TUGAS PAPER CIVIC EDUCATION

“PENEGAKAN HAM SEBAGAI SARANA UNTUK MEWUJUDKAN

MASYARAKAT MADANI”

MAKALAH INI DISUSUN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN TUGAS

MATA KULIAH CIVIC EDUCATION

DISUSUN OLEH :

NAMA : LIDYA MAR’ATHUS SHOLIHAH

NIM : 2012730136

Dosen Pembimbing :H.Rustan,SA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER

JAKARTA

2012/2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat

dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas makalah ini tepat pada

waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW,

keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman. Amin.

Saya mengucapkan terima kasih kepada H.Rustan,SA yang telah membimbing serta

memberikan penjelasan yang sangat penting bagi penulis untuk menyelesaikan makalah

yang telah membantu dalam proses pembelajaran dan penyelesaian. Terima kasih juga

saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam

pembuatan makalah ini.

Saya berharap, makalah ini dapat diterima oleh semua kalangan, baik kalangan muda

maupun kalangan tua. Semoga makalah ini dapat dijadikan sumber pembelajaran, dan

dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk siapa saja yang membutuhkan.

Saya menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT, saran dan kritik

membangun untuk perbaikan makalah ini sangat saya harapkan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 21 Januari 2013

Penyusun

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……………………………………………………....i

DAFTAR ISI………………………………………………………..………ii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang………………….………………………………..…...…1

B. Rumusan Masalah ………………………………………………..…….1

C. Tujuan……………………………………………………………….….2

BAB II. PEMBAHASAN

A. Masyarakat Madani dan HAM……………………………………......3B. Masyarakat Madani di Indonesia........................................................4C. Partisipasi dalam Penegakan HAM di Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa,

dan Bernegara..........................................................................................6

D. Proses Menuju Masyarakat Madani.....................................................7

BAB III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan…………………………………………………………..…9

3.2 Saran……………………………………………………………………9

DAFTAR PUSTAKA.................................................................................10

ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

 Dengan semakin majunya sejarah peradaban manusia dan semakin majunya pemikiran

manusia, salah satunya pemikiran tentang HAM. Menuntut manusia untuk melakukan segala

hal berdasarkan HAM. Hampir semua aktifitas manusia yang terjadi berdasarkan dan

berlandaskan dengan HAM, menyebabkan banyak perbedaan dan pertentangan tentang arti

HAM itu sendiri. Sebenarnya HAM itu sendiri sudah ada sejak lama dan menjadi suatu hal

yang harus diperjuangkan. Pada hakikatnya setiap manusia memiliki hak yang patut dan harus

diperjuangkan hak itu adalah Hak Asasi Manusia (HAM).

Penegakan HAM sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat madani sangat diperlukan

karena mewujudkan masyarakat madani banyak tantangan yang harus dilalui. Untuk itu perlu

adanya strategi peningkatan peran dan fungsi masyarakat dalam mengangkat martabat manusia

menuju masyarakat madani itu sendiri.

Mewujudkan masyarakat madani berarti membangun kota budaya bukan sekedar

merevitalisasikan adab dan tradisi masyarakat lokal, tetapi lebih dari itu adalah membangun

masyarakat yang berbudaya agamis sesuai keyakinan individu, masyarakat berbudaya yang

saling cinta dan kasih yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

1.2.Rumusan Masalah

1

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulisan mengidentifikasikan masalah sebagai

berikut :

a). Apa pengertian HAM dan masyarakat madani?

b). Bagaimana perkembangan masyarakat madani di Indonesia?

c).  Bagaimana penegakan HAM sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat madani,

partisipasi dalam Penegakan HAM baik di Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan

Bernegara?     

d).  Bagaimana upaya yang dilakukan untuk membentuk masyarakat madani di Indonesia

atau Proses Menuju Masyarakat Madani?

B. Tujuan

Untuk menginformasikan kepada seluruh pembaca apa itu HAM dan masyarakat

madani.

Untuk menginformasikan kepada seluruh pembaca tentang bagaimana penegakan HAM

sebagai sarana mewujudkan masyarakt madani.

2

BAB II PEMBAHASAN

A. Masyarakat Madani dan HAM

Hakekatnya hak-hak asasi manusia ialah membangun kebebasan yang manusiawi. Prinsip

utama hak-hak asasi manusia dalam masyarakat madani adalah mensosialisasikan

doktrin Qur’ani tentan persamaan manusia yang dituntun dalam garis keterbukaan dan hukum,

yaitu “wahai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan

perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling

kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia disisi Tuhan adalah orang yang palin takwa

diantara kalian”,(al-Hujarat:13). 

Sikap budaya (cultural attitude) dan sikap keagamaan (religions attitude) serta pengakuan

terhadap hak-hak asasi manusia (human rights) merupakan unsur utama yang sangat penting

untuk dibicarakan. Selain itu, aspek penting lainnya yang juga perlu dibicarakan mengenai

wawasan Islam tentang politik yang memberikan nilai-nilai dasar dalam kehidupan

berdemokrasi. Semua elemen ini menjadi pilar penting tegaknya institusi sosial yang menjamin

munculnya masyarakat madani.

Diakui maupun tidak konsep masyarakat madani dewasa ini adalah telah mengambil peran

sebagai sebuah agenda cita-cita masyarakat yang modern Indonesia baru. Sekalipun masyarakat

madani telah tiada secara fakta saat ini, akan tetapi hikmah-hikmahnya tetap masih menyinari

aspek-aspek masyarakat modern. Sebagaiman contoh yang diungkapkan oleh Nurcholis

Madjid, bahwa contoh yang paling mudah dideteksi adalah konsep tentang hak asasi manusia

yang dari segi pelaksanaan misi suci beliau, puncak karier Nabi Muhammd Saw. ialah

3

terselenggaranya “pidato perpisahan”  yakni khutbah (al-wada). Dalam pidato itulah pertama

kalinya manusia diperkenalkan dengan konsep “hak-hak asasi”, dengan inti titik tolak kesucian

hidup, harta, dan martabat kemanusian (addima’ wa al-amwal wa al-a’radh), yang apabila

dibahasa Inggriskan akan terbaca:  “life, property, and dignitiy atau life, fortune, and sacred

honor”.

Reformasi yang mengusung wacana demokrasi, penegakan HAM dan masyarakat madani

ternyata masih belum mampu menghilangkan perilaku - perilaku yang tidak demokratis dan

beradap peninggalan masa lalu. Dengan kata lain, paralel dengan menguatnya tuntutan

demokrasi dan penegakan HAM, kita masih menjumpai perilaku dan tindakan - tindakan yang

tidak demikratis, seperti politi uang ( money politic ), angka korupsi masih tinggi, dan

penggunaan simbol-simbol primordial (agama, budaya, dan suku) untuk tujuan-tujuan politik

sesaat. Bahkan unsur terakhir ini kerap kali berpotensi mengancam keutuhan Indonesia sebagai

bangsa yang mejemuk dab besar.

B. Masyarakat Madani Indonesia

Berbicara mengenai kemungkinan berkembangnya masyarakat madani di Indonesia

diawali dengan kasus-kasus pelangaran HAM dan pengekangan kebebasan berpendapat,

bersikat dan kebebasan untuk mengemukakan pendapat  dimuka umum kemudian

dilanjutkan dengan munculnya berbagai lembaga-lembaga non pemerintah yang

mempunyai kekuatan dan bagian dari social control.

Secara esensial Indonesia membutuhkan peberdayaan dan penguatan masyarakat secara

komprehensif agar memiliki wawasan dan kesadaran demokrasi yang baik serta mampu

4

menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia. Untuk itu maka diperlukan pengembangan

masyarakat madani dengan menerapkan strategi pemberdayaan sekaligus agar proses

pembinaan dan pemberdayaan itu mencapai hasilnya secara optimal.

Menurut Dawan ada tiga strategi yang salah satunya dapat digunakan sebagai strategi

dalam memberdayakan masyarakat madani Indonesia.

1.Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Strategi ini berpandangan

bahwa system demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum

memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat.

2.Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sisitem politik demokrasi. Strategi ini

berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah menunggu rampungnya

tahap pembangunan ekonomi.

3.Strategi yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat kea rah

demokrastisasi. Strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran politik,

terutama pada golongan menengah yang makin luas.

Dalam penerapkan strategi tersebut diperlukan keterlibatan kaum cendikiawan, LSM,

ormas social dan keagamaan dan mahasiswa adalah mutlak adanya, karena mereklah yang

memiliki kemampuan dan sekaligus actor pemberdayaan tersebut.

5

C. Partisipasi dalam Penegakan HAM di Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan

Bernegara

        Berdasarkan berbagai peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan, dapat

dikemukakan beberapa langkah-langkah yang dapat dipilih baik oleh negara maupun

masyarakat Indonesia dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah terkait dengan

pelanggaran HAM. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Melengkapi berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan

HAM di Indonesia. Langkah ini dilakukan dengan cara membentuk berbagai peraturan

dasar dan peraturan perundang-undangan yang materi muatannya berkaitan dengan

perlindungan dan penegakkan HAM.

2.  Membentuk Pengadilan HAM dengan tujuan untuk mengadili kasus-kasus

pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Untuk beberapa kasus pelanggaran HAM

yang terjadi pada masa lalu, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah mencanangkan

pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

3.      Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pembentukan komisi ini

merupakan salah satu alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat. Dengan

pembentukan komisi ini, proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dapat

dilakukan dengan meniru model dari negara-negara yang pernah menerapkan

pembentukan komisi semacam ini.

6

4. Peningkatan diseminasi dan pendidikan HAM. Langkah ini dilaksanakan antara lain

dengan mengembangkan dan menyebarluaskan bahan-bahan pengajaran HAM.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM tersirat dalam visi Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Visi dan misi Komnas HAM menyatakan

bahwa pemajuan HAM di Indonesia tidak akan terwujud tanpa sosialisasi dan internalisasi

nilai-nilai dan norma-norma HAM kepada warga masyarakat.

Penegakan HAM mempunyai relevansi dengan masyarakat madani karena nilai-nilai

persamaan, kebebasan, dan keadilan yang terkandung dalam HAM dapat mendorong

terciptanya masyarakat egaliter. Masyarakat egaliter merupakan cirri masyarakat madani.

Dengan demikian, penegakan HAM merupakan prasyarat untuk menciptakan sebuah

masyarakat madani. Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani yang terpenting adalah

masyarakat harus berada dalam posisi mandiri di hadapan kekuasaan negara. Di tengah

masyarakat tersebut harus pula ditegakkan keadilan dan supremasi hukum sehingga

terwujud kehidupan yang demokratis dan toleran.

D.Proses Menuju Masyarakat Madani

Dalam proses menuju masyarakat madani, negara berkedudukan sebagai fasilitator.

Artinya, Negara dapat berfungsi sebagai sarana yang dapat memberikan hak-hak kepada

warga negaranya. Dalam hal ini untuk mewujudkan menuju masyarakat madani ada

beberapa cara. Salah satu diantaranya yaitu melalui otonomi daerah. Otonomi daerah

merupakan kewenangan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan

kebutuhan daerah dan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berperan didaerahnya.

7

Dengan kata lain jika otonomi daerah dihubungkan dengan masyarakat madani merupakan

kemandirian dalam melakukan kegiatan. Kemandirian tersebut, ternasuk kemandirian

dalam bidang politik dan organisasi sosial politik ( orsospol ), seperti partai-partai politik,

organisasi massa ( ormas ), kelompok kepentingan, dan lainnya.

8

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Hak Asasi Manusia harus ditegakkan dengan benar sesuai proporsinya agar tercipta

lingkungan masyarakat yang demokratis dan berkeadaban.

Mewujudukan masyarakat madani berarti membangun kota budaya bukan sekedar

merevitalisasikan adab dan tradisi masyarakat local, tetapi lebih dari itu adalah

membangun masyarakat yang berbudaya agamis sesuai keyakinan individu, masyarakat

berbudaya yang saling cinta dan kasih yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Penegakan HAM sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat madani sangat

diperlukan karena mewujudkan masyarakat madani banyak tantangan yang harus dilalui

dan penegakan HAM merupakan prasyarat untuk menciptakan sebuah masyarakat

madani. Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani yang terpenting adalah

masyarakat harus berada dalam posisi mandiri di hadapan kekuasaan negara. Di tengah

masyarakat tersebut harus pula ditegakkan keadilan dan supremasi hukum sehingga

terwujud kehidupan yang demokratis dan toleran.

3.2 Saran

Masyarakat madani yang sedang dipikirkan di Indonesia ini merupakan wacana yang

tebuka oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan masyarakat madani masyarakat

harusnya berada dalam posisi mandiri di hadapan kekuasaan negara. Di tengah

masyarakat tersebut harus pula ditegakkan keadilan dan supremasi hukum sehingga

terwujud kehidupan yang demokratis dan toleran.

9

DAFTAR PUSTAKA

Azra, Azyumardi. Menuju Masyarakat Madani,Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 1999,

cet. ke-1

Usman, Widodo, dkk., (ed.) Membongkar Mitos Masyarakat Madani, Yogyakarta,

Pustaka Pelajar, 2000 cet. ke-1

Rahardjo, M. Dawam. Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan

Sosial, Jakarta: LP3ES, 1999 cet. ke-1

http://rifkyandrean.blogspot.com/2011/01/masyarakat-madani.html

http://sriargarini.blogspot.com/2012/05/hak-asasi-manusia.html

http://amankpermahimakassar.blogspot.com/2012/06/masyarakat-madani-dan-ham.html

10