Ditjen Hubla 1

Nama : Sahat, SH, MH

TTL : Pemantang Siantar, 23 Juni 1955

Alamat : Kompleks Pelindo II Jl. Anjungan No.1 Tg. Priok

Jakarta Utara

Jabatan : - Kasubag. Bantuan Hukum Bagian Hukum

Ditjen Hubla- Kepala Bagian Hukum Ditjen Hubla- Kasubdit. Pengamanan

Keselamatan dan PPNSDirektorat Kesatuan Penjagaan

Laut dan Pantai

CURRICULUM VITAE

HAL 2

Jakarta, 18 Pebruari 2010

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Ditjen Hubla 3

UNDANG UNDANG NO. 21 TAHUN 1992 TENTANG PELAYARAN

UNDANG UNDANG No. 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Telah ditetapkan bersama oleh DPR dan Pemerintah

dalam Sidang Paripurna DPR-RI pada tanggal 8 April 2008

R E

V I S

I

Ditjen Hubla 4

Proses Pembahasan UU Pelayaran

1) memberikan kesempatan yg lebih luas kepada swasta untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pelabuhan

2) mengakomodasi otonomi daerah secara proporsional

3) menghapus monopoli penyelenggaraan di pelabuhan

4) menciptakan kompetisi yang sehat dlm penyelenggaraan pelabuhan shg tjd peningkatan efisiensi nasional & kualitas pelayanan

5) menampung perkembangan angkutan multimoda

6) transparansi pelaksanaan tugas oleh aparatur Pemerintahan

7) menampung perkembangan teknologi & perkembangan ketentuan Internasional

Latar Belakang Perubahan UU No.

21 Thn 1992 menjadi UU No. 17

Thn 2008

Ampres Nomor R.95/Pres/11/2005

tanggal 10 Nopember 2005

Tentang RUU Pelayaran

terdiridari 17 Bab

dan 164 Pasal

DPR RI

MasukanDari StakeholderDanMasyarakat

22 Bab dan 355 pasal

UU No. 17 Tahun 2008Tentang Pelayaran

Ditjen Hubla 5

PERBANDINGAN MATERI MUATAN UU NOMOR 21 TAHUN 1992 DENGAN UU PELAYARAN YANG BARU

NO KETERANGAN UU NO. 21/1992

UU AMPRES

1. JUMLAH BAB 15 (LIMA BELAS) BAB

17 (TUJUH BELAS) BAB

2. JUMLAH PASAL

132 (SERATUS TIGA PULUH DUA) PASAL

164 (SERATUS ENAM PULUH EMPAT) PASAL

UU PELAYARANYANG BARU

22 (DUA PULUH DUA) BAB

355 (TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA) PASAL

Ditjen Hubla 6

SUBSTANSI UU NO. 17/2008 TENTANG PELAYARAN

Ditjen Hubla 7

Sedangkan sanksi administratif dalam

UU ini juga merupakan materi

baru yang diletakkan pada

akhir bab atau akhir

substansi pada bab masing-masing

BAB I : KETENTUAN UMUMBAB II : ASAS DAN TUJUAN

BAB III : RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANGBAB IV : PEMBINAAN

BAB V : ANGKUTAN DI PERAIRAN

BAB VI : HIPOTEK DAN PIUTANG PELAYARAN YANG DIDAHULUKAN

BAB VIII : KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

BAB VII : KEPELABUHANAN

BAB XIX : KETENTUAN PIDANA

BAB XX : KETENTUAN LAIN-LAINBAB XXI : KETENTUAN PERALIHAN

BAB XXII: KETENTUAN PENUTUP

BAB XVI : PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB XIII : KECELAKAAN KAPAL SERTA PENCARIAN DAN PERTOLONGANBAB XIV : SUMBER DAYA MANUSIA

BAB XV : SISTEM INFORMASI PELAYARAN

BAB XVII: PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (SEA AND COAST GUARD)BAB XVIII : PENYIDIKAN

BAB IX : KELAIKLAUTAN KAPAL

BAB XII : PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM

BAB X : KENAVIGASIAN

BAB XI : SYAHBANDAR

BAB BARU

BATANG TUBUH UU NO. 17 TAHUN 2008

Ditjen Hubla 8

Memuat definisi tentang hal

baru yang diatur

dalam UU Pelayaran:

Klasifikasi Angkutan di Perairan Klasifikasi Pelabuhan Klasifikasi Kapal Klasifikasi Terminal Hipotek Kapal Piutang Pelayaran yang didahulukan Syahbandar Mahkamah Pelayaran dll

KETENTUAN UMUM

Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas:Baruangkutan di perairan

kepelabuhanan

keselamatan dan keamanan pelayaran

perlindungan lingkungan maritim

BAB I : KETENTUAN UMUM (Pasal 1)

Ditjen Hubla 9

Memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional;

Menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;

Memperkukuh kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara;

Meningkatkan ketahanan nasional.

Persaingan sehat; Berwawasan lingkungan

hidup; Kedaulatan negara; Kebangsaan

Asas Baru

Manfaat; Usaha bersama & kekeluargaan; Adil dan merata tanpa diskriminasi; Keseimbangan, keserasian, dan

keselarasan; Asas kepentingan umum; Asas kemandirian; Asas keterpaduan; Asas tegaknya hukum. Menciptakan daya saing dengan mengembangkan industri angkutan perairan nasional; Membina jiwa kebaharian; Menjunjung kedaulatan negara.

Tujuan Baru

BAB II: ASAS DAN TUJUAN (Pasal 2 dan 3)

Ditjen Hubla 10

Semua kegiatan angkutan di perairan,

kepelabuhanan, keselamatan dan

keamanan pelayaran serta perlindungan

lingkungan maritim di perairan

Indonesia.

Semua kapal asing yang berlayar di

perairan Indonesia.

Semua kapal berbendera Indonesia

yang berada di luar

perairan Indonesia.

RUANG LINGKUP

BAB III: RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG (Pasal 4)

Ditjen Hubla 11

PELAYARAN DIKUASAI OLEH NEGARA DAN PEMBINAANNYADILAKUKAN OLEH PEMERINTAH

PENGATURAN PENGENDALIAN PENGAWASAN

Penetapan Kebijakan

UmumDan Teknis

Pemberian arahan,

bimbingan,Pelatihan, perijinan,

Sertifikasi Serta bantuan

teknis di bidangPembangunan

dan pengoperasian

Pengawasan pembangunan

dan pengoperasian

termasukMelakukan

tindakan korektif

dan penegakan hukum

BAB IV: PEMBINAAN (Pasal 5)

Ditjen Hubla 12

MENEGASKAN ASAS CABOTAGE

(Pasal 8)

Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia.

ANGKUTAN MULTIMODA

(Pasal 50)

Angkutan di perairan dapat merupakan angkutan multimoda yang dilaksanakan oleh Badan Usaha multimoda

PEMBERDAYAAN INDUSTRI ANGKUTAN PERAIRAN NASIONAL

(Pasal 56-57)

Pemberdayaan industri pelayaran wajib dilaksanakan oleh pemerintah dengan memberi fasilitas pembiayaan dan perpajakan, memfasilitasi kontrak jangka panjang antara pemilik barang dan pemilik kapal, memberikan jaminan ketersediaan BBM untuk angkutan di perairan.

SUBSTANSI BARU DALAM UU PELAYARAN

BAB V: ANGKUTAN DI PERAIRAN (Pasal 6 s/d 59)

PERIZINAN ANGKUTAN

Untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha wajib memiliki izin usaha.

Untuk mendapatkan izin angkutan laut, Badan Usaha wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175

Orang perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Usaha dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan angkutan laut asing atau badan hukum asing atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk perusahaan angkutan laut yanga memiliki kapal berbendera Indonesia paling sedikit 1 (satu) unit kapal dengan ukuran GT 5000 dan diawaki olek awak berkebangsaan Indonesia

Ditjen Hubla 13

PERIZINAN ANGKUTAN DI PERAIRAN

Pemberi Izin

Izin UsahaBupati/ Walikota Gubernur Menteri

Angkutan Laut Beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/ Kota

Beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/ Kota dalam wilayah Provinsi

Beroperasi pada lintas pelabuhan antarprovinsi dan internasional

Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat

Beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten/ Kota

Beroperasi pada lintas pelabuhan antar Kabupaten/ Kota dalam wilayah Provinsi, pelabuhan antarprovinsi dan pelabuhan Internasional

-

Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan domisili orang-perseorangan WNI atau Badan Usaha

Gubernur DKI Jakarta untuk orang-perserorangan WNI atau Badan Usaha yang berdomisili di DKI Jakarta

-

Angkutan Penyeberangan Sesuai dngan domisili Badan Usaha

Gubernur DKI Jakarta untuk Badan Usaha yang berdomisili di Jakarta

-

Ditjen Hubla 14

Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan

bongkar muat barang; jasa pengurusan transportasi; angkutan perairan pelabuhan; penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan jasa terkait dengan angkutan

laut; tally mandiri; depo peti kemas; pengelolaan kapal (ship management); perantara jual beli dan/atau sewa kapal (ship broker); keagenan Awak Kapal (ship manning agency); keagenan kapal; dan perawatan dan perbaikan kapal (ship repairing and maintenance).

Untuk Kelancaran kegiatan angkutan di perairan dapat diselenggarakan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan, berupa :

― Usaha jasa terkait dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan khusus untuk itu dan wajib memiliki izin usaha.

― Kegiatan bongkar muat dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan nasional (untuk barang tertentu pada kapal yang dioperasikannya).

― Kegiatan angkutan perairan pelabuhan dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional.

― Kegiatan tally (bukan tally mandiri) dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan bongkar muat atau perusahaan jasa pengurusan transportasi terbatas untuk cargodoring, receiving/delivery, stuffing dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri.

Ditjen Hubla 15

Ditjen Hubla 16

HIPOTEK

Kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan hutang dengan pembebanan hipotek atas kapal.

Kapal dapat dibebani lebih dari 1 (satu) hipotek.

PIUTANG PELAYARAN YANG DIDAHULUKAN

Piutang pelayaran yang didahulukan adalah sebagai berikut:- Pembayaran upah nakhoda dan ABK- Pembayaran uang duka atas kematian.- Pembayaran biaya salvage atas kapal.- Biaya pelabuhan dan alur pelayaran lainnya serta pemanduan.- Membayar kerugian yang ditimbulkan oleh kerugian fisik atau kerusakan akibat pengoperasian kapal.

Apabila terdapat gugatan terhadap piutang yang dijamin dengan kapal, pemilik, pencanter, atau operator kapal harus mendahulukan pembayaran piutang pelayaran yang didahulukan.

Apabila terjadi claim pelayaran maka perintah penahanan kapal oleh pengadilan tanpa melalui proses gugatan.

BAB VI: HIPOTEK DAN PIUTANG-PELAYARAN YANG DIDAHULUKAN (Pasal 60 s/d 66)

SIMPUL DALAM JARINGAN TRANSPORTASI SESUAI

DENGAN HIERARKI;

TEMPAT KEGIATAN ALIH MODA

TRANSPORTASI

PINTU GERBANG KEGIATAN

PEREKONOMIAN;

- PELABUHAN LAUT;- PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU

-PEMERINTAHAN-PENGUSAHAAN

JENIS PELABUHANPASAL 70

PELABUHANPENGUMPAN

PELABUHAN UTAMA

PELABUHANPENGUMPUL

PERANPASAL 68 : FUNGSI

PASAL 69 HIRARKIPASAL 70

PERAN, FUNGSI, JENIS DAN HIERARKI

PELABUHAN

Ditjen Hubla 17

PENUNJANG KEGIATANINDUSTRI DAN/ATAU

PERDAGANGAN

TEMPAT DISTRIBUSI, PRODUKS, DAN

KONSOLIDASI MUATAN ATAU BARANG

MEWUJUDKAN WAWASANNUSANTARA DAN

KEDAULATAN NEGARA

BAB VII: KEPELABUHANAN (Pasal 67 s/d 115)

RENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL

1. Pedoman dalam penetapan lokasi ;2. Pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan ;3. Penyusunan rencana induk pelabuhan nasional

Ditjen Hubla 18

Rencana Induk Pelabuhan Nasional disusun dengan memperhatikan :a.Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah propinsi, rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota ;b.Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah ;c.Potensi sumber daya alam ; dand.Perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

Setiap Pelabuhan memiliki DLKR/DLKP

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN :(PASAL 96 s.d 99)

2.

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN

A. MENTERI PERHUBUNGAN: PELABUHAN UTAMA, PELABUHAN PENGUMPUL, TERMINAL KHUSUS

1. PENETAPAN LOKASI MENTERI PERHUBUNGAN.(PASAL 72)

B. GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA : PELABUHAN PENGUMPAN

C. BUPATI/WALIKOTA : PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU

Ditjen Hubla 19

Ditjen Hubla 20

ORGANISASI DI PELABUHAN

PENGATURAN DAN PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEG. KEPELABUHANAN;

KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN;

KARANTINA.

KEPABEANAN;

KEIMIGRASIAN;

PENGUSAHAAN PELABUHAN(Pasal 90)

BADAN USAHA PELABUHAN UNTUK PELABUHAN YANG DIUSAHAKAN

SYAHBANDAR (Pasal 80 ayat (4))

OTORITAS PELABUHAN (untuk pelabuhan komersil)

INSTANSI SESUAI PERUNDANG -UNDANGAN (Pasal 80 ayat (5))

U.P.P UNTUK PELABUHANYANG TIDAK DIUSAHAKAN

UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN(untuk pelabuhan non komersil)

OTORITAS PELABUHAN MENJALANKAN FUNGSI:

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN YANG DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIL

OTORITAS PELABUHAN

UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI TSB, OTORITAS PELABUHAN MEMPUNYAI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:

1. Menyediakan lahan daratan dan perairan pelabuhan;2. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan,alur

pelayaran dan jaringan jalan;3. Menyediakan dan memelihara SBNP;4. Menjamin keamanan, dan ketertiban di pelabuhan;5. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;6. Menyusun RIP, DLKR dan DLKP;7. Mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah

serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;8. Menjamin kelancaran arus barang.

Ditjen Hubla 21

OTORITAS PELABUHAN

UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS & TANGGUNG JAWAB TSB, OTORITAS PELABUHAN MEMPUNYAI WEWENANG:

1.Mengatur dan mengawasi penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan;2.Mengawasi penggunaan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;3.Mengatur lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal; dan4.Menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan

Lanjutan….

Ditjen Hubla 22

UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MENJALANKAN FUNGSI:

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KEPELABUHANAN PADA PELABUHAN YANG BELUM DIUSAHAKAN SECARA KOMERSIL

UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN

UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI TSB, UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN MEMPUNYAI TUGAS DAN KEWAJIBAN:

1. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran;2. Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;3. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;4. Memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;5. Menyusun Rencana Induk Pelabuhan, serta DLKR & DLKP;6. Menjamin kelancaran arus barang; dan7. Menyediakan fasilitas pelabuhan.

Ditjen Hubla 23

BADAN USAHA PELABUHAN MENJALANKAN FUNGSI:

MELAKSANAKAN KEGIATAN JASA PENGUSAHAAN DI PELABUHAN TERDIRI ATAS PENYEDIAAN DAN/ATAU PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DAN JASA TERKAIT DENGAN KEPELABUHANAN

BADAN USAHA PELABUHAN

DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYEDIAAN DAN/ATAU PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN, BUP MEMPUNYAI KEWAJIBAN:

1.Menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;2. Memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar

pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;3.Menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban pada fasilitas pelabuhan yang

dioperasikan;4.Ikut menjaga keselamatan, keamanan, dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan; 5. Memelihara kelestarian lingkungan; 6.Memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan7. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.

Ditjen Hubla 24

PENYEDIAAN JASA KEPELABUHANAN DAN JAS YANG TERKAIT DENGAN KEPELABUHANAN MELIPUTI PENYEDIAAN DAN ATAU PELAYANAN JASA KAPAL, PENUMPANG DAN BARANG, MELIPUTI:

1. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;2.Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;3. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau

kendaraan;4. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan

bongkar muat barang dan peti kemas;5.Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatanpelabuhan;6.Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering, dan Ro‑Ro; 7. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang; 8.Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau9.Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

BADAN USAHA PELABUHAN Lanjutan….

DALAM KEADAAN TERTENTU, TERMINAL DAN FASILITAS PELABUHAN LAINNYA PADA PELABUHAN YANG DIUSAHAKAN UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN DAPAT DILAKSANAKAN OLEH BADAN USAHA PELABUHAN BERDASARKAN PERJANJIAN.

Ditjen Hubla 25

Ditjen Hubla 26

Bahwa pelabuhan juga memiliki peran untuk memberikan manfaat bagi Pemerintah daerah.

1. Mendorong kawasan perdagangan, industri dan kegiatan perekonomian lainnya ;2. Mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan ;3. Ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan;4. Menyediakan dan memelihara infrastruktur yg menghubungkan pelabuhan dengan

kawasan perdagangan dan industri, pusat perekonomian.5. Membina, memfasilitasi masyarakat di sekitar pelabuhan untuk berperan serta secara

positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan ;6. Menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah;7. Memberikan ijin mendirikan bangunan disisi daratan dan 8. memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus.

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Apabila pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan atau menyalahgunakan peran, tugas dan wewenang tersebut maka pemerintah mengambil alih peran dan tugas dan wewenang tesebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran tugas, dan wewenang pemerintah daerah :

Ditjen Hubla 27

Bahwa hampir seluruh pelabuhan di Indonesia berlokasi di Kabupaten/Kota dan khusus di DKI. Jakarta berada di bawah Propinsi. Dengan demikian Pelabuhan dibangun adalah untuk memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah.

1. Mendorong kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusat kegiatan perekonomian lainnya ;

2. Mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan ;3. Ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan;4. Menyediakan dan memelihara infrastruktur yg menghubungkan pelabuhan dengan

kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat perekonomian lainnya.5. Membina memfasilitasi masyarakat di sekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat

di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan ;

6. Menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah;7. Memberikan ijin mendirikan bangunan disisi daratan ; dan 8. Memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PELAYARANPERAN PEMERINTAH DAERAH DI BIDANG PELAYARAN

Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan atau menyalahgunakan peran, tugas dan wewenang, Pemerintah mengambil alih peran dan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah mempunyai Peran, Tugas, dan Wewenang sbb :Pemerintah Daerah mempunyai Peran, Tugas, dan Wewenang sbb :

Ditjen Hubla 28

KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN

KESELAMATAN DAN KEAMANAN ANGKUTAN

DI PERAIRAN

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

PELABUHAN

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM

Terpenuhinya manajemen keselamatan dan sistem pengamanan fasilitas pelabuhan meliputi:- Prosedur pengamanan

fasilitas pelabuhan.- Sarana dan prasarana

pengamanan pelabuhan.

- Sistem komunikasi- Personel pengamanan

Terpenuhinya persyaratan: kelaiklautan kapal Kenavigasian

Terpenuhinya prosedur pencegahan & penanggulangan pencemaran darikegiatan berikut ini:- Kepelabuhanan- Pengoperasian kapal- Pengangkutan limbah,

bahan berbahaya & beracun di pelabuhan

- Pembuangan limbah di perairan

- Penutuhan kapal.

BAB VIII: KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN (Pasal 116 s/d 123)

Ditjen Hubla 29

KELAIKLAUTAN KAPAL

~ Keselamatan Kapal~ Pencegahan pencemaran dari

kapal~ Pengawakan kapal~ Garis muat kapal dan pemuatan~ Kesejahteraan awak kapal dan

kesehatan penumpang~ Status hukum kapal~ Manajemen keselamatan dan

pencegahan pencemaran dari kapal

~ Manajemen keamanan kapal~ Sansi administratif

Mengatur mengenai hal ihwal tentang kelaiklautan kapal

Pengaturan Kesyahbandaran diatur dalam bab tersendiri

Telah menampung pula hal-hal baru sesuai perkembangan konvensi Internasional seperti SOLAS, MARPOL, STCW, ISM Code, ISPS Code, dan ketentuan lainnya

BAB IX: KELAIKLAUTAN KAPAL (Pasal 124 s/d 171)

Ditjen Hubla 30

Terdiri dari 9 Bagian dan 35 Pasal Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Telekomunikasi Pelayaran Alur Perlintasan Pemanduan Kerangka kapal Salvage dan Pekerjaan Bawah Air Hidrografi dan Meteorologi

Pemerintah melaksanakan survei dan pemetaan hidrografi untuk pemuktahiran data dan wajib memberikan layanan meteorologi.

Pengerukan dan ReklamasiKegiatan pengerukan alur pelayaran serta

reklamasi wajib mendapatkan ijin dari pemerintah.

Sanksi AdministrasiSanksi yang dikenakan dapat berupa: peringatan,

pembekuan ijin/sertifikat dan pencabutan ijin/sertifikat.

Substansi dalam UU Pelayaran

BAB X: KENAVIGASIAN (Pasal 172 s/d 206)

Ditjen Hubla 31

Melaksanakan fungsi keselamatan dan kemanan pelayaran yang mencakup Melaksanakan fungsi keselamatan dan kemanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan,

kepelabuhanan, dan perlindungan maritimkepelabuhanan, dan perlindungan maritim

SYAHBANDAR

Kewenangan: mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan; memeriksa dan menyimpan surat, dokumen, dan warta kapal; menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan; melakukan pemeriksaan kapal; menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar; melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal; menahan kapal atas perintah pengadilan; dan melaksanakan sijil Awak Kapal

BAB XI: SYAHBANDAR (Pasal 207 s/d 225)

32

SYAHBANDAR

SELAIN FUNGSI SYAHBANDAR MEMPUNYAI TUGAS :

1. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan;

2. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-pelayaran;

3. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;4. Mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air dan salvage; 5. Mengawasi kegiatan penundaan kapal;6. Mengawasi pemanduan;7. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan

berbahaya dan beracun; 8. Mengawasi pengisian bahan bakar;9. Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang;10.Mengawasi pengerukan dan reklamasi;11.Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan;12.Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan; 13.Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di

pelabuhan; dan14.Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim

Ditjen Hubla 32

Ditjen Hubla 33

Pembuangan Limbah di Perairan Pembuangan limbah hanya dpt dilakukan pd lokasi tertentu & mendapatkan ijin

dari pemerintah.Penutuhan Kapal Penutuhan kapal serta lokasinya wajib memenuhi persyaratan perlindungan

maritim.

Perlindungan Lingkungan Maritim

Pencegahan dan Penenggulangan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal Setiap awak kapal, nakhoda dan penanggung jawab unit kegiatan lain wajib

mencegah dan menanggulangi pencemaran dari kapal; Kapal dgn jenis & ukuran tertentu wajib dilengkapi peralatan, bahan

penanggulangan & pola penanggulangan pencemaran minyak dr kapal yg mendapat pengesahan dr pemerintah;

Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah, air balas, kotoran, sampah serta bahan kimia berbahaya dan beracun ke perairan;

Pemilik & operator kapal bertanggung jawab thd pencemaran yg bersumber dari kapalnya.

Penyelenggaraan Perlindungan Maritim Dilakukan oleh pemerintah; Dilakukan mll pencegahan & penanggulangan pencemaran dari pengoperasian

kapal & kegiatan kepelabuhanan serta pembuangan limbah di perairan & penutuhan kapal.

Pencegahan dan Penenggulangan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal Pengoperasian pelabuhan wajib memenuhi persyaratan penanggulangan

pencemaran. Setiap pelabuhan wajib memenuhi persyaratan peralatan, bahan

penanggulangan & standar prosedur tanggap darurat penanggulangan pencemaran.

Otoritas pelabuhan, UPP, BUP & pengelola terminal khusus wajib menyediakan fasilitas penampungan limbah.

BAB XII: PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM (Pasal 226 s/d 243)

Ditjen Hubla 34

Kecelakaan Kapal:

Kapal tenggelam

Kapal terbakar

Kapal tubrukan

Kapal kandas

Mahkamah Pelayaran Dibentuk dan bertanggung jawab

kepada Menteri Melaksanakan fungsi pemeriksaan

lanjutan atas kecelakaan kapal setelah syahbandar.

Setiap orang Setiap orang wajib wajib

memberikan memberikan pertolongan dan pertolongan dan

melaporkan melaporkan kecelakaan kecelakaan kapal tsb kapal tsb

kepada nakhoda kepada nakhoda atau ABKatau ABK

Nakhoda Nakhoda bertanggung bertanggung jawab atas jawab atas kecelakaan kecelakaan

kapal kecuali kapal kecuali dapat dapat

dibuktikan dibuktikan lainlain

Investigasi kecelakaan kapal Dilakukan oleh KNKT Investigasi dilakukan terhadap setiap kecelakaan kapal.

Pencarian dan Pertolongan Pemerintah bertanggung jawab

melaksanakan pencarian dan pertolongan thd kecelakaan kapal/orang yang terjadi di perairan Indonesia.

BAB XIII: KECELAKAAN KAPAL SERTA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (Pasal 224 s/d 260)

Ditjen Hubla 35

Penyelenggaraan &

Pengembangan SDM

• Bidang Angkutan di Perairan• Bidang Kepelabuhanan• Bidang Keselamatan &

Keamanan Pelayaran• Bidang Perlindungan

Lingkungan Maritim

Diselenggarakan oleh Pemerintah, PEMDA atau masyarakat

Pola pendidikan dan pelatihan memuat :

•Jenis dan Jenjang Diklat,•Peserta Diklat,•Hak dan Kewajiban Diklat,•Kurikulum & Metode Diklat,•Tenaga Pendidik dan Pelatih,•Prasarana & Sarana Diklat,•Standarisasi Penyelenggaraan Diklat,

•Pembiayaan Diklat,•Pengawasan dan Pengendalian Diklat.

BAB XIV: SUMBER DAYA MANUSIA (Pasal 261 s/d 268)

Ditjen Hubla 36

Sistem Informasi Pelayaran:-Pengumpulan-Pengolahan-Penganalisisan-Penyimpanan-Penyajian-Penyebaran

data dan informasi pelayaran

- Mendukung operasional pelayaran

- Meningkatkan pelayanan kepada publik

- Mendukung perumusan kebijakan di bidang pelayaran

Diselenggarakan oleh Pemerintah & PEMDA

- Sistem Informasi Angkutan di Perairan;- Sistem Informasi Kepelabuhanan;- Sistem Informasi Keselamatan dan Keamanan;- Sistem Informasi Perlindungan Lingkungan Maritim;- Sistem Informasi Sumber daya Manusia dan peran serta masyarakat.

BAB XV: SISTEM INFORMASI PELAYARAN (Pasal 269 s/d 273)

Ditjen Hubla 37

- Perorangan- Kelompok- Organisasi

profesi,- Badan Usaha,

atau- Organisasi

kemasyarakatan.

- Memantau & menjaga ketertiban penyelenggaraan pelayaran,

- Memberi masukan kpd Pemerintah,

- Menyampaikan pendapat & pertimbangan kepada pejabat yang erwenang,

- Melaksanakan gugatan perwakilan terhadap kebijakan pelayaran yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kepentingan umum.

Masyarakat ikut bertanggung jawab menjaga ketertiban serta keselamatan dan keamanan pelayaran.

akan dijadikan bahan pertimbangan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.

BAB XVI: PERAN SERTA MASYARAKAT (Pasal 274 s/d 275)

Ditjen Hubla 38

PENJAGA LAUT DAN

PANTAI

PRESIDEN RI

• Tugas• Fungsi • Koordinasi• Kewenang

an

Secara Teknis Operasional dilaksanakan oleh Menteri.

Prasarana:• Armada

penjaga laut dan pantai

• Kapal dan pesawat negara

• Kualifikasi• Kompeten

siSESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB XVII: PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (SEA AND COAST GUARD) (Pasal 276 s/d 281)

Ditjen Hubla 39

PENYIDIK PNS

Penyidik POLRI

Wewenang : Melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran, meliputi:• Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan• Menerima laporan/keterangan • Memanggil orang untuk didengar/diperiksa• Melakukan penangkapan dan penahanan• Meminta keterangan dan bukti• Memotret & merekam melalui media audiovisual• Memeriksa catatan & pembukuan• Mengambil sidik jari• Menggeledah kapal, tempat dan memeriksa barang• Menyita benda-benda (barang bukti)• Memberikan tanda pengaman pada barang bukti• Mendatangkan saksi ahli• Memberhentikan tersangka• Mengadakan penghentian penyidikan• Melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab

Di bawah koordinasi & pengawasan

Menyampaikan hasil penyidikan

BAB XVIII: PENYIDIKAN (Pasal 282 s/d 283)

Ditjen Hubla 40

No UU No. 21 Tahun 1992 UU No 17 Tahun 2008

1 Jumlah denda maks. berkisar antara Rp. 4.000.000,- sampai dengan Rp. 240.000.000,-

Terdapat peningkatan jumlah denda tertinggi yaitu antara Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000.000,-,

2 Tidak jelas ada ketentuan pidana terhadap Pejabat yang melakukan kesalahan

Ada ketentuan pidana kepada Pejabat yang melanggar suatu kewajiban khusus atau pada waktu melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu ) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,-

3 Tidak dikenakan pidana tambahan

dikenakan pidana tambahan yaitu pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya

BAB XIX: KETENTUAN PIDANA (Pasal 284 s/d 336)

Ditjen Hubla 41

Dalam UU Pelayaran muatannya adalah menampung suatu ketentuan yang tidak terkait langsung dengan materi muatan di bidang pelayaran, contohnya pengaturan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan dan pelatihan SDM.

Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk membangun fasilitas dan/atau melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminak khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri wajib untuk memiliki ijin.

Tata cara dan prosedur perijinan akan diatur dalam peraturan Menteri.

Kewenangan penegakan hukum pada perairan ZEE dilaksanakan oleh TNI AL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX: KETENTUAN LAIN-LAIN (Padal 337 s/d 340)

Ditjen Hubla 42

No Kegiatan Jangka Waktu

1 kapal asing masih dapat beroperasi pada kegiatan angkutan laut dalam negeri

3 (tiga) tahun

2 Adpel dan Kakanpel tetap melaksanakan tugas dan fungsinya

Terbentuk lembaga baru.

3 Pelabuah umum, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan khusus dan dermaga untuk kepentingan sendiri tetap dapat diselenggarakan, namun wajib disesuaikan dengan UU ini

2 (dua) tahun.

4 Pemerintah, Pemerintah Daerah dan BUMN yang menyelenggarakan pelabuhan tetap menyelenggarakan kegiatan pengusahaan di pelabuhan berdasarkan UU ini.

-

5 Pelabuhan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan BUMN tersebut wajib disesuaikan dengan UU ini.

3 (tiga) tahun

6 • Kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh BUMN pelabuhan tetap diselenggarakan oleh BUMN tersebut.

• Perjanjian/kerjasama di dalam DLKR antara BUMN pelabuhan dengan pihak ke-3 tetap berlaku. Perjanjian dengan pihak ke-3 selanjutnya dilaksanakan sesuai ketentuan UU ini.

• Penjagaan, penegakan hukum di laut dan pantai serta koordinasi keamanan tetap dilaksanakan sampai terbentuknya Penjaga Laut dan Pantai.

-

-

-

BAB XXI: KETENTUAN PERALIHAN (Pasal 341 s/d 346)

Ditjen Hubla 43

No Kegiatan Jangka Waktu

1 PP dan peraturan pelaksana lainnya 1 (satu) tahun

2 Otoritas pelabuhan, unit penyelenggara pelabuhan & syahbandar

1 (satu) tahun.

3 Pemerintah hrs menetapkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional

2 (dua) tahun.

4 Pemerintah hrs menetapkan Pelabuhan utama sebagai hub-internasional

2 (dua) tahun.

5 Rencana Induk Pelabuhan, DLKR dan DLKP yang telah ada harus dievaluasi dan disesuaikan dengan UU

2 (dua) tahun.

6 Rencana Induk Pelabuhan, daerah lingkunagan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang belum ditetapkan sudah harus dievaluasi dan disesuaikan dengan UU

2 (dua) tahun.

7 Penjaga Laut dan Pantai harus sudah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun.

3 (tiga) tahun.

BAB XXII: KETENTUAN PENUTUP (Pasal 347 s/d 335)

Ditjen Hubla 44

PP Kepelabuhanan (PP 61/2009); PP Angkutan di Perairan (PP 20/2010); PP Perlindungan Lingkungan Maritim

(PP 21/2010); RPP Tentang Multimoda; RPP Tentang Kenavigasian; RPP Tentang Awak Kapal; RPP Tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal; RPP Tentang Kewenangan dan Identitas

Penjagaan Laut dan Pantai.

Peraturan Pemerintah di Bidang Pelayaran

Ditjen Hubla 45