[utama] hukum dan etika bisnis

KATA PENGANTAR

uji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

yang atas limpahan nikmat dan karunia-Nya penulisan seri Pmodul untuk pelatihan E-Procurement berjudul Hukum dan Etika Bisnis telah berhasil diselesaikan. Fokus dari modul ini adalah

memberikan pemahaman kepada peserta terkait dengan aspek

hukum bisnis dan etika bisnis yang penting dalam ranah pengadaan

barang dan jasa pemerintah, khususnya bagi pihak penyedia

barang dan jasa atau yang sering disebut dengan istilah vendor.

Pengadaan barang/jasa itu sendiri pada hakikatnya

merupakan upaya pemerintah sebagai pengguna barang/jasa untuk

mewujudkan atau mendapatkan barang/jasa yang diinginkan.

Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai

dengan APBN/APBD harus dilakukan secara efisien, efektif,

terbuka, dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan

akuntabel.

Ranah hukum dan etika bisnis berperan penting dalam

proses pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud.

Oleh karena itu, melalui modul ini diharapkan pembaca akan

mampu memahami aspek hukum dan etika bisnis sehingga proses

pengadaan yang ada berlangsung dengan legal dan etis.

Akhirnya sebagaimana pepatah yang mengatakan bahwa

tidak ada gading yang tidak retak, begitu pula dengan modul ini.

Oleh karena itu atas saran dan masukan yang konstruktif dari

pembaca diucapkan terima kasih. Semoga modul ini bermanfaat

bagi para stakeholder yang berkaitan langsung atau tidak langsung

dalam proses pengadaan barang/jasa. Amin.

Yogyakarta, 6 Februari 2012

Tim Penulis Modul CPPR

DAFTAR ISI

BAB IPENDAHULUAN

BAB IIHUKUM KONTRAK

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

A. Pengantar

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Periikatan dan Perjanjian Kontrak

C. Syarat-Syarat Sahnya Sebuah Kontrak

D. Hal-Hal yang Membatalkan Kontrak

E. Wanprestasi dalam Kontrak

F. Forje Majeur

G. Berakhirnya Kontrak

1

4

4

3

2

BAB IIIHUKUM JAMINAN

BAB IVHUKUM LEMBAGA KEUANGAN BANK

BAB VHUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN

A. Pengantar

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Jaminan

C. Bentuk-Bentuk Jaminan

D. Eksekusi Jaminan

A. Pengantar

B. Pengertian Bank

C. Kegiatan Usaha dan Produk Bank

A. Pengantar

B. Perusahaan Pembiayaan

C. Perusahaan Modal Ventura

13

14

13

13

MODUL HUKUM DAN ETIKA BISNIS

4

6

7

8

10

11

17

22

23

22

22

28

28

50

28

DAFTAR ISI

D. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

A. Pengantar

B. Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat

C. Prinsip Hukum per se dan rule of reason

D. Bentuk-Bentuk Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat

E. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU): Posisi dan Wewenangnya

F. Beberapa Contoh Kasus dari Putusan KPPU

A. Latar Belakang

B. Pengertian dan Klasifikasi Konsumen

BAB VIHUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

BAB VIIHUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

C. Prinsip-Prinsip yang Mendasari Kewajiban Konsumen dalam Bertransaksi

D. Hak Publik

E. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

A. Pengantar

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis

C. Lembaga Penyelesaian Sengketa

A. Pengantar

B. Beberapa Contoh Adopsi Standar Prinsip Internasional

BAB VIIIPENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

BAB IXSTANDAR PRINSIP INTERNASIONAL:SEBUAH WACANA

79

74

73

77

53

56

58

57

56

71

59

67

67

71

71

79

79

82

86

86

86


DAFTAR ISI

A. Pengantar

B. Pengertian Etika dan Etika dan Bisnis

C. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis

D. Bisnis dan Masyarakat

E. Business as a Human Investor

F. Contoh Kasus Etika Bisnis

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB XETIKA BISNIS

BAB XIPENUTUP

95

96

95

95

103

103

104

101

100

99


BAB IPendahuluan

Latar BelakangAPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang

prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya

seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Proses pengadaan dimaksud

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah.

Vendor selaku salah satu stakeholder dalam Pengadaan Barang dan Jasa

dalam melaksanakan aktivitasnya sudah seharusnya mengetahui aspek hukum

dan aspek etik dalam pengadaan dimaksud. Aspek hukum perlu diketahui agar

hubungan hukum yang dilakukan dengan pihak pemerintah, lembaga

keuangan, supplier dapat dilakukan sebagaimana mestinya dan terhindar dari

perbuatan-perbuatan yang akan merugikan diri sendiri maupun pihak lain

seperti wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sedangkan aspek etika

bisnis perlu diketahui agar dalam menjalankan aktivitasnya selalu menjunjung

tinggi dan melaksanakan nilai-nilai etis.

Oleh karena itu, melalui modul Hukum dan Etika Bisnis ini akan diperkenalkan

kepada pembaca mengenai bidang-bidang hukum yang terkait langsung atau

tidak langsung terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu: Hukum

Kontrak, Hukum Jaminan, Hukum Lembaga Keuangan, Hukum Lembaga

Pembiayaan, Hukum Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Hukum

Perlindungan Konsumen, dan Penyelesaian Sengketa Bisnis. Dari aspek etika

akan dipaparkan mengenai Standar Prinsip Internasional dan Etika Bisnis.

Hukum Kontrak merupakan inti dari setiap transaksi bisnis. Hubungan hukum

keperdataan yang dibuat oleh para pihak senantiasa mendasarkan pada

kontrak atau perjanjian, yang mana apabila kontrak atau perjanjian memenuhi

syarat sah sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata

berlaku bagi para pihak sebagaimana undang-undang, membebani kewajiban

bagi para pihak untuk melaksanakan dengan penuh itikad baik, dan tidak boleh

dibatalkan sepihak tanpa ada alasan yang sah. Kegiatan transaksi antara

vendor dan pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah

senantiasa mendasarkan pada aspek-aspek dari hukum kontrak.

Aspek hukum lain yang juga perlu diketahui oleh vendor adalah terkait dengan

Hukum Jaminan, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Pembiayaan, Hukum

Perlindungan Konsumen, Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat, serta Hukum Perlindungan Konsumen. Ketentuan yang ada dalam

bidang hukum tersebut memang tidak terkait langsung dalam proses

pengadaan barang dan jasa pemerintah, akan tetapi keberadaan dari lembaga

keuangan bank maupun lembaga pembiayaan dapat dijadikan alternatif dalam

proses pengadaan ketika dana yang berasal dari APBN/APBD tidak serta merta

dapat dicairkan pasca penandatanganan kontrak dan proses pembuatan dari

barang sesuai spesifikasi sudah harus dimulai oleh vendor.

Adapun Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat sangat penting

dipahami oleh vendor selaku penyuplai kebutuhan barang/jasa pemerintah,

agar dalam melakukan kegiatannya tidak terjebak pada perjanjian atau kegiatan

yang dilarang seperti maraknya persekongkolan tender dalam proses

pengadaan. Sementara Hukum Perlindungan Konsumen perlu dipahami,

karena seringkali ketika masyarakat yang menggunakan barang/jasa

pemerintah merasa dirugikan akan menggugat pihak pemerintah, kemudian

ujung-ujungnya vendor selaku penyedia barang/jasa akan ditarik sebagai turut

tergugat di Pengadilan.

Aspek hukum terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai

penyelesaian sengketa bisnis, baik litigasi maupun non-litigasi. Vendor

hendaknya mengetahui berbagai model penyelesaian sengketa yang ada agar

tidak setiap sengketa yang muncul selalu dibawa ke pengadilan. Penyelesaian

sengketa melalui litigasi di pengadilan seringkali memakan waktu yang lama,

prosesnya rumit, berbiaya mahal, putusan tidak dapat diprediksi, dan berpotensi

mengganggu hubungan baik di antara pihak-pihak yang bersengketa.

Standar Internasional dan Etika Bisnis juga merupakan hal yang tidak kalah

penting untuk diperhatikan dalam proses pengadaan barang dan jasa

pemerintah. Apabila hukum dan etik dilaksanakan, maka cita-cita untuk

mewujudkan clean government dan birokrasi yang bebas korupsi, kolusi, dan

nepotisme dapat segera diwujudkan.

CPPR-MEP UGM -- Kemitraan1 CPPR-MEP UGM -- Kemitraan 2

HUKUM DAN ETIKA BISNISMODUL 3


Maksud dan TujuanBMaksud dan tujuan dari Modul Hukum dan Etika Bisnis ini, antara lain yaitu

sebagai berikut:

1Memberikan pemahaman bagi partisipan mengenai aspek hukum dan

etika bisnis dalam pengadaan barang/jasa;

2Memberikan keterampilan bagi partisipan dalam implementasi hukum dan

etika bisnis dalam pengadaan barang/jasa;

3Memberikan pemahaman terhadap partisipan terkait resiko hukum atas

transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan.

BAB IIHukum Kontrak

PengantarAKontrak merupakan elemen penting dalam setiap hubungan hukum

keperdataan antara orang/badan satu dengan yang lain. Hukum memberikan

status sebagai undang-undang bagi kontrak yang dibuat secara sah. Akibatnya

para pihak wajib melaksanakan isi kontrak dimaksud dengan itikad baik dan

dilarang melakukan pembatalan secara sepihak, kecuali dengan alasan yang

sah. Dengan demikian dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah,

dimana hubungan hukum antara pemerintah dan vendor didasarkan pada

hubungan kontraktual menjadi suatu keniscayaan adanya pemahaman yang

komprehensif terkait dengan hukum kontrak.

Pengertian dan Ruang Lingkup Perikatan dan Perjanjian/KontrakB

Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau

lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu

berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Perikatan

terdiri dari perikatan yang lahir karena undang-undang, maupun perikatan yang

lahir karena perjanjian. Kedua-duanya sama-sama mempunyai akibat hukum

bahwa salah satu pihak wajib menunaikan prestasi, sedangkan pihak lain

berhak atas prestasi. Ada yang bersifat prestasi sepihak dan ada yang bersifat

timbal balik.

Perikatan yang lahir karena undang-undang misalnya karena adanya perbuatan

pengurusan sukarela (zaakwarneming) dan karena adanya perbuatan melawan

hukum dari salah satu pihak yang menimbulkan kewajiban bagi pihak yang

bersalah melakukan perbuatan tersebut memberikan ganti kerugian. Perikatan

yang lahir karena perjanjian misalnya, perjanjian jual beli yang melahirkan

kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli

Pengertian dan Ruang Lingkup Perikatan1



menyerahkan sejumlah uang. Hak dari salah satu pihak menjadi kewajiban

pihak lain begitu pula sebaliknya.

Pengertian dan Ruang Lingkup Perjanjian2

Suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1

(satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang lain atau

lebih. Definisi ini oleh para sarjana hukum dianggap tidak lengkap dan terlalu

luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian

sepihak saja. Definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup

perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang

merupakan perjanjian juga. Perbedaan terletak pada tempat diaturnya, tentang

janji kawin diatur dalam Buku I KUHPerdata tentang orang, sedangkan

perjanjian di bidang harta kekayaan diatur dalam Buku III KUHPerdata tentang

perikatan.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat

dibuat secara lisan atau tertulis. Namun untuk perjanjian tertentu undang-

undang menentukan bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti

maka perjanjian tidak sah. Dengan demikian sebenarnya bentuk tertulis lebih

ditujukan untuk kepentingan alat bukti.

Pengertian dan Ruang Lingkup Kontrak3

Dalam kaca mata bisnis kontrak adalah perjanjian obligatoir, yakni perjanjian

dimana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan

suatu benda kepada pihak lain. Menurut KUHPerdata perjanjian jual beli saja

belum mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual

kepada pembeli. Fase ini baru merupakan kesepakatan (konsensual) dan harus

diikuti dengan penyerahan (perjanjian kebendaan).

Dalam khasanah hukum perdata kontrak dapat dibedakan menjadi kontrak

nominat dan kontrak inominat. Kontrak nominat adalah kontrak yang sudah

dikenal dalam KUHPerdata, seperti kontrak jual beli dan kontrak sewa-

menyewa, sedangkan kontrak inominat adalah kontrak yang pengaturannya di

luar KUHPerdata, seperti kontrak karya, kontrak joint venture, dan kontrak kredit

bank.

Syarat-syarat sahnya sebuah kontrakCSyarat sahnya sebuah kontrak harus memenuhi unsur-unsur berupa:

kesepakatan para pihak, kecakapan, obyek tertentu, dan kausa yang halal.

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Lihat Pasal 1320 KUHPerdata



2

Lihat Pasal 1313 KUHPerdata1

1

Bahwa kedua pihak harus mempunyai kebebasan dalam menyatakan

kehendak. Para pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan

adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Tidak dianggap

terjadi kesepakatan, jika ada unsur paksaan, kekhilafan, maupun

penipuan. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak

yang disetujui antara para pihak.

Kesepakatan Para Pihak1

Mengenai kecakapan ini ketentuanya adalah bahwa setiap orang adalah

cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak

dinyatakan tidak cakap. Lebih lanjut dalam disebutkan bahwa tidak cakap

untuk membuat persetujuan-persetujuan atau perjanjian adalah: (1)

orang-orang yang belum dewasa; (2) mereka yang ditaruh di bawah

pengampuan; (3) orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan

oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa

undang-undang telah melarang, membuat persetujuan-persetujuan

tertentu. Ketentuan nomor (3) tersebut saat ini dinyatakan sudah tidak

berlaku lagi. Jadi perempuan dianggap cakap melakukan perbuatan

hukum sendiri.

Kecakapan pihak-pihak yang melakukan kontrak2

Syarat obyek tertentu disini meliputi:

Obyek tertentu3

Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan;

Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum

antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung

umum dan sebagainya tidak dapat dijadikan obyek perjanjian;

Dapat ditentukan jenisnya.

3

4

2

3

4

3.1

3.2

3.3



Bahwa suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena

suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi atau

maksud dari perjanjian.

Kausa yang halal4


5

Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subyektif, yang apabila syarat itu dilanggar

maka perjanjian yang dapat dibatalkan, artinya tanpa pembatalan maka

perjanjian tetap dianggap sah dan punya kekuatan mengikat. Syarat 3 dan 4

merupakan syarat obyektif, yang apabila dilanggar maka perjanjian batal demi

hukum. Artinya sejak semula perjanjian itu tidak ada. Namun demikian

pernyataan batal demi hukum harus dinyatakan dalam sidang pengadilan oleh

Majelis Hakim.

Keempat syarat sebagaimana tersebut di atas menentukan keabsahan dari

sebuah kontrak. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka berlaku ketentuan

bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat seperti undang-

undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya. Perjanjian atau kontrak

tersebut tidak dapat diputuskan secara sepihak dan para pihak wajib

melaksanakannya dengan penuh itikad baik (in good faith).

Paksaan, Kekhilafan, dan Penipuan1

Hal-hal yang Membatalkan KontrakD

Paksaan (Dwang)1.1

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu

persetujuan, merupakan alasan untuk batalnya persetujuan, juga apabila

paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa

persetujuan tersebut tidak telah dibuat.

Paksaan ini bukan paksaan dalam arti absolut, sebab dalam hal yang

demikian itu perjanjian sama sekali tidak terjadi, misalnya jika seseorang

yang lebih kuat memegang tangan seseorang yang lemah dan membuat ia

mencantumkan tanda tangan di bawah sebuah perjanjian. Paksaan disini

adalah kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia)

dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan

kepada seseorang sehingga ia membuat perjanjian. Paksaan harus

benar-benar menimbulkan suatu ketakutan bagi yang menerima paksaan.

Kekhilafan (Dwaling)1.2

Kekhilafan dibedakan menjadi kekhilafan mengenai orang (error in

persona) dan kekhilafan mengenai hakikat barangnya (error in

substantia). Adanya kekhilafan dapat dijadikan sebagai alasan untuk

membatalkan perjanjian.

Penipuan (Bedrog)1.3

Dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian, apabila

tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa

sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak akan membuat

perikatan, jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak

dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.

Pihak-pihak yang melakukan kontrak tidak cakap hukum2Tidak cakap hukum, yakni: (1) orang-orang yang belum dewasa; (2)

mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; (3) orang-orang perempuan,

dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya

semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang, membuat

persetujuan-persetujuan tertentu. Belum dewasa dalam kontek hukum di

Indonesia indikatornya berbeda antar bidang hukum satu dengan yang

lain, khusus di bidang hukum perjanjian kedewasaan ditentukan apabila

seseorang sudah mencapai usia 21 tahun.


7

Obyek kontrak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum3

Apabila obyek kontrak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan,

dan ketertiban umum maka konsekuensinya batal demi hukum. Sejak

semula kontrak itu dianggap tidak ada. Pernyataan batal demi hukum ini

harus dinyatakan dalam sidang pengadilan.

Wanprestasi dalam kontrakE2Wanprestasi dalam kontrak1

Hal ini bisa disebabkan debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa

juga disebabkan karena debitur obyektif tidak mungkin berprestasi lagi

atau secara subyektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada

peristiwa pertama memang kreditur tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun

ia mau.



Di sini debitur memang dalam fikirannya telah memberikan prestasinya,

akan tetapi dalam kenyataannya yang diterima oleh kreditur lain dari pada

yang diperjanjikan.

Tidak melaksanakan kontrak dengan sempurna atau keliru2

5

Tidak tepat pada waktunya misalnya terlambat menyerahkan prestasi

sehingga kreditur rugi karenanya. Atau justru terlalu awal debitur

menyerahkan prestasinya kepada kreditur. Dalam praktik yang sering

terjadi adalah keterlambatan debitur untuk berprestasi.

Melaksanakan kontrak tidak pada waktunya3

5

Dalam kontrak biasanya terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh

debitur atau yang disebut dengan negative covenant. Apabila debitur

melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam kontrak, maka ia

dianggap telah melakukan cidera janji (breach of contract).

Melakukan hal-hal yang dilarang dalam kontrak4

5

Dalam kenyataan sukar menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi

prestasi (wanprestasi), karena seringkali ketika mengadakan perjanjian pihak-

pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan

di dalam perjanjian atau kontrak yang dibuat di mana waktu untuk melaksanakan

pretasi ditentukan, cidera janji tidak terjadi dengan sendirinya. Yang mudah

untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah pada perikatan

untuk tidak berbuat sesuatu. Apabila orang itu melakukan perbuatan yang

dilarang tersebut, maka ia tidak memenuhi perikatan.

Adapun hak-hak kreditur dalam hal debitur mengalami wanprestasi adalah

sebagai berikut:

Hak menuntut pemenuhan perikatan;

Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu

bersifat timbal balik menuntut pembatalan perikatan;

Hak menuntut ganti rugi;

Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;

Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.

a

Mariam Darus Badrulzaman, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, hlm. 21.

8

8

b

c

d

e

Force MajeurFMenurut undang-undang ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan

memaksa (force majeur), yaitu: (1) tidak memenuhi prestasi; (2) ada sebab yang

terletak di luar kesalahan debitur; (3) faktor penyebab itu tidak diduga

sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Adanya keadaan memaksa mengakibatkan sebuah perjanjian tidak lagi bekerja

walaupun perjanjian tersebut masih eksis. Konsekuensi hukumnya:

Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi;

Tidak dapat mengatakan bahwa debitur berada dalam

keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut;

Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian;

Pada perjanjian timbal balik, maka gugur kewajiban untuk

melakukan kontraprestasi.

Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan keadaan

memaksa ini adalah:

a

b

c

d

e

Debitur dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa

itu dengan jalan penangkisan (eksepsi).

Berdasarkan Jabatan Hakim tidak dapat menolak gugatan

berdasarkan keadaan memaksa, yang berutang memikul

beban untuk membuktikan adanya keadaan memaksa.

1)

2)

Force majeur dapat dibedakan menjadi force majeur mutlak (absolut), yakni

apabila prestasi dari debitur tidak mungkin dapat dilaksanakan sama sekali dan

force majeur relatif, yakni bahwa prestasi masih mungkin dilaksanakan tetapi

dengan pengorbanan yang besar. Force majeur mutlak (absolut), misalnya

bencana alam yang menghancurkan obyek perjanjian, sedangkan force majeur

relatif misalnya terjadi perubahan kebijakan pemerintah sehingga apabila

prestasi tetap dilaksanakan, maka dianggap melakukan pelanggaran hukum.



Berakhirnya kontrakGBerdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata, berakhirnya perikatan disebabkan oleh:

Karena pembayaran;

Karena penawaran pembayaran tunai, yang diikuti dengan

penyimpanan atau penitipan;

Karena pembaharuan utang;

Karena perjumpaan utang atau kompensasi;

Karena percampuran utang;

Karena pembebasan utang;

Karena musnahnya barang yang terutang;

Karena kebatalan atau pembatalan;

Karena berlakunya suatu syarat batal;

Karena lewatnya waktu;

Tujuan kontrak telah terpenuhi.

a

b

c

d

e

f

g

h

I

j

k

Kasus I

Sebuah supplier komputer di Yogyakarta memenangkan tender pengadaan

1000 unit komputer untuk kepentingan kantor suatu instansi pemerintah yang

harus disediakan dalam jangka waktu 1 (bulan) setelah penandatanganan

kontrak. Pada hari yang ditentukan ditandatangi kontrak pengadaan antara

supplier tersebut dengan Tuan X selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Tuan X dalam realitasnya ternyata juga bertindak sebagai Pengguna Anggaran

(PA) sehingga proses untuk pengadaan berlangsung lebih efektif dan efisien.

Setelah jangka waktu berakhir ternyata pihak supplier belum dapat memenuhi

1000 unit komputer sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dengan berbagai

alasan. Bagaimana penyelesaian terbaik untuk kasus dimaksud?

Bahwa setelah membaca peraturan perundang-undangan yang ada ternyata

terjadi antinomi (pertentangan) antara Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah dengan Permendagri No. 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa Perpres No. 54

Tahun 2010 menegaskan pemisahan antara PA/KPA dengan PPK berupa

pemberian kriteria (persyaratan) dan kewenangan yang berbeda, namun

dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 keduanya dapat dirangkap dan

dijadikan satu.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berlaku asas lex superior

derogat legi inferior, yakni bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi mengenyampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang

lebih rendah. Dalam kasus di atas, kedudukan Perpres lebih tinggi daripada

Permendagri sehingga konsekuensi hukumnya Permendagri tidak boleh

bertentangan dengan Perpres. Konsekuensi hukum lebih lanjut

Permendagri, khususnya yang terkait dengan PA/KPA sekaligus bisa menjadi

PPK tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

Tuan X yang menjadi PA sekaligus PPK dengan demikian tidak mempunyai

kewenangan dalam proses pengadaan ini karena adanya larangan

sebagaimana dimaksud dalam Perpres.

Dengan demikian, perjanjian pengadaan barang yang dibuat antara pihak

supplier dan PPK dapat dibatalkan, artinya tanpa adanya pembatalan,

perjanjian pengadaan masih mempunyai kekuatan mengikat. Tanpa

pembatalan dari vendor, prestasi tetap harus ditunaikan.

a

b

c

d



BAB IIIHukum Jaminan

Latar BelakangAHubungan kontraktual yang berlangsung antara orang/badan yang satu dengan

yang lain senantiasa harus didasarkan pada unsur kepercayaan. Artinya harus

ada kepercayaan bahwa pihak lain akan melakukan prestasi sebagaimana yang

diperjanjikan dalam kontrak. Namun demikian dalam praktiknya, kepercayaan

tidak mudah didapatkan apalagi terhadap pihak yang baru dikenal dan

menyangkut transaksi dengan nominal besar. Oleh karena itu dalam rangka

mengamankan hubungan kontraktual dimaksud salah satu pihak biasanya

menyaratkan adanya jaminan, baik jaminan perorangan maupun jaminan

kebendaan. Adanya jaminan akan terasa sangat bermanfaat, ketika salah satu

pihak melakukan wanprestasi atas isi kontrak yang disepakati.

Dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah, pihak vendor yang

memenangkan tender selain menadatangani kontrak juga diminta menyediakan

jaminan. Oleh karena itu hukum mengenai jaminan merupakan hal penting yang

perlu dipahami oleh stakeholder, khususnya vendor.

Pengertian dan Ruang Lingkup JaminanBHukum jaminan adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur

tentang jaminan akibat adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum

adalah suatu perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara

kreditur dan debitur. Apabila hak dan kewajiban ini tidak dilaksanakan sesuai

dengan yang disepakati maka ada sanksi hukumnya.

Bahwa segala harta kekayaan milik debitur baik yang sudah ada maupun yang

akan ada baik yang berwujud benda bergerak maupun benda tetap akan

menjadi jaminan untuk segala hutang-hutangnya dari para kreditur-krediturnya.

Hasil dari penjualan harta benda tersebut akan dibagi secara bersama-sama

para kreditur sebanding dengan piutang yang diberikan kecuali ada alasan

untuk lebih didahulukan pelunasannya.

Yang dimaksud dengan jaminan ialah sesuatu yang diberikan kepada kreditur

untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang

dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Baik perikatan itu

lahir dari undang-undang ataupun perikatan itu yang lahir dari suatu perjanjian.

Bentuk-Bentuk JaminanCJaminan Perorangan1Jaminan atas hak perorangan adalah suatu bentuk jaminan atas diri

seorang pihak ketiga yang berisi kesanggupan untuk melunasi hutang

yang dibuat pihak debitur kepada seorang kreditur. Pihak ketiga ini yang

akan membayar kepada kreditur manakala pihak debitur tidak melakukan

kewajibannya membayar hutang kepada kreditur. Pihak ketiga baru akan

melakukan pembayaran, bilamana pihak debitur sendiri sudah tidak dapat

membayar.

Dengan demikian, jaminan perorangan adalah jaminan yang

menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat

dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur

umumnya. Maksud adanya jaminan ini adalah untuk pemenuhan

kewajiban si berhutang, yang dijamin pemenuhannya seluruhnya atau

sampai suatu bagian tertentu. Harta benda si penanggung (penjamin)

dapat disita dan dilelang menurut ketentuan. Termasuk dalam jenis

perjanjian perorangan adalah: (1) Personal guaranty; (2) Corporate

guaranty; dan (3) Bank guaranty.

7

Lihat Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata9

9

Jaminan Kebendaan2Jaminan atas suatu benda adalah hak mutlak atas suatu benda untuk

memperoleh pelunasan daripadanya atas piutang seorang kreditur. Untuk

jaminan suatu benda tetap berupa tanah dilakukan dengan Hak

Tanggungan dan selain tanah dengan hipotik, sedang untuk benda

bergerak dilakukan dengan gadai atau fidusia.

Hak kebendaan mempunyai sifat selalu mengikuti bendanya meskipun

benda dimaksud dikuasai oleh orang lain, mempunyai hak lebih

didahulukan, dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, serta

diperalihkan kepada orang lain. Dengan demikian termasuk dalam

jaminan kebendaan adalah jaminan yang obyeknya adalah benda

bergerak (gadai dan Fidusia) dan jaminan yang obyeknya benda tetap

(hipotik dan hak tanggungan).

7



Gadai2.1

Adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak,

yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh seorang lain atas

namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk

mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan

daripada kreditur-kreditur lainnya, dengan kekecualian biaya untuk

melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk

menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana

harus didahulukan.

Adapun unsur-unsur gadai adalah sebagai berikut:

Gadai diberikan hanya atas benda bergerak;

Jaminan gadai harus dikeluarkan dari penguasaan

Pemberi Hadai (Debitur), adanya penyerahan benda gadai

secara fisik (levering);

Gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh

pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur

(droit de preference);

Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk

mengambil sendiri pelunasan secara mendahului.

a

b

c

d

Jaminan fidusia2.2

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik

benda. Adapun jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda

bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda

tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak

tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam

penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada

Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dasar hukum dari jaminan fidusia adalah Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah

Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan

Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Adapun unsur-

unsur dari fidusia adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia10

10

Fidusia merupakan jaminan serah kepemilikan yaitu debitur

tidak menyerahkan benda jaminan secara fisik kepada kreditur

tetapi tetap berada di bawah kekuasaan debitur (constitutum

possessorium), namun pihak debitur tidak diperkenankan

mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain (debitur

menyerahkan hak kepemilikan atas benda jaminan kepada

kreditur);

Fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada

kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas hasil

eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan;

Fidusia memberikan kewenangan kepada kreditur untuk

menjual benda jaminan atas kekuasaannya sendiri.

a

b

c

Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia berupa: (a) utang

yang telah ada; (b) utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah

diperjanjikan dalam jumlah tertentu; dan (c) utang yang pada saat

eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok

yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

12

11

Hak Tanggungan2.3

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan

dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak

jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut

benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,

untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang

diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Bahwa utang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan

dapat berupa utang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan

dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat permohonan

eksekusi Hak Tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan

perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan

hubungan utang-piutang yang bersangkutan. Hak Tanggungan dapat

diberikan untuk suatu utang yang berasal dari satu hubungan hukum

atau untuk satu utang atau lebih yang berasal dari beberapa hubungan

hukum.

12

13

13

11



Adapun hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah:

(a) Hak Milik; (b) Hak Guna Usaha; (c) Hak Guna Bangunan. Hak

Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib

didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga

dibebani Hak Tanggungan. Hak Tanggungan dapat juga dibebankan

pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang

telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah

tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang

pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian

Hak Tanggungan yang bersangkutan.

Suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani dengan lebih dari satu

Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang.

Apabila suatu obyek Hak Tanggungan dibebani dengan lebih dari satu

Hak Tanggungan, peringkat masing-masing Hak Tanggungan

ditentukan menurut tanggal pendaftarannya pada Kantor Pertanahan.

Peringkat Hak Tanggungan yang didaftar pada tanggal yang sama

ditentukan menurut tanggal pembuatan Akta Pemberian Hak

Tanggungan yang bersangkutan.

Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia14

14

Eksekusi JaminanD

Apabila debitur atau pemberi gadai cidera janji, eksekusi terhadap benda

yang menjadi obyek jaminan gadai dapat dilakukan:

Eksekusi Jaminan Benda Bergerak1

5

Gadai1.1

Kreditur diberikan hak untuk menyuruh jual benda gadai

manakala debitur ingkar janji, sebelum kreditur menyuruh jual

benda yang digadaikan maka ia harus memberitahukan dahulu

mengenai maksudnya tersebut kepada debitur atau

Pemberi Gadai;

Suatu penjualan benda gadai oleh kreditur berdasarkan perintah

pengadilan, maka kreditur wajib segera memberitahukan kepada

Pemberi Gadai.

a

b

Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap

benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

5

Fidusia1.1

Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, berarti

eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui

pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk

melaksanakan putusan tersebut;

Penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas

kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum

serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan

kesepakatan bersama jika dengan cara demikian dapat

diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan setelah

lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis

oleh Para Pihak kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan

diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar di daerah yang

bersangkutan.

a

b

c

d

PPAT adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah16

Eksekusi jaminan benda tetap berupa Hak Tanggungan1.3

15

Pasal 1 butir (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1996

menyebutkan bahwa Hak Tanggungan atas tanah beserta

benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya

disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang dibebankan

pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang

merupakan satu kesatuan dengan tanah milik, untuk pelunasan

utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan

kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk

memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan

utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan

bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang

bersangkutan suatu perjanjian lainnya yang menimbulkan

utang tersebut, dan pemberian Hak Tanggungan tersebut

dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak

Tanggungan oleh PPAT (Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-

undang No. 4 Tahun 1996);

a

b

16



Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor

Pertanahan, dan sebagai bukti adanya Hak Tanggungan,

Kantor Pendaftaran Tanah menerbitkan Sertifikat Hak

Tanggungan yang memuat irah-irah "DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" (Pasal 13

ayat (I), Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 4 Tahun

1996);

Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial

yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur cidera janji maka

berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat

Hak Tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan mohon

eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan

Negeri yang berwenang. Kemudian eksekusi akan dilakukan

seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan,

penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah

tangan, jika dengan demikian itu akan diperoleh harga tertinggi

yang menguntungkan semua pihak (Pasal 20 ayat (2) Undang-

undang No.4 Tahun 1996);

Pelaksanaan penjualan dibawah tangan tersebut hanya dapat

dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan

secara tertulis oleh pembeli dan/ atau pemegang Hak

Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan

diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang

beredar di daerah yang bersangkutan dan/ atau media massa

setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan

(Pasal 20 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1996);

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat

dengan akta notaris atau akta PPAT, dan harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

c

d

e

f

g

Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum

lain dari pada membebankan Hak Tanggungan;

Tidak memuat kuasa substitusi;

1)

2)

Mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan,

jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama

dan identitas debitur apabila debitur bukan pemberi Hak

Tanggungan;

3)

Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi

putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.

Eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan

pelelangan tanah yang dibebani dengan Hak tanggungan.

Setelah dilakukan pelelangan terhadap tanah yang dibebani

Hak tanggungan dan uang hasil lelang diserahkan kepada

Kreditur, maka hak tanggungan yang membebani tanah

tersebut akan diroya dan tanah tersebut akan diserahkan

secara bersih, dan bebas dan semua beban, kepada pembeli

lelang.

Apabila terlelang tidak mau meninggalkan tanah tersebut, maka

berlakulah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 200 ayat (11)

HIR.

Hal ini berbeda dengan penjualan berdasarkan janji untuk

menjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 ayat

(2) BW, dan Pasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996 yang juga

dilakukan melalui pelelangan oleh Kantor Lelang Negara atas

permohonan pemegang hak tanggungan pertama, Janji ini

hanya berlaku untuk pemegang Hak tanggungan pertama saja.

Apabila pemegang hak tanggungan pertama telah membuat

janji untuk tidak dibersihkan (Pasal 1210 BW dan pasal 11 ayat

(2) j UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan), maka

apabila ada Hak tanggungan lain-lainnya dan hasil lelang tidak

cukup untuk membayar semua Hak tanggungan yang

membebani tanah yang bersangkutan, maka hak tanggungan

yang tidak terbayar itu, akan tetap membebani persil yang

bersangkutan, meskipun sudah dibeli oleh pembeli dan

pelelangan yang sah. Jadi pembeli lelang memperoleh tanah

tersebut dengan beban-beban hak tanggungan yang belum

terbayar. Terlelang tetap harus meninggalkan tanah tersebut

dan apabila ia membangkang, ia dan keluarganya, akan

dikeluarkan dengan paksa.

h

I

j

k

l



Dalam hal lelang telah diperintahkan oleh Ketua Pengadilan

Negeri, maka lelang tersebut hanya dapat ditangguhkan oleh

Ketua Pengadilan Negeri dan tidak dapat ditangguhkan dengan

alasan apapun oleh pejabat instansi lain, karena lelang yang

diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dilaksanakan

oleh Kantor Lelang Negara, adalah dalam rangka eksekusi, dan

bukan merupakan putusan dari Kantor Lelang Negara.

Penjualan (lelang) benda tetap harus di umumkan dua kali

dengan berselang lima belas hari di harian yang terbit di kota itu

atau kota yang berdekatan dengan obyek yang akan dilelang

(Pasal 200 ayat (7) HIR, Pasal 217 RBg

m

n

BAB IVHukum LembagaKeuangan Bank

Pengantar ABank memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian suatu

Negara, artinya apabila sistem perbankan dalam suatu Negara itu sehat, maka

sistem perekonomiannya akan sehat pula. Demikian pula sebaliknya apabila

sistem perbankannya sakit, akan dapat mengakibatkan sistem perekonomian

dalam Negara yang bersangkutan menjadi sakit dan terpuruk. Pernyataan ini

diperkuat oleh J. Soedradjad Dijwandono yang menyatakan bahwa kondisi bank

yang sehat dalam suatu Negara akan sangat menentukan efektifitas

pengelolaan ekonomi makro dalam mencapai berbagai sasaran dalam

pembangunan secara seimbang. Pengadaan barang/jasa pemerintah secara

langsung atau tidak langsung terkait dengan perbankan, oleh karena itu aspek

hukum atas perbankan perlu diketahui, khususnya oleh vendor sebagai pihak

yang menyediakan barang/jasa yang diperlukan oleh pemerintah.

Rimsky K. Judisseno, 2002, Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 3.

J. Soedradjad Djiwandono,2001, Bergulat Dengan Krisis Dan Pemulihan Ekonomi Indonesia, Cet.1, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 139.

18

17

18

17

Pengertian BankBPengertian bank diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan yang menyebutkan:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat

banyak.



Industri perbankan adalah industri yang sangat bertumpu kepada kepercayaan

masyarakat (fiduciary financial institution). Kepercayaan masyarakat adalah

segala-galanya bagi bank. Begitu masyarakat tidak percaya pada bank, bank

akan menghadapi rush dan akhirnya kolaps. Di AS pada abad 19-20, setiap 20

tahun sekali terjadi krisis perbankan sebagai akibat krisis kepercayaan,

demikian menurut Lash.

Kegiatan Usaha dan Produk BankCDitinjau dari substansi pengaturannya, kegiatan usaha bank ditentukan sebagai

berikut:

1 Kegiatan usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat;

Kegiatan-kegiatan usaha yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh

bank;

Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan

usaha tertentu dan memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan

bidang usaha yang ingin dikembangkan. Bank yang menjalankan

usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib menerapkan prinsip syariah

dalam kegiatan usahanya.

2

3

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa usaha-

usaha yang dijalankan oleh Bank Umum meliputi :

Menghimpun Dana dari Masyarakat1Bank Umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk

lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Memberikan kredit2Kegiatan bank dalam memberikan kredit merupakan fungsi utama dari

bisnis perbankan, yakni fungsi menyalurkan dana dari para deposan

penyimpan dana. Fungsi ini juga memberikan return atau penghasilan

yang paling besar sebanding dengan risiko yang dihadapi perbankan.

Lash, 1987, Banking Law and Regulations : An Economis Perspentive, Prentice-Hall Inc, USA,p.8.

Rachmadi Usman, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 208-211.

20

19

19

20

Menerbitkan surat pengakuan utang3Bank Umum dapat menerbitkan surat pengakuan utang baik yang

berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Surat pengakuan

utang yang berjangka pendek adalah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 100 sampai Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,

yang dalam pasar uang dikenal sebagai Surat Berharga Pasar Uang

(SBPU), yaitu promes dan wesel maupun jenis lain yang mungkin

dikembangkan di masa yang akan datang. Surat pengakuan utang

berjangka panjang dapat berupa obligasi atau sekuritas kredit.

Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :4

Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank

yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan

dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan

surat-surat dimaksud;

Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

Obligasi;

Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai

dengan 1 (satu) tahun.

a

b

c

d

e

f

g

Memindahkan uang (Transfer)5Bank Umum menjalankan usaha memindahkan uang baik untuk

kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Pengiriman

uang (transfer) adalah salah satu pelayanan bank kepada masyarakat

dengan bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan

sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang

dtujukan kepada pihak lain (perusahaan, lembaga, atau perorangan) di



tempat lain baik di dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud

dengan pengiriman uang (transfer) adalah suatu kegiatan yang dilakukan

oleh bank untuk mengirim sejumlah uang yang ditujukan kepada pihak

tertentu dan di tempat yang tertentu. Pengiriman uang tersebut dilakukan

atas permintaan nasabah atau untuk keperluan dari bank yang

bersangkutan.

Menempatkan atau meminjamkan dana6Bank Umum menjalankan usaha menempatkan dana pada,

meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik

dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan

wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.

Menerima pembayaran7Bank Umum menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan

melakukan perhitungan dengan atau antar-pihak ketiga. Kegiatan ini

mencakup antara lain inkaso dan kliring. Inkaso adalah pemberian kuasa

pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan, atau

memintakan persetujuan pembayaran (akseptasi) atau menyerahkan

begitu saja kepada pihak yang bersangkutan (tertarik) di tempat lain

(dalam atau luar negeri) atas surat-surat berharga, dalam rupiah atau luta

asing seperti wesel, cek, kuitansi, surat aksep (promissorry notes), dan

lain-lain.

Menurut kamus perbankan yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus

Perbankan Indonesia 1980, kliring adalah perhitungan utang piutang

antara peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling

menyerahkan surat-surat berarga dan surat-surat dagang yang telah

ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Dalam pengertian lain, Bank

Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran

giral.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa tujuan pokok

diadaannya kliring adalah untuk memperlancar lalu lintas pembayaran

giral dan merupakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi

nasabah bank. Kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia antara bank-

bank di suatu wilayah kliring yang disebut kliring lokal. Wilayah kliring

adalah suatu lingkungan tertentu yang memunginkan antar kantor

tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang

telah ditentukan.

Menyediakan tempat penyimpanan8Bank Umum menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat

berharga. Penyediaan tempat disini adalah kegiatan bank yang semata-

mata melakukan penyewaan tempat penyimpanan barang dan surat

berharga (safety box) tanpa perlu diketahui mutasi dan isinya oleh bank.

Melakukan kegiatan penitipan9Bank Umum melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain

berdasarkan suatu kontrak. Kegiatan penitipan dapat dilakukan baik

dengan menerima titipan harta penitip maupun mengadministrasikannya

secara terpisah dari kekayaan bank. Mutasi dari barang titipan

dilaksanakan oleh bank atas perintah penitip. Jika bank yang

menyelenggarakan kegiatan penitipan mengalami pailit, semua harta

yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta

kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

Penempatan dari dalam bentuk surat berharga10Bank Umum melakukan penempatan dana dari nasabah kepada

nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercantum

dalam bursa efek. Dalam kegiatan ini bank berperan sebagai

penghubung antara nasabah yang membutuhkan dana dengan nasabah

yang memiliki dana.

Kegiatan anjak piutang, kartu kredit, dan wali amanat11Bank Umum melakukan penempatan anjak piutang, usaha kartu kredit

dan kegiatan wali amanat. Kegiatan anjak piutang merupakan kegiatan

pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi

perdagangan dalam dan luar negeri, yang dilakukan dengan

pengambilalihan atau pembelian piutang tersebut. Sementara itu, usaha

kartu kredit adalah usaha dalam kegiatan pemberian kredit atau

pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa yang penarikannya

dilakukan dengan kartu. Secara teknis kartu kredit berfungsi sebagai

sarana pemindahbukuan dalam melakukan pembayaran suatu transaksi.

Menyediakan pembiayaan12Bank Umum menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan

lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia.



Menyediakan kegiatan lain13Bank Umum dapat melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh

bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan lain yang lazim

dilakukan oleh bank dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan usaha selain

dari kegiatan tersebut di atas, yang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, misalnya memberikan bank garansi,

bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, membantu administrasi

usaha nasabah dan lain-lain. Bank Umum dapat melakukan sebagian

atau seluruh kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas dan masing-

masing bank dapat memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan

bidang usaha yang ingin dikembangkannya. Dengan cara demikian,

kebutuhan masyarakat terhadap berbagai jenis jasa bank dapat dipenuhi

oleh dunia perbankan tanpa mengabaikan prinsip kesehatan dan

efisiensi.

Untuk usaha bank yang berjenis Bank Perkreditan Rakyat, usahanya

lebih sempit jika dibandingkan usaha yang dijalankan Bank Umum.

Bahwa usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

Menghimpun dana masyarakat;

Memberikan kredit;

Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana;

Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia

(SBI), deposito, sertifikat deposito, dan/atau

tabungan pada bank lain.

a

b

c

d

BAB VHukum Lembaga Pembiayaan

Pengantar AHubungan kontraktual sebagaimana dibahas dalam Bab II Modul ini mendasari

transaksi bisnis yang dilakukan oleh nasabah lembaga keuangan maupun

lembaga pembiayaan. Lembaga Pembiayaan dalam Pasal 1 angka 1 Pepres

No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan didefinisikan sebagai badan

usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dana atau barang modal.

Lembaga Pembiayaan dalam Perpres tersebut terdiri dari Perusahaan

Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pembiayaan

Infrstruktur. Pihak penyedia barang/jasa (vendor) dapat memanfaatkan

lembaga ini untuk memenuhi prestasi kepada Pemerintah sesuai dengan

perjanjian pengadaan yang dibuat. Bab ini akan fokus memberikan penjelasan

atas aspek hukum Lembaga Pembiayaan.

18

17

Perusahaan PembiayaanBPerusahaan Pembiayaan sebagai salah satu bentuk Lembaga Pembiayaan

diatur secara khusus melalui Peraturan Menteri Keuangan, yakni Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Perusahaan Pembiayaan didefinisikan sebagai badan usaha di luar Bank dan

Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan

kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kegiatan usaha dalam bentuk Sewa

Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan / atau Pembiayaan

Konsumen. Sebelum membahas lebih lanjut, berikut perlu dikemukakan definisi

dari setiap kegiatan bisnis yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan.

18

17

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 199821

21



aSewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk

penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi

(Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating

Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessor) selama

jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk

pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut

pengurusan atas piutang tersebut.

Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan

pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen

dengan pembayaran secara angsuran.

Usaha Kartu Kredit (Credit Card) adalah kegiatan pembiayaan untuk

pembelian barang dan / atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

b

c

d

Dalam menjalankan kegiatan usahanya dimaksud, Perusahaan Pembiayaan

juga dibatasi dengan adanya larangan-larangan berupa:

Menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk

giro, deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu;

Menerbitkan Surat Sanggup Bayar (Promissory Note), kecuali

sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang menjadi

krediturnya;

Memberikan jaminan dalam segala bentuknya kepada pihak lain.

a

b

c

Sewa Guna Usaha (Leasing)1Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) dilakukan dalam bentuk

pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha (Lessee) baik

dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut. Oleh

karena itu leasing dibedakan menjadi dua bentuk yakni Finance Lease

dan Operating Lease.

Leasing dalam bentuk Finance Lease adalah leasing yang pada diri

penyewa guna usaha terdapat hak ospi di akhir masa sewa, yakni hak

Pasal 30 PMK No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan22

22

untuk memiliki obyek leasing di akhir masa sewa dengan membayar

sejumlah uang sesuai dengan perjanjian. Sedangkan leasing dalam

bentuk Operating Lease adalah leasing tanpa hak opsi, yakni setelah

masa menyewa selesai maka obyek leasing wajib dikembalikan kepada

pihak lessor.

Berdasarkan pada definisi leasing sebagaimana dikemukakan di atas,

maka pada lembaga leasing terdapat beberapa pihak, yaitu sebagai

berikut:

Lessor, yakni merupakan pihak yang memberikan pembiayaan

dengan cara leasing kepada pihak yang membutuhkannya.

Dalam hal ini lessor bisa merupakan perusahaan pembiayaan

yang bersifat multi finance, tetapi dapat juga perusahaan yang

khusus bergerak di bidang leasing;

Lessee, yaitu merupakan pihak yang memerlukan barang

modal, barang modal mana dibiayai oleh lessor dan

diperuntukkan kepada lessee;

Supplier, yaitu merupakan pihak yang menyediakan barang

modal yang menjadi objek leasing, barang modal mana dibayar

oleh lessor kepada supplier untuk kepentingan lessee. Dapat

juga supplier ini merupakan penjual biasa. Tetapi ada juga jenis

leasing yang tidak melibatkan supplier, melainkan hubungan

bilateral antara pihak lessor dengan pihak lessee. Misalnya

dalam bentuk Sale and Lease Back.

a

b

c

Munir Fuady, 2002, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7-8.

23

23

Mekanisme terjadinya hubungan hukum antar para pihak, yaitu Lessor,

Lessee, dan Supplier dapat melalui berbagai alternatif, yaitu sebagai

berikut:

Lessor membeli barang atas permintaan lessee, selanjutnya

memberikan kepada lessee secara leasing.

Lessee membeli barang sebagai agennya lessor, dan

mengambil barang tersebut secara leasing dari lessor.

Lessee membeli barang atas namanya sendiri, tetapi dalam

kenyataannya sebagai agen dari lessor, dan mengambil barang

tersebut secara leasing dari lessor.

a

b

c



Setelah lessee membeli barang atas namanya sendiri, kemudian

melakukan inovasi, sehingga lessor kemudian mempunyai hak

barang tersebut dan membayarnya.

Setelah lessee membeli barang untuk dan atas namanya sendiri,

kemudian menjualnya kepada lessor dan mengambil kembali

barang tersebut secara leasing atau yang dikenal dengan istilah

Sale and Lease Back.

Lessor sendiri yang mendapatkan barang secara leasing dengan

hak untuk melakukan subleasing kepada lessee.

d

e

f

Financial Lease dan Operating Lease mempunyai karakteristik yang

harus dipahami oleh nasabah atau yang dalam hal ini disebut sebagai

Lessee. Intinya adalah pada keberadaan hak opsi pada Financial Lease

yang tidak dijumpai pada Operating Lease. Karakteristik dari kedua jenis

leasing tersebut secara lebih detail dapat dikemukakan sebagai berikut:

Financial Lease1.1Financial Lease ini sering disebut dengan capital lease atau full-payout

lease. Leasing jenis merupakan jenis leasing yang paling sering

diterapkan, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

Jangka waktu berlakunya leasing relatif panjang.

Besarnya harga sewa plus hak opsi harus menutupi harga barang

plus keuntungan yang diharapkan oleh lessor.

Diberikan hak opsi kepada lessee untuk membeli barang di akhir

masa leasing.

Financial lease dapat diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan.

Harga sewa yang dibayar per bulan oleh lessee dapat dengan

jumlah yang tetap, maupun dengan cara berubah-ubah sesuai

dengan suku bunga pinjaman.

Biasanya lessee yang menanggung biaya pemeliharaan,

kerusakan, pajak dan asuransi.

a

b

d

Kontrak leasing tidak dapat dibatalkan sepihak.g

c

e

f

Operating Lease1.2Operating lease disebut juga Service Lease. Karakteristik dari leasing

jenis ini adalah sebagai berikut:

Jangka waktu berlakunya leasing relatif singkat, dan lebih

singkat dari usia ekonomis dari barang tersebut.

Besarnya harga sewa lebih kecil ketimbang harga barang

ditambah keuntungan yang diharapkan lessor.

Tidak diberikan hak opsi bagi lessee untuk membeli barang di

akhir masa leasing.

Biasanya operating lease dikhususkan untuk barang-barang

yang mudah terjual setelah pemakaian (yang laku di pasar

barang bekas).

Operating lease biasanya diberikan oleh pabrik atau leveransir,

karena umumnya mereka mempunyai keahlian dalam seluk

beluk tentang barang tersebut. Sebab, dalam operating lease,

jasa pemeliharaan merupakan tanggung jawab lessor.

Biasanya harga sewa setiap bulannya dibayar dengan jumlah

yang tetap.

Biasanya lessor-lah yang menanggung biaya pemeliharaan,

kerusakan, pajak, dan asuransi.

Biasanya kontrak leasing dapat dibatalkan sepihak oleh lessee,

dengan mengembalikan barang yang bersangkutan kepada

lessor.

a

b

c

d

e

f

g

h



Dengan demikian Financial lease sebagai suatu bentuk pembiayaan

dengan cara sewa yang disertai dengan hak opsi mempunyai karakteristik

sebagai berikut:

Ibid, hal 149.24

24

Lessor sebagai pihak pemilik barang atau obyek leasing yang

dapat berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak

yang memiliki unsur maksimum sama dengan masa kegunaan

ekonomis barang tersebut.

Lessee berkewajiban membayar kepada lessor secara berkala

sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disetujui. Jumlah

yang dibayar tersebut merupakan angsuran atau lease payment

yang terdiri dari biaya perolehan barang ditambah dengan semua

biaya lainnya yang dikeluarkan lessor dan tingkat keuntungan

atau spread yang diinginkan lessor.

Lessor dalam jangka waktu perjanjian yang disetujui tidak dapat

secara sepihak mengakhiri masa kontrak atau pengakhiran

barang tersebut. Risiko ekonomis termasuk biaya pemeliharaan

dan biaya lainnya yang berhubungan dengan barang yang di

lease tersebut ditanggung oleh lessee.

Lessee pada akhir periode kontrak memiliki hak opsi untuk

membeli barang tersebut sesuai dengan nilai sisa atau residual

value yang disepakati atau mengembalikan pada lessor atau

memperpanjang masa leasing sesuai dengan syarat-syarat yang

disetujui bersama. Pembayaran berkala pada masa

perpanjangan lease tersebut biasanya jauh lebih rendah dari

angsuran sebelumnya.

a

b

c

d

Anjak Piutang (Factoring)2Agar dapat lebih memahami tentang perjanjian anjak piutang ini, maka

dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

Subyek hukum dari perjanjian anjak piutang itu tentu saja adalah

Penjual, Pembeli dan Perusahaan Anjak Piutang. Namun

penamaan tersebut diubah disesuaikan dengan hakikat anjak

piutang. Perusahaan anjak piutang atau dikenal sebagai factor

adalah badan usaha yang menawarkan anjak piutang. Klien

adalah pihak yang menggunakan jasa dari anjak piutang

a

(mudahnya adalah pihak yang menjual piutang kepada factor).

Penjual atau supplier masuk dalam pengertian klien.

Sementara nasabah atau konsumen merupakan pihak yang

mengadakan transaksi dengan klien.

Obyek Hukum. Obyek hukum dalam perjanjian ini jelas adalah

piutang itu sendiri, baik itu dijual atau dialihkan atau diurus oleh

pihak lain.

Peristiwa hukum atau hubungan hukumnya adalah perjanjian

anjak piutang, yaitu perjanjian antara perusahaan anjak piutang

dengan klien.

b

c

Kegiatan Anjak Piutang dilakukan dalam bentuk pembelian piutang

dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas

bentuk piutang tersebut. Kegiatan Anjak Piutang ini dibedakan menjadi 2

(dua) macam, yakni Anjak Piutang tanpa jaminan dari Penjual Piutang

(Without Recourse) dan Anjak Piutang dengan jaminan dari Penjual

Piutang (With Recourse).

Anjak Piutang tanpa jaminan dari Penjual Piutang (Without Recourse)

adalah kegiatan Anjak Piutang di mana Perusahaan Pembiayaan tidak

menanggung risiko tidak tertagihnya piutang. Sedangkan Anjak Piutang

dengan jaminan dari Penjual Piutang (With Recourse) adalah kegiatan

Anjak Piutang di mana Penjual Piutang menanggung risiko tidak

tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada

Perusahaan Pembiayaan. Kemudian yang dimaksud dengan piutang

dagang jangka pendek adalah piutang dagang yang jatuh tempo selama-

lamanya 1 (satu) tahun.

Dalam transaksi Anjak Piutang pada dasarnya terdapat tiga pihak yang

terlibat jalinan hubungan bisnis, yaitu sebagai berikut :

Pihak Perusahaan Factor, yaitu pihak pemberi jasa factoring

atau pembeli piutang. Perusahaan Factor dapat berupa

perusahaan yang khusus bergerak di bidang factoring,

perusahaan multifinance, dapat juga berupa Bank.

Pihak Klien, yaitu pihak yang mempunyai piutang/tagihan yang

akan dijual kepada pihak perusahaan factor.

Pihak Customer, yaitu pihak debitur yang berhutang kepada

pihak klien, untuk selanjutnya ia akan membayar hutangnya

a

b

c



kepada pihak perusahaan factor. Customer merupakan unsur

yang sangat penting diperhatikan, mengingat customer-lah yang

akan melunasi pembayaran, sehingga customer yang

menentukan macet tidaknya tagihan. Oleh karena itu,

kemampuan/kemauan bayar customer mestil benar-benar

diperhatikan, sebelum suatu perusahaan factor membeli piutang.

Apalagi karena bisnis factoring pada prinsipnya tidak mengenal

agunan.

Dalam sebuah transaksi factoring mengenal adanya prepayment, yaitu

harga pembelian kredit yang dibayar terlebih dahulu oleh perusahaan

factor sebagai pembeli piutang kepada pihak klien sebagai penjual

piutang. Prepayment dalam transaksi factoring sudah mencakup antara

80% sampai 90% dari harga jual. Dengan demikian sudah merupakan

bagian substansial dari harga beli, kemudian selebihnya akan dibayar

begitu tagihan-tagihannya lunas ditarik dari customer, yakni setelah

dipotong biaya dan fee untuk perusahaan factor.

Pada prinsipnya piutang yang dapat dialihkan adalah piutang yang sudah

ada pada waktu akta cessie sebagai akta peralihan piutang atas nama

dibuat. Piutang dianggap sudah ada jika telah terjadi transaksi yang

menyebabkan hutang piutang itu terjadi, sungguhpun piutang tersebut

belum jatuh tempo untuk ditagih. Sebagai contoh antara pihak klien

dengan pihak customer telah dilakukan jual beli suatu barang

perdagangan. Penagihannya oleh perusahaan factor baru dapat

dilakukan setelah jatuh tempo piutang tersebut.

Beberapa manfaat yang dapat diberikan oleh perusahaan anjak piutang

(factoring) dalam rangka peningkatan kemampuan dunia usaha adalah

sebagai berikut:

Ibid, hlm. 78.

Linna Ismawati, t.t. Anjak Piutang (Factoring) Alternatif Pembiayaan untuk Memperlancar Arus Kas (CashFlow) Perusahaan, Majalah Ilmiah Unikom, Vol. 5, hlm. 134.

25

26

25

26

Penggunaan jasa anjak piutang akan menurunkan biaya

produksi perusahaan. Cepat dan mudahnya memperoleh dana

tunai (cash money) akan membuat perusahaan dapat

memanfaatkan beberapa peluang untuk menurunkan biaya

produksi, antara lain price discount, quantity discount, dan biaya-

biaya lain yang berkaitan dengan persediaan.

Anjak piutang dapat memberikan fasilitas pembiayaan dalam

bentuk pembayaran di muka (advance payment) sehingga akan

meningkatkan credit standing perusahaan klien.

Kegiatan anjak piutang dapat meningkatkan kemampuan

bersaing perusahaan klien, karena dia dapat mengadakan

transaksi dagang secara bebas atas dasar open account baik

perdagangan dalam maupun luar negeri.

Meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui

peningkatan perputaran modal kerja.

Menghilangkan ancaman kerugian akibat terjadinya kredit

macet. Risiko kredit macet dapat diambil alih oleh perusahaan

anjak piutang.

Kegiatan anjak piutang dapat mempercepat proses ekonomi

dan meningkatkan pendapatan nasional.

c

d

a

b

e

f

Beberapa fasilitas anjak piutang yang ditawarkan, antara lain yaitu

sebagai berikut:

Undisclosed / Non Notification2.1Adakalanya perusahaan ingin performance/bonafiditasnya tetap terjaga

di mata pelanggan (debitur) walaupun sebetulnya perusahaan sedang

mengalami kesulitan dana. Untuk itu pada saat pengalihan piutang maka

perusahaan tidak memberitahu pelanggan (debitur) bahwa piutang sudah

dialihkan ke perusahaan anjak piutang (factoring). Transaksi anjak

piutang ini dinamakan Undisclosed/Non Notification Factoring.

Mekanisme transaksi Undisclosed Factoring adalah sebagai berikut:

Terjadi transaksi penjualan secara kredit kepada pelanggan

(klien).

Negosiasi dan kontrak anjak piutang antara perusahaan (klien)

dengan lembaga anjak piutang (factoring) di mana perusahaan

menyerahkan kopi faktur penagihan piutang dan dokumen

terkait lainnya, sedangkan dokumen asli tetap dipegang

perusahaan.

Lembaga anjak piutang memberikan pembiayaan maksimal

80% dari nilai faktur.

a

b

c



Pada saat jatuh tempo perusahaan akan menagih kepada

debitur/pelanggan.

Perusahaan akan mengembalikan pinjaman dana kepada

factoring ditambah dengan biaya anjak piutang (service

charge/discount charge).

d

e

Disclosed / Notification Factoring2.2

Jika perusahaan (klien) setelah memperoleh pembiayaan dari anjak

piutang tidak ingin direpotkan oleh tugas menagih kepada debitur, maka

perusahaan bisa memanfaatkan fasilitas disclosed factoring yaitu segera

menyerahkan pengelolaan piutang kepada perusahaan anjak piutang.

Mekanisme transaksinya bisa dijelaskan sebagai berikut:

Terjadi penjualan secara kredit kepada pelanggan (klien).

Negosiasi dan kontrak factoring antara perusahaan (klien)

dengan lembaga anjak piutang di mana perusahaan

menyerahkan faktur penagihan dan dokumen terkait (dokumen

asli).

Perusahaan memberitahu kepada debitur kalau piutang dan

penagihan sudah dialihkan ke lembaga anjak piutang.

Lembaga anjak piutang memberikan pembiayaan maksimum

80% dari nilai faktur.

Pada saat jatuh tempo lembaga anjak piutang melakukan

penagihan kepada debitur.

Pelanggan (debitur) membayar tagihan kepada perusahaan

anjak piutang.

Lembaga anjak piutang menyerahkan sisa (20% nilai faktur)

kepada perusahaan (klien) setelah sebelumnya dikurangi biaya

administrasi.

a

b

c

d

e

f

g

Dalam transaksi anjak piutang sebagaimana dimaksud terdapat

beberapa risiko yang mungkin timbul, antara lain yaitu:

Pada Undisclosed Factoring ada kemungkinan perusahaan

(klien) ingkar janji (wanprestasi) yaitu tidak mengembalikan

pinjaman/pembiayaan kepada factor walaupun perusahaan

sudah menerima pembayaran dari debitur sehingga

perusahaan anjak piutang mengalami kerugian.

Pelanggan/debitur yang ingkar janji yaitu tidak membayar

hutangnya pada saat jatuh tempo sehingga kemungkinan

perusahaan atau lembaga anjak piutang mengalami kerugian.

a

b

Untuk mengatasi risiko tersebut, pada saat kontrak/perjanjian dibuat

maka perlu ditetapkan pihak yang bertanggung jawab atas

penanggungan risiko. Jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya

dan yang menanggung risiko tersebut perusahaan (klien) maka

perjanjiannya dinamakan with recourse fatoring, sedangkan jika lembaga

anjak piutang yang menggung risiko kerugiannya maka perjanjiannya

dinamakan without recourse factoring.

Dengan memanfaatkan jasa anjak piutang maka perusahaan (klien) tidak

perlu membentuk bagian kredit tersendiri dalam organisasi. Lembaga

anjak piutang sudah secara otomatis telah melaksanakan fungsi bagian

kredit (crediet departement) dimana lembaga anjak piutang akan

memberikan laporan hasil kerjanya secara periodik kepada perusahaan

(klien).

Atas pemanfaatan jasa anjak piutang timbul suatu kewajiban bagi

perusahaan (klien) yaitu membayar biaya anjak piutang. Biaya ini terdiri

dari:

Service charge yaitu biaya yang dikeluarkan karena klien

menggunakan jasa untuk pengelolaan/pembukuan penjualan

(sales ledger) dari transaksi penjualan yang dilakukan klien.

Besarnya biaya berkisar antara 0,5% - 2,5% tergantung

kesepakatan antara anjak piutang dan klien.

Discount charge, yaitu biaya yang dikeluarkan karena klien

memperoleh pembiayaan (dana tunai) dari lembaga anjak

piutang. Besarnya discount charge antara 2%- 3%. Biaya ini

juga ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

a

b



Berdasarkan pada paparan tersebut, dapat ditegaskan bahwa manfaat

anjak piutang bagi perusahaan (klien) adalah sebagai berikut:

Perusahaan yang kesulitan/kekurangan dana akan segera

memperoleh dana tunai sehingga terdapat aliran kas masuk

(cash flow) yang bisa digunakan untuk modal kerja perusahaan.

Aliran kas akan lebih lancar karena perusahaan tidak perlu

menunggu pencairan piutang sampai jatuh tempo.

Tugas perusahaan (klien) dalam pengelolaan administrasi

penjualan dapat dialihkan ke lembaga anjak piutang karena

lembaga ini membantu mengelola administrasi penjualan dan

penagihan (sales ledgering and collection service).

Perusahaan (klien) tidak ragu dalam penjualan produknya

terutama kepada customer baru karena risiko tagihan macet bisa

ditanggung bersama dengan lembaga anjak piutang (credit

insurance).

Anjak piutang dapat memperbaiki sistem penagihan sehingga

piutang dapat dibayar tepat saat jatuh tempo dan sebisa mungkin

penagihan ini tidak merusak hubungan baik antara perusahaan

(klien) dengan pelanggannya (customer).

a

b

c

d

Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance)3

Consumer Financing atau sering disebut dengan Pembiayaan Konsumen

adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan

kepada debitur untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung

dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi ataupun

distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan di atas disebut

perusahaan pembiayaan konsumen atau consumer finance company.

Perusahaan pembiayaan konsumen dapat didirikan oleh suatu institusi

non Bank maupun oleh bank, tetapi pada dasarnya antara Bank yang

mendirikan dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang didirikan

merupakan suatu badan usaha yang terpisah satu dengan yang lainnya.

Atas dasar kepemilikannya, perusahaan pembiayaan konsumen dapat

dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu perusahaan pembiayaan konsumen

yang merupakan anak perusahaan dari supplier barang dan jasa yang

akan dibeli oleh debitur, perusahaan pembiayaan konsumen yang

merupakan satu grup usaha dengan supplier barang dan jasa yang akan

dibeli oleh debitur, dan perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak

mempunyai kaitan kepemilikan dengan supplier barang dan jasa yang

akan dibeli oleh debitur.

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006

tentang Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa Kegiatan

Pembiayaan Konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk

pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan

pembayaran secara angsuran. Kebutuhan konsumen antara lain meliputi:

Pembiayaan kendaraan bermotor;

Pembiayaan alat-alat rumah tangga;

Pembiayaan barang-barang elektronik;

Pembiayaan perumahan.

a

b

c

d

Suatu transaksi Pembiayaan Konsumen melibatkan tiga pihak, yaitu

pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen, dan pihak supplier.

Hubungan antara pihak-pihak dimaksud, yaitu sebagai berikut:

Hubungan Pihak Kreditur dengan Konsumen3.1Hubungan antara pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan

kontraktual, yakni kontrak pembiayaan konsumen (Consumer Finance

Agreement). Dalam kontrak ini, pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan

pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi

biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk

pembelian sesuatu barang konsumsi, sedangkan pihak penerima biaya

(konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut

secara cicilan kepada pihak pemberi biaya.

Jadi hubungan kontraktual antara pihak dengan pihak konsumen adalah

sejenis perjanjian kredit, sehingga ketentuan tentang perjanjian kredit

berlaku. Ketentuan perkreditan yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan di bidang perbankan tidak berlaku, karena pemberi biaya

bukan bank sehingga tidak tunduk kepada peraturan perbankan.

Konsekuensi yuridis dari perjanjian kredit tersebut adalah bahwa setelah

seluruh kontrak ditanda tangani dan dana sudah dicairkan serta barang

sudah diserahkan oleh supplier kepada konsumen, maka barang yang

bersangkutan sudah langsung menjadi miliknya konsumen, walaupun

kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat

perjanjian fidusia.



Hubungan Pihak Konsumen dengan Supplier3.2

Antara pihak konsumen dengan pihak supplier terdapat suatu hubungan

jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, di mana pihak supplier selaku

penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan

syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi

biaya. Ini berarti bahwa apabila karena alasan apa pun pihak pemberi

biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak

supplier dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal.

Karena adanya perjanjian jual beli ini, maka seluruh ketentuan tentang

jual beli yang relevan berlaku. Sebagai contoh tentang adanya kewajiban

menanggung dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi) dan

sebagainya.

Hubungan Penyedia Dana dengan Supplier3.3

Antara pihak penyedia dana dengan supplier tidak ada hubungan khusus,

kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan, yakni

disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian

jual beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen. Oleh karena itu,

jika pihak penyedia dana wanprestasi dalam menyediakan dananya,

sementara kontrak jual beli maupun kontrak pembiayaan konsumen telah

selesai dilakukan, jual beli bersyarat antara pihak supplier dengan

konsumen akan batal, sementara konsumen dapat menggugat pihak

pemberi dana karena wanprestasi tersebut.

Dalam menjalankan transaksi pembiayaan konsumen, terdapat

beberapa dokumen yang sering diperlukan, antara lain yaitu sebagai

berikut:

Dokumen pendahuluan, yang meliputi credit application form

(formulir aplikasi kredit), surveyor report (laporan survey), dan

credit approval memorandum (memo persetujuan kredit).

Dokumen pokok, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen itu

sendiri.

Dokumen jaminan, yaitu meliputi perjanjian fidusia, cessie

asuransi, kuasa menjual (kuitansi kosong yang ditandatangani

konsumen), pengakuan hutang, persetujuan suami atau istri,

atau persetujuan komisaris atau rapat umum pemegang saham.

a

b

Dokumen kepemilikan barang, yang biasanya berupa BPKB,

fotokopi STNK dan atau faktur-faktur pembelian, kwitansi

pembelian, sertifikat kepemilikan dan lain sebagainya.

Dokumen pemesanan dan penyerahan barang, dalam hal ini

biasanya diberikan certificate of delivery and acceptance,

delivery order, dan lain-lain.

Supporting documents, berisi dokumen-dokumen pendukung

yang untuk konsumen individu misalnya fotokopi KTP, fotokopi

kartu keluarga, pas foto, daftar gaji dan sebagainya. Sementara

itu untuk konsumen perusahaan, dokumen pendukung ini dapat

berupa anggaran dasar perusahaan berserta seluruh

perubahan dan tambahannya, fotokopi KTP yang diberi hak

menandatangani, NPWP, SIUP dan TDP, bank statement dan

sebagainya.

d

c

e

f

Adapun mekanisme transaksi pembiayaan konsumen yang dilakukan

oleh sebuah perusahaan pembiayaan pada prinsipnya sama dengan

transaksi sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi. Mekanisme

selengkapnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tahap Permohonana

Para konsumen untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan

konsumen, biasanya sudah mempunyai usaha yang baik dan

atau mempunyai pekerjaan tetap serta berpenghasilan yang

memadai. Sebelum mengajukan permohonan untuk

mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen, debitur

(konsumen) mengajukan surat permohonan dengan

melampirkan hal-hal sebagai berikut:

1) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk debitur (konsumen)

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk suami/isteri calon debitur

(konsumen)

Kartu Keluarga

Joko Hartanto, 2007, Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Pada PT. Federal International Finance (FIF) Kota Tegal, Skripsi pada Universitas Negeri Semarang, hlm 28.

27

2)

3)

27



4) Rekening Koran tiga bulan terakhir.

Surat keterangan gaji, jika calon debitur bekerja

Surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Budi Rachmat, 2002, Multi Finance: Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jak

[utama] hukum dan etika bisnis

Documents