walikota banjarmasin provinsi kalimantan selatan

w

^

WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

•

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA

BANJARMASIN

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA BANJARMASIN,

bahwa sebagai tindaklanjut Pelaksanaan PeraturanDaerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang PembentukanOrganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah KotaBanjarmasin dan dalam rangka meningkatkankelancaran pelaksanaan tugas Dinas Kebudayaan danPariwisata Kota Banjarmasin, perlu menjabarkan tugaspokok dan fungsi unsur-unsur organisasi dalambentuk uraian tugas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, perlu menetapkan PeraturanWalikota Banjarmasin tentang Uraian Tugas DinasDinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II diKalimantan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-UndangPembentukan

(/?{

Nomor 12 Tahun 2011 tentangPeraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RebublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentangJabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3547) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 TentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16

Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5121);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentangPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam JabatanStruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia

i^j Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun2002 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Kuubbtg. rtT-r

3f v%

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(BeritaNegara Republik Indonesia Nomor 2036) ;

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah KotaBanjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN TUGASUNSUR UNSUR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

^-^ 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah KotaBanjarmasin.

3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Banjarmasin.

5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KotaBanjarmasin.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan danPariwisata Kota Banjarmasin.

7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kebudayaan danPariwisata Kota Banjarmasin.

8. Bidang/Sub Bagian/Seksi Dinas adalah Bidang/ SubBagian/Seksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

dtf w

\U

^J

9.

Banjarmasin.

Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNSDinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasinyang diberi hak dan wewenang secara penuh olehpejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannyamasing-masing.

BAB II

URAIAN TUGAS

Bagian PertamaDinas

Pasal 2

(1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusanrumah tangga daerah dalam bidang pembinaan danpengembangan Kebudayaan dan Pariwisata serta dantugas pembantuan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)adalah sebagai berikut:

a. menetapkan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan danPariwisata berdasarkan RPJM dan program kerja tahunlalu sebagai pedoman kerja;

b. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai datadan informasi yang dihasilkan agar diketahui realisasiprogram, hambatan dan upaya pemecahan untukkelancaran pelaksanaan tugas;

c. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatankoordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuaibidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaantugas;

d. menetapkan kebijaksanaan teknis dibidang kebudayaandan pariwisata sesuai kebijaksanaan yang ditetapkanoleh Walikota;

e. mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan pembinaandan pengembangan kebudayaan dan pariwisata ;

f. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikandan mengendalikan penyelenggaraan kegiatanpengelolaan Sekretariat;

g. melaksanakan pembinaan teknis, mengkoordinasikanpenyelengaraan pengawasan kebudayaan dan pariwisata

h. melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatanpemasaran kebudayaan dan pariwisata ;

i. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kegiatanpengembangan SDM Pariwisata;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinansesuai bidang tugas.

(3) Unsur-unsur Organisasi Dinas terdiri dari :

a. Sekretariat;

b. Bidang Pengembangan Pariwisata;

^J c. Bidang Pemasaran Pariwisata ;

d. Bidang SDM Pariwisata; dan

e. Bidang Kebudayaan.

Bagian keduaSekretariat

Pasal 3

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat(3) huruf a mempunyai tugas pokok mengoordinasikan,membina, mengatur dan mengendalikan penyusunanprogram, pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan

^/ ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan sertaadministrasi kepegawaian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut:

a. menyusun program, mengoordinasikan, membina,mengatur dan mengendalikan penyusunan programdan rencana kegiatan Dinas;

b. menyusun program, mengoordinasikan, membina,mengatur dan mengendalikan penyusunan rencanaanggaran, pengelolaan, penatausahaan danpenyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;

c. menyusun program, mengoordinasikan, membina,mengatur dan mengendalikan pengelolaan urusansurat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;

r^ l/TS

d. menyusun program, mengoordinasikan, membina,mengatur dan mengendalikan urusan rumah tanggadan perlengkapan;

e. menyusun program, mengoordinasikan, membina,mengatur dan mengendalikan pengelolaanadministrasi kepegawaian; dan

f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dankewenangannya.

(3) Unsur- Unsur Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan;

b. Sub Bagian Keuangan; dan

c. Sub Bagian Umum dan kepegawaian.

^J Pasal 4

(1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalampasal 3 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokokmelaksanakan penyusunan program dan rencana,evaluasi sertalaporan Dinas.


a. menyiapkan bahan dan menyusun program danrencana kegiatan Dinas;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknispenyusunan program dan rencana kegiatan ;

\^/ c. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis, danmenyajikan data kepegawaian, pendidikan danpelatihan ;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasamapenyusunan rencana stratejik;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasamapenyusunan rencana terintegrasi;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasamapenyusunan rencana kerja tahunan ;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasiprogram dan rencana kegiatan ;

h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dankewenangannya.

JV%

Pasal 5

(1) Sub Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakanperencanaan anggaran, pengelolaan, penatausahaandan penyusunan laporan pertanggungjawabankeuangan.


a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatanpenyusunan anggaran, penatausahaan dan laporanpertanggungjawaban keuangan;

b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknispenyusunan anggaran dan pengelolaanpenatausahaan keuangan ;

^J c. melaksanakan kerjasama penyusunan rencanaanggaran;

d. menyiapkan bahan pengesahaan dokumen anggaran;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaananggaran dan penatausahaan keuangan ;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasirealisasi anggaran ;

g. menyiapkan bahan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Walikota /LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunandan Lima Tahunan, serta menyusun laporanakuntabilitas kinerja instansi pemerintah ;

<J

!

i

h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerjapenyusunan program, evaluasi, pelaporan danpengelolaan keuangan ; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dankewenangannya.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimanadimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyaitugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat,ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga danperlengkapan serta menyelenggarakan administrasikepegawaian.


<J

^J

K--..iahii.h

4

a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatanpengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tanggadan perlengkapan,serta pengelolaan administrasikepegawaian;

b. menyiapkan bahan dan mengelola urusan suratmenyurat dan ekspedisi;

c. mengelola penyimpanan, pengamanan,pemeliharaan, pemilahan, pemberkasan danpenjadwalan retensi serta pemusnahan arsip ;

d. melaksanakan pelayanan administrasi perjalananbadan ;

e. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor,penerangan, penyediaan air bersih, pengawasankeamanan dan kebersihan lingkungan kantor sertamengatur perpakiran ;

f. menyiapkan bahan dan menyusun RKBU dan RTBUsesuai kebutuhan ;

g. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan,pemeliharaan, distribusi, inventarisasi danpenghapusan barang-barang inventaris ;

h. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dankeprotokolan ;

i. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan;

j. menyiapkan bahan analisis dan melaksanakanevaluasi evektifitas organisasi dan ketatalaksanaan;

k. menyiapkan bahan dan memproses mutasikepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasikepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentianpegawai;

1. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputipembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat,peningkatan kesejahteraan, pendidikan danpelatihan, pemberian penghargaan dan sanksikepegawaian ;

m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif,mengelola dokumentasi / berkas kepegawaian, sertamengolah data dan menyajikan informasikepegawaian;

n. menyiapkan bahan evaluasi kinerja invidualkepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kodeetik kepegawaian ;

-¥$.

o. menyiapkan bahan, menerima, memproses danmengelola layanan pengaduan ;

p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerjapengelolaan urusan umum dan kepegawaian ; dan

q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dankewenangannya.

Bagian ketigaBidang Pengembangan Pariwisata

Pasal 7

(1) Bidang Pengembangan Pariwisata sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyaitugas pokok menyelenggarakan dan membinapengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarikwisata, sarana usaha jasa pariwisata dan perfilman,

^J serta pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata.


a. menyusun rencana kerja Bidang PengembanganPariwisata;

b. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan danpengembangan obyek dan daya tarik wisata, sarana,usaha jasa pariwisata, dan perfilm;

c. menyelengarakan dan membina pengelolaan danpengembangan obyek dan daya tarik wisata;

d. menyelengarakan dan membina pengelolaan dan1/ pengembangan sarana, usaha jasa pariwisata, dan

perfilman;

e. menyelenggarakan pemeliharaan dan pengelolaansarana dan prasarana pariwisata;

f. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaanrencana kerja Bidang Pengembangan Pariwisata;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehPimpinan sesuai dengan bidang tugas.

(3) Unsur unsur Bidang Pengembangan Pariwisataterdiri dari :

a. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;

b. Seksi Sarana Usaha, Jasa dan Monitoring Pariwisata;dan

' K.4SS.'

r

c. Seksi Pemeliharaan 85 Pengelolaan Sarana &Prasarana Pariwisata

Pasal 8

(1) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimanadimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a mempunyaitugas pokok menyelenggarakan dan membinapengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarikwisata.


a. menyusun rencana kerja seksi obyek dan daya tarikWisata;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknispengelolaan dan pengembangan obyek dan daya

{^J tarik wisata;

c. menyelenggarakan dan membina pengembanganobyek dan daya tarik wisata;

d. membina lembaga kelompok dan pelaku usaha obyekdan daya tarik wisata;

e. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaanrencana kerja seksi obyek dan daya tarik;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehPimpinan sesuai dengan bidang tugas.

\^j Pasal 9

(1) Seksi Sarana Usaha, Jasa dan Monitoring Pariwisatasebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf bmempunyai tugas menyelenggarakan dan membinapengelolaan dan pengembangan sarana, usaha jasapariwisata, dan perfilman.


a. menyusun rencana kerja Seksi Sarna Usaha danJasa Pariwisata;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknispengelolaan dan pengembangan Sarana Usaha, Jasadan Monitoring Pariwisata;

c. menyelenggarakan dan membina pengembanganSarana Usaha, Jasa dan Monitoring Pariwisata;

4> W

d. menyelenggarakan pelayanan dan pengendalianperijinan Sarana Usaha, Jasa dan MonitoringPariwisata;

e. mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaanrencana kerja Seksi Sarana Usaha, Jasa danMonitoring Pariwisata;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehPimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 10

(1) Seksi Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana danPrasarana Pariwisata sebagaimana dimaksud dalampasal 7 ayat (3) huruf c mempunyai tugas

[^ menyelenggarakan dan membina Pemeliharaan danPengelolaan Sarana dan Prasarana Pariwisata.


a. menyusun rencana kerja Seksi Pemeliharaan danPengelolaan Sarana dan Prasarana Pariwisata;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknisPemeliharaan dan Pengelolaan Sarana danPrasarana Pariwisata;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standarteknis penyediaan,pengembangan, pemeliharaan danpengelolaan sarana dan prasarana kepariwisataan ;

u

*""T II "

d. menghimpun,menyusun dan menyajikan datasarana dan prasarana kepariwisataan ;

e. melaksanakan pemeliharaan dan pengelolaan saranadan prasarana Kepariwisataan ;

f. melaksanakan penyediaan dan pengembangansarana dan prasarana kepariwisataan ;

g. menyusun rencana arsitektur dan konstruksi dalamrangka pemeliharaan dan pengembangan saranadan prasarana kepariwisataan ;

h. memberikan dukungan teknis pengelolaan saranadan prasarana kepariwisataan;

i. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan Lembaga dan/atau instansipemerintah/swasta dalam rangka penyediaan,

1%

^j

<j

»-=w.-^_^_^__^_ r~$

pengembangan, pemeliharaan dan pengelolaansarana dan prasarana kepariwisataan

j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaanrencana kerja Seksi Pemeliharaan dan PengelolaanSarana dan Prasarana Pariwisata;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehPimpinan sesuai dengan bidang tugas .

Bagian keempatBidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 11

(1) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksuddalam pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokokmelaksanakan pembinaan, koordinasi, perumusankebijakan dan pengembangan pemasaran pariwisatadaerah.


a. merumuskan rencana kerja Bidang Pemasaranwisata;

b. merumuskan kebijakan teknis pengelolaan danpengembangan promosi wisata dokumentasi daninformasi pariwisata;

c. menyelenggarakan dan membina pengelolaan danpengembangan promosi pariwisata;

d. menyelenggarakan dan membina pengelolaan danpengembangan dokumentasi dan informasipariwisata;

e. menyelenggarakan dan membina pengelolaan danpengembangan kemitraan pariwisata;

f. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaanrencana kerja Bidang Pemasaran Wisata;


(3) Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari :

a. Seksi Promosi Wisata;

b. Seksi Dokumentasi dan Publikasi Pariwisata; dan

c. Seksi Kemitraan Pariwisata.

Pasal 12

(1) Seksi Promosi Wisata sebagaimana dimaksud dalampasal 11 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pokokbahan, menyusun rencana, melaksanakanpengembangan sistem pariwisata daerah.


a. menyusun rencana kegiatan Seksi sesuai rencanakerja Bidang dan pedoman kerja tahun lalu sebagaipedoman kerja;

b. menyiapkan bahan perumusan teknis terhadappromosi kepariwisataan dalam berbagai bentuk;

c. menyelenggarakan dan membina pengelolaan^J Promosi Wisata;

d. menyelenggarakan dan membina pengembanganpromosi Wisata;

e. menyelenggarakan pemasaran potensi, obyek dandaya tarik wisata;

f. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaanrencana kerj Seksi Promosi Wisata;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehPimpinan sesuai dengan bidang tugas

uPasal 13

(1) Seksi Dokumentasi dan Publikasi Pariwisatasebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) huruf bmempunyai tugas pokok pengembangan dokumentasidan Publikasi Pariwisata.


a. menyusun rencana kerja Seksi Dokumentasi danPublikasi Pariwisata;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknispengelolaan dan pengembangan dokumnetasi daninformasi pariwisata;

c. menyelenggarakan pengelolaan, pelayanan, danpengembangan dokumnetasi dan informasipariwisata;

5fi/^r

d. menyelenggarakan, mengelola, dan mengembangkanjaringan informasi wisata;

e. membina usaha pelayanan informasi wisata danpramu wisata;

f. menyelenggarakan pengembangan pasar wisata;

g. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaanrencana kerja Seksi Dokumnetasi dan InformasiPariwisata;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehPimpinan sesuai dengan bidang tugas

Pasal 14

(1) Seksi Kemitraan Pariwisata sebagaimana dimaksuddalam pasal 11 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pokok

^^ melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengendaliandalam pengembangan pariwisata daerah.


a. menyusun rencana kerja Seksi Kemitraan Pariwisata;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknispengelolaan dan Kemitraan Pariwisata;

c. melaksanakan perencanaan, pembinaan,pengendalian dan pengembangan dalam rangkapelaksanaan kegiatan Kemitraan Pariwisata.

d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data'^J upaya peningkatan Kemitraan Pariwisata untuk

menentukan prioritas program.

e. melaksanakan identifikasi, inisiasi, pembentukandan pembinaan kelompok sadar wisata

f. melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintasprogram serta mengatur alokasi sumberdaya dalamrangka penyelenggaraan Upaya PengembanganPariwisata Berbasis Masyarakat danpenyelenggaraan kemitraan program pariwisatadengan masyarakat.

g. meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pelakuusaha kepariwisataan untuk pengembanganpariwisata melalui pemberdayaan masyarakat.

h. meningkatkan kemampuan dan keterampilanmasyarakat dalam menemukan permasalahan

4

kepariwisataan, menggali potensi dan mengatasimasalah pariwisata secara mandiri.

i. melaksanakan pengawasan, bimbingan danpengendalian kemitraan pariwisata;

j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaanrencana kerja Seksi Kemitraan Pariwisata;

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehPimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian kelimaBidang Sdm Pariwisata

Pasal 15

(1) Bidang SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalampasal 2 ayat (3) huruf d mempunyai tugas pokok

^J melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan pengendaliandalam pengembangan Sumber Daya Manusia pariwisatadaerah.


a. menyusun rencana kerja Bidang SDM Pariwisata;

b. merumuskan kebijakan teknis pengelolaanpembinaan, dan pengembangan SDM Pariwisata;

c. menyelenggarakan dan membinaa pengembanganSDM Pariwisata;

d. menyelenggarakan dan membina pengembangank^J Informasi dan Teknologi Pariwisata ;

e. menyelenggarakan dan membina pengembanganPenataan Lingkungan Wisata;

f. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaanrencana kerja Bidang SDM Pariwisata;


(3) Bidang SDM Pariwisata terdiri dari :

a. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata;

b. Seksi Informasi Teknologi Pariwisata; dan

c. Seksi Penataan Lingkungan Wisata.

:-i) >

\A?>

Pasal 16

(1) Seksi Pengembangan SDM Pariwisata sebagaimanadimaksud dalam pasal 15 ayat (3) huruf a mempunyaitugas pokok menyiapkan bahan, menyusun rencana,melaksanakan penyusunan, analisa, pembinaan danpengembangan SDM bidang Pariwisata.


a. menyusun rencana kerja Seksi Pengembangan SDMPariwisata;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknisPengembangan SDM Pariwisata;

c. menyelenggarakan dan pembinaan PengembanganSDM Pariwisata;

^s^ d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasidengan lembaga / instansi dalam peningkatanpelayanan, pembinaan, dan pengembangansumber daya manusia pariwisata yang meliputiPemerintah dan Swasta, maupun masyarakat umum;

e. melaksanakan dan menyiapkan bahan untukkegiatan pelayanan, pembinaan, danpengembangan sumber daya manusia sertabimbingan teknis bagi Pelaku Usaha Pariwisatauntuk pemenuhan standar kompetensi;

f. mengevaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaanrencana kerja Seksi Pengembangan SDM Pariwisata;

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh^J Pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

•w'jfcsn.

Pasal 17

(1) Seksi Informasi Teknologi Pariwisata sebagaimanadimaksud dalam pasal 15 ayat (3) huruf b mempunyaitugas pokok meningkatkan penggunaan Teknologi danInformasi dalam menjalin relasi dalam rangka penguatanSDM Pariwisata.


a. menyusun rencana kerja Seksi Informasi TeknologiPariwisata;

i^T

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknispengembangan teknologi informasi pariwisata;

c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum danteknis operasional pengembangan teknologiinformasi pariwisata;

d. melaksanakan pelayanan teknis di bidangpengembangan teknologi informasi pariwisata, sesuaidengan standarisasi dan ketentuan yang berlaku.

e. melaksanakan pengelolaan dan pengembanganwebsite pariwisata Kota Banjarmasin;

f. melaksanakan pengembangan inovasi teknologiinformasi pariwisata;

g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungandengan pengembangan teknologi informasipariwisata, serta menyajikan alternatif

\*J pemecahannya;

h. menyelenggarakan dan membina pengelolaan saranateknologi informasi pariwisata;

i. melaksankan evaluasi dan penyusunan laporanpelaksanaan rencana kerja Seksi Informasi TeknologiPariwisata;

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehpimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 18

(1) Seksi Penataan Lingkungan Wisata sebagaimanaU dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) huruf c mempunyai

tugas pokok Perlindungan, pengembangan danpemanfaatan lingkungan wisata.


a. Menyusun rencana kerja Seksi PenataanLingkungan Wisata;

b. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standarteknis pelaksanaan penataan lingkungankepariwisataan;

c. menghimpun,menyusun dan menyajikan datapenataan kawasan pariwisata ;

d. menyusun pedoman teknis penataan kawasanpariwisata;

c# 1#

e. melaksanakan penataan kawasan pariwisata ;

f. menyusun rencana teknis dalam rangka penataankawasan pariwisata;

g. memberikan dukungan teknis penataan lingkungankepariwisataan ;

h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatanlingkungan kepariwisataan ;

i. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan lembaga, dan/atau instansipemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaanpenataan kawasan pariwisata;

j. mengoordinasikan penyusunan rencana strategisdan rencana kerja dan anggaran Seksi PenataanLingkungan Wisata;

v^ k. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaantugas Seksi Penataan Lingkungan Wisata.

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan olehPimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian keenamBidang Kebudayaan

Pasal 19

(1) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal2 ayat (3) huruf e mempunyai tugas pokokmelaksanakan pembinaan, koordinasi, perumusan

's^ kebijakan, pengembangan dan pelestarian kesenian dankebudayaan.


a. merumuskan rencana kerja Bidang berdasarkanprogram kerja Dinas serta program kerja tahun lalusebagai pedoman kerja;

b. menyusun program, mengatur dan mengevaluasipelaksanaan kegiatan seksi sesuai prosedur untukkelancaran pelaksanaan tugas;

c. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatankoordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuaibidang tugasnya dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas;

4 w

d. merencanakan operasional, mengatur danmengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan,pengawasan seni dan budaya, serta kepurbakalaan(benda cagar budaya);

e. merencanakan operasional, mengatur danmengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembanganseni dan budaya melalui promosi seni dan budaya;

f. merencanakan operasional, mengatur danmengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelestarian senidan budaya;

g. merencanakan operasional, mengatur danmengevaluasi penelitian, pengembangan,penyebarluasan seni serta studi kelayakan dan teknislokasi benda cagar budaya;

h. merencanakan operasional, mengatur danmengevaluasi pengembangan penulisan sejarah dan

^-^ nilai bangsa, serta pembetulan Diskripsi seni budaya;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KepalaDinas sesuai bidang tugas;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan olehPimpinan sesuai dengan bidang tugas.

(3) Bidang Kebudayaan terdiri dari :

a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Seni dan Budaya;

b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kepurbakalaandan Cagar Budaya;

<jc. Seksi Seni dan Budaya.

Pasal 20

(1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Seni dan Budayasebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) huruf amempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, menyusunrencana membina, mengembangkan dan mengawasi senidan budaya baik tradisional maupun non tradisional;.



b. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatankoordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai

4? iM

^

bidang tugasnya dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas;

c. menghimpun dan mengolah data kesenian dankebudayaan baik tradisional maupun nontradisional;

d. menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan danpengawasan kesenian dan kebudayaan baiktradisional maupun non tradisional;

e. melaksanakan fasilitasi sarana dan prasaranakesenian dan kebudayaan baik tradisional maupunnon tradisional;

f. melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaanpemberian ijin kegiatan kesenian dan kebudayaantingkat kota dan luar negeri dan kegiatan pembinaanserta pengembangan nilai-nilai budaya termasukbudaya spiritual;

g. menyiapkan bahan dan mengolah laporan yangberhubungan dengan seni dan budaya baiktradisional maupun non tradisional;

h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas.

Pasal 21

(1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kepurbakalaan danCagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19ayat (3) huruf b mempunyai tugas pokok menyiapkanbahan, menyusun rencana,meneliti, menginventarisasi,membina dan melestarikan situs, benda budaya, cagarbudaya..

i\mJ (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah sebagai berikut:


b. menghimpun dan mengolah data kepurbakalaan ;

c. menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan danpengawasan kepurbakalaan ;

d. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasikepurbakalaan ;

e. menyiapkan bahan hubungan kerja sama denganunit kerja/instansi terkait tentang pembinaan danpengawasan kepurbakalaan ;

mi

^J

<J

f. melaksanakan evaluasi dan analisa penelitian studikelayakan dan teknis lokasi benda cagar budaya;

g. menyiapkan bahan dan mengolah laporan pembinaankepurbakalaan;

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan olehPimpinan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 22

(1) Seksi Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalampasal 19 ayat (3) huruf c mempunyai tugas menyiapkanbahan, menyusun rencana, membina danmengembangkan serta melestarikan seni dan budaya..



b. Menginventarisir dan mengolah jenis dan macam senibudaya dan menyusun rencana pengembangan,pelestarian serta pembinaan seni budaya;

c. melaksanakan pembinaan seni budaya, penggalian,pengembangan, pembinaan dan pelestarian jenis danmacam seni budaya;

d. Menyelenggarakan kerjasama pembinaan senibudaya dan peningkatan wawasan seni senibudaya dengan lembaga, instansi atau daerah lain;

e. melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatanapresiasi seni budaya;

f. menyiapkan bahan dan mengolah laporan pembinaandan pelestarian seni dan budaya;


<$ vx,

~

-

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semuaketentuan sebelumnya yang mengatur unsur unsur uraiantugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Banjarmasindinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota inisepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebihlanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkanpengundangan Peraturan Walikota ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasinpada tanggal :WALIKOTA BANJARMASIN,^

]/]( IBNU SINADiundangkan di Banjarmasinpada tanggal : Desember 2016

X/ft SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

H. HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR ,;

walikota banjarmasin provinsi kalimantan selatan

Documents