walikota yogyakarta daerah istimewa yogyakarta …hukum.jogjakota.go.id/data/perwal no 59 tahun 2016...

WALIKOTA YOGYAKARTA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota

Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114);

4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA

YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta.

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:

1) Seksi Identitas Penduduk; dan

2) Seksi Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk.

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari:

1) Seksi Kelahiran Dan Kematian; dan

2) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak Dan Pewarganegaraan.

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data, terdiri dari:

1) Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan

2) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

f. Unit Pelaksana Teknis;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan

dan pencatatan sipil.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis urusan kependudukan dan pencatatan sipil;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

e. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian,

keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan

f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di bidang

kependudukan dan pencatatan sipil;

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

UNSUR ORGANISASI Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan

daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

(2) Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang


b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

d. pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

e. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan

f. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian

evaluasi,dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas mempunyai rincian tugas tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,

mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang

umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan Dinas;

b. penyiapan bahan administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;

c. pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. pengelolaan persuratan, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan,

rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol; dan

e. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja Dinas.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai rincian tugas tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi umum,

tatalaksana, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, administrasi kepegawaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2 Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 9

(1) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan,

pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pasal 10

(1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan

mengendalikan program bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;

b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk;

c. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di

bidang pelayanan pendaftaran penduduk;

d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang

pelayanan pendaftaran penduduk; dan

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1 Seksi Identitas Penduduk

Pasal 11

(1) Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang identitas penduduk.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Seksi Identitas Penduduk mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

Paragraf 2 Seksi Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk

Pasal 12

(1) Seksi Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pindah datang dan pendataan

penduduk.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk mempunyai rincian tugas

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Pasal 13

(1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan

kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang pelayanan pencatatan sipil.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan

program kerja di bidang pelayanan pencatatan sipil;

b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pelayanan pencatatan sipil;

c. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang pelayanan pencatatan sipil;

d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang pelayanan pencatatan sipil; dan

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang pelayanan pencatatan sipil;

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai

rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1 Seksi Kelahiran Dan Kematian

Pasal 14

(1) Seksi Kelahiran Dan Kematian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang kelahiran dan kematian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Seksi Kelahiran Dan Kematian mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Walikota ini.

Paragraf 2

Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak Dan Pewarganegaraan

Pasal 15

(1) Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak Dan Pewarganegaraan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai

tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan

pewarganegaraan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak Dan

Pewarganegaraan mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan

Data

Pasal 16

(1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan,

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan Data

mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang pengelolaan informasi administrasi

kependudukan dan pemanfaatan data;

b. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan

naskah dinas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;

c. pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang

pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;

d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang

pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data; dan

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.

(3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan Dan Pemanfaatan Data mempunyai rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1 Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 17

(1) Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pengelolaan

informasi administrasi kependudukan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai

rincian tugas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2 Seksi Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan

Pasal 18

(1) Seksi Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang kerjasama dan inovasi pelayanan.

(2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala seksi kerjasama dan inovasi pelayanan mempunyai rincian tugas tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan

walikota ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 19

(1) Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal.

(2) Kepala Dinas bertanggungjawab memimpin, memberikan bimbingan,

petunjuk, perintah dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Kepala Dinas mengadakan koordinasi berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan.

Pasal 20

(1) Setiap pegawai Dinas wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.

(2) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

Pasal 21

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan bidang jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah pejabat fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pembagian tugas masing-masing unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan Dinas diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor

79 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

PARAF KOORDINASI

Jabatan Paraf Tanggal

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 21 Oktober 2016


ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta Pada tanggal 21 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 59

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 59 TAHUN 2016

TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

__________________________________________________________

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SEKSI IDENTITAS PENDUDUK SEKSI KELAHIRAN DAN

KEMATIAN

SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

UPT

SEKSI PINDAH DATANG DAN PENDATAAN PENDUDUK

SEKSI KERJASAMA DAN INOVASI PELAYANAN

SEKSI PERKAWINAN, PERCERAIAN, PERUBAHAN STATUS ANAK DAN

PEWARGANEGARAAN

SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN KEUANGAN,

PERENCANAAN, EVALUASI, & PELAPORAN

BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA DINAS


ttd

HARYADI SUYUTI

RINCIAN TUGAS

A. KEPALA DINAS

Jabatan Rincian Tugas

Kepala Dinas 1. menyusun konsep kebijakan walikota di bidang

kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan

peraturan perundang-undangan sebagai bahan

arahan operasional;

2. mengkoordinasikan penyusunan dan

menetapkan rencana strategis dan rencana kerja

Dinas;

3. mengendalikan dan merumuskan segala bentuk

pelaporan dalam bidang tugasnya;

4. mengkoordinasikan penyusunan petunjuk

teknis, perumusan sistem dan prosedur, tata

hubungan kerja yang berkaitan dengan

organisasi dan tata laksana Dinas;

5. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan

program kegiatan Sekretariat dan Bidang-Bidang

di lingkup Dinas;

6. mengkoordinasikan penyusunan strategi

pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

jika ada;

7. membina pelaksanaan tugas bawahan dengan

memberikan petunjuk dan bimbingan baik

secara lisan maupun tertulis guna

meningkatkan pelayanan kegiatan di bidang


8. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di

bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

9. melaksanakan pembinaan teknis dan

administratif di bidang kependudukan dan

pencatatan sipil;

10. melaksanakan pembinaan operasional di bidang

kependudukan dan pencatatan sipil dalam

rangka peningkatan kinerja Dinas;

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA

11. mengevaluasi permasalahan bidang

kependudukan dan pencatatan sipil untuk

dicarikan pemecahannya baik secara lintas

program maupun lintas sektoral dalam rangka

peningkatan pelayanan;


menetapkan kebijakan pelaksanaan koordinasi

dan kerjasama dengan instansi terkait dan

lembaga lainnya di bidang kependudukan dan

pencatatan sipil;


menetapkan kebijakan pembinaan Unit

Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas;


menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab

masing-masing unit yang ada di lingkungan

Dinas;

15. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk

pelaksanaannya kepada para bawahan;

16. menyusun dan menyampaikan bahan

penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas;

17. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai

prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan

secara berkala melalui sistem penilaian yang

tersedia;

18. melaksanakan pembinaan dan penilaian angka

kredit jabatan fungsional tertentu;


menyampaikan laporan kepada Walikota tentang

pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

kependudukan dan pencatatan sipil sebagai

bahan evaluasi dan informasi secara berkala

kepada Walikota;

20. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas

kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan; dan

21. melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diperintahkan pimpinan baik lisan maupun

tertulis.

B. SEKRETARIAT

No Jabatan Rincian Tugas

a Sekretaris 1. mengumpulkan bahan dan data penyusunan

kebijakan dan petunjuk teknis yang

berhubungan dengan tugas dan fungsi di

bidang kependudukan dan pencatatan sipil;

2. menyelenggarakan koordinasi pengumpulan

dan pengolahan bahan perencanaan program

kerja, kegiatan dan anggaran di lingkungan

Dinas;

3. menyelenggarakan koordinasi penyusunan

dokumen perencanaan program kerja, kegiatan

dan anggaran;

4. menyelenggarakan koordinasi perumusan

kebijakan teknis operasional pengelolaan

keuangan dan umum yang meliputi

kepegawaian, tata naskah dinas dan kearsipan,

pengelolaan perlengkapan, rumah tangga,

kehumasan, protokoler serta perjalanan dinas;

5. menyelenggarakan pengendalian dan

pengawasan pengelolaan teknis operasional

pengelolaan penatausahaan, pengelolaan

keuangan dan umum yang meliputi

kepegawaian, tata naskah dinas dan kearsipan,

pengelolaan perlengkapan, rumah tangga,

kehumasan, protokoler serta perjalanan dinas;

6. menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi

dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan

rancangan peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan ketugasan Dinas;


dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan

sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta

permasalahan-permasalahan yang berkaitan

dengan organisasi dan tatalaksana;


dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan

perlengkapan / sarana kerja serta inventarisasi,

pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan

penghapusannya;

9. menyelenggarakan penyiapan bahan

kelengkapan persyaratan dalam rangka usulan

pengadaan, mutasi, kedudukan, kesejahteraan

pegawai, cuti, penilaian, pemberian

penghargaan, pemberian sanksi / hukuman,

tata usaha kepegawaian, pemberhentian /

pensiun serta pendidikan dan pelatihan

pegawai;


dengan masing-masing unsur organisasi di

lingkungan Dinas dalam rangka perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan Dinas;

11. menyelenggarakan pelaksanaan pemeriksaan

kelengkapan dokumen dan memverifikasi

lampiran pengajuan bukti-bukti pembayaran;

12. menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan

seluruh transaksi dan realisasi penggunaan

anggaran;

13. menyelenggarakan pelaksanaan penyiapan

laporan pertanggungjawaban keuangan di

lingkungan Dinas secara berkala;

14. menyelenggarakan penyiapan bahan usulan

kebutuhan pegawai;

15. menyelenggarakan penyiapan rancangan

kebutuhan pendidikan dan pelatihan dan

pengembangan pegawai;

16. menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan

disiplin pegawai;

17. menyelenggarakan penyiapan bahan dan

melaporkan formasi, penempatan pegawai, serta

daftar urut kepangkatan;

18. menyelenggarakan penyiapan bahan usulan

kenaikan pangkat / gaji berkala

19. menyelenggarakan penyiapan bahan penilaian

pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Dinas;

20. menyelenggarakan penyiapan bahan dan

koordinasi penyusunan laporan dan evaluasi

pelaksanaan program di lingkungan Dinas;

21. menyelenggarakan penyampaian dokumen

laporan dan evaluasi pelaksanaan program

kepada pihak yang terkait;

22. menyelenggarakan pelayanan naskah dinas,

kearsipan, pengetikan / penggandaan /

pendistribusian;

23. menyelenggarakan pelayanan kebutuhan serta

perawatan ruang kerja, ruang rapat /

pertemuan dan sarana / prasarana kantor;

24. menyelenggarakan pelayanan pengurusan

perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan

kantor serta pelayanan kerumahtanggaan

lainnya;

25. menyelenggarakan pengadaan barang daerah

sesuai kebutuhan;

26. menyelenggarakan pemeliharaan barang

daerah;

27. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi

jabatan dan beban kerja;

28. menyelenggarakan administrasi keuangan yang

meliputi pembukuan, anggaran, verifikasi,

perbendaharaan, penghitungan gaji, lembur,

kesejahteraan pegawai, pembinaan

kebendaharaan;

29. menyelenggarakan pelaksanaan analisis dan

pengembangan kinerja Sub Bagian; dan

30. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai

dengan fungsi dan ketugasan.

B Kepala Sub Bagian

Umum dan

Kepegawaian

1. menyusun rencana operasional kegiatan Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan

hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan

peraturan perundang-undangan;

2. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang

tugasnya serta memberikan arahan dan

petunjuk kepada bawahan baik secara langsung

maupun tidak langsung guna kelancaran

pelaksanaan tugas;

3. menyiapkan bahan koordinasi dengan

Sekretariat dan Bidang di lingkungan Dinas

baik secara langsung maupun tidak langsung

untuk mendapatkan masukan, informasi, serta

untuk mengevaluasi permasalahan agar

diperoleh hasil kerja yang optimal;

4. mempelajari dan mengkaji peraturan

perundang-undangan di bidang administrasi

umum dan kepegawaian serta regulasi sektoral

terkait lainnya guna mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas;

5. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk

teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan

kegiatan administrasi umum dan administrasi

kepegawaian sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

6. melayani kegiatan surat menyurat, tata

laksana, perlengkapan/perbekalan, kehumasan,

dokumentasi, perpustakaan, kearsipan,

pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan

barang;

7. memberikan pelayanan naskah dinas,

kearsipan, pengetikan, penggandaan dan

pendistribusian;

8. memberikan pelayanan penerimaan tamu,

kehumasan dan protokoler;

9. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas,

keamanan kantor dan pelayanan

kerumahtanggaan lainnya;

10. melayani keperluan dan kebutuhan serta

perawatan ruang kerja, ruang rapat/

pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan

sarana/ prasarana kantor;

11. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan

gedung dan sarana prasarana kantor;

12. melaksanakan pemeliharaan dan pengadaan

sarana prasarana kantor dan pemeliharaan

gedung;

13. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian,

penyimpanan, perawatan dan usulan

penghapusan sarana prasarana kantor;

14. melaksanakan pengendalian, perencanaan,

pengadaan barang inventaris dinas;

15. melaksanakan penatausahaan kepegawaian

dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;

16. melaksanakan pengembangan kapasitas

sumber daya pegawai;

17. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi

jabatan dan beban kerja;

18. melaksanakan kompilasi inventarisasi barang,

mutasi barang, dan usulan penghapusan

sarana prasarana UPT;

19. melaksanakan pengelolaan pengaduan

masyarakat;

20. melaksanakan administrasi kegiatan melalui

Sistem Informasi yang berkaitan dengan Umum

dan Kepegawaian;

21. melaksanakan pengumpulan dan mengelola

Penataan tatalaksana, Standar Operasional

Prosedur, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),

SPEKOP, dan Standar Pelayanan Publik (SPP),

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

(SPIP), Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi (PMPRB), Budaya

Pemerintahan, Pengembangan Zona Integritas

(ZI), dan Pengembangan Sistem Manajemen

Mutu (SMM);

22. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data

dan penyimpanan berkas-berkas kepegawaian

dalam rangka pelayanan administrasi

kepegawaian di lingkungan dinas;

23. melaksanakan fasilitasi usulan pengadaan,

kenaikan pangkat, mutasi, kesejahteraan

pegawai, cuti, penilaian, pemberian

penghargaan, pemberian sanksi/ hukuman,

pemberhentian/ pensiun serta pendidikan dan

pelatihan pegawai selain satuan pendidikan;

24. melaksanakan fasilitasi pembinaan pegawai;

25. memfasilitasi usulan pemberian penghargaan;

26. memfasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai;

27. melaksanakan Inovasi Pelayanan Publik Dinas;

28. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai



tersedia;


sebagai dasar pengambilan kebijakan;

30. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada

atasan berdasarkan kajian dan ketentuan yang

berlaku sebagai bahan masukan guna

kelancaran pelaksanaan tugas; dan


diberikan pimpinan sesuai dengan bidang

tugasnya

c Kepala Sub Bagian

Keuangan,

Perencanaan,

Evaluasi dan

Pelaporan

1. menyusun rencana operasional program kegiatan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan

peraturan perundang-undangan; 2. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang


petunjuk kepada bawahan baik secara langsung maupun tidak langsung guna kelancaran

pelaksanaan tugas; 3. menyiapkan bahan koordinasi dengan

Sekretariat dan Bidang di lingkungan Dinas baik

secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil

kerja yang optimal; 4. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-

undangan di bidang administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta regulasi sektoral terkait lainnya guna

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 5. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis

dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

6. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dinas;

7. mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola

keuangan; 8. melaksanakan pengadministrasian penerimaan

pendapatan dan penyetorannya ke Kas Daerah;

9. melaksanakan koordinasi penyerapan anggaran pada pelaksanaan program, kegiatan sesuai dengan tatakala kegiatan;

10. melaksanakan pengujian, penelitian, verifikasi permintaan pembayaran pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan surat permintaan membayar;

11. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan

pengajuan kekurangan gaji pegawai; 12. melaksanakan administrasi kegiatan melalui

Sistem Informasi Keuangan;

13. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan

kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

14. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dengan masing-masing unsur

organisasi di lingkungan Dinas dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran Dinas;

15. melaksanakan penyusunan Rencana Kerja

Anggaran Dinas; 16. melaksanakan penyusunan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Dinas; 17. melaksanakan inventarisasi data program,

kegiatan dan anggaran dalam rangka

pelaksanan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;

18. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk

teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta

permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;

19. menyiapkan bahan koordinasi, petunjuk teknis

kebutuhan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketugasan Dinas;

20. melaksanakan pengolahan data dan menyusun dokumentasi pelaksanaan teknis kegiatan;

21. menghimpun bahan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota

(LKPJ), LPPD, Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja

(RENJA), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kerja Kunci (IKK), Standar Pelayanan Minimal, Evaluasi Renja,

Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, serta segala bentuk pelaporan lainnya lingkup dinas.

22. Melaksanakan administrasi keuangan melalui

sistem Informasi yang berkaitan dengan perencnaan, pengendalian, evaluasi dan

pelaporan;

23. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang

tersedia; 24. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas


25. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan berdasarkan kajian dan ketentuan yang

berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan



tugasnya.

C. BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK


a Kepala Bidang

Pelayanan

Pendaftaran

Penduduk

1. merumuskan program kerja Bidang Pelayanan

Pendaftaran Penduduk berdasarkan hasil

evaluasi program dan kegiatan serta peraturan

perundang-undangan;

2. menyelenggarakan koordinasi program kerja

dengan Sekretaris dan Kepala Bidang di

lingkungan Dinas maupun SKPD lain baik

secara langsung maupun tidak langsung untuk

mendapatkan informasi, masukan, serta untuk

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh

hasil kerja yang optimal;


perundang-undangan bidang Pelayanan

Pendaftaran Penduduk serta regulasi sektoral


pelaksanaan tugas;

4. membina bawahan sesuai dengan bidang


petunjuk secara langsung maupun tidak

langsung guna kelancaran pelaksanaan tugas;

5. mengarahkan pelaksanaan program dan

kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran

Penduduk. berdasarkan rencana strategik dan

rencana kinerja Dinas;

6. menyiapkan bahan dan konsep kebijakan

Kepala Dinas di bidang pelayanan pendaftaran

penduduk;

7. menyelenggarakan penyusunan bahan

perumusan dan koordinasi pelaksanaan

kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran

penduduk;

8. menyelenggarakan pengumpulan data,

informasi, permasalahan, peraturan

perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis

yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk;

9. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan

Bidang;

10. menyelenggarakan upaya pemecahan

masalah yang berkaitan dengan pendaftaran

penduduk;

11. menyelenggarakan pelayanan dan penerbitan

dokumen pendaftaran penduduk;

12. menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan

pendaftaran penduduk dengan pihak terkait;

13. menyelenggarakan sosialisasi terkait

pendaftaran penduduk;

14. menyelenggarakan analisis dan pengembangan

kinerja Bidang;

15. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaaan tugas

dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

tugasnya serta mencari alternatif

pemecahannya;

16. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan

menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas

bawahan secara berkala melalui sistem

penilaian yang tersedia;

17. menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan

tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan

kebijakan;


atasan baik secara lisan maupun tertulis

berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku

sebagai bahan masukan guna kelancaran

pelaksanaan tugas dan untuk menghindari

penyimpangan; dan



tertulis.

b Kepala Seksi

Identitas Penduduk

1. menyusun rencana operasional kegiatan Seksi

Identitas Penduduk berdasarkan hasil evaluasi

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan

perundang-undangan;





pelaksanaan tugas;



maupun SKPD lain baik secara langsung

maupun tidak langsung untuk mendapatkan

masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi

permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang

optimal;


perundang-undangan di bidang Identitas

Penduduk serta regulasi sektoral terkait lainnya

guna kelancaran pelaksanaan tugas;

5. melaksanakan program dan kegiatan Seksi

Identitas Penduduk;

6. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan

pembinaan, petunjuk teknis dan naskah dinas

yang berkaitan dengan Identitas Penduduk;

7. melaksanakan pelayanan dan penerbitan

penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda

Penduduk Elektronik (KTP-El) dan Kartu

Identitas Anak (KIA) serta surat keterangan

kependudukan lainnya di instansi pelaksana

dan di wilayah;

8. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran

biodata penduduk serta penerbitan nomor

induk kependudukan (NIK);

9. melaksanakan penyusunan pedoman dan arahan

penerbitan KK, KTP-El dan KIA serta surat

keterangan kependudukan lainnya;

10. melaksanakan pengadaan formulir dan

blangko identitas penduduk serta pengendalian

terhadap distribusi dan penggunaannya;

11. melaksanakan legalisasi KK, KTP-El dan KIA

dan surat keterangan kependudukan lainnya;

12. melaksanakan sosialisasi terkait Identitas

Penduduk;

13. mengumpulkan, mengolah data dan

informasi, menginventarisasi permasalahan

serta melaksanakan pemecahan

permasalahan yang berkaitan Identitas

Penduduk;




tersedia;









tugasnya;

c Kepala Seksi Pindah

Datang Dan

Pendataan

Penduduk


Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun

sebelumnya dan peraturan perundang-

undangan;





pelaksanaan tugas;







optimal;


perundang-undangan di bidang Pindah Datang

Dan Pendataan Penduduk serta regulasi

sektoral terkait lainnya guna kelancaran

pelaksanaan tugas;


Pindah Datang Dan Pendataan Penduduk;



yang berkaitan dengan Pindah Datang Dan

Pendataan Penduduk;


dokumen pendaftaran pindah datang penduduk

WNI dalam wilayah Republik Indonesia;


dokumen pendaftaran pindah datang orang

asing dalam wilayah Republik Indonesia;


dokumen pendaftaran penduduk pindah datang

antar negara;


dokumen pendaftaran penduduk transmigrasi;


dokumen pendaftaran bagi penduduk tinggal

sementara;

12. melaksanakan pendataan penduduk rentan

Administrasi Kependudukan dan penduduk non

permanen;

13. membuat laporan hasil pendataan penduduk

rentan Administrasi Kependudukan dan

penduduk non permanen;

14. membuat pedoman dan arahan

penerbitan administrasi perpindahan

penduduk;


blangko pindah datang serta pengendalian

terhadap distribusi dan penggunaannya;

16. melaksanakan legalisasi terkait dokumen

pindah datang dan surat keterangan

kependudukan lainnya;

17. melaksanakan sosialisasi terkait pindah datang

dan pendataan penduduk;




permasalahan yang berkaitan pindah datang

dan pendataan penduduk;

19. melaksanakan monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan pindah datang dan pendataan

penduduk;




tersedia;









tugasnya;

D. BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL


a Kepala Bidang

Pelayanan

Pencatatan Sipil

1. merumuskan program kerja Bidang Pelayanan

Pencatatan Sipil berdasarkan hasil evaluasi

program dan kegiatan tahun sebelumnya serta










perundang-undangan bidang pajak daerah dan

pengelolaan keuangan serta regulasi sektoral


pelaksanaan tugas;






kegiatan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

berdasarkan rencana strategik dan rencana

kinerja Dinas;


Kepala Dinas di bidang Pelayanan Pencatatan

Sipil;



kebijakan di bidang pelayanan pencatatan sipil;




yang berkaitan dengan pencatatan sipil;



Bidang;


masalah yang berkaitan dengan pencatatan

sipil;

11. menyelenggarakan pelayanan dan penerbitan

dokumen pencatatan sipil;

12. menyelenggarakan pengkoordinasian

penyelenggaraan pencatatan sipil dengan

pihak terkait;

13. menyelenggarakan sosialisasi terkait pencatatan

sipil;


kinerja Bidang;




pemecahannya;







kebijakan;






penyimpangan; dan



tertulis.

b Kepala Seksi

Kelahiran Dan

Kematian


Kelahiran Dan Kematian berdasarkan hasil

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan






pelaksanaan tugas;







optimal;


perundang-undangan di bidang kelahiran dan

kematian serta regulasi sektoral terkait lainnya



kelahiran dan kematian;



yang berkaitan dengan kelahiran dan kematian;


dokumen pencatatan kelahiran, lahir mati,

kematian, dan perubahan nama;

8. melaksanakan pelayanan pencatatan

pembatalan akta;


perubahan peristiwa penting lainnya;

10. melaksanakan pelayanan permohonan kutipan

kedua, salinan akta, surat keterangan, bukti

pelaporan;

11. melaksanakan penulisan register akta

perkawinan dan perceraian;

12. melaksanakan penyusunan pedoman dan

arahan penerbitan akta kelahiran, akta

kematian dan perubahan nama serta

pencatatan perubahan peristiwa penting

lainnya;


blangko akta kelahiran dan kematian serta

pengendalian terhadap distribusi dan

penggunaannya;

14. melaksanakan legalisasi terkait dokumen akta

kelahiran, dan akta kematian;

15. melaksanakan sosialisasi terkait akta kelahiran

dan kematian;

16. melaksanakan pengumpulkan, pengolahan

data dan informasi, menginventarisasi

permasalahan serta melaksanakan

pemecahan permasalahan yang berkaitan

dengan akta kelahiran dan kematian;




tersedia;









tugasnya;

c Kepala Seksi

Perkawinan,

Perceraian,

Perubahan Status

Anak Dan

Pewarganegaraan


Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status

Anak Dan Pewarganegaraan berdasarkan hasil

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan






pelaksanaan tugas;







optimal;


perundang-undangan di bidang Perkawinan,

Perceraian, Perubahan Status Anak Dan

Pewarganegaraan serta regulasi sektoral terkait

lainnya guna kelancaran pelaksanaan tugas;


Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status

Anak Dan Pewarganegaraan;



yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian,

perubahan status anak dan pewarganegaraan;


dokumen pencatatan perkawinan, perceraian,

pengangkatan anak, pengakuan anak,

pengesahaan anak dan perubahan status

kewarganegaraan;


pembatalan akta;


perubahan peristiwa penting lainnya;

10. melaksanakan pelayanan permohonan kutipan

kedua, salinan akta, surat keterangan, bukti

pelaporan;

11. melaksanakan penulisan register akta

perkawinan dan perceraian;

12. melaksanakan penyusunan pedoman dan

arahan penerbitan akta perkawinan, akta

perceraian, akta pengangkatan anak, akta

pengakuan anak, akta pengesahaan anak dan

perubahan status kewarganegaraan serta


lainnya;


blangko akta perkawinan, perceraian,

perubahan status anak dan pewarganegaraan

serta pengendalian terhadap distribusi dan

penggunaannya;

14. melaksanakan legalisasi dokumen pencatatan

perkawinan, perceraian, pengangkatan anak,

pengakuan anak, pengesahaan anak, dan

perubahan status kewarganegaraan dan


lainnya;

15. melaksanakan sosialisasi terkait penerbitan

akta perkawinan, akta perceraian, perubahan

status anak dan pewarganegaraan;




permasalahan yang berkaitan dengan

perkawinan, perceraian, perubahan status anak

dan pewarganegaraan;




tersedia;









tugasnya;

E. BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA


a Kepala Bidang

Pengelolaan

Informasi

Administrasi

Kependudukan Dan

Pemanfaatan Data

1. merumuskan program kerja Bidang Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan Dan

Pemanfaatan Data berdasarkan hasil evaluasi

program dan kegiatan tahun sebelumnya serta










perundang-undangan bidang pajak daerah dan

pengelolaan keuangan serta regulasi sektoral


pelaksanaan tugas;






kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan Dan Pemanfaatan

Data berdasarkan rencana strategik dan

rencana kinerja Dinas;


Kepala Dinas di bidang Pengelolaan Informasi


Data;



kebijakan di bidang Pengelolaan Informasi


Data;




yang berkaitan dengan pengelolaan informasi

kependudukan dan pemanfaatan data;



Bidang;


masalah yang berkaitan dengan pengelolaan

informasi kependudukan dan pemanfaatan

data;

11. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan

informasi kependudukan dan pemanfaatan data

dengan pihak terkait;

12. menyelenggarakan sosialisasi terkait

Pengelolaan Informasi Kependudukan dan

Pemanfaatan Data;


kinerja Bidang;




pemecahannya;







kebijakan;






penyimpangan; dan



tertulis.

b Kepala Seksi

Pengelolaan

Informasi

Administrasi

Kependudukan


Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan berdasarkan hasil evaluasi

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan

perundang-undangan;


tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk

kepada bawahan baik secara langsung maupun

tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan

tugas;

3. menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat

dan Bidang di lingkungan Dinas maupun SKPD

lain baik secara langsung maupun tidak

langsung untuk mendapatkan masukan,

informasi, serta untuk mengevaluasi


optimal;

4. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-

undangan di bidang pengelolaan informasi

administrasi kependudukan serta regulasi

sektoral terkait lainnya guna kelancaran

pelaksanaan tugas;


Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan;



yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan;

7. melaksanakan pembuatan bank data

kependudukan dan back up data

kependudukan;

8. melaksanakan konsolidasi data kependudukan

dengan data center;

9. menyiapkan tempat perekaman data

kependudukan;

10. melaksanakan pengadaan perangkat keras

pendukung pemanfataan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK);

11. melaksanakan penyediaan jaringan komunikasi

data sampai dengan tingkat kecamatan sebagai

tempat pelayanan dokumen kependudukan;

12. melaksanakan pemeliharaan jaringan

komunikasi data;

13. melaksanakan perlindungan data pribadi

penduduk pada bank data kependudukan;

14. melaksanakan bimbingan teknis bagi

petugas perekaman data Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK);

15. melaksanakan penyiapan data kependudukan

untuk kepentingan komunikasi dengan pihak

terkait; melaksanakan koordinasi dengan pihak

terkait dalam Pengolahan Informasi Administrasi

Kependudukan;

16. melaksanakan pengembangan teknolgi

informasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi

daerah;

17. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan

teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi

pengelolaan informasi administrasi

kependudukan;

18. melaksanakan sosialisasi dan komunikasi

informasi data kependudukan melalui media

elektronik dan non elektronik;

19. melaksanakan pengelolaan website instansi;

20. melaksanakan penyusunan profil kependudukan,

indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan

analisis dampak kependudukan;



serta melaksanakan pemecahan permasalahan

yang berkaitan dengan Pengolahan Informasi

Administrasi Kependudukan;

22. melaksanakan monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan administrasi pengelolaan

informasi administrasi kependudukan;


prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara

berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;









tugasnya;

c Kepala Seksi

Kerjasama Dan

Inovasi Pelayanan


Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan berdasarkan

hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan



tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk

kepada bawahan baik secara langsung maupun

tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan

tugas;

3. menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat

dan Bidang di lingkungan Dinas maupun SKPD

lain baik secara langsung maupun tidak

langsung untuk mendapatkan masukan,

informasi, serta untuk mengevaluasi


optimal;

4. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-

undangan di bidang kerjasama dan inovasi

pelayanan serta regulasi sektoral terkait lainnya



kerjasama dan inovasi pelayanan;



yang berkaitan dengan kerjasama dan inovasi

pelayanan;

7. melaksanakan jalinan komunikasi dengan pihak

terkait dalam rangka kerjasama pelayanan

administrasi kependudukan dan kerjasama

pemanfaatan data kependudukan;

8. melaksanakan penyusunan dokumen kerjasama;

9. melaksanakan legalitas dokumen kerjasama;

10. melaksanakan pengembangan kerjasama

pelayanan administrasi kependudukan dan

kerjasama pemanfaatan data kependudukan;

11. melaksanakan perencanaan inovasi dengan

pembuatan desain teknis atau sistem yang akan

dilaksanakan dalam rangka pembangunan

inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

12. melaksanakan pembangunan inovasi pelayanan

administrasi kependudukan;

13. melaksanakan penyusunan dokumen

pengesahan pemanfaatan hasil inovasi;

14. melaksanakan uji coba hasil pembangunan

inovasi bila diperlukan;

15. melaksanakan pengkoordinasian hasil kerjasama

pelayanan administrasi kependudukan dan

inovasi pelayanan dengan bidang terkait untuk

pemanfataan dan penerapannya;

16. melaksanakan sosialisasi Kerjasama dan Inovasi

Pelayanan melalui media elektronik dan atau non

elektronik;

17. melaksanakan, mengumpulkan, mengolah

data dan informasi, menginventarisasi

permasalahan serta melaksanakan pemecahan

permasalahan yang berkaitan kerjasama dan

inovasi pelayanan;


prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara

berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;









tugasnya;


ttd

HARYADI SUYUTI

walikota yogyakarta daerah istimewa yogyakarta …hukum.jogjakota.go.id/data/perwal no 59 tahun 2016...

Documents