~ ~ , -

Menimbang

Mengingat

jr~

I

"JIll

~-~~ -

.-- -.'

.- --

'-&~g>~f9lJ~Q!~

~~- ~ ~ ~-_.~ -

PERA TURAN GUSERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS-. ISUKOTAJAKARTA - -- '-

iI .i NOMOR167 TAHUN 2009

TENTANG

'""'

UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN.2(liO=

. ~DE~GAN RAHMAT TUHAN YANCi.MAl:tA ESA

GUSERN1JR PROVINSI DAERAH KHUSUS ISUKOTA JAKARTA.i

!

a. bahwa k~tentuan Upah Mr~imumProvinsi (UMP) sebagaimana diaturdalam Uo(jang-undang Nomor 13 Tahur}.2003.1entang ketenagakerjaandan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang DewanPengupahan serta Peraturan GubemuLl-Jomor::59Tahun 2005 tentang-Oi9anisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupaban Provinsi Daerah Khusus

. IbuKotaJakarta adalah da,lam rangka mel1il')gkatkanup~_bJiiIpekerja:"-~ - ~ .

b. bahwa peningkatan upah riil yang ditua-r,gkan-dalam Upah MinimumProvinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a. didasarkan atas suratOewan P~ngupahan Provinsi Nomor.176/D~peprov/XI2009tanggal 27Oktober2009 hal Saran dan PertimbanganUMP Tahun 2010 dan suratKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 28 Oktober 2009Nomor60ft6/-1.834.1hal usulan Penetapan UMPTahun 2010;

I '.

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa dan l;1uruf b, serta memperhatikan perkembangan kondisiketenagakerjaan dan perekonomiari~- perlu--menetapkan PeraturanGuberngrJentang Upah Minimum Provinsi Tahun 201_°;

1. Undang-Undang Nomer 21nTallun~UOOlentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

2. -Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;I, .

3. Undang-l(Jndang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan; - -~ -

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tental1gPemerintahan Daerah_seb?gaimana telah beberapa kali diub-al,---1erakhirdengan Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2008; ---

5. Undang-Undang Nemor ~~9--Tahun--2007 tentang PemerintahanProvinsi Daerah Khusus Ibukota. Jakarta sebagai Ibukota NegaraKesatuan Republik Indonesia Jakarta;

,

6. PeratLlra~ Pemerintah Nomer 8 Tahun. 1981 tentang PerlindunganUpah; I

I

.... -- --

.- -- --.t== --

--

Menetapkan :

-2

------

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusan P~merintahan antara Pemerintal:1, -Pemerintahan Provinsi danPemerintahan Kabupaten/Kota; - -I

8. Keputusa~ Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang DewanPengupahi3n; --- -- - _0-

9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomos PE-R-::01/MEN/1999 tentanglJpah Minimum sebagaimana telah diubatLdengan Menteri Tenaga

- Kerja -d~n-Jransmigrasi N.omor KEP-226/MEN/2000; ---

10. Keputusan Menteri Tenaga -Kerjadan Transmigrasi NomorKEP-201/MEN/2001 tentang KeterwaRilan Dalam Kelembagaan

'Hubungan Industrial; -i

11. Peratura~ Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorPer-17/MEN/VIIi/2005tentang Komponen dan Pelaksanaan TahapanPencapa~n Kebutuhan Hidup Layak (I<H_L)~-~ -- ,_.

12. ~~raturan Daerah Nemer 6 Tahun 2004-teHtangKetenagakerjaan;

13. Peratur~n' Daerah Nemer 10 TahDb. 2008 tentang OrganisasiPeraDg~§t Daerah; --'---~-'- -

14..Peraturan Gubernur Nemer 59 Tahun 2°_°5tentaflg 'Organisasi danT-ata Kerjfi qewan Pengupahan Previnsi Daerah Khusus IbuketaJakarta; I

- I15. Peraturan: Gubernur Nemor 42 Tahun 2907 tentang Tata Cara

Penanggl:i.hanPelaksanaan Upah Minimum Pfovinsi;

16. Peraturao Gubernur Nemer 119 Tahun-2009 tentang Organisasi danTata Keda Dinas Tenaga Kerja dan Tr~o~mlgrasi;

----

MEMUTUSKAN-- :

i -

PERATURAN GUBERNURTENTANG UPAH-MINIMUM PROVINSI TAHUN2010. i

I;

Pasal1-- ._0---.

Upah Minimum Previnsi (UMP) Tahun lO~.9i Previnsi Daerah KhususIbukota'Ja~gtla sebesar Rp 1.118.009,00-(satu juta seratus delapan belasribu.sembilan rupiah) per-bulan - ~---~. -- .

Pasal 2 -i .

Pengusaha ~ilarang membayar upah lebih rendah dari Upah MinimumPrevinsi (U~P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal1.

I

Pasal3- . -- -" .r- -

-----

Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimanadim,iksud dalam Pasal 1, dapat mengajl:Jkan penanggl!.h.~n pelaksanaan-Upah Minimum Previnsi (UMP)ke_p-ada GUQernur melalui Kepala DinasTen'aga-Kerja dan Transmigrasi paling lambat 10-(sepuluh) hari sebelumdiberlakukan, dengan persyaratan dari teknis sebagaimana diatur dalamPe(9turan Gubernur Nemer 42 Tahun -2007 tentang Tata CaraPencfngguh~n Pelaksanaan Upah Minimum f.'revinsi. -I .

II

." .I ~ 3

--- ---, -

Pasal 4-- --~----

Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2010 sebagaimana dimaksuddalam ?asa11 berlaku terhitun~rrfH]atra-n-ggal -t-J~nuari 2010 dan berlakubagi pekerja yang mempunyai ma~a kerja kurang dari 1 (~atu) tahun.

,-I! -'

Upah MinimlJJmSektoral Provinsi (UMSP) yang belum ditetapkan dapatdiusulkan dar:aditetapkan kemudian atas dasar Kesepakatan AsosiasiPerusahaan- -dengan Serikat Pekerja/Serikat -Bl1Toh"yang terkait padasektor yang bersangkutan. '--

~ .--

PasaL 5' .

Pasar6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaktrpada-tan9ga!- diundangkan.

Agar'setiap orang mengetahuiflya, - memerintahkan- pengundanganPeraturan ~tJbernur ini d~ngan penempatannya dalam Berita DaerahProvinsi'Daerah Khusus Ibukota Jakarta. .

.- i .III

Ditetapkan diJakarta -~ --- ,"

pad a tanggal. 29 _Ok_t.ob_~r2009- -----

Diundangkan di Jakartapadatanggal 3 0 ~kto be r 2009

~// ,-A'fAT

50012362I

- BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA -

. TAHUN 2009 NOMOR". 163'-----

-.--

~--- ~

"

-,~'---

.. ' ~~~ -~

,-- ---

'--- -~--~

-- --