[utama] hukum dan etika bisnis

Download [Utama] Hukum Dan Etika Bisnis

Post on 05-Sep-2015

219 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Masalah Hukum dan etika bisnis

TRANSCRIPT

  • KATA PENGANTAR

    uji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

    yang atas limpahan nikmat dan karunia-Nya penulisan seri Pmodul untuk pelatihan E-Procurement berjudul Hukum dan Etika Bisnis telah berhasil diselesaikan. Fokus dari modul ini adalah

    memberikan pemahaman kepada peserta terkait dengan aspek

    hukum bisnis dan etika bisnis yang penting dalam ranah pengadaan

    barang dan jasa pemerintah, khususnya bagi pihak penyedia

    barang dan jasa atau yang sering disebut dengan istilah vendor.

    Pengadaan barang/jasa itu sendiri pada hakikatnya

    merupakan upaya pemerintah sebagai pengguna barang/jasa untuk

    mewujudkan atau mendapatkan barang/jasa yang diinginkan.

    Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai

    dengan APBN/APBD harus dilakukan secara efisien, efektif,

    terbuka, dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan

    akuntabel.

    Ranah hukum dan etika bisnis berperan penting dalam

    proses pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud.

    Oleh karena itu, melalui modul ini diharapkan pembaca akan

    mampu memahami aspek hukum dan etika bisnis sehingga proses

    pengadaan yang ada berlangsung dengan legal dan etis.

    Akhirnya sebagaimana pepatah yang mengatakan bahwa

    tidak ada gading yang tidak retak, begitu pula dengan modul ini.

    Oleh karena itu atas saran dan masukan yang konstruktif dari

    pembaca diucapkan terima kasih. Semoga modul ini bermanfaat

    bagi para stakeholder yang berkaitan langsung atau tidak langsung

    dalam proses pengadaan barang/jasa. Amin.

    Yogyakarta, 6 Februari 2012

    Tim Penulis Modul CPPR

  • DAFTAR ISI

    BAB IPENDAHULUAN

    BAB IIHUKUM KONTRAK

    A. Latar Belakang

    B. Maksud dan Tujuan

    A. Pengantar

    B. Pengertian dan Ruang Lingkup Periikatan dan Perjanjian Kontrak

    C. Syarat-Syarat Sahnya Sebuah Kontrak

    D. Hal-Hal yang Membatalkan Kontrak

    E. Wanprestasi dalam Kontrak

    F. Forje Majeur

    G. Berakhirnya Kontrak

    1

    4

    4

    3

    2

    BAB IIIHUKUM JAMINAN

    BAB IVHUKUM LEMBAGA KEUANGAN BANK

    BAB VHUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN

    A. Pengantar

    B. Pengertian dan Ruang Lingkup Jaminan

    C. Bentuk-Bentuk Jaminan

    D. Eksekusi Jaminan

    A. Pengantar

    B. Pengertian Bank

    C. Kegiatan Usaha dan Produk Bank

    A. Pengantar

    B. Perusahaan Pembiayaan

    C. Perusahaan Modal Ventura

    13

    14

    13

    13

    MODUL HUKUM DAN ETIKA BISNIS

    4

    6

    7

    8

    10

    11

    17

    22

    23

    22

    22

    28

    28

    50

    28

  • DAFTAR ISI

    D. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

    A. Pengantar

    B. Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat

    C. Prinsip Hukum per se dan rule of reason

    D. Bentuk-Bentuk Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat

    E. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU): Posisi dan Wewenangnya

    F. Beberapa Contoh Kasus dari Putusan KPPU

    A. Latar Belakang

    B. Pengertian dan Klasifikasi Konsumen

    BAB VIHUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

    BAB VIIHUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

    C. Prinsip-Prinsip yang Mendasari Kewajiban Konsumen dalam Bertransaksi

    D. Hak Publik

    E. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

    A. Pengantar

    B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis

    C. Lembaga Penyelesaian Sengketa

    A. Pengantar

    B. Beberapa Contoh Adopsi Standar Prinsip Internasional

    BAB VIIIPENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

    BAB IXSTANDAR PRINSIP INTERNASIONAL:SEBUAH WACANA

    79

    74

    73

    77

    53

    56

    58

    57

    56

    71

    59

    67

    67

    71

    71

    79

    79

    82

    86

    86

    86

    MODUL HUKUM DAN ETIKA BISNIS

  • DAFTAR ISI

    A. Pengantar

    B. Pengertian Etika dan Etika dan Bisnis

    C. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis

    D. Bisnis dan Masyarakat

    E. Business as a Human Investor

    F. Contoh Kasus Etika Bisnis

    A. Kesimpulan

    B. Saran

    BAB XETIKA BISNIS

    BAB XIPENUTUP

    95

    96

    95

    95

    103

    103

    104

    101

    100

    99

    MODUL HUKUM DAN ETIKA BISNIS

  • BAB IPendahuluan

    Latar BelakangAPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan

    Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh

    Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang

    prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya

    seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Proses pengadaan dimaksud

    diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

    Barang dan Jasa Pemerintah.

    Vendor selaku salah satu stakeholder dalam Pengadaan Barang dan Jasa

    dalam melaksanakan aktivitasnya sudah seharusnya mengetahui aspek hukum

    dan aspek etik dalam pengadaan dimaksud. Aspek hukum perlu diketahui agar

    hubungan hukum yang dilakukan dengan pihak pemerintah, lembaga

    keuangan, supplier dapat dilakukan sebagaimana mestinya dan terhindar dari

    perbuatan-perbuatan yang akan merugikan diri sendiri maupun pihak lain

    seperti wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sedangkan aspek etika

    bisnis perlu diketahui agar dalam menjalankan aktivitasnya selalu menjunjung

    tinggi dan melaksanakan nilai-nilai etis.

    Oleh karena itu, melalui modul Hukum dan Etika Bisnis ini akan diperkenalkan

    kepada pembaca mengenai bidang-bidang hukum yang terkait langsung atau

    tidak langsung terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu: Hukum

    Kontrak, Hukum Jaminan, Hukum Lembaga Keuangan, Hukum Lembaga

    Pembiayaan, Hukum Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Hukum

    Perlindungan Konsumen, dan Penyelesaian Sengketa Bisnis. Dari aspek etika

    akan dipaparkan mengenai Standar Prinsip Internasional dan Etika Bisnis.

    Hukum Kontrak merupakan inti dari setiap transaksi bisnis. Hubungan hukum

    keperdataan yang dibuat oleh para pihak senantiasa mendasarkan pada

    kontrak atau perjanjian, yang mana apabila kontrak atau perjanjian memenuhi

    syarat sah sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata

    berlaku bagi para pihak sebagaimana undang-undang, membebani kewajiban

    bagi para pihak untuk melaksanakan dengan penuh itikad baik, dan tidak boleh

    dibatalkan sepihak tanpa ada alasan yang sah. Kegiatan transaksi antara

    vendor dan pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah

    senantiasa mendasarkan pada aspek-aspek dari hukum kontrak.

    Aspek hukum lain yang juga perlu diketahui oleh vendor adalah terkait dengan

    Hukum Jaminan, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Pembiayaan, Hukum

    Perlindungan Konsumen, Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

    Sehat, serta Hukum Perlindungan Konsumen. Ketentuan yang ada dalam

    bidang hukum tersebut memang tidak terkait langsung dalam proses

    pengadaan barang dan jasa pemerintah, akan tetapi keberadaan dari lembaga

    keuangan bank maupun lembaga pembiayaan dapat dijadikan alternatif dalam

    proses pengadaan ketika dana yang berasal dari APBN/APBD tidak serta merta

    dapat dicairkan pasca penandatanganan kontrak dan proses pembuatan dari

    barang sesuai spesifikasi sudah harus dimulai oleh vendor.

    Adapun Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat sangat penting

    dipahami oleh vendor selaku penyuplai kebutuhan barang/jasa pemerintah,

    agar dalam melakukan kegiatannya tidak terjebak pada perjanjian atau kegiatan

    yang dilarang seperti maraknya persekongkolan tender dalam proses

    pengadaan. Sementara Hukum Perlindungan Konsumen perlu dipahami,

    karena seringkali ketika masyarakat yang menggunakan barang/jasa

    pemerintah merasa dirugikan akan menggugat pihak pemerintah, kemudian

    ujung-ujungnya vendor selaku penyedia barang/jasa akan ditarik sebagai turut

    tergugat di Pengadilan.

    Aspek hukum terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai

    penyelesaian sengketa bisnis, baik litigasi maupun non-litigasi. Vendor

    hendaknya mengetahui berbagai model penyelesaian sengketa yang ada agar

    tidak setiap sengketa yang muncul selalu dibawa ke pengadilan. Penyelesaian

    sengketa melalui litigasi di pengadilan seringkali memakan waktu yang lama,

    prosesnya rumit, berbiaya mahal, putusan tidak dapat diprediksi, dan berpotensi

    mengganggu hubungan baik di antara pihak-pihak yang bersengketa.

    Standar Internasional dan Etika Bisnis juga merupakan hal yang tidak kalah

    penting untuk diperhatikan dalam proses pengadaan barang dan jasa

    pemerintah. Apabila hukum dan etik dilaksanakan, maka cita-cita untuk

    mewujudkan clean government dan birokrasi yang bebas korupsi, kolusi, dan

    nepotisme dapat segera diwujudkan.

    CPPR-MEP UGM -- Kemitraan1 CPPR-MEP UGM -- Kemitraan 2

    HUKUM DAN ETIKA BISNISMODUL 3

  • CPPR-MEP UGM -- Kemitraan3 CPPR-MEP UGM -- Kemitraan 4

    Maksud dan TujuanBMaksud dan tujuan dari Modul Hukum dan Etika Bisnis ini, antara lain yaitu

    sebagai berikut:

    1Memberikan pemahaman bagi partisipan mengenai aspek hukum dan

    etika bisnis dalam pengadaan barang/jasa;

    2Memberikan keterampilan bagi partisipan dalam implementasi hukum dan

    etika bisnis dalam pengadaan barang/jasa;

    3Memberikan pemahaman terhadap partisipan terkait resiko hukum atas

    transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan.

    BAB IIHukum Kontrak

    PengantarAKontrak merupakan elemen penting dalam setiap hubungan hukum

    keperdataan a