· web viewperan ser- ta dewan k3 di tingkat nasional dan daerah serta panitia pembina k3 di...

TENAGA KERJA, KESEMPATAN KERJADAN TRANSMIGRASI

BA B X II

TENAGA KERJA, KESEiPATAN KFRJA DAN TRANSMIGRASI

A. TENAGA KERJA

1. Pendahuluan

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1988 mengemukakan bahwa kebijaksanaan ketenagakerjaan khususnya penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja dilanjutkan dan ditingkatkan dengan memperhatikan keseimbangan yang lebih mantap antara sektor pertanian dan sektor-sektor di luar pertanian khususnya sektor industri. Dalam Repelita V kebijaksanaan perluasan la-pangan kerja diarahkan agar tercipta pergeseran struktur te-naga kerja yang lebih cepat dari lapangan kerja sektor perta-nian kepada lapangan kerja sektor nonpertanian. Selain itu untuk membina dan mengembangkan kemampuan, tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan, maka pelaksanaan pelatihan ke-terampilan terus ditingkatkan. Selanjutnya upaya agar tercipta kerja sama yang serasi yang dijiwai oleh Pancasila dan Un- dang-Undang Dasar 1945, dalam hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha juga terus dimantapkan.

Selama dua tahun Repelita V, ekonomi Indonesia terus berkembang, baik dari segi kemampuan menghasilkan produksi barang dan jasa, maupun dari kemampuan menciptakan lapangan kerja baru. Namun bersamaan dengan itu tantangan perluasan lapangan kerja, tetap merupakan masalah yang cukup mendesak dalam pembangunan Indonesia. Hal ini disebabkan pertumbuhan

XII/3

angkatan kerja masih relatif tinggi, walaupun pertumbuhan penduduk sudah mengalami penurunan. Jumlah angkatan kerja baru yang memerlukan pekerjaan meningkat cukup besar.

Perkembangan masalah ketenagakerjaan di Indonesia antara lain dapat diikuti dari hasil Sensus Penduduk 1971, Sensus Penduduk 1980, Survai Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1985, dan Survai Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 1989. Pada tahun 1971, 1980, 1985, dan 1989, angkatan kerja masing-masing ber-jumlah 41,3 juta orang, 52,4 juta orang, 63,8 juta orang, dan 75,5 juta orang. Angkatan kerja yang bekerja masing-masing berjumlah 37,6 juta orang, 51,5 juta orang, 62,4 juta orang, dan 73,4 juta orang. Dalam tahun-tahun tersebut jumlah orang yang menganggur penuh atau mencari pekerjaan masing-masing sebanyak 3,6 juta orang, 0,9 juta orang, 1,4 juta orang, dan 2,1 juta orang. Separuh pengangguran sebagaimana yang diukur dengan persentase angkatan kerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu masih cukup besar. Walaupun demikian dapat dikemukakan bahwa proses pembangunan yang berlangsung sejak Repelita I sampai pada tahun pertama Repelita V telah berhasil menciptakan lapangan kerja baru bagi sebagian besar tambahan angkatan kerja.

Proses pembangunan dalam kurun waktu empat Repelita telah berhasil memperbaiki struktur sektoral lapangan kerja. Pada tahun 1971 lebih dari 641 angkatan kerja bekerja di sek-tor pertanian. Pada tahun 1989, persentase tersebut menurun hingga sekitar 55%. Tingkat pendidikan angkatan kerja juga telah nengalami kemajuan yang berarti. Pada tahun 1971 sekitar 29% dari angkatan kerja yang bekerja berpendidikan SD dan SD ke atas, maka pada tahun 1989 persentase ini telah mening-kat nenjadi sekitar 54%.

Keadaan ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami berbagai kenajuan, namun masih terlihat adanya beberapa keti-.

dakseiaibangan. Pertama, ketidakseimbangan secara umum, yaitu .

jumlah angkatan kerja yang memenuhi pasar kerja lebih besar dari lapangan kerja yang tersedia. Dalam hubungan ini untuk mewujudkan mendayagunakan tenaga kerja, maka dilaksanakan berbagai kebijaksanaan yang ditujukan untuk memperluas lapang-an kerja produktif.

Kedua, ketidakseimbangan struktural ataupun sektoral, di mana sebagian besar angkatan kerja masih bekerja di sektor pertanian. Salah satu sasaran yang diusahakan adalah meningkatkan daya tampung produktif di luar sektor pertanian sehing-

XII/4

Tabel XII – 1

PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA, 1971- 1989

Sumber:

1) BPS, Sensus Penduduk 1971, Seri D-Maret 19752) BPS, Sensus Penduduk 1980, Seri S No. 2, Februari 1983 3) BPS, SUPAS 1985, Seri S No. 54) BPS, SAKERNAS 1989, Nopember 1990

XII/5

ga lapangan kerja sektor-sektor tersebut menjadi bagian yang semakin besar dari seluruh lapangan kerja.

Ketiga, ketidakseimbangan yang menyangkut mutu tenaga kerja, yaitu tuntutan akan tenaga kerja yang terampil semakin meningkat. Tenaga terampil tersebut selain dibutuhkan sebagai penggerak pembangunan, dalam upaya meningkatkan produktivitas dan memantapkan upaya menghapuskan kemiskinan, serta mening-katkan harkat dan status tenaga kerja.

Masih terbatasnya lapangan kerja yang tersedia juga meng-akibatkan lemahnya posisi tenaga kerja. Untuk itu maka ke-bijaksanaan hubungan dan perlindungan tenaga kerja juga di-kembangkan dalam usaha meningkatkan ketenangan kerja dan ke-tenangan berusaha.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Sehubungan dengan perkembangan masalah ketenagakerjaan sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka langkah-langkah kebijaksanaan yang ditempuh dalam Repelita V merupakan pe-ningkatan dan pemantapan berbagai langkah kebijaksanaan yang ditempuh pada Repelita-repelita sebelumnya. Langkah-langkah kebijaksanaan ini dapat dikategorikan sebagai langkah-langkah yang bersifat umum, sektoral, regional, dan khusus.

Langkah-langkah kebijaksanaan yang bersifat umum menca-kup perluasan lapangan kerja produktif yang mencakup berbagai segi kegiatan ekonomi keuangan dan investasi yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada terbukanya lapangan kerja baru. Berbagai kebijaksanaan dere-gulasi dan debirokratisasi yang ditempuh sejak tahun 1983 me-rupakan bagian dari kebijaksanaan umum. Langkah-langkah yang bersifat sektoral diarahkan agar kebijaksanaan pembangunan di sektor tertentu seperti pertanian, industri dan jasa ber-orientasi kepada perluasan lapangan kerja. Langkah-langkah yang bersifat regional mencakup upaya untuk mendorong pengem-bangan jumlah dan kualitas sumber daya manusia setempat agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan pembangunan dapat lebih memanfaatkan se-luruh potensi yang ada di daerah masing-masing. Langkah-lang-kah yang bersifat khusus ditujukan untuk meningkatkan lapang-an kerja kelompok-kelompok tertentu seperti tenaga kerja usia muda, wanita, petani miskin, dan sebagainya melalul berbagai kegiatan bantuan pembangunan, kegiatan padat karya, dan lain-lain.

XII/6

Pelaksanaan berbagai langkah-langkah kebijaksanaan yang telah ditempuh selama ini dilaporkan pada berbagai bab dalam lampiran pidato. Dalam bab ini dilaporkan langkah-langkah khusus yang telah ditempuh selama dua tahun Repelita V. Ada- pun langkah-langkah khusus ini meliputi kegiatan-kegiatan pe-nyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja, pelatihan dan kete-rampilan tenaga kerja, serta hubungan dan perlindungan tenaga kerja.

a. Penyebaran dan Pendayagunaan Tenaga Kerja

Kebijaksanaan penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja terus dilanjutkan dalam Repelita V. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari usaha agar jumlah tenaga kerja sebagai sumber daya manusia dapat dijadikan modal dasar pembangunan nasional. Program ini mencakup pendayagunaan tenaga kerja me-lalui bantuan pembangunan Daerah Tingkat II, reboisasi dan penghijauan, pendayagunaan tenaga kerja penganggur dan sete-ngah penganggur, pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST), pembatasan penggunaan tenaga kerja asing, pengembangan informasi pasar kerja dan penyaluran tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja.

(1) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat Dua

Kegiatan penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja antara lain dilaksanakan melalui Bantuan Pembangunan Daerah Ting- kat II (lebih dikenal sebagai Program Inpres Kabupaten) yang ditujukan untuk membangun fasilitas umum yang disesuaikan de-ngan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah, seperti pa-sar, terminal angkutan umum, jalan, saluran pengairan, jemba-tan, dan sebagainya. Kegiatan ini juga diarahkan dalam rangka perluasan lapangan kerja produktif dengan memanfaatkan tenaga kerja dan bahan lokal yang ada di sekitar proyek sebanyak mungkin.

Lapangan kerja yang diciptakan dari Program Inpres Kabu-paten pada tahun pertama dan kedua Repelita V terlihat menurun dibandingkan dengan tahun terakhir Repelita IV (Tabel XII-2). Penurunan tersebut antara lain disebaakan meningkatnya ruang lingkup atau sasaran program, sehingga ada proyek-proyek yang dibiayai oleh bantuan pembangunan Daerah Ting- kat II yang tidak sepenuhnya meliputi kegiatan yang padat karya, misalnya proyek penyusunan tata ruang, proyek pendata- an Pajak Bumi dan Bangunan. Di samping itu proyek-proyek

XII/7

TABEL XII - 2

JUMLAH LAPANGAN KERJA YANG DAPAT DICIPTAKAN DALAM PROGRAM INPRES KABUPATEN/KOTAMADYA,

1988/89 - 1990/91

1) Angka sementara

bangunan dan konstruksi sudah lebih menekankan pada efisiensi teknis. Namun demikian secara keseluruhan program Inpres Ka-bupaten, selain telah berhasil membangun dan merehabilitasi prasarana pembangunan yang dibutuhkan masyarakat, juga telah menciptakan lapangan kerja yang cukup memadai dan dengan demikian menyumbang pada pengurangan pengangguran.

(2) Reboisasi dan Penghijauan

Kegiatan lain adalah reboisasi dan penghijauan yang di-laksanakan melalui program rehabilitasi hutan dan tanah kri-tis. Reboisasi dan penghijauan selain diarahkan untuk konser-vasi lahan agar dapat mengendalikan banjir dan erosi di musim penghujan, serta kekeringan di musim kemarau, juga diarahkan untuk perluasan lapangan kerja. Kegiatan ini dalam pelaksana-annya membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga masyarakat

XII/8

setempat yang pada umumnya berketerampilan rendah dapat ke-sempatan berperan serta dan turut menikmati hasil pembangunan dengan imbalan yang diterima.

Luas lahan yang dihijaukan pada tahun kedua Repelita V meningkat hampir empat setengah kali lipat. Hal tersebut di-laksanakan sehubungan dengan usaha untuk mengimbangi kecepat- an kerusakan lahan di areal pertanian lahan kering, dan untuk meningkatkan kesejahteraan petani lahan kering, melalui pe-nyediaan kayu bakar, pakan ternak dan sebagainya. Lapangan kerja yang dapat diciptakan dari kegiatan reboisasi dan peng-hijauan dalam tahun pertama dan kedua Repelita V dibandingkan dengan tahun te.rakhir Repelita IV mengalami kenaikan yang cu-kup tinggi (Tabel XII-3). Dengan demikian secara keseluruhan kegiatan reboisasi dan penghijauan telah menciptakan lapangan kerja yang cukup berarti bagi masyarakat sekitarnya.

(3) Pendayagunaan Tenaga Kerja Penganggur dan Setengah Penganggur

Sejalan dengan usaha pendayagunaan dan pemanfaatan po-tensi tenaga kerja ke arah kegiatan produktif, di daerah pe-desaan dilaksanakan kegiatan Pendayagunaan Tenaga Kerja Pe-nganggur dan Setengah Penganggur (PTKPSP) melalui sistem padat karya. Proyek PTKPSP pada prinsipnya sama dengan Proyek Padat Karya Gaya Baru (PPKGB) pada program pembangunan desa di Repelita-repelita sebelumnya. Pada Repelita V PPKGB diin-tegrasikan dalam program penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja.

Proyek PTKPSP bertujuan untuk memanfaatkan tenaga kerja penganggur dan setengah penganggur di sekitar lokasi proyek yang memerlukan pekerjaan dengan menggunakan bahan dan fasi-litas yang tersedia di daerah setempat. Sasaran kegiatan di-arahkan pada daerah-daerah yang relatif tertinggal, padat pen-duduk, rawan bencana alam dan daerah yang penduduknya berpen-dapatan rendah. Proyek ini juga ditujukan untuk menunjang usaha pengembangan lingkungan pemukiman dan pengembangan pa-riwisata serta menghasilkan barang-barang ekspor nonmigas.

Pada Tabel XII-4 terlihat bahwa pada tahun pertama Repe-lita V, PTKPSP dilaksanakan di 329 lokasi/kecamatan, dan me-ningkat di 640 lokasi/kecamatan pada tahun kedua. Bila diban-dingkan dengan tahun terakhir Repelita IV jumlah lokasi/keca-matan yang melaksanakan kegiatan PTKPSP terlihat menurun. Na-

XII/9

TABEL XII – 3

JUMLAH LAPANGAN KERJA YANG DAPAT DICIPTAKANDALAM PROGRAM REBOISASI DAN PENGHIJAUAN,

1988/89 – 1990/91

XII/10

TABEL XII - 4

JUMLAH LOKASI/KECAMATAN DAN PENGERAHAN TENAGA KERJADALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA PENGANGGUR DAN SETENGAH PENGANGGUR

MELALUI SISTEM PADAT KARYA 1988/89 - 1990/91

1) Angka diperbaiki 2) Angka sementara

XII/11

mun demikian tenaga kerja yang terserap melalui kegiatan PTKPSP sampai pada tahun kedua Repelita V mengalami peningkat-an yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan tahun terakhir Repelita IV. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran PTKPSP tidak hanya ditujukan pada banyaknya lokasi/kecamatan, tetapi lebih ditekankan pada penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi bagi tenaga kerja di sekitar proyek.

Kegiatan PTKPSP dilaksanakan di pedesaan pada waktu sepi kerja dengan imbalan jasa yang diberikan sedikit lebih rendah dari upah minimum yang berlaku setempat. Namun demikian jumlah peminat yang tuiut serta dalam kegiatan ini cukup banyak. Besarnya imbalan jasa atau upah yang diberikan pada pekerja pada akhir Repelita IV sampai pada tahun kedua Repelita V cenderung meningkat, yaitu masing-masing Rp 1.000,- Rp 1.200,- dan Rp 1.500,- per hari.

Pada Tabel XII-5 terlihat hasil-hasil fisik yang dicapai dari kegiatan PTKPSP yang berupa perbaikan/pembuatan jalan desa, saluran pengairan tersier, sawah baru, penghijauan, terasering, tanggul, dermaga, dan lain-lain, menurun pada ta-hun pertama Repelita V. Hal ini disebabkan terbatasnya dana yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut, tetapi kemudian meningkat lagi pada tahun 1990/91. Hasil fisik dica-pai yang cukup menonjol meliputi jalan desa, saluran pengair-an tertier, terasering dan pembuatan tanggul sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk penyempurnaan perencanaan PTKPSP, dalam tahun 1989/90 telah diadakan pengkajian kembali mengenai kecamatan calon lokasi di 11 propinsi yang memenuhi kriteria sistem padat karya. Pada tahun 1990/91 pengkajian dilanjutkan untuk 14 propinsi. Hal ini dilakukan untuk menentukan skala prio-ritas lokasi proyek melalui penentuan klasifikasi wilayah padat karya menurut peringkat sangat maju, maju, sedang berkembang, dan belum berkembang.

Dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja juga dikembangkan sistem Teknologi Padat Karya (TPK) dan Teknologi Tepat Guna (TTG). Penerapan TPK dilaksanakan oleh Petugas Lapangan Teknologi Padat Karya (PL-TPK), dengan menginventarisasi ber-bagai teknik produksi pedesaan dan mengadakan pengkajian ser-ta pengembangan TPK. Pada akhir Repelita IV, TPK dan TTG te-lah dikembangkan di 14 propinsi. Sampai tahun pertama Repeli- ta V telah diterapkan sebanyak 12 jenis teknologi yang dise-

XII/12

TABEL XII - 5

HASIL PELAKSANAAN FISIK PROYEK PADAT GAYA BARU,1988/89 - 199091

Repelita V

Kegiatan Fisik Satuan 1988/89 1989/90 1) 1990/91 2)

1. Perbaikan/pembuatan kmjalan desa

1.667,6 744,9 1.594,7

2. Perbaikan/pembwtan kmSaluran pengairanTersier

1i4,4 152,0 229,1

3. Pembuatan sawah baru, hapenghijauan, terase-ring dan lain-lain

82,9 78,4 111,9

4. Tanggul, dermaga, kmdan lain-lain

53,5 43,8 121,2

1) Angka diperbaiki 2) Angka aementara.

XII/13

bar di 26 propinsi, dan pada tahun kedua Repelita V meningkat menjadi 29 jenis teknologi yang telah tersebar ke seluruh propinsi. Penerapan TPK yang meliputi berbagai jenis teknolo-gi tersebut telah dituangkan atau disusun dan disempurnakan dalam penerbitan buku "Profil Teknologi Padat Karya". Pener-bitan buku tersebut disebarkan untuk dimanfaatkan sebagai buku panduan bagi Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST), pramu-ka, pekerja-pekerja sosial dan lain-lain.

(4) Tenaga Kerja Sukarela

Dalam tahun-terakhir Repelita IV kegiatari penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela melalui Proyek Pengerahan Tenaga Kerja Sukarela Pelopor Pembaharuan dan Pembangunan (TKS-BUTSI) diubah menjadi pola Bimbingan Kerja Tenaga Kerja Terdidik (BKTKT). Pada Tabel XII-6 terlihat bahwa tahun ter-akhir Repelita IV telah disebarkan sejumlah 280 orang tenaga terdidik melalui kegiatan BKTKT di 14 propinsi.

Dalam Repelita V kegiatan penyebaran tenaga kerja suka-rela disempurnakan dan diarahkan pada pembinaan untuk usaha mandiri, agar mereka tumbuh dan berkembang sebagai kader-kader wiraswasta melalui Proyek Pendayagunaan Tenaga Kerja Su-karela Terdidik (TKST). TKST tersebut diberikan pelatihan da-

TABEL XII - 6

PENGERAHAN TENAGA KERJA SUKARELA,1988/89 - 1990/91

TahunJumlah Pengerahan

(orang)

1988/89 280 1)

1999/90 1.171 2)

1990/91 2.272 2)

1) Pola Pengerahan Tenaga Kerja Sukarela Pembaharuan Pembangunan (TKS-BUTSI)

2) Pengerahan Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST)

XII/14

lam berbagai keterampilan dan kewiraswastaan oleh Petugas Pe-mandu Lapangan, agar dapat berperan sebagai konsultan manaje-men koperasi, pemandu wirausaha dan motivator di Lembaga Ke-tahanan Masyarakat Desa (LKMD) di desa-desa swadaya, atau se-bagai tenaga teknis sektor-sektor pembangunan yang membutuh-kan. Setelah menyelesaikan tugasnya selama dua tahun, para mantan TKST dengan pengalaman yang diperoleh diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri dan orang lain yang pada gilirannya akan memperluas lapangan kerja pro-duktif.

Pada tahap awal, yaitu tahun pertama Repelita V pendaya-gunaan TKST hanya ditugaskan di Koperasi Unit Desa (KUD). Berbeda dengan kebijaksanaan TKS Repelita IV dan sebelumnya yang merekrut peserta dari semua bidang ilmu pengetahuan, pada Repelita V disiplin ilmu yang dimiliki para TKST dise-suaikan dengan permintaan di mana TKST akan ditempatkan. Pada Tabel XII-6 terlihat bahwa jumlah TKST yang ditugaskan pada tahun pertama Repelita V yang merupakan TKST angkatan I seba-nyak 1.171 orang. Pada tahun kedua Repelita V, yaitu TKST Angkatan II jumlahnya mengalami peningkatan hampir dua kali lipat, yaitu sebanyak 2.272 orang. Hal ini disebabkan cukup banyaknya sarjana yang mendaftar dan berminat untuk mendarma-baktikan dirinya sebagai TKST pada usaha pembinaan koperasi (KUD) pada khususnya.

(5) Informasi Ketenagakerjaan dan Penyaluran Melalui Mekanisme Antar Kerja

Pengumpulan dan penyebaran informasi ketenagakerjaan yang berfungsi untuk mempertemukan antara pencari kerja dan kesempatan kerja menurut lapangan usaha, jabatan dan tingkat pendidikan terus dilaksanakan. Informasi tersebut juga diman-faatkan untuk menunjang penyaluran tenaga kerja melalui meka-nisme antar kerja antar daerah (AKAD), antarr kerja lokal (AKL) dan antar kerja antar negara (AKAN) dan juga sebagai masukan untuk memperkirakan jumlah dan kebutuhan pelatihan kejuruan serta sebagai bahan bimbingan atau penyuluhan jabatan.

Pada Tabel XII-7 disajikan perkembangan jumlah pencari kerja yang terdaftar, permintaan dan penempatan tenaga kerja, pada tahun terakhir Repelita IV sampai pada tahun kedua Repe-lita V. Semakin banyaknya lulusan sistem pendidikan yang masuk pasar kerja menimbulkan bertambahnya yang mendaftarkan

XII/15

TABEL XII - 7

JUMLAH PFNDAFTARAN, PFRMINTAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJAMELALUI DEPARTEMEN TENAGA KERJA,

1988/89 - 1990/91

Repelita V

Jenis Kegiatan 1988/891989/90 1) 1990/91 2)

Pendaftaran

Permintaan

Penempatan

Penghapusan

Sisa Pendaftaran 3)

1.646.616

184.428

122.692

668.636

855.288

2.159.557

255.422

185.030

685.074

1.289.453

2.511.559

264.906

202.669

631.080

1.677.810

1) Angka diperbaiki2) Angka sementara3) Sisa pendaftaran = Pendaftaran – (Penempatan + Penghapusan).

XII/16

diri dari tahun ke tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Sejalan dengan itu jumlah tenaga kerja yang dapat ditempatkan pada tahun kedua Repelita V meningkat 9,53% dibanding tahun perta- -ma Repelita V atau meningkat 65,18% dari tahun terakhir Repe- lita IV. Tenaga kerja yang mencari pekerjaan atas usaha sen-diri (penghapusan) pada tahun kedua Repelita V terlihat menurun sebesar 7,88% dibanding tahun pertama Repelita V dan menurun sebesar 5,62% dibanding tahun terakhir Repelita IV.

Kegiatan penyaluran antar kerja dalam pelaksanaannya di-kaitkan dengan pemberian dan peningkatan keterampilan serta pelatihan mengenai disiplin kerja secara terpadu di Balai La-tihan Kerja (BLK). Usaha pengkaitan penyaluran dan pelatihan tersebut dilaksanakan agar pencari kerja dapat memenuhi per-syaratan jabatan sesuai dengan permintaan atau lowongan kerjayang tersedia.

Pada Tabel XII-8 nampak bahwa jumlah tenaga kerja yang disalurkan melalui mekanisme AKAN dari tahun terakhir Repeli- ta IV sampai pada tahun kedua Repelita V terus meningkat,

TABEL XII - 8

JUMLAH TENAGA KERJA YANG DISALURKAN DALAMRANGKA AKAD, AKAN DAN AKL,

1988/89 - 1990/91

Repelita V

Jenis Penyaluran 1988/89 1989/90 1) 1990/91 2)

A K A D 13.989 26.174 26.168A K A N 61.417 84.074 87.094

A K L 122.692 185.410 176.061

Jumlah 198.098 295.658 289.323


XII/17

yaitu masing-masing sebanyak 61.417 orang, 84.074 orang dan 87.094 orang. Sebagian besar tenaga kerja tersebut dimanfaatkan untuk mengisi kesempatan kerja di Timur Tengah, Malaysia dan Singapura, serta beberapa negara Eropa. Penyaluran tenaga kerja ke luar negeri dilakukan sebagai usaha mendayagunakan tenaga kerja yang tersedia, menambah pengalaman kerja, dan juga mendatangkan devisa bagi negara.

Jumlah tenaga kerja yang disalurkan melalui mekanisme AKL dan AKAD terlihat adanya peningkatan dari tahun terakhir Repelita IV ke tahun pertama Repelita V, namun sedikit menurun pada tahun kedua. Walaupun demikian tenaga kerja yang disalurkan pada tahun kedua Repelita V tersebut jauh lebih besar daripada tahun terakhir Repelita IV. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pada tahun kedua Repelita V jumlah tenaga kerja yang disalurkan melalui mekanisme AKAN, AKL dan AKAD terlihat meningkat cukup besar bila dibandingkan dengan tahun terakhir Repelita IV. Peningkatan penyaluran tenaga kerja tersebut disebabkan oleh semakin berfungsinya informasi ketenagakerjaan dalam menunjang kelancaran mekanisme antar kerja, baik di tingkat lokal, antar daerah maupun antar nega-ra.

(6) Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pelaksanaan pembatasan penggunaan tenaga kerja warga ne-gara asing diatur dalam Keppres No. 23 Tahun 1974. Pembatasan tersebut diklasifikasikan atas tiga kategori jabatan. Perta-ma, jabatan yang sama sekali tertutup bagi tenaga kerja asing, yaitu jabatan yang sudah dapat di isi oleh tenaga kerja Indonesia. Kedua, jabatan yang diizinkan untuk waktu ter-tentu bagi tenaga kerja asing, karena belum tersedianya tenaga kerja Indonesia yang memiliki keterampilan/keahlian ter-tentu. Bilamana tenaga kerja Indonesia telah tersedia, maka jenis jabatan ini akan tertutup bagi tenaga kerja asing. Ke-tiga, jenis jabatan yang terbuka untuk sementara waktu karena jabatan yang bersangkutan membutuhkan kepercayaan pemilik mo-dal, misalnya tenaga manager keuangan.

Pada Tabel XII-9 dan Tabel XII-10 terlihat perkembangan pembatasan penggunaan tenaga kerja warga negara asing. Pada tahun pertama dan kedua Repelita V jumlah jenis jabatan yang tertutup, terbuka untuk sementara waktu dan dibatasi meningkat dibanding dengan tahun terakhir Repelita IV, walaupun se-lama kurun waktu Repelita V berjalan jumlah jenis jabatan yang dibatasi menunjukkan angka yang konstan. Di pihak lain

XII/18

TABEL XII - 9

PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEMBATASANPENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG

MENURUT LAPANGAN USAHA, 1)1988/89 - 1990/91

Repelita V

Lapangan Usaha dan Jabatan 1988/89 1989/90 ²) 1990/91 3)

1. Jumlah Lapangan Usaha 25 25 252. Jumlah Jenis Jabatan 1.665 1.692 1.692

Yang Tertutup

2.658 2.636 2.6363. Jumlah Jenis JabatanYang Diizinkan UntukWaktu Tertentu

4. Jumlah Jenis Jabatan 171 205 205Yang Terbuka UntukSementara Waktu

4.494 4.533 4.5335. Jumlah Jenis JabatanYang Dibatasi

1) Angka kumulatif 2) Angka diperbaiki 3) Angka sementara

jumlah jenis jabatan yang diizinkan untuk waktu tertentu me-nunjukkan penurunan yang memberikan indikasi bahwa kebutuhan tenaga kerja yang terampil/ahli telah mulai dapat dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia. Jumlah jenis jabatan yang tertutup dan jabatan yang diizinkan untuk waktu tertentu cukup be-sar terdapat di lapangan usaha industri mesin dan logam dasar. Hal ini memberi gambaran bahwa lapangan usaha tersebut semakin berkembang dan membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.

XII/19

TABEL XII - 10

PELAKSANMN P84HATASAN PBiGGWiAANTENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG MBNURUT LAPANGAN USAHA,

TAHUN 1990/91

XII/20

c. Program Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja

Dalam rangka pembinaan potensi sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas, maka dilaksanakan pelatihan kete-rampilan yang diarahkan untuk mempersiapkan tenaga kerja baru usia muda terutama di pedesaan yang akan masuk dalam dunia kerja, agar dapat menjadi kekuatan efektif pembangunan bangsa. Di samping itu bagi yang sudah bekerja juga diting-katkan keterampilannya dalam upaya menyesuaikan dengan kemajuan teknologi serta perkembangan manajemen.

(1) Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas

Seiring dengan usaha peningkatan keterampilan dan pro-duktivitas, peranan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Balai Pe-ningkatan Produktivitas Daerah (BPPD) juga dilaksanakan pe-nambahan fasilitas latihan dan daya tampung. Selain itu, pe-netapan standardisasi dan sertifikasi uji keterampilan dan keahlian terus disebarluaskan pelaksanaannya.

Sebagaimana terlihat pada Tabel XII-11, pada tahun kedua Repelita V jumlah yang telah dilatih pada tahun 1990/91 se-

TABEL XII - 11

JUMLAH TENAGA KERJA YANG DILATIH DI BERBAGAIBALAI LATIHAN KERJA,1988/89 - 1990/91

Repelita V

Jenis Balai Latihan 1988/89 1989/90 1) 1990/91 2)

1. Industri 161.044 47.196 43.6272. Pertanian 21.931 7.112 6.5113. Manajemen 53.784 21.212 25.0554. Mobile Training

Unit (MTU)182.206 771 33.708

Jumlah 418.965 76.291 108.901


XII/21

besar 108.901 orang. Dari jumlah tersebut pelatihan melalui Mobile Training Unit (MTU) menunjukkan peningkatan yang cukup besar dibandingkan dengan tahun pertama Repelita V, sesuai dengan permintaan masyarakat.

Di samping itu dalam usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya produktivitas pada tahun kedua Re-pelita V telah dilaksanakan juga kegiatan pelatihan Pengenda-lian Mutu Terpadu (Total Quality Control)/Gugus Kendali Mutu (Quality Control Circle) di perusahaan-perusahaan bagi 1.625 orang tenaga kerja. Selain itu juga telah dilakukan pelatihan manajemen dan penyuluhan kewirausahaan untuk pengusaha per-usahaan kecil dengan jumlah peserta sebanyak 25.055 orang.

(2) Pelatihan Swasta

Pembinaan lembaga pelatihan swasta terus dilanjutkan, baik mengenai kurikulum, fasilitas pelatihan mauptm instruk-turnya. Upaya tersebut juga dilaksanakan dengan telah disu-sunnya standar kurikulum bagi pelatihan swasta serta pedoman uji keterampilan dan sertifikasi untuk kejuruan las dan oto-motif.

Di samping itu kerja sama yang saling menguntungkan an-tara lembaga pelatihan dengan perusahaan terus ditingkatkan. Kerja sama tersebut terealisasikan dalam pelaksanaan kombinasi program pelatihan di lembaga pelatihan yang kemudian di-lanjutkan dengan berlatih di tempat kerja/perusahaan.

Pada tahun kedua Repelita V telah dilatih 238.385 orang tenaga kerja dalam pelbagai jenis kejuruan yang diselenggara-kan oleh 3.193 lembaga pelatihan swasta.

d. Hubungan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Seiring dengan makin berkembangnya sektor industri, maka lembaga-lembaga ketenagakerjaan terus didorong agar makin meningkat peranannya. Lembaga-lembaga yang berfungsi membina kerja sama antara pekerja dan pengusaha dalam upaya memeliha-ra ketenangan kerja (industrial peace) dan ketenangan berusaha serta keserasian hubungan industrial di dalam melaksanakan proses produksi terus ditingkatkan. Sehubungan dengan itu ke-bijaksanaan di bidang pembinaan hubungan dan perlindungan te-naga kerja diarahkan pada pemantapan pembinaan Hubungan In-dustrial Pancasila (HIP) antara pelaku proses produksi. Ber-bagai kebijaksanaan yang telah ditempuh selama ini dan yang

XII/22

akan terus dilanjutkan dan disempurnakan menyangkut kesela-matan dan kesehatan kerja, pengupahan, asuransi tenaga kerja, perjanjian perburuhan, dan lembaga ketenagakerjaan.

(1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Berbagai usaha untuk meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) seperti hi-perkes, ergonomi, dan perbaikan gizi kerja terus ditingkatkan. Usaha tersebut diselenggarakan melalui penyelenggaraan lomba K3, kursus-kursus, penyuluhan dan pelatihan. Peran serta Dewan K3 di tingkat nasional dan daerah serta Panitia Pem-bina K3 di perusahaan-perusahaan juga terus ditingkatkan me-lalui penataran dan penyuluhan.

Pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan secara selektif meliputi pengawasan terhadap keracunan, pengaruh radiasi, penggunaan bahan kimia, peledakan, kebakaran dan kecelakaan-kecelakaan lain di tempat kerja. Dalam rangka pengawasan, pada tahun 1989/90 telah diadakan 24 ribu kali kunjungan, dan tahun 1990/91 sebanyak 22 ribu kali. Diharapkan kesadaran akan pencegahan kecelakaan kerja semakin meningkat, sehingga frekuensi kunjungan/pengawasan di tempat kerja dapat di- kurangi.

Selanjutnya untuk terus mengembangkan kesadaran K3 di kalangan pekerja dan pengusaha dilaksanakan penyuluhan di pe-rusahaan-perusahaan. Hasil penyuluhan telah memberikan dampak positif, yaitu menurunnya kasus kecelakaan kerja. Pada tahun 1989/90 terjadi 8.573 kasus yang mencakup: sementara tidak mampu bekerja 5.119 orang, cacat 2.508 orang dan meninggal dunia 1.450 orang, dan pada tahun 1990/91, menurun menjadi 7.930 kasus dengan rincian sementara tidak mampu bekerja 3.723 orang, cacat 1.746 orang dan meninggal dunia 1.014 orang.

(2) Pengupahan

Kebijaksanaan upah minimum merupakan salah satu upaya untuk menciptakan ketenangan kerja yang berkaitan erat dengan peningkatan produktivitas perusahaan dan pemerataan kesejah-teraan pekerja. Kebijaksanaan ini ditujukan agar perbedaan upah untuk jabatan yang sama semakin menyempit. Pemberian upah yang wajar merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi pekerja. Agar pelaksanaan upah

XII/23

minimum ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, maka se-cara teratur diadakan pengecekan. Bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketetapan upah minimum diberi teguran dan jika masih belum memenuhi ketentuan maka dilakukan penindakan de-ngan mengajukan ke pengadilan. Sasaran yang ingin dicapai pada akhir Repelita V adalah bahwa upah minimum regional se-yogyanya sama besar dengan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) pe-kerja. Sampai akhir tahun 1990 telah ditetapkan 27 upah mi-nimum regional, 68 upah minimum sektoral dan 560 upah minimum sub sektoral. Penetapan upah minimum terendah terdapat di Su-lawesi Tengah dan Sulawesi Utara sebesar Rp 850,-/hari dan tertinggi di Pulau Batam sebesar Rp 4.250,-/hari. Dilihat dari segi sektoral, upah minimum terendah terdapat di DI Yogyakar-ta sebesar Rp 1.764,-/hari dan tertinggi di Kalimantan Timur sebesar Rp 3.670,-/hari (Tabel XII-12).

(3) Kesejahteraan Tenaga Kerja

Upaya untuk memberikan kesejahteraan kepada. pekerja me-lalui pengembangan program Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK) te-rus ditingkatkan. Pada bulan April 1988, perusahaan peserta ASTEK berjumlah 21,7 ribu buah, mencakup 3,3 juta orang pe-kerja. Pada tahun 1989, telah meningkat menjadi 25,5 ribu bu-ah, dengan jumlah pekerja lebih dari 3,6 juta dan investasi sebesar Rp 650 miliar. Jumlah ini terus meningkat menjadi 29,5 ribu buah dengan 3,9 juta orang pekerja dan investasi sekitar Rp 800 miliar. Pada tahun 1989 ruang lingkup ASTEK dikembangkan dengan memperkenalkan asuransi kesehatan bagi pekerja dan keluarganya. Kecuali itu pada tahun 1988 telah diselesaikan lebih dari 47 ribu kasus yang meliputi kasus asuransi kecelakaan kerja, asuransi tabungan hari tua, dan asuransi kematian. Jaminan asuransi yang telah dibayarkan berjumlah Rp 13,3 miliar. Pada tahun 1989 diselesaikan lebih dari 55 ribu kasus dengan pembayaran jaminan asuransi sebesar lebih dari Rp 19,2 miliar, dan pada tahun 1990 telah disele-saikan lebih dari 59 ribu kasus dengan pembayaran jaminan asuransi sebesar lebih dari Rp 23,3 miliar, (Tabel XII-13).

Usaha lain untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan yang terus didorong adalah terbentuk dan berkembangnya koperasi pekerja/karyawan, dan pelayanan penyebarluasan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB).

XII/24

TABEL XII - 12

UPAH MINIMUM REGIONAL/PROPINSI, TAHUN 1991 ¹)

No Regional/PropinsiUpah Minimum(Rupiah)

1. Daerah Istimewa Aceh 2.133

2. Sumatera Utara 1.930

3. Riau 2.000

4. Sumatera Barat 1.600

5. Jambi 1.650

6. Sumatera Selatan 1.600

7. Bengkulu 1.300

8. Lampung 1.750

9. DKI Jakarta 2.100

10. Jawa Barat 1.200

11. Jawa Tengah 1.600

12. Daerah Istimewa Yogyakarta 900

13. Jawa Timur 1.409

14. Bali 1.800

15. Kalimantan Barat 1.400

16. Kalimantan Tengah 1.000

17. Kalimantan Selatan 1.300

18. Kalimantan Timur 1.600

19. Sulawesi Utara 850

20. Sulawesi Tengah 850

21. Sulawesi Selatan 1.000

22. Sulawesi Tenggara 1.599

23. N T B 1.275

24. N T T 1.600

25. Maluku 1.800

26. Irian Jaya 1.800

27. Pulau Batam 4.250

Rata-rata 1.604

1) Sampai dengan bulan Mei

XII/25

TABEL XII – 13

KASUS DAN PEMBAYARAN JAMINAN,1988 - 1990


(4) Perjanjian Perburuhan

Untuk menjamin ketenangan kerja bagi pekerja dan meng-hindari kasus-kasus perselisihan antara pekerja dan pengusaha, maka kehadiran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau se-

XII/26

kurang-kurangnya Peraturan Perusahaan (PP) di perusahaan-pe-rusahaan perlu terus digalakkan. Dengan demikian maka diha-rapkan akan terjamin suasana ketenangan kerja, ketenanganberusaha dan meningkatnya produktivitas.

Sampai pada akhir Repelita IV (1988/89), telah terbentuk KKB di semua sektor dengan jangkauan perusahaan-perusahaan yang telah memiliki Serikat Pekerja dan Peraturan Perusahaan. Prioritas pembentukan KKB diarahkan pada perusahaan yang banyak menyerap tenaga kerja dan penghasil devisa. Pada tahun 1989/90, secara kumulatif sejumlah 5.237 KKB telah disahkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 234 buah KKB apabila dibandingkan dengan tahun 1988/89 yang berjumlah 5.003 buah. Pada tahun 1990/91, jumlah KKB menjadi 5.491 buah, yang berarti dalam tahun 1990/91 telah bertambah 488 KKB baru atau 9,8 persen dalam tahun 1990/91 (Tabel XII-14).

TABEL XII - 14

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB),1988/89 - 1990/91

Repelita V

PKB dan Perusahaan 1988/89 1989/90 1990/91 1)

1. Jumlah PKB 5.003 5.237 5.491

2. Jumlah Perusahaanyang dicakup

6.937 5.237 5.491

1) Angka sementara

Dalam rangka peningkatan hubungan dan perlindungan tenaga kerja serta ketenangan bekerja di sektor informal, khususnya sektor tradisional terus dilakukan rintisan melalui pem-buatan perjanjian kerja tertulis antara pemilik dan pekerja

XII/27

yang disahkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II. Aspek-aspek penting yang tercantum di dalamnya antara lain meliputi bagi hasil, uang muka, sumber pembiayaan dan tata cara penyusunan perjanjian kerja yang baru sebelum perjanjian kerja yang lama berakhir.

(5) Lembaga Ketenagakerjaan

Untuk meningkatkan kemampuan lembaga ketenagakerjaan di tingkat pusat maupun di tingkat perusahaan, dilakukan pen-didikan dan penyuluhan agar pelaku hubungan kerja dapat lebih memahami masalah-masalah pembangunan pada umumnya dan perusa-haan khususnya. Untuk itu pemberian penyuluhan dan konsultasi kepada para pekerja terus digalakkan dan didorong dan diusa-hakan agar mereka makin memahami permasalahan yang dihadapi. Melalui forum konsultasi diharapkan dapat ditumbuhkan citra saling menghormati yang merupakan unsur utama dalam membina ketenangan kerja dan ketenangan berusaha di perusahaan. Sis- tem pendidikan hubungan ketenagakerjaan dengan mengikutserta- kan serikat pekerja dan pengusaha terus disempurnakan. Hal ini merupakan salah satu usaha memasyarakatkan Pedoman Peng-hayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan hubungan ketenaga-kerjaan yang serasi di kalangan pekerja dan pengusaha.

Pendidikan P4-HIP yang telah dilaksanakan secara mandiri oleh perusahaan terus didorong, karena perusahaan-perusahaan telah merasakan dampak positif dan manfaatnya bagi ketenangan berusaha. Sampai pada tahun kedua Repelita V pendidikan P4-HIP yang diselenggarakan secara mandiri/swadaya telah me-latih/mendidik 65.566 orang, sedangkan yang diselenggarakan oleh pemerintah telah melatih/mendidik 226.235 orang.

Sementara itu perkembangan organisasi pekerja (SPSI) nampak semakin mantap. Sampai pada tahun kedua Repelita V secara kumulatif Dewan Pimpinan Daerah (DPD) SPSI sudah ada di seluruh propinsi (27 buah), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPSI 268 buah, dan unit kerja SPSI (di perusahaan) 8.936 buah (Tabel XII-15).

Kerja sama antara pemerintah dengan SPSI dan organisasi pengusaha APINDO-KADIN di Pusat dan Daerah dalam Badan Kerja sama Tripartite terus dimantapkan. Sampai pada tahun kedua Repelita V telah terbentuk BKS-Tripartite satu buah di tingkat nasional, 186 buah di tingkat II, sedangkan BKS-Bipartite telah mencapai 2.998 buah. Pembentukan lembaga-lembaga terse-

XII/28

TABEL XII - 15

PERKEMBANGAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJASELURUH INDONESIA DAN SERIKAT BURUH LAPANGAN PEKERJAAN,

1988/89 - 1990/91

Repelita VStruktur Organisasi 1988/89 1989/90 1) 1990/91 2)

SPSI 3)

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) 266 266 268

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 26 27 27

Unit Kerja 4) 8.823 8.843 8.936

1) Angka diperbaiki2) Angka sementara3) Sebelum tahun 1986 bernama Federasi Buruh

Seluruh Indonesia (FBSI).4) Sebelum tahun 1986 bernama Basis

but sangat besar manfaatnya untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan yang timbul.

Dewasa ini APINDO dan KADIN telah mempunyai perangkat DPD di semua propinsi dan mempunyai perangkat DPC tingkat II sebanyak 222 buah. Demikian pula wadah konsultasi antara pengusaha dan pekerja berupa lembaga Bipartite di perusahaan-perusahaan semakin menunjukkan kemajuan yang cukup berarti.

Penyelesaian perselisihan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dilakukan melalui lembaga Panitia Penyelesaian Perseli-sihan Perburuhan Pusat dan Daerah (P4P/P4D). Pelayanan P4P/ P4D kepada masyarakat diusahakan agar cepat, tepat, murah, konsisten dan adil. Perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan serikat pekerja yang disalurkan melalui P4P/P4D pada tahun 1989/90 berjumlah 72 kasus dan pada tahun 1990/91 ber-jumlah 30 kasus.

XII/29

Sementara itu pemogokan yang terjadi pada tahun 1990/91 meliputi 61 kasus. Seluruhnya melibatkan 27.893 orang pekerja dan menghilangkan 299.959 jam kerja.

B. TRANSMIGRASI

1. Pendahuluan

Dalam Repelita V sasaran kebijaksanaan pembangunan di bidang transmigrasi adalah meningkatkan penyebaran penduduk dari wilayah-wilayah padat penduduk di pulau Jawa, Bali, Lom-bok dan lain-lain ke daerah-daerah relatif langka penduduk di pulau-pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Ja-ya, dan lain-lain. Bagi daerah asal usaha ini bertujuan untuk membantu mengurangi berbagai beban sosial, ekonomi, dan ling-kungan yang timbul akibat tekanan kepadatan penduduk yang se-makin berat, sedangkan bagi daerah penerima upaya ini dimak-sudkan untuk membuka dan mengembangkan wilayah pemukiman dan produksi guna memperluas lapangan kerja dan terutama memanfa-atkan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara berdaya guna.

Masalah inti yang dihadapi baik di daerah padat penduduk maupun daerah tipis penduduk adalah semakin sempitnya pemi-likan dan penguasaan lahan oleh petani di daerah pedesaan. Hasil Sensus Pertanian memperlihatkan bahwa antara tahun 1969 dan 1983, di pulau Jawa dan Bali jumlah rumah tangga petani yang mengerjakan lahan di bawah 0,5 ha meningkat sekitar 52%. Sementara di pulau-pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ma-luku dan Irian Jaya, jumlahnya meningkat kira-kira 58% dalam periode yang sama. Meskipun di luar Jawa dan Bali terjadi pe ningkatan yang, lebih tinggi namun lahan untuk perluasan bi-dang pertanian masih cukup tersedia. Berdasarkan Statistik Kehutanan tahun 1985, di pulau-pulau tersebut, tercatat seki-tar 30 juta ha areal hutan yang dapat dikonversi menjadi are-al pertanian. Di samping itu, berdasarkan Laporan Balai Pene-litian dan Pengembangan Departemen Pertanian tahun 1980, di luar Jawa masih tersedia sekitar 5 juta ha lahan pasang surut yang sesuai untuk pengembangan pertanian. Bila potensi lahan ini dapat dikembangkan secara terencana dan terarah maka hal ini akan dapat mengimbangi penyusutan luas areal pertanian yang sudah terjadi dan sekaligus membuka lapangan kerja baru.

Pemanfaatan lahan-lahan produktif melalui pembangunan di bidang transmigrasi tidak saja terbatas pada bidang pertanian

XII/30

http://pulau-pul.au/

pangan dan perkebunan tetapi juga dilaksanakan melalui pola baru pengembangan transmigrasi di bidang pertambakan, nela- yan, industri dan jasa serta hutan tanaman industri (HTI). Luasnya ruang lingkup kegiatan yang dicakup oleh program transmigrasi menghendaki adanya keterpaduan dan koordinasi dengan lembaga-lembaga lain, baik instansi pemerintah maupun badan usaha swasta. Oleh karena itu peranan Badan Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Bakoptrans) yang sudah ada se-nantiasa ditingkatkan dan diupayakan agar makin efisien.

Pelaksanaan kegiatan transmigrasi selama 2 (dua) tahun pertama Repelita V, yaitu tahun 1989/90 dan tahun 1990/91, telah memberikan banyak pengalaman baru yang bermanfaat bagi perbaikan pelaksanaan pada tahun-tahun berikutnya, baik dalam rangka pencapaian sasaran kuantitatif maupun dalam upaya pe-ningkatan mutu dan pelaksanaan secara keseluruhan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Transmigrasi

Sasaran pembangunan transmigrasi dalam Repelita V adalah memindahkan sebanyak 550.000 kepala keluarga transmigran baru dari daerah asal dan menempatkannya di lokasi-lokasi pemukiman baru di daerah penerima. Bersamaan dengan itu dalam Repe- lita V akan dilaksanakan pula pembinaan atas masyarakat trans-migran yang sudah berada di lokasi, baik yang telah dimukimkan selama Repelita IV maupun yang ditempatkan selama Repeli- ta V. Untuk memindahkan, menempatkan dan mengembangkan daerah dan masyarakat transmigrasi, langkah-langkah dan kebijaksanaan pelaksanaan dibagi menjadi dua. Pertama, langkah-langkah dan kebijaksanaan pelaksanaan yang berkaitan dengan daerah pengirim atau daerah asal dan kedua, langkah-langkah kebijak-sanaan yang berhubungan dengan daerah penerima atau daerah tujuan.

a. Persiapan Daerah Asal

Langkah-langkah dan kebijaksanaan di daerah asal meliputi pemilihan wilayah sasaran dari mana calon transmigran akan dikerahkan, kemudian diikuti dengan penerangan dan pe-nyuluhan, pendaftaran dan seleksi, pelatihan dan pendidikan, pengadaan peralatan dan perbekalan, penyediaan logistik dan sarana angkutan, dan pembangtnan fasilitas transito. Pemilih- an wilayah yang akan dipindahkan penduduknya dan penentuan wilayah baru sebagai daerah pemukiman dan produksi disesuaikan dan diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah. Dalam hubungan ini maka ditetapkan beberapa

XII/31

wilayah prioritas. Wilayah-wilayah prioritas yang diberi per-hatian khusus adalah wilayah hutan yang berfungsi sebagai pengatur tata air, tata iklim, dan suaka alam; wilayah pemu-kiman yang terancam bencana alam rutin; wilayah yang akan di-jadikan proyek pembangunan penting; dan wilayah yang sangat padat sedangkan daya dukung lingkungannya terbatas.

Di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran tersebut dilaku-kan penerangan dan penyuluhan serta pendaftaran dan seleksi. Penerangan dan penyuluhan dilakukan secara langsung, dengan cara mendatangi desa-desa atau mengunjungi petani-petani, serta secara tidak langsung, dengan menggunakan berbagai me- dia seperti radio, televisi, dan selebaran. Pendaftaran dan seleksi dilakukan untuk memilih calon-calon transmigran yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Seleksi dilaksanakan secara bertahap, mulai dari desa dan kecamatan sampai kabupaten dan propinsi. Pentahapan ini dimaksudkan untuk mem-beri kesempatan kepada peserta untuk memantapkan niat dan ke-yakinannya untuk pindah dari daerah asal. Artinya, selama ta-hap seleksi tersebut, kepada peserta masih dapat kesempatan untuk kembali ke desa asalnya semula.

Kegiatan di daerah asal berikutnya adalah mempersiapkan sarana dan wahana yang diperlukan sebelum transmigran dibe-rangkatkan ke daerah baru. Sarana dan wahana dimaksud, antara lain adalah penyediaan perlengkapan dan peralatan, latihan keterampilan, serta penyediaan fasilitas angkutan dan prasa-rana transito. Perlengkapan dan peralatan yang disediakan terdiri dari alat pertanian sederhana, alat rumah tangga, alat dapur, dan alat perbengkelan. Latihan keterampilan dibe-rikan kepada mereka yang diharapkan mampu menjadi motivator di daerah baru. Di sini mereka diberikan pengetahuan dan ke-terampilan dalam pengembangan usaha pertanian dan bidang-bi-dang lain yang terkait, seperti koperasi, industri kecil, dan perbengkelan. Fasilitas angkutan yang digunakan untuk memin-dahkan transmigran adalah kombinasi bus dan/atau kereta api dengan kapal laut atau pesawat udara.

b. Persiapan Daerah Penerima

Kegiatan persiapan di daerah penerima meliputi perenca-naan, persiapan dan pembangunan pemukiman serta pembinaan dan pengembangan daerah dan masyarakat yang sudah bermukim di daerah transmigrasi.

XII/32

Prioritas pengembangan pemukiman diberikan kepada padang alang-alang dan belukar yang potensial, wilayah hutan yang dapat dikonversi untuk penggunaan lain, wilayah pasang surut yang sudah dibangun saluran drainasenya, wilayah persawahan irigasi yang sudah ada saluran primer dan sekundernya, wilayah yang akan dibuka untuk pengembangan perkebunan, wilayah pantai dengan perairan yang potensial, wilayah hutan yang akan direhabilitasi, dan desa-desa potensial yang kekurangan penduduk.

Kegiatan pertama yang dilakukan di daerah penerima adalah merencanakan dan memilih lokasi yang akan dikembangkan menjadi daerah pemukiman baru. Kegiatan perencanaan pemukiman transmigrasi dilakukan melalui 3 tahapan. Tahap pertama meli-puti perencanaan yang berskala regional. Hasil dari tahap pertama adalah Wilayah Pengembangan Pemukiman (WPP). Tahap selanjutnya dimaksudkan untuk mendalami lokasi-lokasi yang terpilih pada tahap pertama. Hasil tahap kedua ini adalah Sa-tuan Kawasan Pengembangan (SKP). Tahap I dan 11 dimaksudkan untuk menyeleksi calon-calon lokasi pemukiman dari daerah yang sangat luas. Pada tahap terakhir, yaitu tahap III, baru dibuat Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) yang berisi analisa teknis, ekonomis dan sosial dari suatu pemukiman. Ha-sil tahap ini akan dipakai sebagai dasar untuk pembukaan suatu pemukiman dan sekaligus juga bagi usaha-usaha pengembang-annya.

Pembukaan dan penyiapan pemukiman meliputi kegiatan-ke-giatan pembukaan lahan, pembangunan jaringan jalan, pembangunan rumah petani, pembuatan bangunan untuk fasilitas umum seperti sekolah, Puskesmas dan balai pengobatan, sarana pe-nyediaan air bersih, dan sebagainya. Untuk setiap keluarga petani tanaman pangan, pemerintah membuka lahan seluas 1,00 ha, terdiri dari 0,25 ha untuk pekarangan dan perumahan serta 0,75 ha untuk lahan pangan; sedangkan lahan yang 1,00 ha lagi adalah untuk pengembangan. Untuk petani di daerah perkebunan, pemerintah memberi subsidi pembukaan lahan seluas 0,50 ha untuk perumahan, pekarangan dan lahan pangan. Di samping itu, dibuka dan dikembangkan pula kebun plasma seluas 2,0 ha dengan pembiayaan kredit yang akan dibayar secara angsuran dari hasil perkebunan petani. Bagi setiap keluarga petani dibangun sebuah rumah berikut jamban kelu-arganya. Untuk penyediaan air minum dibuat sumur gali dengan perbandingan 1 buah sumur untuk 4 keluarga. Dalam keadaan pembuatan sumur gali tidak mungkin disediakan sarana penampung air hujan berupa drum atau bak penampung air. Sedangkan

XII/33

untuk pelayanan umum dibangun balai pengobatan, balai desa, rumah ibadah, rumah petugas dan lain-lain.

Di semua bangunan dan lingkungan dilakukan penyemprotan dengan obat pembasmi hama. Penyemprotan ini penting untuk mencegah menjalarnya penyakit di kalangan penduduk yang baru datang, terutama penyakit malaria. Bersamaan dengan itu di-laksanakan pula berbagai usaha pengendalian lingkungan seperti pembuatan saluran pembuangan air, penghijauan areal kritis, dan lain-lain.

Setelah semua persiapan di daerah asal maupun persiapan pemukiman di daerah penerima rampung maka pemberangkatan transmigran dilaksanakan. Selama dalam perjalanan sejak dari desa asal sampai ke desa yang baru, transmigran mendapat ber-bagai pelayanan seperti makanan, keamanan, dan kesehatan. Se-sampainya di desa yang baru, setiap keluarga langsung. dian-tarkan ke rumah yang telah ditentukan. Sejak saat itu trans-migran sudah menjadi bagian dari penduduk setempat dan kegiatan pembinaan dimulai.

c. Tahap Pembinaan

Pembinaan daerah transmigrasi meliputi usaha ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Untuk mendapatkan hasil pembinaan yang optimal, kegiatan pembinaan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, masing-masing selama 1,5 sampai 2 tahun. Masukan-masukan yang diberikan pada tiap tahapan pembinaan disesuaikan de-ngan kebutuhan dan tuntutan nyata di lapangan.

Fase pertama sesungguhnya merupakan masa penyesuaian bagi keluarga transmigran di tempat tinggal yang baru. Fase ini merupakan masa konsolidasi bagi petani dan masyarakat trans-migran di berbagai segi kehidupan dan kegiatan. Seeara ekonomis keluarga transmigran umumnya masih memerlukan bantuan ka-rena usaha tani baru dimulai. Oleh karena itu, pada fase ini, kepada petani diberikan bantuan pangan. Setiap keluarga trans-migran mendapat bantuan 50 kg beras, 3 kg minyak goreng, 3 kg gula, 8 liter kerosene, 2 kg garam, dan 1 kg sabun cuci setiap bulannya. Bantuan ini merupakan subsidi dan diberikan selama 12 bulan bagi petani yang bermukim di daerah lahan ke-ring dan 18 bulan bagi petani yang bermukim di daerah pasang surut. Dalam rangka menyelenggarakan usaha pertaniannya, setiap keluarga petani transmigran mendapat pula bantuan berupa 1 (satu) set peralatan yang terdiri dari cangkul, parang, kampak, linggis, gergaji, dan emposan. Di samping itu mereka

XII/34

juga mendapat paket sarana produksi pertanian yang terdiri dari 30 kg bibit padi, 15 kg bibit palawija, 20 batang bibit tanaman pekarangan, 300 kg pupuk urea dan TSP, dan 3 kg pes-tisida. Selain itu setiap 4 keluarga petani disediakan pula 1 (satu) buah alat penyemprot hama. Sasaran pembinaan pada fase ini adalah agar keluarga petani dapat memenuhi sendiri kebutuhannya akan pangan dan bibit untuk fase berikutnya.

Pembinaan di bidang-bidang lain seperti pendidikan, ke-sehatan dan keluarga berencana ditekankan pada usaha untuk mendukung kegiatan produksi pertanian. Dalam bidang pendidikan upaya diarahkan agar semua anak-anak transmigran dapat segera melanjutkan pendidikannya. Dalam bidang kesehatan kegiatan pokok adalah mencegah dan memberantas penyakit menular, terutama malaria. Untuk maksud itu dilakukan penyemprotan secara periodik. Dalam bidang keluarga berencana, sasaran yang diharapkan adalah agar keluarga yang telah menjadi akseptor sejak dari daerah asal terus melanjutkannya di daerah trans-migrasi.

Untuk membantu usaha-usaha pembinaan yang dilaksanakan maka masyarakat transmigrasi diorganisir ke dalam Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Setiap RT mempunyai anggota 20 keluarga sedangkan setiap RW terdiri dari 5 RT atau 100 keluarga.

Pada fase kedua usaha pembinaan diarahkan untuk mening-katkan produktivitas usaha tani para transmigran dan memper-siapkan perluasan basis ekonomi daerah transmigrasi. Untuk itu subsidi pupuk dan pestisida dilanjutkan. Selain itu untuk daerah-daerah tertentu yang memerlukannya disediakan ternak gaduhan dan bantuan peralatan pengolahan hasil pertanian. Pembinaan koperasi juga dimulai pada awal fase ini. Kegiatan kegiatan pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana dilan-jutkan dan ditingkatkan. Di bidang pendidikan kegiatan diperluas dengan melaksanakan pemberantasan buta aksara dan buta angka melalui program kerja sambil belajar (kejar). Untuk membantu transmigran dalam usaha taninya dilaksanakan pula latihan-latihan keterampilan dan kursus-kursus. Di bidang kesehatan dan keluarga berencana usaha ditujukan untuk menanam-kan kesadaran dan pengertian pada masyarakat transmigran mengenai pentingnya kesehatan dan keluarga berencana bagi kesejahteraan bersama.

Agar usaha-usaha di atas dapat berjalan dengan baik dan lancar maka dibentuk berbagai kelompok kerja seperti kelompok

XII/35

tani; kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa (kelompenca- pir); kelompok pengrajin; PKK; dan karang taruna. Semuanya bernaung di bawah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Bersamaan dengan itu dibentuk pula perangkat pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Staf. Kepada kelompok-kelompok ini diberikan pula pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pendidikan.

Pada fase kedua ini sudah mulai diadakan perbaikan-per-baikan prasarana jalan dan jembatan untuk menunjang arus per-dagangan dari dan ke daerah transmigrasi yang menyangkut pe-masaran hasil-hasil pertanian daerah transmigrasi dan peme-nuhan kebutuhan keluarga petani dan masyarakat transmigran.

Setelah melalui dua fase pembinaan, yaitu fase konsoli-dasi dan fase pengembangan, petani transmigran, secara bersa-ma-sama maupun perorangan sudah mempunyai kemampuan mandiri untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah transmigrasi. Tugas pemerintah pada fase ini adalah mening-katkan penerangan dan pelayanan kepada petani dan masyarakat transmigran agar mereka dapat meneruskan proses peningkatan produksi dan berbagai kegiatan pembangunan pada umumnya. Ban-tuan yang diberikan oleh pemerintah pada fase ini bersifat selektif, yaitu untuk mengatasi keadaan yang kritis seperti perbaikan dan perluasan prasarana jalan dan jembatan, rawan pangan dan rawan kesehatan. Kebutuhan-kebutuhan lain seperti permodalan, manajemen dan teknologi, pengadaannya dibantu me-lalui jalur-jalur pelayanan yang sudah ada, umpamanya kredit perbankan dan konsultasi usaha. Dalam kaitan tersebut maka lembaga-lembaga ekonomi dan sosial yang sudah terbentuk dido-rong agar berperan lebih aktif dalam bidangnya masing-masing. Pada akhir periode ini para transmigran dan masyarakat di dae-rah transmigrasi diharapkan sudah mampu dan mantap sehingga sudah dapat diresmikan sebagai suatu daerah atau desa yang definitif. Dengan demikian proses pembangunan selanjutnya di-laksanakan sebagaimana yang terjadi pada daerah atau desa la-innya.

d. Hasil-hasil Pembangunan

Pada tahun pertama dan tahun kedua Repelita V, yaitu ta-hun 1989/90 dan tahun 1990/91, sasaran pemindahan dan penem-patan transmigran masing-masing adalah sebanyak 27.000 KK dan 60.000 KK. Dari jumlah sasaran tersebut telah berhasil dilak-sanakan sebanyak 26.533 KK pada tahun 1989/90 dan 47.250 KK pada tahun 1990/91, atau masing-masing 98,3% dan 78,8% dari

XII/36

sasaran. Jumlah transmigran yang berhasil dimukimkan pada tahun 1990/91 terdiri dari transmigran pola tanaman pangan la-han basah dan lahan kering sebanyak 21.865 KK, transmigran pola PIR Perkebunan sebanyak 19.989 KK, dan transmigran pola rintisan yaitu HTI, tambak, jasa-industri, dan desa potensial sebanyak 5.396 KK (Tabel XII-16).

TABEL XII - 16

JUMLAH TRANSMIGRAN UMUM DAN TRANSMIGRAN SWAKARSA,1988/89 - 1990/91

(kk)

Repe lita V

J e n i s 1988/89 1989/90 1) 1990/91

1. Transmigran Umum 27.697 10.558 21.865

2. Transmigran Swakarsa 117.412 15.975 25.385

Jumlah 145.109 26.533 47.250

1) Angka diperbaiki

Di samping program reguler tersebut, pada tahun 1990/91 terdapat pula "crash program" sebanyak 7.584 KK, yang terdiri-dari penataan transmigrasi swakarsa yang sudah berada di lokasi sebanyak 4.782 KK dan transmigrasi umum serta transmigrasi swakarsa pola desa potensial, PIR dan HTI sebanyak 2.802 KK. Penataan transmigrasi swakarsa dimaksudkan untuk membantu keluarga transmigran yang belum memiliki tanah dan rumah sehingga tidak terus menerus menjadi buruh tani. Rinci-an menurut daerah asal dan daerah penerima dapat dilihat pada Tabel XII-17 dan Tabel XII-18.

Tidak tercapainya sasaran dua tahun pertama Repelita V, terutama pelaksanaannya tahun 1990/91, disebabkan 2 (dua)

XII/37

TABEL XII - 17

JUMLAH TRANSMIGRAN YANG DIPINDAHKAN,1988/89 - 1990/91

(kk)

Repelita V

Daerah Asal 1988/89 1989/90 1) 1990/91

1. DKI Jakarta Raya 656 346 1.4352. Jawa Barat 40.965 3.768 7.315

3. Jawa Tengah 9.638 5.001 8.771

4. DI Yogyakarta 3.126 1.068 1.907

5. Jawa Timur 44.234 3.530 7.979

6. Bali 1.735 795 1.032

7. Nusa Tenggara Barat 625 780 1.238

8. Nusa Tenggara Timur

1.312 370 242

9. Lampung 625 400 -

10. APPDT ¹) 40.690 4.718 12.033

11. Pemukiman Kembali 1.503 3.616 5.298

12. Realokasi - 2.141 -

Jumlah 145.109 26.533 47.250

1) Alokasi Pemukiman Bagi Penduduk Daerah Transmigrasi

XII/38

TABEL XII - 18

JUMLAH TRANSMIGRAN YANG DITEMPATKAN,1988/89 - 1990/91

(kk)

Re pelita V

Daerah Tujuan 1988/89 1989/90 1) 1990/91

1. Daerah Istimewa Aceh 4.344 750 1.566

2. Sumatera Utara 2.055 250 750

3. Sumatera Barat 9.116 983 1.380

4. Riau 14.787 5.679 8.401

5. Jambi 11.099 2.750 4.150

6. Sumatera Selatan 23.459 4.351 5.968

7. Bengkulu 6.168 1.265 1.535

8. Lampung 11.965 1.550 3.400

9. Kalimantan Barat 11.569 846 3.928

10. Kalimantan Tengah 8.772 828 2.132

11. Kalimantan Selatan 9.142 796 1.415

12. Kalimantan Timur 11.093 2.598 2.208

13. Sulawesi Utara 3.523 75 350

14. Sulawesi Tengah 3.210 894 2.730

15. Sulawesi Selatan 5.309 2.178 1.776

16. Sulawesi Tenggara 4.027 390 494

17. Maluku 2.168 580

18. Irian Jaya 2.810 200 3.887

19. Nusa Tenggara Barat 87 150 400

20. Nusa Tenggara Timur - - 100

21. Timor Timur 406 - 100

Jumlah 145.109 26.533 47.250

1) Angka diperbaiki

XII/39

faktor utama, yaitu (a) belum siapnya lokasi di daerah pene-rima dan (b) adanya hambatan dalam pengumpulan dan pemberang-katan transmigran di daerah asal. Suatu lokasi dikatakan sudah siap ditempati apabila prasarana dan fasilitas fisik yang pokok seperti jalan, rumah transmigran, lahan pekarangan dan lahan usaha I telah siap. Bilamana hal-hal ini telah tersedia maka Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I memberi informasi me-ngenai kesiapan ini. Berpedoman kepada informasi ini Menteri Transmigrasi mengeluarkan Surat Perintah Pemberangkatan (SPP) untuk daerah asal.

Tabel XII-19 sampai dengan Tabel XII-22 menyajikan angka-angka realisasi beberapa kegiatan fisik pembangunan pemu-kiman transmigrasi, yaitu pembangunan dan pemeliharaan prasa-rana jalan dan jembatan, pembuktan lahan, pengukuran kapling, serta pembangunan rumah transmigran dan pembuatan bangunan umum.

TABEL XII - 19

PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA JALANDI PEMUKIMAN TRANSMIGRASI,

1988/89 - 1990/91

1) Angka diperbaiki

XII/40

TABEL XII - 20

PEMBUKAAN LAHAN UNTUK TRANSMIGRASI,1988/89 - 1990/91

Repelita V

Kegiatan 1988/89 1989/90 1990/91 1)

Jumlah KK YangDitampung

19.548 16.181 47.250

Lahan Pekarangan (ha) 2.443,50 5.342,75 1) 21.705

Lahan Usaha I (ha) 9.774,00 6.120,75 1) 16.738,75

1) Angka diperbaiki

TABEL XII - 21

PELAKSANAAN PERKAPLINGAN UNTUK TRANSMIGRAN,1988/89 - 1990/91

(ha)

Repelita V

Jenis Lahan 1988/89 1989/90 1) 1990/91

1. Lahan Pekarangan 9.507,75 2.907,00 18.237,25

2. Lahan Usaha 30.156,00 11.628,00 31.819,00

Jumlah 39.663,75 14.535,00 50.056,25

1) Angka diperbaiki

XII/41

TABEL XII - 22

PEMBUATAN BANGUNAN DI DAERAH PEMUKIMAN TRANSMIGRASI,1988/89 - 1990/91

(unit)

Repelita V

J e n i s 1988/89 1989/90 1) 1990/91

1. Rumah Transmigran 10.186 26.7281)

54.310

2.

dan Jamban

Sarana Air Bersih 23.009 21.640 1) 43.833

3. Balai Pengobatan 28 52 149

4. Rumah Ibadah 59 119 246

5. Rumah Petugas 39 119 262

6. Gudang (pangan 43 86 153dan saprodi)

1) Angka diperbaiki

Pada tahun pertama Repelita V telah berhasil dilaksanakan pembangunan jalan baru sepanjang 440 km dan jembatan 1.870 m. Pada tahun kedua jalan baru yang berhasil dibangun mencapai 1.912 km sedangkan jembatan baru 7.172 m. Pembangun- an jalan baru ini meningkat sekitar 330% dibandingkan dengan tahun pertama Repelita V. Hal ini sesuai dengan jumlah lokasi pemukiman baru yang dibuka. Bila dibandingkan dengan sasaran yang direncanakan, yaitu masing-masing 2.078 km dan 7.555 m, maka panjang jalan dan jembatan yang dibangun pada tahun ke-dua Repelita V masing-masing mencapai 92,0% dan 94,9%.

Di samping pembangunan jalan dan jembatan baru dilaksanakan pula perbaikan jalan dan jembatan yang sudah ada. Pada

XII/42

tahun 1989/90 telah diperbaiki sekitar 1.036 km jalan dan 4.581 m jembatan. Pada tahun 1990/91, panjang jalan dan jem-batan yang diperbaiki mencapai 1.494 km dan 10.105 m yang ber-arti masing-masing meningkat sekitar 44% dan 120% dibanding tahun sebelumnya. Pencapaian sasaran perbaikan jalan dan jem-batan pada tahun tersebut telah mendekati 100%.

Kegiatan pembukaan lahan di daerah transmigrasi meliputi lahan untuk perumahan/pekarangan serta lahan usaha I. Dalam pelaksanaan tahun kedua Repelita V, jumlah luas lahan yang dibuka 38.445 ha atau 94,6% dari sasaran. Luas lahan peka-rangan dan lahan usaha I yang dibuka ini tidak termasuk lahan di lokasi PIRSUS karena pembukaan lahan di lokasi-lokasi PIR-SUS dilaksanakan melalui program pengembangan perkebunan.

Pekerjaan pengukuran kapling yang telah dilaksanakan pada tahun 1989/90 adalah seluas 14.535 ha dan tahun 1990/91 seluas 50.056 ha. Hasil pengukuran kapling pada tahun kedua Repelita V mencapai hampir 3,5 kali tahun pertama. Perkapling- an yang dilakukan pada tahun 1990/91 meliputi lahan pekarangan sekitar 18.237 ha dan lahan usaha seluas 31.819 ha. Dalam rangka penataan transmigrasi swakarsa, pada tahun yang sama telah dilaksanakan pula perkaplingan lahan pekarangan seluas 1.517,4 ha dan lahan usaha seluas 7.973,4 ha. Dengan demikian luas lahan yang dikapling pada tahun 1990/91 seluruhnya men-capai 59.547 ha.

Jumlah rumah transmigran dan sarana air bersih yang dibangun tercatat 54.310 unit dan 43.833 unit pada tahun 1990/91. Sedangkan jumlah bangunan fasilitas umum yang meli-puti balai pengobatan, rumah ibadah, rumah petugas, dan gu-dangoyang dibangun pada tahun 1990/91 adalah 810 unit. Keber-hasilan yang dicapai dalam pelaksanaan fisik kegiatan pembuatan bangunan di daerah transmigrasi secara umum tidak ter-lepas dari prestasi kerja dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebelumnya, yaitu pembukaan lahan dan perkaplingan. Di samping pembangunan rumah untuk program reguler, pada tahun 1990/91 telah diberikan pula bantuan untuk pembangunan rumah berupa bahan bangunan kepada transmigran swakarsa yang sudah berada di lokasi. Bantuan rumah ini disesuaikan dengan kebu-tuhan para transmigran di lapangan.

Bila semua prasarana, sarana dan fasilitas pemukiman telah disiapkan maka transmigran yang telah disiapkan di daerah asal didatangkan. Sejak kedatangan transmigran di pemukiman

XII/43

baru dilaksanakan kegiatan pembinaan di bidang-bidang ekonomi, sosial dan budaya. Petani transmigran yang dibina pada tahun pertama dan tahun kedua Repelita V berturut-turut adalah sebanyak 410.300 KK dan 465.134 KK. Jumlah ini mencakup keluarga transmigran yang dimukimkan pada tahun yang bersang-kutan dan keluarga transmigran yang telah ada sejak tahun-ta-hun sebelumnya. Jumlah keluarga transmigran yang dibina pada tahun 1990/91 mencakup pula transmigran swakarsa yang bersifat "crash program" sebagaimana telah disinggung terdahulu (Tabel XII-23).

TABEL XII - 23

JUMLAH TRANSMIGRAN YANG DIBINA,1988/89 - 1990/91

(kk)

Repelita V

J e n i s 1988/89 1989/90 1) 1990/91

1. Transmigran Lama 356.070 383.767 410.300

2. Transmigran Baru 27.697 26.533 54.834

Jumlah 383.767 410.300 465.134

1) Angka diperbaiki

Salah satu kegiatan dalam persiapan dan pembinaan petani transmigran adalah pelatihan dan pendidikan. Pelatihan dan pendidikan di daerah asal dilakukan untuk mempersiapkan calon-calon motivator yang dapat diandalkan bila sudah berada di pemukiman baru. Pelatihan dan pendidikan di daerah pene-rima ditujukan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usahanya dan kegiatan masyarakat umumnya.

XII/44

Jumlah transmigran yang dilatih dan dididik pada tahun pertama Repelita V adalah 4.120 orang sedangkan pada tahun kedua Repelita V 15.805 orang. Ditingkatkannya jumlah trans-migran yang dilatih dan dididik dalam tahun 1990/91 merupakan salah satu upaya untuk lebih meningkatkan kemampuan dan peranan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kesejahteraan para transmigran (Tabel XII-24).

TABEL XII – 24

JUMLAH TRANSMIGRAN YANG DILATIH DAN DIDIDIK MENURUTDAERAH DAN JENIS KETERAMPILAN,1988/89 - 1990/91

(orang)

Repelita V

J e n i s 1988/89 1989/90 1) 1990/91

1. Di Daerah Asal:a. Keterampilan

Pertanian 780 715 2.612

b. KeterampilanNon Pertanian 720 745 570

2. Di Daerah Penerima:a. Keterampilan

Pertanian 1.520 870 10.538

b. KeterampilanNon Pertanian 570 1.790 2.085

Jumlah 3.590 4.120 15.805

1) Angka diperbaiki

Perkembangan kualitatif usaha-usaha pembinaan petani transmigran antara lain dapat dinilai dari produktivitas be-

XII/45

berapa kegiatan di bidang pertanian. Beberapa indikasi dari perkembangan ini disajikan pada Tabel XII-25, Tabel XII-26 dan Tabel XII-27.

Rata-rata produksi padi per ha di daerah transmigrasi pada akhir Repelita IV dan dua tahun pertama Repelita V dapat dikatakan relatif konstan. Pada akhir Repelita IV mencapai 1,50 ton per ha. Pada tahun pertama Repelita V juga mencapai 1,50 ton per ha, dan pada tahun 1990/91 sekitar 1,52 ton per ha. Dibandingkan dengan produksi per ha nasional maka produksi padi per ha di daerah transmigrasi masin rendah. Di samping karena merupakan daerah baru yang masih menghadapi banyak kendala alamiah, seperti keasaman tanah serta hama dan penyakit, lebih rendahnya produksi per ha tersebut juga dise-babkan oleh penggunaan teknologi usaha tani yang masih perlu ditingkatkan.

Tingkat produksi palawija seperti kacang-kacangan dan singkong dapat dikatakan cukup baik. Pada tahun 1990/91 pro-

TABEL XII - 25

PRODUKTIVITAS LAHAN UNTUK BEBERAPA JENISTANAMAN PERTANIAN DI DAERAH TRANSMIGRASI,

1988/89 - 1990/91

1) Angka diperbaiki

XII/46

TABEL XII - 26

LUAS TANAMAN KERAS DAERAH TRANSMIGRASI,1988/89 - 1990/91

(ha)

Repelita V

Komoditi 1988/89 1989/90 1) 1990/91 2)

1. Kelapa 40.688 41.105 41.7212. Cengkeh 21.209 22.090 23.051

3. Kopi 4.583 5.681 7.101


TABEL XII - 27

POPULASI TERNAK DAERAH TRANSMIGRASIUNTUK SETIAP 1.000 KK,

1988/89 - 1990/91(ekor)

1) Angka sementara

XII/47

duksi kacang-kacangan tercatat sekitar 1,43 ton biji kering panen per ha; meningkat sekitar 10% dibanding tahun sehelum- nya. Selama dua tahun tersebut produktivitas tanaman singkong juga mengalami kenaikan sekitar 30%, yaitu dari 8,5 ton basah per ha pada tahun 1989/90 menjadi 11 ton lebih pada tahun 1990/91. Produksi rata-rata untuk kacang-kacangan dan singkong pada akhir Repelita IV masing-masing baru mencapai sekitar 0,9 ton per ha dan 7 ton per ha.

Luas tanaman keras di lokasi-lokasi non-PIR Perkebunan dapat digambarkan sebagai berikut. Pada tahun 1990/91 luas tanaman kelapa, cengkeh dan kopi transmigran masing-masing meliputi areal seluas sekitar 41.700 ha, 23.000 ha, dan 7.100 ha; meningkat sedikit dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Usaha tani lain yang dikembangkan adalah ternak besar dan sedang, yaitu sapi, kerbau dan kambing, serta ternak unggas ayam dan itik. Jumlah populasi ternak per 1.000 KK transmigran selama dua tahun Repelita V memperlihatkan adanya peningkatan. Pada tahun 1990/91 jumlah ternak besar dan sedang per 1.000 KK telah mencapai 576 ekor, meningkat 12,5% dibanding 1989/90. Jumlah ternak unggas pada tahun 1990/91 ter-catat 7.764 ekor per 1.000 KK, meningkat sekitar 35%.

Kegiatan lain yang sangat penting dalam upaya pemantapan pembinaan petani transmigran adalah penerbitan sertifikat tanah. Hambatan utama yang ditemui dalam proses pensertifikatan tanah di daerah transmigrasi adalah sering terjadinya perubah- an dan pertukaran pemilikan tanah setelah dilaksanakan peng-ukuran dan pematokan kapling.

Sertifikat tanah merupakan prasyarat dasar yang dapat memberikan rasa aman dan keyakinan pada petani dalam melaksa-nakan usaha taninya. Karena itu upaya penyelesaian sertifikat tanah ditingkatkan dalam Repelita V. Pada umumnya setiap kepala keluarga transmigran perlu memperoleh 3 buah sertifikat tanah, masing-masing untuk lahan pekarangan, lahan usaha I dan lahan usaha II. Pada tahun 1990/91 jumlah sertifikat yang diterbitkan adalah 116.733 buah untuk sekitar 97.080 KK, se-dangkan jumlah sertifikat hak pakai yang ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik tercatat 242.382 buah untuk 88.738 KK.

3. Peningkatan Kegiatan Koordinasi

Usaha pembangunan di bidang transmigrasi mempunyai banyak dimensi sehingga pelaksanaan kegiatannya bersifat lintas

XII/48

sektoral. Kegiatan perencanaan lokasi di daerah penerima, se-cara langsung atau tidak langsung, terkait dengan tugas dan fungsi Departemen Kehutanan, Bakosurtanal, Badan Pertanahan Nasional, Departemen Pertanian, Departemen Pekerjaan Umum, dan lain-lain. Demikian pula upaya pemilihan wilayah dari mana calon transmigran akan dikerahkan tidak terlepas dari ke-wenangan Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehutanan, De-partemen Sosial, Departemen Penerangan, Departemen Pekerjaan Umum, dan sebagainya.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada fase pemindahan di daerah asal akan melibatkan instansi sektoral seperti Departemen Perhubungan, Departemen Pertahanan dan Keamanan, dan Departemen Kesehatan. Di daerah penerima, kegiatan per-siapan tidak terlepas dari peranan Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pertanian, Badan Pertanahan Nasional, dan Depar-temen Kesehatan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada fase pembinaan akan ber-kaitan dengan,tugas dan tanggung jawab Departemen Pertanian, Departemen Koperasi, Departemen Perdagangan, Departemen Kese-hatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, BKKBN, Departe- men Agama, dan Departemen Pekerjaan Umum. Selanjutnya Depar-temen Kehutanan dan Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab atas kelestarian hutan dan sumber daya alam mempunyai peranan penting dalam setiap langkah pelaksanaan transmigrasi, mulai dari perenca-naan sampai pembinaan daerah pemukiman dan masyarakat trans-migrasi.

Hal-hal yang dikemukakan di atas ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijaksanaan transmigrasi perlu sekali ada-nya kerja sama antara Departemen Transmigrasi dan berbagai departemen dan instansi lainnya. Penyerasian dan penyelarasan kegiatan berbagai departemen dan instansi teknis terkait da-1am penyelenggaraan transmigrasi diupayakan melalui Badan Ko-ordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Bakoptrans) yang di-bentuk berdasarkan Keppres No. 59 Tahun 1984. Dalam badan ini secara langsung dilibatkan instansi-instansi yang mempunyai keterkaitan fungsi, tugas dan tanggung jawab dalam penyeleng-garaan transmigrasi. Mekanisme ini dimaksudkan agar semua permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.

XII/49

· web viewperan ser- ta dewan k3 di tingkat nasional dan daerah serta panitia pembina k3 di...

Documents