ARGUMEN RASIONAL

RUU TENTANG KEPEMUDAANDisampaikan pada Darul Arqom Paripurna

yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan MuhammadiyahJakarta, 29 April 2009

OLEH : DRS. H. SAKHYAN ASMARA, M.SP

DEPUTI MENPORA BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDAKEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

2

ARSITEKTUR PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN NASIONAL

KEBIJAKAN KEPEMUDAAN (PEMERINTAH/KEMENTERIAN)

SEBAGAI REGULATOR DAN FASILITATOR (NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA)

PELAKSANA KEBIJAKAN KEPEMUDAAN

PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH MASYARAKAT

INDIVIDU KELOMPOK LEMBAGA

PEMUDA MAJU

SASARAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

POTENSI KEPEMUDAAN

3

DASAR PENYUSUNAN UNDANG‐UNDANG TENTANG KEPEMUDAAN

4

FILOSOFIS

1) Pemuda adalah inisiator dan pelaku perjuangan bangsamencapai kemerdekaan;

2) Pemuda adalah pewaris nilai luhur budaya dan penerus cita‐cita perjuangan bangsa;

3) Pemuda memiliki peran strategis dalam perubahan yang fundamental dalam pembentukan karakter bangsa;

4) Negara wajib menjamin kelangsungan estafet kepemimpinanbangsa dan negara;

5) Negara wajib melindungi, memberdayakan danmengembangkan pemuda.

5

YURIDIS

1) Pasal 28 C UUD Tahun 1945 ; “ Menjamin hak warga negara untukmengembangkan dan memajukan dirinya”;

2) RPJPN 2005‐2026 (UU No. 17/2007) Bagian IV.1.2.A Butir 6 ; “Pembangunan kepemudaan diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, pembangunan karakterbangsa dan partisipasi pemuda dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik berwawasan kebangsaan dan etikabangsa Indonesia” (sebelumnya diatur dalam UU No. 25/2000 : PROPENAS 2000‐2004); 

3) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2005, 2006 dan 2007 tentang PenyusunanRancangan Undang‐Undang tentang Kepemudaan serta RKP Tahun 2008 yang berbunyi “Ditetapkannya RUU Kepemudaan menjadi Undang‐Undang.

4) Undang‐Undang yang mengatur tentang USIA antara lain UU Perlindungan Anak, UU Peradilan Anak, UU Kewarganegaraan, dan UU Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri serta dokumenWorld Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond.

6

SOSIOLOGIS

1) Jumlah pemuda Indonesia yang besar (± 80 juta jiwa), sebagian besar hidup miskin dengan tingkat pendidikan danketerampilan yang rendah;

2) Pemuda berada dalam lingkaran penyakit sosial akibatkurangnya pemberdayaan, pengembangan danperlindungan;

3) Demoralisasi dan dampak negatif arus globalisasi di kalanganpemuda;

4) Minim sarana dan parasarana dalam pemberdayaan danpengembangan pemuda.

7

FASE PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIADALAM ASPEK SOSIOLOGIS YURIDIS

USIA 35 TH KEATAS

USIA 18 – 35 TH

USIA0 ‐ < 18TH

Fase kemandirian dalamnorma yang ada

Seluruh per‐Undang‐Undanganyang terkait denganPembangunan SumberdayaManusia

Undang‐Undang TentangKepemudaan

Fase yang menitikberatkan pada : Pemberdayaan, Pengembangan danPerlindungan

UU Tentang PerlindunganAnak

Fase yang menitikberatkanpada : Pembinaan, Pengaturan danPengawasan

8

PSIKO POLITIK MASYARAKAT

1) Tingginya tuntutan masyarakat dan pemuda akan adanya Undang‐Undang yang khusus melindungi, memberdayakan danmengembangkan pemuda;

2) Masyarakat dan pemuda memandang bahwa Undang‐UndangTentang Kepemudaan dapat dijadikan instrumen untukmenanggulangi masalah kepemudaan;

3) Undang‐Undang Tentang Kepemudaan memberikan jaminankepastian hukum bagi pemuda dalam mengembangkan danmemajukan dirinya;

4) Adanya dukungan MPR (Sidang Tahunan Tahun 2003), DPR (Komisi X) dan DPD (PAH III) terhadap upaya pemerintah membentuk Undang‐Undang Tentang Kepemudaan.

9

EKONOMI

1) Pemuda berpotensi sebagai pelaku dan penggerak ekonominasional;

2) Pembangunan ekonomi nasional memerlukan tumbuhnyajiwa kewirausahaan pemuda;

3) Pembangunan sektor rill membutuhkan pengerahan potensipemuda sekaligus sebagai upaya penciptaan lapanganpekerjaan bagi pemuda;

4) Era globalisasi menuntut pemuda Indonesia yang memilikikapasitas dan daya saing.

10

REALITAS POTENSI KEPEMUDAAN 

1. Jumlah pemuda ± 80 juta jiwa, merupakan potensi strategisdalam pembangunan;

2. Jumlah organisasi kepemudaan terus meningkat;

3. Posisi dan peran pemuda sebagai agen perubahan;

4. Kapasitas dan kualitas pemuda menjadi penentu masa depanbangsa;

5. Terdapat peluang pemuda sebagai kekuatan sosial ekonomibangsa;

6. Pengemban misi meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

11

REALITAS MASALAH KEPEMUDAAN 

1. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan pemuda;

2. Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda;

3. Rendahnya kesempatan dan semangat kewirausahaan pemuda;

4. Tingginya penyakit sosial, kriminalitas dan narkoba di kalanganpemuda;

5. Meredupnya rasa kebangsaan, nilai budaya dan bahasa, solidaritasdan empati sosial di kalangan pemuda;

6. Minimnya semangat kepeloporan, kepemimpinan dankemandirian pemuda.

7. Dan lain‐lain.

12

REALITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

1) Belum optimalnya pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda (pemuda cenderungsebagai objek bukan sebagai subjek);

2) Belum adanya kesatuan arah, tujuan dan strategi pembangunankepemudaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerahdan masyarakat;

3) Terdapat program dan kegiatan di 18 departemen/kementerian/ lembaga yang bersentuhan dengan pemuda, sehingga memerlukanleading sector dalam menangani pembangunan kepemudaan;

4) Terdapat tumpang tindih program/kegiatan kepemudaan yang berakibat terjadinya inefisiensi anggaran.

13

LANJUTAN REALITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

5) Kebijakan pembangunan kepemudaan selama ini belum optimal mendorong pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalammengakselerasi pembangunan kepemudaan;

6) Kebijakan pembangunan kepemudaan selama ini cenderungmenitikberatkan pada formalisme pembinaan, pengawasan danpengaturan, belum berorientasi pada perlindungan, pemberdayaan danpengembangan;

7) Kebijakan pembangunan kepemudaan secara nasional belum terintegrasidengan baik;

8) Kebijakan pembangunan kepemudaan cenderung bersifat parsial dansektoral;

9) Belum adanya perangkat hukum yang secara khusus menataorganisasi/lembaga kepemudaan.

14

1515

Prioritas Pembangunan Pemuda Dalam KonteksInternasional

1. The World Program of Action for Youth to the year 2000 & beyond. (PBB menetapkan 15 isu pembangunankepemudaan)

2. Youth APEC forum 2003, “The government of APEC economics should promote & ensure the strictenforcement of the law protecting the rights of youth and children”

3. Pemuda sebagai sasaran utamapencapaian MilleniumDevelopment Goals(MDG’s)`

Tujuan Pembangunan KepemudaanMembentuk pemuda yang :

1. Berkahlaq mulia, sehat, cerdas, kreatif,inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan berjiwakebangsaan yang dilandasi iman dan taqwa kepadaTuhan Yang Maha Esa;

2. Maju, berpartisipasi aktif dalampembanguan nasional danmampu menghadapi tantanganglobal.

Pola Pembangunan Kepemudaan

1. Dilakukan secara sistemik, komprehensif, akseleratif, sinergis, dan integratif.

2. Meliputi ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dankeamanan.

3. Melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.4. Menyediakan wahana aktualisasi diri yang positif dan

konstruktif, serta mudah diakses oleh pemuda

Penataan Organisasi Kepemudaan

1. Penguatan dan perlindungan hak, konstitusional pemuda dalam berserikatdan berkumpul..

2. Perlunya regulasi untuk memperkuat keberadaanorganisasi kepemudaan dalam wilayah/kepentingankokohnya NKRI.

3. Perlunya pemberdayaan organisasi kepemudaansebagai organisasi yang mandiri, profesional danmodern.

4. Peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitatordalam peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan

15

KONSULTASI PUBLIK

1. Berbagai PTN dan PTS diIndonesia

2. Instansi pelaksana didaerah(Dinas/Badan/Biro)

3. KNPI/OKP Nasional danDaerah

4. Mahasiswa/BEM5. Ahli Hukum dan Non-

Hukum

RAPAT KOORDINASI

Dengan instansiPemerintah tingkatpusat yang beradadalam koordinasi

MENKOKESRA

Penyampaian RUU Kepemudaan Sebagai

Usul Prakarsa Pemerintah KepadaPresiden RI Melalui

Mensesneg

HARMONISASI

Harmonisasi Dan Sinkronisasi Antar

Kementerian/LembagaTerkait (Interdep) OlehDepartemen Hukum dan

HAM dan Balegnas DPR RI

16

Penyiapan danPenyempurnaan

Naskah Akademik danBatang Tubuh RUU

Kepemudaan

PEMBAHASAN RUU KEPEMUDAAN DI

DPR RI (Khususnya Komisi X)

Penerbitan SuratPresiden RI

Ke DPR RI UntukPembahasan RUU Menjadi

UU dan PenunjukanPenangungjawab Sebagai

Wakil dari Pemerintah

Penetapan RUU Kepemudaan

Sebagai PrioritasProlegnas olehBaleg DPR RI

Bab I Ketentuan Umum  (1 Pasal, 14 Ayat)Bab II Arah Pembangunan Kepemudaan (4 Pasal)Bab III Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab (6 pasal, 7 Ayat)Bab IV Peran dan Tanggung Jawab Pemuda (3 pasal, 2 ayat)Bab V Perlindungan  (2 Pasal)Bab VI Pemberdayaan  (1 Pasal, 2 ayat)Bab VII Pengembangan (6 Pasal, 15 ayat)

Bagian Kesatu, Pengembangan Kepemimpinan  (2 Pasal, 5 Ayat)Bagian Kedua, Pengembangan Kewirausahaan  (3 Pasal, 5 Ayat)Bagian Ketiga, Pengembangan Kepeloporan  (1 Pasal, 5 Ayat)

Bab VIII  Kemitraan  (2 Pasal, 3 Ayat)Bab IX Prasarana dan Sarana Kepemudaan  (5 Pasal, 2 ayat)Bab X Organisasi Kepemudaan  (2 Pasal, 5 Ayat)Bab XI  Penghargaan  (1 Pasal, 3 Ayat)Bab XII Pendanaan  (3 Pasal, 3 Ayat)Bab XIII Ketentuan Penutup  (2 Pasal)

Merekomendasi 2 (dua) Peraturan Pemerintah yakni tentang standar nasional pembentukanorganisasi kepemudaan dan pendanaan kepemudaan serta 1 (satu) Peraturan Menteri, yaknitentang Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pemuda.

BATANG TUBUH RUU TENTANG KEPEMUDAAN13 BAB, 41 PASAL, 56 AYAT

17

TUJUAN PEMBENTUKAN UNDANG‐UNDANG KEPEMUDAAN

Memberikan kaidah yang jelas tentang :

Arah pembangunan kepemudaan;

Tugas, wewenang dan tanggungjawab pemangkukepentingan dalam melaksanakan pembangunankepemudaan;

Peran dan tanggungjawab pemuda;

Perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan pemuda;

Kemitraan, prasarana dan sarana kepemudaan;

Organisasi kepemudaan; dan

Penghargaan dan pendanaan pembangunan kepemudaan.

18

SUBTANSI RUU KEPEMUDAAN1. Bukan mengatur pemuda tapi memberikan jaminan kepastian hukum tentang

apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat terhadap pemuda agar pemuda bisa memiliki kapasitas dan daya saing;

2. Inti RUU Kepemudaan adalah pemberdayaan, pengembangan danperlindungan pemuda;

3. RUU Kepemudaan menjamin sumber pendanaan bagi program pembangunankepemudaan;

4. Sasaran pembangunan kepemudaan adalah pemuda sebagai individu, dalamkelompok dan lembaga;

5. RUU Kepemudaan memuat defenisi yang jelas tentang pemuda yaitu usia 18 s.d. 35 tahun. Dengan jelas demikian sasaran pembangunan kepemudaanmenjadi jelas;

6. RUU Kepemudaan menjamin posisi pemuda lebih kepada subjekpembangunan, bukan semata‐mata objek, sebab pemuda adalah potensi dankader yang harus diberdayakan, dikembangkan dan dilindungi yang bakalmenjadi pemimpin di masa datang. Sehingga pemuda mempunyai masa depanyang jelas.

19

PRINSIP‐PRINSIP PENATAAN

1.  Penetapan Rentang Usia Pemuda1.  Penetapan Rentang Usia Pemuda

2. Fungsi, Tujuan dan Arah Pembangunan Kepemudaan

2. Fungsi, Tujuan dan Arah Pembangunan Kepemudaan

3. Penguatan Tanggung JawabPembangunan Kepemudaan

3. Penguatan Tanggung JawabPembangunan Kepemudaan

4. Perlindungan, Pemberdayaan, danPengembangan

4. Perlindungan, Pemberdayaan, danPengembangan

5. Kemitraan5. Kemitraan

7. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan7. Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan

20

6. Penyediaan Prasarana dan SaranaKepemudaan

6. Penyediaan Prasarana dan SaranaKepemudaan

8.  Penghargaan dan Pendanaan8.  Penghargaan dan Pendanaan

1. PENETAPAN RENTANG USIA PEMUDA(DEFENISI USIA PEMUDA)

1) Rentang usia pemuda yang definitif sebagai sasaran pembangunankepemudaan. Diusulkan usia 18 ‐ 35 tahun yang diasumsikan sebagaipotensi dan kader bangsa.

2) Rentang usia pemuda mendorong lembaga kepemudaan untukmenetapkan sasaran potensial yang tepat dalam pembangunankepemudaan.

Didalam RUU Tentang Kepemudaan Bab I Pasal 1 Ayat 2 berbunyi : 

Pemuda adalah orang yang berusia 18 (delapan belas) sampai dengan35 (tiga puluh lima) tahun

Pasal ini mengatur tentang usia warga negara Indonesia yang disebutsebagai pemuda.

21

ALASAN‐ALASAN MENGENAI BATASAN USIA PEMUDA

PERBANDINGAN USIA PEMUDADARI 21 NEGARA DAN PBB YANG DIHIMPUN

PERBANDINGAN USIA PEMUDADARI 21 NEGARA DAN PBB YANG DIHIMPUN

MENGACU KEPADA BEBERAPA PERATURAN PERUNDANGANYANG MENGATUR TENTANG USIA

MENGACU KEPADA BEBERAPA PERATURAN PERUNDANGANYANG MENGATUR TENTANG USIA

RENTANG USIA PEMUDADI BEBERAPA NEGARA DAN PBB

RENTANG USIA PEMUDADI BEBERAPA NEGARA DAN PBB

22

PERBANDINGAN USIA PEMUDA TERENDAH DAN TERTINGGI DARI 21 NEGARA DAN PBB

Usia Terendah Jumlah Negara

6 tahun Mikronesia (1)

9 tahun Republik Korea (1)

10 tahun ‐

11 tahun ‐

12 tahun Papua New Guinea, Thailand, Tonga (3)

13 tahun India (1)

14 tahun China (1)

15 tahunAustralia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Filipina, Samoa, Singapura, Sri Langka, Vanuatu, Vietnam, PBB (13)

16 tahun Maldives, Commonwealth Youth Programe (2)

23

Usia Tertinggi Jumlah Negara

40 tahun Malaysia (1)

35 tahunIndia, Maldives, Papua New Guinea,Samoa, Vietnam, Mikronesia (6)

30 tahun Bangladesh, Philipina (2)

29 tahunPakistan, Singapura, Commonwealth Youth Program (3)

28 tahun China (1)

25 tahun Australia, Brunei Darussalam, Thailand, Tonga (4)

24 tahunNew Zealand, Republik Korea, Sri Langka, Vanuatu, PBB (United Nations) (5)

lanjutan…

24

RENTANG USIA PEMUDA DI BEBERAPA NEGARA DAN PBB

No NEGARA USIA PEMUDA

1 Mikronesia 6‐35 th

2 Republik Korea 9‐24 th

3 Thailand 12‐25 th

4 Tonga 12‐25 th

5 Papua New Guinea 12‐35 th

6 India 13‐35 th

7 China 14‐28 th

8 New Zealand 15‐24 th

9 Vanuatu 15‐24 th

10 Sri Langka 15‐24 th

11 Perserikatan Bangsa‐Bangsa (PBB) 15‐24 th

Lanjutan …

26

No NEGARA USIA PEMUDA

12 Australia 15‐25 th

13 Brunei Darussalam 15‐25 th

14 Pakistan 15‐29 th

15 Singapura 15‐29 th

16 Bangladesh 15‐30 th

17 Filipina 15‐30 th

18 Samoa 15‐35 th

19 Vietnam 15‐35 th

20 Malaysia 15‐40 th

21 Commonwealth Youth Programme 16‐29 th

22 Maldives 16‐35 th

Tambahan …

• Pada “Festival Pemuda dan Olahraga” yang diselenggarakanoleh “The Municipality of Bayrampasa“ tanggal 19 Mei 2006 di Istambul,  Turki, usia pemuda dibatasi berumur 18‐25 tahun.

• Pada “ASEM Youth Dialogue” yang diselenggarakan oleh “ASEAN Europe Meeting (ASEM)” tanggal 8‐13 Mei 2006 diBandar Seri Begawan, Brunei, usia pemuda dibatasiberumur 18‐30 tahun.

• Berdasarkan Korean National Commission for UNESCO dalam kegiatan The 41st International Youth Camp, usia pemuda adalah 18 ‐27 tahun.

27

MENGACU KEPADA BEBERAPA PERATURAN PER‐UNDANG‐UNDANGAN YANG MENGATUR TENTANG USIA

No Undang Undang / Peraturan Definisi

1UU Perlindungan AnakUU RI No. 23 Tahun 2002

Bab I Pasal 1 Ayat 1Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anakyang masih didalam kandungan

2UU Pengadilan AnakUU RI No. 3 Tahun 1997

Bab I Pasal 1 ayat 1Anak adalah orang yang dalam pengertian anak nakal telah memenuhi umur 8 (delapan) tahun tetapi belum memenuhi umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin

3UU Tentang Kesejahteraan AnakUU RI No. 4 Tahun 1979

Bab I Pasal 1 Ayat 1Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin

4UU KewarganegaraanUU RI  No. 12 Tahun 2006

Batas Usia Penentuan Kewarganegaraan Anak hasil kawin campurantara perempuan WNI dan Pria WNA yakni pada Usia 18 TahunAnak dari seorang WNI yang dilahirkan di luar wilayah tetap sebagaiWNI,  dan setelah berumur 18 tahun atau telah kawin, dia berhakmemilih kewarganegaraannya

5 RUU Tentang KepemudaanBab I Pasal 1 Ayat 2Pemuda dalah warga negara Indonesia yang berusia 18 – 35 tahun

6Dokumen World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond

Pemuda adalah orang yang berumur antara 15 – 30 tahun

28

2. FUNGSI, TUJUAN DAN ARAH PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Didalam Bab I RUU Tentang Kepemudaan Pasal 3 berbunyi :

Pembangunan kepemudaan berfungsi memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

dan Pasal 4 berbunyi :

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk membentuk pemuda yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan berjiwakebangsaan yang dilandasi iman dan takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal ini menegaskan tentang fungsi dan tujuan pembentukan Undang Undang Kepemudaan

29

2.1. Fungsi dan Tujuan

Meningkatkan partisipasi pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraserta menumbuhkan patriotisme dan budaya prestasi guna meningkatkankualitas bangsa Indonesia melalui pusat‐pusat pengembangan kepemudaan, dengan sasaran pemuda sebagai individu, kelompok dan lembaga.

• INDIVIDU, orang per‐orang yang berusia 18 – 35 tahun yang tidak berada didalam wadah kegiatan kelompok kepemudaan, maupun organisasi/lembagakepemudaan.

• KELOMPOK, setiap pemuda yang berada di dalam suatu kelompokkepentingan, baik yang bersifat minat, bakat, dan kepentingan yang samalainnya bersifat lokal (tempatan), independen, dan tidak berjenjang.

• LEMBAGA, setiap pemuda yang berada di dalam lembaga maupun organisasikepemudaan yang bersifat struktural, mempunyai kepengurusan yang berjenjang ataupun tidak berjenjang serta mempunyai regulasi yang tertibdan teratur.

30

2.2. Arah Pembangunan Kepemudaan

3. PENGUATAN TANGGUNG JAWAB PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

1. Penguatan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan.

2. Bahwa Undang‐Undang tentang Kepemudaan tidak hanyaditujukan bagi pemuda, tetapi juga apa yang harus dilakukanpemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalammengakselerasi pembangunan kepemudaan.

31

3.A. TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab untuk melaksanakan pembangunan Kepemudaan diatur di dalam Bab III Pasal 9, 10, 11, 12, 13 dan 14.

Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

(1)  Tugas, wewenang, dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dilaksanakanoleh Menteri, gubernur, bupati/walikota.

(2)  Menteri dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang tersebutpada ayat (1) mengkoordinasikan kebijakan dan program di bidangkepemudaan dengan kementerian atau lembaga pemerintahnonkementerian, lembaga nonpemerintah, dan/atau pemerintahdaerah.

Pasal ini mengisyaratkan bahwa perlu adanya ketegasan mengenai leading sector dalam menangani pembangunan kepemudaan.

32

INSTANSI DAERAH TINGKAT PROVINSI YANG MENANGANI BIDANG KEPEMUDAAN

33

NO PROVINSI DINAS

1 Nanggroe Aceh Darussalam Dinas Pemuda dan Olahraga

2 Sumatera Utara Dinas Pemuda dan Olahraga

3 Jambi Dinas Pemuda dan Olahraga

4 Riau Dinas Pemuda dan Olahraga

5 Sumatera Selatan Dinas Pemuda dan Olahraga

6 Bengkulu Dinas Pemuda dan Olahraga

7 Sulawesi Selatan Dinas Pemuda dan Olahraga

8 Lampung Dinas Pemuda dan Olahraga

9 Papua Dinas Pemuda dan Olahraga

10 Nusa Tenggara Timur Dinas Pemuda dan Olahraga

11 Kalimantan Tengah Dinas Pemuda dan Olahraga

12 Kalimantan Barat Dinas Pemuda dan Olahraga

13 Jawa Tengah Dinas Pemuda dan Olahraga

14 Maluku Utara Dinas Pemuda dan Olahraga

Lanjutan …

34

NO PROVINSI DINAS

15 Kepulauan Bangka Belitung Dinas Pemuda dan Olahraga

16 Sulawesi Utara Dinas Pemuda dan Olahraga

17 Sulawesi Tengah Dinas Pemuda dan Olahraga

18 Banten Dinas Pemuda dan Olahraga

19 Sulawesi Tenggara Dinas Pemuda dan Olahraga

20 Kepulauan Riau Dinas Pemuda dan Olahraga

21 Kalimantan Timur Dinas Pemuda dan Olahraga

22 Jawa Barat Dinas Olahraga dan Pemuda

23 DKI Jakarta Dinas Olahraga dan Pemuda 

24 Jawa Timur Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan

25 Bali Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

26 Gorontalo Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

27 Nusa Tenggara Barat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

28 Sumatera Barat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

29 Papua Barat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

30 D.I Yogyakarta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

31 Maluku Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

32 Sulawesi Barat Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

33 Kalimantan Selatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

INSTANSI PEMERINTAH PUSAT TERKAIT DENGAN KEPEMUDAAN

1. Departemen Sosial (Partisipasi Pemuda dalam pemberdayaan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pembinaan Karang Taruna); 

2. Departemen Pertanian (Pemberdayaan pemuda tani, kebun, nelayan dan peternakan);

3. Departemen Pertahanan (Pemberdayaan Pemuda dalam bela negara); 4. Departemen Agama (Peningkatan Iman dan Taqwa, keserasian dan harmonisasi 

di kalangan pemuda lintas agama);5. Departemen Kelautan dan Perikanan (Pemberdayaan pemuda pesisir/pantai, 

perikanan dan kelautan);6. Departemen Kesehatan (Partisipasi pemuda dalam pelayanan medis, 

pengendalian penyakit  HIV/AIDS, dan penyehatan lingkungan);7. Departemen Kehutanan (Partisipasi pemuda dalam perlindungan hutan, 

konservasi alam, dan perhutanan sosial); 8. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Pemberdayaan pemuda dalam 

rangka peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan bekerja serta pemberdayaan pemuda dikawasan transmigrasi);

9. Departemen Pendidikan Nasional (Peningkatan kualitas pendidikan dan mutu pemuda putus sekolah); 

35

(Lanjutan….)

10. Departemen Luar Negeri (Pertukaran Pemuda Internasional, dan pemberdayaan pemuda daerah perbatasan);

11. Departemen Dalam Negeri (Partisipasi pemuda dalam pengembangan kesatuan bangsa, politik, bina pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat daerah);

12. Departemen Kebudayaaan dan Pariwisata (Partisipasi pemuda dalam peningkatan nilai budaya, seni, film, serta pengembangan daerah tujuan wisata);

13. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Pemberdayaan pemuda di bidang koperasi dan wirausaha); 

14. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (Pemberdayaan pemuda di kawasan daerah tertinggal);

15. Kementerian Riset dan Teknologi (Pemberdayaan Pemuda dalam Peningkatan IPTEK);

16. Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Pemberdayaan dan partisipasi pemuda dalam pengendalian pencemaran lingkungan serta peningkatan konservasi sumberdaya alam);

17. Kementerian Negara Pemberdayan Perempuan (Partisipasi pemuda dalam pengarusutamaan gender dan kualitas hidup wanita muda/pemudi);

18. TNI – POLRI (Pemberdayaan dan partisipasi pemuda dalam peningkatan kemanan teritorial/kawasan, kamtibmas dan pemberantasan narkoba);

36

1. Perlindungan pada ancaman degradasi dan demoralisasipemuda; 

2. Pemberdayaan pada potensi pemuda agar memiliki kapasitasdan daya saing;  

3. Pengembangan pada potensi kepemimpinan, kewirausahaandan kepeloporan pemuda.

4. PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

37

4.1. PERLINDUNGAN BAGI PEMUDA

Didalam Bab V Pasal 18 dan 19 diisyaratkan mengenaiperlindungan kepada pemuda.

Dalam Bab V Pasal 18 berbunyi :

Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan perlindungankepada pemuda dari pengaruh destruktif dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanansebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis domestikdan global.

38

Alasan …

Pasal ini diperlukan karena selama ini pemuda selalu dinyatakan sebagai Garda Terdepan dalam Pembangunan Bangsa, tetapi tidak pernah diberikan PERISAI sebagai perlindungan bagi para pemuda. 

Oleh karenanya perlu adanya jaminan perlakuan perlindungan oleh Undang‐Undang terhadap pemuda terutama dalam menghadapi hal‐hal sebagai berikut :

– Demoralisasi– Degradasi Nasionalisme– Penetrasi paham non Pancasilais– Pengaruh Destruktif seperti Narkoba dan HIV/AIDS, – Perlindungan terhadap proses regenerasi, serta– Perlindungan terhadap hak dan kewajiban pemuda.

39

4.2. PEMBERDAYAAN PEMUDA

Seperti yang didefinisikan di dalam Ketentuan Umum RUU Tentang Kepemudaan, pemberdayaan pemuda adalah upaya yang dilakukan secara sistematis dalam rangka mengubah kondisi pemuda kearah kondisi yang lebih baik. 

Didalam Bab VI Pasal 20 diisyaratkan mengenai tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat atas pemberdayaan pemuda tersebut.

Pemberdayaan pemuda dilakukan melalui sekurang‐kurangnya :

‐ Pengembangan sentra pemberdayaan pemuda,

‐ Pengembangan kewirausahaan pemuda,

‐ Kegiatan usaha ekonomi pemuda,

‐ Pusat pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemuda, dan

‐ Media kreativitas pemuda lainnya.40

Alasan …

Hal ini perlu ditegaskan didalam undang undangmengingat upaya pemberdayaan pemuda yang dilakukan selama ini belum merata dan belum memilikipusat pemberdayaan pemuda seperti yang dimaksud didalam Bab VI RUU Tentang Kepemudaan.

41

4.3.  PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN, KEWIRAUSAHAAN, DAN KEPELOPORAN

Hal ini merupakan kebutuhan mendesak dalam pembangunan kepemudaan dan perlu dilakukan secara terus menerus, mengingat jumlah pemuda semakin hari semakin bertambah, sementara pengembangan sumber daya pemuda belum dilakukan secara sistematis dan terorganisir dalam rangka mengembangkan potensi pemuda sebagai kader bangsa untuk memiliki kapasitas kepemimpinan, jiwa kewirausahaan dan jiwa kepeloporan. 

42

PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN PEMUDA

• Didalam Bab VII RUU Tentang Kepemudaan Bagian Kesatumengisyaratkan mengenai pengembangan kepemimpinanpemuda.

• Kepemimpinan penting ditegaskan di dalam Undang‐undangdalam rangka mempersiapkan calon‐calon pemimpin bangsadimasa yang akan datang. Hal ini sangat relevan dengansasaran pemberdayaan dan pengembangan pemuda yakniwarga negara berusia 18 – 35 tahun. 

43

Diantara Pasal yang krusial dalam Bab ini ialah mengenaipengembangan kepemimpinan pemuda seperti yang tercantumdi dalam Pasal 21 yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakanpengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan karakteristikdaerah yang sejalan dengan arah pembangunan nasional.

(2) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerahbersama organisasi pemuda, kelompok pemuda dan/atau masyarakat.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangankepemimpinan pemuda secara berkelanjutan.

(4) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud padaayat (4) diatur dengan peraturan Menteri. 

44

Alasan …

• Standar kurikulum perlu ditetapkan oleh pemerintahdalam rangka menjaga dan meningkatkan mutupenyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pemuda.

• Standar yang ditetapkan tentu saja standar minimal, sedangkan pengembangan kurikulumnya dapatdilakukan oleh masing‐masing organisasi atau lembagakepemudaan yang menyelenggarakan pelatihankepemimpinan.

45

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Didalam Bab VII Bagian Kedua RUU Tentang Kepemudaanmengisyaratkan mengenai pengembangan kewirausahaanpemuda.

Hal ini perlu ditegaskan dalam rangka membangunkemandirian pemuda untuk mempersiapkan dirinya padamasa kini dan masa yang akan datang.

46

Alasan …

Persoalan penganguran menjadi masalah pokok pemuda. Salahsatu penyebabnya adalah para pemuda tidak memiliki kapasitasyang baik dalam mengembangkan wirausaha.

Sementara kebutuhan setiap tahun lapangan pekerjaan darijumlah angkatan kerja yang ada, pemerintah hanya mampumenyiapkan paling banyak 5 %, selebihnya sebanyak 95 % mengharapkan lapangan pekerjaan yang terdapat disektor duniausaha. 

Oleh sebab itu kapasitas kewirausahaan pemuda harus didorongagar kemandirian pemuda dalam mempertahankan hidupsemakin hari semakin meningkat.

47

PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA 

Didalam Bab VII Bagian Ketiga RUU Tentang Kepemudaan, mengisyaratkan mengenai pembangunan jiwa dan perilakukepeloporan dikalangan para pemuda.

Ayat‐ayat yang terkandung didalam pasal dalam bab inimenegaskan agar para pemuda dapat menjadi panutan dantokoh masyarakat, yaitu dengan membangun semangat, sikap, dan kesukarelawanan dalam mengubah suatu gagasan menjadisuatu karya nyata yang dilaksanakan secara konsisten dan gigih, bermanfaat bagi masyarakat luas dan mampu memberikan nilaitambah pada sendi‐sendi kehidupan masyarakat.

48

Alasan …

Pasal ini diperlukan karena jiwa dan perilakukepeloporan pemuda sangat penting artinyadalam membentuk integritas kepribadian danpengembangan kapasitas diri para pemuda.

49

5. KEMITRAAN

Kemitraan yang sinergis dalam penyelenggaraanpembangunan kepemudaan, baik yang dilakukanantar instansi pemerintah, dunia usaha, organisasikepemudaan, masyarakat dan para pemuda itusendiri.

Didalam Bab VIII diatur mengenai kemitraan antarapemerintah, pemerintah daerah dan organisasikepemudaan dalam pembangunan kepemudaandengan melibatkan secara sinergis pelaku usaha baiksektor swasta maupun sektor publik.

50

Alasan …

Selama ini peran serta masyarakat dalam kegiatan kepemudaan terutama yang dilaksanakan oleh organisasi kepemudaan sangat minim. Bahkan di daerah tertentu ada masyarakat berpandangan miring terhadap OKP yang dinilai identik dengan organisasi preman. 

Dengan adanya pasal ini dapat mendorong masyarakat untuk berperan aktif dan bersinergi secara positif dalam melaksanakan program pembangunan kepemudaan.

51

6. PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Di dalam Bab IX Pasal 29, 30, 31 RUU Tentang Kepemudaanmewajibkan pemerintah untuk menyediakan prasarana dansarana pembangunan kepemudaan, antara lain :

Koperasi muda,

Pondok Pemuda,

Gelanggang Pemuda,

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemuda,

Ruang atau tempat lain yang menunjangpembangunan kepemudaan.

52

7. PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

1. Memberikan jaminan penguatan hukum, kedudukan, peran, fungsi dan tugas organisasi kepemudaan.

2. Mendorong peningkatan kapasitas organisasikepemudaan yang mandiri, profesional dan modern.

3. Memberikan jaminan kebebasan berserikat danberkumpul bagi pemuda dalam koridor perundang‐undangan yang berlaku.

53

Didalam Bab X RUU Tentang Kepemudaan disyaratkan ketentuanmengenai organisasi kepemudaan. Hal penting di dalam Bab ini antaralain ialah Pasal 34 ayat (3) yang berbunyi :

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, peran serta, dan standar nasional pembentukan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan :

Pemerintah adalah instansi yang diberikan kewenangan untuk menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria terutama dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaran pembangunan.

Dalam hal penyelengaran pembangunan di bidang kepemudaan diperlukan norma dan standar untuk menjaga kualitas pembangunan kepemudaan khususnya dalam rangka pemberdayaan dan penembangannya.

54

Selama ini banyak organisasi kepemudaan yang tidak memenuhi standar organisasi, antara lain seperti :

Periodesasi tidak berjalan, sehingga menghambat proses kaderisasi;

Kepengurusan tidak representatif;

Jumlah pengurus tingkat nasional maupun provinsi tidak mencapai 1/2 n +1;

Program kerja tidak dijalankan dengan baik;

Regulasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan adanya ketentuan ini, akan diperoleh sebuah pedoman yang dapat menjadi acuan bagi seluruh organisasi kepemudaan dalam meningkatkan kualitas kelembagaannya maupun kualitas keanggotaannya. 

Dengan demikian organisasi‐organisasi pemuda yang tidak memiliki standar, tidak dapat merajalela melakukan kegiatan apalagi menikmati fasilitas umum.

55

Pasal 35 berbunyi :

(1) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud Pasal 34 dapat berhimpun dalam suatu wadah.

(2) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mewakili pemuda Indonesia dalam fora kepemudaan internasional.

Penjelasan :Pasal ini diperlukan untuk lebih memberikan kebebasan berekspresi dan menyalurkan pendapat bagi kalangan organisasi kepemudaan untuk memilih wadah yang lebih tepat dan cocok dengan aspirasi dan kepentingan masing‐masing. 

Dengan demikian demokratisasi dalam komunikasi antara organisasi pemuda menjadi lebih terjamin. Sehingga kiprah organisasi kepemudaan akan semakin hidup. Pasal ini juga sekaligus memberi penguatan kepadakeberadaan organisasi yang masih diakui sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan.

56

8. PENGHARGAAN DAN PENDANAAN

Bab XI Pasal 36 mengisyaratkan tentang perlunyamemberikan penghargaan kepada perseoranganatau lembaga yang berjasa atau berprestasimemajukan potensi kepemudaan.

57

8.1. Penghargaan

Pasal 36 ayat (1) Berbunyi :

(1) Menteri, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota dapatmemberikan penghargaan kepada organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintahan, badan usaha, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensikepemudaan.

Penjelasan :Kata “organisasi pemuda dan organisasi kemasyarakatan”dalam ketentuan ini menggambarkan adanya jenis‐jenisorganisasi seperti, organisasi profesi pemuda, organisasikeagamaan pemuda, organisasi kedaerahan, organisasikesamaan aspirasi politik, organisasi kepanduan, danorganisasi pelajar/mahasiswa Indonesia di dalam dan luarnegeri,

58

Didalam Bab XII diisyaratkan mengenai pendanaan dalam pembangunan kepemudaan sepertiyang tercantum didalam pasal 37, 38 dan 39 yang berbunyi :

Pasal 37 :

(1)  Pendanaan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antaraPemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(2)  Sumber pendanaan bagi pembangunan dan pengembangan kepemudaan diperolehdari Pemerintah dan pemerintah daerah yang dialokasikan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)  Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendanaanpembangunan kepemudaan dapat diperoleh dari sumber lain yang sah sesuaidengan peraturan perundang‐undangan.

Pasal 38 :

Pengelolaan dana pembangunan kepemudaan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pasal 39 :

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pendanaan kepemudaan, sumber pendanaankepemudaan, dan pengelolaan pendanaan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

59

8.2. PENDANAAN

Pasal 37mewajibkan Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untukmengalokasikan anggaran pembangunankepemudaan. Juga kepada lembaga lain sebagai sumber pendanaan bagi kegiatankepemudaan.

60

Lanjutan ...

PENUTUPParang patah jangan dicelaElok disepuh dibara apiHang tuah bijak pernah berkataTak pernah pemuda menyerah di bumi

Untuk apa memeras kelapaKalau tidak banyak santannyaUntuk apa jadi pemudaKalau tak bisa membangun bangsa

Walau debur ombak menerpaTak kan perahu berhenti lajuWalau hancur dihantam gempaPemuda Indonesia tetap bersatu

61

62