tugas kelompok perencanaan

Download tugas KELOMPOK PERENCANAAN

Post on 17-Jul-2015

206 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Tugas Perencanaan Pembangunan

ASPEK DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNANOLEH

ISTI MEIRY HANDAYANI MEYLAN SAMOSIR INDRA FAHMI JOPPY KHERISTIAN S CALVIN ERINATA TARIGAN MARTINUS SITOMPUL

(100903018) (100903075) (100903090) (100903091) (100903106) (100903108)

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2012

KATA PENGANTARPertama-tama puji dan syukur kami ucapkan kepada Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatNya kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat waktu. Kami juga tidak lupa untuk berterimakasih kepada Dosen Pembimbing Mata kuliah ini, dimana telah membimbing dan mengajari kami hingga sampai makalah ini terselesaikan. Adapun makalah yang kami buat berjudul Aspek Daya Saing Sumber Daya Manusia Dalam Perencanaan Pembangunan. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita suatu masyarakat terus menerus bertambah dalam jangka panjang. Pembangunan itu dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusianya juga. Bagaimana Sumber Daya Manusia yang berkualitas, loyalitas tinggi yang mampu untuk mendongkrak pembangunan tersebut menjadi lebih baik. Itulah sebabnya dalam makalah ini kami memuat bagaimana peranan Sumber Daya Manusia dalam daya saing daerah untutk meningkatkan pembangunan daerah, apa-apa saja indikator meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia itu, serta hambatan-hambatan yang akan ditemui sampai pada peranan Sumber Daya Manusia itu dalam pembangunan daerah. Demikianlah makalah ini kami buat. Semoga dengan adanya makalah ini membantu siapa saja dan menambah wawasan pembaca tentang peranan Sumber Daya Manusia dalam daya saing daerah. Terimakasih.

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.

LATAR BELAKANG Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang

berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam indicator daya saing daerah, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan daerah yang selama ini kita abaikan. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam usaha pengembangan sumber daya manusia yang ada. (Budi Winarno,2006) Jumlah penduduk suatu daerah bisa jadi merupakan asset manakala kualitas tenaga kerja yang tersedia sama dengan lapangan kerja yang tersedia. Struktur dan Komposisi penduduk berdasarkan rasio ketergantungan penduduk daerah di Indonesia masih ideal. Sedangkan dari sisi kualitas sumber daya manusia, dengan banyaknya perguruan tinggi dan lembaga-lembaga ketrampilan yang ada, akan mampu menopang kebutuhan pasar.

Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja). Dengan demikian angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja. Produktivitas pekerja dapat diukur dengan produktivitas rata-rata pekerja, yang menyatakan rasio antara nilai tambah yang dihasilkan dan jumlah pekerja. Produktivitas pekerja juga dapat diukur dengan ukuran yang lebih baik, yaitu produktivitas marginal pekerja, yang menyatakan besarnya balas jasa terhadap kenaikan produktivitas pekerja. Apabila pekerja dibayar sesuai dengan produktivitas marginalnya, maka upah merupakan ukuran yang tepat untuk menggambarkan produktivitas pekerja. Secara praktis, produktivitas pekerja dapat diukur menggunakan data nilai tambah suatu daerah, yaitu PDRB dengan jumlah pekerja. Rasio dari kedua data tersebut menunjukkan produktivitas tenaga kerja. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Depdiknas angka pengangguran sarjana di Indonesia lebih dari 300.000 orang. Padahal pendidikan merupakan sub-ordinasi dari pembangunan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang bersifat subjektif. Artinya, tiap orang mempunyai pandangan hidup, tujuan hidup, dan cara-cara hidup yang berbeda,

dan dengan demikian memberikan nilai-nilai yang berbeda terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka. Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, hanya berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam intensif (hutan, dan hasil tambang), arus modal asing berupa pinjaman dan investasi langsung. Dengan demikian, bukan berasal dari kemampuan manajerial dan produktivitas SDM yang tinggi. Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM. Berdasarkan indikator diatas, maka dalam proses pembangunan Indonesia, sumber daya manusia menjadi masalah utama dalam rangka penyusunan proses perencanaan. Masalah penduduk itu dapat diartikan sebagai masalah pertambahan jumlah penduduk yang sangat besar di negara berkembang. Hal ini tentunya akan menimbulkan beberapa masalah pada usaha-usaha pembangunan karena di satu sisi, pertambahan penduduk yang sangat tinggi akan menimbulkan perkembangan jumlah tenaga kerja yang hampir sama cepatnya. Di sisi lain, kemampuan negara itu menciptakan kesempatan kerja yang baru sangat terbatas. Sebagai akibat dari kedua sisi tersebut, pertambahan penduduk akan menimbulkan masalah sebagai berikut: (i) jumlah pengangguran yang cukup serius keadaannya, (ii) perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke kota menjadi bertambah pesat dan menimbulkan masalah urbanisasi yang berlebihan, (iii) pengangguran di kota besar terus bertambah, (iv) keadaan kemiskinan di negara berkembang semakin serius. (Sadono Sukirno, 2006) Merujuk pada pengertian perencanaan pembangunan menurut Muhammad Arifin Nasution dalam bukunya Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara rasional yang menghasilkan suatu atau beberapa kebijakan yang dapat

dijadikan pedoman dalam pembangunan yang akan dilakukan. Hakikat yang terkandung dalam perencanaan lahir dan dibangun dengan nilai-nilai efisiensi dan dijadikan arah bagi yang membutuhkan serta mempergunakannya dalam pencapaian suatu tujuan yang diinginkan. Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Jumlah penduduk suatu daerah bisa jadi merupakan asset manakala kualitas tenaga kerja yang tersedia sama dengan lapangan kerja yang tersedia. Struktur dan Komposisi penduduk berdasarkan rasio ketergantungan penduduk masih sangat ideal. Sedangkan dari sisi kualitas sumber daya manusia, dengan banyaknya perguruan tinggi dan lembaga-lembaga keterampilan yang ada, akan mampu menopang kebutuhan pasar. Maka dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan

memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antardaerah. Berdasarkan uraian diatas, maka kelompok II tertarik untuk membahas masalah dengan judul Aspek Daya Saing Sumber Daya Manusia Dalam Perencanaan Pembangunan.

2. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang diatas, kami memngutarakan 3 rumusan masalah, yaitu: a. Apa saja indikator SDM dalam konteks Perencanaan Pembangunan Nasional?b. Bagaimana peranan SDM dalam perencanaan pembangunan dalam aspek daya

saing ? c. Apa saja hambatan pengembangan SDM dalam perencanaan pembangunan nasional?

BAB II PEMBAHASAN

1.

Indikator SDM dalam konteks Perencanaan Pembangunan Nasional Adam Smith dalam teorinya menyebutkan bahwa alokasi sumber daya manusia

yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Smith menganggap bahwa manusia adalah faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran bangsa-bangsa, karena tanpa sumber daya manusia, sumber daya alam tidak dapat diolah untuk manfaatnya bagi kehidupan. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, pembangunan sumber daya manusia yang seutuhnya, kemampuan profesional dan kemampuan tangan kepribadian saling memperkuat satu sama lain. Dalam hal ini kemudian, terdapat beberapa indikator pokok yang bersifat operasional dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan daya saing daerah antara lain ; sektor pendidikan, kesehatan, kesejah