tugas intan erwin

32
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA Disampaikan untuk memenuhi syarat perkuliahan mata kulia pendidikan pancasila Dosen Pembimbing 1. H. Abdul Hamid Usman, SH, Mhum. 2. Firmansyah, S.pd.i Disusun oleh kelompok 1. Erwin sawitri (12 2012 003) 2. Intan purnamasari (12 2012 033) 3. Mislita (12 2012 041) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PROGRAM STUDI BAHASA INDONESIA

Upload: kharisma-mulia

Post on 07-Aug-2015

100 views

Category:

Documents


7 download

TRANSCRIPT

Page 1: Tugas Intan Erwin

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT

BERBANGSA DAN BERNEGARA

Disampaikan untuk memenuhi syarat perkuliahan

mata kulia pendidikan pancasila

Dosen Pembimbing 1. H. Abdul Hamid Usman, SH, Mhum.

2. Firmansyah, S.pd.i

Disusun oleh kelompok

1. Erwin sawitri (12 2012 003)2. Intan purnamasari (12 2012 033)

3. Mislita (12 2012 041)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI BAHASA INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM OKI

KAYU AGUNG

2012

Page 2: Tugas Intan Erwin

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistem mafikan fundamental dan menyeluruh. Maka sila-sila pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkhis dan sistematis. Dalam pengertian inilah maka sila-sila pancasila merupakan suatu sistem filsafat.

Pada saat sekarang ini banyak sekali nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila oleh karena itu dalam suatu pemerintahan harus dilaksanakannya paradigma yang menjadi acuan setiap perkembangan suatu negara.

Maka dalam suatu perkembangan suatu bangsa harus di laksanakan suatu paradigma pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila atau sesuai dengan sila-sila yang terkandung dalam pancasila.

Dan didalam paradigma pembangunan yang meliputi pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang , politik , pengembangan ekonomi. Pembangunan hukum dan paradigma pembangunan kehidupan beragama. Haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai pancasila berdasarkan pada nilai-nilai hakikat kodrat manusia tersebut.

Pembangunan nasional harus meliputi aspek raga (jasmani) aspek individu, aspek makhluk sosial,aspek pribadi, juga aspek kehidupan ketuhanan. Kemudian pada gilirannya dijabarkan dalam berbagai bidang politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial budaya, ilmu pengetahuan, tekhnologi dan kehidupan beragama.

Oleh karena itu paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan beragama harus memiliki tujuan yang sejalan dengan dasar-dasar nilai dan pancasila.

Page 3: Tugas Intan Erwin

Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat,berbangsa bernegara

A. Pegertian paradigmaistilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan .secara teminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S.Khun dalam bukunya yang berjudul the structure of scienti fc Revolution.dan inti pengertian paradigma adalah suatu amsumsi-amsumsi dasar dan amsumsi-amsumsi tioritis yang umum (merupakan sumber nilai ),sehingga merupakan sumber-sumber hukum ,metode serta menerapkan dalam ilmu pengetahuan sangat menentukan sifat ciri,serta karekter ilmu pengetahuan itu sendiri.

Ilmu pengetahuan sifatnya sebagai dinamis hal inin disebabkan banyaknya hasil penelitian manusia. Sehingga dalam perkenbanganya terdapat suatu kemungkinan yang sangat besar ditemukannya kelemahan pada tiori yang terlah ada.maka ilmuan akan kembali pada amsumsi-amsumsi dasar serta amsumsi-amsumsi tioritis.sehingga dengan demikian perkembangan ilmu pengetahuan mengkaji paradigma dan ilmu pengetahuan tersebut atau dengan lain perkataan ilmu pengetahuan harus mengkaji dasar ontologis dari ilmu itu sendiri

Dalam ilmu-ilmu sosial,mana kalah suatu tiori yang didasarkan pada suatu hasil penelitian ilmian yang pada metode kuantitatip yang mengkaji manusian dan masayarakat yang berdasarkan pada sipat-sipat yang parsial,terungkar,koreratif. Positivistik maka hasil dari ilmu pengetahuan tersebut secara epistemologis hanya mengkaji satu aspek saja dari objek ilmu pengetahuan yaitu manusia.

Dalam masalah populer istilah paradigma berkembang menjadi temiologi yang mengandung konatasi pengertian sumber nilai, kerangka berpikir,orentasi dasar,sumber asas serta tujuan dari suatu perkembangan,perubahan serta proses dari suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan,repormasi maupun dalam bidang pendidikan

B. Pancasila Sebagai paradigma Pembangunan1. Pengertian paradigma Pembangunan.

Secara harfiah( etimologis), paradigmak membagun arti model pola atau contoh . Menurut H.A.R. Tibar paradigmak adalah suatu model penelitian atau model berfikir oleh sekelompok manusia dalam melihat perkembangan. Sedangkan pembangunan dapat diartikan sederhana adalah serangkaian kegiatan yang mengarah pada perubahan tata nilai yang lebih baik atau lebih maju atau suatu proses perubahan yang terus menerus menuju kemajuan dan perbaikan kearah tujuan yang dicita-citakan Dari uraian diatas dapat dsimpulkan bahwa paradigma pembangunan adalah suatu model pola yang merupakan sistem berfikir sebagai upaya untuk melaksanakan Melaksanakan perubahan yang di rencanakan guna menghujudkan cita-cita kehidupan masyarakat menujuh hari esok yang lebih baik.

Page 4: Tugas Intan Erwin

Sacara filsofis hakikat kedudukan pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konseunsi bahwa dalam sengaja aspek pembangunan nasional kita harus berdasarkan pada hakikat nilai-nilai sila-sila pancasila.oleh karena nilai pancasila mendasarkan pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung ,pokok sila-sila pancasila sekaligus sebagai pendukung pokok negara .hal ini berdasarkan pada kenyataan objektif bahwa pancasila dasar negara adalah orgasnisasi(persekutuan hidup ) manusia.oleh karena itu negara dalam berhujud tujuan melalui pembangunan nasional untuk menhujudkan seluruh warga harus dikembangkan pada dasar hakikat manusia monoplusrealis unsur-unsur hakikat manusia monopluralis.meliputi susunan kodrat manusia,rohani(jiwa dan raga ) sipat kodrat manusia makhuk induvidu dan maklik sosial serta kedudukan-kedudukan kodrat manusia sebagai makluk peribadiberdiri sendiri dan sebagai makluk tuhan yang maha esa.oleh karena itu pembangunan sebagai upaya tuhan yang menghujudkan tujuan tersebut.maka perkembangan pembangunan haruslah mendasarkan pada paradigma hakikat manusia monopluraris tersebut.

2 Makna dan hakikat pembangunan paradigma Nasional

Pembangunan nasional merupakan rangkapan upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi selurug kehidupan masyarakat.bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas menghujudkan tujuan nasional yang bermaksud dalam pembukan undang-undang dasar 1945.melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia mengajukan kesejateraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa,dan ikit menlaksanakan ketertipan,yang berdasarkan kemerdekaan perdamai abadi dan keadilan sosial

Hakikat pembangunan nasional adalah pembanguna nmanusia indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat indonesian dan seluruhnya dengan pancasila dengan sebagai dasar,tujuan,pendoman pembangunan nasional.

3 Tujuan pembangunan nasional

Tujuan pembangunan nasional adalah menghujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan pancasila dan undang-undang 1945,dalam wada negara keswatuan republik indonesia.yang merdeka ,berdaulat,bersatu dan berdaulatan rakyat dalam suasana yang aman,tentram,tertip serta dedamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka,bersahabat tertip dan aman.

4 Asas pembangunan nasional

Asas manfaat : segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat di manfaatkan sebesar-besarnya bagi penginingkatan kesejateraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi warga negara.

Asas usaha bersama dan keluarga : usaha yang mencapai cita-cita dan ansipirasi bangsa indonesia harus merupakan usaha bersama seluruh rakyat indonesia secara gotong royong dan dijiwai oleh kekeluargaan .

Page 5: Tugas Intan Erwin

Asas demokrasi : demokrasi berdasarkan pancasila yang meliputi bidang-bidang politik,sosial ekonomi dan penyelesain masalah nasional berusaha semaksimal mungkin menempuh jalan pemusyawaratan untuk mencapai mupakat.

Asas kesadaran hukum : setiap warga negara indonesia harus selalu taatkepadada hukum dan wajib menegakan dan menjamin kepastian hukum.

Asas adil dan merata : hasil-hasil merata spritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinamatik merata oleh seluruh bangsa indonesia dan setiap warga negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang di perlukan,sesuai dengan darma bakti yang di berikan pada bangsa dan negara.

Asas perikemanusian dan keseimbangan : asas ini mencakup keseimbangan dalam segala aspek kehidupan yang meliputi segala kepentingan,seperti individu dan masyarakat,kepentingan duniawi dan alira.material dan spitual,nasional dan internasional serta kepentingan yang ada didarat,laut,dan udara.

Asas kepercayaan kepada diri sendiri : asas ini menyatakan bahwa pembangunan di laksanakan harus berlandasan pada kemampuan dan kekuatan diri sendiri serta bersedikan kepada keperibadi bangsa.

5 Visi dan Misi pembangunan nasionalVisi Terhudutnya masyarakat indonesia yang bdamai ,demokratis,berdayasaing,maju dan sejatera dalam wadah negara kesatuan republik indonesia yang di dukung oleh manusia indonesia yang sehat,mandiri ,beriman dan bertakwa,berakhlak mulia,cinta tanah air dan kesadaran hukum alberdisiplin.Misi Pengalaman pancasila dan konsisten dalam kehupan bermasyarak,berbangsa

dan benegara Penekana kedaulatan rakyat dalam segal aspek kehidupan

masyarakat,berbangsa dan negara. Menjamin kondisi aman damai,tertip dan ketentraman masyarakat. Perhujutan kehidupan sosial budaya yang berkeribadian,dinamis,kreatip,dan

berdaya tahan terhadap pengaruh gelobasiasi. Perhujutan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan

pemerataan pertumpahan dalam wadah negara kesatuan republik indonesia. Perhujutan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarsakat,propisonal

berdaya guna pruduktif,transfaran yang bebas dari kurupsi,kosusidan nepolisme.

Perhujutan politik yang luas negeri yang berdaulat,bermaktabask,bebas dan proaktip bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global.

Perwujutan pancasila sebagai paradigma pembagunan, pada rumusan pembukaan undang-undang 1945 alinia IV. dalam rumusan tersebut

Page 6: Tugas Intan Erwin

dinyatakan bahwa tujuan negara republik indonesia adalah melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh ttumpah darah indonesia ;mengajukan kesejahteraan umum ; mencerdaskan kehidupanbangsa ; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujutkan tujuan tersebut, maka bangsa indonesia menyelengarakan pembangunan nasional

Hakikat kedudukan pancasila sebagai paradigma pembangunan mengandung pengertian bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional, harus belandasan pada nilai yang terkandung dalam nilai-nilai pancasila. Arah pembagunan dan pelaksanaan tidak boleh menyimpang pada pancasila. Begitu pula pembangunan tidak hanya diarahkan untuk mecapai kemajuan dalam pembangunan fisik saja, melainkan harus mencakup pula peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas secara jasmani dan rohani.

Perwujutan kedudukan pancasila sebagai paradigma pembagunan mencakup dalam sebagai demesi pembangunan, diantaranya dalam perkembangan ;

1. Ilmu pengetahuan dan tehnologi (IPTEK)2. BIDANG POLITIK 3. BIDANG EKONOMI4. Bidang sosial budaya 5. Bidang pertahanan dan keamanan 6. Bidang agama

a) pancasila sebagai paradigma pembanguna IPTEK

Ilmu pengetahuan dan tehnologi (iptek) pada hakikat merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur rohani (jiwa) manusia meliputi akal, rasa dan kehendak. Akal merupakan potensi rohani manusia dalam hubungannya dengan intelektualitas, rasa dalam bidang estetis, dan kehendak dalam bidang moral.

Tujuan yang isensial dari iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia sehingga iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai namun terikat nilai. Perkembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral. Ketuhanan kemanusian yang adil dan beradab.

Sila ketuhanan yang maha esa, mengkomplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan. Keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa dan kehendak. Berdasarkan sila ini iptek tidak memikirkan ditemukan dibuktikan, diciptakan tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya apakah merugikan manusia dengan sekitarnya.

Sila kemanusian yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek harus bersifat beradab, iptek adalah sebagai budaya manusia yang beradab dan bermoral.

Page 7: Tugas Intan Erwin

Oleh karena itu perkembangan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejateraan umat manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkaan dan keserakahan manusia namun harus diabasdikan demi meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Sila persatuan indonesia, mengkomplementasikan universalia dan internasionalisme (kemanusian) dan sila-sila lain. Perkembangan iptek hendaknya mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia didunia.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan, mendasari pembangunan iptek secara demokrasi. Artinya, setiap ilmu harus memiliki kebebasan untuk membangun iptek harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang walaupun dibandingkan dengan penemmuan ilmuan lainnya.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, mengkomplementasiakan pembangunan iptek haruslah keseimbangan keadilan dalam hubungan dengan dirinya sendiri, maniusia dengan tuhan, manusia dengan manusia lainya, manusia denga masyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam lingkuangannya.

Jadi dapat diisimpulkan bahwa pancasila merupakan sumber nilai, kerangka fikiran serta basis, moralitas bagi perkembangan iptek.

b. Pancasila sebagai paradigma pembangunan POLEKSOSBUDHANKAM.

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu reaklisasi praktis untuk mencapai tujuan bangsa. Adapun pembangunan dirincikan dalam beberapa bidang, dalam bidang kenegaraan pembangunan dijabarkan dalam GBHN dirincikan dalam bidang operasional serta target pencapaianya.Hakikat manusia merupakan sumber nilai dalam pembangunan “poleksosbudhankam’ pembangunan pada hakikat membangun manusia secaera lengkap, secara utuh meliputi seruluh unsur hakikat manusia monoplularis atau dengan kata lain membangun martabat manusia.

1. Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang politik

Pegembangan dan pembangunan dibidang politik harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusian yang didalam istilah ilmu hukum dan kenegaraan disebut hak asasi manusia.

Hal ini sebagai pewujudan hak atas martabat kemanusaian sehingga sistem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin atas hak-hak tersebut.

Dalam sitem politik negara harus mendasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada penjelmaan hakikat manusia sebagai individu mahluk sosial yang

Page 8: Tugas Intan Erwin

terjelma sebagai rakyat. Selain sistem politik negara pancasila juga memberikan dasar-dasar moralitas poloitik negara. Drs. Moh. Hatta, menyatakan bahwa “negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa, atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradap”. Hal ini menurutnya agar memberikan dasar-dasar moral supaya negara tidak berdasarkan kekuasaan.

Dalam sila-sila pancasila terusan atas urutan sistematis, bahwa dalam politik negara harus mendasarkan dalam kenyataan (sila IV), dapun pengembangan dan aktualisasai politik negara berdasarkan pada moralitas berturut-turut moralitas ketuhanan, moral kemanusiaan (sila II). Dan moral persatuan yaitu ikatan morallitas suatu bangsa (sila III), ADAp[un aktualisasai dan pengembangan politik negara demi terciptanya keadi;lan dan kehidupan bersama (sila V).

2. Pancasila sebagai paradikma pembangunan ekonomi.

Dalam dunia ekonomi. Ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi humanistik yang mendasarakan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Maka sistem ekonomi indonesia mendasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Tujuaan ekonomi itu sendiri adalah untu memenuhi kebutuha manusia, agar manusia menjadi lebih sejahtera.

Ekonomi harus mendasarkan pada kemanusiaan yaitu demi kesejahteraan manusia, sehingga aharus menghindarkan dari diri pangembangan ekonomi yang hanya mendasarkan pada persaingan bebas. Monopoli dan lainnya yang menimbulkan penderitaan pada manusia, menimbulkan penindasan antara manusia satu dengan yang lainnya.

Ahal ini disebabkn karena lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persainga bebaes, dan akhirnya kulturlah yang menang. Hal ini sebagai implikasi dari perkembangan ekonomi pada akhir abad ke 18menumbuhkan ekonomi kapitalis. Atas dasar kenyataan inilah maka di eropa pada awal abad ke 19 munculah pemikira sebagai reaksi atas perkaembangan ekonomi tersebut yaitu sosialisme, komunisme, yang memperjuangklan nasip kaum proletar yang ditindas oleh kaum kapitalis.

3. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya.

Dalam pembangunan pengembanganaspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang disesuaikan dengan nila-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Terutama dalam rangka bangsa indonesia melakukan reformasi di seagala bidang.

Oleh karena itu dalam penembangan sosial buday pada masa reformasi ini kita harus mengangkat nilai-nilai buday yang dimiliki bangsa indonesia sebagai dasar niali yaitu sila-sila pancasila itu sendiri. Dalam perinsip etika pancasila pada khakikatnya bersifat humanistk, artinya nilai-nilai pancasila mendasarkan pada niliai bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya.

Page 9: Tugas Intan Erwin

Terdapat rumusan dalam sila ke 2 pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradap dalam rakyat pengembangan sosial budaya, pancasila merupakan sumber normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial budaya. Sebagai kerangka kesadaran pancasila dapay merupakan doron gan untuk:

1. Universalisasi yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan, dan 2. Transendentalisasi yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan

kebebasan spritual.4.Pancasila sebagai paradigma pembangunan Hankam

- Menata kembali TNI sesuai paradigma baru melalui perosisi,Redempinisi dan reatualisasi peran TNI sebagai alat negara untuk melindungi,melihara dan mempertahankan ke satu NKRI

- Pengembangan pertahanan dan keamanan semesta yang bertumpuh pada kekuasaan rakyat dengan TNI dan kopolisial negara RI sebagai kekuasaan utama

- Memperluas dan meningkatkan kualitas kerja sama kitralisal bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka melihara setabilitas keamanan regional dan berpartipasi dalam upaya melihara perdamaian dunia.

- Menutaskan upaya mendirikan kepolisial negara RI dalam rangka pemisahan dan TNI secara bertahap dan meningkatkan propisional sebagai alat negara penegak hukum,pengoyam dan pelindung masyarakat.

- Pertahanan dan keamanan negara harus mendasar pada tujuan demi tercapainya kesejateraan hidup manusia sebagai makluk TYME.

- Pertahanan dan keamanan harus menjamin hak-hak dasar,persamaan derajat serta pemebanan kemanusian dan hamkam di peruntukan demi terhujudnya keadilan dalam masyarakat.

5.pancasila sebagai paradigma pembagunan kehidupan beragama

Sesuai dengan sila I pancasila, maka kehidupan beragama harus dikembalikan kearah terwujutnya suatu kehidupan bersama yang saling menghargai, menghormati serta adanya toreransi yang dilandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan nilai-nilai persatuan indonesia.

Ada pun contoh pelaksanaan pembangunan dalam bidang agama yaitu ;

a. Ikut serta menjaga kerukunan antar umat beragama b. Pemeritah fasilitas-fasilitas bagi kemudahan warga nefara dalam

menjalankan ibadahnya.c. Meningkatkan peran serta agama sebagai landasan moral bagi kehidupan

bangsa dan negarad. Memantap fungsi, peran dan kedudukan agama sebagailandasan spritual

dan etika dalam penyelengaraan negara serta mengupayakan agar segala

Page 10: Tugas Intan Erwin

sesuatu / peeratura perundang-undang tidak bertentangan dengan moral agama-agama

e. Meningkatkan peran dan fungsi lembanga-lembanga keagamaan dalam membatasi dampak perubahan yang terjadi disemua aspek kehidupan, memperkukuh jati diri, dan kepribadian serta memperkuat kerukuan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

C. Pancasila sebagai paradigma reformasi Pada hakikat gerakan reformasi adalah mengembalikan tataran kenegaraan kearaan sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa nidonesia, yang selama ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang,baik pada maso orde lama maupan orde baru.Proses reformasi walaupun dalam lingkup pengertian reformasi total harus memiliki platform dan sumber nilai yang jelas dan merupakan arah tujuan, serta cita-cita yaitu nilai-nilai yang terkadung dalam cita-cita serta platform yang jelas dan bagi bangsa indonesia nilai-nilai pancasila yang merupakan paradigma reformasi total tersebut.Ketika gerakan reformasi melanda indonesia maka seluruh tatanan kehidupan dan praktik politikpada masa era orde baru banyak terjadi kerontohan. Pada masa era reformasi ini bangsa indonesia ingin menata kembali tatanan kehidupan yang berdaulat, aman dan sejateraan. Tatanan kehidupan yang berjalan pada era orde baru diaggap tidak mampu memberi kredaulatan dan keadilan rakyat.Reformasin sebagai makna yaitu suatu gerakan untuk. Menata ulang atau menata kembali pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan. Indonesia harus kembali pada nilai-nilai dasar pada pancasila jika ingin menata kehidupannya kembali menjadi negara yang aman, damai sejahteraan dan tercukupi semua kebutuhan rakyatnya. Nilai-nilai dasar yang ada dalam kehidupan negara republik indonesia terkristalisasi dalam nilai-nilai pancasila.pancasila merupakan idiologi dan dasar negara kita, maka jika bangsa ingin bangkit dari keterpurukan maka indonesia harus melihat kembali nilai-nilai yang ada dalam pancasila.oleh karna itu, pancasila sangat tepat sebagai paradigma, acuan pedoman dan tolak ukur dalam gerakan reformasi ini1. Gerakan reformasi

Pelaksanaan GBHN 1998 pada pembangunan jangka panjang II, pelita ketujuh, bangsa menghadapi bencana hebat, yaitu dapak kritis ekonomi asia terotasa asia tenggah, sehingga menyebabkan stabilitas politik didalam negri menjadi goyah. Sistem politik di kembangkan kearah sistem “birkratik otoritarial”dan suatu sistem “kioporatik”sistem ini di tandai dengan konsetrasi kekuasaan dan partisipasi di dalam pembuatan keputusan-keputusan nasional yang berada hampir seluruhnya pada tanggan penguasa negara, kelompok meliter, kelompok cendik cendikiawan dan kelompok pengusaha oligopolistikyang berkerja sama dengan masyarakat bisnis internasional. Pancasila yang seharusnya sebagainilai, dasar morar etik bagi negaradan aparat pelaksanaan negara dalam kenyataannya dgunakan sebagai alat legislatip politik, semua kebijasanaan dan tindakan penguasa mengatas namakan pancasila, bahkan

Page 11: Tugas Intan Erwin

kebijaksanaan dan tindakan yang bertentangan sekalipun di istilahkan pelaksanaan pancasila yang murni dan konsekuen.Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional maka timbulah sebagai gerakan masyarakat yang di pelopori oleh mahasiswa, cendikiawan dan masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang terutama bidang politik, ekonomi dan hukum \.Awal keberhasilan gerakan reformasi tersut ditandai dengan mundurnya preside soeharto pada tanggal 21 mei 1998, yang di kumudian susul dengan dilantiknya wakil presiden prof Dr. B.J Habibie mengantikan kedudukan presiden. Kemudian di ikuti dengan pembentukan kabinet repformasi pembagunan.Pemeritahan habibie ini lah yang merupakan pemerintah transisi yang akan mengantarkan rakyat indonesia untuk melaksanakan refomasi secara menyeluruh, terutama perubahan paket undang-undang politik tahun 1985, kemudian di ikuti dengan refomasi ekonomi yang menyakut pelindungan hukum. Hal yang mendasarkan dari refomasi di lakukan pada kelembagaan tinggi dan tertinggi negara atau pada susunan DPR dan MPR, yang dengan sendirinya harus dilakukan melalui pemilu secepatnya dan diawali dengan perubahan.

1. UU tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR dan DPRD (UU NO. 16/1969 Jis . UU NO. 5/1975 dan UU NO. 2/1985)

2. UU tentang partai politik dan golongan karya (UU NO. 3/1975, JO. UU NO. 3/1985)

3. UU tentang pemilihan umum (UU NO. 16/1969 Jis UU NO. 4/ 1975, UU NO. 2/1980 dan UU NO. 1/1985).

a. Gerakan refomasi dan idiologi pancasila.Makna serta pengertian “refomasi” banyak di salah artikan sehingga gerakan masyarakat selalu mengatas namakan gerakan refomasi. Hal ini terbukti dengan maraknya gerakan masyarakat dengan mengatas namakan gerakan refomasi, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan makna refomasi itu sendiri. Misalnya pemaksaan kehendak dengan menduduki kantor suatu instansiatau lembanga baik negri atau pun swasta, menganti pejabat dalam suatu instansi serta melakukan pergerakan masal yang di sertai dengan penjarahan dan penganiayaan. Oleh karna itu pegertian refomasi harus benar-benar diletakan dalam pegertian yang sebenarnya sehingga agenda proses reformasi itu benar-benar sesuai dengan tujuan. Arti reformasi secara etimologis besasal dari kata repomation dengan akar kartu revom yang artinya make or become better by removing or puting right what is bad or wrong,secara Harpiah repormarsi memiliki arti suatu gerakan untuk mempormat ulang,nenentang ulang atau menanta kembali hal-hal menyimpang untuk dikembalikan padsa format atau bentuk semua sesuai nilai-nilai dengan idial yang di cita-citakan rakyat.

Page 12: Tugas Intan Erwin

Oleh karna itu,suatu gerakan repormasi memiliki kondisi syarat-syarat sebagai bentuk :

- Suatu gerakan repormasi dilakukan karna adanya suatu penyimpang-penyimpangan

- Suatu gerakan repormasi dilakukan harus dengan dilakukan dengan-dengan cita-cita yang jelas ( landasan indiologi ) tertentu.

- Suatu gerakan repormasi di lakukan dengan berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu (dalam hal ini undang-undang dasar ) sebagai kerangka acuan repormasi.

- Repormasi dilakukan kearah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik dalam segala asfek antara lain bidang politik,bidang ekonomi,sosial budaya,serta kehidupan agama.

- Repormasui dilakukan dengan suatu dasar moral dan etika sebagai manusia yang berketuhan yang maha esa sertarjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

B pancasila sebagai dasar cita repormasi

menurut homengku buwono x,gerakan repormasi harus tetap di letakan dalam rangka perspektip pancasi sebagai dasar landasan cita-cita idiologi sebab tanpah adanya suatu dasar nilai yang jelas maku suatu akan mengalah pada suatu disintegarasi anarkisme dan brutalisme sehingga pada akhirnya menujupada kehancuran bangsa dan negara indonesia.repormasi hakikatnya harus berdasarkan dengan nilai-nilai.

- Repormasi yang berketuhanan yang maha esa,artinya garakan repormasi berdasarkan pada moralitas ketuhan dan harus mengarah pada kehidupan yang penuh penghargaan pada atas harkat dan martabat manusia.

- Repormasi berdasarkan perikemanusian yang adildan beradapap artinya gerakan repormasi brlandaskan pada moral kemanusian yang luhur dan sebagai upaya penataan kehidupan.

- Repormasi yang berdasarkan nilai persatuan ,artinya gerakan repotmasi harus menjamin tegaknya negara dan bangsa indonesia sebagai satu ke satuan.

- Repormasi sebagai bertujuan pada keadilan bersosial bagi seluruh rakyat indonesia.artinya gerakan repormasi harus memiliki visi yang jelas,yaitu demi terhujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

- Repormasi yang berakar pada asas kerakyatan artinya menempatkan rakyat sebagai subjek dan pemegang kedaulatan.geraqkan repormasi bertujuan menujug terciptanya pemerintah yang demokeratis yaitu rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan kekuasaan tertinggi.

Pancasila sabagai sumber nilai memiliki sifat yang pefomatip artinya dimiliki aspek pelaksanaan yang senang setiasa menyusaikan dengan dinamika aspiransi rakyat,dalasm mengatasi perkembangan zaman yaitu dengan jalan menata kembali kebijakan-kebijakan yang tidask sesuai dengan aspiransi rakyat,akan tetapi nilai-nilai esensialnya bersipat tetap yaitu ketuhan,kemanusia,persatuan,kerakyatan,dan keadilan.

2. Pancasila sebagai pardigma repormasi hukum

Page 13: Tugas Intan Erwin

Setelah peristiwa2 1 mei 1998 sipat runtuhnya kekuasaan pada orde baru,salah satu supsitemnya yang mengalami kerusakan adalah bidang hukum produk hukum baik mareri maupun penaknya semangkin menjauh dari nilai-nilai kemanusia,kerakyatan serta keadilan Kerusakan atas supsitem hukum yang sangat menentukasn dalam berbagai bidang misailnya , politik,ekonomi dan bidang lainnya maka bangsa indonesia ingin melaukuan suatu repormasi,atau menata kembali supsitem yang megalami kerusakan tersebut.

a. Pansila sebagai sumber nilai perubahan hukumDalam negara terdapat sesuatu dasar fondamental atau pokok kaeda yang

merupakan sumber hukum positif yang dalam ilmu hukum tata negara di sebut staatsfondamental,di indonesia tidak lain adalah pancasila.hukum berpungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat,maka hukum selalu di perbaruhi agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakay yang di layani,dalam pembaruhan hukum yanh terus menerus tersebut.pancasila harus tetap sebagia kerangka berpikir,sumber norma X nilai. Sebagai cita-cita hukum pancasila sebagai menulis fungsi konsititutip,maupum fungsi regolatip.dengan fungsi regolatip pancasila menentukan dasar sesuatu tata hukum yang memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri sehingga tanpah sadar dasar yang diberikan oleh pancasila,maka hukum akan kehilangan arti dan makna nyas itu sendiri.fungsi regolisasi pasncasila menentukan apakah suatu hukum positip sebagai produk adil atau tidak adil.pancasila sebagai total derevasi.dalam pengertian inilah menurut istilah ilmu hukum disebut sebagai sumber dari segala sumber peraturan di indoneskia. Sumber hukum meliputi dua macam pengertian, sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang di tinjau dari bentuk tata cara penyusunan hukum yang mengikat terhadap komunitas nya, misalnya UU persatuan materi, daerah, dan lain sebagainya. Dan sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum.

b. Dasar yuridis hukum Berdasarkan isi terkandung dalam penjelasan undang-undang dasar 1945,

pembukaan undang-undang dasar 1945menciptakan pokok-pokok pikiran yang di jabarkan dalam pasal-pasal undang-undang 1945 normatif. Pokok-pokok pikiran tersebut merupakan suasana kebatinan dari undang-undang dasar 1945 dan merupakan cita-cita hukum yang menguasai. Baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Berbagai macam perundang-undang yang di hasilkan dalam reformasi hukum ;- Undang-undang NO.2 tahun 1999 tentang partai politik - Undang-undang NO.3 tahun 1999 tentang pemilu- Undang-undang NO.4 tahun 1999 tentang suasana kedudukan MPR, DPR, dan

DPRD.- Undang-undang NO. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.- Undang-undang NO. 25 tahun 1999tentang pertimbangan keuangan antara

pemerintahan pusat dan daerah - Undang-undang NO. 28 yahun 1999 tentang penyelengaraan negara yang bersi dan

bebas KKN berbagai tingkat ketetapan MPR.- Tap NO. XI/MPR/1998 tentang GBHN.- Tab NO. X/MPR /1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan.

Page 14: Tugas Intan Erwin

- Tap NO. VIII / MPR / 1998 tentang pencabutan refereden.- Tap NO. XI /MPR / 1998 tentang negara bebas KKN- Tap NO. XII / MPR / 1998 tentang masa jabatan presiden.

C. PANCASILA sebagai paradigma reformasi pelaksanaan hukum Dalam era reformasi pelaksanaan hukum harus didasarkan pada suatu nilai

sebagai landasan operasionalnya. Reformasi pada dasarnya untuk mengembalikanhakikat dan fungsi negara pada tujuan semelu, yaitu melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah indonesia dengan ketentuan-ketentuan konstitusi. Negara pada hakikatnya secara formal harus melindungi hak-hak warganya terutama hak kodrat sebagai hak asasi yang merupakan karunia tuhan yang maha esa. Oleh karna itu, pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah sebagai pengingkaran terhadap dasar filosofi negara, misalnya pembungkaman demokrasi, penculikan, penbatasan berpendapat, pembatasan berserikat, pelarangan berujuk rasa, dan lain sebagainya namun demikian, untuk mengaktualisasikan hak-hak asasi manusia harus memperhartikan koridor-koridor hukum yang ada.

Pelaksanaan hukum pada masa reformasi harus benar-benar ada diwujudkan negara demokrasi dengan suatu supermasi hukum, artinya pelaksanaan hukum harus mampu mewujudkan jaminan atas terwujudnya keadilan (sila V) dalam suatu negara, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap warga negara etnisitas. Maupun agama, setiap warga negara sama kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan (pasal 27 undang-undang 1945). Jaminan terwujudnya keadilan setiap warga negara yang meliputi keseluruh unsur keadilan baik keadilan distributif, keadilan komulatif, serta keadilan legar. Konsekuensinya dalam pelaksanaan hukum aparat penegak hukum terutama pihak kejaksaan adalah sebagai ujung tambaknya sehingga harus benar-benar bersi dari praktek KKN.

3. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI POLITIK Landasan aksiologis (sumber nilai) sistem politik indonesia adalah pembukaan

undang-undang dasar 1945 pada alenia kee IV berbunyi “ . . . maka disusulah kemerdekaan kebangsaan indonesia di dalam suatu undang-undang dasar negara indonesia, yang terbentuk kedalam suatu susuna negara republik indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradap persatuan indonesia, kerakyatan yang di pimpin hikmat kebijaksanaan dalmam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakya indonesia. “jika dikaitkan dengan alinia ke II tentang cita-cita negara dan kemerdekaan yaitu demokrasi (bebas, bersatu, berdaulat adil dan makmur).

Dasar politik ini menujukan kepada kita bahwa bentuk dan bangunan kehidupan masyarakat yang bersatu (sila V) , demokrasi (sila IV) , berkeadilan dan ber kemakmuran (sila V) serta memiliki dasar-dasar moral ketuhanan dan kemanusiaan.

Nilai demokrasi politik sebagaimana terkandung dalam pancasila sebagai pondasi bangunan negara yang di kehendaki oleh para pendiri negara kita dalam kenyataannya tidak di laksanakan berdasarkan suasana kerohanian berdasarkan nilai-nilai tersebut. Berdasarkan semagat dari undang-undang dasar 1945 esnsi demokrasi adalah ;

a. Rakyat merupakan pemengan g kekuasaan / kedaulatan tertinggi dalmam negara.b. Kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh majelis pemusyawaratan rakyat.

Page 15: Tugas Intan Erwin

c. Presiden dan wakil presiden di pilih langsung oleh rakyat melalui pemilu presiden.

d. Produk hukum apapun yang dihasilkan oleh presiden, baik sendiri maupun bersama-sama rakyat harus sesuai dengan nilai-nilai pancasila.

a) Reformasi atas sistem politikSistem mekanisme demokrasi tersebut terdapat dalam undang-undang politik yang berlaku selama orde baru

UU tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR, dan DPRD ( UU 16 / 1969 Jis UU No. 5 / 1975 dan UU No. 2 / 1985 ).

UU tentang partai politik dan golongan karya ( UU No. 3 / 1975. Jo . no. 3 / 1985 ).

UU tentang pemilihan uman ( UU No. 15 / 1969 Jis UU No. 4 / 1975. No 2 / 1980 dan UU No. 1 / 1985 ) .

4. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomiKebijakan yang selama ini diterapkan hanya mendasarkan pada pertumbuhan

dan mengabaikan prinsip nilai kesejahteraan bersama seluruh bangsa, dalam kenyataanya hanya menyentuh kesejahteraan sekelompok kecil atau bahkan hanya penguasa saja.

Langkah yang strategis dalam upaya melaksanakan reformasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai pancasila yang mengutamakan kesejahteraan bangsa adalah sebagai berikut.

a. Keamanan pangan dan pengembalian kepercayaan yaitu dilakukandengan social safety net yang populer dengan nama jaringan pengaman sosial ( JPS ) . sementara untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maka pemerintah harus konsisten menghapus KKN serta mengadili bagi oknum pemerintahan pada orde baru yang melanggar. Hal ini akan memberikan kepercayaan dan kepastian usaha.

b. Program rehabilitas dan pemulihan ekonomi. Upaya ini dilakukan dengan menciptakan kondisi kepastian usaha, yaitu denhgan diwajibkan perlindungan hukum serta undang-undang persaingan yang sehat . untuk itu pembenahan dan pernyataan dalam sektor perbankan menjadi prioritas utama, karena perbankan menjadi jantung perekonomian.

c. Transpormasi struktur, yaitu guna untuk memperkuat ekonomi rakyat, maka perlu diciptakan sistem untuk mendorong percepatan perubahan struktural. Transpormasi struktural ini meliputi proses perubahan ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi tangguh, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan kepada kemandirian. Dari orientasi bdalam negeri ke orientasi ekspor. Dengan sistem ekonomi yang mendasar nilai pada upaya terwujudnya kesejahteraan akan dirasakan oleh sebagian besar rakyat dan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.

Page 16: Tugas Intan Erwin

D. Aktualisasi Pancasila

Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup serta idiologi bangsa dan negara, bukanlah hanya merupakan rangkaian kata-kata yang indah namun harus diwujudkan dan diaktualisasikan dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Aktualisasi pancasila dapat dibedakan menjadi dua yaitu aktualisasi objektif dan aktualisasi subjektif.

a) Aktualisasi objektif

Aktualisasi objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara baik dibidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif dan semua bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bidang peraturan perundang-undangan negara indonesia, hal kini aantara lain dapat dirincikan sebagai berikut

- Tafsi undang-undang dasar 1945, harus di lihat dari sudut pandang dasar filsafat negara pancasila sebagai tercantum dalam pembukaan UUD 1945 di alinia IV

- Pelaksanaan undang-undang dasar 1945dalam undang-undang harus mengikat dasar-dasar politik pikiran yang tercatum dalam dasar filsafat negara indonesia

- Tanpa mengurangi sifat-sifat undang-undang yang tidak dapat di nganggugugat,interprestasi pelaksanaannya harus meningkatkan unsur-unsur yang terkandung dalam filsafat negara.

- Dengan demikian seluruh hidup kenegaraan dan tertib hukum indonesia didasarkan atas dalam diliputi oleh asas politik dan tujuan negara yang berdasarkan atas diliputi oleh asas kerokhanian pancasila. Hal ini termasuk dalam pokok kaidah negara serta pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945.

Realisasi kongkrit dalm setiap penentuan kebijakan di bidang kenegaraan antara lain ;1. GBHN2. Hukum dan perundang-undang dan preadilan.3. Pemerintahan.4. Politik dalam dan luar negri.5. Keselamatan, keamanan dan pertahan 6. Kesejateraan.7. Kebijaksanaan.8. Pendidikkan dan lain sebagainya.

b). Aktualisasi pancasila yang subjektif.

Page 17: Tugas Intan Erwin

Yang dimaksud dengan pancasila sebagai subjektif adalah pelaksanaan dalam pribadi seseorang, setiap penduduk setiap warga negara,setiap individu,setiap penduduk,setiap pokok lebih penting dan penguasa setiap orang indonesia.aktul lisasi pancasila yang subjektip merupakan lebih penting karna relasi yang subhjektip merupakan persaratan bagi akualisasi pancasila yang objektip.dalam demikian pelaksaan pancasila yang subjebktip ini sangat berkaitan dengan kesadaran,ketaatan serta kesiapan individual untuk merelasasikan pancasila. Dalam pengertian ini pelaksanaan pancasila yang sesuai dengan subjektip yang menghujudkan suatu bentuk kehidupan di mana kesadaran wajib hukum tahan terpadu menjadi kesadaran wajib moral.sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan pancasila bukan lah hanya akan menimbulkan akibat hukum,namun yang terlebih penting lagi akan menimbulkan akibat moral. Moral aktualisasi pancasila bersipat subjebtip ini lebih berkaitan dengan kondisi objebtip yaitu berkaitan dengan nama-nama moral.

E. Tridarma Perguruan tinggi

Menurut PP.60.thun 1919.Bahwa peguruan tinggi memiliki tugas pokok yang di sebut tridarma peguruan tinggi.

a. Pendidikan tinggi Sebagai suatu lembaga tinggi.pendidikan tinggi memiliki tugas sebagai darma yang pertama yaitu melaksanakan pendidikan untuk menyiapakan pembentukan dan menghasilakan sumber daya manusia yang berkualitas.maka tugas pendidikan tinggi adalah: 1. Menyiapkan perserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki

kemampuan akademik dan profisional yang dapat menerapkan,mengembangan, memperkaya khasanan ilmu pengetahuan,teknologi dan kesenian,

2. Mengembangkan dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, tehnologi dan kesenian serta mengucapkan pengunaan untuk meningkatkan paraf kehidupan masyarakatdan memperkaya kebudayaan nasional. Oleh karna itu pengembangan ilmu di pergunaan tinggi bukanlah bebas nilai,melainkan terikat nilai yaitu ketuhanan dan kemanusian.dan intinya pendidikan harus menghasilkan,ilmuan,intelektual,serta pakar yang bermanfaat ketuhan yang menjadi pada kemanusian.

b. Penelitian Inovasi yang bersipat vital pada perguruan tinggi adalah penelitian ilmiah. Penelitian merupakan misi peguruan tinggi yang merupakan darma kedua dari tridarma peguruan tinggi.yang dimaksud dengan penelitian upaya untuk menemukan kebenaran atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian.

Page 18: Tugas Intan Erwin

Dasar-dasar niali yang terkandung dalam pancasila yang menjwaai moral penelitian,sehingga suatu penelitian bersipat objebtip dan ilmiah.suatu hasil penelitian tidak boleh karna motiv uang.kekuasaan,ombisius atau bahkan trimordial tertentu.

c. Pengabdian kepada masyarakatPerguruan tinggi sebagai masyrakat, senatiasa mengembangkan kegiatan demi

kepentingan umum. Oleh kerena itu pengamdian kepada masyarakat merupahkan dharma ketiga dari tridharma perguruan tinggi. Yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan kepada masyarakat.

Aktualisasi pengabdia kepada masyarakat ini pada hakikatnya merupakan suatu aktualisasi pengembangan ilmu pengetahuan demi kesejateraan umat manusia. Dalam pengertia ilmia maka aktualisasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sebenar merupakan suatu aktulisasi kegiatan masyarakat ilmia perguruan tinggi yang di jiwai oleh nilai-nilai ketuhanan dan kemanusian yang terkandung dalam pancasila.

F. Budaya AkademikPerguruan tinggi sebagai suatu intansi memiliki cici khas tersendiri di samping

lapisan-lapisan masyarakat lain, warga dari suatau perguruan tinggi adalah insan yang memiliki wawasan dan intergritas ilmia.Terdapat ciri masyarakat ilmia sebagai budaya akademik sebagai berikut :1. Kritis : sikap senantiasa ingin tau segala sesuatu dan pemecahan masalah

dilakukan melalui penelitian.2. Kreatif : setiap insan berupaya untuk mengembangkan sikap inovasi dan

bermanfaat bagi orang lain.3. Objektif : artinya ssegala sesuatu harus berdasarkan kebenaran ilmia.4. Analisis : suatu kegiatan ilmia harus dilakukan dengan kegiata ilmia.5. Konstruksi : suatu kegiata ilmia yang benar-benar mampu mennyujudkan suatu

karya barui yang memberikan suatu manfaat bagi masyarakat.6. Dinamis : budaya akadrmik yangharuis dikembangkan terus-menerus.

G. Kampus sebagai moral force pengembangan Hukum dan HAMMasyarakat kampus sebagai masyarakaat ilmu harus benar-benar mengamalkan

budaya akademik, terutama untuk tidak terjebak pada politik praktik dalam Arti terjebak pada legitimasi penguasa.

Kampus sebagai sumber pengembangan hukum.Sesuai dengan tertib hukum indonesia dalam rangka pengembangan hukum

harus sesuai dengan tata tertib hukum indonesia, berdasarkan tertib hukum indonesia maka dalam pengembangan hukum fositif diindonesia, dasar filsafat negara merupakan sumber nilai dan materi bagi pengembangan hukum. Konsekuensi hukum indonesia

Page 19: Tugas Intan Erwin

Harus pada nilai-nilai tuhan (sila 1), yang terkandung pada harkat dan martabat (sila 11), nilai sosialisme (sila111), nilai demokrasi (sila IV), dan nilai keadilan dalam kehidupan ( sila V).

Selain itu tidak kal;ah pentingnya penyusunan dan pengembangan hukum aspirasi dan realisasi kehidupan masyarakat dan rakyat adalah sumber materi dalam pengembangan hukum.

Kampus sebagai kekuatan moral pengembangan hak asasi manusia.Hak asasi manusia, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

keberadaan manusia sebagai mahluk tuahn,dan merupakan anugrah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara.

Dalam penegakan hak asasi manusia tersebut mahasiswa kekuatan moral harsu bersifat objektif, dan benar-benar berdasarkaan kebenaran moral demi harkat dan martabat manusia. Perluh disadari bahwa dalam penegakkan hak asasi tersebut, pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh seseorang, kelompoorang termasuk kelompok aparat negara, penguasa negara baik sengaja maupun tida sengaja.

Dewasa ini kita sering melihat dalam penegakan hak asasi kurang adil misal khasus pelanggaran TIM-TIM, banyak kekuatan yang mendesak untuk mengusut dan menyeret bangsa sendiri ke Makamah Agung.

Page 20: Tugas Intan Erwin

Penutup

KesimpulanParadigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teorits yang

utama (merupakan sumber nilai ) sehingga merupakan sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan hingga menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan.

Oleh karena kalangan ilmuan sosial kembali mengkaji paradigma ilmu tersebut yaitu manusia, berdasarkan hakikat manusia dalam kenyataan objektivitasnya bersifat ganda bahkan multi demensi, asas dasar kajian paradigma ilmu pengetahuan sosial tersebut kemudian dikembangkan metode baru berdasarkan hakikat dan sifat paradigma ilmu tersebut yaitu manusia, yaitu metodee kualitatif.uga berkembang dalam berbagai bidang .

Bidang politik Bidang hukum Bidang ekonomi Bidang sosial budaya Bidang iptek dll.Repformasi merupakan suatu kegiatan yang menata kembali kehidupan bangsa

dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yanng sejahtera masyrakat yang bermartabat kemanusian yang menghargai hak-hak asasi manusia. Masyarakat yang demokratis yang bermoral religius serta masyarakat yang bermoral kemanusian dan beradab.

Bentuk-bentuk reformasi1. Gerakan reformasi2. Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum3. Pancasila sebagai paradigma reformasi politik4. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi

Page 21: Tugas Intan Erwin

Daftar pustaka

1. Kaelan, 2004, pendidikan pancasil, yokykarta : paradigma.2. M.sefriadi, Ely, 2007, panduan kulia pendidikan pancasila untuk perguruan tinggi,

jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.3. Kaelan, 2002, filsafat pancasila, yokyakarta : paradigma.4. Hartati, Atik dan Sarwono, 2011, pendidikan kewarganegaraan, jakarta : pusat

kurikulum dan pembukuan.5. Dian, Romana, 2008, Modul pendidiksn kewarganegaraan, Jakarta : Pratama Mitra

Aksara.6. Leraviati, Dian, 2008, Kewarganegaraan, Depok : cv Arya Duta.7. Kealan , 1996, filsafat pancasila, yokyakarta : paradigma.

Page 22: Tugas Intan Erwin