PELAKSANAAN ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA DAN PROSPEK KE DEPANNYA Oleh: Antonius Galih Prasetyo A.Administrasi Negara (Publik), sebuah Pemahaman Membicarakan ilmu administrasi publik (public administration science) dari sisi historis dapat dijabarkan melalui dua pendekatan. Pendekatan pertama menceritaka n mengenai perkembangan ilmu ini secara umum dan pendekatan kedua yaitu dari sis i perkembangan paradigma. Tulisan ini tidak akan berusaha untuk memberikan sinop sis singkat mengenai kedua pendekatan tersebut maupun salah satunya, namun demik ian tidak dapat dihindari apabila kita berusaha untuk menyelidiki bagaimana peng implementasian ilmu ini di Indonesia, terlebih dahulu kita harus mendapatkan pem ahaman yang jelas dan komprehensif akan jati diri disiplin ini. Nicholas Henry sebagaimana dikutip oleh Thoha menyatakan, apabila kita ingin men getahui lebih jauh akan ilmu ini, sebaiknya dipahami lewat periodisasi berdasark an paradigma. Pemahaman melalui metode ini amat bermanfaat karena dengannya, ses eorang akan mengetahuilocus di mana bidang ini dipahami dalam tingkatannya yang sekarang ini1, sekaligus memberikan kita gambaran akan kontekstualisasi dan asum si yang diimani oleh sarjana dan ilmuwan administrasi publik pada masanya. Perkembangan paradigma dalam ilmu administrasi publik tersebut dibagi ke dalam l ima tahap: paradigma dikotomi politik-administrasi (1900-1926), prinsip-prinsip administrasi (1927-1937), administrasi negara sebagai ilmu 1 Miftah Thoha, 2008, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Kencana, Jakarta, hlm: 18. 1 politik (1950-1970), administrasi negara sebagai ilmu administrasi (19561970), dan administrasi negara sebagai administrasi negara (tahun 1970).2 Mulai tahun 1970-an sampai sekarang, para sarjana administrasi publik belum meng emukakan paradigma yang baru. Namun menurut Thoha, periode 1970-1980 disebutnya sebagai paradigma pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bang sa (PBB) pada tahun 1970 menyatakan tahun tersebut sebagai awal dari masa pemban gunan. Dalam hal ini administrasi negara menitikberatkan pandangannya pada admin istrasi pembangunan.3 Tiadanya paradigma baru yang dilontarkan para sarjana setelah paradigma yang kel ima sesungguhnya menyiratkan akan adanya krisis definisi dan kesesatan pegangan atau acuan, meskipun paradigma yang berganti-ganti dalam waktu singkat bukanlah merupakan suatu hal yang sehat pula. Pada masa setelah itu para sarjana muda yan g progresif kemudian menerbitkan literatur-literatur yang bersifat avant garde k arena mampu menawarkan pranata-pranata baru, sebagai jawaban akan kecenderungan adminisitrasi publik yang semakin bersifat stagnan, tidak produktif, dan yang me rupakan kritik paling utama: tidak mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat saat itu. Pranata-pranata baru tersebut berusaha didedahkan oleh Frank Marini sepert i dikutip oleh Thoha, di mana salah satunya yaitu konsepsi organisasi yang memu satkan pada klien (client based organization).4 Organisasi yang berpusat pada klien (masyarakat) tersebut kiranya benar adanya d an bahkan dapat dikatakan merupakan jiwa, esensi, dan roh dari ilmu administrasi publik sendiri. Mengapa? Karena administrasi publik mengada atas dasar kebutuha n masyarakat. Singkatnya, administrasi negara merupakan suatu sistem yang menjaw ab persoalan masyarakat. Gerald Caiden dalam halaman awal bukunya menyatakan bah wa disiplin administrasi negara ini 2Untuk mengetahui lebih lanjut penjelasan akan paradigma-paradigma tersebut, silakan baca Yeremias T. Keban, 2004, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu, Gava Media, Yogyakarta.

3 Sama dengan catatan kaki No. 1, hlm: 39. 4Sama dengan catatan kaki No. 1, hlm:3. 2 pada hakikatnya adalah suatu disiplin yang menanggapi masalah-masalah pelaksanaa n persoalan-persoalan masyarakat (public affairs), dan manajemen usaha-usaha mas yarakat (public business).5 Kesimpulannya, apabila dewasa ini diikhtiarkan sebuah narasi yang bernama ilmu administrasi publik, maka sudah tidak relevan lagi untuk mengisolasikan satu de ngan yang lainnya antara administrasi dengan politik. Pergayutan dan simbiosis d i antaranya sudah sangat dipahami oleh semua sarjana sebagai tidak terpisahkan. Tidak ada lagi pemeo when politic end administration begin, yang ada adalah perkawinan antara kedua ilmu tersebut, sebuah istilah yang diucapkan George Frederickson ketika dia mengomen tari Introduction to Study of Public Administration, sebuah buku karangan Leonal d D. White yang mematahkan premis dikotomi politik- administrasi oleh Woodrow Wi lson, seperti dikutip oleh Thoha. Thoha sendiri berkata bahwa ilmu administrasi negara adalah anak kandung kedua ilmu tersebut (politik dan administrasi). Atas pemahaman ini, lebih lanjut Thoha secara eksplisit mendefinisikan adminstrasi ne gara sebagai pengetahuan administrasi yang diterapkan ke dalam kegiatan politik atau negara atau pemerintahan.6 Sementara kalangan mengakhiri konflik dan kebingungan dalam merumuskan bagaimana hubungan antara administrasi dan politik dengan menyimpulkan bahwa horizon ke d epan pengembangan ilmu ini adalah pergaulan yang intensif di antara keduanya, di sadari pula bahwa pengembangan ilmu ini ke depannya akan berkutat pada isu progr am-program pembangunan. Kesadaran ini telah muncul sejak Perang Dunia II berakhi r, di mana pada waktu itu di negara-negara Barat dipercaya bahwa tatanan dunia b aru yang terbentuk pascaperang harus diisi dengan reformasi manajemen, stabilita s politik, sosial, dan ekonomi. Untuk mewujudkan hal itu, tak lain hanya dapat d ilakukan melalui program pembangunan yang masif dan eksesif. 5 Gerald E. Caiden, 1982, Public Administration, Palisade Publishers, California , hlm: 1. 6 Sama dengan catatan kaki No. 1, hlm: 8. 3 Target utama dari kesemua hal tersebut yaitu terwujudnya masyarakat yang semakin baik. Maka dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, prioritas utama selain pemb angunan fisik juga meliputi pembangunan sektor publik yang besar dan produktif. Konsekuensi logisnya, berusahalah untuk diciptakan sebuah sistem pelayanan publi k yang baik dan berkualitas. Di titik ini, dapat dilihat bahwa administrasi meme gang peranan penting. Sebagai catatan, fenomena dan euforia pembangunan dan peni ngkatan kapasitas pelayanan publik di Barat ini mendapatkan momentumnya untuk me njadi gejala global karena pada waktu tak lama berselang, negara-negara berkemba ng pun sedang giat-giatnya melakukan pembangunan sektor ekonomi dan penataan adm inistrasi pembangunan, termasuk di antaranya Indonesia.7 Terakhir, sebagai penutup pembahasan mengenai pemahaman administrasi publik dewa sa ini, perlu diketengahkan pernyataan Eran Vigoda seperti dikutip oleh Thoha ya ng mengidentifikasikan tiga core sources dari ilmu administrasi negara: (1) poli tical science and policy analysis, (2) sosiologi dancultural studies, dan (3) manajemen organisasi dan business science, included organizatio n behavior science and human resources science(the human side of public sytem)8. Ketiga pokok tema itulah yang membingkai dan mewarnai terbentuknya dan berkembangnya ilmu administrasi publik sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempunyai legitimasi akademis.

B.Pelaksanaan Administrasi Negara di Indonesia Sebelum menguraikan bagaimana administrasi negara dijalankan atau diimplementasi kan di negeri ini, perlu dipahami sebelumnya bahwa administrasi merupakan sebuah proses sivilisasi yang berkesinambungan secara kontinu9. Artinya, apa yang terj adi dalam pelaksanaan sistem administrasi di Indonesia dewasa ini tidak dapat di pisahkan dari apa yang terjadi di masa lalu. 7 Sama dengan catatan kaki No. 1, hlm: 59. 8 Sama dengan catatan kaki No.1, hlm: 60. 9 Sama dengan catatan kaki No. 1, hlm: 12. 4 Untuk mengetahui sejarah pelaksanaan adminisrasi negara di negeri ini, dapat dit elisik buku karangan Bintoro Tjokroamidjojo yang berjudul Perkembangan Ilmu Adm inistrasi Negara di Indonesia: Research di Indonesia 1945-1966. Di dalamnya dikatakan, sebelum tahun 1945, administrasi yang dianut oleh negeri ini adalah sistem administrasi pemerintahan Kerajaan Belanda, karena pada masa i tu Indonesia belum merdeka akibat penjajahan Belanda. Pengaruh konsep kontinenta l sangat kuat saat itu, di mana pendidikan hukum dianggap sebagai persiapan utam a dan bahkan satu-satunya syarat untuk membentuk dan mempersiapakan seorang admi nistrator yang akan bertugas. Akibatnya, corak administrasi negara saat itu bers ifat terlampau legalistis- formal dan normatif, yang pada akhirnya menjadikan bi rokrasi sebagai lembaga yang steril.10 Selepas Indonesia merdeka pada tahun 1945, barulah negeri ini berkuasa secara pe nuh dan otonom untuk melaksanakan sistem administrasinya sesuai dengan suasana d an keadaan lingkungan saat itu dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan saat itu. Ditambah dengan semangat untuk lepas dari warisan kolonial dan euforia kem erdekaan bergelora di masyarakat, maka berusahalah diciptakan pembaruan tatanan administrasi negara. Namun seperti yang telah dijelaskan dalam tulisan pembuka b ab ini bahwa administrasi pada dasarnya berjalan secaraincremental dan tidak bis a dilepaskan dari pengaruh masa lalu, maka dapat ditebak penyelenggaraan adminis trasi negara pada masa pascakemerdekaan tidak jauh berbeda dengan praktik yang t elah ada sebelumnya karena masih kuatnya pengaruh sistem administrasi Belanda11. 10 Nilai yang mengagungkan hukum ini sejalan dengan praktika administrasi negara model tradisional, di mana adminisitrasi negara dirumuskan sebagai law in action. 11 Sebelum Indonesia merdeka, sistem administrasi yang dianut sebenarnya merupakan sistem administrasi Jepang karena pada masa itu Jepang menggantikan Belanda sebagai penjajah negeri. Namun demikian, sistem administrasi Jepang tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada masa depan sistem administrasi Indonesia karena Jepang hanya bercokol di Indonesia selama tiga tahun (1942-1945), bandingkan dengan Belanda yang telah menjajah Indonesia selama tiga abad lebih. 5 Selain itu, sistem administrasi juga tidak dapat berjalan dengan efisien dan efe ktif karena para administrator dan pejabat negara pada waktu itu menempati posis i-posisi administrasi tanpa pernah mengecap pendidikan administrasi negara sebel umnya, dan juga tanpa kesempatan bekerja di bawah pengawasan ahli administrasi y ang berpengalaman dan kompeten. Menyadari akan kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan sistem administras i negara, Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia mencanangkan reformasi adm inistrasi. Pada tahun 1954, Soekarno bersama Perdana Menteri H. Djuanda mengunda ng guru besar ilmu administrasi publik dari Cornel dan Pitsburgh, Edward H. Litc hfield dan Alan C. Ranlin untuk mengadakan penelitian mengenai administrasi kepe

gawaian di Indonesia. Agaknya pemerintah waktu itu terpukau dengan sistem admini strasi negara di Amerika Serikat (AS) yang dikembangkan melalui pendekatan yang modern, praktis, dan efisien12. Sebagai hasilnya, penelitian mereka dirumuskan d alam suatu saran program aksi kepada pemerintah yang mereka beri judulTraining Administration on Indonesia. Beberapa saran yang diberikan oleh perutusan ini kepada pemerintah antara lain perlu didirikannya lembaga pendidikan administasi yang nantinya dapat dipergunakan mendidik para pegawai dan administrator pemerin tah, ditatanya susunan kementerian yang efektif, didirikannya fakultas dan unive rsitas yang mengajarkan ilmu administrasi negara seperti yang dikembangkan oleh AS, dan dibangunnya badan perancang nasional. Sebagai tindak lanjut atas rekomen dasi tersebut, pemerintah pun mendirikan Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Ja karta, Fakultas Sosial dan Politik di Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan Jurus an Ilmu Usaha Negara (yang kemudian menjadi Jurusan Ilmu Administrasi Negara), B adan Perancang Nasional (yang kelak di kemudian hari berubah menjadi Badan 12 Kecenderungan untuk terpukau dan berusaha untuk meniru sistem administrasi di luar negeri, terutama AS, ini rupanya menjadi semacam pola pengembangan administrasi Indonesia pada masa sesudahnya. Ketika konsepsi-konsepsi baru penyelenggaraan administrasi publik di AS seperti reinventing government, good governance, dan new public management muncul, dengan segera pemerintah Indonesia berusaha untuk mewacanakannya dan mengadopsinya. 6 Perencanaan Nasional), dan Kantor Urusan Pegawai (yang kelak kemudian menjadi Ba dan Administrasi Keegawaian Negara dan sekarang berubah menjadi Badan Kepegawaia n Negara). Seterusnya, reformasi administrasi yang digalakkan ini mampu menjadik an sistem administrasi Indonesia meninggalkan coraknya yang legalistis seperti d i Eropa menjadi lebih bersifat modern, praktis, pragmatis, efisien, dan efektif seperti yang juga banyak dikembangkan di AS.13 Cerita di atas dapat dikatakan merupakan buah dari reformasi administrasi pertam a yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, reformasi administrasi yang kedua terjadi seiring dengan pergantian pucuk kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto, dari rezim Orde Lama ke rezim Orde Baru. Reformasi kedua yang dilakukan pada masa pemerintahan Soeharto ini menurut penul is bukanlah merupakan suatu reformasi administrasi yang dilakukan karena kebutuh an untuk melakukan reformasi administrasi itu sendiri, melainkan hanya merupakan ekses, atau bahkan dapat dikatakan externalities yang mau tak mau harus terjadi, dari kebijakan penguasa. Soeharto menjalankan kekuasaan dengan motif utama untuk melanggengkan kekuasaann ya. Untuk itu, berbagai strategi pun ia tempuh. Menurutnya, kekuasaan yang ia pe gang hanya akan mampu dipertahankan apabila negara mengalami kestabilan sosial, politik, dan terutama ekonomi. Untuk melakukannya, pembangunan di dalam negeri i a genjot habis-habisan karena hanya dengan pembangunanlah maka pertumbuhan ekono mi akan meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan syarat utama kestabil an ekonomi. Untuk mewujudkan keinginan mewujudkan stabilitas ini pula, maka visi dan penyelenggaraan pemerintahan, dalam bidang apa pun, harus dilaksanakan seca ra sentralistis. Lima tahun setelah menjabat presiden, payung hukum untuk mewuju dkan negara sentralistis ini diwujudkan salah satunya melalui diterbitkannya Per aturan Pemerintah (PP) Nomor 44 dan 45 13 Sama dengan catatan kaki No. 1, hlm: 33-34 dan 63. 7 Tahun 1975 yang mengatur penyusunan sistem serta struktur lembaga birokrasi peme rintah. Sebagai akibatnya, semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan birok rasi pemerintah diseragamkan, mulai dari kelembagaan dan sistem departemen, sist

em penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaran, rekrutmen pegawai, peng angkatan pejabat, sistem diklat pegawai, sistem penggajian pegawai, sampai siste m pengawasan.14 Sementara berkaitan dengan pembangunan, meskipun pertumbuhan ekonomi pada masa p emerintahannya memang terbukti meningkat pesat sesuai dengan yang diharapkan Soe harto, namun ada satu hal yang mengganjal. Dana dari pembangunan itu kebanyakan merupakan hasil dari pinjaman terhadap negara dan lembaga donor, yang sebagai ak ibatnya harus ditanggung oleh pemerintahan-pemerintahan yang berkuasa setelahnya 15. Sedangkan dari perspektif ilmu administrasi publik, program pembangunan Orde Baru ini dapat dikatakan menghancurkan bangunan pemahaman akan konsepsi dan pen gimplementasian ilmu administrasi publik yang sejati yang dilakukan oleh Indones ia yang sedang membangun dan berkembang usai kemerdekaan diraih. Pada masa itu, dikenalkan suatu konsep baru administrasi yang terkesan berusaha untuk dikompati belkan terhadap program pembangunan pemerintah, yaitu administrasi pembangunan. Buku karangan Bintoro Tjokroamidjojo yang berjudul Pengantar Administrasi Pemba ngunan merupakan satu-satunya buku yang mengemukakan masalah-masalah administra si dengan contoh- contoh empiris negara Indonesia yang sedang giat-giatnya memba ngun. Miftah Thoha dalam Ilmu Administrasi Publik Kontemporer menjelaskan keka cauan ini: 14 Sama dengan catatan kaki No. 1, hlm: 64-65. 15 Namun demikian, fenomena tersebut juga terjadi di semua negara berkembang karena pada masa itu lembaga-lembaga donor mempromosikan secara masif jargon pembangunan sehingga untuk mampu melaksanakan resep tunggal kesejahteraan versi mereka, mau tak mau negara-negara berkembang harus meminjam uang kepada mereka. 8 Konsepsi administrasi negara belum mantap pada awal perkembangannya, tetapi deng an secara tiba-tiba kita melompat jauh dengan pengenalan konsepsi administrasi p embangunan. Sehingga dengan demikian isi (content) dan bentuk (structure) admini strasi negara kita belum menunjukkan isi dan bentuk yang jelas.16 C. Pelaksanaan Administrasi Publik di Indonesia Dalam tulisan ini, penulis sengaja memisahkan pembahasan pengimplementasian anta ra administrasi negara dengan administrasi publik di Indonesia. Perbedaan label ini dikarenakan munculnya suatu gerakan dari beberapa kalangan akademisi yang me mpertanyakan aktualitas dan relevansi dari istilah yang selama ini ada. Sebagai informasi, administrasi negara merupakan terjemahan indonesia dari public admini stration. Artinya, dalam pengindonesiaan kata public administration, kata publi c dipahami sebagai negara. Pemahaman kata public sebagai negara inilah yang kiranya mendapatkan gugatan . Negara sebagai representasi kata publik dapat diartikan bahwa negara sebagai p emegang otoritas tertinggi yang bersifat otoriter, publik lebih ditekankan pada pemahaman negara. Hal ini wajar karena pada masa- masa awal pengenalan ilmu ini di Indonesia, segala sumber orientasi kekuasaan berasal dari negara dan berpusat kepada negara, sehingga tidak heran segala aspek penyelenggaraan kehidupan publ ik menganut perspektif hal ini, termasuk dalam hal ini penyelenggaraan administr asi publik. Kecenderungan ini bertahan sampai berpuluh-puluh tahun lamanya, bahk an terlihat semakin ekstrim pada masa Orde Baru di mana administrasi publik dan seluruh jajaran birokratnya semata-mata dimanfaatkan hanya sebagai alat untuk me negakkan kekuasaan negara. 16 Sama dengan catatan kaki No. 1, hlm: 4. 9 Kini setelah Orde Baru tumbang dan memasuki Orde Reformasi, wajarlah kiranya bil a istilah adminstrasi negara di Indonesia diganti menjadi administrasi publik, s esuai dengan terjemahan harafiah dari sumber aslinya:

public administration. Hal ini sudah seharusnya terjadi karena dengan bergantinya penyelenggaraan negara dari otoriter menjadi demokratis, maka penyel enggaraan administrasi publik pun haruslah sesuai dengan semangat dan asas yang terjadi di ranah politik: bersifat demokratis. Dalam bahasa yang lain, Indonesian public administration yang baru merupakan perubahan paradigma dari proses pemerintahan (government) menjadi proses kepemerintahan (governance) . Secara ideologis, perubahan ini dapat dikatakan telah mengembalikan administra si publik yang selama ini telah hilang dengan mengembalikannya kepada jati diri aslinya, di mana melayani kepentingan masyarakat tanpar es er ve merupakan tujua n utamnya. Maka dari itu, segala praktik penyelenggaraan public administration yang terjadi pada masa sebelumnya harus dirombak total, karena sudah tidak sesuai dengan sem angat zaman dan tidak kompatibel dengan perspektif baru penyelenggaraan negara y ang bersifat demokratis. Hal ini secara tersirat juga diamini oleh pemerintahan setelah Orde Baru, di mana jargon demokratisasi birokrasi (pelayanan publik) seb agai fokus kegiatan administrasi publik sering disuarakan oleh aktor-aktor pemer intah. Kini setelah 10 tahun lebih pemerintahan otoriter tumbang, bagaimana pelaksanaan adminsitrasi publik di Indonesia? Tampaknya, waktu selama itu masih belum membu at penyelenggaraan administrasi publik beranjak dari masa transisi. Pemerintah m asih sering menyuarakan jargon reformasi birokrasi dan good governance. Ini artinya, selama ini pemerintah belum berhasil mereformasi administrasi publik secara total. Miftah Thoha dalam Administrasi Publik Kontemporer mengemukakan pandangannya terhadap penyelenggaraan administrasi publik dewasa ini: 10 0 10 20 30 40 50 60 2006 2007 2008 Surat Identitas (KTP, akta kelahiran paspor, dll) Administrasi kendaraan bermotor (STNK, SIM) Administrasi pertanahan (sertifikat IMB, dll) Administrasi kegiatan usaha (surat izin usaha) Kesehatan masyarakat (jaminan kesehatan, puskesmas, RSUD) Pendidikan Ibadah (Izin tempat ibadah, KUA, haji, dll) Keamanan dan ketertiban Hukum Ekonomi Kelembagaan dan sistem administrasi negara kita hingga sekarang ini masih sepert i yang direformasi oleh Presiden Soeharto. Belum ada perubahan sedikitpun. Susun an dan struktur organisasi kelembagaan birokrasi pemerintah masih seperti dulu. Sementara itu lingkungan strategis nasional dan global baik politik maupun ekono mi telah mengalami perubahan yang dahsyat.17 Sebagai bukti bahwa reformasi administrasi publik di Indonesia tidak bergerak ma ju secara signifikan, selama ini masih banyak terdengar keluhan dari masyarakat

terhadap performa birokrasi. Setiap hari kolom suara pembaca di setiap surat k abar selalu dipenuhi keluhan dari mastarakat yang tidak puas dengan pelayanan pu blik. Hasil dari jajak pendapat ini dapat dijadikan ilustrasi tingkat kepuasan m asyarakat terhadap pelayanan publik: 17 Sama dengan catatan kaki No. 1, hlm: 66. 11 2006 56. 5 36. 5 7 2007 7.2 34.8 58 2008 5.1 39.9 55 Setuju Tidak setuju Tidak tahu / tidak jawab Grafik 1: Tingkat ketidakpuasan responden terhadap kinerja aparat birokrasi dalam berbagai pelayanan. Grafik 2: Setuju atau tidak setujukah Anda bahwa aparat pemerintah (birokrasi) gampang disuap? Grafik 3: Secara umum, puas atau tidak puaskah Anda dengan kinerja dari instansi berikut ini? Sumber: KOMPAS, 22 Desember 2008 12 Pemerintaha daerah Lembaga ke departe Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang tecermin dari hasil jaja k pendapat tersebut sebaiknya tidak kita telan mentah-mentah, melainkan seharusn ya kita kritisi pula. Indonesia merupakan masyarakat multikultur. Sebagaimana ci ri dominan masyarakat multikultur, seingkali apriori buruk sangka dan stereotip negatif mengakibatkan kebanyakan warga masyarakat lebih memosisikan lembaga biro krasi dan personel anggotanya dalam kesan yang kurang atau tidak baik atau buruk , ketimbang dalam posisi in between di antara yang baik dan yang buruk. Kebiasaan itu juga menyebabkan masyarakat kehilangan kemampuan untuk tidak selalu mengutamakan nila i-nilai dan idealisasi berbasis kultur dominan dalam menilai segala sesuatunya.1 8 Salah satu contoh konkrit adalah apabila kita bermaksud mengkaji kinerja birokra si, kita terbiasa membandingkan dengan kinerja birokrasi di AS atau negara maju lainnya. Perbandingan ini karena masyarakat mempunyai keinginan, hasrat, dan tun tutan agar kualitas pengabdian dan pelayanan birokrasi, sama seperti kualitas pe ngabdian dan pelayanan publik di negara maju. (Tapi apa salahnya? Pemerintah sen diri sejak era Soekarno sudah berusaha untuk mengadopsi sistem administrasi AS.) Padahal dalam mencoba memotret kinerja birokrasi, sebaiknya yang kita pakai ada lah kondisi dan fakta sebagaimana adanya (das sein) dan juga didasarkan kepada b erbagai pertimbangan yang membedakan secara substansial dan material antara biro krasi kita dengan birokrasi di negara lain. Apabila pertimbangan tersebut menjad i acuan bagi masyarakat, maka akan terlihat bahwa pembandingan antara Indonesia dengan negara maju tersebut tidaklah relevan dan terlampau jomplang karena kondi

si bangunan administasi publik di Indonesia yang belum mapan dan belum jelas. Namun yang menjadi catatan, teori mengenai ciri khas masyarakat multikultur ters ebut hanya dapat dijadikan sebagai dalih oleh birokrat pada masa-masa awal trans isi administrasi publik di Indonesia, yaitu pada awal Era 18 Novel Ali, Potret Polisi, Kinerja, dan Gaji, Suara Merdeka, 7 Juli 2005. 13 Reformasi. Apabila sampai sekarang, 10 tahun setelah Reformasi berjalan, masyara kat tetap terlihat tidak puas terhadap birokrasi, maka dalih perihal kecenderung an masyarakat untuk memandang negatif birokrasi menjadi tidak berlaku sebab masa 10 tahun kiranya lebih dari cukup untuk (seharusnya) dikatakan sudah melewati m asa transisi dan pembelajaran dari yang buruk menjadi ideal. Ketidakpuasan masyarakat yang tecermin dalam jajak pendapat tersebut tidak boleh diabaikan dan harus dijadikan bahan refleksi karena salah satu ciri dari admini strasi publik adalah usaha yang dilakukannya sangat tergantung dari penilaian ma ta rakyat banyak19. Sementara itu, Gerald E. Caiden seperti dikutip oleh Suharya nto juga mengungkapkan bahwa salah satu karakter pokok dari administrasi publik adalah banyak yang diharapkan darinya20. Oleh karenanya, wajar pula apabila masy arakat mempunyai standar yang tinggi dalam menilai kinerja birokrasi. Maka apabi la didapatkan kesimpulan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik oleh masyarakat dinilai tidak memuaskan dan tidak memenuhi standar yang mereka harapkan, kiranya pemerintah harus menindaklanjutinya dengan tepat dan bijaksana. Mengapa perubahan administrasi publik yang diharapkan itu tak kunjung terjadi? M iftah Thoha dalam Administrasi Publik Kontemporer memberikan pendapat pribadinya mengenai hal ini: Mulai pemerintahan reformasi yang dilakukan di awal tahun 1998, saya mempunyai p andangan bahwa pemerintah kita hingga kini belum pernah melakukan reformasi dan bahkan pemerintah yang silih berganti itu kurang perhatiannya terhadap sistem da n tata laksana administrasi negara kita. Apa visi pemerinah terhadap 19 Hadriyanus Suharyanto, 2006, Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RKKPS) Pengantar Ilmu Administrasi Negara, Yogyakarta, hlm: 5. 20 Sama dengan catatan kaki No. 19, hlm: 7. 14 reformasi atau perubahan sistem administrasi negara sampai sekarang saya belum mengetahui secara jelas.21 Ya, memang tampaknya inilah masalah utamanya. Pemerintah tidak mempunyai komitme n yang serius dalam melakukan reformasi administrasi (birokrasi). Akibatnya, bir okrasi masih terjebak dalam struktur dan sistem peninggalan Orde Baru. Prof. Yer emias T. Keban dalam pidato pengukuhannya sebagai guru besar administrasi publik UGM menyatakan bahwa pembangunan birokrasi di Indonesia adalah agenda kenegaraa n yang terabaikan.22 Jika kita membaca berita-berita mengenai birokrasi yang marak belakangan, memang jelas terlihat bagaimana seseunguhnya kapasitas birokrasi kita. Komisi Pemberan tasan Korupsi (KPK) membentuk tim khusus yang menangani rekening liar di sejumlah departemen dan instansi negara, yang akan mu lai bekerja awal Januari 2009. Dilaporkan bahwa ada lebih dari 10 departemen yan g dilaporkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menggunakan rekening liar23. Selain itu, BUMN Pertamina sebagai produsen dan distributor tunggal tabung LPG mengalami kekacauan manajemen sehingga terjadi kelangkaan LPG di sejumlah daerah . Dari kejadian tersebut dapat pula disimpulkan, seringkali tidak terjadi sinkroni

sasi antara kebijakan pemerintah dengan pengimplementasiannya di lapangan oleh a paratur publik. Pemerintah telah menerbitkan UU tentang penertiban rekening liar , namun justru kenyataannya ditengarai ada ribuan rekening liar yang dimiliki be rbagai departemen dan instansi pemerintah. Dalam konteks kasus kelangkaan LPG, p emerintah memaksa rakyat untuk melakukan konversi dari minyak tanah ke LPG namun kenyataannya justru pemerintah melalui Pertamina kedodoran untuk menyelenggarak an pengadaan tabung LPG secara tepat dan lancar. 21 Sama dengan catatan kaki No. 1, hlm: 65-66. 22 Jika ingin membaca naskah asli pidato pengukuhan guru besar beliau, silakan menghubungi Majelis Guru Besar UGM di Kampus UGM. 23http: / / www.me trotvne ws.com/, diakses pada tanggal 23 Desember 2008. 15 Lebih jauh, penyelenggaraan administrasi publik di Indonesia selain jauh dari id eal juga dapat dikatakan tercerabut dari akarnya karena tidak dapat diidentifika sinya ciri-ciri pokok yang terkandung dalam administrasi publik. Salah satunya y aitu ciri dari administrasi publik di mana dalam memberikan pelayanannya tidak d ikendalikan oleh harga pasar, melainkan ditentukan oleh rasa pengabdian kepada m asyarakat umum24. Jika demikian, bagaimana hal ini menjelaskan fluktuasi harga B BM di negara kita yang ditentukan oleh harga pasar (harga minyak dunia)? Meskipu n pemerintah berdalih bahwa era globalisasi mau tak mau membuat negara satu deng an lainnya saling terhubung secara global, namun tetap saja dari perspektif ilmu administrasi publik langkah pemerintah tersebut mengingkari jati diri administr asi publik. Tapi tentu keadaan ini tidak bisa disalahkan sebab seperti yang tela h dijelaskan sebelumnya, proses administrasi publik tak mungkin terlepas dari pr oses politik. Dalam konteks ini, keputusan kenaikan dan penurunan harga BBM adal ah proses politik tersebut. Namun demikian, tentu tidak semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pela yanan publik hanya berkisar kepada hal-hal yang negatif. Beberapa usaha konkret telah dicoba dilakukan pemerintah untuk memperbaiki praktik administrasi publik di Indonesia. Usaha ini salah satunya dapat dilihat melalui masifnya program pen didikan dan pelatihan (diklat) bagi aparat pemerintah (birokrat). Diklat struktu ral untuk mendidik pejabat yang akan dan telah menduduki jabatan struktural seme njak pelaksanaan otonomi daerah senantiasa meningkat. Dalam lima tahun terakhir ini diklat struktural (diklat pimpinan II) untuk eselon II di pusat maupun daera h lebih dari 10 ribu orang pejabat. Data yang diperoleh dari LAN sebagai lembaga penyelenggara diklat nasional untuk semua pejabat seselon (terutama eselon II d an I) mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 telah mendiklat pejabat eselon I I sebanyak 12.186 pejabat, dan eselon I sebanyak 228 pejabat.25 24 Sama dengan catatan kaki No. 19, hlm: 35. 25 Sama dengan catatan kaki No. 1, hlm: 62. 16 Selain itu pada tanggal 9 September 2008 yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR ) telah mengesahkan RUU Ombudsman RI menjadi UU. UU ini merupakan bukti penguata n komitmen pemerintah untuk secara serius mengawasi kinerja pelayanan publik. Se telah disahkannya UU Ombudsman RI ini, lembaga Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi Ombudsman RI. Ombudsman RI memiliki kewenangan mengawasi pemberian pela yanan umum oleh penyelenggara negara dan pemerintah kepada masyarakat. Penyeleng gara negara dimaksud meliputi Lembaga Peradilan, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pe rtanahan Nasional, Pemerintah Daerah, Instansi Departemen dan Non- Departemen, B UMN, dan Perguruan Tinggi Negeri, serta badan swasta dan perorangan yang seluruh /sebagian anggarannya menggunakan APBN/APBD. Karena kewenangannya tersebut, masyarakat berhak mengadukan laporan kepada Ombud sman RI apabila merasa diperlakukan tidak adil oleh aparatur negara dalam penyel enggaraan administrasi publik untuk kemudian ditindaklanjuti secara cepat. Sayan g, Ombudsman RI yang berkantor pusat di Jakarta ini hanya memiliki kantor perwak ilan di empat kota lainnya: Yogyakarta, Kupang, Manado, dan Medan. Oleh karenany

a, tentu saja Ombudsman RI tidak bisa secara menangani semua keluhan masyarakat secara efektif.26 Sejak diberlakukannya UU Otonomi Daerah, semakin disadari bahwa pemerintah pusat tidak bisa dibebani tugas pelayanan publik yang mencangkup seluruh wilayah Indo nesia secara sendirian. Penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan mumpun i akan semakin meningkat probabilitasnya apabila tanggung jawab tersebut didesen tralisasikan dan dibebankan secara bersama- sama antara pemerintah pusat dengan daerah. Hal ini memungkinkan karena UU Otonomi Daerah menyatakan bahwa pemerinta h daerah mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan sendiri yang akan diberlakuk an di daerahnya. 26 Untuk mengetahui lebih jauh mengenai Ombudsman RI, silakan akses situs resminya di lamanwe bhttp: / / w ww . ombu dsma n. go. i d/ 17 Berkaitan dengan hal tersebut, kita akan dapat menemui beberapa cerita keberhasi lan pelayanan publik di daerah. Kepemimpinan daerah yang mumpuni menjadi kunciny a. Berikut adalah beberapa contoh cerita keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik yang berhasil diselenggarakan dengan baik ini meliputi berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, Bupati Alex Noerdin membua t kebijakan untuk membebaskan biaya sekolah dan buku pelajaran bagi siswa SD sam pai SMA/SMK baik negeri maupun swasta sejak 2002. Di bidang kesehatan, kesejahte raan penduduk diperhatikan melalui program asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Asuransi kesehatan berupa berobat jalan gratis di puskesmas dan rujukan untuk r awat inap di RSU pemerintah di kabupaten, ibu kota provinsi maupun RS Cipto Mang unkusumo kelas 3. Asuransi jiwa memberikan santunan Rp 3 juta bagi penduduk yang meninggal.27 Sementara itu di Kota Tarakan , Kalimantan Timur, pemerintah daerah melalui wali kota Jusuf Serang Kasim melakukan kegiatan-kegiatan yang merefleksikan keyakinan bahwa pembangunan pendidikan adalah investasi masa depan bagi daerah sekaligus cara untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Di kota itu, giat dilakukan pe rbaikan terhadap semua gedung sekolah dari SD sampai SMA. Selain itu, tingkat ke sejahteraan guru juga ditingkatkan. Universitas Borneo juga dibenahi habis-habis an kualitasnya sehingga sekarang ini diproyeksikan oleh pemerintah pusat untuk m enjadi universitas negeri. Di Kota Solo, Jawa Tengah, banyak kalangan menilai kepemimpinan Joko Widodo feno menal karena hanya dalam rentang waktu 3,5 tahun sejak dia menjabat (beliau dila ntik pada tanggal 28 Juli 2005), berbagai prestasi sudah 27 Langkah konkret Alex Noerdin untuk menyejahterakan masyarakat Muba mampu mengantarkannya menjabat sebagai gubernur Sumsel setelah menang pada pilkada pemilihan gubernur Sumsel yang lalu. 18 dia torehkan. Dia secara damai dan dengan penuh empati mampu melakukan rekolasi pedagang kaki lima barang bekas dari Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo. Se lain itu, revitalisasi ruang publik seperti Taman Balekambang, Taman Sriwedari, dan Tirtonadi juga dilakukannya. Tata ruang kota terlihat memang menjadi perhati an utamanya ketika dia menguba jalur lambat jalan protokol Jalan Slamet Riyadi m enjadi pedestrian yang nyaman dan luas bagi penduduk Kota Solo. Di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, pemerintah daerah melalui bupati Hendro Martoy o membentuk Dinas pelayanan dan Penanaman Modal berstandar ISO 9001:2000 yang me nangani 22 perizinan di bidang umum dan ekonomi. Instansi ini menjamin kemudahan dan ketepatan waktu mendapat izin usaha sekaligus melindungi tata ruang dan lin gkungan.

Di kabupaten Jembrana, Bali, terlihat bahwa pemerintah daerah mempunyai komitmen yang tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berk ualitaa bagi warganya. Kabupaten tersebut membebaskan biaya sekolah bagi siswa S D sampai SMA/SMK negeri dan memberi beasiswa bagi sekolah swasta yang berprestas i sejak 2001. Selain itu, dilakukan pula program pengalihan subsidi pelayanan ke sehatan dari unit pelayanan kesehatan menjadi subsidi bagi masyarakat melalui le mbaga jaminan Kesehatan Jembrana. Dengan itu, penduduk Jembrana bisa berobat jal an pada penyedia layanan lini pertama (dokter, dokter gigi, bidan, puskesmas, po liklinik) milik pemerintah maupun swasta secara gratis.28 Namun, tidak ada yang lebih fenomenal selain dari cerita keberhasilan penyelengg araan pemerintahan daerah di Provinsi Gorontalo yang dipimpin Fadel Muhammad. Be liau memimpin Provinsi Gorontalo sejak 10 Desember 2001. Di bawah kepemimpinanny a, human development index Provinsi Gorontalo meningkat pesat. Seperti yang diak uinya, pembangunan di provinsi yang dipimpinnya menganut konsep kewirausahaan. 28 Ardus M. Sawega, Laporan Akhir Tahun Bidang Nusantara: Kunci Kepemimpinan di Daerah, KOMPAS, 4 Desember 2008, hlm: 6. 19 Konsep kewirausahaan ini diterapkan dalam tiga hal. Pertama, kewirausahaan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau yang disebutnya sebagai entrepreneurial gover nment (pemerintah yang berwawasan kewirausahaan). Kedua, konsep kewirausahaan di sekolah-sekolah. Pelaksanaannya yaitu ada bulan tertentu di mana para siswa dan mahasiswa menjual berbagai produk hasil karyanya yang ada. Yang ketiga penyadar an dan promosi besar-besaran mengenai pentingnya inovasi, sehingga terjadi suatu pergerakan bisnis sampai ke tingkat usaha-usaha kecil seperti misalnya menjual jagung, ternak, ikan, dan sebagainya. Melalui praktik ini nanti pada akhirnya ak an terjadi bisnis antarmasyarakat. Sedangkan untuk memberikan keterampilan kepada masyarakatnya agar konsep kewirau sahaan itu berlangsung dengan baik, Fadel Muhammad memberikan dua macam pelatiha n. Yang pertama yaitu pelatihan oleh tokoh- tokoh undangan dari Jakarta kepada s eluruh anak-anak sekolah dan tamatan perguruan tinggi, di mana pihak pemerintah daerahlah yang membiayai kegiatan pelatihan tersebut. Tujuan dari pelatihan ters ebut yaitu agar mereka mengerti dan mandiri untuk menjadi pengusaha. Pelatihan y ang kedua dilakukan oleh para pejabat, baik pada tingkat provinsi, kabupaten, da n juga anggota-anggota DPRD. Dalam bidang pendidikan, Provinsi Gorontalo mengembangkan konsep pendidikan berbasis kawasan. Untuk bidang kesehatan, diluncurkan program badroke sman, di mana melalui program tersebut orang-orang yang kurang mampu jadi mempun yai akses kesehatan yang lebih terjamin. Sedangkan untuk memberantas buta aksara rencana, pemda melalui Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo mempunyai program pe ngiriman dan penugasan guru-guru ke daerah-daerah terpencil menanggulangi buta a ksara. Selain itu, dikatakannya pula bahwa sejak tahun 2002 Provinsi Gorontalo t elah 20 menerapkan konsep new public management dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan administrasi publiknya.29 Selanjutnya, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa berbagai uraian dan contoh mengenai penyelenggaraan administrasi publik di atas menunjukkan bahwa secara ho listik penyelenggaraan administrasi publik masih jauh dari yang kita harapkan. H al tersebut selain tecermin dari hasil jajak pendapat, juga dapat kita ketahui d ari maraknya berita-berita negatif mengenai kinerja pelayanan publik di Indonesi a. Namun demikian, beberapa pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang kepal a dearah yang mampunyai visi yang tepat untuk memajukan daerahnya dan menyejahte rakan masyarakatnya mampu untuk menginisiasi lahirnya kebijakan-kebijakan dan ke putusan-keputusan politik yang produktif, prorakyat, dan brilian. Selain itu, ke putusan-keputusan tersebut juga mampu untuk diemplementasikan secara baik dan te

pat sasaran di lapangan karena penguatan kapasitas kelembagaan administrasi publ ik di daerah juga terus dibangun. Pada tingkat makro, terlihat bahwa pemerintah pusat belum memiliki grand design, road map, dan benchmarking srategy yang kuat dan jelas mengenai kelanjutan program good governanve dan reformasi administrasi (birokras i) karena tiadanya kemauan dan komitmen serius dari pemerintah. Artinya, jargon perubahan yang selama ini mereka teriakkan tidak berbanding lurus dengan semakin intensifnya usaha nyata melakukan perombakan struktur dan sistem peninggalan Or de Baru. Proses politik, meskipun diakui pula tidak mungkin terlepas dari admini strasi, dalam beberapa kasus terlihat memberikan 29 Hari Setiyowanto, Gubernur Provinsi Gorontalo Dr. H. Fadel Muhammad: Ide Brilian Yayasan Damandiri, http://72.14.235.132/search? q=cache:6w4d3Fib0wwJ:kbi.gemari.or.id/beritadetail.php%3Fid %3D4722+prestasi+gorontalo+fadel+muhammad&hl=id&ct=clnk&c d=3&gl=id, diakses pada tanggal 24 Desember 2008. 21 pengaruhnya yang terlalu kuat dan tidak proporsional terhadap pelaksanaan di lapangan. 4. Prospek (Pelaksanaan) Administrasi Publik di Indonesia dan Solusi atas Masalah Adminsitrasi Publik yang Terjadi Pelaksanaan administrasi publik meniscayakan akan adanya suatu tata kelola yang demokratis dan amanah. Dari perspektif keberlangsungan sebuah negara, administra si publik memegang peranan yang mahapenting karena apabila mampu dilaksanakan de ngan baik akan mampu menghindarkan terjadinya apa yang disebut oleh Diamond seba gai triple crisis of governance. Tiga krisis itu adalah kemandekan penegakan huk um, ketidakmampuan pemerintah menjaga perdamaian rakyat atau daerah, serta pertu mbuhan ekonomi yang stagnan atau krisis.30 Namun seperti yang telah disinggung sebelumnya, pelaksanaan administrasi publik di Indonesia masih belum beranjak dari sistem peninggalan rezim ademokratis. Buk ti paling sahihnya, korupsi masih menjadi ancaman utama dalam ranah birokrasi da n kelembagaan pemerintah. Bahkan, jangan- jangan sistem birokrasi kita masih men gandung unsur sistem kolonial ala Belanda karena faktor masifnya korupsi ini (se perti yang telah diketahui, VOC sebagai institusi administrasi zaman kolonialism e bangkrut juga karena korupsi). Berkaca dari rekam jejak usaha pemerintah selama 10 tahun terakhir ini untuk mer eformasi penyelenggaraan administrasi publiknya, sepertinya prospek ke depan pel aksanaan administrasi publik di Indonesia masih suram jika pemerintah tidak kunj ung tersadar diri. Pemerintah selama ini hanya melakukan reformasi administrasi publik secara semu dan absurd. Meminjam istilah Mifthah Toha, pembaruan administrasi publik yang di lakukan di Indonesia hanya berubah dari bentuk 30 Tri Agung Kristanto, Laporan Diskusi Akhir Tahun Bidang Politik: Korupsi kelembagaan Masih Ancaman, KOMPAS, 12 Desember 2008, hlm: 7. 22 sketsa lukisan menjadi lukisan tanpa ekspresi31. Artinya, pemerintah hanya melak ukan langkah-langkah reformasi dalam bentuk ide-ide (ideas) saja, bukan langkah aksi nyata (real action). Debirokratisasi, deregulasi, dan perampingan birokrasi hanya merupakan kebijakan yang berkisar pada arasidea karena tidak dapat diliha t dalam aksi nyata aparatur pemerintah melainkan hanya dapat dilihat melalui tab el struktural organisasi atau peraturan tertulis. Pemerintah berasumsi bahwa sif at-sifat birokrasi lama akan hilang dengan sendirinya dengan memindah dan mengha pus susunan kotak-kotak dalam tabel struktural organisasi, namun melupakan bahwa

berbicara perubahan organisasi berarti sesungguhnya berbicara perubahan budaya dan kapasitas SDM dalam organisasi. Ketika pemerintah berusaha untuk melakukan perubahan budaya dan pengembangan kap asitas SDM ini, usaha yang dilakukan pun akan gagal karena pemerintah lupa untuk memperbaiki budaya politiknya dan hanya melakukan pengembangan SDM yang bersifa t artifisial, seremonial, dan formalistis. Kita dapat melihat contoh-contohnya s ecara nyata. Dalam memilih jajaran menteri, yang notabene merupakan kepala depar temen atau birokrasi, presiden masih melakukan praktik politik dagang sapi demi memuaskan partai- partai politik yang mendukungnya. Sebagai akibatnya, birokrasi akan sulit untuk keluar dari jerat kooptasi politik karena top management-nya s arat dengan kepentingan politik. Maka tak heran apabila budaya korupsi dan reken ing liar di birokrasi masih tinggi sebab partai politik, tempat para pemimpin bi rokrasi mengabdi, mempunyai reputasi sebagai organisasi terkorup di Indonesia be rdasarkan penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW)32. Apabila eksekutif seca ra konsisten memilih seluruh jajaran menterinya berdasarkan pada kualitas dan ko mpetensi pribadi, maka niscaya birokrasi akan terbebas dari budaya lamanya, menj adi alat mainan aktor politik. Sebagai contohnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani I ndrawati yang merupakan pejabat karier terbukti berhasil mereformasi Departemen Keuangan. 31 Sama dengan catatan kaki No. 1, hlm: 68-69. 32 Sama dengan catatan kaki No. 30. 23 Dalam hal pengembangan SDM, usaha yang dilakukan penuh dengan nuansa formalitas belaka. Sebagai contohnya, pemerintah melalui LAN giat melakukan diklat terhadap para pejabat eselon tanpa menyadari bahwa untuk meningkatkan kapasitas mereka d alam memberikan pelayanan, hal itu hanya dapat dilakukan melalui praktek pembela jaran nyata di lapangan dan bukannya melalui pertemuan dan seminar di hotel-hote l. Apabila pemerintah ingin meningkatkan SDM agar kualitas pelayanan publik ikut meningkat, konsentrasi dan reformasi harus dilakukan sejak dalam tahap perekrut an. Perekrutan seharusnya diorientasikan pada kompatibilitas antara soft skill d an latar belakang pendidikan calon pelamar dengan posisi dan dinas yang akan dim asukinya. Namun selama ini yang terjadi, tes CPNS justru seperti dagelan karena menanyakan pelajaran SMA dan hal remeh-temeh lainnya bagi para pelamar lulusan s arjana atau pascasarjana. Selain itu, proses kongkalikong, nepotisme, danclient ele juga ditengarai masih banyak terjadi dalam proses perekrutan. Ombudsman RI p un terkesan hanya merupakan lembaga main- main sebab hanya mempunyai empat kanto r cabang di seluruh Indonesia selain kantor pusatnya di ibukota. Selain perlunya perubahan orientasi pemerintah dalam reformasi administrasi publ ik menjadi berbasis perubahan budaya dan peningkatan kapasitas SDM, solusi lain yang ditawarkan penulis adalah dibakukannya sebuah ukuran kinerja pelayanan publ ik dan pemerintahan daerah supaya tidak menimbulkan kebingungan seperti yang ter jadi selama ini. Meskipun administrasi publik secara endogen dalam dirinya menga ndung karakteristik sulit untuk diukur seperti yang dirumuskan oleh Gerald E. Ca iden karena kegiatannya yang bersifat politis dan sukarela serta tujuannya untuk mencapai kemaslahatan hidup publik yang baik, pengukiuran kinerja tersebut pent ing kiranya agar birokrat garda depan mempunyai pegangan bagaimana menyelenggara kan standar pelayanan publik yang baik dan memuaskan. 24 Pelembagaan kemampuan administrasi untuk mencapai tujuan bersama atau kolektif a dalah merupakan pilar fundamental dari administrasi negara33. Maka sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah pusat perlu meningkatkan kapasitas manajemen dan mengubah budaya ke arah new public management. Dalam paradigma sistem tersebut, pemerintah diajak untuk tidak mengutamakan sistem dan prosedur, tetapi lebih berorientasi pada kin erja dan hasil kerja dengan mengutamakan jiwa dan semangat kewirausahaan34. Sema

ngat kewirausahaan itu menurut Osborne dengan mengutip pendapat J.B. Say seperti dikutip Thoha adalah semangat yang berupaya untuk mengubah sumber-sumber ekonomi keluar dari tingkat produktivitas yang rendah ke arah tingkat produktivitas yang tinggi dan yang menghasilkan leni h besar.35 Semangat kewirausahaan ini tidak hanya aplikatif untuk diterapkan terbatas kepad a perusahaan swasta saja, namun juga dapat diterapkan dalam administrasi publik dan pemerintahan daerah. Contoh konkretnya adalah Provinsi Gorontalo seperti yan g telah dikemukakan di atas. Yang menjadi tantangan utama dari pelaksanaannya ad alah beranikah para pemimpin daerah dan kepala dinas menentang hukum karena dala m pelaksanaan entrepeneurship governance and administration ini, terdapat kemungkinan harus diterabasnya hukum yang berlaku demi orientasi akan pencapaian kinerja yan g memuaskan. Seperti yang menjadi salah satu dari ciri khas pokok administrasi p ublik, dalam memberikan pelayanan administratornya akan bekerja dan bertindak be rdasarkan peraturan formal yang berlaku. Agaknya ketakutan ini harus dihilangkan karena terbukti hal kepatuhan akan hukum ini yang justru menyebabkan sulit atau lambatnya birokrasi menyesuaikan diri 33 Sama dengan catatan kaki No. 1, hlm: 12. 34 Wacana semangat kewirausahaan dalam penyelenggaraan administrasi publik ini muncul pula dalam konsepsi reinventing government, sebuah program reformasi administrasi publik rumusan Al Gore yang disampaikan dalam laporannya kepada Bill Clinton tahun 1994, sebagai tanggapan akan pendapat yang menyatakan bahwa administrasi pemerintahan AS selayaknya mempunyai semangat wirausaha, sama seperti yang terjadi dalam lingkungan kehidupan masyarakat AS. 35 Sama dengan catatan kaki No. 1, hlm: 67. 25 terhadap tuntutan masyarakat, yang justru semakin banyak dan tinggi seiring dengan dinamika perubahan zaman yang cepat. Selain itu, pemerintah juga harus membuat peta jalan (roadmap) penyelenggaraan a dministrasi publik sampai pada tingkat yang lebih detail dan rinci, yaitu sampai ke tingkat kecamatan untuk wilayah kota atau tingkat desa untuk wilayah kabupat en. Hal ini penting karenaroadm ap yang ada sekarang ini sangat umum. Terakhir, pemerintah melalui tiap-tiap departemen dan dinas perlu merencanakan sebuah mana jeman strategis agar mampu mengetahui kekuatan dan kelemahan internalnya, serta mampu menghadapi tantangan dan memnfaatkan peluang yang ada di lingkungannya. 26 DAFTAR PUSTAKA Ali, Novel, Potret Polisi, Kinerja, dan Gaji, Suara Merdeka, 7 Juli 2005. Caiden, Gerald E, 1982, Public Administration, California, Palisade Publishers. Gianie dan Tim Litbang KOMPAS, Jajak Pendapat KOMPAS: Biaya Mahal untuk Reformasi Birokrasi, KOMPAS, 22 Desember 2008. http://www.metrotvnews.com/, diakses pada tanggal 23 Desember 2008. http://www.ombudsman.go.id/, diakses pada tanggal 23 Desember 2008. Keban, Yeremias T, 2004, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu, Yogyakarta, Gava Media. Kristanto, Tri Agung, Laporan Diskusi Akhir Tahun Bidang Politik: Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman, KOMPAS, 12 Desember 2008. Sawega, Ardus M, Laporan Akhir Tahun Bidang Nusantara: Kunci Kepemimpinan di Daerah, KOMPAS, 4 Desember 2008. Setiyowanto, Hari, Gubernur Provinsi Gorontalo Dr. H. Fadel Muhammad: Ide Brilian Yayasan Damandiri,http://72.14.235.132/search?

q=cache:6w4d3Fib0wwJ:kbi.gemari.or.id/beritadetail.php%3Fid %3D4722+prestasi+gorontalo+fadel+muhammad&hl=id&ct=clnk&cd=3 &gl=id, diakses pada tanggal 24 Desember 2008. Suharyanto, Hadriyanus, 2006, Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) Pengantar Ilmu Administrasi Negara (modul kuliah). Thoha, Miftah, 2008, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Jakarta, Kencana.