BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG KOTA SEMARANG

BPBD

KEPALA

UNSURPENGARAH

UNSURPELAKSANA

• 5 ORANG PEJABAT INSTANSI /SKPD YG TERKAIT DGN. PB• 4 ORANG ANGGOTA MASYA- RAKAT PROFESIONAL

• Ka Lak• Sekretariat• Bid. P & K• Bid. K & L• Bid. R & R

Scr. Ex-officio dijabat oleh SEKRETARIS DAERAH

TUGAS & FUNGSI BPBDTUGAS & FUNGSI BPBD

TUGAS :TUGAS :1.1. Melaks. Penyelenggaraan PB;Melaks. Penyelenggaraan PB;2.2. Mntapkan pedoman dan pengarahan sesuai Mntapkan pedoman dan pengarahan sesuai

dng. Kbjksn PemKot & BNPB thd. Usaha PB yg dng. Kbjksn PemKot & BNPB thd. Usaha PB yg mencakup pencegahan, penanganan darurat, mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi scr adil dan rehabilitasi dan rekonstruksi scr adil dan setara;setara;

3.3. Mntapkan standarisasi serta kbutuhn Mntapkan standarisasi serta kbutuhn penyelenggaraan PB berdasarkan per-UU-an;penyelenggaraan PB berdasarkan per-UU-an;

4.4. Menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Daerah (RAD);Daerah (RAD);

5.5. Menyusun, menetapkan dan Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;menginformasikan peta rawan bencana;

6.6. Menyusun, menetapkan dan Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta resiko bencana;menginformasikan peta resiko bencana;

7.7. Menyusun dan menetapkan protap PB;Menyusun dan menetapkan protap PB;8.8. Melaporkan penyelenggaraan PB kpd. Melaporkan penyelenggaraan PB kpd.

Walikota setiap bulan sekali dlm. Kondisi Walikota setiap bulan sekali dlm. Kondisi normal dan setiap saat dlm. Kondisi darurat normal dan setiap saat dlm. Kondisi darurat bencana;bencana;

9.9. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dlm. PB;uang dan barang dlm. PB;

10.10. Mempertanggungjawabkan penggunaan Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yg diterima dari APBD; dananggaran yg diterima dari APBD; dan

11.11. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan per-UU-an.per-UU-an.

FUNGSI :FUNGSI :

1.1. Perumusan dan penetapan Perumusan dan penetapan kebijakan PB dan penanganan kebijakan PB dan penanganan pengungsi, dengan bertindak pengungsi, dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan cepat, tepat, efektif dan efisien;efisien;

2.2. Pengkoordinasian Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan PB pelaksanaan kegiatan PB secara terencana, terpadu secara terencana, terpadu dan menyeluruh.dan menyeluruh.

TUGAS & FUNGSITUGAS & FUNGSIUNSUR PENGARAH & UNSUR PELAKSANAUNSUR PENGARAH & UNSUR PELAKSANA

UnsurUnsur PENGARAHPENGARAH

PELAKSANAPELAKSANA

1.1. KA LAKKA LAK

2.2. SEKRETARIATSEKRETARIAT

3.3. BID. PENCEGAHAN & BID. PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAANKESIAPSIAGAAN

Tugas dan fungsiTugas dan fungsi- Memberikan masukan dan saran kpd. Kepala Memberikan masukan dan saran kpd. Kepala

BPBDBPBD- Perumusan kebijakan PBPerumusan kebijakan PB- Pelaksanaan pemantauan dlm. PBPelaksanaan pemantauan dlm. PB- Pelaksanaan evaluasi dlm.penyelenggaraan Pelaksanaan evaluasi dlm.penyelenggaraan

PB.PB.

- merencanakan, memimpin, - merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaks. Tugas dan fungsi BPBD. pelaks. Tugas dan fungsi BPBD.

- Merencanakan, mengkoordinasikan dan , Merencanakan, mengkoordinasikan dan , membina, mengawasi dan mengendalikan membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi bid. Sekretariat, bid. PK, serta mengevaluasi bid. Sekretariat, bid. PK, KL dan RR.KL dan RR.

- Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, Merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bid. PK.mengevaluasi di bid. PK.

4. Bid. Kedaruratan & Logistik4. Bid. Kedaruratan & Logistik

5. Bid. Rehabilitasi & 5. Bid. Rehabilitasi & RekonstruksiRekonstruksi

6. Kelompok Jabatan 6. Kelompok Jabatan FungsionalFungsional

- Merencanakan, memimpin, Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bid. KLserta mengevaluasi di bid. KL..

- Merencanakan, memimpin, Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, mengkoordinasikan, membina, m,engawasi dan membina, m,engawasi dan mengendalikan serta mengendalikan serta mengevaluasi di bid. RR.mengevaluasi di bid. RR.

- Melaksanakan sebagian Melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan dengan keahlian dan kebutuhan sesuai per-UU-kebutuhan sesuai per-UU-an.an.

PENDANAAN DAN PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN PENGELOLAAN BANTUAN

BENCANABENCANA

PENDANAAN(UU NO 24 Th. 2007)

Psl. 6 e, f dan 8 d, Psl. 60 s/d 70

1. Tanggung jawab Pmrth. & PemDa antara lain meliputi pengalokasian anggaran PB dlm APBN/APBD scr memadai dlm bentuk dana siap pakai. 2. Dana PB menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah & PemDa3. Pemerintah & PemDa mendorong partisipasi masyarakat dlm penyediaan dana yg bersumber dari masyarakat4. Pmrth. & PemDa mengalokasikan anggaran PB scr memadai 5. Penggunaan anggaran PB dilaksanakan oleh Pmrth/PemDa/BNPB/BPBD sesuai tupoksi. 6. Saat Tanggap darurat, menggunakan dana siap pakai yang disediakan Pemerintah dlm. Anggaran BNPB.7. Mekanisme pengelolaan dana PB diatur dengan PP NO 21 Th. 2008 ttg. Pe nyelenggaraan PB dan PP NO 22 Th. 2008 ttg. Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan bencana

PENGELOLAANBANTUANBENCANA

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi :

• perencanaan;• penggunaan;• Pemeliharaan;• pemantauan dan pengevaluasian

Pmrth., PemDa, BNPB dan BPBD melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana. Pada saat tanggap darurat, BNPB mengarahkan penggunaan sumber daya bantuan bencana yg ada pd semua sektor terkait. Tata cara pemanfaatan serta pertanggung jawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pd saat TANGGAP DARURAT dilakukan scr khusus sesuai dng kebutuhan, situasi dan kondisi kedaruratan. Pmrth dan PemDa, menyediakan bantuan SANTUNAN DUKA CITA dan KECACATAN bagi korban bencana. Korban bencana yg kehilangan mata pencaharian dpt diiberiPINJAMAN LUNAK utk. USAHA PRODUKTIF ( tata cara pemberian dan besarnya bantuan diatur lebih lanjut dgn. PP ). Unsur masyarakat dpt berpartisipasi dlm penyediaan bantuan. Pengelolaan sumber daya bantuan bencana dilaksanakan Sesuai dgn per-UU-an.

TERHADAP BARANG, JASA, DAN /ATAU UANG BANTUAN NASIONAL MAUPUN INTER-NASIONAL

PENGADAAN BARANG/JASA

• Pengadaan barang/jasa dilaks. Scr terencana dng. memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dng. Kondisi dan karakteristik wil. Bencana.• Saat keadaan darurat bencana, pengadaan pd. brg/jasa utk penyelenggaraan TANGGAP DARURATdilakukan scr khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yg scr efektif dan efisien sesuai kondisi pd saat keadaan tanggap darurat.• Pembelian/pengadaan langsung tdk ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.• Pengadaan brg/jasa meliputi : pencarian dan penyelamatan korban bencana; pertolongan darurat; evakuasi korban bencan Kebutuhan nair bersih dan sanitasi; Sandang; Penampungan serta tempat hunian sementara.

• Pengadaan barang/jasa selain diatas, dpt dilakukan dpt dilakukan oleh instansi /lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Ka BNPB/BPBD scr lisan dan diikuti persetujuan scr tertulis dlm. Wak- tu paling lambat 3 x 24 jam.• BNPB/BPBD menggunakan DANA SIAP PAKAI yg disediakan dlm APBN/APBD yg ditempatkan dlm. Anggaran BNPB/BPBD utk pengadaan barang dan /atau jasa saat TANGGAP DARURAT BENCANA.• Ketentuan mengenai sumber dan penggunaan DANA SIAP PAKAI diatur dlm. PP tersendiri/

PENGELOLAAN & PERTANGGUNG JAWABAN UANG DAN/ATAU BARANG

1. Pengen & pertanggungjawaban uang dan/ barang saat darurat diberikan kemudahan thd. pengelolaan & pertanggungjawaban DANA SIAP PAKAI.

2. DANA SIAP PAKAI dialokasikan scr khusus pd anggaran BNPB/ BPBD, digunakan terbatas pd pengadaan barang dan/jasa.

3. Tanda bukti transaksi lain yg tdk mungkin didptkn pd pengadaan brg dan/jasa saat tanggap darurat diberikan perlakuan khusus.

4. BNPB dpt memberikan dana siap pakai scr lgsg ke daerah yg terkena bencana sesuai dng kebutuhan situasi dan kondisi kedaruratan bencana, diberikan melalui KA BPBD, dilaporkan kpd KEPALA DAERAH, yang penggunaannya dilakukan berdasarkan tingkat prioritas.

5. BNPB wajib melaks. Pengawasan thd penggunaan dana siap pakai, BPBD wajib menyampaikan laporan pertanggungj-jawaban sesuai dng pedoman yg ditetapkan oleh KA BNPB.

6. KA BNPB/BPBD sesuai kewenangannya wajib membuat laporan pertanggungb jawaban uang dan/barang yg diterima dari masyarakat, disampaikan kpd. Presiden/Gub/Bup dan diinformasikan kpd. Publik.