uu 17 tahun 2008 tentang pelayaran menghadapi …

Dr. Ir. GUNUNG HUTAPEA, M.M

UU 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARANMENGHADAPI TANTANGAN SAAT INI

KEPALA PUSLITBANG TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN

TANTANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS TRANSPORTASI LAUT SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN

01

GAMBARAN TRANSPORTASI LAUT, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN02

VARIABEL YANG MEMPENGARUHI LOGISTIK NASIONAL03

REKOMENDASI PENURUNAN BIAYALOGISTIK04

1. GLOBAL MEGATREND;2. BIG DATA, REVOLUSI INDUSTRI 4.0,

5G, ARTIFICIAL INTELIGENCE;3. INTERNET OF THINKING; SMART

MOBILITY4. TANTANGAN EKONOMI DIGITAL,

SMART MOBILITY;5. ELECTRICAL, AUTONOMOUS VEHICLE6. PERLINDUNGAN LINGKUNGAN;7. PANDEMIC COVID-19;

1. VISI MISI PRESIDEN RI, RPJM;2. PILAR PEMBANGUNAN;

INDONESIA 2045 DAN VISI EKONOMI 2045;

3. TOL LAUT, IKN, 10 SUPER PRIORITAS;

4. PANDEMI COVID-19

1. KESELAMATAN DAN KEAMANAN, PERLINDUNGAN MARITIM;

2. REGULASI;3. KELEMBAGAAN/ ORGANISASI4. SDM;5. TATAKELOLA;6. TIK;7. KUALITAS PELAYANAN PUBLIC8. ANGGARAN;

TANTANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

TRANSPORTASI LAUT SUNGAI DANAU DAN

PENYEBERANGAN

ROBOTIC MOVING CONTAINERREV INDUSTRI 4.0

ALTERNATIVE SOLUSI ISUE OPERATOR CONTAINER DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK

KAPASITAS CRANE 100TON

TEKNOLOGI DRONE

PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIM

AUTONOMOUS AND ELECTRIC SHIP

FOKUS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2020-2024

GAMBARAN TRANSPORTASI

LAUT, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI LOGISTIC

TOL LAUT DAN KEPERINTISAN

INDUSTRI MARITIME

TINGKAT KESELAMATAN, KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN

MARITIM

•MASIH RENDAH

•PP COAST GUARD BELUM ADA;•PP PENGAWAKAN BELUM ADA;

•BELUM ADA KELEMBAGAAN STANDARISASI MARITIME;

•STANDAR SNI BELUM ADA;•OTORITAS PELABUHAN BELUM MEMILIKI OTORITAS PENUH;

•NCVS BELUM DAPAT DIPENUHI;

•BELUM DAPAT BERSAING SECARA GLOBAL;

•BELUM MERATA DI WILAYAH 3TP;

•PELAYANAN RENDAH;•BELUM MENERAPKAN TIK SECARA GLOBAL;

•BIAYA TINGGI;

•BELUM DA KELEMBAGAAN TUNGGAL PENGAMPU LOGISTIC;

•KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER RENDAH;

•BELUM EFEKTIF & EFISIEN;

•BEBERAPA K/L TERLIBAT DALAM PENYELENGGARAAN TOL LAUT, DIMANA DISPARITAS HARGA 5% (BELUM OPTIMAL);

•KONEKTIVITAS DAN SINKRONISITAS TOLL LAUT DAN KEPERINTISAN BELUM OPTIMAL;

•MAIN/AUXILARY ENGINE, PERALATAN KOMUNIKASI IMPORT 100%;•MATERIAL BAJA SEBAGIAN IMPORT;•MATERIAL ALUMINIUM 100% IMPORT;

•INSENTIVE INDUSTRI MARITIME/ GALANGAN DARI PEMERINTAH BELUM ADA

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI/LOGISTIKPASCA PANDEMI COVID-19

01 KELEMBAGAAN OTORITAS PELABUHAN;

02 PEMANDUAN DAN PENUNDAAN;

03 TRUCKING;

04 INDUSTRI PERKAPALAN;

05 TIK;

06 TARIF PNBP;

07 KOLABORASI STAKE HOLDER;

08 INFRASTRUKTUR PELABUHAN

KELEMBAGAAN OTORITAS PELABUHAN

Add Contents Title

Penguatan organisasi otoritas pelabuhan diusulkan menjadi Badan

Khusus Otoritas Pelabuhan (level eselon I) yang tugas dan fungsinya

mengatur seluruh stakeholder penyelenggara di pelabuhan dan

mengkoordinasikan fungsi keselamatan pelayaran, bea cukai,

stakeholder dan fungsi lainnya yang berada di bawah Kementerian

Perhubungan (dioptimalkan kepada Otoritas Pelabuhan sehingga

menjadi Land Lord dalam rangka peningkatan investasi pada industri

kepelabuhanan sesuai dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2008

tentang Pelayaran)

REKOMENDASI PENURUNAN BIAYA LOGISTIK

PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL

Add Contents Title


Mengusulkan revisi PM No 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan PenundaanKapal terkait ketentuan wajib pandu bagi kapal dari GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) menjadi minimal GT 3000 (tiga ribu Gross Tonnage);

Kapal yang sudah melayani liner tidak perlu dilakukan pemanduan kecualiatas permintaan nahkoda;

Pelabuhan yang sudah dilengkapi dengan VTS (Vessel Traffic Service) makapemanduan dapat dilakukan dengan e-Pilotage;

Kapal yang berlabuh di laut dan atau di luar kolam pelabuhan untuk melakukankegiatan bongkar muat STS (Ship to Ship) di area yang telah ditetapkan, tidak perludilakukan pemanduan, kecuali atas permintaan Nahkoda Kapal;

Mewajibkan TUKS/ TERSUS untuk memiliki pandu tunda, bilamana telahmemiliki ship call ≥ 50 kapal per bulan;

TRUCKING


Usulan dari asosiasi trucking agar pemerintah melalui bank memberikan soft loan kepada pengusaha trukdan memberikan tenor lebih panjang sampai dengan 10 tahun, agar dapat meremajakan armada danmelakukan pembatasan operasional truk yang sudah tua;

Penataan tata ruang depo petikemas agar terpadu dengan pelabuhan, pergudangan dan kawasan industrisehingga akan menimbulkan efisiensi pergerakan truk serta mendorong level ketersediaan kontainer

kosong (empty) yang lebih baik;

Penyempurnaan manajemen operasional truk;

Mengusulkan penurunan tarif tol 50% sampai dengan pembebasan tarif tol bagi truk kontainer/ logistik;

Mengusulkan pembebasan biaya impor pajak/bea masuk truk;

Mengusulkan pembatasan usia trucking maksimal 10 tahun;

1

6

4

2

5

3

1

INDUSTRI PERKAPALAN


2

MENGUSULKAN PERUBAHAN PERPRES NO 122 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS DENGAN MEMASUKAN DAN MEMPERTEGAS

KAPAL SEBAGAI BAGIAN DARI INSFRASTRUKTUR TRANSPORTASI, KARENA BERFUNGSI MEMFASILITASI PERPINDAHAN

BARANG DAN PENUMPANG DARI SATU LOKASI EKONOMI KE LOKASI LAINNYA

SEHINGGA MENDORONG PENINGKATAN SOSIAL EKONOMI, OPERASIONAL (KELANCARAN ARUS), KOMERSIAL

(AKSESIBILITAS DAN PORSI BIAYA ANGKUTAN DAN HARGA BARANG YANG RASIONAL) DAN

TINGKAT KONEKTIVITAS. SEHINGGA LAYAK MENERIMA PEMBERIAN DUKUNGAN FISKAL DAN PENDANAAN LUNAK (SOFT LOAN) DAN

ATAU SUBSIDI DARI PEMERINTAH UNTUK PEMBANGUNAN KAPAL-KAPAL BARU

DENGAN TENOR YANG LEBIH PANJANG (20 TAHUN);

PEMBERIAN TAX ALLOWANCE ATAU TAX HOLIDAY UNTUK PENGADAAN SUKU

CADANG BAGI KEPERLUAN PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KAPAL KHUSUSNYA

BAGI ARMADA YANG MEMBERIKAN DAMPAK KEPADA KEPENTINGAN EKONOMI

MASYARAKAT LUAS (GENERAL-CARGO, CURAH CAIR/MINYAK MENTAH, LPG/LNG

DAN BARANG CURAH KERING UNTUK BAHAN MAKANAN DAN PAKAN);

PERLUNYA MEMBANGUN FASILITAS DAN JEJARING BIG DATA YANG TERINTEGRASI (PUSAT DAN DAERAH) YANG DAPAT MENJADI PLATFORM PENGELOLAAN DATA MARITIM NASIONAL (PUBLIK) SEKALIGUS MENJADI DASHBOARD MONITORING SELURUH APLIKASI (TRACKING, TRACING, INTEGRASI SCM VMS, MOS DAN INAPORTNET) UNTUK SELURUH KEGIATAN MATA RANTAI LOGISTIK SERTA NOTIFIKASI BERKALA DALAM MENGOPTIMALKAN KOORDINASI ANTARA AGEN PELAYARAN, FREIGHT ON FORWARDER, OPERATOR PELABUHAN YANG DAPAT DIMONITOR OLEH STAKEHOLDERS DAN DIKOORDINASIKAN OLEH LEMBAGA OTORITAS PELABUHAN

DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI


1) ADANYA RELAKSASI TARIF PNBP DARI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TERHADAP BIAYA KEPELABUHANAN:

2) BADAN USAHA PELABUHAN WAJIB MALAKUKAN RELAKSASI TARIF JASA KEPELABUHANAN SECARA SERAGAM DI PELINDO I, II, III DAN IV;

MENURUNKAN BIAYA PELIMPAHAN PANDU TUNDA DARI 5% MENJADI 2.5% YANG DIIKUTI DENGAN PENURUNAN PELAYANAN JASA PEMANDUAN OLEH OPERATOR;

MENURUNKAN SELURUH ITEM TARIF PNBP DI DALAM PP NO 15 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SAMPAI DENGAN 50%;

TARIF PNBP


DALAM RANGKA MENDORONG PEREKONOMIAN NASIONAL UNTUK MENCAPAI PERTUMBUHAN EKONOMI SEBESAR 5% PADA MASA PANDEMI DARI SEKTOR KEPELABUHANAN DIUSULKAN:

Mengizinkan organisasi TKBM yang beroperasi lebihdari satu sehingga tidak terjadi monopoli di Pelabuhan umum;

DUKUNGAN KEPELABUHANAN


Mengusulkan agar target deviden PT. Pelindo sebagaikewajiban menyetor untuk menambah APBN dihapus, dimaksudkan agar PT. Pelindo fokus dalam pelayananlogistik dan membatasi margin profit maksimum 10% bagi seluruh transportasi logistik dengan menciptakankompetitor;

Perlu penyiapan buffer zone dari lahan yang dimilikioleh Pelindo

1

2

3

standar fasilitas keamanan di pelabuhan berikutdengan SDM-nya;

DUKUNGAN KEAMANAN PELAYARAN


standardisasi isps code disetiap pelabuhan yang diusahakan yang berjenjang;

Penyediaan SDM auditor ISPS Code yang anti suapdan terstandar;

1

2

3

4Melengkapi jumlah kapal patroli yg ideal gunamelayani pengawasan di sepanjang jalur TSS ALKI dengan peralatan keamanan yang memadai sertaguna perlindungan lingkungan maritime.

Thank You

uu 17 tahun 2008 tentang pelayaran menghadapi …

Documents