8/17/2019 Uu Ri No 15 Thn 2004 Ekyud

1/14

 

UNDANG-UNDANG RI NO.17

TAHUN 2003KEUANGAN NEGARA

SEMUA HAK DAN KEWAJIBAN NEGARA

 YANG DAPAT DINILAI DENGAN UANG,SERTA SEGALA SESUATU BAIK BERUPAUANG MAUPUN BERUPA BARANG YANGDAPAT DIJADIKAN MILIK NEGARABERHUBUNG DENGAN PELAKSANAAN HAKDAN KEWAJIBAN TERSEBUT.

8/17/2019 Uu Ri No 15 Thn 2004 Ekyud

2/14

 

KEUANGAN NEGARA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 ANGKA 1, MELIPUTI :

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkanuang dan melakukan pinjaman ;

b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umumpemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga ;

c. Penerimaan Negara ;

d. Pengeluaran Negara ;

e. Penerimaan Daerah ;

f. Pengeluaran Daerah ;

g. Kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikella sendiri atau lehpihak berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak ! hak

lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yangdipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah ;

h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai leh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan / atau kepentingan umum ;

i. Kekayaan pihak lain yang diperleh dengan menggunakan fasilitasyang diberikan pemerintah

8/17/2019 Uu Ri No 15 Thn 2004 Ekyud

3/14

 

KEUANGAN NEGARA DIKELOLASECARA TERTIB, TAAT PADAPERATURAN PERUNDANG -

UNDANGAN, EFISIEN, EKONOMIS,EFEKTIF, TRANSPARAN, DANBERTANGGUNG JAWAB DENGAN

MEMPERHATIKAN RASA KEADILANDAN KEPATUTAN.

8/17/2019 Uu Ri No 15 Thn 2004 Ekyud

4/14

 

8/17/2019 Uu Ri No 15 Thn 2004 Ekyud

5/14

 

1.1. UNDANG-UNDANG DASARUNDANG-UNDANG DASAR

NEGARA RINEGARA RI THN 1945 PASAL 5THN 1945 PASAL 5

 AYAT 1,PASAL AYAT 1,PASAL 1,PASAL1,PASAL

20,PASAL20A,PASAL 2320,PASAL20A,PASAL 23 DAN PASALDAN PASAL

23 E23 E

2. UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN2. UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN2003 TTG KEUANGAN NEGARA2003 TTG KEUANGAN NEGARA

  3. UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN3. UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN

20042004 TTG PERBENDAHARAN NEGARATTG PERBENDAHARAN NEGARA

8/17/2019 Uu Ri No 15 Thn 2004 Ekyud

6/14

 

- PENGERTIAN PEMERIKSAAN DAN PEMERIKSA- PENGERTIAN PEMERIKSAAN DAN PEMERIKSA

- LINGKUP PEMERIKSAAN- LINGKUP PEMERIKSAAN

- STANDAR PEMERIKSAAN- STANDAR PEMERIKSAAN

- KEBEBASAN DAN KEMANDIRIAN DLM LAK RIKSA- KEBEBASAN DAN KEMANDIRIAN DLM LAK RIKSA- AKSES PEMERIKSAAN TERHADAP INFORMASI- AKSES PEMERIKSAAN TERHADAP INFORMASI

- KEWENANGAN UTK EVALUASI DAL INTERN- KEWENANGAN UTK EVALUASI DAL INTERN

- HASIL RIKSA DAN TDK LANJUT- HASIL RIKSA DAN TDK LANJUT

- PENGENAAN GANTI RUGI NEGARA- PENGENAAN GANTI RUGI NEGARA

- SANKSI PIDANA- SANKSI PIDANA

8/17/2019 Uu Ri No 15 Thn 2004 Ekyud

7/14 

PENGERTIAN-PENGERTIANPENGERTIAN-PENGERTIAN

1.1. PEMERIKSAAN ADL PROSES IDENTIFIKASI MASALAH ,ANALISIS,DANPEMERIKSAAN ADL PROSES IDENTIFIKASI MASALAH ,ANALISIS,DAN

EVALUASI YG DILAKUKAN SECARA INDEPENDEN ,OBYEKTIF,DANEVALUASI YG DILAKUKAN SECARA INDEPENDEN ,OBYEKTIF,DANPROFESIONAL BERDASRKAN STANDAR RIKSA UTK MENILAIPROFESIONAL BERDASRKAN STANDAR RIKSA UTK MENILAI

KEBENARAN,KECERMATAN,KREDIBILITAS DAN KEANDALAN INFORMASIKEBENARAN,KECERMATAN,KREDIBILITAS DAN KEANDALAN INFORMASI

MENGENAI PENGELOLAHAN DAN TG JWB KEUANGAN NEGARA.MENGENAI PENGELOLAHAN DAN TG JWB KEUANGAN NEGARA.

2.2. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ( BPK) DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANGBADAN PEMERIKSA KEUANGAN ( BPK) DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG

DASAR NEGARA RI TAHUN 1!"DASAR NEGARA RI TAHUN 1!"

2.2. PEMERIKSA ADALAH ORANG YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMERIKSAAN .PEMERIKSA ADALAH ORANG YANG MELAKSANAKAN TUGAS PEMERIKSAAN .

#.#. PEJABAT ADALAH ORANG YANG DIBERI TUGAS DAN TG JWB MENGELOLA KEUPEJABAT ADALAH ORANG YANG DIBERI TUGAS DAN TG JWB MENGELOLA KEU

NEGARA.NEGARA.

!.!. LEMBAGA PERWAKILAN ADAL DPR,DPD,DPRD PROVINSI,KABUPATEN$KOTA.LEMBAGA PERWAKILAN ADAL DPR,DPD,DPRD PROVINSI,KABUPATEN$KOTA.

".". PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA ADL KESELURUHAN KEGIATANPENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA ADL KESELURUHAN KEGIATAN

PEJABATAN KEU NEGARA SESUAI KEDUDUKAN DAN KEWENAGANNYA YGPEJABATAN KEU NEGARA SESUAI KEDUDUKAN DAN KEWENAGANNYA YGMELIPUTI REN,LAK,WAS DAN PERTANGGUNG JAWABAN.MELIPUTI REN,LAK,WAS DAN PERTANGGUNG JAWABAN.

%.%.  TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA ADL KEWAJIBAN PEMERINTAH UTK TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA ADL KEWAJIBAN PEMERINTAH UTK

MELAKSANAKN PENGELOLAHAN KEUANGAN NEGARA SECARA TERTIB , TAATMELAKSANAKN PENGELOLAHAN KEUANGAN NEGARA SECARA TERTIB , TAAT

PD PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,EFISIEN,EKONOMIS,EFEKTIF,DANPD PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,EFISIEN,EKONOMIS,EFEKTIF,DAN

 TRANSPARAN DNG MEMPERHATIKAN RAS KEADILAN DAN KEPATUTAN. TRANSPARAN DNG MEMPERHATIKAN RAS KEADILAN DAN KEPATUTAN.

8/17/2019 Uu Ri No 15 Thn 2004 Ekyud

8/14 

&. TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA ADL KEWAJIBAN PEMERINTAH UTK&. TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA ADL KEWAJIBAN PEMERINTAH UTKMELAKSANAKN PENGELOLAHAN KEUANGAN NEGARA SECARA TERTIB ,MELAKSANAKN PENGELOLAHAN KEUANGAN NEGARA SECARA TERTIB , TAAT PD PERATURAN PERUNDANG- TAAT PD PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,EFISIEN,EKONOMIS,EFEKTIF,DAN TRANSPARAN DNGUNDANGAN,EFISIEN,EKONOMIS,EFEKTIF,DAN TRANSPARAN DNG

MEMPERHATIKAN RAS KEADILAN DAN KEPATUTAN.MEMPERHATIKAN RAS KEADILAN DAN KEPATUTAN.'. STANDAR PEMERIKSAAN ADALAH PATOKAN UTK MELAKUKAN'. STANDAR PEMERIKSAAN ADALAH PATOKAN UTK MELAKUKAN

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TG JWB KEU NEGARA YG MELIPUTIPEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TG JWB KEU NEGARA YG MELIPUTISTANDAR UMUM,PELAKSAAN PEMERIKSAAN DAN STANDAR PELAPORAN YGSTANDAR UMUM,PELAKSAAN PEMERIKSAAN DAN STANDAR PELAPORAN YGWAJIB DI PEDOMANI OLEH BPK DAN ATAU PEMERIKSA.WAJIB DI PEDOMANI OLEH BPK DAN ATAU PEMERIKSA.

. LAPORAN KEUANGAN ADL BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN. LAPORAN KEUANGAN ADL BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN

SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM PASAL # ,#1 DAN PASAL #2 UU NO 1&SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM PASAL # ,#1 DAN PASAL #2 UU NO 1& THN 2# TTG KEUANGAN NEGARA ,PASAL "" AYAT 2 DAN AYAT # SERTA THN 2# TTG KEUANGAN NEGARA ,PASAL "" AYAT 2 DAN AYAT # SERTAPASAL "% AYAT # UU NO 1 TAHUN 2! TTG PERBENDAHARAAN NEGARA.PASAL "% AYAT # UU NO 1 TAHUN 2! TTG PERBENDAHARAAN NEGARA.

1. DOKUMEN ADAL DATA,CATATAN DAN ATAU KETERANGAN YG BERKAITAN1. DOKUMEN ADAL DATA,CATATAN DAN ATAU KETERANGAN YG BERKAITANDENGAN PENGELOLAAN DAN TG JWB KEUANGAN NEGARA ,BAIK TERTULISDENGAN PENGELOLAAN DAN TG JWB KEUANGAN NEGARA ,BAIK TERTULISDI ATAS KERTAS ATAU SARANA ATAU SARAN LAIN MAUPUN TEREKAMDI ATAS KERTAS ATAU SARANA ATAU SARAN LAIN MAUPUN TEREKAMDALAM BENTUK$ CORAK APAPUN.DALAM BENTUK$ CORAK APAPUN.

11. OPINI ADALAH PERNYATAAN PROFESIONAL SBG KESIMPULAN11. OPINI ADALAH PERNYATAAN PROFESIONAL SBG KESIMPULANPEMERIKSAAN MENGENAI TINGKAT KEWAJARAN INFORMASI YG DISAJIKANPEMERIKSAAN MENGENAI TINGKAT KEWAJARAN INFORMASI YG DISAJIKANDALAM LAPORAN KEUANGAN.DALAM LAPORAN KEUANGAN.

12. REKOMENDASI ADLAH SARAN PEMERIKSA BERDASARKAN HASIL12. REKOMENDASI ADLAH SARAN PEMERIKSA BERDASARKAN HASILPEMERIKSAANYA YANG DITUJUKAN KPD ORANG DAN ATAU BADAN YGPEMERIKSAANYA YANG DITUJUKAN KPD ORANG DAN ATAU BADAN YGBERWENANG UTK MELAKUKAN TINDAKAN DAN ATAU PERBAIKAN.BERWENANG UTK MELAKUKAN TINDAKAN DAN ATAU PERBAIKAN.

8/17/2019 Uu Ri No 15 Thn 2004 Ekyud

9/14 

-- MELIPUTI PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DANMELIPUTI PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DANTG !"B MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGANTG !"B MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN

NEGARA ATAS TANGGUNG !A"AB KEUANGANNEGARA ATAS TANGGUNG !A"AB KEUANGANNEGARA.NEGARA.

  - MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN ATAS- MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN ATASPENGELOLAAN DAN TG !"B KEUANGAN NEGARAPENGELOLAAN DAN TG !"B KEUANGAN NEGARA

  - MEN#AKUP SELURUH UNSUR NEGARA $ PSL 2 UU- MEN#AKUP SELURUH UNSUR NEGARA $ PSL 2 UUNO 17 THN 2003%NO 17 THN 2003%

  - PEMERIKSAAN DILAKSANAKAN OLEH AKUNTAN- PEMERIKSAAN DILAKSANAKAN OLEH AKUNTANPUBLIK BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-PUBLIK BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG, LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN "A!IBUNDANG, LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN "A!IB

DISAMPAIKAN KPD BPK DAN DIPUBLIKASIKANDISAMPAIKAN KPD BPK DAN DIPUBLIKASIKAN

8/17/2019 Uu Ri No 15 Thn 2004 Ekyud

10/14 

1.1. PEMERIKSAAN KEUANGAN PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGANPEMERIKSAAN KEUANGAN PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGANPEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH .PEMERIKSAAN DILAKUKANPEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH .PEMERIKSAAN DILAKUKANOLEH BPK DLM RANGKA MEMBERIKAN MEMBERIKAN PERNYATAAN OPINIOLEH BPK DLM RANGKA MEMBERIKAN MEMBERIKAN PERNYATAAN OPINI

 TENTANG TINGKAT KEWAJARAN INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN TENTANG TINGKAT KEWAJARAN INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORANKEUANGAN PEMERINTAH.KEUANGAN PEMERINTAH.

 2. PEMERIKSAAN KINERJA PEMERIKSAAN ATAS ASPEK EKONOMI DAN EFISENSI2. PEMERIKSAAN KINERJA PEMERIKSAAN ATAS ASPEK EKONOMI DAN EFISENSISERTA PEMERIKSAAN ATAS ASPEK EFEKSIFITAS YANG LAIM DILAKUKAN BGSERTA PEMERIKSAAN ATAS ASPEK EFEKSIFITAS YANG LAIM DILAKUKAN BGKEPENTINGAN MANAJEMEN OLEH APARAT PENGAWASAN INTERNKEPENTINGAN MANAJEMEN OLEH APARAT PENGAWASAN INTERNPEMERINTAH.BPK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KINERJA PENGELOLAAN KEUPEMERINTAH.BPK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KINERJA PENGELOLAAN KEUNEG.TUJNYA PEMERIKSAAN UTK MENGIDENTIFIKASIKAN HAL2 YG PERLUNEG.TUJNYA PEMERIKSAAN UTK MENGIDENTIFIKASIKAN HAL2 YG PERLUMENJADI PERHATIAN LEMBAGA PERWAKILAN GUNA KEGIATAN YG DIBIAYAIMENJADI PERHATIAN LEMBAGA PERWAKILAN GUNA KEGIATAN YG DIBIAYAIDENGAN KEU NEGARA $DAERAH DISELENGARAKAN SEC EKONOMIS DANDENGAN KEU NEGARA $DAERAH DISELENGARAKAN SEC EKONOMIS DANEFFISIEN SERTA MEMENUHI SASNYA SEC EFFEKTIF.EFFISIEN SERTA MEMENUHI SASNYA SEC EFFEKTIF.

 #. PEMERIKSAAN DNG TUJUAN TERTENTU ADL PEMERIKSAAN YG DILAKUKAN#. PEMERIKSAAN DNG TUJUAN TERTENTU ADL PEMERIKSAAN YG DILAKUKAN

DENGAN TUJUAN KHUSUS ,DILUAR PEMERIKSAAN KEUANGAN DAN KINERJADENGAN TUJUAN KHUSUS ,DILUAR PEMERIKSAAN KEUANGAN DAN KINERJA.TERMASUK DALAM PEMERIKSAAN ATAS HAL-HAL LAIN YG BERKAITAN DGN.TERMASUK DALAM PEMERIKSAAN ATAS HAL-HAL LAIN YG BERKAITAN DGNDAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIFDAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF

  PEMERIKSAAN TSB DIDASARKAN PADA STANDAR PEMERIKSAAN YG DISUSUNPEMERIKSAAN TSB DIDASARKAN PADA STANDAR PEMERIKSAAN YG DISUSUNBPK BPK 

8/17/2019 Uu Ri No 15 Thn 2004 Ekyud

11/14 

1.1. PENENTUAN OBJEK PEMERIKSAANPENENTUAN OBJEK PEMERIKSAAN

2.2. PERENCANAAN DAN PELAKSANANPERENCANAAN DAN PELAKSANANPEMERIKSAANPEMERIKSAAN

3.3. PENENTUAN WAKTUMETODEPENENTUAN WAKTUMETODE

PEMERIKSAANPEMERIKSAAN

4.4. PENYUSUNAN DAN PENYAJIANPENYUSUNAN DAN PENYAJIAN

LAPORAN PEMERIKSAANLAPORAN PEMERIKSAAN

8/17/2019 Uu Ri No 15 Thn 2004 Ekyud

12/14 

1. MENYUSUN LAPORAN HSL PEMERIKSAAN2. PEMERIKSAAN KEUANGAN HASILKAN OPINI 

3. PEMERIKSAAN KINERJA HASIL TEMUAN, KESIMPULAN

DAN REKOMENDASI 

4. PEMERIKSAAAN TUJUAN TERTENTU HASIL KESIMPULAN

5. LHP DISAMPAIKAN KPD DPR/DPD/DPRD

6. KPD PEMERINTAH 

7. UNSUR-UNSUR PIDANA WAJI LAPOR KPD YG

ERWENANG

!. MENYUSUN IKHTISAR". TERUKA

8/17/2019 Uu Ri No 15 Thn 2004 Ekyud

13/14 

1.1. BPK TERBITKAN SK PENETAPAN BATAS WAKTUBPK TERBITKAN SK PENETAPAN BATAS WAKTU TG JWB BENDAHARA. TG JWB BENDAHARA.

2. BENDAHARA DPT AJUKAN KEBERATAN KPD BPK.2. BENDAHARA DPT AJUKAN KEBERATAN KPD BPK.

#. BENDAHARA TDK MENGAJUKAN KEBERATAN#. BENDAHARA TDK MENGAJUKAN KEBERATAN

ATAU PEMBELAANNYA DI TOLAK ,BPK TETAPKANATAU PEMBELAANNYA DI TOLAK ,BPK TETAPKANPEMBEBANAN GANTI RUGI.PEMBEBANAN GANTI RUGI.

!. TATA CARA GANTI RUGI DITETAPKAN BPK!. TATA CARA GANTI RUGI DITETAPKAN BPKSTELAH KONSULTASI DNG PEMERINTAHSTELAH KONSULTASI DNG PEMERINTAH

". BERLAKU BAGI PERUSAHAAN UMUM DAN". BERLAKU BAGI PERUSAHAAN UMUM DANPERUSAHAAN PERSEROANPERUSAHAAN PERSEROAN

8/17/2019 Uu Ri No 15 Thn 2004 Ekyud

14/14