tujuan ruang lingkup · 2018. 10. 2. · jurnal akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual tujuan...

23
1 www.bpkp.go,id JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP nomor 71 tahun 2010 dengan cara menyajikan jurnal akuntansi berbasis akrual. 2 DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 2 RUANG LINGKUP Jurnal pada SKPD dan PPKD

Upload: others

Post on 27-Aug-2020

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TUJUAN RUANG LINGKUP · 2018. 10. 2. · JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP

1

www.bpkp.go,id

JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

BERBASIS AKRUAL

JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

BERBASIS AKRUAL

TUJUANMeningkatkan pemahamanimplementasi sistem akuntansipemerintah daerah sesuai PP nomor71 tahun 2010 dengan caramenyajikan jurnal akuntansi berbasisakrual.

2DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 2

RUANG LINGKUP

Jurnal pada SKPD dan PPKD

Page 2: TUJUAN RUANG LINGKUP · 2018. 10. 2. · JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP

2

3DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

3

JENIS JURNAL

1. Jurnal Pembuka :� Jurnal persediaan awal tahun dengan

metode periodik2. Jurnal Transaksi :

� Jurnal Pendapatan-LRA/Belanja/ Pembiayaan/Pendapatan-LO/ Beban/Lainnya

3. Jurnal Penyesuaian4. Jurnal Penutup5. Jurnal Koreksi

SALDO NORMAL

1. Aset : Debet2. Kewajiban : Kredit3. Ekuitas : Kredit4. Pendapatan-LRA : Kredit5. Belanja : Debet6. Transfer : Debet7. Penerimaan Pembiayaan : Kredit8. Pengeluaran Pembiayaan : Debet9. Pendapatan-LO : Kredit10. Beban : Debet

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 4

Page 3: TUJUAN RUANG LINGKUP · 2018. 10. 2. · JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP

3

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 5

JURNAL PEMBUKA

Pengakuan Beban

Persediaan di awal

tahun dengan

metode periodik

Beban Persediaan (Debet)

Persediaan (Kredit)

6

METODE PENCATATAN PERSEDIAAN

No Transaksi Periodik Perpetual

1 Saldo Awal Persediaan Dibukukan sebagai Beban Persediaan :

Beban Persediaan xxx Persediaan xxx

Tidak dijurnal, tetap sebagai Persediaan Awal

2 Pembelian pada tahun

berjalan

Dibukukan sebagai Beban Persediaan:

Beban Bahan Pakai Habis xxx Kas di Bendahara Pengeluaran/Utang

Beban Barang dan Jasa xxx

Dibukukan sebagai penambah Persediaan :

Persediaan xxx Kas di Bendahara Pengeluaran/Utang

Beban Barangdan Jasa xxx

Pengakuan Belanja Persediaan

Belanja Bahan Pakai Habis xxx Perubahan SAL xxx

Pengakuan belanja persediaan

Belanja Bahan Pakai Habis xxx Perubahan SAL xxx

3 Pemakaian Persediaan

pada tahun berjalan

Tidak dijurnal Dijurnal sebagai Beban Persediaan:

Beban Bahan Pakai Habis xxx Persediaan xxx

4. Saldo Persediaan pada

Neraca Akhir

Sebesar Persediaan akhir tahun berdasarkan

cek fisik dan dibukukan sebagai :

Persediaan xxx Beban Bahan Pakai Habis xxx

Merupakan Saldo Persediaan Awal +/+

Pembelian -/- pemakaian persediaan tahun

berjalan.

5 Total Beban Persediaan Merupakan Beban Persediaan awal tahun +

Beban Bahan Pakai Habis tahun berjalan

(pembelian Persediaan) - Persediaan akhir

Merupakan total pemakaian persediaan pada

tahun berjalan

Page 4: TUJUAN RUANG LINGKUP · 2018. 10. 2. · JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP

4

IPSAP 02

“ Pendapatan diakui pada saat diterima pada RKUN/RKUD diinterpretasikan sebagai pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD”

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 7

AKUN PERANTARA

- Transaksi keuangan antara PPKD dan SKPD merupakan transaksi antar entitas akuntansi sehingga memerlukan akun transitoris untuk melakukan proses akuntansi.

- Harus dibuat akun perantara yang berfungsi sebagai jembatan antara PPKD dan SKPD.

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 8

Page 5: TUJUAN RUANG LINGKUP · 2018. 10. 2. · JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP

5

AKUN PERANTARA

- Akun yang dimaksud adalah akun R/K PPKD dan R/K SKPD.

- Akun R/K PPKD merupakan akun yang ada di SKPD dan dimasukkan ke dalam kelompok akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan.

- Akun R/K SKPD merupakan akun yang ada di PPKD dan dimasukkan ke dalam kelompok akun Aset untuk Dikonsolidasikan.

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 9

- Pendapatan-LO diakui sebelumpenerimaan kas

- Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas

- Pendapatan-LO diakui setelahpenerimaan kas

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

10

JURNAL STANDAR PENDAPATAN-LO DAN PENDAPATAN-LRA

Page 6: TUJUAN RUANG LINGKUP · 2018. 10. 2. · JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP

6

Penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu sebelum kasditerima, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen

penetapan, seperti Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

11

PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

12

PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS

Proses SKPD

1 Penetapan Piutang Pendapatan (Debet)Pendapatan-LO (Kredit)

2 Pembayaran/Kas diterimaBendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan (Debet)Piutang Pendapatan (Kredit)

Perubahan SAL (Debet)Pendapatan-LRA (Kredit)

3a Penyetoran oleh Bend.Penerimaan ke Kas Daerah

R/K PPKD (Debet)Kas di Bendahara Penerimaan (Kredit)

Proses PKPD

3b Penyetoran oleh Bend.Penerimaan ke Kas Daerah

Kas di Kas Daerah (Debet)R/K SKPD (Kredit)

PENGAKUAN PENDAPATAN SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI SKPD

Page 7: TUJUAN RUANG LINGKUP · 2018. 10. 2. · JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP

7

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

13

Proses SKPD

1 Penetapan Piutang Pendapatan (Debet)Pendapatan-LO (Kredit)

2a Pembayaran/Kas langsung ke Kas Daerah

R/K PPKD (Debet)Piutang Pendapatan (Kredit)

Perubahan SAL (Debet)Pendapatan-LRA (Kredit)

Proses PKPD

2b Pembayaran/Kas langsung keKas Daerah

Kas di Kas Daerah (Debet)R/K SKPD (Kredit)

PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS

PENGAKUAN PENDAPATAN SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI PPKD

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

14

Proses PPKD

1 Penetapan Piutang Pendapatan (Debet)Pendapatan-LO (Kredit)

2 Pembayaran Kas ke Kas Daerah

Kas di Kas Daerah (Debet)PiutangPendapatan (Kredit)

Perubahan SAL (Debet)Pendapatan-LRA (Kredit)

PENDAPATAN-LO DIAKUI SEBELUM PENERIMAAN KAS

Contoh: Pendapatan DAU

PENGAKUAN PENDAPATAN PPKD

Page 8: TUJUAN RUANG LINGKUP · 2018. 10. 2. · JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP

8

Penetapan hak pendapatan dilakukan bersamaan dengan

diterimanya kas maka Pendapatan-LO diakui pada saat

kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

15

PENDAPATAN-LO DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN KAS

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

16

Proses SKPD

1 Penetapan dan Kas diterimaBendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan (Debet)

Pendapatan-LO (Kredit)

Perubahan SAL (Debet)Pendapatan-LRA (Kredit)

2a Penyetoran kas oleh Bend.Penerimaan ke Kas Daerah

R/K PPKD (Debet)Kas di Bendahara Penerima-an (Kredit)

Proses PKPD

2b Penyetoran kas oleh BendPenerimaan ke Kas Daerah

Kas di Kas Daerah (Debet)R/K SKPD (Kredit)

PENDAPATAN-LO DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN KAS

Contoh: Pendapatan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, BPHTB, Pendapatan Retribusi

PENGAKUAN PENDAPATAN SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI SKPD

Page 9: TUJUAN RUANG LINGKUP · 2018. 10. 2. · JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP

9

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

17

Proses PPKD

1 Penetapan sertaPembayaran / Kas diterima Kas Daerah

Kas di Kas Daerah (Debet)Pendapatan-LO (Kredit)

Perubahan SAL (Debet)Pendapatan-LRA (Kredit)

PENDAPATAN-LO DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENERIMAAN KAS

PENGAKUAN PENDAPATAN PPKD

Contoh: Pendapatan DBH Pajak/ DBH SDA, Pendapatan Dana Darurat, Pendapatan Hibah, Pendapatan Bunga Jasa Giro/Deposito/Pinjaman

Kas telah diterima mendahuluipenetapan hak pendapatan, maka Pendapatan-LO diakui

pada saat terbit dokumen penetapan

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

18

PENDAPATAN-LO DIAKUI SETELAH PENERIMAAN KAS

Page 10: TUJUAN RUANG LINGKUP · 2018. 10. 2. · JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP

10

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH19

Proses SKPD

1 Pembayaran Kas diterimaBendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan (Debet) Pendapatan Diterima Dimuka

(Kredit)Perubahan SAL (Debet)

Pendapatan-LRA (Kredit)

2a Penyetoran Kas oleh BendaharaPenerimaan ke Kas Daerah

R/K PPKDKas di Bendahara Penerima-an

(Kredit)3 Pengakuan pendapatan karena

telah terjadi penyerahan barang/jasa

Pendapatan Diterima Dimuka (Debet)Pendapatan-LO (Kredit)

Proses PKPD

2b Penyetoran Kas oleh BendaharaPenerimaan ke Kas Daerah

Kas di Kas Daerah (Debet)R/K SKPD (Kredit)

PENDAPATAN-LO DIAKUI SETELAH PENERIMAAN KAS

PENGAKUAN PENDAPATAN SKPD DAN PENERIMAAN KAS DI SKPD

- Beban diakui sebelumpengeluaran kas

- Beban diakui bersamaandengan pengeluaran kas

- Beban diakui setelahpengeluaran kas

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH20

JURNAL STANDAR BEBAN DAN BELANJA

Page 11: TUJUAN RUANG LINGKUP · 2018. 10. 2. · JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP

11

Penetapan kewajiban daerah dilakukan lebih dulu, maka beban diakui pada

saat terbit dokumen penetapan/pengakuan kewajiban,

seperti Surat Tagihan, walaupun kas belum dikeluarkan

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH21

BEBAN DIAKUI SEBELUM PENGELUARAN KAS

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 22

Proses SKPD

Kas dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran (UP/TU/GU)

1 Penetapan dan pengakuanbeban

Beban ….. (Debet)Utang Beban (Kredit)

2 Pembayaran utang olehBendahara Pengeluaran

Utang Beban (Debet)Kas di Bendahara Pengeluaran(Kredit)

3a Penerbitan SP2D GU oleh BUD Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet)R/K PPKD (Kredit)

Belanja ……….. (Debet)Perubahan SAL (Kredit)

Proses PKPD

3b Penerbitan SP2D GU oleh BUD R/K SKPD (Debet)Kas di Kas Daerah (Kredit)

BEBAN DIAKUI SEBELUM PENGELUARAN KAS

Contoh: Beban Jasa Kantor (Listrik, Air, Telepon)

PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - GU

Page 12: TUJUAN RUANG LINGKUP · 2018. 10. 2. · JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP

12

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH23

Proses SKPD

1 Penetapan dan pengakuan beban Beban ….. (Debet)Utang Beban (Kredit)

2a Pembayaran utang oleh BUD dengan SP2D-LS

Utang Beban (Debet)R/K PPKD (Kredit)

Belanja (Debet)Perubahan SAL (Kredit)

Proses PKPD

2b Pembayaran utang oleh BUDdengan SP2D-LS

R/K SKPD (Debet)Kas di Kas Daerah (Kredit)

BEBAN DIAKUI SEBELUM PENGELUARAN KAS

PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - LS

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah tidak terjadi

perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, maka beban diakui bersamaan

dengan saat pengeluaran kas

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 24

BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS

Page 13: TUJUAN RUANG LINGKUP · 2018. 10. 2. · JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP

13

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH25

Proses SKPD

1 Pengeluaran kas olehBendahara Pengeluaran

Pertanggungjawaban bukti-buktipengeluaran (peyusunan SPJ)

Beban (Debet)Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit)

2a Penerbitan SP2D GU oleh BUD Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet)R/K PPKD (Kredit)

Belanja ……….. (Debet)Perubahan SAL (Kredit)

Proses di PPKD

2b Pengeluaran kas oleh BUD R/K SKPD (Debet)Kas di Kas Daerah (Kredit)

BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS

Contoh: Beban Persediaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Gaji dan Tunjangan

PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - GU

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

26

Proses SKPD

1a Penetapan dan Pengakuan saat Penerbitan SP2D-LS oleh BUD

Beban …… (Debet)R/K PPKD (Kredit)

Belanja ……….. (Debet)Perubahan SAL (Kredit)

Proses PKPD

1b Penerbitan SP2D-LS oleh BUD

R/K SKPD (Debet)Kas di Kas Daerah (Kredit)

BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS

PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - LS

Page 14: TUJUAN RUANG LINGKUP · 2018. 10. 2. · JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP

14

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 27

Proses SKPD1 Kas dikeluarkan Bendaha-

ra Pengeluaran ke PPTKPanjar Kegiatan (Debet)

Kas di Bendahara Pengeluaran (Kredit)

2 PertanggungjawabanPPTK ke BendaharaPengeluaran,pengembalian sisa panjar

Uang Muka (Debet)Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet)

Panjar Kegiatan (Kredit)

3 Pertanggungjawabanbukti-bukti pengeluaran(peyusunan SPJ)

Beban ..... (Debet)Uang muka (Kredit)

4a Penerbitan SP2D GU olehBUD

Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet)R/K PPKD (Kredit)

Belanja ……….. (Debet)Perubahan SAL (Kredit)

Proses PKPD4b Penerbitan SP2D oleh

BUDR/K SKPD (Debet)

Kas di Kas Daerah (Kredit)

BEBAN DIAKUI BERSAMAAN DENGAN PENGELUARAN KAS

DIKELUARKAN MELALUI PPTK

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu dimana pengeluaran kas daerah

mendahului penetapan kewajiban daerah maka beban diakui saat barang atau jasa dimanfaatkan.

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

28

BEBAN DIAKUI SETELAH PENGELUARAN KAS

Page 15: TUJUAN RUANG LINGKUP · 2018. 10. 2. · JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP

15

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

29

Proses SKPD1 Pengeluaran kas oleh

Bendahara PengeluaranBeban Dibayar Dimuka (Debet)

Kas di Bendahara Pengeluaran(Kredit)

2 Penetapan dan pengakuan Beban ….. (Debet)Beban Dibayar Dimuka (Kredit)

3a Penerbitan SP2D GU olehBUD

Kas di Bendahara Pengeluaran (Debet)R/K PPKD (Kredit)

Belanja ……….. (Debet)Perubahan SAL (Kredit)

Proses PPKD

3b Penerbitan SP2D GU olehBUD

R/K SKPD (Debet)Kas di Kas Daerah (Kredit)

BEBAN DIAKUI SETELAH PENGELUARAN KAS

PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - GU

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

30

Proses SKPD

1a Penerbitan SP2D-LSoleh BUD

Beban Dibayar Dimuka (Debet)R/K PPKD (Kredit)

Belanja ……….. (Debet)Perubahan SAL (Kredit)

2 Penetapan dan pengakuan Beban …….(Debet)Beban Dibayar Dimuka(Kredit)

Proses PKPD

1b Penerbitan SP2D-LSoleh BUD

R/K SKPD (Debet)Kas di Kas Daerah (Kredit)

BEBAN DIAKUI SETELAH PENGELUARAN KAS

PENGAKUAN BEBAN SKPD - PEMBAYARAN DENGAN SP2D - LS

Page 16: TUJUAN RUANG LINGKUP · 2018. 10. 2. · JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP

16

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 31

1 Penerimaan Pinjaman Kas di Kas Daerah (Debet)Utang ........ (Kredit)

Perubahan SAL (Debet)Pinjaman Dalam Negeri dari............ (Kredit)

2 Penjualan Obligasi Pemerintah

Kas di Kas Daerah (Debet)Utang Dalam Negeri- Obligasi (Kredit)

Perubahan SAL (Debet)Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah (Kredit)

3 Hasil privatisasi perusahaan daerah

Jika privatisasi perusahaan daerah menghasilkan keuntungan

Kas di Kas Daerah(Debet)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Kredit)Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO (Kredit)

Perubahan SAL (Debet)Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan (Kredit)

Jika privatisasi perusahaan daerah menimbulkan kerugian

Kas di Kas Daerah(Debet)Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO (Debet)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Kredit)Perubahan SAL (Debet)

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan (Kredit)

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 32

4 Penerimaan kembalipinjaman yangdiberikan kepadapihak ketiga

Kas di Kas Daerah (Debet)Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya (Kredit)

Perubahan SAL (Debet)Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman kepada .... (Kredit)

5 Pencairan DanaCadangan

Kas di Kas Daerah (Debet)Dana Cadangan (Kredit)

Perubahan SAL (Debet)Pencairan Dana Cadangan (Kredit)

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Page 17: TUJUAN RUANG LINGKUP · 2018. 10. 2. · JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP

17

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 33

1 Pemberian pinjamankepada pihak ketiga

Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya (Debet)Kas di Kas Daerah (Kredit)

Pemberian Pinjaman Daerah kepada.......... (Debet) Perubahan SAL (Kredit)

2 Penyertaan modal pemerintah pada Perusahaan Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Debet)Kas Di Kas Daerah (Kredit)

Penyertaan Modal pada BUMD (Debet) Perubahan SAL (Kredit)

Pengumuman labaBUMD danpenerimaan devidenberupa kas

Pengumuman laba perusahaan daerah (metode ekuitas) :

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Debet)Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO (Kredit)

Pembayaran Dividen :

Kas di Kas Daerah (Debet)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Kredit)

Perubahan SAL (Debet)Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD-LRA(Kredit)

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 34

3 Pembayaran pokok pinjaman

Utang Sektor Dalam Negeri Sektor Perbankan (Debet)Kas di Kas Daerah (Kredit)

Pembayaran Pokok Pinjaman kepada.. - LRA (Debet) Perubahan SAL (Kredit)

4 Pembentukan Dana Cadangan

Dana Cadangan (Debet)Kas di Kas Daerah (Kredit)

Pembentukan Dana Cadangan (Debet) Perubahan SAL(Kredit)

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Page 18: TUJUAN RUANG LINGKUP · 2018. 10. 2. · JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP

18

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 35

Perolehan aset melalui mekanisme SPM - LS

1 Jurnal di SKPD Aset Tetap (Debet)R/K PPKD (Kredit)

Belanja Modal Pengadaan ....... (Debet)Perubahan SAL (Kredit)

2 Jurnal di PPKD R/K SKPD (Debet)Kas Di Kas Daerah (Kredit) Utang PFK (Kredit)

PEMBELIAN ASET TETAP

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 36

Saat belum selesai 100%1 Jurnal di SKPD Konstruksi Dalam Pengerjaan (Debet)

R/K PPKD (Kredit)Belanja Modal Pengadaan ....... (Debet)

Perubahan SAL (Kredit)

2 Jurnal di PPKD R/K SKPD (Debet) Kas Di Kas Daerah (Kredit) Utang PFK (Kredit)

Saat selesai 100% dan dibuat BAST3 Jurnal di SKPD Aset Tetap (Debet)

Konstruksi Dalam Pengerjaan (Kredit)

Aset Tetap (Debet)

Pendapatan Hibah dari ........-LO (Kredit)

PEMBANGUNAN ASET TETAP

PENERIMAAN HIBAH ASET TETAP

Page 19: TUJUAN RUANG LINGKUP · 2018. 10. 2. · JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP

19

PENYUSUTAN ASET TETAP

1 Pengakuan Penyusutan Aset Tetap

Beban Penyusutan Aset Tetap (Debet) Akumulasi Penyusutan (Kredit)

TUKAR MENUKAR ASET

1 Jika pertukaran aset menimbulkan keutungan

Aset Tetap... (yang masuk) (Debet) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (yang keluar) (Debet) Aset Tetap...(yang keluar) (Kredit) Surplus Penjualan Aset Nonlancar-LO (Kredit)

2 Jika pertukaran aset menimbulkan kerugian

Aset Tetap... (yang masuk) (Debet) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (yang keluar) (Debet) Defisit Penjualan Aset Nonlancar-LO (Debet) Aset Tetap...(yang keluar) (Kredit)

PENJUALAN

Kas di Bendahara Penerimaan/Piutang (Debet)

Akumulasi Penyusutan (Debet)

Suplus Penjualan Aset Nonlancar (Kredit)

Aset Tetap (Kredit) Perubahan SAL (Debet)

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LRA (Kredit)

37

DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH 38

1 Pengakuan

persediaan

(Metode Periodik)

Persediaan (Debet)

Beban Persediaan (Kredit)

2 Pengakuan Bagian

Lancar Piutang

Jangka Panjang

Bagian Lancar Tagihan/Piutang Jangka

Panjang (Debet)

Tagihan/Piutang Jangka Panjang (Kredit)

3 Pengakuan Bagian

Lancar Utang

Jangka Panjang

Utang Jangka Panjang (Debet)

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

(Kredit)

4 Penyusutan Aset

Tetap

Beban Penyusutan Aset Tetap (Debet)

Akumulasi Penyusutan (Kredit)

5 Penyisihan

Piutang

Beban Penyisihan Piutang (Debet)

Penyisihan Piutang (Kredit)

JURNAL PENYESUAIAN AKHIR TAHUN

Page 20: TUJUAN RUANG LINGKUP · 2018. 10. 2. · JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP

20

JURNAL PENUTUP

Pendapatan ............. LO (1) XXXPendapatan ............. LO (2) XXXPendapatan ............. LO (3) XXX

Beban ............. (1) XXXBeban ............. (2) XXXBeban ............. (3) XXXSurplus/Defisit-LO XXX

39

Surplus/Defisit-LO XXXEkuitas XXX

Pendapatan ............. LRA XXXBelanja XXXTransfer XXXSurplus/Defisit-LRA XXX

JURNAL STANDAR PENUTUP

Jurnal untuk menutup akun-akun

LO

JURNAL STANDAR PENUTUP

Jurnal untuk menutup akun-akun

LRA

SiLPA/SiKPA XXXPerubahan SAL XXX

Penerimaan Pembiayaan XXXPengeluaran Pembiayaan XXXPembiayaan Neto XXX

Surplus/Defisit-LRA XXXPembiayaan Neto XXX

SiLPA/SiKPA XXX

JURNAL STANDAR KOREKSI KESALAHAN YANG BERULANG DAN SISTEMIK

TRANSAKSI WP LEBIH BAYAR

1 Koreksi Pendapatan - LO Pendapatan Pajak ... -LO (Debet) Kas di Kas Daerah (Kredit)

2 Koreksi Pendapatan - LRA Pendapatan Pajak ... -LRA (Debet) Perubahan SAL (Kredit)

TRANSAKSI WP KURANG BAYAR

1 Koreksi Pendapatan - LO Kas di Kas Daerah (Debet) Pendapatan Pajak ... -LO (Kredit)

2 Koreksi Pendapatan - LRA Perubahan SAL (Debet) Pendapatan Pajak ... -LRA (Kredit)

40

Page 21: TUJUAN RUANG LINGKUP · 2018. 10. 2. · JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP

21

LAPORAN KEUANGAN TELAH DITERBITKAN

1 Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas

Pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan

2 Koreksi kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan menambah posisi kas

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran(Debet) Pendapatan Lainnya-LO (Kredit)

Perubahan SAL (Debet) Pendapatan Lainnya-LRA (Kredit)

3 Koreksi kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja/beban dan mengurangi posisi kas

Ekuitas (Debett) Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Kredit)

Saldo Anggaran Lebih (Debet) Perubahan SAL (Kredit)

41

LAPORAN KEUANGAN TELAH DITERBITKAN

4 Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang menambah ataupun mengurangi posisi kas

Jika terjadi penambahan Pendapatan-LRA Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Debet)

Saldo Anggaran Lebih (Kredit) Jika terjadi pengurangan Pendapatan-LRA Saldo Anggaran Lebih (Debet)

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Kredit)

5 Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang menambah ataupun mengurangi posisi kas

Jika terjadi penambahan Pendapatan-LO Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran(Debet)

Ekuitas (Kredit) Jika terjadi pengurangan Pendapatan-LO Ekuitas (Debet)

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Kredit)

42

Page 22: TUJUAN RUANG LINGKUP · 2018. 10. 2. · JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP

22

LAPORAN KEUANGAN TELAH DITERBITKAN

6 Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dan menambah maupun mengurangi posisi kas

a. Penerimaan pembiayaan - jika menambah saldo kas

Perubahan SAL (Debet) Saldo Anggaran Lebih..... (Kredit) Kas di Kas Daerah(Debet)

Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan (Kredit)

b. Penerimaan pembiayaan - jika mengurangi saldo kas

Saldo Anggaran Lebih .... (Debet) Perubahan SAL (Kredit) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan.....(Debet) Kas di Kas Daerah(Kredit) ......... c. Pengeluaran pembiayaan - jika

menambah saldo kas Perubahan SAL (Debet)

Saldo Anggaran Lebih (Kredit) Kas di Kas Daerah (Debet)

Dana Cadangan (Kredit) d. Pengeluaran pembiayaan - jika

mengurangi saldo kas Saldo Anggaran Lebih (Debet)

Perubahan SAL (Kredit) Dana Cadangan (Debet)

Kas di Kas Daerah (Kredit)

43

LAPORAN KEUANGAN TELAH DITERBITKAN

7 Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas dan menambah atau mengurangi posisi kas

Jika menambah kas dan mengurangi nilai aset tetap Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Debet)

Tanah Kantor (Kredit) Jika mengurangi kas dan menambah nilai aset tetap Peralatan Kantor (Debet)

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran (Kredit)

8 Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas

Jika menambah kas Kas (Debet)

Utang (Kredit)

Jika mengurangi kas Utang (Debet)

Kas (Kredit)

44

Page 23: TUJUAN RUANG LINGKUP · 2018. 10. 2. · JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL TUJUAN Meningkatkan pemahaman implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai PP

23

www.bpkp.go,id DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH