uts kapita selekta

7/25/2019 UTS Kapita Selekta

1/43

A. HUKUM KONTRAK

Pengertian Kontrak

Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para

pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah perjanjian

(agreement). Atas dasar itu, Subekti mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa di

mana seseorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang saling berjanji

untuk melaksanakan sesuatu.

Janji sendiri merupakan pernyataan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain

yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau affair exists, atau akan melakukansuatu perbuatan tertentu. rang terikat pada janjinya sendiri, yakni janji yang

diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Janji itu mengikat dan janji itu

menimbulkan utang yang harus dipenuhi.

!enurut Sudikno !ertokusumo perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji.

"alaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak

untuk menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar,

tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya. #erlainan dengan itu, di

dalam berbagai definisi kontrak di dalam literatur hukum kontrak $ommon law,

kontrak itu berisi serangkaian janji, tetapi yang dimaksud dengan janji itu se$ara

tegas dinyatakan adalah janji yang memiliki akibat hukum dan apabila dilanggar,

pemenuhannya dapat dituntut ke pengadilan.

#ab %% #uku %%% &itab 'ndang'ndang ukum Perdata (&'Perdata) %ndonesia

menyamakan kontrak dengan perjanjian atau persetujuan. al tersebut se$ara jelas

terlihat dalam judul #ab %% #uku %%% &'Perdata, yakni *Perikatan yang +ahir

dari &ontrak atau Persetujuan.

Pasal -- &'Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan yang

terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang

lain. /efinisi tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas dengan berbagai

alasan tersebut di bawah ini.

1


2/43

/ikatakan tidak lengkap, karena definisi tersebut hanya menga$u kepada

perjanjian sepihak saja. al ini terlihat dari rumusan kalimat *yang terjadi antara

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.

!engingat kelemahan tersebut, J. Satrio mengusulkan agar rumusan dirubah

menjadi0 atau di mana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.

/ikatakan terlalu luas, karena rumusan0suatu perbuatan hukumdapat men$akup

perbuatan hukum (zaakwaarneming) dan perbuatan melawan hukum

(onrechtmatigedaad).Suatu perbuatan melawan hukum memang dapat timbul

karena perbuatan manusia dan sebagai akibatnya timbul suatu perikatan, yakni

adanya kewajiban untuk melakukan transaksi tertentu yang berwujud ganti rugi

kepada pihak yang dirugikan perbuatan melawan hukum jelas tidak didasarkan

atau timbul dari perjanjian. Perjanjian kawin dalam hukum keluarga atau

perkawinan pun berdasarkan rumusan perjanjian dalam Pasal -- &'Perdata

tersebut dapat digolongkan sebagai perjanjian.

J. Satrio juga membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. /alam arti luas,

suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai

yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di

dalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan lainlain. /alam arti sempit,

perjanjian hanya ditujukan kepada hubunganhubungan hukum dalam lapangan

hubungan perkawinan saja sebagaimana diatur dalam #uku %%% &'Perdata.

'ntuk memperbaiki kelemahan definisi di atas, Pasal 1.2-.% &itab 'ndang

'ndang ukum Perdata #elanda (#" #aru) mendefinisikan perjanjian sebagai

suatu perbuatan hukum yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya kepada satu orang atau lebih di mana keduanya saling mengikatkan

dirinya.

#erdasarkan &etentuan 'mum ukum &ontrak #elanda, pengertian kontrak

adalah suatu perbuatan hukum (juridical act), yang dibuat dengan formalitas yang

memungkinkan, dan diijinkan oleh hukum yang berwenangdan dibuat

bersesuaian dan harus ada ungkapan niat dari satu atau dua pihak se$ara bersama

sama yang saling bergantung satu sama lain(interdependent). &ontrak ini

2


3/43

bertujuan untuk men$iptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak dan juga

untuk pihak lain.

&ontrak merupakan golongan dari 3perbuatan hukum4, perbuatan hukum yang

dimaksud adalah suatu perbuatan yang menghasilkan akibat hukum dikarenakan

adanya niat dari perbuatan satu orang atau lebih. Sehingga dapat dikatakan bahwa

beberapa perbuatan hukum adalah kontrak.

5iri khas yang paling penting dari suatu kontrak adalah adanya kesepakatan

bersama (mutual consent) para pihak. &esepakatan bersama ini bukan hanya

merupakan karakteristik dalam pembuatan kontrak, tetapi hal itu penting sebagai

suatu niat yang diungkapkan kepada pihak lain. /i samping itu, sangat mungkin

untuk suatu kontrak yang sah dibuat tanpa adanya kesepakatan bersama.

'ntuk menyesuaikan rumusan kalimat bahwa suatu kesepakatan haruslah

interdependent. Satu pihak akan setuju karena atau jika pihak lain setuju pula.

6anpa adanya ketergantungan (interdependent) maka tidak ada kesepakatan

(consent)7 $ontohnya ketika dalam rapat pemilihan badan direksi suatu

perusahaan, pemilihan ini dipilih dengan persetujuan se$ara umum, hal ini bukan

merupakan kontrak karena tidak ada mutual interdependence.

8iat para pihak harus bertujuan untuk men$iptakan adanya akibat hukum.

6erdapat banyak perjanjian yang menimbulkan kewajiban sosial atau kewajiban

moral, tetapi tidak mempunyai akibat hukum. 5ontohnya, janji untuk pergi ke

bioskop tidak menimbulkan akibat hukum, walaupun ada beberapa yang dapat

menimbulkan akibat hukum dalam situasi khusus tertentu. !aksud para pihak

untuk mengadakan hubungan hukum sangatlah menentukan dalam kasus ini.

Pada akhirnya, akibat hukum harus dihasilkan untuk kepentingan satu pihak dan

pihak lainnya, atau, untuk kepentingan kedua belah pihak. /alam Peraturan

'mum ukum &ontrak #elanda menyebutkan bahwa para pihak dalam kontrak

hanya dapat untuk mengadakan perikatan terhadap satu sama lain.

/i dalam sistem common lawada pembedaan antara contractdan agreement.

Semua kontrak adalah agreement, tetapi tidak semua agreementsadalah kontrak.

Ameri$an 9estatement of 5ontra$t (se$ond) mendefinisikan kontrak sebagai 3a

3


4/43

promise or set of promises for the breach of which the law give a remedy or the

performance of which the law in some way recognized a duty.4

Salah satu kelemahan dari pengertian kontrak yang disebutkan dalamAmerican

Restatementadalah tidak adanya elemen persetujuan (bargain) dalam kontrak.

6idak adanya indikasi yang dibuat dalam definisi tersebut di atas adalah

merupakan suatu $iri khas perjanjian dua belah pihak (twosided affair), sesuatu

yang sedang dijanjikan atau dilaksanakan dalam satu sisi merupakan pengganti

untuk sesuatu yang sedang dijanjikan atau dilaksanakan dalam sisi yang lain.

&emudian, berdasarkan pengertian di atas, bahwa kontrak se$ara sederhana dapat

menjadi 3suatu janji4. al ini berarti untuk melihat fakta yang se$ara umum

merupakan beberapa tindakan atau janji yang diberikan sebagai pengganti untuk

janji yang lain sebelum janji itu menjadi sebuah kontrak. /i samping itu, kontrak

juga dapat merupakan4 serangkaian janji4. al ini tidak memberikan indikasi

bahwa beberapa janji biasanya diberikan sebagai pengganti untuk janji yang

lainnya. Akan tetapi hal tersebut bisa saja salah untuk mengasumsikan bahwa

semua kontrak adalah persetujuan asli di mana di satu sisi suatu hal yang

ditawarkan untuk suatu hal lain yang memiliki nilai sama dengan yang lainnya.

:aktanya, seperti yang kita lihat, ada beberapa kasus di mana sebuah janji

diperlakukan sebagai pemikiran kontraktual yang tidak ada persetujuan (bargain)

yang nyata.

#eberapa pengertian kontrak yang lain masih memiliki arti yang sama, tetapi ada

satu pengertian yang tepat dan ringkas yang diungkapkan oleh Pollo$k yang

mendefinisikan kontrak sebagai 3suatu janji di mana hukum dapat diberlakukan

baginya4 (promises which the law will enforce).

Substansi dari definisidefinisi kontrak di atas adalah adanya mutual

agreementatau persetujuan (assent) para pihak yang men$iptakan kewajiban yang

dilaksanakan atau kewajiban yang memiliki kekuatan hukum.

a) Syarat-syarat dan unsur-unsur dari kontrak menurut Hukum positif

ndonesia ada!a" #

4


5/43

Pasal -2; &'Perdata menentukan adanya < (empat) syarat sahnya

suatu perjanjian, yaitu0

$. A%AN&A KATA S'PAKAT

Supaya kontrak menjadi sah maka para pihak harus sepakat

terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian. Pada dasarnya kata

sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di

dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau

kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.

!ariam /arus #adrul=aman melukiskan pengertian sepakat

sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (overeenstemende

wilsverklaring) anta pihakpihak. Pernyataan pihak yang menawarkan

dinamakan tawaran (offerte). /an pernyataan pihak yang menerima

penawaran dinamakan akseptasi (acceptatie). /engan demikian dapat

dikatakan bahwa penawaran dan akseptasi merupakan unsur yang sangat

penting untuk menentukan lahirnya perjanjian. /i samping itu, kata

sepakat dapat diungkapkan dalam berbagai $ara, yaitu0

-. Se$ara lisan2. 6ertulis

. /engan tanda

. /engan diamdiam

Suatu perjanjian dapat mengandung $a$at kehendak atau kata

sepakat dianggap tidak ada jika terjadi halhal yang disebut di bawah ini0

a. Paksaan (dwang)

Setiap tindakan yang tidak adil atau an$aman yang menghalangi

kebebasan kehendak para termasuk dalam tindakan pemaksaan. /i dalam

5


6/43

hal ini, setiap perbuatan atau an$aman melanggar undangundang jika

perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu

pihak dengan membuat suatu an$aman, yaitu setiap an$aman yang

bertujuan agar pada akhirnya pihak lain memberikan hak, kewenangan

ataupun hak istimewanya. Paksaan dapat berupa kejahatan atau an$aman

kejahatan, hukuman penjara atau an$aman hukuman penjara, penyitaan

dan kepemilikan yang tidak sah, atau an$aman penyitaan atau kepemilikan

suatu benda atau tanah yang dilakukan se$ara tidak sah, dan tindakan

tindakan lain yang melanggar undangundang, seperti tekanan ekonomi,

penderitaan fisik dan mental, membuat seseorang dalam keadaan takut,

dan lainlain.

!enurut Sudargo, paksaan (duress) adalah setiap tindakan

intimidasi mental. 5ontohnya adalah an$aman kejahatan fisik dan hal ini

dapat dibuat penuntutan terhadapnya. Akan tetapi jika an$aman kejahatan

fisik tersebut merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan oleh hukum

maka dalam hal ini an$aman tersebut tidak diberi sanksi hukum, dan

dinyatakan bahwa tidak ada paksaan sama sekali. Selain itu paksaan juga

bisa dikarenakan oleh pemerasan atau keadaan di bawah pengaruh

terhadap seseorang yang mempunyai kelainan mental.

b. Penipuan (Bedrog)

Penipuan (fraud) adalah tindakan tipu muslihat. !enurut Pasal

-2? &'Perdata dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan

alasan pembatalan perjanjian. /alam hal ada penipuan, pihak yang ditipu,

memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi

kehendaknya itu, karena adanya daya tipu, sengaja diarahkan ke suatu

yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, yang seandainya

tidak ada penipuan, merupakan tindakan yang benar. /alam hal penipuan

gambaran yang keliru sengaja ditanamkan oleh pihak yang satu kepada

pihak yang lain. Jadi, elemen penipuan tidak hanya pernyataan yang

bohong, melainkan harus ada serangkaian kebohongan (samenweefsel

6


7/43

vanverdichtselen), serangkaian $erita yang tidak benar, dan setiap

tindakan@sikap yang bersifat menipu.

/engan kata lain, penipuan adalah tindakan yang bermaksud jahat

yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Perjanjian

tersebut mempunyai maksud untuk menipu pihak lain dan membuat

mereka menandatangani perjanjian itu. Pernyataan yang salah itu sendiri

bukan merupakan penipuan, tetapi hal ini harus disertai dengan tindakan

yang menipu. 6indakan penipuan tersebut harus dilakukan oleh atau atas

nama pihak dalam kontrak, seseorang yang melakukan tindakan tersebut

haruslah mempunyai maksud atau niat untuk menipu, dan tindakan itu

harus merupakan tindakan yang mempunyai maksud jahat $ontohnya,

merubah nomor seri pada sebuah mesin (kelalaian untuk

menginformasikan pelanggan atas adanya $a$at tersembunyi pada suatu

benda bukan merupakan penipuan karena hal ini tidak mempunyai maksud

jahat dan hanya merupakan kelalaian belaka). Selain itu tindakan tersebut

haruslah berjalan se$ara alami bahwa pihak yang ditipu tidak akan

membuat perjanjian melainkan karena adanya unsur penipuan./ari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penipuan terdiri

dari < (empat) unsur yaitu0

(-) merupakan tindakan yang bermaksud jahat, ke$uali untuk kasus

kelalaian dalam menginformasikan $a$at tersembunyi pada suatu

benda7

(2) sebelum perjanjian tersebut dibuat7

() dengan niat atau maksud agar pihak lain menandatangani

perjanjian7

(


8/43

/alam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki

persepsi yang salah terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam

perjanjian. Ada 2 (dua) ma$am kekeliruan, yang pertama yaitu error in

persona"yaitu kekeliruan pada orangnya, $ontohnya, sebuah perjanjian

yang dibuat dengan artis yang terkenal tetapi kemudian perjanjian tersebut

dibuat dengan artis yang tidak terkenal hanya karena dia mempunyai nama

yang sama. Bang kedua adalah error in substantiayaitu kekeliruan yang

berkaitan dengan karakteristik suatu benda, $ontohnya seseorang yang

membeli lukisan #asuki Abdullah tetapi kemudian setelah sampai di

rumah orang itu baru sadar bahwa lukisan yang dibelinya tadi adalah

lukisan tiruan dari lukisan #asuki Abdullah.

/i dalam kasus yang lain, agar suatu perjanjian dapat dibatalkan,

tahu kurang lebih harus mengetahui bahwa rekannya telah membuat

perjanjian atas dasar kekeliruan dalam hal mengidentifikasi subjek atau

orangnya.

d. Penya!a"gunaan Keadaan (misbruik van omstandigheiden)

Penyalahgunaan &eadaan (#ndue influence) merupakan suatu

konsep yang berasal dari nilainilai yang terdapat di pengadilan. &onsep

ini sebagai landasan untuk mengatur transaksi yang berat sebelah yang

telah ditentukan sebelumnya oleh pihak yang dominan kepada pihak yang

lemah. Penyalahgunaan &eadaan ada ketika pihak yang melakukan suatu

perbuatan atau membuat perjanjian dengan $ara di bawah paksaan atau

pengaruh terror yang ekstrim atau an$aman, atau paksaan penahananjangka pendek. Ada pihak yang menyatakan bahwa Penyalahgunaan

&eadaan adalah setiap pemaksaan yang tidak patut atau salah, akal bulus,

atau bujukan dalam keadaan yang mendesak, di mana kehendak seseorang

tersebut memiliki kewenangan yang berlebihan, dan pihak lain

dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang tak ingin dilakukan, atau

akan berbuat sesuatu jika setelahnya dia akan merasa bebas.

8


9/43

Se$ara umum ada dua ma$am penyalahgunaan keadaan yaitu0

Pertama di mana seseorang menggunakan posisi psikologis dominannya

yang digunakan se$ara tidak adil untuk menekan pihak yang lemah supaya

mereka menyetujui sebuah perjanjian di mana sebenarnya mereka tidak

ingin menyetujuinya. &edua, di mana seseorang menggunakan wewenang

kedudukan dan keper$ayaannya yang digunakan se$ara tidak adil untuk

membujuk pihak lain untuk melakukan suatu transaksi.

!enurut doktrin dan yurisprudensi, ternyata perjanjianperjanjian

yang mengandung $a$at seperti itu tetap mengikat para pihak, hanya saja,

pihak yang merasakan telah memberikan pernyataan yang mengandung

$a$at tersebut dapat memintakan pembatalan perjanjian. Sehubungan

dengan ini, -2- &'Perdata menyatakan bahwa jika di dalam suatu

perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di

dalam perjanjian itu terdapat $a$at pada kesepakatan antar para pihak dan

karenanya perjanjian itu dapat dibatalkan.

Persyaratan adanya kata sepakat dalam perjanjian tersebut di dalam

sistem hokum $ommon %awdikenal dengan istilah agreementatau assent.

Se$tion 2American Restatement(second) menyatakan bahwa hal yang

penting dalam suatu transaksi adalah bahwa masingmasing pihak

menyatakan persetujuannya sesuai dengan pernyataan pihak lawannya.

. K'*AKAPAN UNTUK M'M+UAT P'RKATAN

Pasal -2C &'Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah

$akap untuk membuat perjanjian, ke$uali apabila menurut undangundang

dinyatakan tidak $akap. &emudian Pasal -; menyatakan bahwa ada

beberapa orang yang tidak $akap untuk membuat perjanjian, yakni0

-. rang yang belum dewasa (persons under 2- years of age)

2. !ereka yang ditaruh di bawah pengampuan (curatele

or $onserDatorship)7 dan

. Perempuan yang sudah menikah

9


10/43

#erdasarkan pasal ; &'Perdata, seseorang dianggap dewasa

jika dia telah berusia 2- tahun atau kurang dari 2- tahun tetapi telah

menikah. &emudian berdasarkan pasal ; 'ndang'ndang

8o -@-C< menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa

anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia -?

tahun.

#erkaitan dengan perempuan yang telah menikah, pasal - ayat (2)

'' 8o. - 6ahun -C< menentukan bahwa masingmasing pihak (suami

atau isteri) berhak melakukan perbuatan hokum.

,. SUATU HA T'RT'NTU

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal

tertentu (een bepaald onderwerp), suatu hal tertentu adalah hal bisa

ditentukan jenisnya (determinable).Pasal - &'Perdata menentukan

bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak)yang

paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki

objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu

(certainty of terms), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan

kewajiban kedua belah pihak. #arang yang dimaksudkan dalam perjanjian

paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (determinable).

%stilah barang yang dimaksud di sini yang dalam bahasa #elanda

disebut sebagaizaak.&aakdalam bahasa #elanda tidak hanya berartibarang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni

pokok persoalan. leh karena itu, objek perjanjian itu tidak hanya berupa

benda, tetapi juga bisa berupa jasa.

Se$ara umum, suatu hal tertentu dalam kontrak dapat berupa hak,

jasa, benda atau sesuatu, baik yang sudah ada ataupun belum ada, asalkan

dapat ditentukan jenisnya (determinable). Perjanjian untuk menjual sebuah

lukisan yang belum dilukis adalah sah. Akan tetapi, suatu kontrak dapat

10


11/43

menjadi batal ketika batas waktu suatu kontrak telah habis dan kontrak

tersebut belum terpenuhi.

J. Satrio menyimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan suatu

hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi (performance). %si

prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan

jenisnya (determinable).

&'Perdata menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak

harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Sebagai

$ontohnya perjanjian untuk 3panen tembakau dari suatu ladang dalam

tahun berikutnya4 adalah sah.

American Restatement $ontract(second) se$tion menyatakan

bahwa pokok perjanjian (term) menyatakan bahwa walaupun suatu

pernyataan dimaksudkan untuk dianggap sebagai penawaran, hal ini belum

dapat diterima langsung menjadi perjanjian, bila pokok perjanjian itu tidak

tentu.

'lack %aw !ictionarymendefinisikan term sebagai persyartan,

kewajiban, hak, harga, dan lainlain yang ditetapkan dalam perjanjian dan

dokumen.American Restatement $ontract(second) ection ub

*menjelaskan bahwa bila pokok perjanjian itu men$akup dasar untuk

menyatakan adanya wan prestasi dan untuk memberikan ganti rugi yang

layak.

. KAUSA HUKUM &AN/ HAA

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa

hukum yang halal. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau

bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian

tersebut menjadi batal. Sebagai $ontohnya, perjanjian untuk membunuh

11


12/43

seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, maka kontrak ini tidak

sah.

!enurut Pasal -> Jo - &'Perdata menyatakan bahwa

suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang

undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undangundang, jika

kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan

undangundang yang berlaku. 'ntuk menentukan apakah suatu kausa

perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden) bukanlah hal

yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya

bisa berbedabeda antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya atau

antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian

orang terhadap kesusilaan dapat pula berubahubah sesuai dengan

perkembangan jaman.

&ausa hukum dalam perjanjian yang terlarang jika bertentangan

dengan ketertiban umum. J. Satrio memaknai ketertiban umum sebagai

halhal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, keamanan

negara, keresahan dalam masyarakat dan juga keresahan dalam masalah

ketatanegaraan. /i dalam konteks ukum Perdata internasional (P%),

ketertiban umum dapFat dimaknai sebagai sendisendi atau asasasas

hukum suatu negara.

&ausa hukum yang halal di dalam sistem $ommon %awdikenal

dengan istilah legalityyang dikaitkan denganpublic policy. Suatu kontrak

dapat menjadi tidak (illegal) jika bertentangan denganpublic policy.

"alaupun, sampai sekarang belum ada definisipublic policyyang diterima

se$ara luas, pengadilan memutuskan bahwa suatu kontrak bertentangan

denganpublic policyjika berdampak negatif pada masyarakat atau

mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat (public+s safety and

welfare)

12


13/43

Syarat sahnya kontrak di atas berkenaan baik mengenai subjek

maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenaan

dengan subjek perjanjian dan pembatalan untuk kedua syarat tersebut

adalah dapat dibatalkan (voidable). Sedangkan persyaratan ketiga dan

keempat berkenaan dengan objek perjanjian dan pembatalan untuk kedua

syarat tersebut di atas adalah batal demi hukum (null and void).

/apat dibatalkan (voidable) berarti bahwa selama perjanjian

tersebut belum diajukan pembatalannya ke pengadilan yang berwenang

maka perjanjian tersebut masih tetap sah, sedangkan batal demi hukum

(null and void) berarti bahwa perjanjian sejak pertama kali dibuat telah

tidak sah, sehingga hukum menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak

pernah ada sebelumnya.

Ana!isis ter"adap perkem0angan dunia 0isnis saat ini terkait dengan situasi

dan kondisi praktek perdagangan kontemporer saat ini #

Se$ara umum, lingkungan dunia bisnis saat ini berada dalam masa transisi

dari era reDolusi industri menuju era reDolusi informasi dan komunikasi.

%nformasi dan komunikasi makin berkembang pesat menyebabkan perubahan

lingkungan yang $epat, dinamik dan kompleks. Perubahan tersebut tidak hanya

bersifat eDolusioner namun juga bersifat reDolusioner. Sistem transaksi

perdagangan yang semula berbasis kertas bergeser ke sistem transaksi yang

berbasis non kertas (digital). &ehadiran teknologi informasi sekarang ini

sedikitnya membawa dua implikasi. %mplikasi itu berdampak di sektor ekonomi

dan sektor hukum. /i sektor ekonomi kehadiran internet $enderung membawa

iklim yang makin transparan, efektif, dan efisien.

/i lain pihak, kehadiran internet pada sektor hukum memun$ulkan

berbagai persoalan hukum yang mendasar. Salah satu persoalan hukum tersebut

adalah berkaitan dengan hukum kontrak. Sampai saat ini diakui bahwa aturan

hukum kontrak konDensional belum mampu menjangkau sepenuhnya se$ara

elektronik.

13


14/43

/engan demikian perlu ada perubahan pola berpikir yang $ukup mendasar

mengenai platform hukum keperdataan %ndonesia di masa depan, dengan tidak

lagi bertitik tolak dari asumsi bahwa hukum perdata nasional %ndonesia harus

berakar pada tradisi $ivil %aw (Eropa &ontinental) atau merubah haluan ke arah

tradisi $ommon %aw atau tradisitradisi hukum lain. #angsa dan negara %ndonesia

adalah sesuatu yang *besar, baik dari segi geografis, kependudukan,

keanekaragaman kultural dan subkultural7 $ukup besar untuk membangun tradisi

hukum %ndonesia yang men$erminkan pandangan hidup bangsa.

Perubahan polapikir ini dapat mulai dibina melalui pembangunan hukum

di bidangbidang hukum yang $ukup terbuka untuk meresepsi ,better rules-dan

,best practices- yang berkembang di berbagai tradisi hukum, namun dengan

tetap mempertahankan $itahukum khas bangsa %ndonesia.

/itinjau dari perspektif urgensi dan prioritas, tampaknya pembaruan

ukum Perjanjian perlu diwujudkan terlebih dahulu. &edudukan serta

keterlibatan subyeksubyek hukum perdata %ndonesia dalam transaksitransaksi

perdagangan modern, baik di tingkat nasional maupun internasional perlu

didukung oleh asasasas hukum perjanjian modern yang berkembang di berbagai

penjuru dunia. &e$endrungan di banyak negara, baik di 8egaranegara maju

maupun di negaranegara berkembang, untuk melakukan reformasi di bidang

hukum perjanjian perlu dijadikan $ontoh bagi %ndonesia untuk memulai

moderinsasi hukum perjanjian nasional. Sedikit atau banyak hal itu akan

memperkuat kedudukan transaksional %ndonesia dalam kan$ah perdagangan yang

semakin mengaburkan batasbatas teritorial negara.

0) *onto" %raft Kontrak +isnis (di!ampirkan)

SURAT P'R1AN1AN K'R1ASAMA

Para pihak yang bertanda tangan di bawah ini0

-. 8ama 0 TU+A/US H'N%RA2AN3 S.Pd

8o. &6P 0 ;-21?C;;

6empat 6anggal +ahir 0 Bogyakarta, ;C /esember -CC

14


15/43

Alamat 0 Jalan 6imoho no. ># Gedongkuning

Bogyakarta

#ertindak selaku atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini

disebut PHAK P'RTAMA7

. 8ama 0 A+%UAH RAU43 S. *om

8o. &6P@%dentitas 0 ;


16/43

2. !odal Pihak Pertama tersebut diserahkan kepada Pihak &edua setelah

akad ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, melalui transfer ke nomor

rekening ;21.?C-; #ank #5A 5abang Sleman an. Abdullah 9auf.

Pasa!

K'UNTUN/AN

-. &euntungan usaha adalah keuntungan bersih (ett /rofit), berupa

keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha ($ash /rofit).

2. Prosentase keuntungan usaha untuk Pihak Pertama adalah sebesar ;H

dari 8ett Profit.

. Profit tersebut akan dibayarkan oleh Pihak Pertama maksimal tanggal >tiap bulannya.


17/43

-. Pihak kedua memberikan sertifikat hak milik berupa Sebidang tanah ak

!ilik yang terletak di /esa Suromadu 96.>@%%%, &e$amatan 5ondong

5atur /epok Sleman Bogyakarta, seluas -;.;;; !I (sepuluh ribu meterpersegi).

2. Pihak pertama wajib mengembalikan sertifikat yang menjadi jaminan

sebagaimana disebutkan ayat (-) kepada Pihak &edua setelah Pihak

pertama mengembalikan modal usaha.

Pasa! 8

SAKS-SAKS

&edua orang saksi yang menyaksikan dan ikut menandatangani surat

perjanjian kontrak ini adalah0

-. 8ama 0 S'&A9" bin S'!%69'mur 0 > tahun

Pekerjaan 0 6ani

Alamat 0 /esa 9andu 96.;-@%%, 5angkringan, Sleman, Bogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai Saksi %

2. 8ama 0 "%9A86 bin S'JA6!%&

'mur 0


18/43

Pihak Pertama berkewajiban mengembalikan modal usaha kepada Pihak &edua

sebagaimana disebut dalam pasal 2 ayat (-) pada tanggal -2 !aret tahun 2;->.

Apabila sampai pada tanggal tersebut modal usaha belum dikembalikan, makaPihak Pertama dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar 9p.-;.;;;.;;;,

(sepuluh juta rupiah) per hari dan &ontrak dianggap berakhir setelah semua

kewajiban Pihak Pertama dibayarkan.

Pasa! $$

PNAT&

-. Selama masa &ontrak, Pihak Pertama maupun Pihak &edua tidak dapat

merubah atau membatalkan atau memutus kontrak ini se$ara sepihak,

ke$uali ada kesepakatan bersama yang diatur dalam addendum &ontrak.

2. Penarikan uang pokok inDestasi baik sebagian atau seluruhnya sebelum

habis masa berlaku &ontrak ini, maka Pihak Pertama mengenakan biayaPenalty yang besarnya sesuai dengan kesepakatan kedua belak pihak.

Pasa! $

AH 2ARS

-. Apabila Pihak Pertama sebagai pengelola inDestasi dalam masa &ontrak

mengalami halangan tetap atau meninggal dunia sehingga tidak bisa

melanjutkan atau mengelola 'saha ini, maka segala urusan yang mengikat

dalam &ontrak ini akan dilanjutkan oleh ahli waris atau kuasa yang

ditunjuk (se$ara tertulis) berdasarkan kesepakatan ahli waris Pihak

Pertama.2. Apabila Pihak &edua dalam masa kontrak mengalami halangan tetap atau

meninggal dunia, maka segala urusan yang mengikat dalam kontrak ini,

Pihak &edua menunjuk %stri Pihak &edua untuk melanjutkan kontrak ini

kepada dan apabila berhalangan tetap atau meninggal dunia maka akan

dilanjutkan oleh ahli waris atau kuasa yang ditunjuk (se$ara tertulis)

berdasarkan kesepakatan ahli waris Pihak &edua.

Pasa! $,

AN-AN

#ahwa halhal yang tidak dan@atau belum $ukup diatur dalam &ontrak ini akan

diputuskan bersama oleh Para Pihak se$ara !usyawarah serta denganberpedoman pada ketentuanketentuan dan jiwa dari perikatan@&ontrak ini, dan

dituangkan se$ara tertulis dalam Addendum &ontrak yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari &ontrak ini atau menjadi satu kesatuan dengan kontrak ini.

Pasa! $

STATUS HUKUM

18


19/43

#ahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan &ontrak ini dengan segala

akibatnya, maka Para Pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum (domisili)

yang umum dan tetap di &antor &epaniteraan Pengadilan 8egeri

/emikian &ontrak ini dibuat dan diselesaikan pada hari dan tanggal seperti

tersebut pada bagian awal &ontrak ini. Segera, setelah &ontrak ini dibuat, Para

Pihak dan %stri Pihak &edua, lalu menandatangani &ontrak ini diatas materai,

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya unsur paksaan dari

pihak manapun serta dapat dipertanggungjawabkan se$ara hukum.

/ibuat di 0 Sleman

Pada tanggal 0 -2 !aret 2;- &'Pdt yang mengemukakan bahwa0

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai

sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri

maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk

suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak

atau peristiwa tersebut.

20


21/43

'ntuk itu, jika penyelesaian sengketa bisnis dipilih lewat lembaga

peradilan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangan, yakni pihak

penggugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya.

/i samping itu, penggugat harus tahu persis di mana tempat tinggal

tergugat, sebagai gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat,

Asas ini dikenal dengan istilahActor Secuitor orum !ei.

. Penye!esaian Sengketa +isnis Me!a!ui 1a!ur Non itigasi

a. %i !uar em0aga Peradi!an

$) em0aga Ar0itrase se0agai A!ternatif

+embaga ini sering pula disebut lembaga perwasitan. Para

anggota dari lembaga arbitrase terdiri dari berbagai keahlian,

antara lain, ahli dalam perdagangan, industri, perbankan, dan

hukum.

#iasanya dalam standar kontrak di$antumkan suatu klausul

bahwa apabila terjadi suatu perselisihan atau perbedaan

penafsiran tentang isi perjanjian, akan diselesaikan oleh lembaga

arbitrase (badan perwasitan).

al ini berarti sejak para pihak menyetujui dan menandatangani

kontrak tersebut, sudah menyatakan diri bahwa perselisihan yang

mungkin akan terjadi diselesaikan oleh lembaga arbitrase.

6etapi, dapat pula terjadi bahwa dalam suatu kontrak tidak ada

klausul tersebut, tetapi jika dikehendaki oleh para pihak apabila

ada perselisihan masih dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase,

yakni berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, tetapi harus

dibuat se$ara tertulis.

21


22/43

Adapun tugas lembaga arbitrase adalah menyelesaikan

persengketaan yang diserahkan kepadanya berdasarkan suatu

perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang

bersengketa.

) +adan ar0itrase Nasiona! ndonesia

tujuan dibentuknya #A8% adalah menyelesaikan sengketa

perdata yang $epat dan adil. /alam hal ini, peraturan prosedur

#A8% menentukan bahwa jika suatu putusan telah dijatuhkan,

namun para pihak tidak memenuhinya, ketua #A8% dapat

memohon kepada ketua pengadilan negeri di wilayah hukum

mana putusan #A8% telah ditetapkan agar putusan #A8% dapat

dijalankan.

0. em0aga Mediasi

'ntuk penyelesaian sengketa yang melibatkan lembaga mediasi

!ahkamah Agung 9epublik %ndonesia telah menerbitkan Peraturan

!ahkamah Agung 9epublik %ndonesia (Perma) 8omor 2 6ahun

2;; tentang Prosedur !ediasi di Pengadilan tanggal -- September

2;;. Adapun latar belakang diterbitkannya peraturan !ahkamah

Agung ini dijelaskan dalam pertimbangan (konsiderans) pada butir

b bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih $epat dan

murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang

bersengketa untuk memperoleh keadilan itu atau penyelesaian yang

memuaskan atas sengketa yang dihadapi.

Jauh sebelum diterbitkannya peraturan !ahkamah Agung ini,

!ahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran 8omor -

6ahun 2;;2 tentang Pemberdayaan Pengadilan 6ingkat Pertama

!enerapkan +embaga /amai. 8amun, surat Edaran tersebut oleh

!A dianggap belum lengkap sehingga perlu disempurnakan.

22


23/43

;. Konsi!iasi

Adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih

untuk men$apai persetujuan dan penyelesaian. 8amun, undang

undang nomor ; tahun -CCC tidak memberikan suatu rumusan

yang eksplisit atas pengertian dari konsiliasi. Akan tetapi, rumusan

itu dapat ditemukan dalam pasal - angka -; dan alinea C penjelasan

umum, yakni konsiliasi merupakan salah satu lembaga untuk

menyelesaikan sengketa.

Penyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak dan

kewenangan untuk menyampaikan pendapat se$ara terbuka dantidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator

tidak berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa untuk dan

atas nama para pihak sehingga keputusan akhir

merupakanmakalahadedidiikirawan proses konsiliasi yang diambil

sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam

bentuk kesepakatan di anatar mereka.

d. Negoisasi8egoisasi merupakan komunikasi dua arah yang diran$ang untuk

men$apai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki

berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. 8egoisasi

merupakan sarana bagi pihakpihak yang mengalami sengketa untuk

mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga

penengah, yang tidak berwenang mengambil keputusan mediasi

maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi).

0) *onto" /ugatan 2anprestasi me!a!ui proses #

($) itigasi

&epada Bth

23


24/43

&etua Pengadilan 8egeri 5ila$ap

Jl. Jend. Suprapto 8o. 1

5ila$ap Jawa 6engah

/engan hormat,

%eni Martin3 S.H.3 AdDokat Penasehat ukum pada A%R a< Offi;e,

berkantor di Jalan Pasir 6ukul, Jatinangor &ab. Sumedang, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama PT. PNAN/ S'RUMPUNberkedudukan dan

beralamat di Jalan 9aya &elapa /ua &m. >>, Jakarta 6imur, dalam kedudukannya

selaku Penggugatberdasarkan Surat &uasa &husus tanggal 2 ktober 2;->

(asli terlampir) dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Penggugat tersebut,dengan ini hendak membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan perdata,

perihal 0 "anprestasi (%ngkar Janji) terhadap 0

PT. AN*AN/ KUNN/ /RAHA3beralamat di Jalan Jl. 9.E. !artadinata

8o. -;, 6ambakreja, 5ila$ap Selatan, &abupaten 5ila$ap, Jawa 6engah, untuk

selanjutnya disebut sebagai Tergugat 7

#erdasarkan halhal sebagai berikut 0

-. #ahwa antara Penggugat selaku pembeli dan 6ergugat selaku pemilik@

penjual #atubara, telah sepakat untuk membuat dan

menandatangani Perjanjian &erjasama Jual #eli Pasir #esi, sebagaimana

ternyata dari Surat Perjanjian Jual #eli Pasir #esi, 8o. ;2?.;;;.;;;, (0iga milyar

lima ratus dua puluh delapan juta Rupiah), dengan perin$ian sebagai

berikut 0

.-. Sebesar Rp. $.96:.:::.:::3-(atu milyar sembilan ratus enam

puluh juta Rupiah), untuk pembayaran 0

24


25/43

a. 6ermin % (Pembayaran Slot Jetty) sebesar 9p. -.;?;.;;;.;;;,

(atu milyar delapan puluh juta Rupiah), sesuai dengan &witansi

(9e$eipt) 8omor 0 ;-;@&6P#@%@2;-;, tanggal ;> April 2;-;7b. 6ermin %% (Pembayaran uang muka) sebesar 9p. ??;.;;;.;;;,

(!elapan ratus delapan puluh juta Rupiah), sesuai dengan

&witansi (9e$eipt) 8omor 0 ;2;@&6P#@%@2;-;, tanggal ;1 April

2;-;7

'ang sebesar Rp. $.96:.:::.:::3-(atu milyar sembilan ratus

enam puluh juta Rupiah) tersebut, telah Pengugat bayarkan pada

tanggal ; April 2;-;, kepada dan telah diterima oleh 6ergugat

dengan $ara ditransfer melalui #ank Jateng dengan #ilyet Giro 8o.

J6.;;-2, tanggal ;1 April 2;-;7

.2. Sebesar Rp. $.568.:::.:::3-(atu milyar lima ratus enam puluh

delapan juta Rupiah), untuk pembayaran uang !uka ke2 (dua),

sesuai dengan &witansi (9e$eipt) 8omor 0 ;;@&6P#@%@2;-;,

tanggal ;? April 2;-;, yang telah Pengugat bayarkan pada tanggal -2

April 2;-;, kepada dan telah diterima oleh 6ergugat, dengan $ara

ditransfer melalui #ank Jateng dengan #ilyet Giro 8o. J6.;;-2> 7

. #ahwa oleh karena 6ergugat tidak dapat melaksanakan (merealisasikan)

pengiriman batubara kepada Penggugat, maka Penggugat dan

6ergugat telah saling sepakat untuk menyelesaikan (mengakhiri)

*Per=an=ian tersebut, dengan membuat dan menandatangani A&6A

&ESA8GG'PA8 PE8GE!#A+%A8 /A8A 8omor 0 C, tanggal -> Juli

2;-;, yang dibuat dihadapan 9S%9S%6A, S.., 8otaris di &ota 5ila$ap,

selanjutnya disebut *Akta Kesanggupan 7

1. #ahwa oleh karena *Akta Kesanggupan tersebut telah dibuat sesuai

dengan ketentuan Pasal -2; &'Perdata, maka menurut hukum *Akta

Kesanggupan tersebut berlaku SA dan !E8G%&A6 sebagai undang

undang terhadap Penggugat dan 6ergugat, hal mana sesuai dengan

ketentuan Pasal -? &' Perdata, yang menyatakan 0

,emua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang

undang bagi mereka yang membuatnya-.

25


26/43

,uatu /erjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat

kedua belah pihak" atau karena alas analasan yang oleh undangundang

dinyatakan cukup untuk itu-.,uatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik-.

. #ahwa pada Pasal - *Akta Kesanggupan, telah dengan tegas diatur

bahwa 0

-/ihak /ertama (i.c. 0ergugat) menyanggupi dan berkewajiban

mengembalikan sejumlah dana yang akan disebut dibawah ini kepada

/ihak 1edua (i.c /enggugat) yaitu sebesar Rp. .2*3.444.444" (0iga

milyar lima ratus dua puluh delapan juta Rupiah)" dalam jangka waktu

sampai akhir !esember *454 (duaribu sepuluh" berikut mengganti nilai

kerugian sesebar 5 6 7 (satu setengah persen) setiap bulan terhitung

semenjak bulan 8ei sampai dengan !esember *454 (duaribu sepuluh) 9

#ahwa selanjutnya dalam Pasal 2 *Akta Kesanggupan telah dinyatakan

dengan tegas, bahwa 0

,/ara pihak sepakat untuk menjamin pelunasan sebagaimana yang telah

disebutkan pada pasal 5 tersebut diatas dengan ini /ihak /ertama (i.c.

0ergugat) memberikan jaminan kepada /ihak 1edua (i.c. /enggugat)

yaitu seluruh assetaset /ihak pertama (i.c. 0ergugat) baik yang bergerak

maupun yang tidak bergerak dan yang telah ada maupun yang akan ada-9

?. #ahwa dengan demikian seluruh kewajiban yang harus dikembalikan@

dibayar lunas oleh 6ergugat kepada Penggugat sampai dengan akhir/esember 2;-; adalah sebagai berikut 0 &erugian, dari bulan !ei s@d. /esember 2;-; 0 ? bulan K -L H K 9p. .>2?.;;;.;;;,

M 9p. 2?.;;;.;;;,

Jumlah M Rp. ,.95$.,6:.:::3-

(6erbilang 0 0iga milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ratus

enam puluh Rupiah) 7

C. #ahwa dengan demikian jumlah kewajiban (Pokok N &erugian) yangharus dikembalikan@dibayar lunas oleh 6ergugat kepada Penggugat

adalah sebesar 9p. .C>-.1;.;;;, (0iga milyar sembilan ratus lima

puluh satu juta tiga ratus enam puluh Rupiah). Jumlah tersebut belum

termasuk kerugiankerugian lainnya terhitung sejak Januari 2;-- sampai

dengan diajukannya gugatan ini di Pengadilan 8egeri 5ila$ap, yaitu pada

bulan Januari 2;-2 7

-;. #ahwa ternyata setelah jangka waktu pengembalian dana berakhir pada

akhir /esember 2;-; (vide "asal # Bukti "$%), 6ergugat tidak mau

melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat untuk mengembalikan@

membayar lunas uang sebesar 9p. .C>-.1;.;;;, (0iga milyar sembilan

26


27/43

ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh Rupiah) tersebut,

walaupun Penggugat se$ara lisan telah berulang kali melakukan

penagihan dan tegoran@peringatan kepada 6ergugat agar dapat segera

melaksanakan kewajibannya tersebut 7

--. #ahwa 6ergugat juga tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya

kepada Penggugat meskipun Penggugat telah memberikan Somasi

(6egoran) kepada 6ergugat, masingmasing melalui Surat tertanggal -2

/esember 2;-- dan Surat tertanggal 2; /esember 2;-- 7

-2. #ahwa sikap dan tindakan 6ergugat yang tidak mau melaksanakan

kewajibannya mengembalikan@membayar lunas uang sebesar 9p.

.C>-.1;.;;;, (0iga milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tiga

ratus enam puluh Rupiah) kepada Penggugat tersebut, maka se$ara danmenurut hukum merupakan perbuatan %ngkar Janji ("anprestasi)7

-. #ahwa dengan demikian tindakan 6ergugat yang tidak mau

melaksanakan kewajibannya, walaupun telah dilakukan Somasi (6egoran)

oleh kuasa hukum Penggugat tersebut, hal mana membuktikan bahwa

6ergugat telah lalai atau wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat,

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal -2? &' Perdata, yang

berbunyi sebagai berikut 0

,i berutang adalah lalai" apabila ia dengan surat perintah atau dengan

sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai" atau demi perikatannya

sendiri" ialah jika ini menetapkan" bahwa si berutang harus dianggaplalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan-7

-


28/43

#ahwa akibat perbuatan %ngkar Janji (wanprestasi) yang telah

dilakukan oleh 6ergugat tersebut, menyebabkan kredibilitas dan

keper$ayaan para relasi@ teman bisnis Penggugat, menjadi

turun@berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara

dan patut ditetapkan sebesar Rp. 5.:::.:::.:::3- (ua puluh lima

milyar !upiah)

#ahwa dengan demikian seluruh kergian yang Penggugat derita akibat

perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh 6ergugat

tersebut, adalah sebesar 0 9p. .C>-.1;.;;;, N 9p. 2>.>2.2;; (!ua

puluh sembilan milyar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus dua

puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) tersebut, menurut hukum Penggugat

berhak pula untuk menuntut bunga sebesar 2H (dua persen) setiap

bulannya, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada &epaniteraan

Pengadilan 8egeri #anjarbaru sampai dengan dibayar se$ara tunai dan

sekaligus lunas 7

#ahwa guna menjamin gugatan Penggugat agar nantinya tidak siasia

(illusoir) dikemudian hari karena adanya itikad tidak baik dari

6ergugat serta dikhawatirkan selama proses perkara ini berlangsung,6ergugat akan memindahtangankan@ mengalihkan harta kekayaannya

guna menghindari diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian,

dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 *Akta Kesanggupan, maka

Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan 8egeri

#anjarbaru agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita

Jaminan (5onserDatoir #eslag) terhadap harta kekayaan (asetaset)

6ergugat, yang akan penggugat ajukan dalam permohonan tersendiri7

->. #ahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas buktibukti

otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapatdisangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu $ukup alasan

menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat

dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun

kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) 7

-1. #ahwa berdasarkan ketentuan Pasal ayat@alinea ke2 Akta

Kesanggupan (vide Bukti "$%), Para Pihak, i.$. Penggugat dan 6ergugat

telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang sah dan

umum, pada &antor &epanitera Pengadilan 8egeri di &ota #anjarbaru 7

28


29/43

!aka oleh karena itu, se$ara dan menurut "ukum Pengadi!an Negeri

+an=ar0aru 0er


30/43

() Permo"onan Ar0itrase

&epada0

&etua #adan Arbitrase 8asional %ndonesia

!enara -, +t. 2?, Suite 0 2?;>

Jl. Jend. Sudirman &aD. >

Jakarta -2-C;

P'RHA# P'RMOHONAN AR+TRAS'

/engan ini kami (Pemo"on) menyampaikan permohonan penyelesaian

persengketaan kepada #adan Arbitrase 8asional %ndonesia (+AN) dengan isi

permohonan sebagai berikut0

$. Pemohon menghadapi permasalahan perdata komersial di bidang bisnis di

%ndonesia dengan pihak tersebut di bawah ini (Termo"on) 0

%ata Termo"on (indi>idu)

8ama 0 Agus Suprigiantoro

&ewarganegaraan 0 %ndonesia

Alamat 0 Jalan #gus 9angin 8o.2< #andung

Alamat lain (jika ada) 0

8o. 6elp. 9umah 0 (;22) 2>;1>?

tahun 2;;> tentang pengelolaan keuangan daerah yang kesemuanya itu

berada pada pengawasan dan pengendalian serta tanggung jawab

pengguna anggaran.Pejabat pengguan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang

sebagaimana diatur pada pasal -; PP >? tahun 2;;> antara lain 0

-. !enyusun 9en$ana &egiatan Anggaran (9&A) S&P/

2. !enyusun /okumen Pelaksanaan Anggaran (/PA) S&P/

. !elaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja

. !elaksakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran

1. !elaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak

38


39/43

. !engadakan ikatan@perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam

batas anggaran yang telah ditetapkan

?. Pengelolaan 'tang dan piutang yang menjadi tanggung jawab S&P/yang dipimpinnya

C. mengelola barang milik daerah @ kekayaan daerah yang menjadi

tanggung jawab S&P/ yang dipimpinnya

-;. !enyusun dan menyampaikan laporan keuangan S&P/ yang

dipimpinnya

--. !engawasi pelaksanaan anggaran S&P/ yang dipimpinnya

-2. !elaksanakan tugastugas pengguan anggaran@barang lainya

berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah

-. #ertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daearah

melalui sekertaris daerah.

Selain apa yang telah dijelaskan di atas berdasarkan Perpres 8o >?

tahun 2;-; tentang pengadaan barang @ jasa pemerintah bahwa Pengguna

Anggaran harus menunjuk dan menetapkan 0

-. Pejabat Pembuat &omitmen

2. Panitia Pengadaan #arang Jasa

&edua hal tersebut adalah sebagai peren$ana, pelaksana, pengawasan dan

pengendali proses pengadaan barang jasa @ pelaksana program dan

kegiatan yang harus melibatkan pihak ketiga.

0. Upaya yang "arus di!akukan o!e" Pengguna Anggaran 0a" tentang

pengelolaan keuangan /aerah yang kesemuanya itu se$ara hiera$hi berada

39


40/43

dibawah pengawasan dan pengendalian serta tanggung jawabnya pengguna

anggaran selaku pimpinan S&P/ yang dipimpinnya.

#agaimana dengan bantuan keuangan dari pusat ke /aerah, setiap

bantuan keuangan Pusat ke /aerah tentunya harus disertai dengan petunjuk

pelaksanaannya biasanya mensyaratkan kepada kepala daerah untuk

menunjuk dan menetapkan &PA sesuai leading sektor sasaran S&P/nya,

sedangkan teknis pengelolaan dan tanggung jawabnya tidak berbeda sebagai

mana tata kelola keuangan daerah, apa bila bantuan keuangan tersebut

menyangkut masalah Pengadaan #arang dan Jasa maka Pengguna Anggaran

harus membentuk PP& (Pejabat Pembuat &omitmen) sebagai mana di atur

pada Perpes 8o. >< 6ahun 2;-; tentang Pengadaan barang Jasa Pemerintahpasal ? ayat -, sedangkan PP& mempunyai tugas berdasarkan pasal -- ayat

- sebagai berikut 0

a. !enetapkan 9en$ana Pelaksanaan Pengelola #arang@Jasa

meliputi

-. Spesifikasi teknis barang@Jasa

2. arga perkiraan sendiri (PS)

. 9an$angan &ontrak

b. !enerbitkan surat penunjukan pengelola barang@jasa

$. !enandatangani kontrak

d. !elaksanakan &ontrak dengan pengelola barang@jasa

e. !engendalikan pelaksanaan kontrakf. !elaporkan pelaksanaan@penyelesaian pengadaan barang@jasa

kepada PA@&PA

g. !enjelaskan hasil pekerjaan, termasuk penyerapan anggaran

hambatan pelaksanaan kepada PA@&PA setiap triwulan

h. !enyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pelaksanaan

pengadaan barang@jasa.

'ntuk membuktikan fungsi pengawasan pengendalian sebagai mana

tersebut di atas harus di lengkapi fakta administrasi sesuai tahapan hierar$hi

sebagai mana yang telah dijelaskan mengenai struktur pengelolaan

keuangan negara @daerah antara lain melaksanakan Derifikasi adminitrasi,

prosedur, dan eDaluasi se$ara lengkap dan utuh, mengingat proses ini tidak

menutup kemungkinan terhadap permasalahan ukum, baik ukum

Adminitrasi, Perdata maupun Pidana.

%. P'M+AHASAN

#erdasarkan kajian dari aspek yuridis sebagaimana tersebut di atas

tentang kedudukan hukum dari seorang pengguna anggaran, terdapat

beberapa aspek hukum yang harus menjadi perhatian dan kehatihatian dalam

40


41/43

rangka pelaksanaannya sebagai pengguna anggaran tentunya tidak lepas dari

aturan yang menjadi tanggung jawabnya, walaupun pada prinsipnya telah

terdapat perlimpahan kewenangan yang ditetapkan dengan keputusan

Pemegang &ekuasaan Pengelola &euangan 8egara@/aerah dan keputusan PA

tentang penunjukan dan penetapan PP& dan PP6&.

Perlu untuk di ketahui bahwa Pengelola &euangan 8egara@/aerah yang

mengakibatkan pembayaran yang bersumber dari AP#8 maupun AP#/

berakibat terhadap beberapa perbuatan ukum pengguna anggaran yang

menimbulkan akibat hukum baik Pidana, Perdata maupun ukum

Administrasi 8egara.

$. Per0uatan Hukum yang 0eraki0at Pidana

Pengelolaan keungan negara@daerah merupakan penata usahaan@tindakan

administrasi yang berakibat terhadap pembebanan pada negara@daerah yang

mengakibatkan pengeluaran keuangan negara dalam rangka membiayai

program dan kegiatan tertentu yang di muali dari proses peren$anaan,

pelaksanaan, eDaluasi dan monitoring yang harus dipertanggung jawabkan.

Pada proses pelaksanaan anggaran sebagaimana telah di uraikan sangat

dimungkinkana ada indikasi pidananya apabila memperhatikan pada ''

8o.2; tahun 2;;- tentang perubahan atas '' 8o.- tahun -CC tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain 0

- Apabila terjadi penyelewengan keuangan negara yang mengakibatkan

kerugian negara.

- Apabila terjadi mark uppada proses pengadaan barang jasa, atau hal lain

yang pada prinsipnya menimbulkan kerugian keuangan negara.

. Per0uatan Hukum Keperdataan

%ndikasi keperdataan pada pelaksanaan pengelolaan keuangan

negara@daerah merupakan kegiatan pemerintahan yang mengakibatkanpengeluaran pembiayaan keuangan negara dalam rangka mengadakan

penyajian kerjasama dengan pihak ke tiga untuk mengerjakan suatu pekerjaan

tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban pada para pihak yang

mengikatkan diri antara lain pemerintah dan pihak ketiga penyedia

barang@jasa, hal ini bisa terjadi persoalanpersoalan hukum se$ara

keperdataan misalnya 0

-. 6erjadi wanprestasi

2. Pekerjaan tidak tepat waktu

. Pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan

41


42/43

Sehingga tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kerugian negara

yang pada ahirnya akan terjadi tuntutan keperdataan.

,. Per0uatan Hukum Administrasi Negara

Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara@ /aerah merupakan salah satu

dari perbuatan pemerintah ( bestuur handeling) yang harus dijalankan atas

perintah undangundang( #eDoogheid 8orm) tentunya atas dasar hal tersebut

di atas terkait dengan penentuan pejabat, tugas dan wewenang serta tanggung

jawabnya telah ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

Pengelolaan keuangan negara@daerah merupakan rangkaian perbuatan

perangkat administrasi yang tentunya harus mematuhu persyaratan dan

prosedur serta fakta administrasi sebagai bukti danmenilai apakah

pelaksanaan anggaran tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana

yang telah ditentukan.

Perbuatanperbuatan birokrasi dalam rangka melaksanakan kegiatannya

sangat dimungkinkan akan terjadi kerugian negara namun persoalannya

perbuatan dimaksud apakah unsur kesengajaan atau kekeliruan, hal ini pada

prinsipnya adalah pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditentukan dan

berindikasi terhadap pidana, dan apabila tidak terjadi kerugian terhadap

negara kiranya dapat di asumsikan sebagai kesalahan administrasi yang

berindikasi terhadap sanksi administratif dan perbaikan dokumen

administrasi.

'. K'SMPUAN

/ari uraian tersebut diatas kiranya dapat disimpulkan 0

-. Apabila memperhatikan '' 8o.2; tahun 2;;- tentang perubahan atas

'' 8o. - tahun -CC tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,

sangat dimungkinkan bahwa kerugian negara yang diakibatkan dari

pengelolaan dan pelaksanaan anggaran baik AP#8 maupun AP#/

merupaka rangkaian tindakan se$ara sistemik.

2. Perlu diperhatiakn pula bahwa pengelolaan keuangan negara se$ara

terstruktur telah melalui proses pelimpahan kewenangannya sebagaimana

yang di atur pada undang '' 8o.- tahun 2;;< tentang perbendaharaan

negara dan PP 8o.>? tahun 2;;> tentang pengelolaan keuangan daerah

dan perpres 8o.>< tahun 2;-; tentang pengadaan barang dan jasa

pemerintah tentunya harus pula diperhatikan tentang tugas,wewenang

dan tanggung jawabnya masingmasing.

. #ahwa pengelolaan &euangan merupakan tindakan andministrasi yang

terstruktur dan sistemik ( PA,&PA,PP6& dan #endahara serta PP& dan

panitia pengadaan barang jasa yang dibentuk oleh PP&).

42


43/43

uts kapita selekta

Documents