangkauan program, terutama di daerah terpencil dan daerah transmigrasi. Di sawing itu, sejak awal Repelita V telah ditingkatkan pula penggarapan pelaksanaan KB di daerah kepulauan, antara lain kepulauan-kepulauan di propinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Sela-tan dan Sulawesi Utara.

Sejak Repelita IV telah digalakkan peningkatan kualitas alat kontrasepsi yang dipakai, yaitu yang mempunyai tingkat perlindungan terhadap kehamilan yang relatif tinggi. Sementara itu kebijakan dalam Repelita V diarahkan pada peningkatan peran serta masyarakat dengan meningkatkan kesadaran dan ke-sediaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan slat kontra-sepsi tanpa mengandalkan subsidi penuh dari pemerintah.

Gambaran hasil arah kebijakan tersebut di atas dapat dilihat dalam Tabel XIX-7. Pada akhir Repelita IV jumlah peserta KB baru yang memakai alat kontrasepsi dengan tingkat perlindungan yang kurang efektif terhadap kehamilan mencapai 72,8%. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah peserta KB yang memakai alat kontrasepsi pil, kondom dan suntikan. Se-dangkan sisanya, yaitu sebanyak 27,2%, adalah peserta KB yang

XIX/20

TABEL XIX - 7

JUMLAH PESERTA KELUARGA BERENCANA BARUMENURUT METODE KONTRASEPSI,

1988/89 - 1991/92(ribu orang)

Repelita V

Metode Kontrasepsi 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92

P i 1 1.962,4 1.307,0 1.393,7 1.466,7

(36,5%) (30,5%) (31,1%) (32,4%)

Kondom 160,4 104,3 91,4 84,8

(3,0%) (2,4%) (2,0%) (1,9%)

Suntikan 1.791,0 1.434,1 1.612,3 1.769,6

(33,3%) (33,5%) (36,0%) (39,1%)

I U D 1.152,9 937,6 903,2 790,1

(21,4%) (21,9%) (20,2%) (17,4%)

Lain-lain 121,1 145,2 146,1 135,7

(2,3%) (3,4%) (3,3%) (3,0%)

Implant 187,5 356,1 332,0 284,1

(3,5%) (8,3%) (7,4%) (6,3%)

Jumlah 5.375,3 4.284,3 4.478,7 4.531,0

(100,0%) (100,0%) (100,0%) (100,0%)

XIX/21

menggunakan alat kontrasepsi dengan tingkat perlindungan yang lebih efektif terhadap kehamilan. Persentase peserta KB baru yang memakai alat kontrasepsi efektif pada tahun pertama Re-pelita V naik menjadi 33,6% untuk kemudian menurun menjadi 26,7% pada tahun ketiga Repelita V. Mungkin sekali penurunan ini terjadi antara lain karena PUS yang menjadi peserta KB baru terdiri atas mereka yang berumur muda sehingga cenderung memakai alat kontrasepsi yang berjangka tidak lama karena masih ingin mempunyai anak kemudian. Kemungkinan lain adalah: para peserta KB baru memakai alat kontrasepsi yang tidak se-penuhnya mendapatkan subsidi penuh dari pemerintah, yaitu alat kontrasepsi dengan tanda Lingkaran Biru. Sampai saat ini alat kontrasepsi yang memakai tanda Lingkaran Biru baru ada beberapa jenis, yaitu Pil, Kondom, Suntikan, dan IUD jenis Copper-T.

g. Pencapaian Peserta KB Aktif

Upaya pembinaan peserta KB merupakan pelaksanaan program yang sangat penting. Peserta KB yang dapat dibina dengan baik secara langsung berdampak menurunkan tingkat kelahiran. Pa-sangan Usia Subur (PUS) yang secara terus menerus memakai alat kontrasepsi dinamakan peserta KB aktif.

Pembinaan kelestarian kesertaan dalam berkeluarga beren-cana dilaksanakan antara lain melalui usaha peningkatan kese-jahteraan keluarga. Kegiatan ini meliputi pemberian modal pinjaman kepada kelompok akseptor untuk kegiatan produktif sehingga diharapkan memberikan tambahan pendapatan bagi kelu-arga akseptor. Di samping itu juga telah dilaksanakan pembe-rian beasiswa kepada putera-puteri peserta KB lestari yang berprestasi di sekolah dan pemberian bantuan perawatan bagi peserta KB yang mengalami efek samping pemakaian alat kontra-sepsi. Untuk memberikan rasa kebanggaan kepada para peserta KB aktif maka pemerintah menunjukkan perhatiannya dalam wujud penghargaan kepada mereka yang telah menjadi peserta KB aktif selama 16 tahun, 10 tahun dan 5 tahun.

Pada tahun ketiga Repelita V jumlah peserta KB aktif mencapai sebesar 20,3 juta PUS (lihat Tabel XIX-8). Dari jum-lah tersebut sebesar hampir dua per tiga adalah peserta KB aktif yang tinggal di wilayah Jawa-Bali. Jumlah peserta KB aktif di wilayah ini sangat besar karena hampir dua pertiga dari seluruh PUS yang ada tinggal di wilayah Jawa-Bali. Dengan demikian keberhasilan dalam pembinaan peserta KB agar tetap memakai alat kontrasepsi di wilayah tersebut sangat

XIX/22

TABEL XIX - 8PENCAPAIAN HASIL SASARAN PESERTA KB AKTIF,1988/89 - 1991/92(ribu orang)

Repelita VW i l a y a h 1988/8

91989/90 1990/9

11991/9

2

Jawa - Bali

Sasaran Repelita 12.384,0

12.877,5

13.231,0 13.582,8Pencapaian 12.793,

112.336,

512.543,6 13.117

,9Persentase (103,3%)

(95,8%) (94,8%) (96,6%)

Luar Jawa - Bali I

Sasaran Repelita 3.931,0 4.735,4 4.942,7 5.154,Pencapaian 4.499,2 4.543,5 4.652,5 5.077,

4Persentase (114,5%)

(95,9%) (94,1%) (98,5%)

Luar Jawa - Bali II

Sasaran Repelita 925,0 1.361,1 1.449,0 1.539,0Pencapaian 1.476,3 1.645,3 1.575,9 2.067,6Persentase (159,6%

)(120,9

%)(108,8%) (134,3

%)Indonesia

Sasaran Repelita 17.240,0

18.974,0

19.622,7 20.276,5Pencapaian 18.768,

618.525,

318.772,0 20.262

,9Persentase (108,9%)

(97,6%) (95,7%) (99,9%)

XIX/23

berpengaruh terhadap tingkat pencapaian peserta KB aktif se-cara nasional.

Tingkat pencapaian peserta KB aktif pada tahun ketiga pelaksanaan Repelita V sedikit lebih kecil dari sasaran yang ditetapkan karena pencapaian di wilayah Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali I masing-masing hanya mencapai 96,6% dan 98,5% dari sasaran Repelita V. Namun demikian tingkat pencapaian terse-but lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pencapaian pada tahun 1990/91. Sementara itu tingkat pencapaian di wilayah luar Jawa-Bali II jauh lebih tinggi dari sasaran yang dite-

tapkan, yaitu 134,3%. Rendahnya tingkat pencapaian peserta KB aktif di wilayah Jawa-Bali, sebagaimana telah diuraikan sebe-lumnya, disebabkan oleh makin sedikitnya pasangan usia subur yang belum melaksanakan KB.

Selain terus diupayakan adanya peningkatan jumlah peser-ta KB aktif juga dilaksanakan peningkatan pemakaian alat kon-trasepsi yang lebih efektif. Dengan meningkatnya jumlah pe-serta KB aktif yang memakai alat kontrasepsi efektif diharap-kan kelestarian kesertaan masyarakat dalam ber-KB semakin tinggi.

Pada tahun ketiga pelaksanaan Repelita V pencapaian jum-lah peserta KB aktif yang memakai alat kontrasepsi kurang efektif (Pil, Kondom dan Suntikan) adalah sebesar 62,5% (Tabel XIX-9). Persentase ini hampir sama dengan tahun 1990/91 (62,7%) tetapi lebih rendah dibandingkan dengan tahun 1989/90 (64,5%).

h. Prasarana dan Sarana

Guna menunjang kegiatan-kegiatan pelayanan bagi para peserta KB diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Seperti tahun-tahun sebelumnya penyediaan alat kontrasepsi secara memadai merupakan kebutuhan yang mutlak baik dalam jumlah, maupun dalam jenis, mutu, dan ketepatan waktu peng-adaannya. Pengadaan alat kontrasepsi dalam tahun 1991/92 da-pat dilihat dalam Tabel XIX-10. Sejak tahun pertama sampai dengan tahun ketiga Repelita V pengadaan alat kontrasepsi Pil terus mengalami penurunan. Pada tahun 1991/92 jumlah pengada-

an alat kontrasepsi Pil hanya mencapai sebesar 62,6 juta si-klus. Rendahnya pengadaan alat kontrasepsi Pil pada tahun 1991/92 disebabkan jumlah persediaan Pil pada tahun-tahun se-belumnya masih tinggi. Demikian juga penyediaan alat kontra-sepsi IUD, Suntikan dan Kondom. Di samping itu penurunan jum-lah pengadaan alat kontrasepsi tersebut juga disebabkan oleh

XIX/24

TABEL XIX – 9

JUMLAH PESERTA KELUARGA BERENCANA AKTIFMENURUT METODA KONTRASEPSI,

1988/89 – 1991/92(ribu orang)

XIX/25

GRAFIK XIX – 1

PERKEMBANGAN JUMLAH KELUARGA BERENCANA AKTIFMENURUT METODE KONTRASEPSI,

1988/89 – 1991/92

TABEL XIX - 10

PENYEDIAAN ALAT KONPRASEPSI PADA KLINIK KB,1988/89 - 1991/92

(ribu)

Repelita V

Alat-alat Satuan 1988/89 1989/90 1990/91 1991/92

P i 1 Siklus 29.347,9 122.633,3 110.588,5 62.565,8

Kondom Gross 277,7 593,9 186,0 194,0

Suntikan Vial 12.745,1 23.639,9 9.457,9 9.201,0

Implant Set 275,8 419,6 426,8 441,1

XIX/27

semakin tingginya peserta KB yang bersedia memenuhi kebutuhan alat kontrasepsinya dengan membeli di pasaran bebas dan pada Dokter atau Bidan praktek swasta. Sementara itu, pengadaan alat kontrasepsi yang disuntikkan di bawah kulit (Implant) relatif tetap karena walaupun peminatnya besar, pelayanan untuk memakai alat kontrasepsi ini memerlukan tenaga pelayan-an yang khusus.

Guna mempercepat pengiriman laporan hasil pelaksanaan program ke Dati II, Dati I maupun ke Pusat, Pengawas Petugas Lapangan KB (PPLKB) telah dilengkapi mesin tik sebanyak 2.683 buah. Jumlah ini merupakan separuh lebih dari kebutuhan di seluruh Indonesia. Di samping itu untuk memperlancar arus informasi yang segera memerlukan penyelesaian, seperti halnya efek samping yang dialami peserta KB yang tinggal di daerah-daerah terpencil, sebagian PPLKB telah pula dilengkapi dengan sarana komunikasi berupa radio komunikasi (SSB) sebanyak 216 unit.

i. Pelaporan dan Penelitian

Untuk pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksana-

kan, diperlukan sistem pencatatan dan pelaporan yang benar. Laporan yang benar sangat menunjang pengambilan keputusan baik untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan maupun untuk perencanaan tindak lanjut. Di samping itu laporan yang dite-rima tepat waktu sangat membantu pengambilan langkah pengen-dalian agar tidak ketinggalan dari perkembangan kondisi di lapangan.

Dalam rangka meningkatkan pemantauan atas perkembangan pelaksanaan program KB, sejak awal Repelita V telah diadakan penyempurnaan-penyempurnaan dalam sistem pencatatan dan pela-poran sehingga sesuai dengan tingkat perkembangan pelaksanaan program. Sistem pencatatan dan pelaporan tersebut dikembangkan menjadi 3 sub-sistem, yaitu sub-sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi, sub-sistem pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan serta sub-sistem pencatatan dan pelaporan pendataan PUS dan peserta KB. Sub-sistem penca-tatan pelaporan pelayanan kontrasepsi dikhususkan untuk mem-peroleh data dan informasi tentang kegiatan dan hasil-hasil kegiatan pelayanan kontrasepsi melalui petugas klinik KB, dokter/bidan praktek swasta, apotek, PPKBD serta kelompok peserta KB. Sub-sistem pencatatan pelaporan pengendalian. lapangan bertujuan untuk memperoleh data dan informasi menge-nai kegiatan dan hasil kegiatan Pengawas Petugas Lapangan KB (PPLKB), Petugas Lapangan KB (PLKB), Tim KB Keliling (TKBK),

XIX/28

Usaha Peningkatan Gizi Keluarga (UPGK) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Kelompok Akseptor (UPPKA). Sementara itu sub-sis-tem pencatatan dan pelaporan pendataan PUS dan peserta KB dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai jum-lah Pasangan Usia Subur (PUS), jumlah peserta KB aktif menu-rut jenis alat kontrasepsi yang dipakai, jumlah PUS yang bu-

kan peserta KB, dan jumlah anak balita.

Kegiatan penelitian diarahkan untuk mengumpulkan infor-masi yang tidak dapat dikumpulkan melalui pelaporan dan pen-

catatan berkala. Kegiatan ini diperlukan untuk menunjang ke-bijakan dalam penyempurnaan program KB.

Penelitian yang mencakup seluruh wilayah Indonesia ada-lah Survai Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). Pada akhir tahun ketiga Repelita V laporan awal SDKI telah dapat diselesaikan. Dari laporan tersebut dapat disediakan data mengenai kondisi demografi penduduk, pemakaian alat kontra-sepsi, dan keadaan kesehatan penduduk.

Pada tahun 1991/92 telah dilakukan penelitian terapan di 8 propinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Ba-

rat, Daerah Istimewa Aceh, Bali, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberada-

an dan efektifitas institusi-institusi yang berada di masyara-kat yang berkaitan dengan pelaksanaan KB, seperti Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD), Sub Pembantu Pembina KB Desa (Sub-PPKBD), dan kelompok akseptor. Dari hasil penelitian terapan tersebut dapat dikembangkan kebijakan peran serta institusi masyarakat dalam peningkatan pelaksanaan KB.

Penelitian yang bersifat medis dilaksanakan untuk meng-kaji efektifitas alat kontrasepsi suntikan yang memerlukan pelayanan ulang setiap satu bulan. Alat kontrasepsi suntikan ini disebut Cyclofem. Hasil sementara penelitian menunjukkan bahwa alat kontrasepsi tersebut mempunyai efek samping yang lebih kecil dibandingkan dengan alat kontrasepsi suntikan lainnya yang memerlukan pelayanan ulang setiap tiga bulan.

XIX/29