tugas kemiskinan karda-5

Tugas Mata Kuliah Transportasi dan Pembangunan

Dosen :

Dr. H. WALDIJONO, MS.

TRANSPORTASI DAN

PENGENTASAN KEMISKINAN

Dikerjakan oleh :

K a r d a D . Y a y a t Nim. 12537/PS/MSTT/2003

PROGRAM PASCA SARJANAMAGISTER SISTEM DAN TEKNIK TRANSPORTASI

UNIVERSITAS GADJAH MADAYOGYAKARTA - 2004

http://images.google.com/imgres?imgurl=news.bbc.co.uk/media/images/38236000/jpg/_38236634_rupiah300.jpg&imgrefurl=http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/030727_hewan.shtml&h=180&w=315&sz=9&tbnid=K7cmAaP3o_AJ:&tbnh=63&tbnw=112&prev=/images%3Fq%3DUang%26hl%3Den%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8

Magister Sistem dan Teknik Transportasi

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Kata Pengantar

“Ayam hidup diatas padi mati kelaparan” mungkin itu adalah pribahasa yang tepat untuk menggambarkan kemiskinan di Indonesia. Betapa tidak ? Indonesia adalah negara besar dengan lokasi yang strategis terbentang diantara dua samudera besar Asia dan Australia dan pernah digambarkan sebagai “Macan Asia”. Segala potensi dimiliki Indonesia dari kekayaan alam, sumber daya manusia dan suburnya tanah air, sampai digambarkan dalam lagu Koes Plus “....orang bilang tanah kita tanah surga, kayu dan batu menjadi tanaman....”. Namun apa yang terjadi sekarang ? kemiskinan menjadi hal yang biasa ditemui di negara kita, di kota maupun di desa.

Pada makalah ini yang merupakan tugas mata kuliah Transportasi dan Pembangunan, penulis akan berusaha membahas permasalahan mendasar yang menyebabkan kemiskinan terjadi di Indonesia. Penulis akan membandingkan pendapat-pendapat para pakar dan pemerhati masalah kemiskinan, selanjutnya mencari penanganan masalah terbaik (menurut penulis) yang mungkin dapat direkomendasikan. Solusi yang direkomendasikan akan dihubungkan dengan transportasi yang seringkali disebut sebagai pendukung dan penggerak roda perekonomian. Hal ini juga menarik karena “penyediaan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan” juga merupakan topik desertasi Bapak Susilo Bambang Yodhoyono, presiden kita sekarang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Waldijono yang telah membuka wawasan kami mahasiswa MSTT untuk selalu dapat berfikir kritis menyikapi permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar dan tidak semata-mata melihat dari sudut pandang transportasi semata. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa MSTT angkatan XIII serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian tugas ini.

Akhir kata penulis berharap makalah ini dapat diambil hikmahnya atau paling tidak akan menjadi kajian kita bersama untuk mencari solusi yang lebih baik. Semoga manfaat bagi kita semua, amiin.....

Yogyakarta, Nopember 2004Penulis,

(Karda D. Yayat)

Tugas Mata Kuliah Transportasi & Pembangunan 1Karda D. Yayat Angkatan XIII



TRANSPORTASI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

I. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara besar dengan segala potensi dan

kekayaan alam yang melimpah baik di daratan maupun di lautan.

Potensi yang dimiliki adalah lokasi yang strategis, wilayah yang luas

dengan beraneka ragam budaya dan jumlah penduduk yang besar

(tahun 2004 mencapai 215.631.379 jiwa). Segala kelebihan yang

dimiliki oleh Indonesia sangatlah memungkinkan untuk menjadikan

Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara. Dalam kurun

waktu yang cukup lama semenjak kemerdekaannya 17 Agustus 1945

sampai akhir Pemerintahan Orde Baru (zaman Presiden Soeharto)

Indonesia masih disegani dan diperhitungkan keberadaannya.

Namun ibarat pedang bermata dua, segala kelebihan yang dimiliki

akan menjadi bumerang bagi pemiliknya apabila kelebihan yang

dimiliki tersebut tidak dikendalikan dengan baik. Hal ini terjadi di

Indonesia, hampir semua hal yang seharusnya menjadi kelebihan

negara sebaliknya menjadi biang keladi keterpurukan ekonomi yang

terjadi sekarang ini. Sebagai contoh jumlah penduduk yang besar

karena tidak diberi kemampuan yang memadai menjadi sumber daya

yang tidak mempunyai nilai jual lebih jauh lagi bahkan menjadi beban

negara; besarnya kekayaan alam yang ada telah membuat rakyat

malas untuk bekerja selanjutnya menjadi pengangguran yang anehnya

sangat konsumtif terbukti dengan ramainya pasar dalam negeri yang

didominasi oleh “sampah-sampah” industri negara asing seperti China,

Jepang dan Amerika; yang terkini adalah keanekaragaman suku dan

budaya telah menjerumuskan beberapa daerah pada kancah

pertikaian; keyakinan bangsa yang berlebihan juga telah melalaikan




kewajiban untuk aspek pertahanan dan keamanan negara, setiap

harinya begitu banyak kekayaan alam baik di laut berupa ikan dan

kekayaan daratan berupa hasil hutan yang dijarah untuk

diselundupkan ke luar negeri.

Penyeludupan kekayaan alam negara telah diupayakan untuk

dikurangi dengan dibuatanya peraturan seperti yang terjadi di kelautan

yaitu sejak 1 Januari 2000, pemerintah telah melarang beroperasinya

kapal-kapal asing secara sewa di seluruh perairan Indonesia dengan SK

Mentan 1087/1999 tentang Pengadaan Kapal Perikanan dan

Penghapusan Sistem Sewa Kapal Perikanan Asing. Namun

kenyatannya kalau pun kapal yang diawaki oleh orang asing itu

tertangkap, jarang sekali dituduh melanggar peraturan perikanan

misalnya penggunaan jaring pukat harimau atau merasuki jalur

penangkapan yang seharusnya dilakukan oleh nelayan kecil. Sebab

mereka terlindungi oleh izin-izin yang dipalsukan. Pelanggaran yang

dituduhkan hanya sebatas administratif misalnya tak mengantungi

paspor. Mereka lalu diusir dengan kapalnya dan beberapa minggu

kemudian sudah kembali berlayar di perairan Indonesia. Peristiwa ini

terus berulang-ulang hingga kerugian perikanan yang diderita oleh

Republik ini mencapai 4 milyar dollar AS (sekitar Rp 30 trilyun) setiap

tahunnya. Padahal ekspor yang bisa dipacu oleh pengusaha, termasuk

nelayan-nelayan lokal, menurut data di Direktorat Jenderal Perikanan,

hanya 2 milyar dollar AS per tahun. Kapal-kapal asing berteknologi

canggih itu bisa merasuki perairan pantai hingga ZEEI, sedangkan

kapal-kapal nelayan lokal bertumpuk di daerah pantai yang sudah

padat tangkap.

Kondisi yang terjadi di sektor kelautan juga terjadi di sektor-sektor

lain seperti hasil hutan, pertambangan, pertanian dan lain- lain. Meski

telah terbit berbagai jenis peraturan seperti Keppres, pelanggaran-

pelanggaran atas ketentuan-ketentuan itu tetap berlangsung. Keppres




itu tak pernah mencapai sasaran, karena pelanggaran di lapangan

tidak bisa dibendung dikarenakan kuatnya jaringan sindikat. Sebagai

contoh menurut bekas Sekretariat Pengendalian Operasional

Pembangunan (Sesdalopbang) Solichin GP, keluarga Cendana sendiri

ikut andil dalam hal ini. Lewat seorang kroninya yakni seorang

pengusaha asal Semarang (Jawa Tengah) Tek Kiong alias Om Tikno

yang bergerak di bidang perikanan, keluarga Cendana bisa mengeruk

keuntungan tanpa harus terjun sendiri di lautan.

Pengerukan kekayaan yang melimpah di perairan Nusantara itu

sudah berlangsung lama dan operasinya sudah terjalin seperti jaringan

laba-laba karena melibatkan banyak pihak, mulai oknum petugas di

laut hingga pengusaha raksasa di Jakarta dan ironisnya hal ini

mendapat perlindungan (backing) dari oknum pemerintah. Aksi

pengerukan kekayaan alam semakin menjadi-jadi, setelah pihak luar

negeri ikut andil dalam gerakan ini mengakibatkan kekayaan alam

semakin menipis yang pada akhirnya sangat merugikan negara

terutama rakyat kecil.

Praktik seperti ini telah membalikan kenyataan bagi Indonesia

yang pada awalnya diprediksikan menjadi negara maju (apalagi

Repelita sudah mencai tahap tinggal landas) kini menjadi negara yang

terbelakang di Asia. Apa lagi yang bias dibanggakan sekarang ?

Indonesia telah dicap sebagai negara koruptor, miskin, penduduknya

bodoh dan sulit diatur dan tidak menghargai hak asasi manusia.

Kondisi perekonomian yang tidak stabil dan lemahnya pertahanan dan

keamanan nasional telah menghempaskan Indonesia ke jurang krisis

ekonomi yang berkepanjangan.

Apa sebenarnya yang sedang terjadi di Indonesia ? berbagai

masalah terus terjadi, kemiskinan terjadi dimana-mana, jurang

pemisah antara si kaya dan si miskin semakin lebar, pertikaian dan

huru-hara terus terjadi. Permasalahan- permasalahan tersebut Tugas Mata Kuliah Transportasi & Pembangunan 4Karda D. Yayat Angkatan XIII



terutama masalah kemiskinan yang disoroti banyak pihak termasuk

para politisi telah merambah dari desa ke kota. Dari data yang ada

dalam buku Agenda 21, kemiskinan terbesar yaitu 80 % justru terjadi

di Pulau Jawa sebagai pusat kegiatan hidup rakyat, kemiskinan juga

didominsai oleh penduduk kota dengan peningkatan tingkat urbanisasi

setiap tahunnya sejalan dengan kecenderungan peningkatan mobilitas

penduduk dari desa ke kota. Sampai tahun 2020 diperkirakan lebih

dari 50% penduduk tinggal di kota.

Berbagai aturan telah ditetapkan oleh pemerintah untuk

mengurangi permasalahan yang terjadi, bahkan telah terjadi empat

kali pergantian presiden pasca Orde Baru, namun sejauh ini belum

menampakan hasil yang berarti. Pertanyaan masih belum terjawab,

apa yang sedang terjadi ? apa yang salah sehingga Indonesia kini

memikul penderitaan yang panjang ? penduduk miskin, kualitas SDM

rendah, lapangan kerja tidak memadai, infrastruktur kurang dan lain-

lain.

Untuk menganalisis permasalahan yang sedang dialami negara,

penulis akan membahas beberapa pendapat dari para pakar dan

pemerhati masalah kemiskinan selanjutnya melakukan kajian lebih

lanjut berdasarkan pendapat para pakar tersebut untuk memberikan

rekomendasi penanganan masalah kemiskinan yang terjadi sekarang

ini. Tentu saja sesuai dengan judulnya “transportasi dan pengentasan

kemiskinan”, penulis akan menghubungkan masalah kemiskinan ini

dengan penyediaan fasilitas transportasi yang dapat mendukung

percepatan pencapaian tujuan tersebut.

II. Tujuan Penulisan

a. Mengetahui akar masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia;




b. Membandingkan pendapat para pakar dan pemerhati mengenai

masalah kemiskinan; dan

c. Merekomendasikan penanganan masalah yang terbaik.

III. Metodologi.

Metodologi penulisan yaitu dengan cara menjelaskan pendapat

para pakar dan pemerhati (deskripsi), kemudian membandingkan

(komparasi) selanjutnya mencari solusi penanganan masalah terbaik

(analisis sintesis).

III.1.Deskripsi

Pendapat para pakar dan pemerhati yaitu Prof. Dr. Gunawan

Sumodiningrat, Dr. Edy Suandi Hamid Mec, Paulus Mujiran, Prof. Dr. Sri

Edi Swasono, Indra Tranggono dan Dr. Waldijono dijelaskan secara

singkat sebagai berikut :

a. Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat Gurubesar UGM, Sekretaris

Komite Penanggulangan Kemiskinan dan Deputy Regional,

Nationality and Human Affairs, Secretariat The Vice President of

The Republic Indonesia (2004).

1) Penyebab utama dari kemiskinan ini adalah kelahiran. Artinya,

setiap bayi dilahirkan, pasti membawa konsekuensi menambah

angka kemiskinan, tidak ada bayi begitu lahir langsung kaya.

2) Solusi penanganan kemiskinan secara ekstrem adalah

melarang orang atau keluarga melahirkan selama masih




miskin. Ini pun masih harus menunggu sekitar 15 tahun, karena

anak-anak miskin berusia 15 tahun ke bawah harus dientaskan

dulu.

3) Kiprah perbankan dalam ikut mengentaskan kemiskinan

sekarang mempunyai komitmennya bagus, hanya pelaksanaan

di lapangan belum mendukung.

4) Dana untuk menanggulangi kemiskinan tetap harus masuk

melalui bank-bank umum, jangan sampai ada skema kredit

dana bergulir untuk penanggulangan kemiskinan masuk lewat

departemen-departemen. Departemen dan instansi-instansi

sebagai pendamping atau pembina saja. Bank umum harus

bekerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR),

kemudian ke bawah melalui Lembaga Keuangan Mikro dan

yang menjangkau rakyat bawah adalah lembaga yang ada di

bawah lembaga keuangan mikro ini. Kita harus mulai

memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat di bawah,

dan jaringan ini bisa kita dapatkan dari jaringan yang mungkin

sudah terbentuk melalui BKKBN selama ini.

b. Dr. Edy Suandi Hamid Mec, Peneliti di Pusat Studi Ekonomi

Pancasila (Pustep) UGM (2004).

1) Usaha kecil selama ini menjadi pihak yang terpinggirkan.

Padahal mereka merupakan kekuatan besar dalam

membangun perekonomian nasional. Meski demikian, sampai

saat ini, kelompok usaha kecil yang jumlah dominan, belum

menjadi perhatian yang utama dari pemerintah.

2) They are poor because poor policy. Mereka miskin karena

kebijakan mereka yang miskin. Artinya banyak orang miskin

yang terjadi, karena memang kebijakan pemerintah yang salah

dalam mensejahterakan rakyatnya.




3) Usaha pengurangan pengangguran membutuhkan perubahan

paradigma pembangunan yang tidak bisa hanya condong pada

pengusaha besar, melainkan sebaliknya untuk memberi

kesempatan yang lebih banyak pada unit usaha kecil, termasuk

usaha mikro dan menengah.

4) Problematik perekonomian Indonesia jelas tidak bisa

dilepaskan dari masalah pembangunan manusianya yang

relatif tertinggal kualitasnya. Anggaran negara sejak dulu

yang dikembalikan kepada rakyat khususnya rakyat kecil

tergolong kecil. Jika dimenej dan dibimbing dengan baik, maka

orang miskin bisa mengelola dana untuk usaha.

c. Paulus Mujiran, pemerhati kebijakan publik (2004)

1) Perilaku korup menghasilkan manajemen tambal sulam dan

melemahkan profesionalitas dalam pelayanan kepada

masyarakat.

a) Pertama, lahirnya produk politik tinggi. Jika dibandingkan

dengan bangsa-bangsa lain, wakil rakyat kita paling

berprestasi menghasilkan undang-undang dan peraturan

paling banyak di dunia. Lahirnya produk hukum tambal

sulam itu menyebabkan kita kurang patuh, karena

hukumnya sendiri tidak ditegakkan. Peraturan dilahirkan

guna memproteksi kebijakan yang cacat dan cela.

b) Kedua, korupsi menyebabkan ekonomi berbiaya tinggi.

Anggaran membengkak diperuntukkan sebagai pelicin di

berbagai lini. Penghematan yang bisa ditekan sebagai

prinsip good governance diabaikan, dan manajemen

pembangunan cenderung dijadikan proyek dan

kesempatan menjarah uang negara.

c) Ketiga, implikasi dari kebiasaan melakukan korupsi

menyebabkan moral dan etik rendah. Tumpulnya suara hati




ini menyebabkan kontrol tidak mau berjalan, serta

lemahnya supremasi hukum. Pada saat yang sama gairah

melakukan pelayanan kepada masyarakat secara

berkualitas terabaikan.

d) Keempat, kualitas pelayanan publik rendah bahkan

cenderung mengabaikan rakyat yang membutuhkan

pelayanan. Pelayanan prima sebagai bagian dari privatisasi

institusi publik tidak menjadi kenyataan karena pelayanan

diberikan karena ada uang.

2) Membenahi kualitas pelayanan publik harus dimulai dengan

membenahi mentalitas aparat birokrasi dan virus-virus korupsi.

Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas yang paling

utama, karena jika tidak ada langkah konkret apapun yang

dilakukan hasilnya tidak akan optimal.

3) Genderang melawan korupsi hanya akan efektif jika ada

political will dari elit politik dari pusat hingga ke daerah-daerah.

Pemilu 2004 harus menghasilkan pemerintahan yang kuat dan

berani menegakkan hukum dan menyentuh persoalan korupsi

mendasar. Mendambakan pelayanan profesional di masa

mendatang harus dimulai sekarang dengan memilih wakil

rakyat yang bebas korupsi.

d. Prof. Dr. Sri Edi Swasono, pengamat ekonomi (2004).

1) Pembangunan selama ini hanya mampu menggusur orang

miskin bukan menggusur kemiskinan. Penggusuran kaki lima

secara kasar dan tidak manusiawi berjalan secara rutin di

mana-mana. Para petinggi negara sibuk mengurus jabatan dan

nasibnya sendiri.

2) Sekarang yang berlaku bukan vox populi vox dei (suara rakyat

adalah suara Tuhan) tetapi vox populi vox argentum (suara

rakyat adalah suara uang). Rakyat dijadikan mainan. Tidak

pernah ada kesulitan menyediakan tanah dan lokasi untuk mal




dan plaza ataupun supermarket mewah, yang bukan untuk

rakyat banyak, melalui penggusuran terbuka, terselubung

maupun ruislag. Ini semua untuk kepentingan kaum

neoliberalis. Tetapi selalu sulit untuk menyediakan sejengkal

tanah untul rakyat kecil yang bertahan hidup dengan K-5-nya

tanpa BLBI dan tanpa merampok aset negara.

3) Sektor informal dan ekonomi rakyat yang UKM saja (belum

seluruh ekonomi rakyat) memberikan sumbangan sangat besar

kepada lapangan kerja (88 % dari keseluruhan lapangan kerja).

Ekonomi rakyat ini memberikan kehidupan murah kepada

rakyat kecil yang pemerintah sendiri tidak mampu

memenuhinya. Adalah kewajiban negara, pemerintah pusat

dan pemerintah daerah untuk menertibkan K-5, bukan

menggusur mereka.

e. Indra Tranggono, pengamat budaya (2004).

1) Volvo dan Keteladanan. Dengan menolak fasilitas mewah,

ketua MPR Hidayat Nurwahid dan para wakilnya ingin

mengedepankan keteladanan. Sebuah sikap moral

kepemimpinan yang lekat dengan kesederhanaan yang kini

makin dilupakan. Sebaliknya, sikap hedonis dan sikap kemaruk

kekuasaan dan kemaruk material makin dipuja.

2) Menguapnya keteladanan pada sebagian (besar) pemimpin dan

pejabat publik tidak lepas dari kekeliruan cara pendang orang

atau masyarakat terhadap jabatan. Selama ini, ‘makhluk’

bernama jabatan diidentifikasi sebagai kamukten (kejayaan

hidup yang ditopang kekayaan dan kemewahan). Sehingga

kepemilikan menjadi ukuran yang signifikan dibanding

kepribadian, pengabdian, dan prestasi pelayanan.

3) Bagi pemimpin atau pejabat publik, keteladanan merupakan

kunci untuk tetap dipercaya rakyat (stake holders). Di dalam




keteladanan terkandung dedikasi dan komitmen sosial yang

berbuah kualitas pelayanan bagi publik.

f. Waldiyono (2004)

1) Penyebab kemiskinan adalah kultur dan struktur. Masalah

kultur (budaya) misalnya karena masyarakat yang malas dan

tidak berkualitas menyebabkan kemiskinan terus berlanjut.

Sedangkan masalah struktur atau kebijakan yang salah

contohnya adalah pembangunan jembatan suramadu yang

belum waktunya, karena seara ekonomi jembatan tersebut

layak dibangun + 35 tahun lagi namun kenyataannya

dipaksakan dengan cara menghutang.

2) Faktor utama yang perlu diperhatikan adalah kualitas sumber

daya manusia dan keteladanan yaitu dengan cara

memberantas korupsi dan menegakkan hukum mulai dari atas

(pemimpinnya). Ini diperlukan sebagai keteladanan, sebagai

contoh konkret adalah kasus si China yang sedang giat

memberantas korupsi. Pemimpin China mengatakan “sediakan

100 peti mati, 99 sediakan bagi para koruptor, dan 1 lagi untuk

saya sendiri apabila melanggar”, ini adalah bukti ketauladanan

yang mungkin akan baik untuk diterapkan di semua tempat

termasuk Indonesia.

Kualitas individu manusia ditentukan oleh interaksi antara

nurani, akal dan panca indera sebagai berikut :


II

IIII IIIIII

Nurani

nilai

Akalteori

Panca inderaFakta & Fenomena



Sesuai gambar diatas Waldijono (2004) menggambarkan

bahwa manusia yang baik mempunyai karakteristik nurani,

akal dan panca indera yang baik, masing-masing mempunyai

keseimbangan dan menghasilkan output yang baik pula.

3) Waldijono (2002) juga menerangkan keterkaitan antara unsur dan perencanaan

transportasi dengan tabel sebagai berikut :

Unsur Tujuan Teknis Tujuan StrategisTujuan

Konsepsional

1. Sistem Tata Guna

Tanah

2. Sistem Jaringan Jalan

3. Sistem Moda

Angkutan

4. Sistem Terminal

5. Sistem Parkir

6. Sistem Arus

Lalulintas

7. Sistem Geometri

Ruas dan Simpang

8. Sistem Perkerasan

Jalan

9. Sistem Konstruksi

Jembatan

10. Sistem Tanda dan

Marka

11. Sistem Lampu

Lalulintas

12. Sistem Sosial budaya

13. Sistem lainnya

Kegiatan

Transportasi

yang :

Cepat ;

Tepat ;

Aman ;

Nyaman ;

Ekonomis.

1. Penciptaan

lapangan

kerja

2. Keadilan

distribusi

pendapatan

3. peningkatan

ekonomi

4. stabilitas

harga

5. efesiensi dan

efektivitas

6. DSR < 25 %

7. Kelestarian

SDA

8. Kualitas SDM

9. Sustainabilita

s

10.dll

Meningkatkan

kesejahteraan

hidup

masyarakat

lahir batin,

sekarang

besok, dunia

akhirat.

III.2. Komparasi




Perbandingan pendapat para pakar dan pemerhati tentang

kemiskinan dapat diringkas dalam tabel berikut :

Pakar/pemerhati Penyebab kemiskinanSolusi yang

ditawarkan

a. Prof. Dr.

Gunawan

Sumodiningrat

(2004)

Kemiskinan dianggap

sebagai penyebab yang

membuat makin miskin

Program pengentasan

kemiskinan dengan

UKM

b. Dr. Edy Suandi

Hamid (2004)

Kemiskinan diakibatkan

oleh kebijakan yang

salah.

Perbaiki sistemnya

c. Paulus Mujiran

(2004)

manajemen tambal

sulam dan melemahkan

profesionalitas dalam

pelayanan kepada

masyarakat

memilih wakil rakyat

yang berkualitas

dalam menciptakan

citra good governance.

d. Prof. Dr. Sri Edi

Swasono (2004)

menggusur orang

miskin bukan

menggusur kemiskinan

Memberi fasilitas

kepada Pedagang Kaki

Lima

e. Indra Tranggono

(2004)

Keteladanan Keteladanan pejabat

dan merubah pola pikir

masyarakat tentang

“jabatan”

f. Waldiyono

(2004)

Kultur dan struktur Meningkatkan kualitas

SDM dan keteladanan

III.3. Analisis, Sintesis




a. Analisis kemiskinan di Indonesia

Pada awalnya Indonesia adalah negara yang mempunyai segala

potensi untuk menjadi negara besar, seperti sudah disebutkan

sebelumnya kekayaan alam Indonesia demikian melimpah dari Sabang

sampai Merouke, jumlah penduduk yang besar dan lokasi strategis.

Apabila sekarang Indonesia dikatakan sebagai negara miskin, maka

ada sesuatu yang salah dengan pengelolaannya.

Untuk mengkaji kemungkinan kekeliruan yang dilakukan Indonesia,

kita dapat melihat sejarah perkembangan Indonesia sejak

kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Deklarasi Republik Indonesia

adalah kulminasi dari perjuangan panjang rakyat Indonesia melawan

penjajahan Inggris, Belanda dan Jepang. Wilayah administrasi

pemerintahan Republik Indonesia adalah keseluruhan dari bekas

wilayah jajahan dengan komitmen dari perwakilan tiap daerah untuk

membentuk sebuah negara kesatuan. Perlu dicatat bahwa pada zaman

penjajahan, perjuangan rakyat dilakukan secara kedaerahan karena

belum mempunyai rasa persaudaraan.

Setelah Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya, mulai

dibentuk pemerintahan yang mengakomodasi berbagai kepentingan.

Pemerintahan yang dibentuk juga kemudian mengalami masa krisis

yang panjang karena masih harus menghadapi para penjajah yang

ingin kembali menancapkan kuku-kuku kekuasaannya di Indonesia

yang terkenal sangat kaya akan sumber daya alam ini. Dalam masa

krisis yang berkepanjangan tersebut, pemerintahan yang sah juga

menghadapi berbagai tantangan yang lain berupa pemberontakan dari

dalam negeri sendiri yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan,

sebut saja pemberontakan Kahar Mudzakar, Ratu Adil dan yang paling




bersejarah yaitu pemberontakan G 30 S /PKI. Sejarah ini

menggambarkan betapa banyak problema yang tersimpan dalam

tubuh negara kesatuan Republik Indonesia ini dan mungkin akan

sangat berbahaya apabila tidak dikelola dengan sebuah pemerintahan

yang adil.

Pada masa Orde Lama, berbagai konsep pembangunan telah

ditawarkan oleh para petinggi negara, sebut saja Moh Hatta (wakil

presiden RI) dengan ekonomi kerakyaktannya yang menekankan

pembangunan ekonomi dari tingkatan terendah dalam masyarakat dan

diberi wadah dalam koperasi. Namun Presiden terpilih Ir. Soekarno

menghendaki lain dan lebih menyukai proyek-proyek mercu suar yang

mungkin diprediksikan akan lebih dapat mempercepat pembangunan.

Pada masa Orde Baru, pembangunan Indonesia dicanangkan

dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I sampai VI yang

pada tahapan akhirnya sudah mencapai tahap tinggal landas. Program

pembangunan Repelita secara kontekstual sudah benar yaitu

membangun sumber daya manusia (Repelita I/II) baru kemudian

membangun infrastuktur (Repelita II-VI), tapi ada kesalahan mendasar

yaitu biaya yang diambil dari luar negeri (mis : Bank Dunia) berupa

pinjaman melebihi kemampuan ekonomi negara. Indonesia baru

disadarkan dari kesalahan itu pada saat terjadi badai krisis moneter

tahun 1997.

Krisis moneter yang berkepanjangan sampai sekarang diakibatkan

karena jatuh temponya pinjaman luar negeri yang harus dibayar

dengan dollar Amerika. Pinjaman luar negeri yang telah dinikmati

selama beberapa dasawarsa juga telah menenggelamkan Indonesia

karena ternyata hutang tersebut tidak dipergunakan untuk

pembangunan melainkan menjadi lahan korupsi bagi pihak-pihak

tertentu.




Menurut hasil penelitian pada tahun 1998, 80% perekonomian

Indonesia terpusat di Pulau Jawa dan dari jumlah tersebut 80%-nya

dikuasai oleh para konglomerat. Data ini menunjukkan bahwa telah

terjadi kesenjangan besar-besaran di Indonesia dan laporan

pertumbuhan ekonomi selama pemerintahan Orde Baru adalah bias.

Menurut Hamzah Haz (1993), kesenjangan ini antara lain diakibatkan

oleh kebijakan pemerataan yang berkaitan dengan redistribusi dan

retribusi harta produksi belum mendapat perhatian. Yang pertama

mengacu pada pendistribusian asset produksi (modal), sedangkan

yang kedua lebih kepada pengalokasian sebagian harta produksi yang

dimiliki oleh golongan kuat untuk membantu tumbuhnya pengusaha

golongan ekonomi lemah. Program-program seperti penyediaan kredit

telah dikembangkan, tetapi hal tersebut masih bersifat parsial.

Kasus khusus pada masa krisis moneter adalah Bali, yang hampir

tidak mendapatkan pengaruh dengan kenaikan nilai tukar dollar

Amerika. Hal ini dikarenakan Bali produktif untuk mengekspor barang-

barang kerajinan tangan (handycraft) ke luar negeri sehingga tingginya

nilai tukar dollar malah “membawa berkah” bagi masyarakat Bali.

Dari gambaran sejarah diatas dapat dikatakan bahwa penyebab

kemiskinan Indonesia adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1) Penyalahgunaan hutang luar negeri dan korupsi;

2) Kebijakan pemerintah yang memihak pihak tertentu

(konglomerat) ;

3) Rakyat tidak produktif ;

4) Pemerintahan tidak produktif.

b. Sintesis




Merujuk pada pendapat para ahli dan pemerhati tentang

kemiskinan di Indonesia, dapat dikatakan bahwa pendapat Waldijono

(2004) lebih mendekati permasalahan yang ada. Waldijono (2004)

mengatakan bahwa kemiskinan diakibatkan oleh kultur dan struktur,

kultur dapat diartikan karena sifat masyarakat yang kurang baik yaitu tidak

produktif (malas), boros (terlalu konsumtif) dan tidak mau belajar ; sedangkan

struktur dapat diartikan karena pemerintah yang tidak efisien dan

menghasilkan kebijakan-kebijakan yang keliru. Sedankan pendapat-

pendapat lain yaitu Paulus Mujiran (2004), Prof. Dr. Sri Edi Swasono (2004),

Indra Tranggono (2004) dapat dipakai untuk program penanganan masalah

kemiskinan yaitu dengan memilih wakil rakyat yang berkualitas dan dapat

memberi keteladanan, menciptakan citra good governance. memprioritaskan

pembangunan kepada rakyat kecil (seperti fasilitas khusus yang menarik

untuk PKL), dan yang lebih penting adalah membangun masyarakat yang

produktif.

Pendapat Waldijono (2004) yang menekankan pada artipentingnya

kualitas sumber daya manusia dan keselarasan antara nurani, akal dan

panca indera dapat dicontohkan dalam bidang transportasi sebagai

berikut :

Matrik Pembangunan dan Motifnya di Bidang Transportasi

Motif

Kegiatan

Ekono

mi

(1)

Sosi

al

(2)

Politi

k

(3)

Buday

a

(4)

Pertahan

an

(5)

Religiu

s

(6)

Ekonomi(1) 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Sosial (2) 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Politik (3) 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Budaya (4) 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Pertahanan( 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6




5)

Religius (6) 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

Keterangan :

Baris 3 = Politik Kafah

Kolom 3 = Politik Sekunder

Penjelasan :

Kegiatan Ekonomi

1.1. Kegiatan Ekonomi bermotif Ekonomi

a. Masuknya / beroperasinya perusahaan penerbangan ke

wilayah Indonesia adalah bentuk kegiatan ekonomi yang

bermotif ekonomi dan sangat menguntungkan negara lain,

karena pangsa pasar transport dari dan ke Indonesia sukup

tinggi serta memiliki prospek yang sangat bagus.

b. Disewakannya pesawat udara dari negara maju (Amerika

Serikat) ke Asia termasuk Indonesia sebagai akibat trauma

bom di World Trade Center. Kegiatan ini tetap bermotif

ekonomi bagi negara pemilik pesawat karena seara

ekonomi maupun finansial akan sangat merugikan apabila

pesawat tidak beroperasi.

c. Pembentukan organisasi negara-negara di Asia Tenggara

dalam ASEAN adalah bentuk kerjasama multilateral yang

bermotif menjaga kestabilan perekonomian.

d. Pembentukan organisasi negara-negara pengekspor minyak

(OPEC) bertujuan untuk melindungi kelangsungan hidup

(perekonomian) negara anggota.




e. Pembangunan jalan tol adalah kegiatan yang berotientasi

ekonomi karena mengutamakan pergerakan yang efisien

atau dapat menurunkan biaya transportasi.

1.2. Kegiatan Ekonomi bermotif Sosial

a. Pinjaman (kredit lunak) dari pemerintah untuk membantu

pengusaha angkutan umum membeli suku cadang

kendaraan. Ini dilaksanakan Pemerintah pada saat krisis

moneter (tahun 1998) yang menyebabkan melambungnya

harga suku cadang, sehingga banyak kendaraan angkutan

umum yang dikanibal.

b. Pengoperasian angkutan umum massal (seperti busway di

Jakarta) dapat dikategorikan kegiatan ekonomi yang

berorientasi sosial karena mengutamakan pelayanan

kepada masyarakat.

c. Pembangunan trotoar dan jembatan penyeberangan yang

dapat diakses oleh semua pengguna transportasi

(termasuk yang diffable).

d. Penyediaan transportasi perintis seperti DAMRI di daerah

terbelakang dimasudkan untuk membantu masyarakat

kurang mampu/ ekonomi lemah.

e. Pengadaan mobil nasional pada zaman Orde Baru (Proyek

Tommy Suharto), walaupun pada akhirnya proyek ini

kurang sukses, namun pada awalnya dimaksudkan agar

semua kalangan dapat membeli kendaraan dengan harga

murah.

1.3. Kegiatan Ekonomi bermotif Politik

a. Perdagangan antara Indonesia dan Israel (zaman Gus Dur)

dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan Indonesia-

Amerika karena pada saat itu seringkali terjadi demonstrasi

di Indonesia yang memojokkan Amerika (George Bush).




b. Kerjasama bilateral dalam perdagangan dunia antara

Indonesia dan Cina pada zaman pemerintahan Gus Dur

dimaksudkan untuk memperbaiki hubungan politik kedua

negara.

c. Bantuan penyediaan angkutan umum (oleh partai tertentu)

pada saat kampanye PEMILU untuk mendapatkan

dukungan rakyat.

d. Pembangunan infrastruktur apabila partai tertentu menang

di satu daerah.

1.4. Kegiatan Ekonomi bermotif Budaya

a. Pengoperasian becak dan andong di Yogyakarta

dimaksudkan untuk menjaga kelestarian budaya.

b. Pengoperasian pasar tradisional yang dapat menarik wisata

tetap mempertahankan nilai budaya.

c. Pembukaan trayek baru sebagai akses ke kawasan

pariwisata.

1.5. Kegiatan Ekonomi bermotif Pertahanan

a. Pembelian kapal laut (alat transportasi yang digunakan oleh

Angkatan Laut) dari negara lain untuk menjaga keamanan

nasional.

b. Kerjasama negara-negara ASEAN juga pada awalnya

bermotif menjaga pertahanan Asia Tenggara.

1.6. Kegiatan Ekonomi bermotif Religius

a. Pengusaha angkutan umum yang mengambil keuntungan

sewajarnya (maksimal 25 %), dimaksudkan untuk

mendapatkan rejeki yang halal dan diridhoi Allah SWT.

b. Pembangunan jalan dan jembatan di Bali yang tidak

memperbolehkan adanya jalan laying mempunyai motif

religi.




c. Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam

pemberangkatan jemaah haji dimaksudkan untuk memberi

kesempatan kepada ummat Islam dalam menjalankan

ibadahnya.

Kegiatan Sosial

2.1. Kegiatan Sosial bermotif Ekonomi

a. Bantuan beasiswa (biasa pendidikan) dari negara-negara

maju seringkali dibarengi keinginan negara tersebut untuk

mencari pasar baru untuk menjual teknologinya. Sebagai

contoh Jepang dan Austaralia seringkali memberikan

beasiswa untuk jurusan transportasi, kemudian pada

setelah menyelesaikan pendidikan, mahasiwa ditawarkan

untuk dapat menjual alat pengendalian persimpangan

(mis : ATCS). Hal ini pada akhirnya akan menguntungkan

negara maju karena kita akan mengalami ketergantungan

dalam hal suku cadang (spare parts).

b. Pinjaman Pemerintah Jepang berupa penyediaan

infrastuktur transportasi dan tenaga ahlinya bermotif

mencari keuntungan jangka panjang (ekonomi). Kegiatan

ini akan saling menguntungkan apabila sikelola secara

proesional, namun pada prakteknya Indonesia banyak

dirugikan sebagai contoh pemberian gaji kepada konsultan

Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan dengan gaji

konsultan Jepang sendiri, padahal biaya tersebut akan

dibebankan sebagai hutang Pemerintah Indonesia yang

diambil dari pajak yang dikenakan kepada masyarakat

pengguna (user) dalam hal ini rakyat Indonesia.




c. Penyediaan transportasi perintis seperti DAMRI di daerah

terbelakang, pada akhirnya dimaksudkan untuk memacu

perkonomian daerah terbelakang tersebut.

d. Penyaluran tenaga kerja ke luar negeri dimaksudkan untuk

meningkatkan perekonomian negara.

2.2. Kegiatan Sosial bermotif Sosial

a. Pengiriman tanaga medis/dokter untuk korban bencana

alam.

b. Penyaluran beras murah (raskin) untuk masyarakat miskin.

c. Penyaluran bantuan kepada korban-korban bencana alam.

2.3. Kegiatan Sosial bermotif Politik

a. Pengiriman bantuan fasilitas kesehatan dari Pemerintah

Cina kepada rakyat Irak adalah bagian dari strategi politik

Cina yang seolah-olah “tidak ambil pusing” dengan sepak

terjang Amerika.

b. Pembangunan infrastuktur (transportasi) di Timor Timur

(pada saat sebelum merdeka) dimaksudkan agar tidak ada

keinginan rakyatnya untuk memisahkan diri dari Indonesia.

c. Perayaan Bom Bali selain untuk mengenang tragedy Bali

juga dimaksudkan untuk “menjaga perasaan” Australia.

d. Pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Jepang kepada

wanita-wanita Indonesia yang telah menjadi korban

keganasan tentara Jepang (menjadi geisha) pada saat

menjajah Indonesia dimaksudkan untuk mengambil hati

Indonesia agar dapat melupakan masa lalu.

e. Bantuan biaya pembangunan infrastuktur (jalan dan

jembatan, penerangan jalan) dari tokoh-tokoh partai

tertentu untuk menarik simpati rakyat.




f. Bantuan penyediaan angkutan umum (oleh partai tertentu)

dimaksudkan untuk dapat menarik simpati pada saat

PEMILU.

2.4. Kegiatan Sosial bermotif Budaya

a. Kerja bakti untuk membersihkan jalan di lingkungan sekitar

kawasan pariwisata dengan bergotong royong.

b. Pembentukan LKMD dimaksudkan untuk melestarikan

budaya perdesaan Indonesia yaitu gotong-royong.

2.5. Kegiatan Sosial bermotif Pertahanan

a. Pengiriman bantuan personil untuk menjaga keamanan

dunia dimaksudkan untuk menunjukkan eksistensi dan

menjaga kedaulatan negara sendiri.

b. Pengiriman bantuan fasilitas kesehatan dari Malaysia

kepada Indonesia (zaman Presiden Suharto) dimaksudkan

untuk menghentikan pertikaian (perang dingin) yang telah

terjadi sebelumnya (zaman Presiden Sukarno).

2.6. Kegiatan Sosial bermotif Religius

a. Hibah sebagian lahan pekarangan yang dimiliki warga untuk

pelebaran jalan. Pemilik lahan bermaksud untuk beribadah

di jalan Allah SWT.

b. Kerjasama / gotong royong masyarakat desa untuk

membersihkan jalan dan saluran air (got) yang

dimaksudkan dalam rangka ibadah sesuai agama dan

kepercayaan masing-masing.




Kegiatan Politik

3.1. Kegiatan Politik bermotif Ekonomi

a. Kebijakan untuk bekerjasama dengan pihak asing dalam

pembangunan nasional seringkali berupa konsep yang

ditawarkan oleh partai-partai peserta PEMILU. Hal ini akan

berdampak baik apabila mempertimbangkan kebutuhan

perekonomian nasional.

b. Contoh dari Malaysia adalah ketidakmauan kerjasama

dengan IMF, dapat dijadikan pelajaran politik dari Mahathir

Muhammad tentang bagaimana mengelola perekonomian

nasional yang bertanggung jawab. Keberhasilan program ini

tidak lepas dari dukungan rakyat (publik) untuk mendukung

program pemerintah.

3.2. Kegiatan Politik bermotif Sosial

a. Kegiatan pemberian santunan kepada masyarakat miskin

yang dilakukan tokoh-tokoh partai politik dimaksudkan

untuk pemenuhan kebutuhan hidup (makanan, pakaian).

b. Pawai / kampanye politik yang dilakukan dengan tertib di

jalan, mematuhi peraturan berlalulintas akan memberi efek

sosial yang baik karena diberikan percontohan.

3.3. Kegiatan Politik bermotif Politik

a. Pengambilan kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga

kestabilan politik dalam negeri seperti pemilihan presiden

secara langsung.

b. Kegiatan pawai politik untuk menarik simpati yang

dilakukan di jalan. Kegiatan memberikan pengaruh yang

baik apabila dilakukan dengan simpatik, tertib, teratur dan

mematuhi peraturan lalulintas. Dengan sendirinya




dukungan rakyat akan timbul karena rasa suka dan

simpatiknya.

3.4. Kegiatan Politik bermotif Budaya

Kebijakan pemerintah untuk melestarikan budaya daerah.

3.5. Kegiatan Politik bermotif Pertahanan

Kunjungan Presiden RI ke negara-negara sahabat, selain

dimaksudkan untuk menjalin kerjasama ekonomi, juga

dimaksudkan untuk kerjasama dalam pertahanan dan

keamanan.

3.6. Kegiatan Politik bermotif Religius

Keikutsertaan tokoh-tokoh agama dalam dunia politik dengan

maksud untuk “amar ma’ruf nahi munkar”, atau dengan kata

lain hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjalankan

perintah Allah SWT.

Kegiatan Budaya

4.1. Kegiatan Budaya bermotif Ekonomi

a. Pameran seni dan budaya daerah ke luar negeri

dimaksudkan untuk memperkenalkan jatidiri (budaya)

Indonesia yang beraneka-ragam serta menarik wisatawan

mancanega untuk datang ke Indonesia.

b. Pelestarian becak dan andong di Yogyakarta penuh dengan

nuansa budaya, namun motifnya juga adalah memberikan

lahan pekerjaan kepada masyarakat.

c. Pameran makanan khas daerah untuk menambah lapangan

kerja/ usaha masyarakat.

4.2. Kegiatan Budaya bermotif Sosial




a. Pagelaran/ pameran yang ditujukan untuk hiburan rakyat

kecil.

b. Tour/ show kelompok seniman tertentu yang dimaksudkan

untuk menggalang dana bagi korban bencana alam.

4.3. Kegiatan Budaya bermotif Politik

Demontrasi mahasiswa di jalan-jalan yang ditampilkan dalam

bentuk seni (misalnya tampomim) bertujuan untuk melakukan

protes atau memberikan peringatan pada tokoh politik yang

dianggap kurang sesuai.

4.4. Kegiatan Budaya bermotif Budaya

a. Pentas / pameran pakaian adat dimaksudkan untuk

membudayakan budaya.

b. Pagelaran/ pameran yang ditujukan untuk menghidupkan

kembali kebudayaan masyarakat warisan leluhur.

c. Pemakaian bahasa daerah dalam forum daerah atau dalam

siaran berita televisi daerah, dimaksudkan bukan untuk

menonjolkan perbedaan tetapi menampilkan dan m

melestarikan keanekaragaman budaya sebagai asset

bangsa.

4.5. Kegiatan Budaya bermotif Pertahanan

a. Pemakaian bahasa nasional di kongres internasional adalah

upaya menunjukkan eksistensi bangsa dan pertahanan diri.

b. Pentas / pameran senjata dan pakaian untuk menunjukkan

eksistensi. Contoh upacara perang suku pedalaman Irian.

4.6. Kegiatan Budaya bermotif Religius

Pagelaran wayang kulit yang dibarengi wejangan-wejangan

religius. Hal ini sangat efektif diterapkan pada zaman Wali




Songo karena masyarakat dengan cara tidak sadar

mendapatkan pelajaran kehidupan beragama.

Kegiatan Pertahanan

5.1. Kegiatan Pertahanan bermotif Ekonomi

a. Zone Ekonomi Ekslusif dimaksudkan untuk melindungi

kekayaan negara yang sebesar-besarnya akan

dipergunakan untuk kepentingan rakyat.

b. Kerjasama pertahanan negara yang bertetangga (misal :

patroli bersama antara angkatan bersenjata Indonesia dan

Malaysia) dimaksudkan untuk melindungi perekonomian

negara masing-masing.

5.2. Kegiatan Pertahanan bermotif Sosial

Penjagaan wilayah laut dan pantai untuk melindungi

keselamatan nelayan/ masyarakat pesisir pantai.

5.3. Kegiatan Pertahanan bermotif Politik

Zone Ekonomi Ekslusif menjadi batas terluar wilayah kekuasaan

negara dan menjadi basis pertahanan politik.

5.4. Kegiatan Pertahanan bermotif Budaya

Pembangunan tugu/ gapura yang terletak di perbatasan dan

didesain dengan motif budaya setempat dimaksudkan untuk

melestarikan nilai-nilai budaya.

5.5. Kegiatan Pertahanan bermotif Pertahanan

a. Zone Ekonomi Ekslusif tidak memungkinkan kapal-kapal

berbendera asing melewati wilayah territorial Indoneisa

tanpa lijin.




b. Patroli laut yang dilaksanakan Angkatan Bersenjata

dimaksudkan untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan.

5.6. Kegiatan Pertahanan bermotif Religius

Larangan masuknya faham-faham atheis (lewat televisi, radio,

dll) ke Indonesia yang dapat merusak tatanan kehidupan

beragama.

Kegiatan Religius

6.1. Kegiatan Religius bermotif Ekonomi

Perbaikan mental rokhani ummat beragama seperti dengan

siraman yang pada akhirnya dapat menjadi semangat untuk

meningkatkan perkonomian.

6.2. Kegiatan Religius bermotif Sosial

a. Penyaluran sumbangan dari ummat beragama untuk

membantu masyarakat yang terkena musibah.

b. Pengorganisasian zakat oleh BAZ (Badan Amil Zakat) untuk

anak yatim piatu.

c. Penggalangan dana dan amal zariah dari masyarakat untuk

membantu fakir miskin dan anak-anak terlantar.

6.3. Kegiatan Religius bermotif Politik

a. Perjalanan haji yang dilakukan oleh Anggota DPR dengan

anggaran negara dimaksudkan untuk memperkuat

dukungan kepada tokoh/pimpinan partai tertentu.

b. Kegaitan pengajian yang dibumbui dengan kewajiban untuk

memilih partai tertentu pada saat PEMILU.

6.4. Kegiatan Religius bermotif Budaya

a. Pagelaran cuci keris di Keraton Yogyakarta.




b. Perjalanan untuk mengunjungi makam-makam tokoh agama

(nyekar).

6.5. Kegiatan Religius bermotif Pertahanan

Kegiatan dakwah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama

dimaksudkan untuk menangkal pengaruh negatif dari faham-

faham atheis.

6.6. Kegiatan Religius bermotif Religius

a. Ibadah semua ummat beragama sesuai dengan agama dan

kepercayaan masing-masing.

b. Perjalanan haji yang dilakukan oleh ummat Islam apabila

sudah mampu, dimaksudkan untuk mendekatkan diri

kepada Allah SWT.

Dari semua kegiatan yang ada, dapat dilihat bahwa kegiatan

terbaik adalah kegiatan yang ada pada baris 3 yaitu kegiatan politik

yang sepenuhnya berorientasi pada pembangunan menyeluruh

(ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan dan religius). Kegiatan ini

memungkinkan untuk dapat dilakukan oleh pejabat yang amanah.

Sebaliknya kegiatan yang terburuk adalah kegiatan yang

mengorientasikan semua unsur kegiatan (ekonomi, sosial, politik,

budaya, pertahanan dan religius) semata-mata hanya untuk

kepentingan politik. Kegiatan ini dapat terbentuk hanya dengan

kualitas SDM yang baik.

c. Pengentasan kemiskinan dan hubungannya transportasi

Dalam desertasi Presiden RI sekarang (Susilo Bambang Yudhoyono)

dikemukakan betapa arti pentingnya infrastukur transportasi dalam

mempercepat pembangunan. Ini dapat dimengerti karena transportasi

adalah urat nadi (distributor) perekonomian nasional.




Karakteristik dan Lingkungan ekonomi transportasi menurut

Reksohadiprodjo (2004)

Semua kegiatan diatas memerlukan transportasi untuk memindahkan

barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lainnya.

Penyediaan infrastuktur transportasi juga dapat meningkatkan

perekonomian karena berkurangnya biaya produksi yang diakibatkan

penghematan biaya transportasi sebagaimana digambarkan sebagai

berikut :

Pada gambar diatas garis biaya rata-rata (average cost) bergeser ke

bawah yang selanjutnya meningkatkan surplus produsen yang juga


Pasar Factor (input)

PEMERINTAH

Pasar Barang jadi (Produce)

Individu/ Rumah tangga

Badan Usaha Produsen

Dapat faktor

Beli Rp

Beli Rp

jual

beli

Dapat barang / jasa

barang / jasa

Beli Rp

pajakservice

service

service

service

pajak

pajak

pajak

Diminishing utility

Average cost

Unit ekonomi (Q)

kesejahteraan

Surplus konsumen

Surplus produsen



berefek pada surplus konsumen dan berarti pula meningkatkan

kesejahteraan (welfare).

Tidak diperdebatkan lagi bahwa trasportasi mendukung

pembangunan, namun kenyataannya berbagai masalah ditemui dalam

pengelolaan transportasi. Permasalahan dalam penyelenggaraan jalan

yang mengemuka dibahas dalam seminar reguler MSTT UGM dengan

Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah Departemen Pemukim an dan

Prasarana Wilayah sebagai berikut :

1. penyelenggaraan dan pemanfaatan jaringan jalan belum efektif

dan efisien ;

2. keterlibatan masyarakat belum terberdayakan secara optimal dan

belum ada pengaturan peran masyarakat dalam penyelenggaraan

jalan ;

3. kebijakan sistem pendanaan jalan belum berkelanjutan terutama

untuk pemeliharaan jalan, dimana saat ini pendanaan untuk

pemeliharaan jaan masih sangat dipengaruhi oleh kondisi

perekonomian yang ada ;

4. layanan publik belum optimal ;

5. princip akuntabilitas dan transparansi belum terlihat.

Penyediaan faslitas transportasi memang penting, namun

masalahnya sekarang adalah bagaimana strategi pengelolaannya yang

baik.

d. Penyediaan faslitas transportasi

Pergeseran paradigma telah terjadi sehubungan dengan

pemilihan manajemen lalu lintas sebagai solusi permasalahan

transportasi perkotaan.




Pendekatan konvensional yang menitikberatkan pada pembangunan

fisik (phisycal development approach) seperti pelebaran jalan atau

prasarana lainnya. Isu pokok dari pendekatan ini adalah masalah

kemacetan yang makin serius dan ketidakmampuan jaringan jalan

yang ada untuk mengakomodasi intensitas permintaan lalu lintas yang

semakin tinggi (pertumbuhan pengembangan jaringan jalan lebih

rendah dari pertumbuhan kendaraan. Kemudian lahir suatu metode

yang digunakan dalam kebijakan transportasi yang didasarkan bahwa

pengembangan jaringan jalan merupakan prioritas untuk

mengantisipasi pertumbuhan kendaraan bermotor.

Pendekatan konvensional ini sering pula seringpula disebut

pendekatan predict and provide , illustrasi dapat dilihat pada gambar

dibawah ini :

Gambar Konsep Predict and Provide

Pendekatan baru didasari bahwa permasalahan bukan hanya

berkaitan dengan kemacetan lalu lintas tetapi terkait dengan


A0

T0

A1 T1

DDemand (aktivitas)

S supply (sistem transportasi)

a. kondisi dasar b. kondisi sekarang



pertumbuhan lalu lintas yang lebih cepat dari pertumbuhan pemilikan

kendaraan bermotor. Metode baru ini dikenal dengan pendekatan

predict and manage yang diarahkan pada pemberdayaan semua

sumber yang ada seperti infrastruktur, guna mengurangi atau

membatasi perjalanan kendaraan pribadi melalui peningkatan kualitas

angkutan umum, sehingga mampu membentuk sistem transportasi

yang efisien dan efektif. Gambar konsep predict and manage dapat

dilihat sebagai berikut :

Gambar Konsep Predict and Manage

Penyediaan faslitas transportasi sebaiknya direncanakan dengan

baik untuk mencapai kinerja yang optimal dan menyentuh sasaran

yang tepat. Dalam hal ini bukan hanya menyediakan fasilitas dengan

membangun besar-besaran tapi mengatur dan mengalokasikan

sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien sesuai batasan

lingkungan dan daya dukung pendanaan.

Transport Metaphorfs :


A1 T1A2

T2

a. konvensional b. pendekatan baru

Batasan lingkungan



Old New

1. Abstract needs Customer and

services

2. Product driven Process driven

3. Doing it right Doing the right thing

4. Cost benefit

Analysis

Economis

development for

people prosperity

5. Connecting places People and ideas

6. National defence National aspiration

7. Planning Doing

8. Self interest Vision

Sumber : Larson (1986) dengan modifikasi oleh Waldijono (2003)

Kebijakan pemerintah yang dianggap dapat mendorong

pemerataan adalah penyeimbangan antara kebijakan pengambangan

pertanian dan industri. Namun, pengalokasian sebagian besar dana

untuk pembangunan sektor industri dianggap sebgai factor yang dapat

menghambat proses pemerataan di kalangan masyarakat kecil yang

kebanyakan bekerja di sektor pertanian. Dana Inpres juga dilihat

sebagai salah satu usaha pemerataan, yaitu untuk menggerakkan

ekonomi masyarakat, namun dana Inpres tersebut pada tahun

1992/1993 dianggap masih terlalu kecil, yaitu sekitar 8 % (Haz,1993).

Sebagai faktor pendukung, transportasi juga diarahkan untuk

menyelaraskan pembangunan kota dan desa :


Kota (Urban) 20- 30 %:

ModalTeknologiinformasi

Kota (Urban) 20- 30 %:

ModalTeknologiinformasi

Desa (Rural ) 70–80 % :

Bahan mentahTenaga kerjaSupplies

Desa (Rural ) 70–80 % :

Bahan mentahTenaga kerjaSupplies



Pada hakikatnya, peluang kerja di perkotaan akan tumbuh makin

cepat dan beragam yang merupakan peluang besar bagi masyarakat

miskin di perkotaan untuk memasuki lapangan kerja. Namun,

masyarakat miskin ini menghadapi dua kendala : (1) tingkat

pendidikan yang rendah; dan (2) persaingan yang makin ketat. Untuk

itu, perlu upaya pemampuan sumber daya manusia baik secara

vertical maupun kelompok yang berorientasi pada peluang kerja di

masa depan. Kebijaksanaan ini memerlukan pendekatan kemitraan

yang melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha dan

masyarakat. upaya ini harus dibarengi dengan penyediaan pelayanan

sosial yang memadai, terutama pelayanan kesehatan dan air bersih.

IV. Program Aksi

Menurut Repelita VI kebijakan pembangunan harus dilandasi oleh

prinsip delapan jalur pemerataan, yaitu mencakup : (1) pemerataan

kebutuhan pokok rakyat banyak khususnya pangan, sandang, dan

perumahan; (2) pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan

pelayanan kesehatan; (3) pemerataan pembagian pendapatan (4)

pemerataan kesempatan kerja; (5) pemerataan kesempatan berusaha;

(6)pemerataan kesempatan berperanserta dalam pembangunan

khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan; (7) pemerataan

penyebaran pembangunan diseluruh tanah air; dan (8) pemerataan

kesempatan memperoleh keadilan. Kedelapan jalur pemerataan ini

masih akan terus relevan untuk dipertahankan sebagai landasan

pembangunan di masa mendatang.

Repelita VI menegaskan, bahwa sasaran utama penanggulangan

kemiskinan adalah peningkatan kemampuan, kemandirian,

ketangguhan peranan usaha rakyat atau apa saja yang dikenal sebagai




ekonomi rakyat dalam bentuk koperasi, usaha kecil, usaha tradisional

dan informal. Selain itu, direncanakan pula pengembangan

keseimbangan antara pembangunan sektor pertanian, industri dan

jasa dan sektor lainnya dan penanggulangan kesenjangan antara

masyarakt miskin dan golongan tidak miskin dan kesenjangan antara

desa dan kota. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk mendukung prinsip

kebijakan delapan jalur pemeretaan. Program tersebut diarahkan pada

upaya mengurangi penduduk miskin absolut menjadi sekitar 12 juta

orang atau 6 % dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia.

Untuk mendorong perekonomian rakyat, banyak para ahli yang

menyarankan agar paket-paket deregulasi dapat secara langsung

membantu atau mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat,

sekaligus untuk mengatasi kesenjangan antara golongan ekonomi kuat

dengan golongan ekonomi lemah. Untuk itu, selain peranan

pemerintah sangat besar, maka pengambangan keswadayaan

masyarakat juga penting artinya. Pengembangan keswadayaan

masyarakat selain memerlukan kebijakan publik yang menyentuh

kepentingan masyarakat, inisiatif dari bawah, masyarakat juga

diperlukan. Namun menurut Guritno Mangkoesoebroto (1993), seorang

pengamat ekonomi, mengatakan bahwa secara umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mempunyai pengaruh

yang berarti terhadap pengantasan kemiskinan. Penilaian ini menarik

untuk dikaji lebih lanjut, terutama tentang alokasi pengeluaran negara

dikaitkan dengan relokasi program dan kegiatan yang dituangkan

dalam Repelita.

Kebijakan ekonomi makro yang juga mempengaruhi proses

pemerataan adalah kebijakan di sektor perpajakan. Pertanyaan yang

sering muncul adalah sejauh mana kebijakan di sektor perpajakan

dapat mengurangi beban golongan ekonomi lemah dan sejauh mana

pengalokasian penerimaan pajak dalam program-program yang




berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Sistem perpajakan

progresif yang telah diberlakukan dinilai positif untuk dikembangkan

terus, karena selama ini kebijakan sektor tersebut dianggap masih

belum adil. Sebagai contoh, golongan masyarakat termiskin membayar

pajak hampir sama dengan golongan masyarakat yang tingkat

penghasilannya sekitar 10 kali lipat. Golongan masyarakat yang

berpenghasilan Rp. 549,30.- membayar pajak 18,05% dari seluruh

pajak yang dibayar di Indonesia, sedangkan golongan masyarakat

yang berpenghasilan Rp 5.514,77.- membayar 19,83 % dari seluruh

pemasukan pajak.

Penyebab menurunnya trend distribusi pendapatan menurut

Waldijono (2004) adalah :

Sistem penggajian ;

Pekreditan, UKM hanya 18 %

Program aksi pengentasan kemiskinan direkomendasikan dalam

tiga tahap yaitu jangka pendek, menengah dan panjang sebagai

berikut :

IV.1. Jangka Pendek (3-5 tahun)

Program pengentasan kemiskinan jangka pendek yang

direkomendasikan adalah :

a. Penciptaan lapangan kerja

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak dibarengi dengan

penambahan lapangan kerja mengakibatkan jumlah pengangguran

bertambah setiap tahun. Lapangan kerja yang ditawarkan dalam

jangka pendek adalah lapangan kerja sektor real dan bersifat

produktif bukan konsumtif.

b. Pemberantasan korupsi dimulai dari tingkat atas (upper manager)

c. Perbaikan struktur gaji untuk keadilan distribusi pendapatan.




dengan penentuan skala gaji sesuai tugas dan tanggung jawab

masing-masing serta pemberian insentif bagi yang berprestasi.

d. Efisiensi dan efektivitas birokrasi.

Birokrasi sekarang banyak melakukan kegiatan dan proyek-proyek

yang tidak efektif, sebaiknya hal ini secara bertahap dihilangkan.

Upaya pemberantasan kemiskinan dalam Islam (Al Qashas 77) perlu

diperhatikan antara lain dengan :

1) mendorong untuk giat melakukan bisnis. Salah satu diantara hadits

Nabi juga menginformasikan akan pentingnya berdagang

(sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada dalam perdagangan).

Dalam Al Jum’ah 10 Allah memerintahkan agar setelah melakukan

salat jumat supaya segera bertebaran menari rezeki Allah.

2) larangan menyimpan harta kekayaan. Dalam surat Al Humazah

orang yang hanya mengumpulkan harta dan selalu menghitung-

hitungnya dikecam keras dan diancam masuk neraka weil. Oleh

karena itu harta yang hanya disimpan dan dihitung-hitung saja

tidak banyak bermanfaat bagi pemiliknya dan merugikan

masyarakat. Harta itu harus difungsikan, misalnya diinvestasikan

karena dengan demikian harta akan mendatangkan kesejahteraan

bagi masyarakat, antara lain dapat membuka lapangan kerja,

memberi nilai tambah/produktif dan mendatangkan keuntungan

bagi pemilik modal dan para pekerja. Pada gilirannya tambahan

nilai produksi dan keuntungan itu akan meningkatkan kewajiban

pajak dan zakat yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat.

3) Berinfak untuk orang-orang yang lemah (dhuafa). Islam

memerintahkan kepada umatnya untuk menyayangi orang-orang

yang lemah (dhuafa) dan orang-orang yang miskin. Mereka orang-

orang miskin ini harus dibantu. Bahkan orang Islam yang tidak mau

membantu memberi makan pada orang miskin oleh Al Quran dicap

sebagai pendusta agama.




Banyak sekali ajaran dalam Al Quran yang memerintahkan

membantu orang-orang miskin dan kaum dhuafa lainnya. Seperti

yang tersebut dalam perintah zakat yang harus diserahkan kepada

fakir miskin, gharim (orang yang lemah karena berhutang),

pembebasan budak, ibnu sabil, dan lain-lain. Dalam surat At

Taubah 60 yang artinya “sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah

untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, orang mualaf

yang hatinya masih perlu dilunakkan, untuk memerdekakan budak,

untuk membantu orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah,

untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai

ketetapan yang diwajibkan Allah”. Masih banyak lagi perintah dan

anjuran untuk membantu orang-orang dhuafa dan miskin lainnya.

IV.2. Jangka Menengah (6-15 tahun)

Program pengentasan kemiskinan jangka menengah yang

direkomendasikan adalah :

a. Perbaikan infrastruktur termasuk transportasi

Kecenderungan di masa mendatang menunjukkan bahwa,

kemiskinan akan lebih banyak ditemui di wilayah perkotaan,

seiring dengan pergeseran penduduk dari desa ke kota. Walaupun

demikian kemiskinan perdesaan terutama petani dan nelayan

miskin masih juga harus diatasi.

b. Pemberian kredit / bantuan keuangan berbasis UKM

Usaha kecil dan menengah hasu dijadikan perhatian utama karena

menyerap lebih banyak tenaga kerja dan sumber Gross Domestic

Product (GDP) :

No

.

Sektor Sumber

terhadap

daya serap

Sumber

terhadap GDP

Alokasi Kredit

Bank




tenaga kerja

1. Usaha Kecil

dan

Menengah

(UKM)

99,44 % 59,36 % 18,79 %

2. Usaha Besar 0,54 % 40,64 % 81,21 %

Sumber : Waldijono, 2004

IV.3. Jangka Panjang ( 16-25 tahun)

Program pengentasan kemiskinan jangka menengah yang

direkomendasikan adalah : peningkatan sumber daya manusia.

Perlu dicatat pula bahwa di Indonesia, penduduk mayoritas (+

80%) adalah muslim, yang dalam kitab sucinya Al Quran

diperintahkan untuk memperhatikan (tubsirun, ta’qilun, tafakarun,

ta’lamun, tadzakkarun, tandhurun, tadabbarun) pada diri sendiri, alam,

belajar dengan pengalaman sejarah. Agar setiap muslim menjadi uli al

abshar, uli al albaab, uli an nuha yaitu orang yang senantiasa

menggunakan akal pikirannya untuk merenungkan, memikirkan dan

melakukan penelitian terhadap semua ciptaan Allah SWT. Karena

hanya dengan merenung, berfikir, dan melakukan penelitian terhadap

semua ciptaan Allah itulah maka manusia akan dapat menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi. Dan dengan menguasai iptek itulah

manusia akan maju dan membangun peradaban yang tinggi. Karena

iman dan ilmunya manusia diangkat derajatnya diatas sesamanya dan

makhluk-makhluk lainnya (QS Al Mujadalah 11).

DAFTAR PUSTAKA

,1997, “Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang

Tertib”, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta.

,1980, “STP 2- Studi Trasnport Planning”, RTTC, Jakarta.Tugas Mata Kuliah Transportasi & Pembangunan 40Karda D. Yayat Angkatan XIII



,1993, Traffic Impact Assesment Guidelines, The

Institution of Highway and Trasnportation, IHT.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 1993, Panduan Program

Inpres Desa Tertinggal, Jakarta

Subagjo, dkk, 2001, Kemiskinan di Indonesia Dalam Perspektif

Ekonomi: Sebuah Kajian Pemodelan, Institut Pertanian Bogor,

Bogor

Tambunan, Tulus, 1999, Perekonomian Indonesia, Ghalia Indonesia,

Jakarta

Karya.

Katsutoshi Ohta,Profesor, 1998, TDM Measures Towards Sustainable

Mobility, School of Engineering, University of Tokyo.


tugas kemiskinan karda-5

Documents