Upload File

undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang mengingat : 1 ...undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang...

  • Home
  • Documents
  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Mengingat : 1 ...Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
8
f » MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG PENGHENTIAN DAN PELARANGAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141); 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

Upload: others

Post on 10-Jan-2020

47 views

Category:

Documents


0 download

Report

TRANSCRIPT

Page 1: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Mengingat : 1 ...Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

f »

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHENTIAN DAN PELARANGAN PENEMPATAN

PEKERJA MIGRAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penghentian

dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6141);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

Page 2: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Mengingat : 1 ...Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun

2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta

Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG

PENGHENTIAN DAN PELARANGAN PENEMPATAN

PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara

Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan

pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah

Republik Indonesia.

2. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha

berbadan hukum perseroan terbatas yang telah

memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk

menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja

Migran Indonesia.

3. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang

selanjutnya disebut Perwakilan RI adalah perwakilan

diplomatik dan perwakilan konsuler Republik

Indonesia yang secara resmi mewakili dan

memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan

pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di

negara tujuan penempatan atau pada organisasi

internasional.

Page 3: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Mengingat : 1 ...Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

4. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan

hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau

perseorangan di negara tujuan penempatan yang

mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Dalam rangka memberikan pelindungan Pekerja Migran

Indonesia, Menteri dapat menghentikan dan/atau melarang

penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk negara

tertentu atau jabatan tertentu di luar negeri.

Pasal 3

Pekeija Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, meliputi:

a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi

Kerja berbadan hukum;

b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi

Kerja perseorangan atau rumah tangga;

c. Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan untuk

kepentingan perusahaan sendiri;

d. awak kapal niaga dan awak kapal perikanan; dan

e. Pekerja Migran Indonesia perseorangan.

BAB II

PENGHENTIAN DAN PELARANGAN PENEMPATAN

PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu

Penghentian

Pasal 4

Penghentian penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh

Menteri untuk negara tertentu atau jabatan tertentu di luar

negeri dengan mempertimbangkan:

Page 4: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Mengingat : 1 ...Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

a. keamanan;

b. pelindungan hak asasi manusia;

c. pemerataan kesempatan kerja; dan/atau

d. kepentingsin ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan

kebutuhan nasional.

Pasal 5

Pertimbangan keamanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf a, dilakukan apabila di negara tujuan

penempatan mengalami konflik bersenjata, wabah penyakit

menular, keterbatasan akses terhadap informasi,

komunikasi dan kebutuhan hidup dasar, bencana alam,

dan/atau keadaan darurat dimana negara penempatan

tidak mampu memberikan jaminan keamanan.

Pasal 6

Pertimbangan pelindungan hak asasi manusia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan

apabila negara tujuan penempatan tidak memberikan

pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia.

Pasal 7

(1) Pertimbangan pemerataan kesempatan kerja dan

kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan

kebutuhan nasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf c dan huruf d, didasarkan atas

kebutuhan tenaga kerja pada jabatan tertentu di

Indonesia.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengacu pada hasil analisis pasar kerja nasional

terhadap kebutuhan tenaga kerja pada jabatan

tertentu.

Page 5: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Mengingat : 1 ...Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Bagian Kedua

Pelarangan

Pasal 8

(1) Pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh

Menteri untuk negara tertenlu atau jabatan tertentu

dilakukan dalam hal negara tujuan penempatan:

a. tidak mempunyai peraturan perundang-

undangan yang melindungi tenaga kerja asing;

b. tidak memiliki perjanjian tertulis antara

pemerintah negara tujuan penempatan dan

Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

c. tidak memiliki sistem jaminan sosial dan/atau

asuransi yang melindungi pekerja asing.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), pelarangan penempatan Pekerja Migran Indonesia

dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi

keamanan negara tujuan penempatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5.

BAB III

TATA CARA PENGHENTIAN DAN PELARANGAN

PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 9

Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan

Pekerja Migran Indonesia untuk negara tertentu atau

jabatan tertentu, Menteri memperhatikan saran dan

pertimbangan Perwakilan RI, kementerian/lembaga, P3MI,

dan masyarakat.

Pasal 10

(1) Penghentian dan/atau pelarangan penempatan

Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu atau

jabatan tertentu ditetapkan oleh Menteri.

Page 6: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Mengingat : 1 ...Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

(2) Sebelum Menteri menetapkan penghentian dan/atau

pelarangan negara tertentu atau jabatan tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri

melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga

terkait.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dilakukan melalui rapat antarkementerian/lembaga.

Pasal 11

(1) Usulan penghentian dan/atau pelarangan penempatan

Pekerja Migran Indonesia yang disampaikan oleh

Perwakilan RI dibuat berdasarkan asesmen

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Menteri kemudian dibahas dalam

rapat antarkementerian/lembaga untuk menerbitkan

daftar negara atau jabatan tertentu yang dilarang

dan/atau dihentikan.

BAB IV

PENANGANAN DAMPAK PELAKSANAAN PENGHENTIAN

DAN PELARANGAN

Pasal 12

(1) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia sedang bekerja di

negara tujuan penempatan dan negara yang

bersangkutan telah dihentikan oleh Menteri, Pekerja

Migran Indonesia yang bersangkutan tetap bekerja

sampai berakhimya perjanjian kerja.

(2) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia sedang bekerja di

negara yang dilarang, pemerintah melakukan langkah-

langkah pemulangan Pekerja Migran Indonesia sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Page 7: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Mengingat : 1 ...Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Pasal 13

Tanggung jawab pemulangan Pekerja Migran Indonesia darinegara yang telah dihentikan dan/atau dilarang olehMenteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 14

Dalam hal penghentian dan/atau pelarangan PekerjaMigran Indonesia dengan pertimbangan keamanan,Pemerintah memfasilitasi evakuasi dan/atau repatriasisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penghentian danpelarangan dilakukan oleh Menteri bersama-sama dengankementerian / lembaga.

BAB VI

TATA CARA PENGAKHIRAN PENGHENTIAN DANPELARANGAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN

INDONESIA

Pasal 16

(1) Pengakhiran penghentian dan/atau pelarangan negaratertentu atau jabatan tertentu ditetapkan oleh Menteri.

(2) Ketentuan mengenai penghentian dan/ataupelarangan negara tertentu atau jabatan tertentuberlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuanpengakhiran penghentian dan/atau pelarangan negaratertentu atau jabatan tertentu.

Page 8: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Mengingat : 1 ...Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

- 8 •

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Menteri ini denganpenempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Oktober 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1123

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

^^LA BIRO HUKUM,

)IMAN, SH

NIP. 19600324 198903 1 001


Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 10 ... · 10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi ( UU Energi); 11.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … No. 42 Tahun 2009 Tentang...undang-undang republik indonesia nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN … · Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok ... Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ... penggajian,

dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang ... filedengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasila

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalanperizinan.sumedangkab.go.id/ptsp/data/download/... · Peraturan Bupati Sumedang nomor 45 Tahun 2015 tentang ... Undang-Undang Nomor

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang · 2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri Kepada

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 … · undang-undang republik indonesia nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

PENANGGULANGAN VID19...•Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular •Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang Penanggulangan Bencana •Undang-Undang Nomor

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas · 2020-03-08 · Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1997 Pasal 44 Tentang

- 2 - Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - …lbhdutaabdibangsa.com/.../UU-Nomor-30-Tahun-2002-tentang...Korupsi.pdfUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Undang- Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi · Undang- Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2018 tentang Rencana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG - Audit Board of …...1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang...- 2 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG … Tentang Pengadilan...pembentukannya ditentukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi ... 5. Undang-Undang Nomor

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN … · undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang

DAFTAR ISI...Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG ... - denpasar.bpk.go.iddenpasar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2014/06/...Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang ... 13. Undang-Undang Nomor

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 … · sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1983 ... · undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang

RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR… TAHUN… TENTANG

NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG - Audit Board of Indonesia€¦ · 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

pontianak.bpk.go.id...tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TENTANG … · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ......DISTRIBUSI II SALINAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG